FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Perusahaan Bumn yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2017)

(Skripsi)

Oleh

MELATI KONI CHANTIKA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRACT

FACTORS THAT INFLUENCE TAX AVOIDANCE

(Case Study of BUMN Companies Registered on the

Indonesia Stock Exchange 2010-2017)

By

MELATI KONI CHANTIKA

This research aims to analyze the factors that influence tax avoidance. The

dependent variable is tax avoidance while the independent variables are the

structure of state ownership, investment decisions, fiscal loss compensation, and

audit committee.

The population of this study uses state-owned companies listed on the Indonesia

Stock Exchange (IDX) in 2010-2017. The method used is purposive sampling

with certain criteria. The type of data used is secondary data. Data analysis using

multiple linear regression analysis using SPSS 22 software.

The results of this study indicate that the structure of state ownership structure and

investment decisions have a negative effect on tax avoidance while for the

variables of fiscal loss compensation and audit committees have no effect on tax

avoidance.

Keywords : State ownership structure, investment decisions, compensation for

losses fiscal, audit committee and tax avoidance.

ABSTRAK

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Priode 2010 – 2017)

Oleh

MELATI KONI CHANTIKA

Penelitian ini bertujan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

penghindaran pajak. Variabel dependennya adalah penghindaran pajak sedangkan

variabel independenya adalah struktur kepemilikan negara, keputusan investasi,

kompensasi rugi fiskal, dan komite audit.

Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI

(Bursa efek Indonesia) pada tahun 2010-2017. Metode yang digunakan purposive

sampling dengan beberapa kritera tertentu. Jenis data yang di gunakan adalah data

sekunder. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan

menggunakan software SPSS 22.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan negara dan

keputusan investasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan

untuk variabel kompensasi rugi fiskal dan komite audit tidak berpengaruh pada

penghindaran pajak.

Kata kunci : Struktur kepemilikan negara, keputusan investasi, kompensasi rugi

fiskal, komite audit dan penghindaran pajak.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Perusahaan Bumn yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2017)

Oleh

MELATI KONI CHANTIKA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung.2 November 1995

sebagai putri kedua dari dua bersaudara, buah hati dari

pasangan Bpk. Lakoni Halim dan Ibu Sri Astuti Daria

Ningsih. Pada tahun 2001, Penulis telah menyelesaikan

Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi, Sekolah Dasar (SD)

diselesaikan di SD Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2008, Sekolah Menengah

Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2010

dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 1 Bandar

Lampung pada tahun 2013.

Tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Program

Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur non-

SNMPTN. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan 4 September 2015

penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh

Fakultas dan penulis ditempatkan di Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII

Bandar Lampung, dan lulus pada bulan mei tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai

mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

pada bulan September 2016 melalui jalur Konversi.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah

berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan

penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas

terselesaikannya skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi

penghindaran pajak”.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah

selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Man Jadda Wa Jadda”

“Man Shabara Zafira”

“Man Sara Ala Darbi Washala”

(Anonymous)

“It’s not about being the best, but doing the best.”

(Anonymous)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, karya kecil ini saya

persembahkan kepada:

Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan serta nikmat

syukur yang tak terhingga banyaknya kepada saya.

Kedua oarngtua saya tercinta yang senantiasa member tanpa

harap, berdoa tanpa henti, mendidik dengan penuh cinta dan

kasih. Semoga Allah SWT membalas setiap butir peluh dan

jejak langkah Bapak dan Mami dengan kebahagiaan

selamanya.

Keluarga besarku tercinta yang tidak henti memberikan doa

dan dukungannya selama ini, terimakasih.

Semua sahabat ku yang tidak cukup saya sebutkan satu per satu.

Semua teman-teman konversi yang banyak membantu,

memotivasi, dan tidak segan untuk bertukar ilmu, saya ucapkan

terima kasih.

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan

judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak” sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua

pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses

penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan

terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Bapak Dr.Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA. selaku Dosen

Pembimbing Utama atas waktu, perhatian, bimbingan, serta nasihat yang telah

diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dewi Sukmasari, S.E. M.S.A., CA., Akt. selaku Dosen Pembimbing

Kedua atas waktu, bimbingan, saran, serta nasihat yang telah diberikan selama

proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Dr.Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., CA., Akt. selaku Dosen Penguji

Utama serta sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan

evaluasi serta saran yang membangun dalam proses penyempurnaan skripsi

ini.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, bantuan,

dan pelayanan terbaik selama penulis menyelesaikan pendidikan di

Universitas Lampung.

