FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS …repository.fisip-untirta.ac.id/1003/1/IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH... · Dengan selesainya Skripsi ini tentunya tidak terlepas

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN WARALABA, PUSAT

PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DI KABUPATEN PANDEGLANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial

Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik

Oleh :

Oleh :

M. HAFIDZ RIZKI RAMADHAN

NIM 6661 132697

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2018

ABSTRAK

M. HAFIDZ RIZKI RAMADHAN, 6661 132697. Skripsi. Implementasi

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Waralaba, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kabupaten Pandeglang.

Pembimbing I Dr. Ismanto, S.Sos., MM., Pembimbing II Riny Handayani, M.Si

Penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan Dan Toko

Modern di Kabupaten Pandeglang. Masalah dalam penelitian ini adalah: 1)

Beberapa waralaba minimarket yang berdiri tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu

waralaba yang dibangun kurang dari radius 500M dengan pasar tradisional; 2)

Minimarket yang berdekatan dan posisinya berada tepat di sebuah pasar

tradisional; 3) Tidak satupun ditemukan produk lokal baik panganan maupun

produk barang yang dipasarkan oleh waralaba minimarket tersebut; 4) Perizinan

waralaba minimarket tidak memperhatikan beberapa aspek salah satunya seperti

masalah jarak serta aspek sosial lain sehingga menyebabkan menjamurnya

waralaba minimarket. Metode penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini

menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam

Agustino (2012:141-144), yaitu: 1) Ukuran dan Tujuan, 2) Sumberdaya, 3)

Karakteristik Agen Pelaksana, 4) Sikap Kecenderungan Pelaksana, 5) Komunikasi

antar organisasi, 6) Lingkungan Eksternal. Hasil Penelitian : Implementasi


Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pandeglang belum

berjalan optimal. Saran: 1) Peningkatan sosialisasi mengenai peraturan tersebut;

2) Peningkatan kompetensi atau pengetahuan dalam tim teknis; 3) Peningkatan

kinerja tim dan meminimalisir permainan oknum dalam perijinan waralaba; 4)

Melibatkan secara langsung stakeholder dalam perumusan kebijakan; 5) Lebih

meningkatkan lagi koordinasi dan komunikasi; 6) Pengawasan yang ketat dari

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai salah satu tim teknis

untuk melindungi pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan publik

ABSTRACT

M. HAFIDZ RIZKI RAMADHAN, 6661 132697. Thesis. Implementation of

Regional Regulation No. 12 of 2010 on Guidelines for Implementing Franchises,

Shopping Centers and Modern Stores in Pandeglang District. Supervisor I Dr.

Ismanto, S.Sos., MM., Advisor II Riny Handayani, M. Si

This research is about Implementation of Local Regulation Number 12 Year 2010

About Guidance of Implementation of Franchise, Shopping Center And Modern

Store in Pandeglang Regency. Problems in this research are: 1) Some minimarket

franchise that stands not in accordance with the provisions, the franchise is built

less than 500M radius with traditional markets; 2) The adjacent minimarket and

its position are right in a traditional market; 3) None of the local products found in

either food or products that are marketed by the minimarket franchise; 4)

Licensing minimarket franchise does not pay attention to several aspects such as

distance and other social aspects that cause the mushrooming of mini market

franchises. The research method is qualitative. This research uses the policy

implementation theory of Van Meter and Van Horn in Agustino (2012: 141-144),

namely: 1) Size and Purpose, 2) Resources, 3) Characteristics of Implementing

Agent, 4) Attitude of Executing Trend, 5) organization, 6) External Environment.

Result of Research: Implementation of Local Regulation Number 12 Year 2010

About Guidance of Franchising of Shopping Center and Modern Store in

Pandeglang Regency has not run optimally. Suggestion: 1) Increase socialization

on the regulation; 2) Increased competence or knowledge in the technical team; 3)

Improved team performance and minimized game of person in franchise permit;

4) Involving stakeholders directly in policy formulation; 5) Increase coordination

and communication; 6) Strict supervision from the Department of Industry, Trade

and Cooperatives as one of the technical teams to protect small business actors in

Pandeglang District.

Keywords: Implementation, public policy

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup

adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi

budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan

istirahat sebelum lelah”

– Buya Hamka –

Skripsi ini aku persembahkan

untuk Ibu… Ibu… Ibu dan Ayah

Juga seluruh keluargaku tercinta….

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbil’alamin peneliti

panjatkan kehadirat ALLAH SWT, serta shalawat serta salam selalu tercurahkan

untuk Nabi Muhammad SAW, sahabat beserta keluarganya, karena dengan ridho,

rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang berlimpah sehingga akhirnya peneliti

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PERATURAN

DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN WARALABA, PUSAT PERBELANJAAN DAN

TOKO MODERN DI KABUPATEN PANDEGLANG.

Dengan selesainya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan,

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa selalu mendukung

peneliti dalam upaya menyelesaikan penelitian ini. Maka peneliti ingin

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa

2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos. M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Rahmawati, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Iman Mukroman, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

ii

5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Listyaningsih, M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7. Dr. Arenawati, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa .

8. Dr. Ismanto S.Sos., MM., selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing dan

membantu peneliti dalam penyusunan skripsi, terima kasih atas arahan dan

pembelajarannya.

9. Riny Handayani, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing dan

membantu peneliti dalam penyusunan skripsi, terima kasih atas arahan dan

pembelajarannya.

10. Semua Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah

membekali ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.

11. Kedua Orang tua tercinta dan adik tersayang yang telah memberikan dorongan

semangat dan nasehatnya, keluarga peneliti tercinta terima kasih atas segenap

perhatian dan motivasinya, canda tawa serta dukungannya untuk peneliti.

12. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku di Prodi Ilmu

Administrasi Publik FISIP Untirta 2013 yang tak bisa kusebutkan satu persatu.

Akhir kata peneliti berharap dan berdoa kepada pihak-pihak yang telah

banyak membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini mendapat imbalan dari

Allah SWT serta peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan

iii

dalam Skripsi ini sehingga peneliti dengan rendah hati menerima masukan dari

semua pihak agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi dan peneliti

berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada

pembaca umumnya.

Serang, Januari 2018

Peneliti

iv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .............................................................................. 1

1.2. Identifikasi Masalah ...................................................................... 11

1.3. Batasan Masalah ........................................................................... 12

1.4. Perumusan Masalah ...................................................................... 12

1.5. Tujuan Penelitian .......................................................................... 12

1.6. Manfaat Penelitian ........................................................................ 13

1.7. Sistematika Penulisan ................................................................... 13

v

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka ........................................................................... 16

2.2. Penelitian Terdahulu ..................................................................... 38

2.3. Kerangka Berfikir ......................................................................... 40

2.4. Asumsi Dasar Penelitian ............................................................... 43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian ............................................... 44

3.2. Ruang Lingkup dan Fokus Penelitian ........................................... 45

3.3. Lokasi Penelitian ........................................................................... 45

3.4. Variabel Penelitian ........................................................................ 45

3.5. Instrumen Penelitian ..................................................................... 46

3.6. Informan Penelitian ....................................................................... 47

3.7. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data ....................................... 48

3.8. Jadwal Penelitian .......................................................................... 54

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian ........................................................... 55

4.2. Deskripsi Data ............................................................................... 58

4.3. Deskripsi Hasil Penelitian ............................................................. 61

4.4. Pembahasan ................................................................................... 90

vi

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan ................................................................................... 104

5.2. Saran ............................................................................................. 107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi yang penuh persaingan dewasa ini, sistem usaha

waralaba muncul sebagai salah satu komoditi usaha yang sangat menjanjikan bagi

pelaku usaha. Perkembangannya yang sangat pesat mengindikasikan sebagai

salah satu bentuk investasi yang menarik dan mudah bagi pelaku usaha, sekaligus

membantu pelaku usaha dalam memulai suatu usaha sendiri dengan tingkat

kegagalan yang rendah. Keunggulan dari bisnis waralaba sendiri yaitu, dapat

memperluas jaringan usaha dengan cepat dan mudah, menciptakan kemitraan

yang sama-sama saling menguntungkan, meningkatkan lapangan kerja baru di

daerah, serta mampu mempercepat alih teknologi dan meningkatkan peluang

berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta merupakan

pilihan berwiraswasta dengan resiko kerugian yang kecil.

Salah satu usaha waralaba yang perkembangannya paling pesat yaitu

usaha waralaba minimarket. Minimarket sendiri memiliki gerai yang lebih banyak

jumlahnya jika dibandingkan dengan kelompok usaha ritel lainnya seperti

hypermarket dan supermarket. Pertumbuhan ekonomi memang semakin maju

dengan tumbuhnya toko modern ini, namun seperti buah simalakama,

pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan,

sehingga perlu adanya keselarasan dan keseimbangan antara toko modern dengan

1

2

pedagang kecil seperti toko kelontong dan pasar tradisional. Tetapi

kecenderungan bisnis sekarang semakin tidak memperhatikan masalah etika,

sehingga kepentingan pasar dan jenis usaha ini akan saling bertabrakan sehingga

dapat menciptakan persaingan atau iklim perdagangan yang tidak sehat. (Sumber:

Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, 2015)

Istilah waralaba sendiri mulai disebut dalam perundang-undangan di

Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Usaha Kecil. Kemudian pemerintah menerbitkan PP Nomor 16 Tahun 1997

tentang waralaba, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/KEP/7/1997 tentang

ketentuan dan pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba.

Dalam rangka untuk membangun usaha waralaba di Indonesia maka

dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-

DAG/PER/3/2006 yang mengatur mekanisme waralaba di Indonesia kemudian

perkembangan waralaba di Indonesia yang teraktual adalah diberlakukannya

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang waralaba yang kemudian

diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

31/MEN-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan waralaba sebagai peraturan

yang didalamnya mengatur terkait pelaksanaan dan penyelenggaraannya. Dengan

munculnya peraturan tersebut mulai terlihat adanya indikasi penggunaan usaha

waralaba sebagai sistem bisnis yang digunakan sebagai alternatif usaha yang

sangat menjanjikan.

3

Di Provinsi Banten, fenomena waralaba berbentuk minimarket juga

sedang terjadi. Tercatat, sampai 2016 jumlah gerai waralaba berbentuk

minimarket adalah berjumlah 1123 gerai (Indomaret, Alfamart, AlfaMidi, dan

Ceriamart). Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Waralaba Berbentuk Minimarket

Di Provinsi Banten

Tahun 2016

No

Kab/Kota

JUMLAH

Indomaret Alfamart Alfamidi Ceriamart Total

1 Kab. Lebak 45 31 3 4 83

2 Kab. Pandeglang 55 45 6 2 108

3 Kab. Serang 60 47 8 6 121

4 Kota Serang 32 28 3 4 67

5 Kota Tangerang 102 95 14 10 221

6 Kab. Tangerang 97 82 9 13 201

7 Kota Tangsel 103 99 14 9 225

8 Kota Cilegon 52 35 6 4 97

546 462 63 52 1123

Sumber : Disperindag Provinsi Banten, 2016

Dari data tersebut, tercatat bahwa Kota Tangerang Selatan adalah wilayah

yang penyebaran waralaba berbentuk minimarketnya paling banyak yaitu 225.

Sementara di Kabupaten Pandeglang, sebagai wilayah Provinsi Banten yang

merupakan tercatat sebagai wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di

Provinsi Banten (yang mencapai 10,25 persen dari jumlah penduduk sekitar 1.2

juta jiwa) tercatat sampai 2016 jumlah waralaba berbentuk minimarket adalah 108

waralaba yang tersebar di beberapa Kecamatan. Berikut peneliti lampirkan tabel

jumlah waralaba berbentuk minimarket per-Kecamatan di Kabupaten Pandeglang

tahun 2016.

4

Tabel 1.2

Jumlah Waralaba Berbentuk Minimarket

Di Kabupaten Pandeglang Per-Kecamatan

Tahun 2016

No

KECAMATAN

JUMLAH

Indomaret Alfamart Alfamidi Ceriamart Total

1 Cadasari 2 1 0 0 3

2 Karang Tanjung 2 2 1 0 5

3 Pandeglang 7 7 0 0 14

4 Majasari 4 4 1 0 9

5 Kadu Hejo 3 3 1 1 8

6 Cipeucang 1 0 0 0 1

7 Saketi 3 2 0 0 5

8 Mandalawangi 3 2 0 0 5

9 Jiput 1 0 0 0 1

10 Menes 3 3 0 0 3

11 Labuan 4 5 1 0 10

12 Carita 1 0 0 1 2

13 Sukaresmi 1 0 0 0 1

14 Panimbang 4 3 1 0 8

15 Pagelaran 5 2 0 0 6

16 Sobang 2 1 0 0 3

17 Munjul 2 1 0 0 2

18 Cibaliung 2 3 0 0 5

19 Sumur 1 2 0 0 2

20 Cimanggu 0 1 0 0 1

21 Cikeusik 1 1 0 0 2

22 Cikeusal 2 1 1 0 2

23 Bojong 1 1 0 0 2

55 45 6 2 108

Sumber : BPMPPTSP Kab.Pandeglang, 2016

Berdasarkan tabel 1.2., peneliti memperoleh data bahwa dari 35

kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, usaha waralaba berbentuk

minimarket sudah tersebar di 23 kecamatan dengan jumlah sekitar 108 waralaba

berbentuk minimarket. Sementara menurut Dinas Perindustrian dan Perdagagngan

Kabupaten Pandeglang, dari 35 Kecamatan yang ada, Kabupaten Pandeglang

hanya memiliki 31 Pasar Tradisional (Sumber: Disperindag Kab. Pandeglang,

2017).

5

0

5

10

15

20

25

30

Indomart Alfamart Alfamidi Ceria

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Perkembangan usaha waralaba ini tergolong signifikan yaitu, dari yang

hanya 30 waralaba pada tahun 2010 menjadi 108 waralaba pada tahun 2016 ini

(Data 2010-2016 dari BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang). Berikut peneliti

sajikan data pertumbuhan waralaba berbentuk minimarket di Kabupaten

Pandeglang (2010-2016).

Gambar 1.1

Pertumbuhan Waralaba Berbentuk Minimarket di Kabupaten Pandeglang

Dari Tahun 2010-2016

Sumber: BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang, 2010-2016

Dari gambar 1.1 di atas, dapat dianalisa bahwa keberadaan waralaba

minimarket saat ini sudah sangat menjamur dan persebarannya saat ini sangat luas

dan hampir ada disetiap sudut Kabupaten Pandeglang. Dari data tersebut, dilihat

bahwa perkembangan waralaba sangat signifikan yang tadinya hanya 35 di tahun

6

2010 menjadi 108 pada tahun 2016. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung

maka tidak menutup kemungkinan pedagang kios kecil akan semakin melesu dan

boleh jadi mereka terpaksa gulung tikar karena tidak sanggup bersaing dengan

waralaba minimarket. Apabila keberadaan waralaba ini tidak diatur dan di awasi

dengan ketat oleh pemerintah daerah, maka hal ini menjadi bom waktu bagi

perekonomian Kabupaten Pandeglang.

Berkembangnya usaha waralaba minimarket di Kabupaten Pandeglang

tentu membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Pandeglang. Menciptakan iklim investasi yang baik serta sekaligus dapat

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Akan

tetapi di sisi lain keberadaan waralaba berbentuk minimarket juga dapat

membawakan dampak negatif bagi iklim perekonomian di daerah timbulnya

persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha di Kabupaten Pandeglang.

Sekarang saja sudah terlihat adanya persaingan yang kurang sehat antara waralaba

dengan pedagang kecil khususnya kios-kios kecil, para pedagang kecil dipaksa

bersaing dengan waralaba yang memiliki modal besar dan didukung dengan

tempat yang memadai, fasilitas yang lengkap dan layanan yang prima. Hal ini

tentu saja akan berpengaruh kepada minat konsumen yang akan memilih

berbelanja ke waralaba minimarket karena dirasa lebih nyaman dan harga yang

lebih murah.

Di Kabupaten Pandeglang sendiri keberadaan waralaba berbentuk

minimarket sudah tersebar diberbagai wilayah. Tidak hanya ditepi jalan besar

7

saja, tetapi juga berada di wilayah pemukiman padat penduduk. Keberadaan

minimarket tersebut akan membawa dampak negatif terhadap warung atau pasar

tradisonal yang ada di Kabupaten Pandeglang. Minimarket lebih dipilih

masyarakat karena lebih memiliki daya tarik dibanding warung atau pasar

tradisional.

Dalam upaya mengatasi semakin menjamurnya keberadaan waralaba di

Kabupaten Pandeglang serta untuk mengatur keberadaan waralaba agar tidak

bersinggungan dengan pedagang kecil maupun pasar tradisional, pada tahun 2010

Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang telah membuat suatu kebijakan yang

mengatur tentang penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang yakni


Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam Perda No 12 Tahun 2010

tersebut diatur mengenai penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang

dimulai dari prosedur perizinan hingga pengaturan tata lokasi atau zonasi

bangunan waralaba yang mana telah diatur secara rinci dalam perda tersebut. Pada

pasal 4 ayat 1 Perda tersebut dijelaskan bahwa pendirian waralaba berupa toko

modern/minimarket, harus memperhatikan batasan jarak dengan batas Pasar

Tradisional minimal 500 (lima ratus) meter. Hal ini dilakukan agar keberadaan

took modern/minimarket tersebut tidak mematikan pasar tradisional.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa

dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang ini belum berjalan

dengan baik meskipun penyelenggaraannya sudah diatur dalam Peraturan Daerah

8

Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern. Peneliti menilai bahwa pengendalian dan

pengaturan keberadaan waralaba di Kabupaten Pandeglang ini masih belum

optimal dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Hal ini terlihat pada

saat peneliti melakukan observasi di lapangan. Hal ini diakui langsung oleh Bapak

Dedi Mulyadi SH. Selaku Kabid Sistem Informasi dan Pengendalian BPMPPTSP

Kabupaten Pandeglang.

Peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan

waralaba di Kabupaten Pandeglang. Yang pertama, dari pengamatan peneliti ada

beberapa waralaba minimarket yang berdiri tapi tidak sesuai dengan ketentuan

yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

seperti jarak antara bangunan waralaba minimarket dengan pasar tradisional yang

kurang dari 500 meter, hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 1(a). Selama melakukan observasi

lapangan, peneliti menemukan hal ini dibeberapa waralaba minimarket salah

satunya di wilayah Kecamatan Cadasari di daerah tersebut waralaba berdiri dan

jaraknya kurang dari 500 meter dekat pasar tradisional. Waralaba yang berikutnya

yang peneliti lihat melanggar aturan adalah waralaba minimarket di Pasar

Pandeglang. Waralaba berdiri kokoh di depan pasar tradisional tersebut. Ketika

dimintai konfirmasi, Kepala Toko dari waralaba tersebut menampik telah

9

menabrak aturan dalam perda dan berdalih waralabanya sudah mengantongi ijin

dari pihak terkait.

Permasalahan kedua, ada multi tafsir pasal dalam Peraturan Daerah


Perbelanjaan dan Toko Modern. Pada Bab I dalam Ketentuan umum Pasal 1

dijelaskan bahwa yang dimaksud Toko Modern salah satunya adalah minimarket.

Kemudian dijelaskan lagi dalam pasal 4 (1) a bahwa “Memperhatikan batasan

jarak dengan batas pasar tradisional minimal 500 meter” sedangkan pada pasal

berikutnya yaitu Pasal 10 (2) b bahwa “Jarak antara Minimarket dengan Pasar

Tradisional minimal 200 meter”. Hal ini dikhawatirkan akan menjadikan sebuah

pembelaan bagi oknum dan menjadi sebuah multi penafsiran bagi masyarakat.

Permasalahan ketiga, adalah dari beberapa waralaba yang peneliti

kunjungi, tidak satu pun peneliti menemukan produk lokal baik panganan maupun

produk barang yang dipasarkan oleh waralaba minimarket tersebut. Padahal

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tercantum

pada pasal 5 ayat 1 disebutkan secara gamblang bahwa “Waralaba yang berbentuk

toko modern wajib menjual produk hasil daerah Kabupaten Pandeglang”. Dari

wawancara dengan salah satu pegawai waralaba Alfamart, diketahui bahwa tidak

pernah ada himbauan khusus dalam hal tersebut, dan ketidak tahuan pegawai juga

terhadap isi perda.

Peneliti mencoba mengklarifikasi mengenai temuan masalah yang peneliti

10

dapatkan pada observasi. Instansi yang membidani terkait perijinan waralaba

adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang. Ketika ditemui untuk diminta klarifikasi,

peneliti dipertemukan dengan bagian perizinan pada BPMPPTSP Kabupaten

Pandeglang. Pihak BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang sendiri membantah bahwa

perizinan yang diberikan dalam pendirian waralaba belum sesuai dengan isi


Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pihak BPMPPTSP Kabupaten

Pandeglang berdalih bahwa setiap ijin yang diberikan kepada pihak manapun

sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ketika peneliti menyodorkan bukti-

bukti waralaba yang tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pihak BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang

mengatakan akan mengkaji lagi permasalahan tersebut secara mendalam.

Berdasarkan atas berbagai pertimbangan dan observasi peneliti, peneliti memilih

judul penelitian yaitu: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern di Kabupaten Pandeglang”.

11

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti

mengidentifikasi masalah yang antara lain sebagai berikut:

1. Beberapa waralaba minimarket yang berdiri tidak sesuai dengan ketentuan

yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern, yaitu waralaba yang dibangun kurang dari radius 500M dengan

pasar tradisional;

2. Ada multi tafsir pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern antara pasal 4 (1) a dengan Pasal 10 (2) b;

3. Tidak satupun ditemukan produk lokal baik panganan maupun produk

barang yang dipasarkan oleh waralaba minimarket tersebut. Padahal

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

4. Pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang sebagai institusi yang terkait

perizinan waralaba minimarket tidak memperhatikan beberapa aspek salah

satunya seperti masalah jarak serta aspek sosial lain sehingga

menyebabkan menjamurnya waralaba minimarket.

12

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini peneliti lakukan untuk mengetahui sejauhmana Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

berjalan di Kabupaten Pandeglang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka

permasalahan pokok yang dapat peneliti rumuskan dalam penelitian ini yaitu

bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12


Toko Modern berjalan di Kabupaten Pandeglang.

1.5. Tujuan Penelitian

Tanpa adanya tujuan penelitian, maka seorang peneliti tentunya akan

mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian. Sesuai dengan latar belakang

dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui

bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12


Toko Modern berjalan di Kabupaten Pandeglang dan pengaruhnya terhadap

menjamurnya waralaba minimarket di Kabupaten Pandeglang

13

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai

berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan

pengetahuan karena akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam

dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara, terutama yang

berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah. Selain itu, penelitian ini

juga dapat bermanfaat untuk pengembangan studi administrasi negara.

b. Secara Praktis

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan

kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh peneliti

selama mengikuti pendidikan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa hingga saat ini. Selain itu, karya

peneliti dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi pembaca dan

peneliti selanjutnya.

1.7. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang yang menjelaskan ruang lingkup dan

kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk deduktif, dari ruang

14

lingkup yang paling umum hingga mengerucut kepada lingkup yang paling

khusus. Kemudian selanjutnya, identifikasi masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan landasan teori yang akan mendukung

penelitian ini dari metode – metode yang menjadi dasar bagi analisa

permasalahan yang ada dan pemecahan tersebut. Landasan teori ini didapat

dari studi pustaka mengenai hal – hal yang berhubungan dengan penelitian

skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas tentang jenis pendekatan, lokasi penelitian,

tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini, yang meliputi gambaran umum Kota Cilegon,

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Pelaksanaan Pemungutan

retribusi pasar, hambatan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

pemungutan retribusi pasar dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Memperlihatkan metode – metode analisis yang dilakukan selama penelitian

serta hasil dari penelitian – penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan ini yang berisi

kesimpulan yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian mengenai

15

permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode-metode yang

telah disebutkan. Bab ini juga menyertakan saran-saran yang mungkin

diperlukan bagi penelitian.

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR

PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini merupakan acuan uraian yang

sistematis tentang teori-teori yang di terapkan dalam penelitian menurut pendapat

pakar atau peneliti dan buku, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel

yang diteliti. Deskripsi teori ini berisi tentang beberapa penjelasan terhadap

variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan

mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan dan

prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas

dan terarah. (Sugiyono, 2005: 63)

Menurut Snelbecker dalam Moleong (2013: 57), mendefinisikan teori

sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang

mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya

dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk

meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Menurut Kerlinger (1978) dalam Sugiyono (2012:52), mengemukakan

bahwa:

“Theory is a set of interrelated construct (concepts), definition, and

proposition that present a systematic view of phenomena by specifying

relations among variabels, with purpose of explaning and predicting the

phenomena” (Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), dafinisi, dam

16

17

proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik,

melalui, spesifikasi hubungan antar variabel hingga dapat berguna untuk

menjelaskan dan meramalkan fenomena).

Dari keterangan di atas bias kita simpulkan bahwa teori adalah suatu

proporsi yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-

unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil

oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan

dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat

kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Bagi para pemegang kekuasaan yang berwenang dalam membuat

kebijakan-kebijakan, tentu perlu pertimbangan serta peninjauan secara

seksama. Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat memiliki dampak yang

luas, tidak hanya oleh kelompok tertentu, namun masyarakat juga dapat

merasakan dampak tersebut.

Pada dasarnya, kebijakan dibuat untuk melakukan tindakan

pencegahan dan bukan saat telah terjadi atau sudah terjadi. Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia, kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian konsep

dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan

suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah,

organisasi, dan sebagainya).

18

Menurut Dunn (2003: 51), kebijakan didefinisikan dari asal

katanya. Secara etimologis, istilah policy atau kebijakan berasal dari

bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan

Sanksekerta yaitu polis (Negara-Kota) dan pur (Kota) dan memliki arti

suatu pedoman dasar atau rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan

yang menyangkut Negara dan Kota.

Sedangkan Hogwood dan Gunn dalam Wicaksana (2006: 53),

menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian

modern, diantaranya:

a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (as a label for a

field of activity)

Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan

ekonomi, kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan

ketertiban.

b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang

diharapkan (as expression of general purpose or desired state

of affairs)

Contohnya: untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin

atau pegembangan demokrasi melalui desentralisasi.

c. Sebagai proposal spesifik (as specific proposal)

Contohnya: membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10

hektar atau menggratiskan pendidikan dasar.

d. Sebagai keputusan pemerintah (as decesions of government)

Contohnya: keputusan kebijakan sebagaimana yang

diumumkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.

e. Sebagai otorisasi formal (as formal authorization)

Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau

lembaga-lembaga pembuat kebijakan lainnya.

f. Sebagai sebuah program (as a programe)

Contonya: sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah

didefinisikan, seperti program reformasi agrarian atau program

peningkatan kesehatan perempuan.

g. Sebagai output (as output)

19

Contohnya: apa yang secara aktual telah disediakan, seperti

sejumlah lahan yang diredistribusikan dalam program

reformasi agraria dan jumlah penyewa yang terkena

dampaknya.

h. Sebagai hasil (as outcome)

Contohnya: apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak

terhadap pendapatan petani dan standar hidup dan output

agrikultural dari program reformasi agararia.

i. Sebagai teori atau model (as a theory or model)

Contohnya apabila kamu melakukan x maka akan terjadi y,

misalnya apabila kita meningkatkan insentif kepada industri

manufaktur, maka output industry akan berkembang.

j. Sebagai sebuah proses (as a process)

Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan

issues lalu bergerak melalui tujuan yang sudah di (setting),

pengambilan keputusan untuk implementasi dan evaluasi.

Dari teori diatas bias kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah

suatu pedoman dasar atau konsep dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau

program, kepemimpinana dan cara bertindak. Istilah kebijakan ini dapat

kita terapkan pada birokrasi pemerintahan, organisasi, dan kelompok

sektor swasta, serta individu.

2.1.2. Kebijakan Publik

Setelah memahami definisi dari kebijakan yang telah dikemukakan

sebelumnya, yang selanjutnya akan dijelaskan adalah pengertian dari

kebijakan publik. Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional

disebut public policy. Dengan adanya tujuan yang ingin direalisasikan dan

adanya masalah publik yang harus diatasi, maka pemerintah perlu

membuat suatu kebijakan publik. Kebijakan yang merupakan sekumpulan

keputusan-keputusan yang ditetapkan, yang bertujuan dalam melindungi

20

serta membatasi perilaku atau tindakan masyarakat sesuai dengan norma-

norma yang berlaku di dalam masyarakat. Karena para pembuat kebijakan

perlu mencari tahu dan meninjau terlebih dulu terkait isu-isu masalah apa

yang terjadi di masyarakat. Masyarakat adalah sumber utama dalam

penyusunan kebijakan publik. Kebijakan ini untuk keberhasilannya tidak

hanya didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan

administratif, akan tetapi juga harus didasarkan atas pertimbangan etika

dan moral.

Eulau dan Prewitt dalam Agustino (2012: 6-7), dalam persepektif

mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap’ yang

dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari

mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan

tersebut.”

Definisi lain dikemukakan oleh Dye dalam Agustino (2012: 7),

bahwa:

“kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk

dikerjakan atau tidak dikerjakan” seperti ungkapannya dalam

Subarsono (2005:2)public policy is whatever governments choose

to do or not to do).

Sedangkan menurut Dunn dalam Wicaksana (2006: 64), Kebijakan

publik ialah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan

kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk

tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.Rose

berupaya mengemukakan definisi lain dalam Agustino (2012: 7), yaitu

21

kebijakan publik sebagai, ”sebuah rangkaian panjang dari banyak atau

sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi

yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”

Frederick (1963: 79), mendefinisikan kebijakan publik sebagai

serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman peluang

yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk

memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam

rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan

(1970: 71), kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan

dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik

tertentu.

Anderson (1978) sebagaimana dikutip Tachjan (2006: 16),

mengemukakan bahwa, “Public policies are those policies developed by

governmental bodies and officials”. Maksudnya, kebijakan publik adalah

kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-

pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat

pada umumnya dimaksudkan untuk:

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)

2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal

(negara sebagai perangsang, stimulator)

3. Menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator)

4. Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara

sebagi pembagi, alokator).

22

Widodo (2007:12) mendefinisikan kebijakan publik adalah

“serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah”.

Kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang

menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai

tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana

yang dikatakan Inu Kencana (2010) dalam bukunya Pengantar Ilmu

Pemerintahan, bahwa public policy dapat menciptakan situasi dan dapat

pula diciptakan oleh situasi.

Dari definisi-definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan

publik adalah serangkaian tujuan dan saran serta keputusan tetap yang

dicirikan dengan konsistensi dan suatu pilihan atau tindakan yang

menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal untuk tujuan yang telah

ditetapkan demi kepentingan masyarakat.

2.1.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut Dunn (2000 :

24), ialah sebagai berikut.

a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah

pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama

sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

23

b. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk

mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya

membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan

tindakan legislatif.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari

mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga,

atau keputusan peradilan.

d. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit

administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan

manusia.

e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan

menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan

peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam

pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

2.1.4. Implementasi Kebijakan Publik

Pada tahap selanjutnya dalam deskripsi teori ini akan dikemukakan

definisi implementasi kebijakan publik, setelah sebelumnya diuraikan

tentang definisi formulasi kebijakan publik. Menurut Meter dan Horn

dalam Wibawa (1994:21), mendefinisikan implementasi kebijakan,

sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu

atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah

atauswasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang

telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2012:139),

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan-keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk

24

perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting

atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan

secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai

cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Dari kedua definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi

kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan/pelaksanaan oleh

individu-individu atau pejabat-pejabat dalam kegiatan yang diarahkan

untuk mencapai suatu tujuan dan menghasilkan sesuatu dari kegiatan yang

telah dilaksanakan.

Dari uraian di atas bisa dikatakan bahwa implementasi dapat dilihat

dari proses dan capaian tujuan berupa hasil akhir. Ini sesuai dengan yang

kemukakan oleh Lester dan Stewart dalam Agustino (2012:139), dimana

mereka mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan

pencapaian suatu hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-

tujuan yang ingin diraih.

Grindle pun berpendapat hampir serupa dengan pernyataan

sebelumnya dalam Agustino (2012:139), bahwa:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari

prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program

sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action

program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan

program tersebut tercapai”

Definisi lain dikemukakan Pressman dan Wildavsky dalam

Parsons (2001:468),yaitu:

25

”Implementasai menjadikan orang melakukan apa-apa yang

diperintahkan dan mengontrol urutan tahap dalam sebuah sistem

dan implementasi adalah soal pengembangan sebuah program

kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang

ditetapkan oleh hipotesis kebijakan”.

Dari keseluruhan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan

yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan atau

sasaran yang telah ditetapkan dan dapat memberikan hasil dari aktivitas

atau kegiatan tersebut.

2.1.5. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Berikutnya akan diuraikan beberapa model implementasi kebijakan

publik menurut beberapa ahli diantaranya yaitu :

1) Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Meter dan Horn dalam Agustino (2012:141), yang biasa disebut

juga A Model of The Policy Implementation,proses implementasi ini

merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi

kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja

implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam

hubungan berbagi variabel. Model ini mengandaikan bahwa

implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik

yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

26

Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn dalam

Agustino (2012:142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan public

tersebut, adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat

keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan

dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur

mengada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumberdaya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat

tergantung dari kemampuan memanfaatkan

sumberdayayang tersedia. Manusia merupakan

sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu

keberhasilan proses implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi

formal dan organisasi informal yang akan terlibat

pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat

penting karena kinerja implemenrasi kebijakan (publik)

akan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat

serta cocok dengan para agen pelaksananya.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposotion) para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana

akan sanagat banyak mempengaruhi keberhasilan atau

tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi

komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu

proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitupula

sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong

keberhasilan kebijakan publik yang telah

ditetapkan.Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang

tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan

kinerja implementasi kebijakan.

27

Gambar 2.1 Model Pendekatan The Policy Implementation process

(Donald Van Metter dan Carl Van Horn, dalam Agustino, 2012: 144)

2) Model Mazmanian dan Sabatier

Dalam Nugroho (2011:629), dijelaskan bahwa model ini

dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan

keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut model

Kerangka Analisis implementasi (A framework for implementation

Analysis). Duet Mazmanian Sabatier mengklasifkasikan proses

implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

1. Variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah

dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah

teori dan teknis pelaksanaan, keragamaan objek, dan

perubahan seperti apa yang dikehendaki.

