FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET … · Kontrak elektronik yang ditawarkan CV WoodOne ... mengambil pilihan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Kata Kunci: Kontrak

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI

PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM

PERSPEKTIF KUH PERDATA

(Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

ADAM PERDANA

NIM. E0005059

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN

MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF KUH

PERDATA


Oleh

Adam Perdana

NIM. E0005059

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 20 Januari 2011

Dosen Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Munawar Kholil S.H, M.Hum Yudho Taruno M. S.H, M.Hum

NIP. 196810171994031003 NIP. 197701072005011001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN

MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF KUH

PERDATA


Oleh : Adam Perdana NIM. E0005059

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada :

Hari : Rabu Tanggal : 26 Januari 2011

DEWAN PENGUJI

1. Anjar Sri Ciptorukmi N, S.H., M.Hum__:....................................................... Ketua

2. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum_:.......................................................

Sekretaris 3. Munawar Kholil, S.H., M.Hum :....................................................... Anggota

Mengetahui Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. NIP. 196109301986011001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Adam Perdana

NIM : E0005059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul :

ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI

PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM

PERSPEKTIF KUH PERDATA (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa

Sukoharjo) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya

dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam

daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka

saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum

(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan,

Adam Perdana

NIM. E0005059


commit to user

v

ABSTRAK

Adam Perdana. E0005059. 2011. ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan kontrak elektronik pada transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata khususnya di CV WoodOne Perkasa, serta untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat preskriptif dan teknis. Pemilihan kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang didukung data lapangan yang terjadi di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. Teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis sumber bahan hukum menggunakan metode deduksi

Bahwa kontrak elektronik dalam transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) yang dilakukan di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta memenuhi asas-asas perjanjian. Problematika yang dihadapi berupa masalah teknis. Kontrak elektronik yang ditawarkan CV WoodOne Perkasa Sukoharjo belum memuat klausula-klausula yang memuat adanya mekanisme penyelesaian sengketa serta pilihan hukum (choice of law) yang dipilih apabila terjadi sengketa dengan pihak buyer. Ini tentunya bisa menimbulkan masalah hukum diantara kedua belah pihak. Apabila nantinya terjadi sengketa dengan pihak buyer, pihak CV WoodOne Perkasa bisa mengambil pilihan penyelesaian sengketa secara non litigasi.

Kata Kunci: Kontrak elektronik, E-commerce, KUH Perdata.


commit to user

vi

ABSTRACT

Adam Perdana. E0005059. 2011. ANALYSIS OF ELECTRONIC CONTRACT E-COMMERCE IN THE PERSPECTIVE OF KUH PERDATA (Case Study in CV WoodOne Perkasa Sukoharjo).Law Faculty of Sebelas Maret University.

The purpose of this study was to determine the validity of the contract electronically on trading transactions via the Internet (e-commerce) in the perspective of Civil Code, especially in CV WoodOne Mighty, and to detect problems encountered in contract performance electronic.

This research is normative legal research. The nature of research is prescriptive and technical. The selection of cases in CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. Research approach using the approach of the law. Types and sources of legal materials using a source of legal materials of primary and other sources of legal materials secondary that supported the field data that occurred in the CV WoodOne Sukoharjo Perkasa.. Technique of collecting sources of legal materials used include the study of literature and interviews. Technical analysis of sources of legal materials using the method of deduction

That electronic contracts in commercial transactions via the Internet (e-commerce) were performed in CV WoodOne Sukoharjo Perkasa has met the terms of validity of an agreement as contained in Article 1320 KUH Perdata and comply with the principles of the agreement. The problems faced by a technical problem. Electronic contracts offered CV WoodOne Perkasa Sukoharjo not contain clauses which contain a mechanism for dispute resolution and choice of law (choice of law) are selected in case of dispute with the buyer. This course can lead to legal problems between the two sides. If later there is a dispute with the buyer, the CV WoodOne Perkasa can take options in non-litigation dispute resolution.

Keywords: Electronic contracts, E-commerce, Perspective’s KUH Perdata.


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dalam rangka

memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana. Penulisan hukum

(skripsi) ini berjudul “Analisis Kontrak Elektronik Pada Transaksi Perdagangan

Melalui Internet (E-Commerce) Dalam Perspektif KUH Perdata (Studi Kasus di

CV WoodOne Perkasa Sukoharjo)”.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis bermaksud

menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan

dukungan dan bantuan selama penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini terutama

kepada:

1. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Munawar Kholil S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi, atas waktu

dan bantuan pemikirannya, serta segala masukannya hingga terselesaikannya

skripsi ini.

3. Yudho Taruno M. S.H, M.Hum selaku Co pembimbing skripsi, atas waktu

dan arahan, serta segala masukannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Winarno Budyatmojo, S.H., M.HS. selaku Pembimbing Akademik penulis.

5. Bapak/Ibu dosen yang telah memberi banyak ilmunya kepada penulis.

6. Bapak Joko Tri Setiyarto selaku manager dan marketing CV WoodOne

Perkasa Sukoharjo, atas kesediaannya menjadi narasumber bagi penulis.

7. Segenap keluarga besar penulis atas doa dan nasehatnya.

8. Pihak-pihak yang memberi bantuan kepada penulis yang tidak dapat

disebutkan satu per satu.


commit to user

viii

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari

kesempurnaan, untuk itu penulis berharap saran dan kritik dari para pembaca.

Akhirnya penulis berharap laporan ini mampu memberikan manfaat bagi kita

semua.


Penulis


commit to user

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................... vii

DAFTAR ISI ................................................................................................... ix

DAFTAR BAGAN ......................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................. 4

C. Tujuan Penelitian ................................................................... 4

D. Manfaat Penelitian ................................................................. 5

E. Metode Penelitian .................................................................. 5

F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................... 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ....................................................................... 11

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian ................................. 11

a. Pengertian Perjanjian atau Kontrak ........................... 11

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian. ............................... 12

c. Asas-Asas Hukum Kontrak ....................................... 13

d. Teori-Teori tentang Saat Terjadinya Kontrak ........... 15

2. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik .................. 15

a. Pengertian Kontrak Elektronik ................................... 15

b. Pengertian Tanda Tangan Elektronik ........................ 16

c. Pengaturan Kontrak Elektronik .................................. 18

3. Tinjauan Umum tentang Perdagangan ............................. 20

a. Pengertian Perdagangan ............................................ 20


commit to user

x

b. Pengertian Jual Beli ................................................... 21

c. Kewajiban Penjual ...................................................... 22

d. Kewajiban Pembeli .................................................... 23

4. Tinjauan Umum tentang E-Commerce ............................. 23

a. Pengertian E-Commerce ............................................. 23

b. Jenis-Jenis E-Commerce ............................................. 25

c. Pengaturan E-Commerce ............................................ 27

d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa E-Commerce ...... 28

e. Hukum yang Berlaku dalam Penyelesaian Sengketa

E-Commerce ............................................................... 29

B. Kerangka Pemikiran ............................................................... 32

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Kontrak Elektronik pada Transaksi

Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) dalam

Perspektif KUH Perdata Khususnya di CV WoodOne

Perkasa Sukoharjo ................................................................. 34

a. Proses Terjadinya Transaksi Perdagangan melalui

Internet di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo .................. 34

b. Pemenuhan terhadap Syarat Sahnya Perjanjian ............... 41

c. Pemenuhan terhadap Asas-Asas Perjanjian dalam

KUH Perdata .................................................................... 55

2. Problematika yang Dihadapi dalam Pelaksanaan

Kontrak Elektronik pada Transaksi Perdagangan

melalui Internet (E-Commerce) dalam Perspektif

KUH Perdata Khususnya di CV WoodOne Perkasa

Sukoharjo .............................................................................. 58

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan ................................................................................ 62

B. Saran ...................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA


commit to user

xi

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Halaman Home ............................................................................... 35

Gambar 2. Halaman New Product 1 ................................................................ 36

Gambar 3. Halaman New Produvt 2 ................................................................ 36

Gambar 4. Halaman Contact Us ...................................................................... 37

Gambar 5. Halaman Company Term 1............................................................. 38

Gambar 6. Halaman Company Term 2............................................................. 39

Gambar 7. Halaman Pembayaran ..................................................................... 40

Gambar 8. Halaman Pengiriman ...................................................................... 41

Gambar 9. Para Pihak....................................................................................... 48

Gambar 10. Obyek Pengiriman ........................................................................ 52


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai

alat pertukaran ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan

hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia, teknologi internet

saat ini telah membawa pengaruh terhadap perekonomian dunia, internet telah

membawa perekonomian dunia termasuk perdagangan dunia memasuki babak

baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau ekonomi digital.

Keberadaanya ditandai dengan semakin banyaknya kegiatan perekonomian yang

memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi dan koperasi

(Yahya Ahmad Zein, 2009:4).

Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat ibarat suatu revolusi

yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk di bidang

perekonomian dan bisnis. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai

macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga

secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui

internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat

berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun.

Penggunaan internet yang semakin tinggi menyebabkan banyak pelaku bisnis

yang menjadikan internet sebagai basis pelanggan dan arena pemasaran global.

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang

paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui

transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli

secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak

jauh dengan menggunakan internet). E-commerce pun telah mengubah cara

konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan. Melalui e-commerce

semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional

dikurangi di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk

1


commit to user

2

mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara

lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (borderless) (Didik M. Arief

Mansur & Elisatris Gultom, 2009:144).

Beberapa faktor yang memperkuat proses transaksi perdagangan yang

semula didasarkan pada kertas, sekarang ini beralih ke media elektronik. Faktor-

faktor yang dimaksud adalah e-commerce mempunyai kemampuan menjangkau

lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh

informasi yang up to date dan terus menerus; e-commerce dapat mendorong

kreatifitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat serta pendistribusian informasi

yang disampaikan berlangsung secara periodik; e-commerce dapat menciptakan

efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif; e-commerce dapat meningkatkan

kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat

(Budi Agus Riswandi 2003: 115-116).