8. Kedua orang tuaku Bapak M.Lakoni Halim dan Mami Sri Astuti Daria

Ningsih untuk segala bentuk dukungan, didikan, dan perjuangannya demi

keberhasilanku. Terimakasih untuk doa, nasihat, serta motivasi yang tak henti-

hentinya selama ini.

9. Kedua kakakku tersayang M.Chandrika Kesuma dan Harvita Julian.

Terimakasih untuk segala support dan bantuannya selalu.

10. Keluarga Konversi Akuntansi 2013, terima kasih atas dukungan, Keceriaan,

canda, tawa, dan pengalaman hidup yang penuh warna selama ini.

11. Teman-teman seperjuangankut, Arif, Meryza, Tria, Ruri, Linda, Hurin, Indah,

Fesa, Icha, Betik, Yogi, Dimas, Dwinta, Riska terimakasih atas dukungan,

canda, tawa dan pengalaman hidup yang penuh warna selama ini.

12. Sahabat pencerahku, Arini, Meylita, Ailsa, Dhana, Scenda terimakasih atas

dukungan, canda, tawa, dan pengalaman hidup yang penuh warna selama ini.

13. Keluarga, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas

kebersamaan dan canda tawa selama masa kuliah. Sukses selalu kawan.

14. KKN Julit Squad. Tya, Nanda, Uta, Aryo, Ada, Monic Terimakasih empat

puluh hari KKN bersama serta momen-momen terbaiknya.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga

mendapat balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 15 Desember 2018

Penulis,

Melati Koni Chantika

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 5

1.3 Tujuan penelitian ........................................................................................ 5

1.4 Manfaat penelitian ...................................................................................... 6

1.4.1 Manfaat Teoritis .............................................................................. 6

1.4.2 Manfaat Praktis ................................................................................ 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi ............................................................................................... 7

2.2 Pajakan ....................................................................................................... 9

2.3 Penghindaran Pajak .................................................................................... 9

2.4 Struktur Kepemilikan ................................................................................ 10

2.4.1 Kepemilikan Negara ........................................................................ 12

2.4.2 Struktur Kepemilikan Negara .......................................................... 13

2.5 Investasi ..................................................................................................... 14

2.5.1 Pengertian Investasi ......................................................................... 14

2.5.2 Bentuk Investasi ............................................................................... 15

2.5.3 Tujuan Investasi ............................................................................... 16

2.5.4 Proses Investasi ............................................................................... 16

2.5.5 Keputusan Investasi ......................................................................... 18

2.5.6 Dasar Keputusan Investasi ............................................................... 18

2.5.7 Resiko Investasi ............................................................................... 20

2.6 Kompensasi Kerugian ................................................................................ 21

2.6.1 Pajak Tangguhan Akibat Kerugian .................................................. 21

2.6.2 Kompensasi Kerugian Fiskal ........................................................... 22

2.7 Komite Audit .............................................................................................. 22

2.8 Penelitian Terdahulu .................................................................................. 26

2.9 Pengembangan Hipotesis ........................................................................... 27

2.10 Krangka Penelitian ................................................................................... 30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian ................................................................. 31

3.2 Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 31

3.3 Variabel Penelitian ..................................................................................... 32

3.3.1 Variabel Dependen ........................................................................... 32

3.3.2 Variabel Independen ........................................................................ 33

3.4 Teknik Analisis Data .................................................................................. 36

3.4.1 Uji Statistik ...................................................................................... 36

3.4.2 Uji Asumsi Klasik ............................................................................ 36

3.4.2.1 Uji Normalitas ..................................................................... 36

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas ............................................................ 37

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas ........................................................ 37

3.4.2.4 Uji Autokorelasi .................................................................. 38

3.4.3 Pengujian Hipotesis ......................................................................... 39

3.4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda ....................................... 39

3.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) .......................................... 39

3.4.3.3 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Stastistik F) .................. 40

3.4.3.4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Stastistik t) ......... 40

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian ........................................................................ 41

4.2 Analisis Data .............................................................................................. 42

4.2.1 Analisis Stastistik Deskriptif ............................................................ 42

4.2.2 Uji Asumsi Klasik ............................................................................ 44

4.2.2.1 Uji Normalitas ..................................................................... 44

4.2.2.2 Uji Multikolineritas ............................................................. 44

4.2.2.3 Uji Autokolerasi .................................................................. 45

4.2.2.4 Uji Heteroskidasitas ............................................................. 46

4.2.3 Uji Hipotesis .................................................................................... 47

4.2.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda ....................................... 47