KEBIJAKAN

PUBLIK

Standar dan

tujuan

Standar dan

tujuan

Aktivitas

implemetasi dan

komunikasi

Antarorganisasi

Karakteristik dari

Agen Pelaksana

Kondisi Ekonomi,

Sosial, dan Politik

Kecenderungan/

Disposisi dari

Pelaksana

KINERJA

KEBIJAKAN

PUBLIK

28

2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan

kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi

dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan,

dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber

dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana,

aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan

pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan

variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses

implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi

sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan

risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi,

dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat

pelaksana.

3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses

implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari

lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya

kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata,

penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya

mengarah pada revisi atau kebijakan yang dibuat dan

dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan

yang bersifat mendasar.

29

3) Model Hogwood dan Gunn

Model yang selanjutnya atau model yang ketiga adalah model

Brian W.Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978) dalam Nugroho

(2011:630). Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi

kebijkan diperlukan beberapa syarat. Syarat pertama berkenaan

dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi lembaga/badan

pelaksana tidak akan menimbulkan maslah besar. Syarat kedua, apakah

untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai,

termasuk sumber daya waktu. Syarat ketiga, apakah perpaduan

sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Syarat keempat,

apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan

kausalyang andal. Syarat kelima, seberapa banyak hubungan kausalitas

yang terjadi. Syarat keenam, apakah hubungan saling kebergantungan

kecil. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan

terhadap tujuan. Syarat kedelapan, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan

ditempatkan dalam urutan yang benar. Syarat kesembilan, koordinasi

dan komunikasi yang sempurna. Syarat kesepuluh, bahwa pihak-pihak

yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan

kepatuhan yang sempurna.

30

4) Model Goggin, Bowman, dan Lester

Dalam Nugroho (2011:633), Malcolm Goggin, Ann Bowman,

dan James Lestermengembangkan apa yang disebutnya sebagai

“communication model” untuk implementasi kebijakan, yang

disebutnya sebagai “Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan”

(1990). Goggin, dkk. Bertujuan mengembangkan sebuah model

implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan

pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independen,

intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor “komunikasi”

sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

5) Model Grindle

Menurut Grindle (1980) dalam Wibawa (1994:22),

implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks

implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan

ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari

kebijakan tersebut. Isi kebijakannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan

2) Jenis manfaat yang dihasilkan

3) Derajat perubahan yang diinginkan

4) Kedudukan pembuat kebijakan

5) Pelaksana program

6) Sumber daya yang dikerahkan

31

Sementara itu, dari isi yang mencakup hal-hal yang di atas

terdapat konteks implementasinya adalah sebagai berikut:

1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

2) Karakteristik lembaga dan penguasa

3) Kepatuhan dan daya tanggap

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle dalam

Wibawa (1994:22)

6) Model Elmore, dkk.

Model ini disusun oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky

(1971), dan Benny Hjern & David O’Porter dikemukakan dalam

32

Nugroho (2011:635-636), bahwa dalam model ini dimulai dari

mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan

dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan

kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan

pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk

mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan

pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah.

7) Model George C. Edward III

Dalam Agustino (2012: 150-153), dijelaskan bahwa model

implementasi yang dikembangkan oleh Edward III berspektif top

down. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan

publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.

Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat

variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu

kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan

(4) struktur birokrasi.

33

Gambar 2.3

Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation (George

Edward III) Agustino (2012:150-153)

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi suatu kebijakan, menurut George Edward III, adalah

komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau

digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

1) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi

adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal

tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui

beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang

diharapkan terdistorsi ditengah jalan. 2) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana

kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan

tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi

implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan

kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain haltersebut justru

akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh

kebijakan yang telah ditetapkan.

KOMUNIKA

SI

SRUKTUR

BIROKRASI

SUMBER

DAYA

DISPOSISI

IMPLEMENT

ASI

34

3) Konsisitensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan

suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk

diterapkan atau dijalankan). Krena jika perintah yang

diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan

kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan

suatu kebijakan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya.

Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan

adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam

implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh

karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun

tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf

dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan

pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan

yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam

mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan

tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi

mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka

lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan

tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari

para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi

pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus

mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam

pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat

formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan

merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana

dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara

politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para

implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga

dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

4) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting

dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin

memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang

dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk

35

melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas

pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi

kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan

implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Hal-hal penting yang

perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George Edward III,

adalah:

1) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para

pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang

nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang

ada tidak melaksanakan kebijkan-kebijakan yang

diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu,

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan

haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada

kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi bagi

kepentingan warga.

2) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik

yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan

para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut

kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif

oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan

para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah

keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi

faktor pendorong yang membuat para pelaksana

kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi

(self interest) atau organisasi.

Variabel keempat, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan

implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun

sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau

para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan,

dan mempunyai keinginan untuk melaksankan suatu kebijakan,

36

kemungkinan suatu kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau

terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam suatu struktur

birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja

sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada

kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan

sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat

jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan

harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik

dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dari beberapa teori yang peneliti jelaskan pada uraian di atas,

peneliti hanya mengambil salah satu teori yang peneliti anggap paling

cocok untuk menyelesaikan penelitian yang peneliti lakukan yaitu

Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (A Model of The Policy

Implementation), yang dikutip dalam Agustino (2012: 141-144), terdapat

enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu,

ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen

pelaksana, sikap/kecenderungan (Disposition) para pelaksana,

komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan

ekonomi, sosial, dan politik.

2.1.6. Waralaba

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2007 tentang Waralaba : “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh

37

orang perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan cirri

khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah

terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan / atau digunakan oleh pihak

lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

Waralaba menurut Keputusan Mentri Perindustrian dan

Perdagangan Republik Indonesia No.259/MPR/Kep/7/1997 Tentang

Ketentuan dan tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, yaitu

adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk

memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau

penemuan atau cirri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu

imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam rangka

menyediakan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan

dalam rangka menyediakan dan atau penjualan barang dan jasa.

Adapun Waralaba Menurut Peraturan Daerah Kabupaten

Pandeglang No.12 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan

waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern waralaba adalah

merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan

usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka

memasarkan barang atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian

waralaba.

Di Indonesia, sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an,

yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian

38

lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan

dimulainya sistem pembelian lisensi plus, yaitu pewaralaba tidak sekedar

menjadi penyalur, namun juga memiliki hak untuk memproduksi

produknya. Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka

persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum

yang mengikat baik bagi pengwaralaba maupun pewaralaba. Karenanya,

kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum yang

jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di AS dan Jepang.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan di cantumkan

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti

baca, yaitu:

1. Skripsi Yogi Muhamad Akbar (2015) yang berjudul Pengawasan

Penyelenggaraan Waralaba Oleh Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten

Pandeglang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini mengkaji mengenai pengawasan yang dilakukan oleh

BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang terhadap penyelenggaraan waralab

di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengawasan yang dilakukan oleh BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang

belum berjalan secara optimal.

39

2. Skripsi Sandy Negara (2015) dalam penelitiannya yang berjudul

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang

Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang”.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini

mengkaji mengenai Implementasi Perda No. 5 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Serang. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perda No. 5 Tahun 2010

tersebut belum berjalan secara baik dan optimal.

3. Skripsi Agus Prasetyo Universitas Mataul Anwar (UNMA). Penelitian

dengan judul Pengaruh Keberadaan Waralaba Terhadap Pedagang

Kecil di Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini untuk

mengetahui dampak keberadaan waralaba terhadap pedagang kecil di

Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukan bahwa

keberadaan waralaba di Kabupaten Pandeglang seperti indomart dan

alfamart disatu sisi membawakan dampak positif terhadap

perkembangan prekonomian didaerah dan menciptakan lapangan

pekerjaan bagi masyarakat pandeglang namun disisi keberadaan

waralaba juga membawakan dampak negative bagi iklim

perekonomian didaerah karena terjadi persaingan tidak sehat antara

waralaba dan pedagang kecil didaerah. Saran dari peneliti adalah

kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan waralaba di pandeglang

harus lebih memperhatikan pedagang kecil dengan membuat aturan

40

yang lebih memperhatikan keberadaan pedagang kecil atau pasar

tradisional.

2.3. Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2008: 60), kerangka berfikir adalah sintesa tentang

hubungan antar-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah

dideskripsikan. Dan berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya

dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang

hubungan antar-variabel yang diteliti. Sementara Sekaran dalam Sugiyono (2008:

65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Oleh karenanya peneliti

berangkat dari identifikasi masalah untuk membuat kerangka berfikir. Adapun

permasalah-permasalahan yang ada terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah


Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Beberapa waralaba minimarket yang berdiri tidak sesuai dengan

ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern;

41

2. Ada multi tafsir pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010


Toko Modern antara pasal 4 (1) a dengan Pasal 10 (2) b;

3. Tidak satupun ditemukan produk lokal baik panganan maupun produk

barang yang dipasarkan oleh waralaba minimarket tersebut. Padahal

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang


Modern;

4. Pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu (BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang sebagai institusi

yang terkait perizinan waralaba minimarket tidak memperhatikan

beberapa aspek sehingga menyebabkan menjamurnya waralaba

minimarket.

Dibawah ini akan dikemukakan mengenai indikator Implementasi yang

menjadi titik acuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan

Implementasi Perda ini belum berjalan dengan baik. Dengan menggunakan

indikator Implementasi Kebijakan Publik menurut Van Metter dan Van Horn (A

Model of The Policy Implementation), yang dikutip dalam Agustino (2012:141-144),

terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

2. Sumberdaya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

42

Variabel Implementasi Kebijakan Publik yang disebutkan diatas, dinilai

dan dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-

permasalahan yang ada pada Implementasi Perda ini. Untuk memahami lebih jelas

dari kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut:

Gambar 2.4

Kerangka Berfikir Penelitian

Sumber : Hasil analisis Konsep Peneliti 2016

OUTPUT:

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor

12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berjalan baik

Input:

1. Ada beberapa waralaba minimarket yang

berdiri tidak sesuai dengan ketentuan

yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Waralaba Pusat


2. Ada multi tafsir pasal dalam Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Waralaba

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

antara pasal 4 (1) a dengan Pasal 10 (2) b;

3. Tidak satupun peneliti menemukan

produk lokal baik panganan maupun

produk barang yang dipasarkan oleh

waralaba minimarket tersebut. Padahal

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Waralaba Pusat


4. Pihak Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(BPMPPTSP) Kabupaten Pandeglang

sebagai institusi yang terkait perizinan

waralaba minimarket tidak

memperhatikan beberapa aspek sehingga

menyebabkan menjamurnya waralaba

minimarket.

Proses:

Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (A Model

of The Policy Implementation), yang di kutip Agustino,

terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja

kebijakan publik, yaitu:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

2) Sumberdaya

3) Karakteristik Agen Pelaksana

4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para

Pelaksana

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas

Pelaksana

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

IMPACT:

Perkembangan Perekonomian di Kabupaten Pandeglang

43

2.4. Asumsi Dasar Penelitian

Berdasarkan observasi pendahuluan yang peneliti lakukan serta merujuk

kepada konsep kerangka berfikir di atas, maka peneliti berasumsi bahwa

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten

Pandeglang dalam realitanya ternyata masih belum optimal.

44

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti

kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris,

dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara

yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti

cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang

lain dapat mengenali dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya

proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah

tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data

empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid

menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek

dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang

mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya.

Penelitian kualitatif ini juga tidak semata-mata mencari kebenaran, tetapi pada

pemahaman peneliti terhadap apa yang di teliti.

44

45

3.2. Ruang Lingkup dan Fokus Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010


Modern di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu peneliti hanya membatasi

penelitian ini pada bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern di Kabupaten Pandeglang.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010


Modern di Kabupaten Pandeglang ini dilaksanakan di kawasan wilayah


3.4. Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Teori implementasi yang digunakan adalah Teori Donald Van

Metter dan Carl Van Horn (A Model of The Policy

Implementation), yang di kutip Agustino.

3.4.2 Definisi Operasional

Terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan

publik, yaitu:

46

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

2) Sumberdaya

3) Karakteristik Agen Pelaksana

4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

3.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan ialah peneliti

sendiri, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana,

pelaksana pengumpulan data, analis, dan pelapor hasil penelitiannya. Menurut

Irawan (2006:17) satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif

adalah peneliti itu sendiri. Nasution dalam Sugiyono (2008:223) menyebutkan

alasan manusia sebagai instrumen penelitian utama:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa,

segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus

penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil

yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan

jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang

penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu,

tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-

satunya yang dapat mencapainya.”

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri,

sehingga dalam penelitian ini, peneliti harus bersifat netral agar penelitian yang

dihasilkan tidak bersifat subjektif. Dengan demikian, posisi peneliti sangat penting

karena sebagai instrumen penelitian.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara

47

langsung, seperti wawancara dan observasi. Sedangkan, data sekunder adalah data

yang telah tersedia dan diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini

dijadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat penelitian, seperti dokumen,

peraturan daerah, gambar, rekaman, dan lain-lain. Adapun alat-alat tambahan

yang digunakan peneliti dalam mengumpullkan data berupa panduan wawancara,

buku catatan, dan handphone untuk mengambil gambar atau foto dan untuk

merekam hasil wawancara.

3.6. Informan Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern di Kabupaten Pandeglang, penentuan informannya menggunakan teknik

purposive (bertujuan), Teknik purposive adalah teknik penentuan informan

berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut

didasarkan pada informan yang mengetahui secara jelas dan tepat informasi

mengenai masalah dalam penelitian ini. Menurut Bungin (2007:53), penentuan

informan yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana

menentukan key informan (informan kunci) atau situasi sosial tertentu yang sarat

informasi sesuai dengan fokus penelitian.

48

Tabel 3.1.

Informan Penelitian

Informan Spesifikasi Informan Keterangan

I1 Kepala BPMPPTSP Kab.Pandeglang Key Informan

I2 Kepala Bidang Sistem Informasi dan

Pengendalian BPMPPTSP

Kab.Pandeglang

Key Informan

I3 Tim Teknis Dinas Cipta Karya,

Penataan Ruang dan Kebersihan

Kab. Pandeglang

Key Informan

I4 Tim Teknis Dinas Koperasi,

Peindustrian dan Perdagangan Kab.

Pandeglang

Key Informan

I5 Tim Teknis SATPOL PP Kab.

Pandeglang

Key Informan

I6 Pimpinan Waralaba I Key Informan

I7 Pimpinan Waralaba II Key Informan

I8 Pimpinan Waralaba III Key Informan

I9 Pimpinan Waralaba IV Key Informan

I10 Pemilik Kios Usaha Warungan I Secondary Informan

I11 Pemilik Kios Usaha Warungan II Secondary Informan

I12 Pemilik Kios Usaha Warungan III Secondary Informan

I13 Pemilik Kios Usaha Warungan IV Secondary Informan

Sumber: Peneliti 2017

3.7. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

3.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian yang

berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor

12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern” adalah kombinasi dari beberapa teknik,

yaitu:

49

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (indept

interview) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak

dimengerti responden, peneliti dapat mengajukan pertanyaan, informan

cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, dan informan dapat

menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang.

Menurut Denzin dalam Alwasilah (2006:154), wawancara adalah

pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh

informasi dari yang lain. Melalui wawancara peneliti bisa mendapatkan

informasi yang mendalam (indepth interviev) karena peneliti dapat

menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti responden, peneliti dapat

mengajukan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi

pertanyaan, dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa

silam dan masa mendatang.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2008:160)

wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas dimana peneliti

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Hal ini dimaksudkan

agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti

yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.

50

2. Observasi

Observasi, menurut Hadi dalam Sugiyono (2008:166)

mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks,

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan

ingatan.

Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan

adalah observasi partisipasi, dimana menitikberatkan pada keterlibatan

peneliti. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang-orang yang

digunakan sebagai sumber data penelitian. Menurut Soehartono (2002:70),

dalam observasi partisipan, pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan

yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah

merupakan bagian dari mereka.

3. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi sebagai

salah satu teknik pengumpulan data sekunder. Dokumen ialah setiap bahan

tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena

adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen digunakan dalam

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai

sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk

meramalkan. Adapun studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik

pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh

51

lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur,

peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto

ataupun dokumen elektronik (rekaman).

3.7.2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan meyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Analisis data

kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:248), yaitu:

“Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara

sistematis transkip interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan

lain yang anda di dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan

untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena)

dan membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda

kepada orang lain.”

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data model

Milles dan Huberman, dimana terdapat tiga aktivitas dalam analisis data,

yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan

penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Model

interaktif dalam analisis data menurut kedua tokoh tersebut dapat dilihat

pada gambar berikut:

52

Gambar 3.1

Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)

Sumber: Miles dan Huberman, (2009:20)

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan,

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila

diperlukan. Reduksi data membantu memberikan kode pada aspek-aspek

tertentu.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart

Data

Collection Data

Display

Data

Reduction

Conclusions:

drawing/verifying

53

dan sejenisnya. Namun pada peneltian ini, penyajian data yang peneliti

lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, hal ini seperti yang

dikatakan oleh Miles & Huberman (2009:17) :

”the most frequent form display data for qualitative research data

ini the past has been narrative text” (yang paling sering digunakan

untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk

teks naratif).

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion

Drawing/Verification)

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interaktif menurut Miles &

Huberman (2009:18-21) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu

menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu

kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel.

54

3.8. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah


Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pandeglang” yaitu dari bulan

November 2016 sampai dengan Mei 2017.

