Embed Size (px)
Citation preview
Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dan
Sanksi Administrasi
Wahyu Yun SantosoFakultas Hukum UGM
Hp. 0815 7865 7800Email:
Sengketa Lingkungan• Sengketa lingkungan hidup adalah
perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup (Pasal 1 angka 25 UUPPLH)
• Dispute. A conflict or controversy; a confllct of claims or rights; an assertion of a rlght, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other (Black Law Dictionary)
Pasal 85 UUPPLH(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau
perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya
pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif
terhadap lingkungan hidup.(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
Pengawasan Thdp Kinerja PPLHPengawasan Thdp Kinerja PPLH
Sumber: Pasal 70 & 71 UUPPLH
Pengawasan Pengawasan SosialSosialOleh Oleh
MasyarakatMasyarakat
PengawasanPengawasanStrukturalStruktural
Oleh Oleh Pejabat Pejabat
BerwenangBerwenang
Hak Masyarakat?Hak Masyarakat?
PermenLH No. 04 Thn. 2013
Setiap orang berhak melakukan Pengaduan akibat Setiap orang berhak melakukan Pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala instansi pemerintah daerah Bupati/Walikota, Kepala instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
Pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan Pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan PSLPSL apabila apabila hasil penanganan pengaduanhasil penanganan pengaduan menunjukkan bhw usaha/keg menunjukkan bhw usaha/keg: : a. berpotensi atau telah menimbulkan pencemaran a. berpotensi atau telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. berpotensi atau telah menimbulkan kerugian b. berpotensi atau telah menimbulkan kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup; dan masyarakat dan/atau lingkungan hidup; dan c. telah terjadi Sengketa Lingkungan Hidupc. telah terjadi Sengketa Lingkungan Hidup
Peran Pemerintah?Peran Pemerintah?
PermenLH No. 04 Thn. 2013
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala BLH berperan:Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala BLH berperan:a.a.FasilitatorFasilitatorb.b.MediatorMediator
FFASILITATOR:ASILITATOR:Bertindak pasif dan hanya memfasilitasi dlm bentuk:Bertindak pasif dan hanya memfasilitasi dlm bentuk:a.a.Penyediaan data & informasi ttg hasil verifikasiPenyediaan data & informasi ttg hasil verifikasib.b.Sarana/prasarana PSLSarana/prasarana PSLc.c.Penyediaan daftar arbitrator/mediatorPenyediaan daftar arbitrator/mediator
MEDIATOR:MEDIATOR:Memfasilitasi PSL dan bertindak aktif.Memfasilitasi PSL dan bertindak aktif.
Para Pihak?Para Pihak?
PermenLH No. 04 Thn. 2013
Setiap orang yang mengalami kerugian akibat dugaan Setiap orang yang mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan LHpencemaran dan/atau perusakan LH
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala BLH Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala BLH (dlm hal terjadi kerugian negara)(dlm hal terjadi kerugian negara)
Tahapan PSL?Tahapan PSL?
PermenLH No. 04 Thn. 2013
PengaduanPengaduan Verifikasi PSLVerifikasi PSL
Penetapan pilihan PSLPenetapan pilihan PSL
a.a. Kriteria AduanKriteria Aduanb.b. KewenanganKewenangan
KlarifikasiKlarifikasi
Pelaksanaan PSLPelaksanaan PSL
7 hk7 hk
a.a. Truth Truth b.b. Bentuk& besar kerugianBentuk& besar kerugianc.c. Tindakan tttTindakan ttt
Hasil berupa Laporan VerifikasiHasil berupa Laporan Verifikasiyg dpt diterima/ditolakyg dpt diterima/ditolakoleh para pihak.oleh para pihak.
Oleh Menteri/Gub/Oleh Menteri/Gub/Bupati Bupati
Non Litigasi; atauNon Litigasi; atauLitigasiLitigasi
SengketaLingkungan
Non Litigasi(psl 85-86)
Litigasi (psl 87 -93)
Scr sukarelaTetapi “wajib”
(psl 84 ay. 2&3)
Mediasi/Arbitrasi
LPJ yg bebas & tdk memihak
Hak Gugat Masyarakat
Hak Gugat Pemerintah
Hak Gugat Organisasi LH
Non Litigasi(psl 85-86)
Mediasi/Arbitrasi LPJ yg bebas & tdk memihak
Mediator: cakap hkm, usia min. 30 th, penglmn 5 th.
Arbiter: cakap hkm, usia min. 35 th, pnglmn 15 th.
LPJ dibentuk o/ pemerintah di instansi LH
LPJ dibentuk o/ masy akta notaris, jelas AD/ARTnya.