4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) ........................................... 48

4.2.3.3 Uji Kelayakan Model Regresi ............................................. 49

4.2.3.4 Uji Stastistik T ..................................................................... 50

4.3 Pembahasan ................................................................................................ 52

4.3.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Negara terhadap

Penghindaran Pajak ........................................................................ 52

4.3.2 Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Penghindaran Pajak ....... 53

4.3.3 Pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap

Penghindaran Pajak ...................................................................... 53

4.3.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak ................. 54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 56

5.2 Keterbatasan ............................................................................................... 57

5.3 Saran ........................................................................................................... 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dalam segi perekonomian, untuk terus

tumbuh dan berkembang dengan baik dibutuhkan sumber penerimaan negara.

Sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak, sehingga perencanaan

pajak ini harus ditingkatkan secara optimal agar dapat mempercepat laju

pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Undang-undang Nomor 16 tahun

2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan 1 Ayat (1) Menjelaskan bahwa Pajak

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa

kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah

adanya penghindaran pajak, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan

penghindaran pajak. Perusahaan biasanya ingin memperkecil pembayaran pajak

karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan

mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha

2

meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada.

Penghindaran pajak merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil

jumlah pajak terutang.

Seperti diketahui bahwa dalam APBN 2017, pemerintah bersama dengan DPR

telah menyepakati bahwa pendapatan negara pada tahun 2017 sebesar Rp1.793,6

triliun. Sebanyak 10% disumbang oleh penerimaan dari kepabeanan dan cukai

sebesar Rp178,3 triliun. 23% atau sebanyak Rp410,3 triliun berasal dari PNBP

serta Rp3,3 triliun berasal dari penerimaan hibah. Sementara itu, sebanyak 67%

atau sebanyak Rp1.201,7 triliun merupakan pendapatan negara yang berasal dari

pajak. Dengan jumlah sebanyak itu, sudah tentu penerimaan pajak menjadi tulang

punggung pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id).

Sebagian besar penerimaan negara dalam APBN saat ini di dominasi oleh

penerimaan perpajakan setidaknya 67% (enam puluh tujuh persen) pos

penerimaan negara berasal dari sektor pajak, disamping penerimaan negara bukan

pajak yakni dari sumber migas dan non migas serta pendapatan bagian laba

keuntungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dengan demikian sektor

perpajakan merupakan sumber penerimaan utama negara yang sangat potensial

dan strategis untuk di tingkatkan (www.pajak.go.id).

Indonesia pun tidak luput dari adanya praktik penghindaran pajak. Pada tahun

2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang melakukan

penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut

dan tidak membayar pajak. Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen

3

Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai

pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7

tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor

manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2015).

Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu

sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak

tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai

aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut

misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan

kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang

mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010). Adapun

faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan

negara, kompensasi rugi fiskal, keputusan investasi, dan komite audit.

Kepemilikan saham yang di miliki oleh pihak negara (pemerintah) mempunyai

arti yang penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya

kepemilikan saham yang di miliki oleh pihak pemerintah memberikan dorongan

peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Tingkat kepemilikan saham oleh

pihak pemerintah yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih

besar oleh pihak pemerintah sehingga dapat menghalangi perilaku menyimpang.

Kompensasi rugi fiskal juga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan

penghindaran pajak apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya yang

diperkenankan oleh UU PPh didapat kerugian, maka Kerugian tersebut dapat

dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan

4

digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya,

selama lima tahun tersebut, perusahaanakan terhindar dari beban pajak, karena

laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian

perusahaan.

Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh faktor investasi aset yang juga

merupakan keputusan investasi yang dilakukan perusahaan. Bauran aset yang

dimiliki perusahaan juga memungkinkan untuk berpengaruh terhadap tindakan

penghindaran pajak. Keputusan Investasi yang dilakukan perusahaan dapat

mempengaruhi ada atau tidaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan karena peraturan perpajakan memberikan perlakuan yang berbeda

untuk setiap kebijakan struktur modal dan bauran aset yang dimiliki oleh

perusahaan ( Evana, 2017).

Komite audit pun menjadi faktor penghindaran pajak karena komite audit

digunakan untuk bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum. Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan

terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga

meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Para

dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit

terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya.

Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian

dan laporan keuangan perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya

komite audit dapat mengurangi terjadi kecurangan penghindaran pajak perusahaan

5

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan akan

berupaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan harapan untuk

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dari definisi diatas juga penulis

tertarik mengambil judul: “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PENGHINDARAN PAJAK (Studi empiris pada perusahaan BUMN yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2017)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah struktur kepemilikan negara berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak?

2. Apakah keputusan investasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran

pajak?

3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran

pajak?

4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan saham negara berpengaruh

negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Untuk mengetahui apakah keputusan investasi berpengaruh negatif

terhadap penghindaran pajak.

6

3. Untuk mengetahui apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif

terhadap penghindaran pajak.

4. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya

penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui untuk para

investor dalam mengambil keputusan jika perusahaan tersebut melakukan

Penghindaran pajak dan dapat menjadi referensi atau masukan bagi

pengembangan ilmu mengenai teori akuntansi positif khususnya faktor-faktor

yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang

berkepentingan antara lain adalah:

1. Pihak perusahaan, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Adanya praktik

penghindaran pajak oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya

penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil

keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas

7

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi

penggelapan pajak.

2. Pihak investor, Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang

penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

menilai kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan oleh masing-

masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi

yang tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara pihak pemberi

wewenang (prinsipal) dengan pihak yang diberikan wewenang (agen). Menurut

Anthony dan Govindarajan (2009) hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak

(prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu pekerjaan

dengan memberikan pihak lain tersebut wewenang untuk mengambil keputusan.

Agen sebagai pihak yang diberi wewenang oleh prinsipal memiliki tanggung

jawab untuk dapat menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga

dapat mencapai tujuan perusahaan dan menghasilkan tingkat return yang tinggi

untuk pihak prinsipal. Namun, menurut Anthony dan Govindarajan (2009)

mengatakan bahwa teori agensi mengasumsikan bahwa prinsipal dan agen

bertindak untuk kepentingan mereka masing-masing.

Dalam teori ini terdapat perbedaan kepentingan yang akan membawa potensi

terjadinya konflik keagenan dan juga memicu biaya-biaya yang seharusnya tidak

perlu terjadi dalam perusahaan apabila dikelola baik oleh pemilik, disebut biaya

keagenan. Konflik kepentingan antara agent dan principal mendorong timbulnya

biaya keagenan. Biaya keagenan dapat berupa pengeluaran untuk mengawasi

8

agen, pengeluaran untuk menjamin bahwa agen akan bertindak sesuai dengan

keinginan pemilik, dan pengorbanan yang berupa kurangnya kemakmuran

prinsipal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan prinsipal dan agen.

Agen sebagai orang yang menjalankan perusahaan akan memiliki lebih banyak

informasi mengenai perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki oleh

prinsipal. Ketidaksempurnaan penyebaran informasi yang ada antara informasi

yang dimiliki agen dengan informasi yang dimiliki prinsipal ini memunculkan

suatu kondisi yang disebut asimetri informasi. Dengan memiliki informasi yang

lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal akan mendorong agen melakukan

tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengejar kepentingan semata.

Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi antara pemungut pajak dengan

pembayar pajak. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan akan

menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak

manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk

melakukan penghindaran pajak. Dimana manajemen perusahaan sebagai agent

atau pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban

menyediakan laporan keuangan, cenderung akan memanfaakan kesempatan yang

dimiliki untuk menekan beban pajak perusahaan, sementara dari pihak pemungut

pajak sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya

dari pemungutan pajak. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan

konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen

perusahaan sebagai pembayar pajak.

9

2.2 Pajak

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan “Pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesarbesarnya kemamakmuran rakyat”. Pengertian Pajak Menurut Waluyo

(2009) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum.

2.3 Penghindaran Pajak

Menurut Annisa, (2015) penghindaran Pajak adalah penataan transaksi yang

dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau

pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak tanpa melanggar

aturan perpajakan yang berlaku. Pohan (2013) menyatakan bahwa penghindaran

pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dalam

menghindari pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan

perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah

suatu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan baik perusahaan berskala besar

10

ataupun kecildalam rangka memperkecil, meminimalkan jumlah beban pajak yang

akan dibayarkan perusahaan yang masih dalam lingkup ketentuan undang-undang

perpajakan yang berlaku atau tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku

atau bersifat legal dengan menggunakan celah pada undang undang perpajakan

yang berlaku.