Tabel 3.2

Jadwal Penelitian

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

April

2017

Mei

2017

Juni

2017

Juli

2017

Agust

2017

Des

2017

Januari

2018

Pengajuan Proposal

Seminar Proposal

Revisi Proposal

Pengolahan dan

Analisis Data

Sidang Skripsi

Revisi Skripsi

55

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian

yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum

Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut dipaparkan di bawah ini.

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari 8

Kabupaten/Kota di Propinsi Banten yang berada di ujung Barat Pulau

Jawa. Kabupaten Pandeglang terletak di bagian Selatan Provinsi Banten,

secara administratif Kabupaten Pandeglang dibentuk pada tanggal 1 April

1874 (Sumber Humas Pandeglang). Jumlah penduduk Kabupaten

Pandeglang berdasarkan sensus Penduduk pada bulan Mei 2010 adalah

1.149.610 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 589.056

orang dan perempuan sebanyak 560.554 orang.

Secara geografis terletak antara 6º21’- 7º10’ Lintang Selatan dan

104º48’- 106º11’ Bujur Timur, memiliki luas wilayah 2.747 Km2

(274.689,91 ha), atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten dengan

panjang pantai mencapai 307 km. Kota Pandeglang sebagai Ibukota

Kabupaten terletak pada jarak 23 km dari Ibukota Provinsi banten dan 111

km dari Ibukota Negara.

55

56

Wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Pandeglang terdiri

dari wilayah administrasi Kecamatan sebanyak 35 Kecamatan, wilayah

Desa sebanyak 322 Desa dan 13 Kelurahan, dengan batas-batas

administrasi: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang; Sebelah

Barat berbatasan dengan Selat Sunda; Sebelah Selatan berbatasan dengan

Samudra Indonesia; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak.

Secara geologi, wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk kedalam

zona Bogor yang merupakan jalur perbukitan. Sedangkan jika dilihat dari

topografi daerah Kabupaten Pandeglang memiliki variasi ketinggian antara

0-1.778 m di atas permukaan laut. Sebagian besar topografi daerah

Kabupaten Pandeglang adalah dataran rendah yang berada di daerah

Tengah dan Selatan yang memiliki luas 85,07% dari luas keseluruhan

Kabupaten Pandeglang. Kedua daerah ini ditandai dengan karakteristik

utamanya adalah ketinggian gunung-gunungnya yang relatif rendah,

seperti Gunung Payung (480 m), Gunung Honje (620 m), Gunung Tilu

(562 m) dan Gunung Raksa (320 m). Daerah Utara memiliki luas 14,93 %

dari luas Kabupaten Pandeglang yang merupakan dataran tinggi, yang

ditandai dengan karekteristik utamanya adalah ketinggian gunung yang

relatif tinggi, seperti Gunung Karang (1.778 m), Gunung Pulosari (1.346

m) dan Gunung Aseupan (1.174 m).

Rasio jenis kelamin pada tahun 2010 sebesar 105,08. Sebaran

penduduk perkecamatan relatif tidak merata. Kecamatan dengan penduduk

57

terjarang yaitu Kecamatan Sumur dengan rata-rata sebanyak 88 jiwa/Km2,

sementara wilayah yang terpadat adalah Kecamatan Labuan, yaitu

sebanyak 3.439 jiwa/Km2. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk (LPP)

Kabupaten Pandeglang Sensus Penduduk periode 1961-1971 sebesar 2,71

persen, periode 1971-1980 sebesar 2,15 persen, periode 1980-1990 sebesar

2,14 persen, periode 1990- 2000 sebesar 1,64 persen dan 2000-2010

sebesar 1,30 persen. Menurut angka laju pertumbuhan penduduk ialah

merupakan salah satu wujud keberhasilan pembangunan bidang

kependudukan yang salah satunya antara lain adalah program Keluarga

Berecana (KB).

4.1.2. Gambaran Perekonomian Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan BPS Kabupaten Pandeglang, jumlah penduduk 15

tahun keatas yang bekerja yang bekerja berjumlah 384.657 jiwa. Lapangan

pekerjaan utama penduduk berupa pertanian, perkebunan, kehutanan,

perburuan dan perikanan. Kemudian industri perdagangan, rumah makan

dan jasa akomodasi dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Secara umum, pekerja di Kabupaten Pandeglang bekerja di sektor informal

(83,67%) dan sisanya bekerja di bidang formal (16,33%) dari jumlah

pekerja di atas 15 tahun berjumlah 434.746 jiwa, pekerja dengan setatus

pekerjaan berusaha sendiri memiliki proporsi ya ng terbesar yaitu 23,67%

sedangkan pekerja dengan setatus pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak

tetap /tidak dibayar memiliki proporsi terkecil (2,32%) Struktur penduduk

58

ini selalu berubah-ubah Karena disebabkan oleh proses demografi yakni

kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan juga migrasi atau

perpindahan penduduk Sebaran penduduk perkecamatan relative tidak

merata. Kecamatan dengan penduduk terjarang yaitu kecamatan sumur

dengan rata-rata sebanyak 88 jiwa/Km2, sementara wilayah yang terpadat

adalah Kecamatan Labuan, yaitu sebanyak 3.439 jiwa/Km2.

4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah

didapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Dalam penelitian yang

digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi yang dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui dinas-dinas terkait tentang


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di

Kabupaten Pandeglang. Data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa

kata-kata, yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara. Dalam

penelitian ini, kata – kata yang diamati, dan diwawancarai merupakan

sumber data utama. Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis, atau

melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara

berlangsung.

59

Untuk mempertajam analisis data, maka peneliti menggunakan

pisau bedah berupa teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan

Carl Van Horn, di antaranya adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan;

2. Sumber daya;

3. Karakteristik agen pelaksana;

4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana;

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis

yang dilakukan oleh Miles dan Huberman. Ini bertujuan agar terjadi

peningkatan pemahaman pada peneliti, serta membantu untuk

mempresentasikannya kepada orang lain. Huberman menjelaskan bahwa

langkah-langkah yang harus diambil adalah reduksi data, penyajian data,

dan verifikasi data.

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data (data

reduction), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada

hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Untuk mempermudah peneliti

dalam mereduksi data, penelitian memberikan kode pada aspek tertentu,

yaitu:

1. Kode Q1, 2, 3 dst. untuk menandakan daftar urutan pertanyaan

2. Kode I1, 2, 3 dst. untuk menandakan daftar urutan informan

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (data

display). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar

60

kategori, network, flowchart dan sejenisnya. Namun dalam penelitian ini,

peneliti menyajikan data dalam bentuk teks narasi.

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan (verification) setelah

data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka

kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban atas masalah penelitian.

4.2.2. Daftar Informan Penelitian

Seperti yang telah peneliti paparkan pada bab 3, bahwa dalam

penelitian ini informan penelitiannya ditentukan dengan menggunakan

teknik purposive sampling, yakni suatu teknik pengambilan informan

dengan penetapan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu disesuaikan

dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah informan yang

dianggap mempunyai sumber data atau informasi yang dapat menjawab

permasalahan yang diteliti. Beberapa informan pada penelitian ini antara

lain sebagai berikut:

61

Tabel 4.1.

Informan Penelitian

Informan Spesifikasi Informan Keterangan

I1 Kepala BPMPPTSP Kab.Pandeglang Key Informan

I2 Kepala Bidang Sistem Informasi dan

Pengendalian BPMPPTSP

Kab.Pandeglang

Key Informan

I3 Tim Teknis Dinas Cipta Karya,

Penataan Ruang dan Kebersihan

Kab. Pandeglang

Key Informan

I4 Tim Teknis Dinas Koperasi,

Peindustrian dan Perdagangan Kab.

Pandeglang

Key Informan

I5 Tim Teknis SATPOL PP Kab.

Pandeglang

Key Informan

I6 Pimpinan Waralaba I Key Informan

I7 Pimpinan Waralaba II Key Informan

I8 Pimpinan Waralaba III Key Informan

I9 Pimpinan Waralaba IV Key Informan

I10 Pemilik Kios Usaha Warungan I Secondary Informan

I11 Pemilik Kios Usaha Warungan II Secondary Informan

I12 Pemilik Kios Usaha Warungan III Secondary Informan

I13 Pemilik Kios Usaha Warungan IV Secondary Informan

Sumber: Peneliti 2017

4.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti

dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti

gunakan yaitu menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van

Horn (Agustino, 2012). Dalam teori Van Metter dan Van Horn, proses

implementasi ini merupakan sebuah abstaraksi atau performansi suatu

62

implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk

meraih kinerja impelementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung

dalam hubungan berbagai variabel. Model ini menjelaskan bahwa impelemntasi

kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana

dan kinerja kebijakan.

4.3.1. Dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan


keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis

dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (utopis) untuk dilaksanakan di

level warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik

yang dapat dikatakan berhasil.

Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan ini, peneliti menilai

beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu: tingkat keberhasilan

suatu penegakan Perda, tujuan dari adanya kebijakan, dan juga langkah-

langkah yang sudah diambil oleh dinas-dinas terkait di Kabupaten

Pandeglang.

Mengenai aspek ukuran dan tujuan kebijakan dalam Perda

Kabupaten Pandeglang No. 12 Tahun 2010, peneliti bertanya kepada Ibu

Ida Novaida (Kepala BPMPPTSP Kab. Pandeglang). Berikut hasil

wawancaranya:

63

“Dari segi penerapan barang jualan yang menjual barang lokal.

Memang masih banyak pelanggarannya. Sementara untuk kasus

waralaba yang posisinya dekat dengan pasar, waralaba tersebut

berdiri sebelum Perda ini disahkan dan masih dalam tahap kajian.

Itu yang membuat perda seakan-akan tidak efektif. Kami bergerak,

bahkan atas sepengetahuan DPRD kab. Pandeglang. Menurut

kami saat ini sudah efektif. Contohnya adalah melakukan

peneguran pada waralaba yang menyalahi peraturan, misalnya

peraturan tentang waralaba minimarket tidak boleh buka selama

24 jam.” (Wawancara dengan Ibu Ida Novaida pada Senin, 23

Oktober 2017)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa apa yang

dilakukan telah efektif dan memang telah bagus berdasarkan aturan yang

berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modern. Hanya saja untuk waralaba yang lebih dulu ada

sebelum perda ini muncul, hal ini tidak menjadi berlaku surut. Dan ini

membuat Perda ini tidak efektif untuk berlaku surut sehingga seringkali

pemerintah daerah dianggap lemah dan berpihak pada pemilik modal.

Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Kepala Bidang

Sistem Informasi dan Pengendalian BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang

Bapak Mubagyo, ST., M.Si., dimana dia mengatakan sebagai berikut:

“Sebetulnya, kami ingin menindak waralaba yang lebih dulu buka

dibandingkan adanya Perda ini. Tetapi karena terkendala juga

dengan kontrak tanah antara minimarket dengan pemilik tanah.

Akhirnya kami susah untuk bergerak pada kasus seperti itu. Yang

bisa kami lakukan adalah membuat para pengusaha minimarket

agar setelah kontrak habis, mereka dipaksa untuk pindah.”

(Wawancara dengan Bapak Mubagyo, ST., M.Si., pada Senin, 23

Oktober 2017)

64

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya

penegakkan aturan memang sudah berjalan efektif, tetapi lagi-lagi untuk

kasus minimarket yang telah buka sebelum adanya Perda, ini akan susah

untuk diimplementasikan. Dari kedua informan tersebut kita memperoleh

informasi bahwa penegakan perda ini sudah cukup berhasil. Hanya saja

memang masih terkendala pada waktu pendirian minimarket yang terjadi

sebelum adanya aturan Perda ini. Ini juga berimbas pada kebijakan tata

ruang, di mana kendala untuk menegakkan aturan ini adalah pada

permasalahan sewa-menyewa tanah yang terjadi antara pengusaha

minimarket dan pemilik tanah. Akhirnya pemerintah kesulitan untuk

menegakkan aturan ini pada minimarket-minimarket yang berdiri sebelum

adanya Perda ini.

Kemudian untuk tujuan dari adanya kebijakan ini, pihak

BPMPPTSP mengatakan sebagai berikut:

“Tujuan dari diberlakukannya perda ini adalah agar pengusaha

waralaba bisa diatur sehingga bisa berinvestasi tanpa harus

merusak tatanan sosial yang sudah ada di daerah. Kita juga kan

harus mensupport kearifan lokal oleh karena itu maka ada

aturannya dalam perda ini.” (Wawancara dengan Ibu Ida Novaida

pada Senin, 23 Oktober 2017)

“Tujuan adanya perda ini adalah agar minimarket juga

menghormati bagaimana situasi ekonomi sosial yang ada di sini.

Kami juga harus melindungi masyarakat dong meskipun investasi

waralaba menguntungkan untuk PAD” (Wawancara dengan Bapak

Mubagyo, ST., M.Si., pada Senin, 23 Oktober 2017)

Jadi diadakannya Perda itu menurut BPMPPTSP adalah agar

pemerintah tetap bisa menjaga situasi ekonomi sosial, melindungi

65

masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kecil dan juga agar

pengusaha waralaba bisa diatur dengan baik sehingga bisa berinvestasi

tanpa harus merusak tatanan sosial yang sudah ada di Kabupaten

Pandeglang. Ini untuk menghindari terjadinya konflik yang berpotensi bisa

merusak harmonisasi yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Ini mirip dengan apa yang dikatakan juga oleh pihak Tim Teknis

Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten

Pandeglang. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dia

mengatakan sebagai berikut:

“Tujuan penetapan tata ruang di sini adalah agar investasi di

suatu daerah termasuk waralaba agar mengedepankan

keberlanjutan, keserasian, dan keseimbangan dalam daerah atau

lokasi. Jadi dalam pembangunan tersebut, kita melihat mana

daerah zona cepat tumbuh dan zona tidak cepat tumbuh, sesuai

dengan tata ruang kita. Jadi intinya, adanya perda ini agar

waralaba ini tidak tumbuh secara sporadis karena efeknya akan

sangat luar biasa jika hal itu terjadi. Tetapi harus dilihat, jika itu

jalur wisata maka bisa tumbuh juga dengan pertimbangan yang

lain” (Wawancara dengan Bapak Dariato, S.St., MM. Selaku Tim

Teknis Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan

Kabupaten Pandeglang. pada Selasa, 24 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa menurut

perspektif pihak Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan

Kabupaten Pandeglang, adanya Perda ini adalah agar investasi di

Kabupaten Pandeglang tetap mengedepankan keberlanjutan, keserasian,

dan keseimbangan di wilayah Kabupaten Pandeglang. Jadi nantinya dalam

pembangunan tersebut harus melihat juga mana zona-zona yang dianggap

66

sebagai zona dengan tingkat ekonomi yang cepat bertumbuh, mana juga

yang termasuk zona tidak cepat tumbuh.

Jadi, dikatakan pula bahwa dalam adanya Perda ini, dimaksudkan

agar pembangunan waralaba minimarket yang dilakukan oleh para

pengusaha tidak tumbuh secara sporadis. Tetapi harus diperhatikan pula,

jika pembangunan minimarket dilakukan di jalur wisata, maka itu bisa

menjadi pertimbangan lain untuk pembangunan minimarket tersebut,

mengingat kebutuhan wisatawan yang berdatangan ke kawasan tersebut.

Maka dalam rangka menegakkan aturan yang berlaku, yaitu

menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun


dan Toko Modern, pemerintah Kabupaten Pandeglang tentu memiliki

langkah-langkah terkait dengan penegakan. Ini diungkapkan oleh

BPMPPTSP sebagai berikut:

“Maka dalam penegakan penyelengaraan waralaba, tentu kami

tetap beracuan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modern. Kami selalu mengacu pada Perda tersebut

untuk melakukan penindakan. Namun jika memang ada waralaba

yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, kami biasanya akan

mengkaji. Dan jika memang benar ada pelanggaran, maka tentu

kami akan memanggil pemilik waralaba minimarket tersebut”

(Wawancara dengan Ibu Ida Novaida pada Senin, 23 Oktober

2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka rupanya para pihak

pemerintah, dalam hal ini BPMPPTSP melakukan tindakan-tindakan yang

berdasarkan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 kepada

67

para pemilik waralaba yang melakukan pelanggaran. Selain itu ada juga

hal lain yang dilakukan oleh pihak BPMPPTSP yaitu melakukan

sosialisasi. Ini terungkap pada wawancara selanjutnya antara peneliti

dengan Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengendalian BPMPPTSP

Kabupaten Pandeglang Bapak Mubagyo, ST., M.Si., yaitu sebagai berikut:

“Kami melakukan sosialisasi kepada waralaba, misalnya tentang

pembangunan yang harus 200m, dan jam buka tutupnya

minimarket itu” (Wawancara dengan Bapak Mubagyo, ST., M.Si.,


Rupanya dalam sosialisasi juga sudah dilakukan oleh pihak

BPMPPTSP. Tentu saja hal itu harus dilakukan, mengingat kerawanan

terjadi konflik karena permasalahan ekonomi antara pihak minimarket dan

pedagang kios biasa.

Sedangkan untuk tugas dari dinas lain, yaitu Dinas Cipta Karya

Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang, yang dilakukan

dalam rangka menegakkan Perda ini adalah:

“Tiap 3 bulan sekali ada pengawasan dan pengendalian, yaitu

waralaba, perumahan, dan sektor-sektor lain. Kita mencatat apa

yang dilanggar dan terus melaporkan ke atasan kita. Kita juga

koordinasi langsung dengan satpol PP karena satpol PP yang

akan mengeksekusi pelanggaran itu” (Wawancara dengan Bapak

Dariato, S.St., MM. Selaku Tim Teknis Dinas Cipta Karya

Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang. pada

Selasa, 24 Oktober 2017)

Jadi pihak hanya melakukan pencatatan saja. Tetapi, pencatatan

pelanggaran itu dilakukan setiap triwulan, dan akan dilaporkan untuk

selanjutnya dikoordinasikan kepada pihak Satpol PP.