Transaksi perdagangan melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka

antara para pihaknya. Mereka menggunakan kontrak elektronik sebagai medianya,

sehingga perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihak pun dilakukan

secara elektronik. Kontrak konvensional yang biasanya dituangkan melalui media

tulisan (paper based economy) beralih menjadi kontrak yang dituangkan melalui

media elektronik dalam hal ini, ditampilkan dalam bentuk halaman website.

Kontrak elektronik tersebut menambah bentuk dan macam kontrak yang

digunakan dalam transaksi perdagangan di Indonesia.

Keberadaan kontrak elektronik sebenarnya merupakan perwujudan

inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Hal ini sangat dilindungi

Pasal 1338 KUH Perdata yang memberlakukan asas kebebasan berkontrak. Setiap

pihak sangatlah terikat pada kontrak yang dibuat dalam bentuk kontrak elektronik

sekalipun seperti undang-undang (Pasal 1338 jo Pasal 1340 KUH Perdata).

Mengenai keabsahan kontrak elektronik di tinjau dari KUH Perdata, maka harus

di kaji satu persatu menurut empat syarat sah kontrak seperti diatur dalam Pasal

1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan

untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.


commit to user

3

Kontrak elektronik itu harus memenuhi syarat subyektif maupun syarat

obyektifnya.

Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal

demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya

perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak

yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas, jadi

perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh

hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dalam hal

syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum serta

memberikan pengertian dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan

tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian

tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian,

maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Apabila kontrak

elektronik ini memenuhi keempat syarat ini maka kontrak tersebut dapat

dinyatakan sah. Kontrak elektronik yang berkembang saat ini seiring dengan

banyaknya toko online yang bermunculan di internet tentunya bisa menimbulkan

masalah di dalam pelaksanaannya, terutama apakah transaksi yang terjadi melalui

internet tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam

Pasal 1320 KUH Perdata.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka

dalam penelitian ini, penulis mengambil judul ”Analisis Kontrak Elektronik

pada Transaksi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) dalam

Perspektif KUH Perdata (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa

Sukoharjo)”.


commit to user

4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam

penelitian ini, penulis mengambil beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik pada transaksi perdagangan melalui

internet (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata khususnya di CV

WoodOne Perkasa Sukoharjo?

2. Problematika apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik pada

transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) dalam perspektif KUH

Perdata khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilaksanakan tentu tidak terlepas dari suatu tujuan

yang hendak dicapai, terlebih menyangkut kegiatan ilmiah, sedangkan tujuan dari

penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif

a. Untuk mengetahui keabsahan kontrak elektronik pada transaksi

perdagangan melalui internet (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata

khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo.

b. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak

elektronik pada transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce)

dalam perspektif KUH Perdata khususnya di CV WoodOne Perkasa

Sukoharjo.

2. Tujuan subyektif

a. Untuk memperluas pemahaman dan wawasan serta pengetahuan bagi

penulis mengenai keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari perspektif

KUH Perdata dan problematika yang dihadapi dalam pelaksanaanya serta

solusi dalam menghadapi problematika tersebut.

b. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan penyusunan

penulisan hukum guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu

hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

5

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan

karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil

dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian

ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada

khususnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang

bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang

diteliti.

b. Penelitian ini diharapkan penulis memperoleh tambahan pengetahuan

mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi

kembali ilmu tersebut kepada orang lain.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan tujuan menganalisisnya. Yang

diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut

permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu

menggunakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006:7). Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:


commit to user

6

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum

normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hutchinson

mendefinisikan penelitian hukum doktrinal dalam bukunya Peter Mahmud

Marzuki sebagai berikut “Doctrinal Research is research which provides a

systematic exposition of the rules governing a particular legal category,

analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and,

perhaps, predicts future development”. Terjemahan bebasnya adalah

penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan

sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu,

menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang kesulitan dan,

mungkin, memprediksi pembangunan masa depan (Peter Mahmud Marzuki,

2010:32).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Hal tersebut

merujuk pada teori Peter Mahmud Marzuki, yakni ilmu hukum mempunyai

karakteristik sebagai preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat

preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,

validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-

ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010:

22).

3. Pemilihan Studi Kasus

Penulis mengambil pemilihan kasus di CV WoodOne Perkasa

Sukoharjo dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. CV WoodOne Perkasa dalam setiap transaksi bisnisnya menggunakan

perdagangan elektronik (e-commerce) melalui internet.

b. CV WoodOne Perkasa menggunakan kontrak online sebagai media

transaksi dalam setiap aktifitas bisnisnya.


commit to user

7

c. CV WoodOne Perkasa mempunyai volume transaksi bisnis dengan

konsumen dalam jumlah yang cukup besar.

d. CV WoodOne Perkasa melakukan transaksi bisnisnya dalam waktu 1

tahun terakhir selalu menggunakan kontrak elektonik dalam perdagangan

ekspor furniture.

4. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-

pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach),

pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)

(Peter Mahmud Marzuki, 2010:93).

Sedangkan dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan

pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang

(statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter

Mahmud Marzuki, 2010:93).

5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum

primer yang digunakan antara lain (1) KUH Perdata, (2) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (3)

UNCITRAL Model Law, dan (4) kontrak elektronik . Sedangkan bahan hukum

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).


commit to user

8

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku teks mengenai

perjanjian, kontrak serta kontrak elektronik.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum adalah bagaimana caranya mengolah

bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian

bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi

kepustakaan yaitu cara pengumpulan bahan hukum untuk memperoleh

keterangan dan data dengan jalan mempelajari buku-buku, arsip-arsip,

dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk menunjang validitas

penulisan hukum ini juga dilakukan wawancara. Wawancara merupakan cara

memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam

dengan sumbar data primer, yaitu pihak yang berkompeten di CV Woodone

Perkasa Sukoharjo, yaitu Joko Tri Setiyarto selaku manager dan marketing

CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. Jenis wawancara yang akan dipergunakan

penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terarah, yaitu wawancara yang

dilakukan dengan mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-

jawaban yang akan diberikan (Soerjono Soekanto, 2006:229).

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus

M.Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan

oleh Aristoteles, pengunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis

mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat

khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau

conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2010:47). Di dalam logika silogistik

untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum

sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny

Ibrahim, mengutip pendapat Bernard Arief Shidarta, logika deduktif


commit to user

9

merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat

umum menjadi kasus yang bersifat individual ( Johnny Ibrahim, 2008:249).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka

penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam

sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis berusaha untuk memberikan gambaran awal

mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah yaitu analisis

kontrak elektronik dalam perdagangan elektronik (e-commerce) dalam

perspektif KUH Perdata. Untuk mempertegas ruang lingkup penelitian

agar mencapai sasaran yang dikehendaki serta untuk menghindari

kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap permasalahan pokok

yang diteliti, maka dilakukan perumusan masalah. Tujuan penelitian

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif.

Manfaat penelitan juga dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis

dan manfaat praktis. Dalam penelitian ini, penulis juga memerlukan data

agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu,

diperlukan metode tertentu agar data yang diperoleh memiliki validasi

dan reabilitas yang tinggi. Metode penelitian yang dimaksud mencakup

jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber

data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Selain itu dalam

bab ini, berisi mengenai sistematika penulisan hukum yang menguraikan

secara garis besar atau gambaran menyeluruh tentang hal-hal yang

dibahas dalam penulisan hukum ini.


commit to user

10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis membagi bab ini menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kerangka teori

dan kerangka pemikiran. Kerangka teori berisi tinjauan umum tentang

perjanjian, tinjauan umum tentang perdagangan, serta tinjauan umum

tentang e-commerce. Pada tinjauan umum tentang perjanjian, penulis

akan menguraikan mengenai pengertian kontrak, syarat-syarat sahnya

perjanjian, asas hukum berkontrak, pengertian kontrak elektronik.

Tinjauan umum yang kedua mengenai perdagangan, penulis akan

menguraikan mengenai pengertian perdagangan, pengertian jual beli,

kewajiban penjual dan kewajiban pembeli. Pada sub bab yang terakhir,

tinjauan umum tentang e-commerce, penulis menguraikan tentang

pengertian e-commerce serta jenis-jenis e-commerce. Dalam kerangka

pemikiran, penulis memaparkan ide dilakukannya penelitian, paparan

permasalahan, dan hasil penelitian yang diharapkan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di

lapangan dan pembahasan mengenai keabsahan kontrak elektronik

dalam perdagangan elektronik (e-commerce) dalam perspektif KUH

Perdata beserta problematika yang dihadapi serta solusi atas

problematika tersebut di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa

simpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam

bab sebelumnya.


commit to user

11

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian atau Kontrak

Penulisan perjanjian dalam penulisan hukum disini adalah

mengacu pada kontrak, maka terminologi perjanjian yang digunakan oleh

penulis adalah konsepsi kontrak. Perjanjian adalah suatu peristiwa

dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu

saling berjanji untuk melaksanakaan sesuatu hal. Dari perjanjian

tersebut maka timbulah perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan

hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang

satu berhak menuntut sesuatu hal yang lain, dan pihak yang lain

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 2002:1).

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut Salim H.S., definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini

adalah:

1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;

2) Tidak tampak asas konsensualisme;

3) Bersifat dualisme (Salim H.S., 2007:7).

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut

disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun

disebut dengan perjanjian. Dengan demikian, definisi itu perlu dilengkapi

dan disempurnakan. Menurut Salim H.S. (2007:9), kontrak merupakan

hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum

yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu


commit to user

12

berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban

untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini

adalah:

1) Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan

akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

2) Adanya subjek hukum

Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.

3) Adanya prestasi

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan

tidak berbuat sesuatu.