2.4 Struktur kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah proporsi kepemilikan saham antara kepemilikan oleh

pihak internal dan kepemilikan oleh pihak eksternal pada sebuah perusahaan

Haryono (2005). Struktur kepemilikan menurut Borolla (2011) terbagi atas

kepemilikan manajerial yaitu proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajemen

perusahaan dan kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham oleh pihak

institusi pendiri perusahaan, dan bukan merupakan institusi pemegang saham

publik.

Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dianggap dapat mengatasi

masalah keagenan yang timbul dalam perusahaan. Pada kepemilikan manajerial,

pengelola yang juga sebagai pemilik perusahaan akan bertindak dengan penuh

tanggung jawab agar keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan

pemilik lainnya serta dirinya. Perusahaan dengan kepemilikan institusional akan

membantu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengelola atau

manajemen agar bertindak sesuai kepentingan pemilik.

Sistem kepemilikan perusahaan saat ini terbagi ke dalam dua jenis yaitu

kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan

11

terkonsentrasi merupakan kepemilikan dengan mayoritas saham dimiliki oleh

pihak tertentu sedangkan kepemilikan menyebar adalah kepemilikan sahamnya

oleh banyak pihak dan tidak didominasi segelintir orang Borolla (2011).

Perusahaan dengan kepemilikan konsentrasi dapat fokus mengontrol kegiatan

manajemen tetapi disisi lain kepemilikan konsentrasi tidak menguntungkan bagi

pemilik saham minoritas dikarenakan pemilik mayoritas lebih mementingkan

kesejahteraan mereka sehingga hak-hak pemilik minoritas diabaikan dalam

pengambilan keputusan-keputusan penting perusahaan.

Sitompul (2003) menyatakan bahwa dengan kepemilikan menyebar pengelolaan

dilakukan sepenuhnya oleh manajemen sesuai dengan teori yang dikemukakan.

Menurut Haryono (2005) pada sistem kepemilikan menyebar, pemilik (investor)

memiliki kendali yang kurang kuat atas perusahaan sehingga pengawasan

terhadap pengelola atau manajemen menjadi lemah yang menyebabkan

perusahaan rentan terhadap masalah keagenan.

Meskipun berpotensi menimbulkan masalah keageanan, menurut Sitompul (2003)

Teori Berle dan Means saat ini merupakan paradigma yang banyak digunakan

pada sistem ekonomi pasar karena efisiensi yang dihasilkan dengan pengelola

yang dipekerjakan hanya berdasarkan kompetensi yang dimiliki untuk bebas

mengelola perusahaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan kontribusi

keuangan kepada perusahaan serta tidak memiliki hubungan atau keterkaitan

terhadap pemilik (pemegang saham).

12

2.4.1 Kepemilikan Negara

Pemerintah sebagai pemilik atau pemegang saham mayoritas pada bank milik

negara memiliki hak untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan bank sesuai

tujuan yang ingin dicapainya berpotensi menimbulkan konflik dengan manajemen

bank. Menurut Cornett (2009) birokrat politik mempunyai tujuan yang seringkali

berbau kepentingan politik tetapi bertentangan dengan perbaikan kesejahteraan

sosial dan maksimalisasi nilai perusahaan. Terdapat dua teori yang

mengemukakan peran pemerintah dalam pasar keuangan yaitu:

1. Development view

Pada beberapa negara dimana institusi ekonomi tidak berkembang dengan

baik, kepemilikan pemerintah pada sektor ekonomi yang strategis seperti

bank diperlukan untuk memulai pembangunan ekonomi dan mendorong

pertumbuhan dengan cepat

2. Political view

Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan perusahaan dan

bank milik negara menyediakan lapangan kerja bagi kelompok tertentu atau

pendukung yang telah memilihnya sebagai imbalan, kontribusi maupun suap.

Besarnya kepemilikan pemerintah pada bank berkaitan dengan kondisi keuangan

perbankan yang buruk dan mengindikasikan semakin banyak bank yang

perkembangannya kurang baik atau lambat. Menurut Tandelilin (2007) masalah

utama corporate governance pada bank dengan kepemilikan pemerintah adalah

konflik yang terjadi antara pemerintah, pembayar pajak (sebagai prinsipal),

manajer, serta birokrat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol

terhadap bank. Cornett (2009) mengemukakan bahwasanya perusahaan

13

pemerintah secara teknis “dikontrol oleh publik” yaitu dijalankan oleh birokrat

politik yang memiliki hak kontrol yang sangat terpusat tetapi tidak mempunyai

hak arus kas signifikan dikarenakan hak arus kas tersebar diantara banyak wajib

pajak di suatu negara tertentu.