68

Perlu diketahui bahwa Tim Teknis Dinas Cipta Karya Penataan

Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang juga mencatat pelanggaran-

pelanggaran yang sesuai dengan Perda tersebut. Ini sesuai dengan

wawancara berikut:

“Dalam pelaksanaannya, Tim Teknis Dinas Cipta Karya Penataan

Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang yang merupakan

salah satu dari tim teknis yang memproses perizinan di lapangan,

maka akan melihat apakah waralaba tersebut sudah sesuai dengan

ketentuan di dalam Perda. Misalnya adalah jarak antara waralaba

dengan pasar tradisional yang harus berjarak minimal 200 meter,

atau jarak bangunan dengan as jalan yang harus berjarak 15

meter. Itu kami yang memprosesnya.” (Wawancara dengan Bapak

Dariato, S.St., MM. Selaku Tim Teknis Dinas Cipta Karya

Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang. pada


Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga sangat strategis

dimana terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi merupakan

wewenang dari Satpol PP untuk memberikan sanksi. Hal ini berdasarkan

pada hasil wawancara dengan Tim Teknis Satpol PP yang mengatakan

bahwa dalam menegakkan aturan tersebut mereka juga perannya sangat

strategis. Ini hasil dari wawancara peneliti dengan Tim Teknis Satpol PP:

“Tugas kami adalah penindakkan. Karena kami merupakan unsur

penegak hukum dan perundang-undangan. Maka kami selain

bertugas mengawasi, juga memberikan penindakan terhadap

pelanggaran yang dilakukan.” (Wawancara dengan Bapak Juanda,

SH., MM. Selaku Tim Teknis Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pandeglang. Pada Selasa, 24 Oktober 2017)

Pihak Satpol PP dalam hal ini berperan untuk penindakan jika ada

pelanggaran. Ini dilakukan dalam rangka penegakan aturan dari peraturan

yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Penindakan akan dilakukan

69

manakala pelanggaran yang terjadi terus menerus walaupun sudah

diberikan teguran dulu di awal.

Sementara Tim Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan mengatakan bahwa peran mereka hanyalah pembinaan

terhadap waralaba yang sudah ada. Pembinaan disini maksudnya

mendorong pemilik waralaba untuk ikut memajukan sektor usaha kecil

yang ada di Kabupaten Pandeglang. Berikut wawancaranya:

“Tugas kami adalah pembinaan kepada waralaba. Maksudnya

agar mendorong waralaba yang ada untuk ikut dalam memajukan

sector usaha kecil di wilayah kami. Seperti mendorong untuk

menjual produk local sesuai dengan amanah dari Perda tentang

waralaba.” (Wawancara dengan Bapak Firman Abdul Kadir,

Selaku Tim Teknis Dinas Koperasi, Perindustiran dan

Perdagangan Kabupaten Pandeglang. Pada Selasa, 24 Oktober

2017)

Berdasarkan wawancara yang peneliti paparkan di atas, tujuan dari

implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang


Modern adalah untuk mengatur sepenuhnya keberadaan waralaba agar

tidak secara sporadis tumbuh tanpa control dari pemerintah. Karena jika

terjadi hal seperti itu maka akan terjadi pergolakkan secara social ekonomi

masyarakat dan pasti akan mematikan usaha kecil yang ada di Kabupaten

Pandeglang. Oleh karena itu, berbagai Instansi dilibatkan dalam

penegakkan aturan tersebut mulai dari bidang perijinan, tata ruang hingga

bidang koperasi.

70

4.3.2. Dimensi Sumber Daya

Keberhasilan proses Implementassi kebijakan sangat tergantung

dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan

proses implementasi menurur adanya sumber daya manusia yang

berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah

ditetapkan secara politik

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumber daya-sumber daya lain

yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya financial dan sumber

daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang

kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui

anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk

merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumber daya

manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi

terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun

dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksudkan oleh Van meter

Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

71

Pertama, Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini adalah orang-orang

yang menjadi pelaksana dalam implementasi dan penegakan Peraturan

Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam

hal ini tentu yang menjadi penegak dan pelaksana dari Peraturan Daerah

ini adalah BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang, Dinas Cipta Karya

Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang, Dinas Koperasi

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, serta Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.

Diketahui bahwa pelaksanaan Perda ini dilakukan oleh sumberdaya

manusia atau tim teknis yang kompeten, hal ini diketahui dari wawancara

dengan pihak BPMPPTSP, berikut wawancaranya:

“Bahwa pelaksanaan perda ini dilakukan oleh orang-orang yang

kompeten dan professional. Tim teknis tersebut merupakan orang-

orang instansi yang terkait. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan

perda tersebut untuk melindungi masyarakat kecil dan

menstabilkan kondisi social ekonomi di daerah kami.”

(Wawancara dengan Ibu Ida Novaida pada Senin, 23 Oktober

2017)

“Iya benar. Sumberdaya dari tim teknis dalam pelaksanaan perda

ini adalah sumberdaya manusia terbaik dan kompeten”


Oktober 2017)

Sementara sumberdaya lainnya seperti anggaran sudah memadai

dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12


Perbelanjaan dan Toko Modern. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang

72


Bapak Mubagyo, ST., M.Si., yaitu sebagai berikut:

“Anggaran dalam menyokong pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

sudah sesuai dan amat memadai dan menunjang pekerjaan.”


Oktober 2017)

Dalam pelaksanaan, yang menjadi inti dari pelaksanaan dan

penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun


dan Toko Modern adalah seberapa besar tim teknis yang ada memahami isi

dari perda tersebut. Ini terungkap melalui wawancara dengan Kepala

Bidang Sistem Informasi dan Pengendalian BPMPPTSP Kabupaten

Pandeglang Bapak Mubagyo, ST., M.Si. Berikut isi wawancara tersebut:

“Yang saya tahu, seluruh tim teknis memahami dengan baik isi

daari perda tersebut serta bisa mengimplementasikannya dengan

baik ketika pengawasan terhadap waralaba dilakukan.”


Oktober 2017)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Tim Teknis



Modern. Berikut hasil wawancaranya:

“Tentu kami sangat paham seperti apa isi Perda Nomor 12

tersebut karena merupakan kewajiban kami sebagai tim teknis

harus paham dan mengerti isi dari perda tersebut.” (Wawancara

dengan Bapak Dariato, S.St., MM. Selaku Tim Teknis Dinas Cipta

73

Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang.

pada Selasa, 24 Oktober 2017)

“Memahami dan mengetahui isi perda adalah wajib untuk tim

teknis. Karena bagaimana mau melaksanakan isi perda jika kami

tidak memahaminya” (Wawancara dengan Bapak Juanda, SH.,

MM. Selaku Tim Teknis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Pandeglang. Pada Selasa, 24 Oktober 2017)

“Ketika kami ditunjuk sebagai tim teknis maka kewajiban kami

adalah bagaimana perda nomor 12 ini terlaksana dengan baik.

Maka otomatis agar berjalan dengan baik kami juga harus paham

dengan isinya.” (Wawancara dengan Bapak Firman Abdul Kadir

Selaku Tim Teknis Dinas Koperasi, Perindustiran dan Perdagangan


Dari hasil wawancara tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan

bahwa dari segi dimensi sumberdaya, para penyelenggara Peraturan


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah

didukung oleh sumberdaya yang memadai seperti sumberdaya manusia

yang kompeten dalam pelaksanaan Perda tersebut dan sumberdaya

manusia yang memahami isi Perda tersebut secara menyeluruh. Selain itu,

meskipun tidak memberikan jawaban yang detail, mengenai anggaran juga

sudah memenuhi sesuai dengan yang diharapkan oleh para penyelenggara

atau tim teknis.

4.3.3. Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana

Perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

organisasi informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini

74

penting karena pelaksanaan implementasi kebijakan banyak dipengaruhi

oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksanaannya. Adanya

organisasi informal atau pun nonformal turut serta dalam mempengaruhi

sebuah kebijakan, apakah memberi pengaruh yang positif atau negatif

pada kebijakan. Misalnya, implementasi kebijakan yang berusaha untuk

merubah prilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen

pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada

aturan serta tegas dalam memberikan sanksi hukum pada sebuah

pelanggaran. Sebaliknya apabila kebijakan publik itu tidak terlalu

merubah perilaku dasar manusia maka dapat saja agen pelaksana yang

diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Sistem

Informasi dan Pengendalian BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Bapak

Mubagyo, ST., M.Si., dikatakan bahwa pembentukan tim teknis dan

pemilihan orang-orangnya sudah didasarkan pada aturan dan seleksi yang

ketat sehingga terpilih individu yang tepat. Berikut isi wawancara tersebut:

“Ya tentu saja tim teknis merupakan gabungan dari individu yang

sesuai dengan basic keilmuannya. Selain itu dalam pemilihannya

juga dilakukan dengan seleksi yang ketat dan standar yang tinggi.

Saya berani menjamin kalau tim ini adalah yang terbaik dari yang

ada.” (Wawancara dengan Bapak Mubagyo, ST., M.Si., pada

Senin, 23 Oktober 2017)

Ketika peneliti bertanya mengenai hambatan yang ada dalam upaya

penegakkan perda, Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengendalian

75

BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Bapak Mubagyo, ST., M.Si.,

mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa hambatan yang sering terjadi adalah ketika muncul

penolakan dari masyarakat jika suatu warlaba akan didirikan.

Padahal kajian terhadap hal tersebut sudah sesuai dengan aturan

yang ada. Disini kita kadang dilema, padahal apa yang dilakukan

juga memikirkan nasib masyarakat kecil seperti mereka.

Terkadang protes dari masyarakat datangnya karena dipanasi oleh

LSM yang ga jelas.” (Wawancara dengan Bapak Mubagyo, ST.,

M.Si., pada Senin, 23 Oktober 2017)

Kesempatan wawancara juga peneliti dapatkan dari pemilik

waralaba di Kabupaten Pandeglang. Dalam wawancara peneliti mencoba

menanyakan tentang masalah perijinan karena berdasarkan desas desus

yang ada, perijinan waralaba di Kabupaten Pandeglang akan dipermudah

apabila ada semacam “pelicin” dari pemilik waralaba kepada pihak

tertentu. Berikut wawancara tersebut:

“Iya mas, sempat sih ada oknum yang seperti itu (meminta

pelican), cuma kami menolak tegas dan meminta proses perijinan

berjalan berdasarkan prosedur yang semestinya saja. Karena kami

yakin prosedur yang kami tempuh sudah sesuai dan segala

persyaratan yang harus dilakukan sudah dilakukan dengan baik.

Makanya Alhamdulillah ijin waralaba kami didapatkan tanpa

jalur-jalur khusus yang menjadi isu hangat. Walaupun ijinnya

kami dapatkan dalam tempo cukup lama.” (Wawancara dengan

Bapak Aap Aptadi salah satu pemilik waralaba pada Senin, 30

Oktober 2017)

Jawaban yang sama juga peneliti dapatkan dari pemilik waralaba

yang lain. Wawancara juga peneliti lakukan dengan pemilik waralaba

yang lain di Kabupaten Pandeglang. Berikut wawancara tersebut:

“Iya mas. Saya diminta sekian juta untuk mempercepat proses

perijinan berdirinya waralaba. Waralaba saya ini bentuknya

76

kerjasama atau frienchise.” (Wawancara dengan Bapak Heri

Suheri salah satu pemilik waralaba pada Senin, 30 Oktober 2017)

“Iya mas memang seperti itu adanya” (Wawancara dengan Ibu

Farida salah satu pemilik waralaba pada Senin, 30 Oktober 2017)

“Saya dengar desas desusnya seperti itu mas. Tapi saya kurang

tau karena ketika saya ajukan perijinan berjalan normative saja.”

(Wawancara dengan Bapak Faisal salah satu pemilik waralaba


Kemudian untuk mendapatkan jawaban valid, maka peneltii

mendatangi lagi Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengendalian

BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Bapak Mubagyo, ST., M.Si., beliau

dengan tegas mengelak bahwa perijinan waralaba di Kabupaten

Pandeglang bisa dipercepat dengan “pelicin”. Berikut wawancara tersebut:

“Wah itu tidak benar mas, tidak pernah ada istilah pelicin untuk

mempercepat perijinan. Semua sesuai prosedur sebagaimana

mestinya. Kalau mau itu si pemilik waralaba datang kesini dan

tunjuk hidung siapa oknum yang berbuat demikian. ” (Wawancara

dengan Bapak Mubagyo, ST., M.Si., pada Senin, 30 Oktober 2017)

Jawaban yang sama peneliti juga dapatkan setelah mewawancarai

salah satu tim teknis dari Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan

Kebersihan Kabupaten Pandeglang. Berikut wawancaranya:

“Yang saya tau dan rasakan, tidak ada main mata selama ini

antara pemilik waralaba dengan tim teknis soal perijinan karena

kami terikat dengan aturan dan sop yang ada.” (Wawancara

dengan Bapak Bapak Dariato, S.St., MM. Selaku Tim Teknis

Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten

Pandeglang. pada Selasa, 24 Oktober 2017)

Dari jawaban tersebut diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa

masih ada sederet oknum dalam internal pemerintah yang bermain dalam

77

perijinan pendirian waralaba. Hal ini tentu menciderai semangat

terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun


dan Toko Modern yang dimaksudkan untuk mencegah secara sporadis

munculnya waralaba yang tidak terkontrol dan dapat merusak tatanan

sosial ekonomi di Kabupaten Pandeglang.

Wawancara peneliti lanjutkan mengenai sejauhmana kerja tim

teknis dalam mengawal terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten

Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam hal ini, peneliti

mewawancarai kembali pemilik waralaba. Berikut wawancara tersebut:

“Kalau harus jujur, saya sempat kecewa ketika mengajukan

perijinan usaha waralaba ini. Ijin turun terlalu lama kemudian

terlihat tim yang ada tidak optimal dalam bekerja. Padahal

menurut saya, munculnya waralaba banyak memiliki dampak

positif bagi daerah selain membuka lapangan kerja juga

meningkatkan iklim investasi. Jadi tidak seharusnya dipersulit.”

(Wawancara dengan Bapak Aap Aptadi salah satu pemilik

waralaba pada Senin, 30 Oktober 2017)

Jawaban yang sama juga peneliti dapatkan dari pemilik waralaba

yang lain. Wawancara juga peneliti lakukan dengan pemilik waralaba

yang lain di Kabupaten Pandeglang. Berikut wawancara tersebut:

“Jelas sekali mas. Kerjanya kurang optimal dan menurut saya

mengecewakan karena masih ada oknum yang bermain. Hanya

saja mungkin bagi sebagian orang hal ini sangat biasa.”

(Wawancara dengan Bapak Heri Suheri salah satu pemilik


78

“Saya liat sih belum optimal ya mas. Soalnya masih beredar isu

tersebut juga saya kira masih terdapat beberapa pelanggaran

dalam pelaksanaan perda ini” (Wawancara dengan Ibu Farida

salah satu pemilik waralaba pada Senin, 30 Oktober 2017)

“Saya rasa sih kinerjanya biasa-biasa saja”(Wawancara dengan

Bapak Faisal salah satu pemilik waralaba pada Senin, 30 Oktober

2017)

Dari jawaban diatas bisa kita simpulkan bahwa kinerja dari tim

teknis masih belum optimal. Harus ada perbaikan kedepannya agar tidak

terjadi permainan oknum seperti yang dimaksudkan oleh pemilik waralaba

yang peneliti wawancara. Selain itu, dari jawaban diatas, karakteristik

agen pelaksana masih sangat lemah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

4.3.4. Dimensi Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan

sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja

implementasi kebijakan publik. Faktor yang mempengaruhi sikap

kecenderungan adalah dilibatkan atau tidaknya sasaran kebijakan dalam

membuat sebuah kebijakan. Seluruh pihak yang peneliti wawancarai

menjawab hal yang sama. Pihak sasaran kebijakan dalam hal ini adalah

pemilik waralaba, masyarakat serta pedagang kecil yang harus dilindungi.

Mereka semua kompak menjawab tidak merasa dilibatkan dalam

79

pembuatan kebijakan. Hal ini berarti kebijakan tersebut bersifat Top-down.

Berikut hasil wawancaranya:

“Saya sih perasaan ga merasa dilibatkan ya mas, padahal saya

punya waralaba ini lebih dulu dari Perda tersebut disahkan.”

(Wawancara dengan Bapak Aap Aptadi salah satu pemilik


Jawaban serupa juga peneliti dapatkan dari pemilik waralaba yang

lain. Wawancara juga peneliti lakukan dengan pemilik waralaba yang lain

di Kabupaten Pandeglang. Berikut wawancara tersebut:

“Tidak merasa dilibatkan saya nya mas.” (Wawancara dengan

Bapak Heri Suheri salah satu pemilik waralaba pada Senin, 30

Oktober 2017)

“Saya rasa perumusan perda ini tidak melibatkan stakeholders

soalnya saya sendiri tidak merasa dilibatkan.” (Wawancara

dengan Ibu Farida salah satu pemilik waralaba pada Senin, 30

Oktober 2017)

“Pemerintah daerah dan dewan saja itu mah mas. Tidak ada

keterlibatan dari para pemilik waralab. Tiba-tiba ada

sosialisasinya saja.” (Wawancara dengan Pak Faisal salah satu

pemilik waralaba pada Senin, 30 Oktober 2017)

Hal yang sama juga peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan

pemilik usaha kios/warungan disekitaran Pasar Pandeglang. Bahwa dalam

perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun


dan Toko Modern tidak ada keterlibatan mereka. Berikut wawancaranya:

“Tidak dilibatkan. Padahal mengenai permasalahan waralaba ini

menyangkut ke kami pedagang kecil ya mas. Hanya hidup kami

dipertaruhkan.” (Wawancara dengan Bapak Udin (Pemilik Usaha

Kios/Warungan) pada Senin, 30 Oktober 2017)

80

“Tidak ada etikad baik dari pemerintah melibatkan kami minimal

urun rembug gitulah. Makanya kami berkesimpulan bahwa

pemerintah berpihak pada pengusaha-pengusaha besar saja.”