4) Di bidang harta kekayaan.

b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya kontrak diterapkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang

menyebutkan bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi

4 (empat) unsur, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3) Suatu hal tertentu; dan

4) Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau

pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif,

sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena

mengenai objeknya suatu perjanjian.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat

objektif. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu

batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu

perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang


commit to user

13

mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum

adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling

menuntut di depan hakim.

Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan

batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk

meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta

pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan

sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu

mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak

yang berhak meminta pembatalan tadi.

c. Asas-Asas Hukum Kontrak

Menurut Mariam Darus Badrulzaman (1994:42), asas-asas dalam

hukum kontrak antara lain:

1) Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338

KUH Perdata di dalamnya ditemukan istilah “semua”. Kata-kata

“semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk

menyatakan keinginannya (will), yang rasanya baik untuk menciptakan

perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan

mengadakan perjanjian.

Konsensual artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata

sepakat antara para pihak. Perjanjian tersebut dinyatakan sah dan

mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para

pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320

KUH Perdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat

sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat

melakukan suatu perjanjian.


commit to user

14

2) Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus

dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu

sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya

kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh

para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya

kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai

undang-undang.

3) Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga

terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan

dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak. Asas

kekuatan mengikat (asas pacta sunt servanda) dapat ditemukan di

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu:

“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

4) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan

melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan

kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk

menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur

memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad

baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat

diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik,

sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

5) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung

kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat

perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.


commit to user

15

d. Teori-Teori tentang Saat Terjadinya Kontrak

KUH Perdata tidak menyebutkan secara jelas tentang saat-saat

terjadinya kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata hanya menyebutkan cukup

dengan adanya konsensus para pihak. Menurut Salim H.S (2007:25).,

teori-teori yang membahas saat-saat terjadinya kontrak antara lain:

a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)

Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu

penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain

kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.

b. Teori Pengiriman (Verzending Theori).

Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat

lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal

lahirnya kontrak.

c. Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie).

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban

akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

d. Teori penerimaan (Ontvang Theorie).

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat

diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau

dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada

alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya

kontrak.

2. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik

a. Pengertian Kontrak Elektronik

Menurut Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 11 Tahun 2008, kontrak

elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem

Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik seperti

yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2008 adalah

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik

yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,


commit to user

16

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan Informasi Elektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, kontrak elektronik

digunakan dengan istilah kontrak dagang elektronik (KDE), yaitu kontrak

dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia

maya (Mariam Darus Badrulzaman dkk, 2001:283).

Sedangkan menurut Rosa Agustina, kontrak elektronik adalah

setiap perjanjian yang dilahirkan dengan perantaraan alat-alat elektronik

atau teknologi informasi serta dimuat dalam dokumen elektronik atau

media elektronik lainnya. Kontrak di internet saat ini, dapat terbentuk

secara elektronik dengan berbagai macam cara. Terbentuknya dapat

dengan cara misalkan melalui korespondensi e-mail, dengan mengunjungi

website dan melakukan penerimaan dari sebuah program komputer

penawaran online oleh agen elektronik (Rosa Agustina, 2008:7).

b. Pengertian Tanda Tangan Elektronik

Menurut pengaturan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan

elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang

dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya

yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum dan akibat

hukum yang sah sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 11 ayat (1) yang

mengatur pemenuhan persyaratan tanda tangan elektronik. Adapun

persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:


commit to user

17

1) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada

Penanda Tangan;

2) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses

penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda

Tangan;

3) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi

setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

4) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan

Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan

dapat diketahui;

5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa

Penandatangannya; dan

6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan

telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang

terkait.

Menurut pengaturan Article 2 UNCITRAL Model Law on

Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001 yang memuat

Definitions disebutkan bahwa “Electronic signature” means data in

electronic form in, affixed to or logically associated with, a data message,

which may be used to identify the signatory in relation to the data message

and to indicate the signatory’s approval of the information contained in

the data message;

Terjemahan bebasnya adalah “tanda tangan elektronik dapat diartikan data

dalam bentuk elektronik yang berkaitan atau secara logikal berkaitan

dengan pesan data, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi si

pemilik tanda tangan yang berkaitan dengan pesan data dan untuk

identifikasi sebagai tanda persetujuan pemilik tanda tangan atas informasi

yang terdapat di dalam pesan data tesebut”.


commit to user

18

Kemudian ditambahkan pula, “Data message” means information

generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means

including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic

mail, telegram, telex or telecopy; and acts either on its own behalf or on

behalf of the person it represents;

Terjemahan bebasnya adalah “data message berarti informasi yang

dihasilkan, dikirimkan, diterima atau disimpan dengan cara elektronik,

optik atau termasuk yang serupa, namun tidak terbatas pada pertukaran

data elektronik (EDI), surat elektronik, telegram, teleks atau telecopy; dan

bertindak baik atas nama sendiri atau atas nama orang yang diwakilinya;

(http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf)

c. Pengaturan Kontrak Elektronik

Menurut pengaturan Bab III tentang Informasi, Dokumen dan

Tanda Tangan Elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik tidak

dijelaskan secara spesifik namun dapat dimasukkan ke dalam kategori

dokumen elektronik. Pengaturan kontrak elektronik seperti yang tertuang

dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai

dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah

apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan pengaturan kontrak elektronik menurut Article 11

UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment

1996 disebutkan “In the context of contract formation, unless otherwise


commit to user

19

agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be

expressed by means of data messages. Where a data message is used in the

formation of a contract, that contract shall not be denied validity or

enforceability on the sole ground that a data message was used for that

purpose”.

Terjemahan bebasnya adalah “Dalam konteks pembentukan kontrak,

kecuali disetujui oleh para pihak, tawaran dan penerimaan dari penawaran

dapat dinyatakan dengan pesan data. Di mana sebuah pesan data yang

digunakan dalam pembentukan kontrak, tidak akan ditolak keabsahan atau

keberlakuan atas dasar bahwa pesan data digunakan untuk tujuan

itu”(http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05450Ebook.pdf).

Perbandingan pengaturan kontrak elektronik Indonesia dengan

Singapura dan Uni Eropa dapat dilihat sebagai berikut

(http://books.google.co.id/books?id=LLJt_Orx6UQC&pg=PT83&lpg=PT

83&dq=kontrak+elektronik+menurut+uncitral&source=bl&ots=x01ujdf2B

D&sig=yIoG8Hr1amfN1xodkvcjWOk4ZHY&hl=id&ei=nSE1TaP_CYmx

cYqE6JIH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCgQ6A

EwAw#v=onepage&q=kontrak%20elektronik%20menurut%20uncitral&f

=false):

1) Singapore Electronic Transaction Act (ETA) 1998 meliputi:

a) Tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen

kertas;

b) Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis;

c) Para pihak dapat melakukan kontrak secara elektronik;

d) Suatu data elektronik dapat merupakan alat bukti di pengadilan;

e) Jika suatu data elektronik telah diterima oleh para pihak maka

mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat

pada data tersebut.


commit to user

20

2) EU Directive on Electronic Commerce meliputi:

a) Setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem

hukum mereka membolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan

sarana elektronik;

b) Namun para negara anggota dapat pula mengadakan pengecualian

terdapat ketentuan di atas dalam hal:

(1) Kontrak untuk menciptakan/melakukan pengalihan hak atas

real estate;

(2) Kontrak yang diatur di dalam hukum keluarga;

(3) Kontrak penjaminan;

(4) Kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan.

c) Setiap negara harus dapat memberikan pengaturan yang relevan

atas kontrak elektronik yang berlangsung.

3. Tinjauan Umum tentang Perdagangan

a. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan

membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang

tersebut di tempat dan waktu lainnnya untuk memperoleh keuntungan.

Pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas untuk:

1) Membawa/memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang

berkelebihan (surplus) ke tempat yang kekurangan.

2) Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.

3) Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang

berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan (C.S.T. Kansil,

2001:26).

Sedangkan pengertian perdagangan menurut Eddi Sopandi, yaitu

kegiatan dalam bidang ekonomi yang berupa membeli barang dan

menjualnya lagi atau menyewakannya dengan dengan tujuan memperoleh

keuntungan dan laba (Eddi Sopandi, 2003:13).


commit to user

21

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau

keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar

barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa

modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang

dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang/jasa dengan

sejumlah uang yang diinginkan penjual

(http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan). Perkembangan teknologi yang

pesat seperti saat ini pun mengubah perdagangan konvensional menjadi

perdagangan secara online dimana perdagangan ini tidak lagi

mengharuskan terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli.

b. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dapat dilihat dalam Pasal 1457 KUH Perdata

yang menentukan: jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak

penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak), dan pihak lain

yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar

harga.

Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 di atas, persetujuan jual

beli sekaligus membebankan dua kewajiban:

1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada

pembeli

2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada

penjual (M.Yahya Harahap, 1986:181).

Perjanjian jual beli bersifat konsensual, yang berarti untuk

terjadinya perjanjian jual beli cukup dengan kata sepakat saja tanpa

disyaratkan bentuk-bentuk formal tertentu. Selain itu, perjanjian jual beli

bersifat obligator, artinya syahnya perjanjian jual beli, baru menimbulkan

kewajiban kepada para pihak (Gunawan Widjaja, 2003:9).


commit to user

22

c. Kewajiban Penjual

Sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata seorang penjual

mempunyai dua kewajiban, pertama wajib menyerahkan barang dan yang

kedua wajib menanggung pemakaian atas barang yang dijual itu. Dalam

kewajiban menyerahkan barang tersebut harus memenuhi persyaratan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 612 dan Pasal 613 KUH Perdata.

Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa penyerahan

kebendaan bergerak, kecuali yang bertubuh, dilakukan dengan

penyerahan nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik atau

dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan

itu berada. Selanjutnya, Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata menyatakan

bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan yang

bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di

bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan

kepada orang lain. Sedangkan Pasal 613 ayat (3) menyatakan bahwa

penyerahan tiap-tiap piutang dilakukan dengan penyerahan surat itu:

penyerahan tiap-tiap piutang kepada penganti (atas tunjuk) dilakukan

dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk penyerahan benda-benda tidak bergerak harus dilakukan dengan cara balik nama-penyerahan yuridis (berdasarkan pada Overschrijvings Ordonnantie S. 1834-27). Namun, dengan berlakunya Undang-undang Pokok agraria No. 5 Tahun 1965 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, maka segala hal yang berhubungan jual beli, penyerahan (yuridis) dan pengakuan hak atas tanah serta pendaftarannya diatur dalam dan diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Sedangkan untuk kapal laut, pengaturan mengenai penyerahan hak milik masih diatur dalam Stb. 1938-48.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyerahan kebendaan di sini meliputi penyerahan nyata (feitelijke levering) dan penyerahan yuridis (juridische levering).

Pada dasarnya, penyerahan barang harus terjadi di tempat di mana barang berada pada waktu terjadi perjanjian jual beli itu, kecuali di perjanjian sebaliknya (pasal 1477 Kitab Undang-Undang Hukum


commit to user

23

Perdata). Pasal 1478 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak kepada penjual untuk tidak menyerahkan barang yang dijual olehnya, jika pembeli belum membayar harga barangnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi penjual untuk mengijinkan penundaan pembayaran.

Kewajiban menanggung (vrijwaren) pihak penjual meliputi kewajiban menanggung penguasaan atas barang dengan aman dan damai serta kewajiban menanggung atas cacat tersembunyi (Pasal 1504 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) (Gunawan Widjaja, 2003:9-10).

d. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama pembeli adalah membayar barang yang dibeli

(Pasal 1513 KUH Perdata). Sesuai dengan pasal 1466 KUH Perdata

pembeli berkewajiban pula untuk memikul biaya-biaya pembuatan akta

jual beli dan biaya-biaya tambahan lainnya, kecuali kalu diperjanjikan

sebaliknya. Berdasarkan pasal 1266 dan 1267 serta pasal 1517 KUH

Perdata, jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat

menuntut pembatalan pembelian (Gunawan Widjaja, 2003:9-10).

4. Tinjauan Umum tentang E-Commerce

a. Pengertian E-Commerce

Electronic Commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. (http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik).

E-commerce seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa

melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Salah satu contoh

adalah penjualan produk secara online melalui internet yang dilakukan

Web Store Kompas Cyber Media. Dalam bisnis ini dukungan dan

pelayanan terhadap konsumen menggunakan e-mail sebagai alat bantu,

mengirimkan kontrak melalui mail, dan lain-lain (Yahya Ahmad Zein,

2009:4).


commit to user

24

Electronic commerce, commonly known as e-commerce or

eCommerce, consists of the buying and selling of products or services over

electronic systems such as the Internet and other computer networks. The

amount of trade conducted electronically has grown extraordinarily since

the spread of the Internet. A wide variety of commerce is conducted in this

way, spurring and drawing on innovations in electronic funds transfer,

supply chain management, Internet marketing, online transaction

processing, electronic data interchange (EDI), inventory management

systems, and automated data collection systems (http://ecommerce-

journal.com/articles/electronic_commerce_aka_e_commerce_history).

Terjemahan bebasnya adalah “Electronic commerce, yang umum dikenal

sebagai e-commerce atau eCommerce, terdiri dari pembelian dan penjualan

produk atau layanan melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan

komputer lainnya. Jumlah perdagangan dilakukan secara elektronik telah

berkembang luar biasa sejak penyebaran internet. Berbagai perdagangan

dilakukan dengan cara ini, memacu dan menggambarkan inovasi dalam

transfer dana elektronik, manajemen suplai, pemasaran internet, proses

transaksi online, elektronic data interchange (EDI), inventarisasi sistem

manajemen, dan sistem pengumpulan data otomatis”.

Definisi E-Commerce menurut Laudon & Laudon (1998), E-

Commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk

secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan

dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-Commerce atau

yang biasa disebut juga dengan istilah Ecom atau Emmerce atau EC

merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi

Electronic Data Interchange (EDI), email, electronic bulletin boards,

mesin faksimili, dan Electronic Funds Transfer yang berkenaan dengan

transaksi-transaksi belanja di Internet shopping, stock online dan surat

obligasi, download dan penjualan software, dokumen, grafik, musik, dan

lain-lainnya, serta transaksi Business to Business (B2B). (Wahana

Komputer Semarang 2002). Sedangkan definisi E-Commerce menurut


commit to user

25

David Baum (1999, pp. 36-34) yaitu: E-Commerce is a dynamic set of

technologies, applications, and bussines process that link enterprises,

consumers, and communities through electronics transactions and the

electronic exchange of goods, services, and informations. Diterjemahkan

oleh Onno. W. Purbo: E-Commerce merupakan satu set dinamis teknologi,

aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen,

dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan

barang, pelavanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

(http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerse-definisi-jenis-

tujuan.html).

Perkembangan transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce

tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet, karena e-commerce berjalan

di atas jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian

pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi

salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perorangan untuk

memperkenalkan dan menjual produk barang atau jasa mereka ke calon

pembeli atau konsumen di seluruh dunia. Hadirnya e-commerce

memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antar perusahaan kecil,

menengah dan besar dalam merebut pangsa pasar.

b. Jenis-jenis E-Commerce

Menurut Yahya Ahmad Zein, jenis-jenis hubungan hukum dan

ruang lingkup transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce (Yahya

Ahmad Zein, 2009:71), yaitu:

1) Business to Business

Merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis

atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan

(dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume

produksi yang besar. Para pengamat e-commerce mengakui bahwa

akibat terpenting dengan adanya sistem komersial yang berbasis web

tampak pada aspek Business to Business, aktivitas e-commerce dalam


commit to user

26

ruang lingkup ini diajukan untuk menunjang kegiatan para pelaku

bisnis. Dalam suatu rangkaian distribusi, kehadiran internet dapat

menghubungkan semua aktivitas bisnis dengan bisnis lainnya, tidak

peduli di mana ia berada atau posisinya dalam rangkaian distribusi,

kemampuan itu secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya

dapat mengancam lapisan penghubung tradisional seperti wholesaler

atau broker. Fasilitas yang disediakan internet memberikan sarana bagi

bisnis untuk berhubungan langsung dengan para pemasok atau

karenanya dapat menghapus peranan perantara seperti broker.

2) Business to Customer

Merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang

dilakukan pelaku usaha dengan pihak konsumen untuk memenuhi

suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu, banyak cara yang

digunakan untuk melakukan pendekatan dengan pihak konsumen,

antara lain dengan mekanisme toko online (electronic shopping mall)

atau bisa juga dengan menggunakan konsep portal seperti yang

menjadi trend saat ini. Electronic shopping mall memanfaatkan

website untuk menjajakan produk dan jasa pelayanan, para penjual

menyediakan semacam storefront yang berisikan katalog produk dan

pelayanan yang diberikan, dan para pembeli dapat melihat-lihat barang

apa saja yang dibelinya.

3) Costumer to Costumer

Merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan

antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada

saat tertentu pula. Segmentasi Customer to Customer ini sifatnya lebih

khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang

memerlukan transaksi.

4) Customer to Business

Merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual

suatu barang kepada perusahaan.


commit to user

27

c. Pengaturan E-commerce

Menurut pengaturan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan

bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi

dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

selama transaksi berlangsung. Sedangkan dalam pengaturan Pasal 17 ayat

(1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, disebutkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat

dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

Menurut pengaturan Pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan antara lain:

1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik

mengikat para pihak.

2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku

bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi

Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas

Hukum Perdata Internasional.

4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan,

arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang

berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi

Elektronik internasional yang dibuatnya.

5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau

lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang

menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut,

didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.


commit to user

28

d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa E-Commerce

Pasal 18 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya telah

menyebutkan perihal forum dalam penyelesaian sengketa yaitu: ”Para

pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan,

arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang

menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik (ayat

4). Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase,

atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani

sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada

asas Hukum Perdata Internasional ayat (5)”.

Menurut Yahya Ahmad Zein, secara umum penyelesaian sengketa

pada dasarnya ada dua cara yang dapat digunakan yaitu litigasi dan non

litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi/badan peradilan biasanya

hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang

dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak antara para pihak. Dalam

klausula tersebut biasanya ditegaskan bahwa jika timbul sengketa dari

hubungan bisnis mereka, mereka sepakat untuk menyerahkan sengketanya

kepada suatu pengadilan suatu negara tertentu. Sedangkan penyelesaian

sengketa non litigasi antara lain:

1) Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar

dan paling tua digunakan. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan

oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas yang menarik perhatian

public. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak

dapat mengawasi procedural penyelesaian sengketanya. Setiap

penyelesaian sengketanya pun didasarkan pada kesepakatan para

pihak.


commit to user

29

2) Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak

ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga

atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif

dalam proses negosiasi, biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak

yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan

saran penyelesaian sengketa.

3) Konsiliasi

Yang dimaksud konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak

ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok-

kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk

mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya

persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa.

Strategi ini lazim dipergunakan untuk mendamaikan para pihak yang

terlibat konflik yang tidak mungkin atau sulit menyelesaikannya

dengan saling berhadapan langsung dalam meja perundingan.

Konsiliasi mensyaratkan adanya pihak ketiga yang dapat diterima oleh

para pihak yang bersengketa.

4) Arbitrase

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Arbitrase adalah cara

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh

para pihak yang bersangkutan (Yahya Ahmad Zein, 2009:93-112).

e. Hukum yang Berlaku dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce

Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya telah

mengatur perihal hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa e-


commit to user

30

commerce yaitu: ”Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum

yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya (ayat

4). Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi

elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum

Perdata Internasional (3)”.

