Pengertian Kontrak Kerja Dan Perbedaan Karyawan Kontrak Kerja

  • Published on
    20-Feb-2016

  • View
    78

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pengertian, deskripsi, perbedaan, perbandingan karyawan kontrak kerja

Transcript

<p>Pengertian Kontrak Kerja dan Perbedaan Karyawan Kontrak Kerja</p> <p>Kontrak Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Drs. Yon Rizal, M.Si.Pengertian Kontrak KerjaKontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban.Dalam KONTRAK KERJA biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang- undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Di dalamnya juga memuat mengenai prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan perusahaan.</p> <p>Persyaratan Kontrak Kerja Berdasarkan KHu Perdata Pasal 1601aAdanya pekerja dan pemberi kerjaAntara pekerja dan pemberi kerja memiliki kedudukan yang tidak sama. Ada pihak yang kedudukannya diatas (pemberi kerja) dan ada pihak yang kedudukannya dibawah (pekerja).</p> <p>Pelaksanaan KerjaPekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang ditetapkan di perjanjian kerja.</p> <p>Waktu TertentuPelaksanaan kerja dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja.</p> <p>Adanya Upah yang diterimaUpah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah).</p> <p>Syarat Sahnya Kontrak Kerja Berdasarkan KHU Perdata Pasal 1320KesepakatanYang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. </p> <p>Kewenangan Pihak-pihak yang membuat kontrak kerja haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum mempunyai kewenangan untuk membuat kontrak.Objek yang diatur harus jelasHal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.</p> <p>Kontrak kerja harus sesuai dengan Undang - Undang.Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Dan tidak boleh bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.</p> <p>KARYAWAN KONTRAK (OUTSOURCING)Karyawan kontrak dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu saja, waktunya terbatas maksimal hanya 3 tahun.Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan kontrak dituangkan dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu TertentuPerusahaan tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaanStatus karyawan kontrak hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentuApabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar gaji karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja</p> <p>Jika setelah kontrak kemudian perusahaan menetapkan ybs menjadi karyawan tetap, maka masa kontrak tidak dihitung sebagai masa kerja.</p> <p>KARYAWAN TETAP (PERMANENT)Tak ada batasan jangka waktu lamanya bekerjaHubungan kerja antara perusahaan dan karyawan kontrak dituangkan dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak TertentuPerusahaan dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan.Masa kerja dihitung sejak masa percobaan.Jika terjadi pemutusan hubungan kerja bukan karena pelanggaran berat atau karyawan mengundurkan diri maka karyawan tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (bagi karyawan yang bekerja minimal 3 tahun) dan uang penggantian hak sesuai UU yang berlaku.</p> <p>Contoh Kontrak Kerja Perusahaan dengankaryawanKONTRAK KERJANomer: 123 / 17 / 041996 / 26 / 04 / 2014Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama: Muhammad Richo Agus AnwarJabatan : Manajer Sumber Daya Manusia dan UmumAlamat : Jl Brigjen Sudiarto Km 11 SEMARANG 50194Dalam hal ini bertindak atas nama direksi ( PT. Sai Apparel Industries ) yang berkedudukan di (Jalan Brigjen Sudiarto Km 11 SEMARANG 50194) dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.Nama: Ageng Anindita Pandan Wangi Giri PutriTempat dan tanggal lahir : Grobogan, 26 Oktober 1984Pendidikan terakhir : Strata IIJenis kelamin : WanitaAgama : IslamAlamat : Jalan Jendral Ahmad Yani No.23, SemarangNo. KTP / SIM : 3308185106950003Telepon : 024 67021717</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p> <p>Contoh Pasal Kontrak KerjaPASAL 1MASA KERJAAyat 1PIHAK PERTAMA menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan kontrak 2 ( Dua Tahun ) di perusahaan PT. Sai Apparel Industries yang berkedudukan di Jalan Brigjen Sudiarto Km 11 SEMARANG 50194 dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya.</p> <p>Ayat 2Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu Dua Tahun, terhitung sejak tanggal 23April dan tahun2014 dan berakhir pada tanggal 23, April, dan tahun2016.</p> <p>Ayat 3Selama jangka waktu tersebut masing-masing pihak dapat memutuskanhubungan kerja dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 4 ( empat ) hari kerja.</p> <p>PASAL 2TATA TERTIB PERUSAHAANAyat 1PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.</p> <p>Ayat 2Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA dijatuhi:1. Skorsing, atau2. Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau3. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.</p> <p>PASAL 3JAM KERJAAyat 1Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, jam kerja efektif perusahaan ditetapkan 8 ( Delapan ) jam setiap minggu dengan jumlah hari kerja 5 ( Enam ) hari setiap minggu.</p> <p>Ayat 2Jam masuk adalah jam 07.00 ( Tujuh ) dan jam pulang adalah jam 16.00 ( Enam Belas ).</p> <p>Ayat 3Waktu istirahat pada hari Senin hingga hari Kamis ditetapkan selama 1 ( satu )jam, yaitu pada pukul 12.00 hingga pukul 13.00Waktu istirahat pada hari Jumat ditetapkan selama 2 jam, yaitu pada pukul 11.00 hingga pukul 13.00PASAL 4PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWABAyat 1PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai ( Manajer Sumber Daya Manusia dan Umum) pada PT. Sai Apparel Industries.</p> <p>Ayat 2Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:1. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan pemberdayaanpegawai (man power planning), sesuai kebutuhan Perusahaan.2. Mengkoordinasikan perumusan sistem pengadaan, penempatan danpengembangan pegawai.3. Mengkoordinasikan perumusan sistem dan kebijakan imbal jasapegawai dengan mempertimbangkan internal / external equity.4. Bersama Manajemen merumuskan pola pengembangan organisasiPerusahaan.5. Menyelenggarakan Sistem Informasi SDM dalam suatu data baseKepegawaian.</p> <p>Ayat 3PIHAK PERTAMA berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK PERTAMA dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan perusahaan PT. Sai Apparel Industries.</p> <p>PASAL 5PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJAAyat 1Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediaannya.</p> <p>Ayat 2Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akanmengangkat PIHAK KEDUA sebagai karyawan tetap pada perusahaan PT. Sai Apparel Industries.</p> <p>Ayat 3Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK KEDUA tidak diajukan untuk pengangkatan sebagai karyawan tetap oleh PIHAK PERTAMA, maka perjanjian kerja kontrak akan berakhir bersamaandengan berakhirnya waktu perjanjian tersebut.</p> <p>PASAL 6GAJI POKOK DAN TUNJANGAN-TUNJANGANAyat 1PIHAK PERTAMA harus memberikan gaji pokok kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 2.800.000.00,-( Dua juta delapan ratus ribu rupiah )setiap bulan yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA pada tanggalterakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturanperpajakan di Indonesia.</p> <p>Ayat 2Selain gaji pokok, PIHAK KEDUA juga berhak mendapatkan tunjangan tunjangan sebagai berikut:1. Tunjangan Transportasi sebesar Rp 320.000.00,- ( Tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) bulan2. Tunjangan Uang Makan sebesar Rp 300.000.00,- ( Tiga ratus ribu rupiah) / bulan3. Tunjangan Jamsostek sebesar Rp 2.000.000.00,- ( Dua juta rupiah ) / 2 tahun</p> <p>Ayat 3Pembayaran tunjangan-tunjangan tersebut akan disatukan dengan pembayaran gaji pokok yang akan diterima PIHAK KEDUA pada tanggal terakhir setiap bulan.</p> <p>PASAL 7LEMBURAyat 1PIHAK KEDUA diharuskan masuk kerja lembur jika tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (urgent).</p> <p>Ayat 2Sebagai imbalan kerja lembur sesuai ayat 1, PIHAK PERTAMA akan membayar PIHAK KEDUA sebesar Rp setiap jam lembur.</p> <p>Ayat 3Pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima PIHAK PERTAMA pada tanggal terakhir setiap bulan. PASAL 8CUTIAyat 1Hak cuti timbul setelah PIHAK KEDUA mempunyai masa kerja selama 1 ( satu ) tahun.