(Wawancara dengan Bapak Jaka (Pemilik Usaha Kios/Warungan)


“Iya mas saya sendiri merasa pemerintah tidak peduli sehingga

kami tidak dilibatkan. Liat saja hasilnya waralab semakin banyak.

Itu alfa indomart makin banyak. Bingung ke depan nasib kita akan

seperti apa. ” (Wawancara dengan Bapak Supri (Pemilik Usaha

Kios/Warungan) pada Senin, 30 Oktober 2017)

“Kita mah disini ga akan dianggap mas. Buktinya segala protes

kita ga di dengar. Apalagi keterlibatan bikin aturan.” (Wawancara

dengan Ibu Janah (Pemilik Usaha Kios/Warungan) pada Senin, 30

Oktober 2017)

Pernyataan diatas diakui langsung oleh Kepala Bidang Sistem

Informasi dan Pengendalian BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Bapak

Mubagyo, ST., M.Si., beliau mengakui bahwa memang perumusan



Modern ini tidak secara langsung melibatkan para pemilik waralaba serta

masyarakat luas seperti pemilik usaha warungan. Tapi beliau juga

membantah adanya keberpihakan pemerintah kepada pengusaha waralaba.

Berikut wawancara tersebut:

“Memang diakui bahwa perumusan kebijakan ini hanya antara

pemerintah dengan dewan saja mas. Tapi saya tegas membantah

bahwa pemerintah berpihak pada pengusaha waralaba. Justru

aturan ini dibuat tujuannya adalah untuk mencegah menjamurnya

waralaba di Kabupaten Pandeglang dan jelas untuk melindungi

masyarakat kecil atau pelaku usaha kecil warungan. Jadi kalau

dibilang kita berpihak pada pengusaha itu jelas nda bener.”

81


Oktober 2017)

Kemudian Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengendalian

BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Bapak Mubagyo, ST., M.Si.,

menambahkan bahwa peran pemilik waralaba adalah mentaati aturan yang

sudah dibuat, dan masyarakat berperan besar dalam pelaksanaan Peraturan


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu

berperan mengawasi segala bentuk pelanggaran yang ada. Berikut

penjelasannya:

“Peran masyarakat harusnya ikut mengawasi jalannya

pelaksanaan perda sementara pemilik waralaba cukup dengan

mentaati aturan yang sudah dibuat.” (Wawancara dengan Bapak


Dari pernyataan diatas, bisa kita lihat bahwa sebagai stakeholders,

meskipun tidak terlibat secara langsung dalam perumusan Peraturan


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, tetapi

pemilik waralaba memiliki peran sentral dalam pelaksanaan aturan ini.

Yaitu sebagai pihak yang mentaati aturan yang sudah dibuat.

4.3.5. Dimensi Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang paling ampuh dalam

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi

82

diantara pihak-pihak yang telibat dalam suatu proses implementasi, maka

asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu

pula sebaliknya.

Komunikasi Antarorganisasi adalah hal yang bisa dikatakan krusial

karena seperti dikatakan sebelumnya dalam implementasi kebijakan

publik, semakin baik koordinasi dan komunikasi antarorganisasi maka

semakin kecil pula kemungkinan terjadinya kesalahan yang mana akan

menghambat terlaksananya suatu kebijakan.

Koordinasi dan Komunikasi Antarorganisasi dalam pelaksanaan

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun


dan Toko Modern berjalan sudah cukup baik. Koordinasi antar tim teknis

dari instansi terkait juga berjalan baik. Hal ini peneliti ketahui dari

pernyataan Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengendalian

BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Bapak Mubagyo, ST., M.Si., berikut

pernyataannya:

“Koordinasi yang dilakukan oleh tim teknis yang merupakan

perwakilan dari beberapa instansi berjalan dengan baik. Sehinga

pelaksanaan perda juga berjalan dengan baik. Komunikasi juga

lancar dan saling memahami tugas dan wewenang masing-

masing.” (Wawancara dengan Bapak Mubagyo, ST., M.Si., pada


Hal yang sama juga dikatakan oleh tim teknis dari instansi lainnya.

Dalam hal ini mereka sepakat dengan pernyataan dari Kepala Bidang

83


Bapak Mubagyo, ST., M.Si., berikut pernyataan para tim teknis tersebut:

“Pola koordinasi dan komunikasi dalam tim sudah terlaksana

dengan baik sehingga menghasilkan sebuah tim kerja yang solid.”

(Wawancara dengan Bapak Dariato, S.ST., MM Selaku Tim

Teknis Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan

Kabupaten Pandeglang. pada Selasa, 24 Oktober 2017)

“Koordinasi dan komunikasi selalu kami tekankan untuk

meminimalisir missed communication.” (Wawancara dengan

Bapak Firman Abdul Kadir Selaku Tim Teknis Dinas Koperasi,

Perindustiran dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang. Pada


“Untuk mewujudkan pelaksanaan Perda No 12 tahun 2010 ini

maka kami dari tim teknis selalu berkoordinasi dengan baik dan

melakukan komunikasi yang berkesinambungan agar

pelaksanaannya berjalan dengan baik juga.” (Wawancara dengan

Bapak Juanda Selaku Tim Teknis Satuan Polisi Pamong Praja


Koordinasi dan komunikasi di internal tim teknis berjalan dengan

baik dan lancar, hal ini juga berlaku antara pemerintah dalam hal ini tim

teknis dengan pihak waralaba. Koordinasi dan Komunikasi selalu berjalan

dengan baik mengingat untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Berikut

wawancara tersebut:

“Saya rasa sih sudah cukup baik. Artinya memang pelaksanaan

aturannya berjalan..” (Wawancara dengan Bapak Aap Aptadi salah

satu pemilik waralaba pada Senin, 30 Oktober 2017)

“Selalu ada dari pihak pemerintah yang mengontrol waralaba

saya. Hal ini patut di apresiasi karena sampai saat ini control dari

pihak pemerintah selalu ada. Pola komunikasi yang dibangun juga

84

sudah cukup baik.” (Wawancara dengan Bapak Heri Suheri


“Sampai saat ini sih selalu ada koordinasi dari berbagai instansi.”

(Wawancara dengan Ibu Fairda Pemilik waralaba pada Senin, 30

Oktober 2017)

“Cukup sering ya mas kalo berbicara komunikasi. Dan tentu kita

berkoordinasi dengan baik.” (Wawancara dengan Bapak Faisal


Jawaban yang berbeda justru peneliti dapatkan dari para pemilik

usaha kios/warungan. Sebagai stakeholder dalam pelaksanaan Peraturan


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mereka

betul-betul merasa tidak pernah diajak berkoordinasi dan berkomunikasi

dengan pihak pemerintah. Padahal menurut mereka, sebagai pihak yang

terkena dampak dari penerapan perda tersebut harusnya diajak berunding

mulai dari perumusan aturan hingga implementasinya. Berikut pernyataan

tersebut:

“Tidak dilibatkan sama sekali. Mungkin pemerintah lupa kalo

kami adalah pihak yang secara langsung terkena dampak dari

banyaknya waralaba yang ada.” (Wawancara dengan Bapak Udin

(Pemilik Usaha Kios/Warungan) pada Senin, 30 Oktober 2017)

“Tidak ada koordinasi, tidak diajak berkomunikasi dan tidak

pernah dianggap juga.” (Wawancara dengan Bapak Jaka (Pemilik

Usaha Kios/Warungan) pada Senin, 30 Oktober 2017)

“Kecewa mas pokoknya. Masalahnya kan ini menyangkut

perekonomian kita ke depan.” (Wawancara dengan Bapak Supri

(Pemilik Usaha Kios/Warungan) pada Senin, 30 Oktober 2017)

85

“Ya gitulah. Jangankan berkoordinasi, masukan kita saja ga

pernah di dengarkan.” (Wawancara dengan Ibu Janah (Pemilik

Usaha Kios/Warungan) pada Senin, 30 Oktober 2017)

Pernyataan diatas dibantah oleh Kepala Bidang Sistem Informasi

dan Pengendalian BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Bapak Mubagyo,

ST., M.Si., menurutnya, pemilik kios/warungan disekitaran usaha waralaba

yang akan berdiri diajak untuk mengemukakan pendapat dan memberikan

masukan. Berikut pernyataan para tim teknis tersebut:

“Koordinasi yang dilakukan oleh tim teknis dengan usaha kios

atau warungan berjalan kok. Tidak mungkin tidak kita libatkan

karena sejatinya pelaksanaan perda no 12 tahun 2010 ini yaitu

untuk melindungi para usaha kecil tersebut. Jadi aneh dan ga

benar itu kalo dibilang tidak dilibatkan.” (Wawancara dengan

Bapak Mubagyo, ST., M.Si., pada Senin, 30 Oktober 2017)

Dari pernyataan diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa pola

koordinasi dan komunikasi antarorganisasi di dalam internal tim teknis

sudah berjalan dengan baik karena untuk keberhasilan pelaksanaan



Modern ditentukan oleh koordinasi yang baik dan komunikasi

antarorganisasi yang baik dan berkesinambungan. Sedangkan di eksternal,

koordinasi dan komunikasi antarorganisasi yang dibangun antara

pemerintah dengan pelaku usaha kecil belum berjalan optimal.

86

4.3.6. Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan

politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk pengimplementasikan

kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan

eksternal.

Peneliti memperoleh data bahwa dari 35 kecamatan yang ada di

Kabupaten Pandeglang, usaha waralaba berbentuk minimarket sudah

tersebar di 23 kecamatan dengan jumlah sekitar 108 waralaba berbentuk

minimarket (Sumber: BPMPPTSP Kab. Pandeglang, 2016). Sementara

menurut Dinas Perindustrian dan Perdagagngan Kabupaten Pandeglang,

dari 35 Kecamatan yang ada, Kabupaten Pandeglang hanya memiliki 31

Pasar Tradisional (Sumber: Disperindag Kab. Pandeglang, 2017). Hal ini

terlihat jelas terjadi sebuah ketimpangan yang mempengaruhi kondisi

sosial, ekonomi dan politik.

Dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik maksud dari tujuan



Modern adalah untuk mengatur berdirinya sebuah waralaba sehingga tidak

secara sporadis bermunculan karena akan merusak kondisi sosial ekonomi

di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, upaya pelaksanaan Peraturan Daerah

87


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pun

bertujuan untuk tetap membuat usaha kecil seperti kios dan warungan

disekitaran berdirinya waralaba tidak mati atau gulung tikar. Seperti yang

dijelaskan oleh Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengendalian

BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang Bapak Mubagyo, ST., M.Si., berikut

penjelasannya:

“Seperti yang telah kita bahas tempo hari ya mas. Bahwa tujuan

adanya perda no 12 ini adalah agar kita bisa mengontrol

keberadaan minimarket atau waralaba agar tidak menjamur dan

memberikan dampak sosial yang buruk di Kabupaten Pandeglang

ini. Pemilik waralaba juga harus menghormati bagaimana situasi

ekonomi sosial yang ada di sini. Pihak pemerintah juga harus

melindungi masyarakat dong terutama pelaku usaha kecil.

Meskipun sebetulnya investasi waralaba menguntungkan untuk

PAD dan menekan pengangguran.” (Wawancara dengan Bapak


Ketika peneliti bertanya bagaimana upaya menangkalnya agar

waralaba tumbuh tidak secara sporadis di Kabupaten Pandeglang. Kepala

Bidang Sistem Informasi dan Pengendalian BPMPPTSP Kabupaten

Pandeglang Bapak Mubagyo, ST., M.Si., memaparkannya dengan jelas.

Berikut pemaparannya:

“Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12


Perbelanjaan dan Toko Modern disitu dipaparkan mengenai

syarat-syarat pendirian waralaba. Mulai dari kajian jarak antara

toko dengan pasar tradisional, aturan mengenai produk local yang

wajib dijual disana dan aturan lainnya yang menurut saya

lumayan rumit. Dijelaskan juga dalam pasal 2 ayat 1 Perda no 12

tahun 2010 ini bahwa pendirian waralaba harus memperhatikan

aspek sosial ekonomi masyarakat serta memperhatikan keberadaan

88

pasar tradisional, usaha kecil dan menengah di Kabupaten

Pandeglang. Nah dengan aturan tersebut maka jelas kalau dari

pihak waralaba keberatan memenuhi syarat tersebut ya silahkan

untuk mendirikan waralaba di daerah lain. Saya rasa disinilah

letak perlindungan atau upaya pemerintah daerah melindungi

pelaku usaha kecil dan keberadaan pasar tradisional.”


Oktober 2017)

Dari pernyataan diatas, bisa kita simpulkan bahwa memang



Modern ini dibuat bertujuan untuk mencegah rusaknya kondisi sosial dan

ekonomi di Kabupaten Pandeglang dengan munculnya banyak waralaba.

Hal ini dicatatkan dalam pasal 2 ayat 1 Perda tersebut yang menerangkan

bahwa pendirian waralaba harus memperhatikan aspek sosial ekonomi

masyarakat serta memperhatikan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil

dan menengah di Kabupaten Pandeglang. Secara tidak langsung perda ini

mencegah secara sporadis munculnya waralaba di Kabupaten Pandeglang

dan secara otomatis melindungi pelaku usaha kecil di tempat sekitaran

berdirinya waralaba.

Dari pernyataan tersebut juga bisa kita lihat bahwa meskipun

keberadaan waralaba menguntungkan untuk pemerintah daerah mulai dari

menambah PAD di daerah serta mengurangi angka pengangguran di

daerah tetapi apabila tidak dikontrol melalui aturan-aturan yang tercantum

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010


89

Toko Modern maka akan menimbulkan dampak sosial yang besar di

lingkungan masyarakat.

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari para pemilik waralaba

itu sendiri. Bahwa mereka juga sepakat dengan aturan yang ada dan

mereka juga tidak menginginkan kemunculan waralaba berupa minimarket

yang justru akan menimbulkan keresahan bagi para pelaku usaha kecil di

sekitaran waralaba berdiri. Berikut pernyataannya:

“Iya saya juga sepakat bahwa kemunculan waralaba haruslah

berdampak positif bagi daerah bukan malah memunculkan

masalah baru.” (Wawancara dengan Bapak Aap Aptadi salah satu


“Untuk menghindari konflik sosial, maka memang

penyelenggaraan waralaba harus diatur dengan jelas, dan saya

sepekat dengan aturan saat ini.” (Wawancara dengan Bapak Heri

Suheri salah satu pemilik waralaba pada Senin, 30 Oktober 2017)

“Kita sama-sama usaha dan tidak boleh merusak tatanan dari

kondisi sosial yang ada. Upaya pemerintah melindungi pelaku

usaha kecil adalah hal yang baik dan kita harus mendukungnya.”

(Wawancara dengan Ibu Farida salah satu pemilik waralaba pada


“Dalam perda kan dijelaskan bahwa pendirian waralaba harus

memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat serta

memperhatikan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan

menengah di Kabupaten Pandeglang dan ini saya sangat setuju.”

(Wawancara dengan Bapak Faisal salah satu pemilik waralaba


Dari pernyataan diatas kita bisa tarik kesimpulan bahwa ada upaya

dari pemerintah daerah untuk melindungi aspek sosial ekonomi dalam

masyarakat dengan mencegah menjamurnya waralaba berbentuk

minimarket menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang

90

Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perlindungan terhadap masyarakat

bawah, pelaku usaha kecil adalah prioritas utama dari pemerintah daerah

dan patut diberikan apresiasi. Meskipun pada kenyataannya berdirinya

waralaba berdampak pada peningkatan PAD dari sektor pajak dan

berkurangnya angka pengangguran yang terserap dari usaha ini.

4.3. Pembahasan

Pembahasan dan analisis hasil penelitian adalah isi dari hasil analisis data

dan fakta yang peneliti kumpulkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori

yang digunakan. Dengan menggunakan indikator Implementasi Kebijakan Publik

menurut Van Metter dan Van Horn (A Model of The Policy Implementation), yang

dikutip dalam Agustino (2012:141-144), terdapat enam variabel yang

mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: Ukuran dan Tujuan Kebijakan,

Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition)

para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, serta

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Kemudian hasil dalam penelitian

mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12


Toko Modern diperoleh data berdasarkan data dilapangan adalah sebagai berikut:

91

1. Dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan


keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis

dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (utopis) untuk dilaksanakan di

level warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik

yang dapat dikatakan berhasil.

Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan ini, peneliti menilai

beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu: tingkat keberhasilan

suatu penegakan Perda, tujuan dari adanya kebijakan, dan juga langkah-

langkah yang sudah diambil oleh dinas-dinas terkait di Kabupaten

Pandeglang.

Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari

implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang


Modern adalah untuk mengatur sepenuhnya keberadaan waralaba agar

tidak secara sporadis tumbuh tanpa kontrol dari pemerintah. Karena jika

terjadi hal seperti itu maka akan terjadi pergolakkan secara social ekonomi

masyarakat dan pasti akan mematikan usaha kecil yang ada di Kabupaten

Pandeglang. Oleh karena itu, berbagai Instansi dilibatkan dalam

penegakkan aturan tersebut mulai dari bidang perijinan, tata ruang hingga

bidang koperasi.

92

2. Dimensi Sumberdaya

Keberhasilan proses Implementassi kebijakan sangat tergantung

dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu

keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan

proses implementasi menurur adanya sumber daya manusia yang

berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah

ditetapkan secara politik.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumber daya-sumber daya lain

yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya financial dan sumber

daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang

kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui

anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk

merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumber daya

manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi

terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun

dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah orang-orang yang

menjadi pelaksana dalam implementasi dan penegakan Peraturan Daerah


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam

93

hal ini tentu yang menjadi penegak dan pelaksana dari Peraturan Daerah

ini adalah BPMPPTSP Kabupaten Pandeglang, Dinas Cipta Karya

Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pandeglang, Dinas Koperasi

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, serta Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari segi dimensi sumberdaya,

para penyelenggara Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12


Perbelanjaan dan Toko Modern sudah didukung oleh sumberdaya yang

memadai seperti sumberdaya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan

Perda tersebut dan sumberdaya manusia yang memahami isi Perda tersebut

secara menyeluruh. Selain itu, meskipun tidak memberikan jawaban yang

detail, mengenai anggaran juga sudah memenuhi sesuai dengan yang

diharapkan oleh para penyelenggara atau tim teknis.

3. Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana

Perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

organisasi informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini

penting karena pelaksanaan implementasi kebijakan banyak dipengaruhi

oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksanaannya. Adanya

organisasi informal atau pun nonformal turut serta dalam mempengaruhi

sebuah kebijakan, apakah memberi pengaruh yang positif atau negatif

pada kebijakan. Misalnya, implementasi kebijakan yang berusaha untuk

94

merubah prilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen

pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada

aturan serta tegas dalam memberikan sanksi hukum pada sebuah

pelanggaran. Sebaliknya apabila kebijakan publik itu tidak terlalu

merubah perilaku dasar manusia maka dapat saja agen pelaksana yang

diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa kinerja dari tim

teknis masih belum optimal. Harus ada perbaikan kedepannya agar tidak

terjadi permainan oknum seperti yang dimaksudkan oleh pemilik waralaba

yang peneliti wawancara. Selain itu, dari jawaban diatas, karakteristik

agen pelaksana masih sangat lemah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah



4. Dimensi Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan

sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja

implementasi kebijakan publik. Faktor yang mempengaruhi sikap

kecenderungan adalah dilibatkan atau tidaknya sasaran kebijakan dalam

membuat sebuah kebijakan. Seluruh pihak yang peneliti wawancarai

menjawab hal yang sama. Pihak sasaran kebijakan dalam hal ini adalah

pemilik waralaba, pelaku usaha kecil yang harus dilindungi. Mereka

95

semua kompak menjawab tidak merasa dilibatkan dalam pembuatan

kebijakan. Hal ini berarti kebijakan tersebut bersifat Top-down.

Bisa kita lihat bahwa sebagai stakeholders, meskipun tidak terlibat

secara langsung dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten


Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, tetapi pemilik waralaba

memiliki peran sentral dalam pelaksanaan aturan ini. Yaitu sebagai pihak

yang mentaati aturan yang sudah dibuat.

5. Dimensi Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang paling ampuh dalam

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi

diantara pihak-pihak yang telibat dalam suatu proses implementasi, maka

asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu

pula sebaliknya.

Komunikasi Antarorganisasi adalah hal yang bisa dikatakan krusial

karena seperti dikatakan sebelumnya dalam implementasi kebijakan

publik, semakin baik koordinasi dan komunikasi antarorganisasi maka

semakin kecil pula kemungkinan terjadinya kesalahan yang mana akan

menghambat terlaksananya suatu kebijakan. Koordinasi dan Komunikasi

Antarorganisasi dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berjalan

96

sudah cukup baik. Koordinasi antar tim teknis dari instansi terkait juga

berjalan baik.

Bisa kita ambil kesimpulan bahwa pola koordinasi dan komunikasi

antarorganisasi di dalam internal tim teknis sudah berjalan dengan baik

karena untuk keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten


Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ditentukan oleh koordinasi

yang baik dan komunikasi antarorganisasi yang baik dan

berkesinambungan. Sedangkan di eksternal, koordinasi dan komunikasi

antarorganisasi yang dibangun antara pemerintah dengan pelaku usaha

kecil belum berjalan optimal.

6. Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan

politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk pengimplementasikan

kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan

eksternal.

Peneliti memperoleh data bahwa dari 35 kecamatan yang ada di

Kabupaten Pandeglang, usaha waralaba berbentuk minimarket sudah

tersebar di 23 kecamatan dengan jumlah sekitar 108 waralaba berbentuk

minimarket (Sumber: BPMPPTSP Kab. Pandeglang, 2016). Sementara

97

menurut Dinas Perindustrian dan Perdagagngan Kabupaten Pandeglang,

dari 35 Kecamatan yang ada, Kabupaten Pandeglang hanya memiliki 31

Pasar Tradisional (Sumber: Disperindag Kab. Pandeglang, 2017). Hal ini

terlihat jelas terjadi sebuah ketimpangan yang mempengaruhi kondisi

sosial, ekonomi dan politik.

Dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik maksud dari tujuan



Modern adalah untuk mengatur berdirinya sebuah waralaba sehingga tidak

secara sporadis bermunculan karena akan merusak kondisi sosial ekonomi

di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, upaya pelaksanaan Peraturan Daerah


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pun

bertujuan untuk tetap membuat usaha kecil seperti kios dan warungan

disekitaran berdirinya waralaba tidak mati atau gulung tikar.

Dalam penelitian diketahui bahwa memang Peraturan Daerah


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini

dibuat bertujuan untuk mencegah rusaknya kondisi sosial dan ekonomi di

Kabupaten Pandeglang dengan munculnya banyak waralaba. Hal ini

dicatatkan dalam pasal 2 ayat 1 Perda tersebut yang menerangkan bahwa

pendirian waralaba harus memperhatikan aspek sosial ekonomi

98

masyarakat serta memperhatikan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil

dan menengah di Kabupaten Pandeglang. Secara tidak langsung perda ini

mencegah secara sporadis munculnya waralaba di Kabupaten Pandeglang

dan secara otomatis melindungi pelaku usaha kecil di tempat sekitaran

berdirinya waralaba.

Bisa kita lihat pula bahwa meskipun keberadaan waralaba

menguntungkan untuk pemerintah daerah mulai dari menambah PAD di

daerah serta mengurangi angka pengangguran di daerah tetapi apabila

tidak dikontrol melalui aturan-aturan yang tercantum dalam Peraturan


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka

akan menimbulkan dampak sosial yang besar di lingkungan masyarakat.

Dijelaskan juga dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten


Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini bahwa pendirian

waralaba harus memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat serta

memperhatikan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan menengah di


Bisa kita lihat bahwa meskipun keberadaan waralaba

menguntungkan untuk pemerintah daerah mulai dari menambah PAD di

daerah serta mengurangi angka pengangguran di daerah tetapi apabila

tidak dikontrol melalui aturan-aturan yang tercantum dalam Peraturan

99


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka

akan menimbulkan dampak sosial yang besar di lingkungan masyarakat.

Ada upaya dari pemerintah daerah untuk melindungi aspek sosial

ekonomi dalam masyarakat dengan mencegah menjamurnya waralaba

berbentuk minimarket menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten


Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perlindungan terhadap

masyarakat bawah, pelaku usaha kecil adalah prioritas utama dari

pemerintah daerah dan patut diberikan apresiasi. Meskipun pada

kenyataannya berdirinya waralaba berdampak pada peningkatan PAD dari

sektor pajak dan berkurangnya angka pengangguran yang terserap dari

usaha ini.

100

Tabel 4.2.

Hasil Temuan Lapangan

No. Dimensi Hasil Temuan Lapangan Kesimpulan

1. Dimensi Ukuran dan

Tujuan Kebijakan

Peneliti menyimpulkan

bahwa tujuan dari di

terbitkannya Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun

2010 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Waralaba

Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern adalah untuk

mengatur sepenuhnya

keberadaan waralaba agar

tidak secara sporadis

tumbuh tanpa kontrol dari

Pemerintah Daerah yang

akan menimbulkan gejolak

sosial.

Belum Optimal

2. Sumberdaya Dari segi sumberdaya

peneliti menilai belum

berjalan optimal. Ada

beberapa pasal yang

terdapat dalam Perda yang

masih multitafsir.

Belum Optimal

3. Karakteristik Agen

Pelaksana

Kesimpulan dari hasil

penelitian adalah bahwa

kinerja dari tim teknis

Belum Optimal

101

masih belum optimal.

Harus ada perbaikan

kedepannya agar tidak

terjadi permainan oknum

seperti yang dimaksudkan

oleh pemilik waralaba yang

peneliti wawancara. Selain

itu, dari jawaban diatas,

karakteristik agen

pelaksana masih sangat

lemah dalam pelaksanaan

Peraturan Daerah

Kabupaten Pandeglang

Nomor 12 Tahun 2010

Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Waralaba

Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern.

4. Sikap/Kecenderungan

(Disposition)para

Pelaksana

Dari hasil penelitian

diketahui bahwa pemilik

waralaba sebagai sasaran

kebijakan ternyata tidak

dilibatkan dalam

perumusan kebijakan.

Padahal, sebagai

stakeholders pemilik

waralaba memiliki peran

sentral dalam pelaksanaan

Belum Optimal

102

aturan ini.

5. Komunikasi

Antarorganisasi dan

Aktivitas Pelaksana

Pola koordinasi dan

komunikasi antarorganisasi

di dalam internal tim teknis

sudah berjalan dengan baik

karena untuk keberhasilan

pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten

Pandeglang Nomor 12

Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan

Waralaba Pusat

Perbelanjaan dan Toko

Modern ditentukan oleh

koordinasi yang baik dan

komunikasi antarorganisasi

yang baik dan

berkesinambungan.

Sedangkan di eksternal,

koordinasi dan komunikasi

antarorganisasi yang

dibangun antara

pemerintah dengan pelaku

usaha kecil belum berjalan

optimal

Pola Koordinasi

Internal sudah

optimal sementara

Eksternal Belum

Optimal

6. Lingkungan

Ekonomi, Sosial dan

Politik

Peneliti berkesimpulan

bahwa ada upaya dari

pemerintah daerah untuk

Belum Optimal

103

melindungi aspek sosial

ekonomi dalam masyarakat

dengan mencegah

menjamurnya waralaba

berbentuk minimarket

menggunakan Peraturan

Daerah Kabupaten

Pandeglang Nomor 12

Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan

Waralaba Pusat

Perbelanjaan dan Toko

Modern. Perlindungan

terhadap masyarakat

bawah, pelaku usaha kecil

adalah prioritas utama dari

pemerintah daerah dan

patut diberikan apresiasi.

Meskipun pada

kenyataannya berdirinya

waralaba berdampak pada

peningkatan PAD dari

sektor pajak dan

berkurangnya angka

pengangguran yang

terserap dari usaha ini.

104

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten

Pandeglang, peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan impelementasi kebijakan

belum berjalan optimal. Berdasarkan teori Implementasi kebijakan publik model

Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang dikutip dalam Agustino (2012:141-

144) yaitu terdiri dari Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya,

Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderugan (Disposition) para Perlaksana,

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi

Sosial dan Politik, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modern ini belum optimal. Karena di lingkungan

masyarakat masih terjadi pergolakkan dengan banyaknya

penolakan pendirian waralaba karena dianggap tidak sesuai dengan

aturan Perda. Contohnya di wilayah Menes karena dianggap dekat

dengan pasar tradisional.

105

2. Dari segi sumberdaya peneliti menilai belum berjalan optimal.

Ada beberapa pasal yang terdapat dalam Perda yang masih

multitafsir.

3. Karakteristik agen pelaksana masih sangat lemah dalam

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12


Perbelanjaan dan Toko Modern. Dari pantauan peneliti, Satpol PP

sebagai agen pelaksana belum bersikap tegas terhadap penindakan

pelanggaran yang terjadi. Selain itu berdasarkan hasil penelitian

kinerja dari tim teknis masih belum optimal karena menurut

pemilik waralaba, masih ada oknum yang bermain dalam proses

perijinan.

4. Pola koordinasi dan komunikasi antarorganisasi di dalam internal

tim teknis sudah berjalan dengan baik karena untuk keberhasilan

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12


Perbelanjaan dan Toko Modern ditentukan oleh koordinasi yang

baik dan komunikasi antarorganisasi yang baik dan

berkesinambungan. Sedangkan di eksternal, koordinasi dan

komunikasi antarorganisasi yang dibangun antara pemerintah

dengan pelaku usaha kecil belum berjalan optimal.

106

5. Peneliti berkesimpulan bahwa ada upaya dari pemerintah daerah

untuk melindungi aspek sosial ekonomi dalam masyarakat dengan

mencegah menjamurnya waralaba berbentuk minimarket

menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12


Perbelanjaan dan Toko Modern. Perlindungan terhadap masyarakat

bawah, pelaku usaha kecil adalah prioritas utama dari pemerintah

daerah dan patut diberikan apresiasi. Meskipun pada kenyataannya

berdirinya waralaba berdampak pada peningkatan PAD dari sektor

pajak dan berkurangnya angka pengangguran yang terserap dari

usaha ini.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa

rekomendasi sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan kompetensi atau pengetahuan dalam tim

teknis sehingga bisa menularkan pengetahuannya kepada

masyarakat.

2. Peningkatan kinerja tim dan meminimalisir permainan oknum

dalam perijinan waralaba. Sebagai pelaksana, bersikap tegas

terhadap pelanggaran yang terjadi baik dari pihak waralaba

maupun tim teknis itu sendiri.

107

3. Melibatkan secara langsung stakeholder dalam perumusan

kebijakan karena berkaitan dengan sasaran kebijakan itu sendiri.

4. Lebih meningkatkan lagi koordinasi dan komunikasi

antarorganisasi di internal maupun eksternal.

5. Pengawasan yang ketat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi sebagai salah satu tim teknis untuk melindungi pelaku

usaha kecil yang ada di Kabupaten Pandeglang.

6. Mengkaji dan merevisi kembali isi dari Peraturan Daerah


Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

karena menurut peneliti ada beberapa pasal yang bisa dijadikan

celah permainan oknum seperti yang peneliti sebutkan pada

identifikasi masalah.

DAFTAR PUSTAKA

SumberBuku:

Denzin, Norman K. &Yvonna S. Lincoln. 2009. Handbook Of Qualitative

Research. Terjemahan Dari yanto dkk. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.

Djam’an Satori, Dan Aan Komariah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif.

Bandung ; Alfabet.

Dessler, Gary. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta; Indeks.

George R.Terry. 2001. Prinsip – prinsip Manajemen. PT Bumi Aksara.

.1986. Asas – asas Manajemen. Penerjemah Winardi. Bandung;

Alumni.

Harahap, Sofyan. 2001. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta ; Quantum.

Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia :Pengertian Dasar,

Pengertian, dan Masalah. Jakarta ; PT Toko Gunung Agung.

Husnaini, Usman. 2001. Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta;

Bumi Aksara.

Manullang, M. Dan Manullang Marihot. 2001. Manajemen Sumber Daya

Manusia. Edisi Pertama. Cetak Pertama. Yogyakarta; BPEE.

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung ; PT Remaja

Rosda karya Offset.

.2005. Metode Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung ; PT Remaja

Rosdakarya.

Ricky W. Griffin. 2004. Manajemen. Edisi Tujuh. Jilid Pertama. Jakarta;

Erlangga.

Siagian, Sondang. 2003. Filsafat Administrasi. Edisi Revisi. Jakarta; BumiAksara.

Simbolon, Maringan Masri. 2004. Dasar – dasar Administrasi dan Manajemen.

Jakarta; Ghalia Indonesia.

Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta; RefikaAditama.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif & RND. Bandung;

Alfabet.

. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif & RND.

Bandung; Alfabet.

Sule, E. Saefullah, K. 2005. Perkenalan Dengan Konsep Manajemen. Jakarta;

Kencana.

T. Hani Handoko. 1984. Edisi Ke-1. Dasar–dasar Manajemen Produksi dan

Operasi.Yogyakarta ; BPEE.

Wicaksana, Kristian Widya. 2006. Administrasi dan Birokrasi

Pemerintah.Yogyakarta : Graha ILMU

SumberPeraturan:

Peraturan Daerah KabupatenPandeglangNomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman


MATRIKS WAWANCARA

Kepala BPMPPTSP Kab.Pandeglang (I1)

Dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Q1 Tingkat keberhasilan suatu Penegakkan Perda?

“Dari segi penerapan barang jualan yang menjual barang lokal. Memang masih

banyak pelanggarannya. Sementara untuk kasus waralaba yang posisinya dekat

dengan pasar, waralaba tersebut berdiri sebelum Perda ini disahkan dan masih dalam

tahap kajian. Itu yang membuat perda seakan-akan tidak efektif. Kami bergerak,

bahkan atas sepengetahuan DPRD kab. Pandeglang. Menurut kami saat ini sudah

efektif. Contohnya adalah melakukan peneguran pada waralaba yang menyalahi

peraturan, misalnya peraturan tentang waralaba minimarket tidak boleh buka selama

24 jam.”

Q2 Apa tujuan kebijakan tersebut?