Menurut Yahya Ahmad Zein (2009:124), peran choice of law

dalam transaksi bisnis internasional yang menggunakan e-commerce

adalah hukum yang akan digunakan oleh badan peradilan dalam hal:

1) Menentukan keabsahan suatu kontrak dagang (dalam konteks ini

khusus berkaitan dengan sengketa transaksi bisnis internasional yang

menggunakan e-commerce);

2) Menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan atau persetujuan dalam

kontrak yang dibuat para pihak;

3) Menetukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu

prestasi yang menjadi objek kontrak tersebut (pelaksanaan suatu

kontrak dagang);

4) Menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap

kontrak yang telah disepakati para pihak.

Menurut Prof. Dr. Soedargo Gautama S.H. dalam bukunya

“Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia” (2007:130), ada

empat macam pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu:

1) Pilihan hukum secara tegas, di mana di dalam klasula kontrak tersebut

terdapat pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas. Contohnya:

“This contract shall be governed by the laws of Republic of

Indonesia”. Dari klausula ini, jelas terllihat bahwa pilihan hukum para

pihak adalah hukum negara Indonesia.

2) Pilihan hukum secara diam-diam. Pada jenis ini para pihak memilih

hukum yang berlaku secara diam-diam. Maksud dari para pihak

mengenai pilihan hukum seperti ini disimpulkan dari sikap mereka, isi

dan bentuk perjanjian tersebut.


commit to user

31

3) Pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga “presumptio

iuris”. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan

dugaan-dugaan hukum belaka. Dalam hukum antar tata hukum

(HATAH) intern Indonesia dikenal lembaga penundukan hukum

secara dianggap.

4) Pilihan hukum secara hipotetis. Di sini, sebenarnya tidak ada satu

kemauan dari para pihak untuk memilih pilihan hukum. Hakimlah

yang melakukan pilihan hukum.

Selanjutnya Prof Dr Sudargo Gautama S.H. menerangkan bahwa

dalam hal tidak ada pilihan hukum yang ditentukan dalam perjanjian, ada

beberapa teori pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional yang

bisa dipakai:

1) Teori Lex Loci Contractus menerangkan suatu kontrak ditentukan oleh

hukum di mana tempat kontrak itu dibuat, di mana ia diciptakan,

dilahirkan.

2) Teori Lex Loci Solutionis menerangkan pilihan hukum ditentukan dari

tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Teori ini digunakan

untuk menentukan akibat-akibat hukum dari suatu perjanjian.

3) Teori proper law of the contract menerangkan pilihan hukum

ditentukan dari “intention of the parties”. Jadi, dilihat maksud dari para

pihak, hukum mana yang akan diaplikasikan.

4) The most characteristic connection menerangkan pilihan hukum

didasarkan pada hukum negara mana yang memperlihatkan “the most

characteristic connection”. Jadi, dicari apa yang menjadi “center of

gravity” dari kontrak tersebut.


commit to user

32

B. Kerangka Pemikiran

Transaksi Perdagangan melalui Internet(E-Commerce)

Solusi atas Problematika yangDihadapi dalam Pelaksanaan

Kontrak Elektronik

Problematika yang Dihadapi dalamPelaksanaan Kontrak Elektronik

Keabsahan Kontrak Elektronikdalam Perspektif KUH Perdata

Kontrak Elektronik

PembeliPenjual

Bagan 1. Kerangka pemikiran

Kegiatan bisnis transaksi melalui internet yang dikenal dengan istilah

Electronic Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap

orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan

mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli

dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Di dalam transaksi melalui internet

ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya. Mereka menggunakan


commit to user

33

kontrak elektronik sebagai medianya, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi

diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, tidak ada

berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.

Kontrak elektronik ini lahir dari kesepakatan antara penjual (merchant)

dan pembeli (buyer), di mana kesepakatan ini terjadi melalui website maupun e-

mail. Awal mula terjadinya kesepakatan antara penjual (merchant) dengan

pembeli (buyer) adalah adanya kepercayaan (trust). Kontrak elektronik ini

tentunya mengikat para pihak sebagaimana layaknya kontrak konvensional.

Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektonik yang berbunyi:”Transaksi elektronik

yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Keabsahan kontrak elektronik tersebut dilihat dengan menggunakan Pasal

1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi

kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu serta sebab yang halal. Namun di dalam

perkembangannya sekarang, keabsahan kontrak elektronik itu juga dilihat dari

sudut pandang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektonik. Di dalam pelaksanaan kontrak elektronik, mungkin saja terjadi

berbagai problematika yang menghambat. Problematika ini terjadi karena

perbedaan kepentingan antara penjual (merchant) dan pembeli (buyer). Tentunya

jika terjadi problematika maka harus ada solusi yang mampu menyelesaikan

problematika tersebut.


commit to user

34

34

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Kontrak Elektronik pada Transaksi Perdagangan melalui

Internet (E-Commerce) dalam Perspektif KUH Perdata Khususnya di CV

WoodOne Perkasa Sukoharjo

a. Proses Terjadinya Transaksi Perdagangan melalui Internet di CV

WoodOne Perkasa Sukoharjo

Proses terjadinya transaksi perdagangan melalui internet yang

dilakukan oleh CV WoodOne Perkasa Sukoharjo dapat dideskripsikan

dengan tahapan sebagai berikut.

1) Penawaran

Situs web CV WoodOne Perkasa yang beralamat di

http://www.woodoneperkasa.com/ menampilkan sebuah halaman

website seperti pada umumnya, dimana di dalamnya memuat home

yang berisi halaman awal situs itu sendiri dan profil CV WoodOne

Perkasa secara singkat. Halaman home tersebut juga memuat adanya

penawaran produk CV WoodOne Perkasa.


commit to user

35

Gambar 1. Halaman Home

Seorang buyer yang tertarik dengan penawaran yang diberikan

oleh CV WoodOne Perkasa tersebut, maka langkah selanjutnya yang

dilakukan oleh buyer adalah melihat produk seperti yang termuat

dalam halaman New Product. Halaman New Product ini memuat

bermacam-macam informasi produk yang ditawarkan. Penawaran yang

ditawarkan oleh CV WoodOne Perkasa berupa katalog barang yang

berupa nama barang, bentuk barang serta spesifikasi barang tersebut.


commit to user

36

Gambar 2. Halaman New Product 1

Gambar 3. Halaman New Product 2


commit to user

37

2) Penerimaan

Seorang buyer tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh CV

WoodOne Perkasa, maka selanjutnya buyer bisa mengakses halaman

Contact Us. Halaman Contact Us ini memuat informasi dimana buyer

dapat menghubungi CV WoodOne Perkasa. Dalam halaman Contact

Us terdapat kolom yang berisi pesan yang bisa disampaikan oleh buyer

kepada CV WoodOne Perkasa. Pesan dari buyer tersebut bisa berupa

pertanyaan mengenai produk secara detail baik bentuk, bahan, warna,

ukuran maupun harga barang.

Gambar 4. Halaman Contact Us

3) Lahirnya Kontrak Elektronik

Lahirnya kontrak elektronik merupakan bukti dari adanya

kesepakatan antara CV WoodOne Perkasa dengan buyer. Kontrak

elektronik antara CV WoodOne Perkasa dengan buyer dilakukan

melalui e-mail, dimana di dalam e-mail tersebut memuat terms and


commit to user

38

condition yang ditawarkan oleh CV WoodOne Perkasa kepada buyer.

Kontrak elektronik ini berbentuk kontrak baku, dimana pihak buyer

harus menyetujui semua terms and condition yang diajukan oleh CV

WoodOne Perkasa.

Gambar 5. Halaman Company Term 1


commit to user

39

Gambar 6. Halaman Company Term 2

4) Pembayaran

Metode pembayaran yang ditawarkan oleh CV WoodOne

Perkasa yaitu Telegraphic / Swift Wire Transfer (T/T). Telegraphic /

Swift Wire Transfer (T/T) adalah sebuah metode untuk mentransfer

uang dari satu orang atau lembaga (badan) yang lain. Telegraphic /

Swift Wire Transfer (T/T) dapat dibuat dari satu rekening bank ke

rekening bank lain atau melalui transfer uang tunai di kantor kas.

Pembayaran yang disyaratkan oleh CV WoodOne Perkasa adalah

harus dilakukan dengan uang muka 50% di awal diperlukan untuk

memulai produksi. Sisa pembayaran harus dilakukan pada faktur

setelah kontainer dimuat. Dokumen asli akan dikirim ke penerima

barang setelah menerima transfer (Hasil wawancara dengan Joko Tri

Setiyarto, manager dan marketing CV WoodOne Perkasa, tanggal 8

November 2010).


commit to user

40

Gambar 7. Halaman Pembayaran

5) Pengiriman

Pengiriman barang yang dilakukan CV WoodOne Perkasa

kepada buyer yaitu dengan menggunakan metode FOB (Free On

Board), dimana pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin

ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat.


commit to user

41

Gambar 8. Halaman Pengiriman

b. Pemenuhan terhadap Syarat Syahnya Perjanjian

Menurut KUH Perdata, suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat

pada bentuk tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam kontrak elektronik ini, dapat diterapkan ketentuan dari Buku III

KUH Perdata tentang Hukum Perjanjian secara analogis. KUH Perdata

menyebutkan dalam Pasal 1313 yaitu

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Jika mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata, maka suatu kontrak

elektronik dapat dianggap suatu bentuk perjanjian yang memenuhi pasal

tersebut.

Kontrak elektronik merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu

transaksi elektronik (e-commerce). Secara garis besar, ilustrasi terjadinya

suatu transaksi elektronik (e-commerce) adalah sebagai berikut: Toko A


commit to user

42

memiliki website (situs) yang di dalamnya terdapat segala informasi

produk yang dimiliki toko A termasuk pula harga, tata cara pembayaran,

dan penyerahan barang. Pembeli memilih barang yang diinginkannya dan

mengisi order form (formulir pesanan) yang tersedia atau mengirimkan e-

mail berisi pesanan barang. Selanjutnya pembeli harus melakukan

pembayaran sesuai dengan tata cara pembayaran yang telah ditentukan.