</p> <p>Ayat 2Jika telah mempunyai masa kerja seperti ayat 1 tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan cuti selama 20 ( dua puluh hari ) hari setiap tahun, yang terdiri dari:1. Cuti pribadi selama 13 ( Tiga belas ) hari kerja.2. Cuti bersama selama 7 ( Tujuh ) hari kerja.</p> <p>Ayat 3Sebelum melaksanakan cuti, PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis, selambat-lambatnya 3 ( Tiga ) hari dengan mendapat pengesahan berupa tanda tangan dan ijin dari atasan langsung yang bersangkutan.</p> <p>PASAL 9PENGOBATANPIHAK PERTAMA wajib menanggung biaya pengobatan serta perawatan jika PIHAK KEDUA sakit atau memerlukan perawatan kesehatannya sesuai dengan syarat, peraturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.</p> <p>PASAL 10KERJA RANGKAPAyat 1Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apa pun juga.</p> <p>Ayat 2Pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA akan dapat bagi PIHAK PERTAMA untuk menjatuhkan sangsi sesuai Pasal 2 ayat 2 perjanjian initerhadapnya.</p> <p>PASAL 11PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)Ayat 1Dengan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena pengingkaran perjanjian ini.</p> <p>Ayat 2Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka PIHAK KEDUA diharuskan mengembalikan barang-barang yang selama itu dipercayakanpadanya.</p> <p>Ayat 3PIHAK KEDUA juga diharuskan menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi keuangan, seperti hutang atau pinjaman yang dilakukan PIHAK KEDUA.PASAL 12PENGUNDURAN DIRIAyat 1Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri secara baik-baik, maka PIHAK KEDUA berhak menerima uang gaji, tunjangan, dan lembur sesuaidengan jumlah hari kerja yang telah dijalaninya.</p> <p>Ayat 2Pengunduran diri secara baik-baik diperlihatkan dengan cara-cara sebagai berikut:1. PIHAK KEDUA telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sesuai Pasal 1ayat 3 perjanjian ini.2. PIHAK KEDUA tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya hingga batas waktu pengunduran dirinya berlaku.3. PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya dan juga telah menyelesaikan admnistrasi keuangan yang harus diselesaikannya seperti yang tertulis dalam Pasal 11 ayat 2 dan 3 perjanjian ini.</p> <p>Ayat 3PIHAK PERTAMA dengan kebijakannya dapat meminta PIHAK KEDUA untuk meninggalkan perusahaan lebih awal dengan pembayaran penuhselama 30 ( Tiga puluh hari tersebut ) hari tersebut.PASAL 13BERAKHIRNYA PERJANJIANSelain seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat 3 perjanjian ini, perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA meninggal dunia.</p> <p>PASAL 14KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR)Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.PASAL 15PENYELESAIAN PERSELISIHANAyat 1Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>Ayat 2Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Semarang.</p> <p>PASAL 16PENUTUPDemikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Apa pun penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya disebut dengan PHK. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak.</p> <p>Penyebab Hubungan Kerja BerakhirMenurut pasal 61 Undang Undang No. 13 tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila : Pekerja meninggal dunia Jangka waktu kontak kerja telah berakhirAdanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkanberakhirnya hubungan kerja.PHK sepihak oleh Perusahaan/ MajikanPerusahaan dapat melakukan PHK apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB). Akan tetapi sebelum mem-PHK, perusahaan wajib memberikan surat peringatan secara 3 kali berturut-turut. Perusahaan juga dapat menentukan sanksi yang layak tergantung jenis pelanggaran, dan untuk pelanggaran tertentu, perusahaan bisa mengeluarkan SP 3 secara langsung atau langsung memecat. Semua hal ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan masing-masing. Karena setiap perusahaan mempunyai peraturan yang berbeda-beda.Atas dasar apa, perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)?Pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiriPengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya hubungan ke...</p>

Recommended

View more >