LANGKAH STRATEGIS PENYIAPAN LITIGASI DALAM MENGHADAPI PERSOALAN

KEOLAHRAGAAN DAN KEPEMUDAAN

Dr. Mualimin Abdi SH, MH. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

JUNI 2015

MASALAH AKTUAL DI BIDANG KEOLAHRAGAAN DAN KEPEMUDAAN

• PEMBEKUAN PSSI DENGAN SK MENPORA

NO. 01307 TAHUN 2015; • GUGATAN PSSI KEPADA PEMERINTAH,

c.q. SK MENPORA VIA PTUN.

Dasar Hukum

• UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional. • UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Peran Pemerintah Dalam Litigasi

1. Pengujian Undang-Undang 2. Pengujian Peraturan di bawah Undang-

Undang 3. Penyusunan Keterangan Pemerintah

Peran Pemerintah Dalam Pengujian Undang-Undang

• Menteri Hukum dan HAM RI selalu diberikan kuasa

(sebagai kuasa tetap) oleh Presiden untuk menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi mendampingi menteri dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok permohonan;

• Kuasa yang diberikan oleh Presiden tersebut disertai

dengan hak subtitusi yaitu hak untuk memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk.

Peran Pemerintah dalam Pengujian Peraturan di bawah Undang-Undang

• Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ”Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang”.

• Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Mahkamah Agung Berwenang ” menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ”

Penyusunan Keterangan Pemerintah

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang menyatakan bahwa:

“Keterangan Presiden adalah keterangan resmi Pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan, yang merupakan hasil dari kegiatan koordinasi dari menteri- menteri dan/atau Lembaga atau Badan Pemerintah yang terkait”.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka

Penyusunan Keterangan Pemerintah

1. Analisis Permohonan 2. Pengumpulan Bahan/Data 3. Koordinasi dengan Instansi Terkait

I. Analisis Permohonan Penelaahan dan pengkajian dilakukan dalam kaitannya dengan: 1. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (vide putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-III/2005 dan putusan–putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya) memberikan batasan-batasan sebagai berikut):

2. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang- undang yang diuji;

4. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

5. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

6. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

7. Pasal, ayat dan atau bagian Undang-Undang mana saja yang dimohonkan untuk diuji; 8. Pasal, ayat dan atau bagian Undang-Undang tersebut dianggap bertentangan dengan pasal, ayat dan

atau bagian mana dari Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Pihak-pihak mana saja (stakeholder) yang berkaitan dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk

diuji. 10. Resume Perkara Pengujian Undang-Undang.

II. Pengumpulan Bahan/Data

• Kegiatan pengumpulan bahan/data ini meliputi kegiatan pencarian, pengumpulan bahan/data yang berkaitan dengan materi pengujian tersebut dan pengolahan bahan/data dalam rangka penyiapan dan penyusunan Keterangan Pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Bahan/data yang diperlukan dapat berupa: • Undang-undang dan peraturan pelaksananya; • Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan

materi undang-undang yang diuji; • Bahan-bahan lain yang mendukung, misalnya literatur,

surat kabar, majalah, jurnal, Naskah Akademik dan Risalah Persidangan di DPR.

• Masukan dari para narasumber yang berkompeten.

III. Koordinasi dengan Instansi Terkait • Koordinasi perlu dilakukan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian, organisasi

kemasyarakatan, organisasi agama, atau organisasi profesi yang terkait dengan materi pengujian undang-undang.

• Selain itu koordinasi dilakukan pula dalam proses pemeriksaan perkara pengujian undang- undang yang bersangkutan baik dalam memberikan keterangan, mengajukan ahli dan saksi sebagai “counter” bukti terhadap pembuktian yang diajukan oleh pemohon (Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menyebutkan bahwa “Keterangan Presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok- pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari Menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait”.

• Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai kuasa permanen dari Pemerintah/Presiden, bertindak selaku koordinator dalam penyiapan penyusunan Keterangan Pemerintah atas pengujian undang-undang, khususnya undang-undang yang materinya terkait langsung dengan Kementrian, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementrian, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, atau organisasi profesi, dan lain-lain. Selain itu forum koordinasi juga dapat dilakukan untuk: – mendiskusikan kemungkinan perlu tidaknya menghadirkan ahli dan/atau saksi di

persidangan Mahkamah Konstitusi; – memilih atau menentukan ahli dan/atau saksi yang kompeten untuk memberikan keterangan

baik secara tertulis dan/atau lisan di depan pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi;

– menyiapkan tanggapan tertulis dan/atau lisan atas keterangan Pemohon dan/atau keterangan

pihak terkait.

Pokok-Pokok Isi Keterangan Pemerintah di Persidangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, dan Pasal 51A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah mengatur bahwa Keterangan Pemerintah di Persidangan MK sekurang- kurangnya harus memuat antara lain:

Pokok-Pokok Isi Keterangan Pemerintah di Persidangan Mahkamah Konstitusi

• Judul Keterangan Pemerintah atas pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Pendahuluan

• Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

• Penjelasan Pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945

• Kesimpulan

• Tanda Tangan Kuasa Pemerintah

Judul harus ditulis di tengah marjin dalam huruf kapital

Contoh:

KETERANGAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pendahuluan. Pada bagian ini memuat identitas kuasa Pemerintah/ Presiden, tanggal Surat Kuasa, pernyataan untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian undang-undang, Pemohon, dan pokok permohonan pemohon/para pemohon

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

Bagian ini berisi mengenai uraian mengenai penilaian Pemerintah terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang tersebut, dan pendapat Pemerintah yang menyatakan bahwa secara nyata tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konsitusional Pemohon yang dirugikan atas berlakunya undang-undang aquo serta permohonan Pemerintah agar Ketua /Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon pengujian undang-undang tersebut ditolak (void) atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Penjelasan Pemerintah atas permohonan pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Bagian ini memuat penjelasan atau argumentasi Pemerintah terhadap pengujian undang-undang yang berupa keberatan terhadap dalil Pemohon atas materi muatan, pasal, ayat dan/ atau bagian undang-undang yang menganggap undang- undang yang diuji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kesimpulan

Bagian kesimpulan ini memuat permintaan Pemerintah kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang serta memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus.

Tanda Tangan Kuasa Pemerintah

Tanda Tangan Kuasa Pemerintah memuat tanda tangan satu atau lebih penerima Kuasa Khusus dari Presiden untuk mewakili Presiden dalam beracara di Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Tata Usaha Negara • adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara, yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pentingnya PTUN adalah untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa antara pemerintah dengan warga Negara akibat adanya kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

• Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang

melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. PTUN berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang Tata Usaha Negara (TUN). Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

• Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Dasar pengujian Keputusan TUN

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyatakan bahwa ada 2 (dua) hal yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan di PTUN, yaitu: (1) KTUN bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; (2) KTUN bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (UU 1999/28 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Alasan Pengajuan Gugatan PTUN

Adanya suatu kepentingan yang dirugikan, merupakan suatu alasan yang digunakan oleh orang atau badan hukum privat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN untuk menuntut agar KTUN dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat keluarnya KTUN dan menggugat KTUN di PTUN. Kepentingan adalah hak yang seharunsya dilindungi oleh hukum, dan kerugian dalam sengketa tata usaha negara harus dapat diukur secara materil yang dapat dinilai dengan uang.

Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AAUPB)

AAUPB meliputi: 1) kepastian hukum; 2) tertib penyelenggaraan negara; 3) kepentingan umum; 4) keterbukaan; 5) proporsionalitas; 6) profesionalitas; 7) akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU

1999/28 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

DJHAM, 260615