Setelah menerima formulir pesanan dan pembayaran dari pembeli, maka

toko A akan mengirimkan barang yang dipesan. Tampak bahwa proses

transaksi elektronik (e-commerce) dan transaksi konvensional memiliki

kesamaan. Baik dalam transaksi elektronik (e-commerce) maupun dalam

transaksi konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran

(pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Perbedaan antara kedua

transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi elektronik (e-commerce)

dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih

mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi

tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi elektronik (e-

commerce) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam

transaksi konvensional dan dengan demikian hal-hal yang berlaku

mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak

elektronik.

Syarat sahnya kontrak elektronik dapat disamakan dengan syarat

sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH

Perdata yang menyebutkan sebagai berikut:

1) Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara

satu pihak atau lebih dengan pihak lain. Suatu kesepakatan selalu

diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan

penerimaan oleh pihak lain (Salim H.S, 2007:9).

Suatu kesepakatan biasanya selalu diawali dengan adanya

penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan


commit to user

43

berupa penerimaan oleh pihak lain, jika penawaran tersebut tidak

ditanggapi atau direspon oleh pihak lain, maka tidak akan mungkin

tercipta kesepakatan, oleh karena itu diperlukan dua pihak untuk

melahirkan suatu kesepakatan (Yahya Ahmad Zein, 2009:55).

Kesepakatan dapat diketahui dengan mudah dalam kontrak

bisnis secara langsung sebab kesepakatan dapat langsung diberikan

secara lisan maupun tulisan, akan tetapi dalam transaksi bisnis melalui

e-commerce kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan

secara langsung melainkan melalui media elektronik berupa internet.

Pihak yang memberikan penawaran dalam transaksi bisnis

yang menggunakan e-commerce adalah pihak penjual yang dalam hal

ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui situs web

(website). Semua pihak pengguna internet dapat masuk untuk melihat-

lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka

butuhkan. Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang

maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan

keinginannya, biasanya setelah pesanan tersebut sampai kepada

penjual, maka penjual akan mengirimkan e-mail untuk

mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada pembeli.

Lahirnya kontrak elektronik dalam transaksi perdagangan di

CV WoodOne terjadi melalui e-mail. Pihak buyer dengan CV

WoodOne Perkasa saling mengirimkan e-mail sehingga nantinya dapat

terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Lahirnya kontrak secara

elektronik dapat melalui media sebagai berikut:

a) Lahirnya kontrak melalui e-mail.

Surat elektronik seringkali dilihat sama dengan sistem surat

(pos) akan tetapi berbentuk digital. Komunikasi e-mail merupakan

komunikasi langsung antara para pihak seperti halnya komunikasi

melalui telepon, namun komunikasi ini tidak seketika atau spontan


commit to user

44

seperti layaknya telepon, telex ataupun faks. Apabila kontak

melalui telepon, telex ataupun faks, pengirim dapat secara seketika

memeriksa bahwa pengiriman telah berhasil, dengan faks dan telex

pengirim dapat menerima laporan pengiriman. Dengan demikian

komunikasi e-mail berbeda dengan cara komunikasi-komunikasi

tersebut. Memang dalam komunikasi e-mail kita dapat meminta

laporan penerimaan, akan tetapi itu sebenarnya hanya tanda

pengiriman telah dikirim kepada kotak surat (mailbox) pengguna

bukan langsung pada penggunaannya.

Pesan melalui email itu lebih terbagi-bagi dibandingkan

panggilan telepon atau transmisi melalui mesin faks. Hal ini

dikarenakan sebuah pesan yang dikirimkan melalui e-mail dipecah

menjadi paket-paket kecil yang akan dikirimkan melalui rute-rute

yang berbeda-beda. Pengirim tidak dapat menjamin bahwa paket-

paket tersebut akan tiba keseluruhannya atau paket tersebut sampai

(Rosa Agustina, 2008:10).

Transaksi dengan menggunakan e-mail dapat dilakukan

dengan cara mudah di mana dalam hal ini kedua belah pihak harus

memenuhi syarat yaitu memiliki e-mail address selanjutnya

sebelum melakukan transaksi, customer sudah mengetahui e-mail

yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli,

kemudian customer menulis nama produk dan jumlah produk,

alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan.

Customer selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant

mengenai order barang yang telah dipesan tersebut (Yahya Ahmad

Zein, 2009:36).

Dengan demikian maka kontrak-kontrak melalui e-mail

tunduk pada teori the postal rule. Teori ini menyatakan bahwa jika

pengirim penawaran menghendaki penerimaan dengan surat, maka

penawaran dianggap setelah surat dikirimkan kemudian pada saat


commit to user

45

e-mail yang menyatakan penerimaan penawaran dikirimkan dari

penerima maka kontrak tersebut lahir.

b) Lahirnya kontrak melalui website.

Perbedaan utama antara kontrak melalui website dengan

kontrak melalui email, yaitu apabila dilihat dari sifatnya,

kontrak melalui website terjadi seketika sedangkan email tidak.

Walaupun keduanya memiliki proses yang sama, yaitu sama-

sama terkait hubungan antara client dan server, namun dalam

komunikasi melalui website sifatnya seketika sementara e-mail

tidak seketika (Rosa Agustina, 2008:10).

Model transaksi melalui website yaitu dengan cara di

mana merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang

dijual disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam

website yang telah dibuat oleh merchant. Pada model transaksi

ini dikenal istilah order form dan shopping cart (Yahya Ahmad

Zein, 2009:36).

Belanja dengan menggunakan order form merupakan

salah satu belanja yang sering digunakan dalam bisnis e-

commerce. Merchant menyediakan daftar atau katalog barang

(product table) yang dijual, biasanya produk yang dijual tidak

divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan tetapi dalam

deskripsi produk. Selain tabel produk, ditawarkan juga jenis

pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan berbeda-

beda sesuai dengan layanan yang disediakan oleh merchant,

seperti dengan credit card, transfer lewat bank, check, dan lain-

lain. Pada saat pengiriman form, customer juga diminta untuk

mengisi formulir yang bersifat informasi kontak untuk

customer. Bila pembayaran menggunakan credit card, maka

form akan diisi dengan mengisi jenis atau tipe credit card,

nomor credit card, tanggal kadaluarsa (expire date) serta


commit to user

46

informasi pemegang kartu (cardholder). Setelah pengisian

order form dilakukan selanjutnya akan disediakan tombol

untuk konfirmasi order, biasanya digunakan tombol Submit dan

tombol Reset. Jika diklik tombol Reset, maka proses akan

mereset semua pilihan dan informasi yang telah dimasukkan

oleh customer dan dapat diulang dari awal. Jika yang diklik

adalah tombol Submit, maka proses akan dilanjutkan ke tahap

pengesahan dan pengecekan order. Selanjutnya jika informasi

yang dikirimkan oleh customer telah memenuhi persyaratan

atau dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita

konfirmasi kepada customer dalam bentuk e-mail. Dengan

demikian untuk kontrak-kontrak yang sifatnya adalah seketika

maka teori yang digunakan adalah teori penerimaan

(acceptance theory). Teori penerimaan menyatakan bahwa

kesepakatan terjadi pada saat diterimanya pernyataan kehendak

yang menyetujui atau menerima penawaran oleh pihak yang

menawarkan.

2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan adalah kecakapan atau kemampuan untuk

melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah

perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang

yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang

cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum,

sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Orang-orang

yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah

orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah

berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin. Orang yang tidak

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

(1) anak di bawah umur (minderjarigheid),

(2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan


commit to user

47

(3) istri (Pasal 1330 KUH Perdata).

Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan

perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. SEMA No.3 Tahun 1963 (Salim H.S,

2007:10).

Transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce sangat

sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah

dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan karena proses

penawaran dan penerimaan secara tidak langsung dilakukan,

akan tetapi hanya melalui media virtual yang rawan kamuflase,

rekayasa, dan penipuan. Akan tetapi sebagaimana layaknya

transaksi bisnis biasa yang menggunakan e-commerce ini

adalah orang yang tidak cakap, pihak yang dirugikan atas

perjanjian tersebut dapat menuntut agar perjanjian itu

dibatalkan (Yahya Ahmad Zein, 2009:59).

Pemenuhan syarat kecakapan dalam transaksi

perdagangan melalui internet (e-commerce) yang dilakukan

oleh CV WoodOne Perkasa dengan buyer adalah adanya

kepemilikan rekening suatu bank oleh buyer. Form kontrak

elektronik yang disodorkan oleh CV WoodOne Perkasa kepada

buyer memuat adanya rekening bank, dimana didalamnya

berisi nama pemilik dan nomor rekening. Pihak CV WoodOne

Perkasa melakukan pengecekan terhadap rekening bank yang

diberikan oleh buyer untuk memastikan validitas data yang

dimasukkan buyer. Apabila data rekening bank tersebut benar-

benar dimiliki oleh buyer, maka transaksi perdagangan yang

dilakukan oleh para pihak dapat dilanjutkan. Akan tetapi, jika

data rekening bank yang diberikan oleh buyer tersebut fiktif

maka transaksi perdagangan yang terjadi langsung dibatalkan

oleh pihak CV WoodOne Perkasa. Kepemilikan rekening bank


commit to user

48

ini diasumsikan bahwa setiap pemilik rekening bank telah

dianggap cakap dan dewasa karena setiap pembukaan sebuah

rekening pada suatu bank dibutuhkan identitas diri dari

seseorang yang akan menjadi pemilik rekening tersebut.

Biasanya pembukaan sebuah rekening bank membutuhkan

tanda identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)

ataupun Surat Izin Mengemudi (SIM), yang mana keduanya

menjadi indikator seseorang sudah dianggap dewasa dan cakap.