2.4.2 Struktur kepemilikan Negara

Menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara terdapat definisi yang mengelompokan perusahaan sebagai BUMN,

sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Perusahaan Perseroan atau Persero, adalah BUMN yang berbentuk

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau

paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara

Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang

paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara termasuk kedalam BUMN atau

perusahaan milik negara. Di dalam pendiriannya, BUMN memilki maksud dan

tujuan, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2003,

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya

14

2. Mengejar keuntungan

3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau

jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang

banyak

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan

oleh sektor swasta dan koperasi

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan

ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

2.5 Investasi

Investasi pada hakekatnya bertujuan untuk menghasilkan sejumlah uang. Investasi

merupakan modal dan keuntungan dari modal yang telah ditanamkan dalam suatu

periode tertentu. Apabila investor menanamkan uangnya maka akan

mengharapkan memperoleh uang pengembalian yang lebih banyak di masa

mendatang.

2.5.1 Pengertian Investasi

Menurut Mulyadi (2001) Investasi adalah Penggantian sumber-sumber dalam

jangka panjang untuk menghasilkan laba untuk masa mendatang. Keputusan

investasi adalah salah satu keputusan yang harus diambil manajer keuangan untuk

mengalokasikan dana dana yang ada agar mendatangkan keuntungan di masa

mendatang. Investasi dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Investasi

yang berasal dari dalam perusahaan meliputi kas, surat-surat berharga, piutang

dagang, persediaan, beban-beban yang dibayar dimuka (sewa dibayar dimuka),

dan investasi jangka pendek lainnya. Investasi ini terletak dalam aset lancar di

15

laporan neraca perusahaan. Sebaliknya, investasi dari luar perusahaan meliputi

peralatan, tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan investasi jangka panjang lainnya.

Investasi ini terletak dalam aset tetap di laporan neraca. Keputusan investasi

terletak di sisi kiri laporan neraca. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi

adalah penempatan sejumlah dana saat ini pada satu atau lebih aktiva yang

dimiliki pada periode tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan

datang.

2.5.2 Bentuk Investasi

Menurut Bodie (2010) ada dua bentuk investasi yaitu

1. Asset keuangan, Asset keuangan merupakan asset yang wujudnya tidak

terlihat tapi memiiki nilai yang tinggi. Investasi ini terdapat di perbankan dan

di pasar modal. Contohnya deposito, Surat Bank Indonesia (SBI), saham,

obligasi dan lain-lain. Asset keuangan tidak lebih dari lembaran kertas dan

tidak berkontribusi secara langsung dalam kapasitas produktifitas

perekonomian. Masing-masing memiliki risiko dan keuntungan yang

berbeda-beda. Jika investasi yang dipilih memiliki risiko yang besar maka

keuntungan yang di dapat akan besar, sebaliknya jika investasi yang dipilih

memiliki risiko kecil, maka keuntungan yang di dapat juga kecil.

2. Asset riil, Asset riil merupakan asset yang memiliki bentuk seperti emas,

perak, berlian, lukisan dan barang tak bergerak. Asset riil seperti tanah,

gedung, mesin dan pengetahuan dapat digunakan sebagai alat untuk

memperoleh barang dan jasa. Keuntungan yang di dapat dari investasi ini

bervariasi karena tergantung dari bentuk investasi yang dipilih. Kelebihan

dari hal itu adalah investor dapat memegang langsung produk investasiya dan

16

meskipun harganya naik turun tetapi dalam jangka panjang nilai investasi

akan cenderung meningkat.

2.5.3 Tujuan Investasi

Pada umumnya tujuan berinvestasi adalah untuk mendapat keuntungan. Menurut

Tandelilin (2010) “Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa

seseorang melakukan investasi”, antara lain :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang

yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari

waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan

tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang

akan datang.

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan

perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko

penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak

melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di

masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang

melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

2.5.4 Proses Investasi

Pada dasarnya terdapat beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi

menurut Eduardus Tandelilin (2010) antara lain :

1. Menentukan kebijakan investasi. Pada tahapan ini, investor menentukaan

tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan,

17

dikarenakan ada hubungan positif antara risiko dan return, maka hal yang

tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya

untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada

kemungkinan risiko yang berpotensimenyebabkan kerugian. Jadi, tujuan

investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko.