PP No. 54/2000 & PermenLH 09/2010
Pasal 86 UUPPLH(1)Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa
penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2)Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup
Ketentuan ini berbeda dlm UUPLH 23/1997 pemerintah membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup.~ Shifting the responsibility
Beberapa Contoh:
• Mediasi PT. Freeport Indonesia dgn MHA Amungme & Komoro
• Mediasi PT Molindo Raya Industrial dgn Masyarakat Dusun Paras Kec.Lawang Malang
• Mediasi KLH dgn PT. Kalista Alam kebakaran gambut Kawasan Rawa Tripa
• Mediasi PT. KAI dgn Masy. Sekitar Stasiun Tugu Yogya
Sanksi Administrasi
PENGAWASAN STRUKTURALPENGAWASAN STRUKTURAL(pasal 71 – pasal 75)(pasal 71 – pasal 75)
Wewenang
Melakukan Pengawasan thd kegiatan &/atau usaha :
- Peraturan PUU dibidang PPLH- Izin Lingkungan
Menetapkan PPLH yang merupakan pejabat fungsional
•MenteriMenteri•GubernurGubernur•Bupati/WalikotaBupati/Walikota((sesuai kewenangannyasesuai kewenangannya))
dapat mendelegasikan kewenangannya pada pejabat/instansi teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
PENGAWASAN LAPIS KEDUA(2nd line inspection) psl 73
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH
PENGUATAN PENGAWASAN :
Kewenangan PPLH untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lapangan(pasal 74 ayat (1) huruf j)
PEPEJAJA
BATBAT
PEPENGANGAWASWAS
kewenangan
Meminta Keterangan Membuat Catatan Membuat Salinan Dokumen Memasuki tempat tertentu Memotret Membuat rekaman audio visual Mengambil sampel Memeriksa peralatan Memeriksa instalasi/Alat
Transportasi Pemantauan Menghentikan pelanggaran
tertentu
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BASIS UUPPLH
Pencegahan dan penanggulangan
Efek Jera dan Efek Derita
Ganti Rugi danPemulihan Lingkungan
ADMINISTRASI(Pasal 76 sd 83)
PIDANA(pasal 93 sd 120)
PERDATA(pasal 83 sd 93)
FUNGSIFUNGSI FUNGSI
Sanksi Administrasi?Sanksi Administrasi?
PermenLH No. 02 Thn. 2013
Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.izin lingkungan.
Dilaksanakan secara BERTAHAP, BEBAS dan KUMULATIFDilaksanakan secara BERTAHAP, BEBAS dan KUMULATIF
• Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;
• Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Kewajiban Pemegang Izin Kewajiban Pemegang Izin LingkunganLingkungan
Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin LingkunganDalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada
Sanksi Administratif
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:•teguran tertulis;•paksaan pemerintah;•pembekuan izin lingkungan; atau•pencabutan izin lingkungan
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
1
2
Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
1. Ditujukan Kepada Perbuatan Pelanggaran
2. Agar Perbuatan Pelanggaran Dihentikan
3. Bersifat “REPARATOIR” atau Pemulihan
Keadaan Semula
4. Dijatuhkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara(T.U.N)
Mengakhiri Perbuatan Yangdilarang
Bagi Warga Masyarakat/ Badan Usaha Yang Terkena Dapat Banding Ke Pengadilan Administrasi (Peradilan TUN)
SANKSI ADMINISTRASIPasal 76 s.d Pasal 83
SANKSI ADMINISTRASISANKSI ADMINISTRASI((pasal 76 sd pasal 83)pasal 76 sd pasal 83)
1. Teguran 2. Paksaan Pemerintah3. Pembekuan izin4. Pencabutan izin
oleh
1. Menteri2. Gubernur3. Bupati/walikotaSesuai kewenangannya
Pembekuan izin , pencabutan izin ,denda keterlambatan,dijatuhkan apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan
Second Line EnforcementMenteri dapat menerapkan sanksi adm, jika Pem.menganggap Pemda scr sengaja tdk menerapkan
sanksi adm thd pelanggaran yang serius
Paksaan Pemerintah(pasal 80)
Dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran menimbulkan:
•Ancaman yg sangat serius bagi manusia & LH
•Dampak yg lebih besar & lebih luas
•Kerugian yg lebih besar bagi LH
1. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PRODUKSI
2. PEMINDAHAN SRANA PRODUKSI
3. PENUTUPAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU EMISI
4. PEMBONGKARAN5. PENYITAAN6. PENGHENTIAN SEMENTARA
SELURUH KEGIATAN7. TINDAKAN LAIN UNTUK
MENGHENTIKAN PELANGGARAN DAN PEMULIHAN.
Sanksi Administrasi Perlu Perhatikan:Sanksi Administrasi Perlu Perhatikan:
PermenLH No. 02 Thn. 2013
a.a. Legalitas Kewenangan;Legalitas Kewenangan;b.b. Prosedur yang Tepat;Prosedur yang Tepat;c.c. Ketepatan Penerapan Sanksi;Ketepatan Penerapan Sanksi;d.d. Kepastian Tiadanya Cacat Yuridis;Kepastian Tiadanya Cacat Yuridis;e.e. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan.Asas Kelestarian dan Keberlanjutan.
Bentuk sanksi dituangkan dalam bentuk KEPUTUSANBentuk sanksi dituangkan dalam bentuk KEPUTUSAN
Tambahan
GUGATAN GUGATAN ADMINISTRATIFADMINISTRATIF
Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan TUN apabila:
Badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kpd usaha/kegiatan wajib AMDAL tp tdk dilengkapi dokumen AMDAL;
Badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kpd usaha/kegiatan wajib UKL-UPL tp tdk dilengkapi dokumen UKL-UPL;
Badan atau pejabat TUN menerbitkan izin usaha/ kegiatan yg tdk dilengkapi dgn izin lingkungan.
Litigasi (psl 87 -93)
Hak Gugat Masyarakat
Hak Gugat Pemerintah
Hak Gugat Organisasi LH
Ganti kerugian & pemulihan LH
Class Action
Citizen Lawsuit
Dasar Hukum1. Perma No 1 Tahun 20022. UU No. 32 Tahun 2009 ttg Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 91 (gugatan perwakilan)
3. UU No. 8 Tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen. Pasal 46 (gugatan kelompok).
4. UU No. 18 Tahun 1999 ttg Jasa Konstruksi, Pasal 38 (gugatan perwakilan).
5. UU No. 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan, Pasal 71 (gugatan perwakilan).
6. UU No. 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah (gugatan perwakilan).