Gambar 9. Para Pihak

Indikator dari kecakapan dalam transaksi perdagangan

melalui internet yang dilakukan oleh CV WoodOne Perkasa ini

adalah adanya tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik

ini memuat identitas yang menunjukkan status subyek hukum

para pihak. Tanda tangan elektronik yang diberikan oleh pihak


commit to user

49

CV WoodOne Perkasa dilakukan oleh Joko Tri Setiyarto selaku

manager dan marketing CV WoodOne Perkasa sedangkan

tanda tangan elektronik dari pihak buyer dilakukan oleh buyer

itu sendiri. Tanda tangan elektronik kedua belah pihak ini dapat

dilihat oleh masing-masing pihak dengan menggunakan

software Adobe Professional 9.0. Menurut pengaturan Pasal 1

ayat (12) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik adalah tanda

tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,

terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya

yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum

dan akibat hukum yang sah sebagaimana pengaturannya dalam

Pasal 11 ayat (1) yang mengatur pemenuhan persyaratan tanda

tangan elektronik. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi

antara lain:

(1) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya

kepada Penanda Tangan;

(2) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses

penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa

Penanda Tangan;

(3) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang

terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

(4) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang

terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah

waktu penandatanganan dapat diketahui;

(5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi

siapa Penandatangannya; dan

(6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda

Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi

Elektronik yang terkait.


commit to user

50

3) Adanya suatu hal tertentu.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa yang menjadi

objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi

adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang

menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri atas:

(1) memberikan sesuatu,

(2) berbuat sesuatu, dan

(3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata) (Salim

H.S, 2007:10).

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian,

merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu

perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus

tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya,

apa yang diperjanjikan ini harus cukup jelas, ditentukan

jenisnya meskipun jumlahnya tidak boleh disebutkan asal dapat

dihitung atau ditetapkan. Undang-undang juga tidak

mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan

debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak

perlu disebutkan yang penting kemudian dapat dihitung atau

ditetapkan (Yahya Ahmad Zein, 2009:60).

Apabila melihat pada Pasal 1458 KUH Perdata, yang

mengatakan:

“Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Maka dengan lahirnya kata sepakat itulah menyebabkan

lahirnya sebuah perjanjian dan pada saat itu pula menyebabkan

timbulnya hak dan kewajiban.


commit to user

51

Pasal 1333 juga menyebutkan bahwa

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Sehingga obyek yang diperjanjikan harus mempunyai barang

beserta jumlah maupun jenisnya sebagai pokok dari perjanjian

yang telah dibuat. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah

obyek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu

atau paling sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi

tersebut maka suatu kontrak e-commerce haruslah

menyebutkan mengenai obyek dari kontrak tersebut.

Setelah melakukan penelitian di CV WoodOne Perkasa,

dapat diketahui bahwa di dalam website resmi yang dimilikinya

terdapat penawaran berbagai macam produk furniture, dimana

produk yang ditawarkan antara lain furniture ruang tidur,

furniture ruang makan serta furniture ruang keluarga. Selain

menampilkan produk tersebut dalam bentuk gambar,

ditampilkan juga deskripsi mengenai informasi, dan spesifikasi

dari produk tersebut.

Suatu hal tertentu dalam hal ini yaitu adanya suatu

benda yang dijadikan obyek dalam suatu perjanjian. Jika

dihubungkan dengan apa yang ada dalam e-commerce yang

menyediakan berbagai macam produk yang ditawarkan serta

buyer bebas memilih terhadap salah satu atau beberapa jenis

produk yang dinginkannya, maka apa yang dipilih buyer

tersebut menjadi obyek dalam perjanjian.


commit to user

52

Gambar 10. Obyek perjanjian

4) Adanya suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengetian

orzaak (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata

hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah

terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927

mengartikan orzaak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para

pihak (Salim H.S, 2007:11). Penjelasan dari suatu perbuatan

yang dilarang oleh undang-undang adalah apabila di dalam

undang-undang tidak memperbolehkan adanya suatu perbuatan

dan larangan tersebut dilanggar maka perbuatan itu akan

mendapatkan sanksi yang tegas.

Kata ”causa” berasal dari bahasa latin artinya ”sebab”,

sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat

perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian, tetapi

yang dimaksud dengan causa yang halal dalam Pasal 1320

KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan


commit to user

53

atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan

sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang

menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak

(Yahya Ahmad Zein, 2009:61).

Suatu sebab yang halal berarti perjanjian yang dibuat

para pihak harus dilakukan berdasarkan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, sebab

dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.

Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang

dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah

yang dinyatakan tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak

dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum

(perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.

Kontrak elektronik yang dibuat oleh CV WoodOne

Perkasa dengan buyer hanya sebatas pada perjanjian jual beli

produk furniture, dimana perjanjian ini tidaklah bertentangan

dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Adapun mengenai isi perjanjian itu sendiri adalah pihak CV

WoodOne Perkasa sebagai merchant menyediakan berbagai

macam kebutuhan produk furniture bagi buyer serta berhak

mendapatkan pembayaran atas produk furniture yang dibeli

oleh buyer sedangkan pihak buyer berhak mendapatkan produk

furniture yang dibelinya dari CV WoodOne Perkasa selaku

merchant.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif,

karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif,


commit to user

54

karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama

dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat

dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada

pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya.

Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka

perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan

keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi

hukum. Artinya, dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada

(Salim H.S, 2007:11).

Dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut,

maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat bagi para

pihak yang membuatnya. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH

Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yakni memenuhi

syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata tersebut berlaku sebagai

undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak

dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak serta

harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kontrak yang berlaku dianggap sebagai undang-undang

bagi para pihak, artinya para pihak harus menaati kontrak

tersebut sama dengan menaati undang-undang. Apabila salah

satu pihak ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat,

maka ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang

yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa barangsiapa melanggar

perjanjian ia akan mendapat hukuman seperti yang telah

diterapkan dalam undang-undang. Kontrak mempunyai

kekuatan mengikat dan memaksa, dalam perkara perdata

hukuman bagi pelanggar kontrak ditetapkan oleh hakim

berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya,

menurut undang-undang pihak yang melanggar perjanjian itu


commit to user

55

diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUH

Perdata), kontraknya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUH

Perdata), dan menanggung beban resiko (Pasal 1237 ayat 2

KUH Perdata).

c. Pemenuhan terhadap Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata

Kontrak elektronik pada dasarnya sama saja dengan kontrak

konvensional, hanya saja berbeda bentuknya. Kontrak elektronik dalam

Hukum Indonesia terletak dalam bidang hukum perdata, maka dari itu

kontrak elektronik mempunyai asas-asas yang sama dengan hukum

perjanjian pada umumnya. Menurut Mariam Darus Badrulzaman

(1994:42), asas-asas dalam hukum kontrak antara lain:

1) Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338

KUH Perdata di dalamnya ditemukan istilah “semua”. Kata-kata

“semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk

menyatakan keinginannya (will), yang rasanya baik untuk menciptakan

perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan

mengadakan perjanjian.

Konsensual artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata

sepakat antara para pihak. Perjanjian tersebut dinyatakan sah dan

mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para

pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320

KUH Perdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat

sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat

melakukan suatu perjanjian.

Kontrak dalam e-commerce antara merchant dengan buyer

terjadi dalam bentuk suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak

tertulis tersebut tidak seperti kontrak konvensional yang menggunakan

kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital


commit to user

56

atau kontrak paperless, dimana kehendak untuk mengikatkan diri para

pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak. Kontrak dalam

e-commerce terjadi ketika merchant menyodorkan form yang berisi

terms dan condition kontrak dan buyer melakukan persetujuan

terhadap isi kontrak tersebut sebagai tanda persetujuan, sehingga hal

ini menunjukan adanya persamaan kehendak antara merchant dengan

buyer.

2) Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus

dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu

sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya

kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh

para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya

kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai

undang-undang.

Untuk memberikan kepercayaan kepada buyer di dalam

melakukan transaksi, pihak merchant menegaskan bahwa ia

memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tertuang

dalam bagian profil website, sehingga dengan demikian dapat

memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada buyer terhadap produk

yang telah dibelinya.

3) Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga

terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan

dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak. Asas

kekuatan mengikat (asas pacta sunt servanda) dapat ditemukan di

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu:

“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.


commit to user

57

Kontrak e-commerce yang terjadi antara merchant dengan

buyer mengenai hal yang disepakati memberikan pengertian bahwa

kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum antar para

pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan

prestasinya. Dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh

merchant dengan buyer maka kontrak tersebut mengikat bagi kedua

belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

4) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan

melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan

kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk

menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur

memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad

baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat

diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik,

sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Dalam transaksi e-commerce yang terjadi, pihak merchant

mengharuskan pihak buyer untuk memenuhi persyaratan yang diminta

oleh pihak merchant. Apabila hal ini dapat dipenuhi, maka pihak

merchant akan melayani semua keinginan yang diminta oleh pihak

buyer sepanjang sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

5) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung

kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat

perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Mengenai masalah kepastian hukum, pihak merchant telah

memberikan kepastian bahwa apabila terjadi sengketa dengan buyer

maka penyelesaian yang digunakan adalah dengan menempuh jalur


commit to user

58

musyawarah karena pada awal terjadinya kesepakatan hanya dengan

mengandalkan kepercayaan (trust) masing-masing pihak.

2. Problematika yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik

pada Transaksi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) dalam

Perspektif KUH Perdata Khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo

Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik

yang meliputi proses penawaran, penerimaan, lahirnya kontrak elektronik,

pembayaran maupun pengiriman tidak ada masalah maupun kendala yang

dihadapi serta belum pernah terjadi adanya sengketa dengan pihak buyer.