2. Analisis sekuritas. Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang

meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa

kelompok sekuritas. Salah satu tujuan melakukan penilaian tersebut adalah

untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga.

3. Pembentukan portofolio. Pada tahapan ketiga ini adalah membentuk

portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan

diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset

tersebut, masalah selektifitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu

menjadi perhatian investor.

4. Melakukan revisi portofolio. Pada tahapan ini, berkenaan dengan

pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Sejalan dengan

waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya yaitu membentuk

portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan

preferensi investor tentang risiko dan return itu sendiri.

5. Evaluasi kinerja portofolio. Pada tahapan terakhir ini, investor melakukan

penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya

return yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan

ukuran yang tepat tentang return dan juga standar risiko yang relevan.

18

2.5.5 Keputusan investasi

Segala keputusan manajerial yang dilakukan untuk mengalokasikan dana pada

berbagai macam aktiva. Boleh juga dikatakan bahwa keputusan investasi adalah

keputusan bisnis, di luar keputusan keuangan. Menurut Fahmi (2013) Keputusan

itu tercermin pada sisi kiri neraca, yang mengungkapkan berapa besar aktiva

lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya yang dimiliki perusahaan.

2.5.6 Dasar Keputusan Investasi

Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return harapan, tingkat risiko serta

hubungan antara return dan risiko. Berikut pembahasan mengenai dasar keputusan

investasi menurut Tandelilin (2010).

1. Return, Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh

keuntungan. Dalam konteks menejemen investasi tingkat keuntungan

investasi disebut sebagai return. suatu hal yang sangat wajar jika investor

menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah di investasikannya.

Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan

konpensasi atas biaya kesempatan dan risiko penurunan daya beli akibat

adanya pengaruh inflasi.

Dalam konteks manajemen investasi, perlu dibedakan antara return yang

harapkan (expected return) dan return yang terjadi (realized return). return

yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor dimasa

datang. Sedangkan return yang terjadi atau return aktual merupakan tingkat

retrun yang telah diperoleh investor pada masa lalu. Ketika investor

menginvestasikan dananya dia akan mensyaratkan tingkat return tertentu dan

jika periode investasi telah berlalu investor tersebut akan diharapkan pada

19

tingkat retrun yang sesungguhnya dia terima. Antara tingkat return yang

diharapkan dan tingkat return aktual yang diperoleh investor dari investasi

yang dilakukan mungkin saja bebeda. Pebedaan antara return yang

diharapkan dengan return yang benar-benar diterima (return aktual)

merupakan risiko yang harus selalu dipertimbangkan dalam proses investasi.

Sehingga dalam berinvestasi disamping memperhatikan tingkat return

investor harus mempertimbangkan tingkat risiko suatu investasi.

2. Risiko, Sudah sewajarnya jika investor menghapkan return yang setinggi-

tingginya dari investasi yang dilakukannya. Tetapi ada hal penting harus

dipertimbangkan yaitu berapa besar risiko yang harus ditanggung dari

investasi tersebut. Umumnya semakin besar risiko, maka semakin besar pula

tingkat return yang diharapkan. Penelitian terhadap return saham dan obligasi

di Amerika yang dilakukan oleh Jeremy J. Siegel tahun 1992, menemukan

dalam periode 1802-1990, return saham jatuh melebihi return obligasi.

Kelebihan return saham atas return obligasi tersebut juga sebagai equity

premium. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena equity

premium tersebut adalah adanya fakta bahwa risiko saham lebih tinggi dai

risiko obligasi. Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan retrun aktual yang

berbeda dengan return yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi pada umunya,

dan ilmu investasi pada khususnya terdapat asumsi bahwa investor makhluk

yang rasional. Investor yang rasional tidak akan menyukai ketidakpastian atau

risiko. Investor yang enggan terhadap risiko seperti ini di sebut sebagai risk-

averse investors. Investors seperti ini tidak mau mengambil risiko suatu

invstasi jika investasi tersebut tidak memberikan harapan atau return yang

20

layak sebagai konpensasi terhadap risiko yang harus di tanggung investor

tesebut Sikap investor terhadap risiko akan sangat tergantung kepada

preferensi investor tersebut terhadap risiko. Investor yang lebih berani akan

memilih risiko investasi yang lebih tinggi, yang diikuti oleh harapan yang

lebih tinggi pula. Demikian pula sebaliknya investor yang tidak mau

menanggung risiko yang terlalu tinggi tentunya tidak akan bisa

mengharapkan tingkat return yang terlalu tinggi.