“Tujuan dari diberlakukannya perda ini adalah agar pengusaha waralaba bisa diatur

sehingga bisa berinvestasi tanpa harus merusak tatanan sosial yang sudah ada di

daerah. Kita juga kan harus mensupport kearifan lokal oleh karena itu maka ada

aturannya dalam perda ini.”

Q3 Langkah apa yang sudah dilakukan dalam Penegakkan Perda ini?

“Maka dalam penegakan penyelengaraan waralaba, tentu kami tetap beracuan pada


Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kami selalu mengacu pada Perda

tersebut untuk melakukan penindakan. Namun jika memang ada waralaba yang tidak

sesuai dengan prosedur yang ada, kami biasanya akan mengkaji. Dan jika memang

benar ada pelanggaran, maka tentu kami akan memanggil pemilik waralaba

minimarket tersebut”

Dimensi Sumberdaya

Q1 Sumberdaya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan perda tersebut sudah

memadai?

“Bahwa pelaksanaan perda ini dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan

professional. Tim teknis tersebut merupakan orang-orang instansi yang terkait. Hal ini

bertujuan agar pelaksanaan perda tersebut untuk melindungi masyarakat kecil dan

menstabilkan kondisi social ekonomi di daerah kami.”

Q2 Bagaimana pemahaman para tim teknis terhadap Perda tersebut?

“Saya kira cukup baik ya mas…”

Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengendalian BPMPPTSP Kab.Pandeglang (I2)


Q1 Tingkat keberhasilan suatu Penegakkan Perda?

“Sebetulnya, kami ingin menindak waralaba yang lebih dulu buka dibandingkan

adanya Perda ini. Tetapi karena terkendala juga dengan kontrak tanah antara

minimarket dengan pemilik tanah. Akhirnya kami susah untuk bergerak pada kasus

seperti itu. Yang bisa kami lakukan adalah membuat para pengusaha minimarket agar

setelah kontrak habis, mereka dipaksa untuk pindah.”


“Tujuan adanya perda ini adalah agar minimarket juga menghormati bagaimana

situasi ekonomi sosial yang ada di sini. Kami juga harus melindungi masyarakat dong

meskipun investasi waralaba menguntungkan untuk PAD”

Q3 Langkah apa yang sudah dilakukan dalam Penegakkan Perda ini?

“Kami melakukan sosialisasi kepada waralaba, misalnya tentang pembangunan yang

harus 200m, dan jam buka tutupnya minimarket itu”

Dimensi Sumberdaya

Q1 Sumberdaya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan perda tersebut sudah

memadai?

“Iya benar. Sumberdaya dari tim teknis dalam pelaksanaan perda ini adalah

sumberdaya manusia terbaik dan kompeten”

Q2 Sumberdaya lainnya yang mendukung pelaksanaan perda tersebut sudah memadai?

“Anggaran dalam menyokong pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang


Perbelanjaan dan Toko Modern sudah sesuai dan amat memadai dan menunjang

pekerjaan.”


“Yang saya tahu, seluruh tim teknis memahami dengan baik isi daari perda tersebut

serta bisa mengimplementasikannya dengan baik ketika pengawasan terhadap

waralaba dilakukan.”

Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana

Q1 Apa yang menjadi acuan dalam pemilihan individu menjadi Tim Teknis Pelaksanaan

Perda ini?

“Ya tentu saja tim teknis merupakan gabungan dari individu yang sesuai dengan basic

keilmuannya. Selain itu dalam pemilihannya juga dilakukan dengan seleksi yang ketat

dan standar yang tinggi. Saya berani menjamin kalau tim ini adalah yang terbaik dari

yang ada.”

Q2 Apa yang menjadi hambatan Tim Teknis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?

“Bahwa hambatan yang sering terjadi adalah ketika muncul penolakan dari

masyarakat jika suatu warlaba akan didirikan. Padahal kajian terhadap hal tersebut

sudah sesuai dengan aturan yang ada. Disini kita kadang dilema, padahal apa yang

dilakukan juga memikirkan nasib masyarakat kecil seperti mereka. Terkadang protes

dari masyarakat datangnya karena dipanasi oleh LSM yang ga jelas.”

Q3 Bagaimana tanggapan anda mengenai isu adanya oknum yang meminta pelican terkait

perijinan waralaba?

“Wah itu tidak benar mas, tidak pernah ada istilah pelicin untuk mempercepat

perijinan. Semua sesuai prosedur sebagaimana mestinya. Kalau mau itu si pemilik

waralaba datang kesini dan tunjuk hidung siapa oknum yang berbuat demikian. ”

Dimensi Sikap/ Kecenderungan (Disposisi) para implementor

Q1 Sejauhmana keterlibatan masyarakat dan pemilik waralaba dalam perumusan Perda

ini?

“Memang diakui bahwa perumusan kebijakan ini hanya antara pemerintah dengan

dewan saja mas. Tapi saya tegas membantah bahwa pemerintah berpihak pada

pengusaha waralaba. Justru aturan ini dibuat tujuannya adalah untuk mencegah

menjamurnya waralaba di Kabupaten Pandeglang dan jelas untuk melindungi

masyarakat kecil atau pelaku usaha kecil warungan. Jadi kalau dibilang kita berpihak

pada pengusaha itu jelas nda bener.”

Q2 Seperti apa peran pemilik waralaba dan masyarakat dalam keberhasilan implementasi

Perda?

“Peran masyarakat harusnya ikut mengawasi jalannya pelaksanaan perda sementara

pemilik waralaba cukup dengan mentaati aturan yang sudah dibuat.”

Dimensi Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Q1 Apakah koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam tim teknis berjalan dengan

baik?

“Koordinasi yang dilakukan oleh tim teknis yang merupakan perwakilan dari

beberapa instansi berjalan dengan baik. Sehinga pelaksanaan perda juga berjalan

dengan baik. Komunikasi juga lancar dan saling memahami tugas dan wewenang

masing-masing.”

Q2 Apakah pola koordinasi dengan pemilik usaha warungan sudah berjalan baik?

Maksudnya ketika akan berdiri suatu waralaba pihak pemilik usaha warungan disekitar

dilibatkan atau dari jauh hari sudah diberitahukan?

“Koordinasi yang dilakukan oleh tim teknis dengan usaha kios atau warungan

berjalan kok. Tidak mungkin tidak kita libatkan karena sejatinya pelaksanaan perda

no 12 tahun 2010 ini yaitu untuk melindungi para usaha kecil tersebut. Jadi aneh dan

ga benar itu kalo dibilang tidak dilibatkan.”

Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Q1 Apa dampak social ekonomi dari menjamurnya waralaba di Kabupaten Pandeglang?

“Seperti yang telah kita bahas tempo hari ya mas. Bahwa tujuan adanya perda no 12

ini adalah agar kita bisa mengontrol keberadaan minimarket atau waralaba agar

tidak menjamur dan memberikan dampak sosial yang buruk di Kabupaten Pandeglang

ini. Pemilik waralaba juga harus menghormati bagaimana situasi ekonomi sosial yang

ada di sini. Pihak pemerintah juga harus melindungi masyarakat dong terutama

pelaku usaha kecil. Meskipun sebetulnya investasi waralaba menguntungkan untuk

PAD dan menekan pengangguran.”

Q2 Seperti apa upaya menangkalnya?

“Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disitu

dipaparkan mengenai syarat-syarat pendirian waralaba. Mulai dari kajian jarak

antara toko dengan pasar tradisional, aturan mengenai produk local yang wajib dijual

disana dan aturan lainnya yang menurut saya lumayan rumit. Dijelaskan juga dalam

pasal 2 ayat 1 Perda no 12 tahun 2010 ini bahwa pendirian waralaba harus

memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat serta memperhatikan keberadaan

pasar tradisional, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Pandeglang. Nah dengan

aturan tersebut maka jelas kalau dari pihak waralaba keberatan memenuhi syarat

tersebut ya silahkan untuk mendirikan waralaba di daerah lain. Saya rasa disinilah

letak perlindungan atau upaya pemerintah daerah melindungi pelaku usaha kecil dan

keberadaan pasar tradisional.”

Tim Teknis Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Pandeglang (I3)



“Tujuan penetapan tata ruang di sini adalah agar investasi di suatu daerah termasuk

waralaba agar mengedepankan keberlanjutan, keserasian, dan keseimbangan dalam

daerah atau lokasi. Jadi dalam pembangunan tersebut, kita melihat mana daerah zona

cepat tumbuh dan zona tidak cepat tumbuh, sesuai dengan tata ruang kita. Jadi

intinya, adanya perda ini agar waralaba ini tidak tumbuh secara sporadis karena

efeknya akan sangat luar biasa jika hal itu terjadi. Tetapi harus dilihat, jika itu jalur

wisata maka bisa tumbuh juga dengan pertimbangan yang lain”

Q2 Langkah apa yang sudah dilakukan agar pelaksanaan kebijakan tidak berbenturan

dengan kebijakan tata ruang?

“Tiap 3 bulan sekali ada pengawasan dan pengendalian, yaitu waralaba, perumahan,

dan sektor-sektor lain. Kita mencatat apa yang dilanggar dan terus melaporkan ke

atasan kita. Kita juga koordinasi langsung dengan satpol PP karena satpol PP yang

akan mengeksekusi pelanggaran itu”

Dimensi Sumberdaya


“Tentu kami sangat paham seperti apa isi Perda Nomor 12 tersebut karena

merupakan kewajiban kami sebagai tim teknis harus paham dan mengerti isi dari

perda tersebut.”


Q1 Bagaimana tanggapan anda mengenai isu adanya oknum yang meminta pelican terkait

perijinan waralaba?

“Yang saya tau dan rasakan, tidak ada main mata selama ini antara pemilik waralaba

dengan tim teknis soal perijinan karena kami terikat dengan aturan dan sop yang

ada.”



baik?

“Pola koordinasi dan komunikasi dalam tim sudah terlaksana dengan baik sehingga

menghasilkan sebuah tim kerja yang solid.”

Tim Teknis Dinas Koperasi, Peindustrian dan Perdagangan Kab. Pandeglang (I4)


Q1 Bagaimana pembinaan terhadap waralaba?

“Tugas kami adalah pembinaan kepada waralaba. Maksudnya agar mendorong

waralaba yang ada untuk ikut dalam memajukan sector usaha kecil di wilayah kami.

Seperti mendorong untuk menjual produk local sesuai dengan amanah dari Perda

tentang waralaba.”

Dimensi Sumberdaya


“Ketika kami ditunjuk sebagai tim teknis maka kewajiban kami adalah bagaimana

perda nomor 12 ini terlaksana dengan baik. Maka otomatis agar berjalan dengan baik

kami juga harus paham dengan isinya.”



baik?

“Koordinasi dan komunikasi selalu kami tekankan untuk meminimalisir missed

communication.”

Tim Teknis SATPOL PP Kab. Pandeglang (I5)


Q1 Penindakkan seperti apa yang telah dilakukan terkait indikasi pelanggaran perda

tersebut?

“Tugas kami adalah penindakkan. Karena kami merupakan unsur penegak hukum dan

perundang-undangan. Maka kami selain bertugas mengawasi, juga memberikan

penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan.”

Dimensi Sumberdaya


“Memahami dan mengetahui isi perda adalah wajib untuk tim teknis. Karena

bagaimana mau melaksanakan isi perda jika kami tidak memahaminya”



baik?

“Untuk mewujudkan pelaksanaan Perda No 12 tahun 2010 ini maka kami dari tim

teknis selalu berkoordinasi dengan baik dan melakukan komunikasi yang

berkesinambungan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik juga.”

Pemilik Waralaba (I6-I9)


Q1 Adakah hambatan ketika mengurus perijinan, misalkan adanya oknum yang meminta

pelicin?

I6 “Iya mas, sempat sih ada oknum yang seperti itu (meminta pelican), cuma kami

menolak tegas dan meminta proses perijinan berjalan berdasarkan prosedur yang

semestinya saja. Karena kami yakin prosedur yang kami tempuh sudah sesuai dan

segala persyaratan yang harus dilakukan sudah dilakukan dengan baik. Makanya

Alhamdulillah ijin waralaba kami didapatkan tanpa jalur-jalur khusus yang menjadi

isu hangat. Walaupun ijinnya kami dapatkan dalam tempo cukup lama.”

I7 “Iya mas. Saya diminta sekian juta untuk mempercepat proses perijinan berdirinya

waralaba. Waralaba saya ini bentuknya kerjasama atau frienchise.”

I8 “Iya mas memang seperti itu adanya”

I9 “Saya dengar desas desusnya seperti itu mas. Tapi saya kurang tau karena ketika saya

ajukan perijinan berjalan normative saja.”

Q2 Menurut anda apakah tim teknis sudah bekerja maksimal dalam pelaksanaan perda ini?

I6 “Kalau harus jujur, saya sempat kecewa ketika mengajukan perijinan usaha waralaba

ini. Ijin turun terlalu lama kemudian terlihat tim yang ada tidak optimal dalam

bekerja. Padahal menurut saya, munculnya waralaba banyak memiliki dampak positif

bagi daerah selain membuka lapangan kerja juga meningkatkan iklim investasi. Jadi

tidak seharusnya dipersulit.”

I7 “Jelas sekali mas. Kerjanya kurang optimal dan menurut saya mengecewakan karena

masih ada oknum yang bermain. Hanya saja mungkin bagi sebagian orang hal ini

sangat biasa.”

I8 “Saya liat sih belum optimal ya mas. Soalnya masih beredar isu tersebut juga saya

kira masih terdapat beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan perda ini”

I9 “Saya rasa sih kinerjanya biasa-biasa saja”



ini?

I6 “Saya sih perasaan ga merasa dilibatkan ya mas, padahal saya punya waralaba ini

lebih dulu dari Perda tersebut disahkan.”

I7 “Tidak merasa dilibatkan saya nya mas.”

I8 “Saya rasa perumusan perda ini tidak melibatkan stakeholders soalnya saya sendiri

tidak merasa dilibatkan.”

I9 “Pemerintah daerah dan dewan saja itu mah mas. Tidak ada keterlibatan dari para

pemilik waralab. Tiba-tiba ada sosialisasinya saja.”


Q1 Apakah pihak pemerintah melakukan koordinasi dan selalu berkomunikasi dengan

pihak waralaba dalam pelaksanaan perda tersebut?

I6 “Saya rasa sih sudah cukup baik. Artinya memang pelaksanaan aturannya berjalan..”

I7 “Selalu ada dari pihak pemerintah yang mengontrol waralaba saya. Hal ini patut di

apresiasi karena sampai saat ini control dari pihak pemerintah selalu ada. Pola

komunikasi yang dibangun juga sudah cukup baik.”

I8 “Sampai saat ini sih selalu ada koordinasi dari berbagai instansi.”

I9 “Cukup sering ya mas kalo berbicara komunikasi. Dan tentu kita berkoordinasi

dengan baik.”

Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Q1 Setujukah jika Perda No 12 Tahun 2010 adalah upaya pemerintah membatasi

keberadaan waralaba?

I6 “Iya saya juga sepakat bahwa kemunculan waralaba haruslah berdampak positif bagi

daerah bukan malah memunculkan masalah baru.”

I7 “Untuk menghindari konflik sosial, maka memang penyelenggaraan waralaba harus

diatur dengan jelas, dan saya sepekat dengan aturan saat ini.”

I8 “Kita sama-sama usaha dan tidak boleh merusak tatanan dari kondisi sosial yang

ada. Upaya pemerintah melindungi pelaku usaha kecil adalah hal yang baik dan kita

harus mendukungnya.”

I9 “Dalam perda kan dijelaskan bahwa pendirian waralaba harus memperhatikan aspek

sosial ekonomi masyarakat serta memperhatikan keberadaan pasar tradisional, usaha

kecil dan menengah di Kabupaten Pandeglang dan ini saya sangat setuju.”

Pemilik Kios Usaha Warungan (I10-I13)



ini?

I10 “Tidak dilibatkan. Padahal mengenai permasalahan waralaba ini menyangkut ke kami

pedagang kecil ya mas. Hanya hidup kami dipertaruhkan.”

I11 “Tidak ada etikad baik dari pemerintah melibatkan kami minimal urun rembug

gitulah. Makanya kami berkesimpulan bahwa pemerintah berpihak pada pengusaha-

pengusaha besar saja.”

I12 “Iya mas saya sendiri merasa pemerintah tidak peduli sehingga kami tidak dilibatkan.

Liat saja hasilnya waralab semakin banyak. Itu alfa indomart makin banyak. Bingung

ke depan nasib kita akan seperti apa. ”

I13 “Kita mah disini ga akan dianggap mas. Buktinya segala protes kita ga di dengar.

Apalagi keterlibatan bikin aturan.”


Q1 Apakah pola koordinasi sudah berjalan baik? Maksudnya ketika akan berdiri suatu

waralaba pihak pemilik usaha warungan disekitar dilibatkan atau dari jauh hari sudah

diberitahukan?

I10 “Tidak dilibatkan sama sekali. Mungkin pemerintah lupa kalo kami adalah pihak yang

secara langsung terkena dampak dari banyaknya waralaba yang ada.”

I11 “Tidak ada koordinasi, tidak diajak berkomunikasi dan tidak pernah dianggap juga.”

I12 “Kecewa mas pokoknya. Masalahnya kan ini menyangkut perekonomian kita ke

depan.”

I13 “Ya gitulah. Jangankan berkoordinasi, masukan kita saja ga pernah di dengarkan.”

Documents

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS …repository.fisip-untirta.ac.id/1003/1/IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH... · Dengan selesainya Skripsi ini tentunya tidak terlepas