Adapun problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik

yang ada pada CV tersebut hanyalah berupa masalah teknis antara lain (hasil

wawancara dengan Joko Tri Setiyarto, manager dan marketing CV Woodone

Perkasa tanggal 8 November 2010):

a. Keterlambatan kiriman produk setengah jadi dari supplier.

b. Keterlambatan kiriman bahan finishing dari supplier.

c. Keterlambatan kiriman hardware pendukung produk dari supplier.

CV WoodOne Perkasa tidak hanya memproduksi produk furniture

sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan perusahaan lain, dimana

perusahaan lain tersebut bertindak sebagai supplier yang menyediakan

kebutuhan bagi CV WoodOne Perkasa di dalam menghasilkan produk-

produk furniture. Supplier tersebut menyediakan kebutuhan antara lain

produk setengah jadi, bahan finishing, serta hardware pendukung produk.

Di dalam hubungannya dengan supplier yang menyediakan kebutuhan

bagi CV WoodOne Perkasa terdapat sebuah problematika, dimana terjadi

keterlambatan kiriman kebutuhan dari supplier. Hal ini dapat dikatakan

sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh supplier, dimana supplier

terlambat memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Solusi

untuk mengatasi hal adalah pihak CV WoodOne memberikan penalty

kepada supplier yaitu menunda pembayaran atas kiriman yang diberikan

oleh supplier.


commit to user

59

Keterlambatan pengiriman barang dari supplier kepada CV

WoodOne Perkasa ini tentunya menimbulkan wanprestasi bagi CV

WoodOne Perkasa kepada buyer. Untuk mengatasi problematika berupa

wanprestasi keterlambatan pengiriman barang kepada buyer, maka pihak

CV WoodOne Perkasa melakukan ganti kerugian berupa pembayaran

denda sebesar 2,5% per minggu dari total invoice yang dipesan oleh buyer.

d. Kerusakan alat produksi.

Berkaitan dengan masalah kerusakan alat produksi ini tentunya

menghambat proses produksi produk-produk. Akibat yang ditimbulkan

dari adanya masalah teknis ini adalah terlambatnya jangka waktu

penyelesaian akhir produk-produk yang semestinya dapat dihasilkan.

Solusi dari masalah teknis ini berupa perbaikan/servis atas alat-alat

produksi yang mengalami kerusakan.

e. Keterlambatan pembayaran dari buyer.

Cara yang paling umum digunakan ketika seseorang di dalam

melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya dalam

transaksi e-commerce adalah membayar langsung dengan alat pembayaran

yang sah (uang) secara tunai (cash), dengan menggunakan kartu kredit

(credit card), kartu debit (debet card), cek pribadi (personal check), atau

transfer antar rekening.

Metode pembayaran yang ditetapkan CV WoodOne Perkasa atas

transaksi perdagangan yang dilakukan buyer adalah menggunakan

Telegraphic / Swift Wire Transfer (T/T). Telegraphic / Swift Wire Transfer

(T/T) adalah sebuah metode untuk mentransfer uang dari satu orang atau

lembaga (badan) yang lain. Proses dari Telegraphic / Swift Wire Transfer

(T/T) adalah

1) Seorang yang ingin melakukan transfer mendatangi sebuah bank dan

bank memberikan perintah untuk mentransfer sejumlah uang tertentu.


commit to user

60

2) Bank mengirimkan pesan, melalui sistem yang aman ke bank

penerima, meminta bahwa pembayaran sesuai dengan instruksi yang

diberikan.

3) Pesan ini juga berisi petunjuk penyelesaian.

Metode ini dipandang lebih aman dibandingkan dengan metode

pembayaran Letter of Credit (L/C) dikarenakan dalam metode pembayaran

Letter of Credit (L/C) ini rawan dengan berbagai macam pemalsuan.

Pemalsuan yang biasa terjadi di dalam L/C ini berupa pemalsuan identitas

pemilik L/C.

Sisa pembayaran harus dilakukan setelah kontainer dimuat.

Dokumen asli yang berisi purchase order maupun dokumen ekspor impor

akan dikirimkan ke buyer setelah CV WoodOne Perkasa menerima semua

pembayaran. Namun yang menjadi permasalahan disini hanyalah pihak

buyer terlambat dalam melakukan pembayaran setelah barang dikirimkan.

Untuk mengatasi hal ini, CV WoodOne Perkasa menahan untuk

mengirimkan semua dokumen yang diperlukan oleh buyer sampai buyer

melunasi semua pembayaran.

f. Komplain buyer mengenai Quality Product dari CV WoodOne Perkasa.

Quality Control, dimana pihak buyer tidak merasa puas atas

produk yang telah dibelinya dari CV WoodOne Perkasa. Quality Control

ini meliputi warna produk, kerajinan produk, kebersihan produk maupun

packing produk. Warna produk yang dimaksud di sini adalah warna

produk yang diterima buyer tidak sesuai dengan sampel yang dilihat oleh

buyer. Kerajinan produk yang dimaksud di sini adalah ada sedikit cacat

yang terdapat pada produk yang diterima buyer. Kebersihan produk yang

dimaksud di sini adalah adanya debu-debu yang menempel pada produk.

Packing produk yang dimaksud di sini adalah packing produk tersebut

mengalami kerusakan selama perjalanan dari CV WoodOne Perkasa

menuju tujuan buyer. Adapun solusi yang ditawarkan oleh CV WoodOne

Perkasa berupa:


commit to user

61

1) buyer melakukan servis perbaikan sendiri kemudian CV WoodOne

Perkasa mengganti seluruh biaya servis perbaikan itu.

2) CV WoodOne Perkasa mengirimkan tenaga servis perbaikan kepada

buyer untuk memperbaiki Quality Control yang menjadi komplain

buyer.

g. Faktor cuaca

Berkaitan dengan masalah berupa faktor cuaca ini menyebabkan

terhambatnya proses finishing produk. Produk-produk furniture sangat

membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk proses pengeringan

sehingga hasil dan kualitas yang dihasilkan menjadi bagus. Untuk

mengatasi solusi atas masalah non teknis ini dibuatlah sebuah ruangan

khusus berupa ruangan pemanas yang berfungsi menggantikan sinar

matahari untuk proses finishing produk.

Kontrak elektronik yang terdapat pada CV WoodOne Perkasa tidak

mencantumkan adanya klausula-klausula yang memuat mekanisme

penyelesaian sengketa serta pilihan hukum yang dipilih jika terjadi sengketa

dengan buyer. Ini tentunya bisa menimbulkan masalah hukum antara

merchant dengan buyer. Untuk menghindari hal tersebut, hendaknya pihak CV

WoodOne Perkasa mencantumkan adanya klausula-klausula yang memuat

mekanisme penyelesaian sengketa serta pilihan hukum yang dipilih (choice of

law). Adapun mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi (choice of forum)

yang bisa dipilih antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Sedangkan pilihan hukum (choice of law) yang bisa dipilih yaitu dengan

menggunakan teori the most characteristic connection yang menerangkan

hukum pihak yang paling banyak melakukan prestasi.


commit to user

62

62

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keabsahan

kontrak elektronik pada transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce)

dalam perspektif KUH Perdata, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kontrak elektronik dalam transaksi perdagangan melalui internet (e-

commerce) yang terdapat pada CV WoodOne Perkasa Sukoharjo diketahui

telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang termuat

dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta memenuhi asas-asas perjanjian.

2. Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik berupa

masalah teknis yaitu keterlambatan kiriman produk setengah jadi dari

supplier, keterlambatan kiriman bahan finishing dari supplier,

keterlambatan kiriman hardware pendukung produk dari supplier,

kerusakan alat produksi, keterlambatan pembayaran dari buyer, komplain

buyer mengenai Quality Product dari CV WoodOne Perkasa, serta faktor

cuaca. Sedangkan solusi untuk mengatasi problematika tersebut yaitu

apabila supplier melakukan wanprestasi berupa terlambat memenuhi

kewajiban yang telah disepakati bersama maka pihak CV WoodOne

memberikan penalty kepada supplier yaitu menunda pembayaran atas

kiriman yang diberikan oleh supplier; apabila terdapat kerusakan pada alat

produksi, solusi yang diberikan adalah melakukan perbaikan/servis pada

alat produksi tersebut; apabila buyer terlambat melakukan pembayaran,

maka CV WoodOne Perkasa menahan untuk mengirimkan semua

dokumen yang diperlukan oleh buyer sampai buyer melunasi semua

pembayaran; apabila buyer tidak merasa puas atas kualitas produk yang

dibelinya dari CV WoodOne Perkasa, maka CV WoodOne Perkasa

menawarkan solusi yaitu: (a) buyer melakukan servis perbaikan sendiri

kemudian CV WoodOne Perkasa mengganti seluruh biaya servis


commit to user

63

perbaikan itu, (b) CV WoodOne Perkasa mengirimkan tenaga servis

perbaikan kepada buyer untuk memperbaiki Quality Control yang menjadi

komplain buyer; penanganan terhadap problematika yang dihadapi berupa

faktor cuaca yang menghambat proses produksi adalah pembuatan ruang

pemanas yang berfungsi menggantikan sinar matahari di dalam proses

finishing sebuah produk. Sedangkan problematika yang dihadapi berkaitan

dengan masalah hukum belum pernah terjadi.

B. Saran

1. Pelaksanaan kontrak elektronik di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo

idealnya mencantumkan klausula-klausula yang berisi penyelesaian

sengketa sehingga apabila terjadi masalah dengan pihak buyer maka sudah

ada acuan dalam menyelesaikan masalah yang timbul sehingga tidak

hanya mengandalkan saling percaya (trust) para pihak semata.

2. CV WoodOne Perkasa Sukoharjo sebaiknya melakukan pendaftaran

desain industri yang dimilikinya sehingga hasil-hasil produksi yang

dihasilkannya dapat dilindungi oleh Undang-Undang dari penjiplakan oleh

pihak lain.

Documents

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET … · Kontrak elektronik yang ditawarkan CV WoodOne ... mengambil pilihan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Kata Kunci: Kontrak