3. Hubungan Tingkat Resiko Dan Return Yang Diharapkan, seperti telah

dijelaskan di atas, hubungan antara risiko dan return yang diharapkan

merupakan hubungan yang bersifat searah dan linier. Artinya semakin besar

risiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset

tersebut, demikian sebaliknya.

2.5.7 Risiko Investasi

Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual atau return yang

diterima dengan return yang diharapkan. Menurut Fahmi (2012), risiko dapat

diartikan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan

terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai

pertimbangan saat ini. Menurut Tandelilin (2010), risiko merupakan

kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return

harapan. Menurut Fahmi, (2012) Semakin besar kemungkinan perbedaannya,

berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Risiko dapat dibedakan menjadi :

1. Risiko sistematis, risiko sistematis adalah risiko yang tidak bisa

didiversifikasi atau dengan kata lain risiko yang sifatnya mempengaruhi

secara menyeluruh. Contohnya krisis moneter pada tahun 1997.

21

2. Risiko tidak sistematis, risiko tidak sistematis yaitu hanya membawa dampak

pada perusahaan yang terkait saja. Misalnya faktor struktur modal, struktur

aset, tingkat likuiditas, tingkat keuntungan dan lain sebagainya.

2.6 Kompensasi kerugian

Menurut Kieso (2002) kompensasi kerugian adalah kompensasi yang diberikan

kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada priode

berikutnya sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu.

Ketentuan dalam regulasi pajak di indonesia menyebutkan bahwa entitas di

berikan kompensasi kerugian sampai dengan lima tahun.

2.6.1 Pajak Tangguhan Akibat Kompensasi kerugian

Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan

keredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak

dimasa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum

dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Artinya pada saat entitas

mengalami kerugian maka manfaat kompensasi yang diterima dimasa depan

tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Manfaat kompensasi tersebut

akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan atau manfaat kompensasi

kerugian dan disajikan sebagai beban pajak.

Praktik dinegara lain, kompensasi dapat dilakukan pada priode sebelumnya.

Namun di indonesia kompensasi hanya diperkenankan pada periode setelah

kerugian terjadi. Jika kompensasi dilakukan ke periode sebelumnya maka entitas

akan memperoleh restitusi dari pemerintah sebesar pajak yang telah dibayar.

22

Manfaat kompensasi akan diakui sebagai bagian dari beban pajak namun bersaldo

negatif karena berupa pendapatan. Sebagian lawan jurnalnya akan diakui sebagai

piutang restitusi.

2.6.2 Kompensasi Kerugian Fiskal

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak

berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian dalam

pajak penghasilan diatur pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat

(2) tentang pajak penghasilan sebagai berikut:

1. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya

terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi

ada kerugian).

2. Kerugian fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh

pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian.

3. Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal

atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya

kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

4. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk

tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku

ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

2.7 Komite Audit

Menurut Puspita (2014) menyatakan bahwa peran esensial dari komite audit

adalah memastikan independensi dan objektivitas auditor eksternal, selain

memonitor manajemen perusahaan. Peran utama dan tanggung jawab komite

23

audit yaitu: mengawasi integritas laporan keuangan perusahaan; melakukan

review atas sistem kontrol keuangan internal perusahaan; mengawasi dan

melakukan review atas efektivitas fungsi audit internal perusahaan; membuat

rekomendasi kepada dewan dalam hubungan dengan pertemuan dengan auditor

eksternal dan menyetujui remunerasi dan perjanjian dengan auditor eksternal;

mengawasi dan melakukan review atas independensi, efektivitas, dan objektivitas

auditor eksternal; serta mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dalam

perjanjian dengan auditor eksternal untuk memenuhi jasa non-audit.

Di dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit menyediakan komunikasi formal

antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Adanya

komunikasi formal antara komite audit, auditor internal dan auditor eksternal

akan mendukung proses audit internal dan eksternal menjadi lebih baik

sehingga akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian

meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Purwati (2006)

mengungkapkan betapa serangkaian ketentuan mengenai Komite Audit telah

dibuat, antara lain sebagai berikut :

a. Pedoman Good Corporate Governance (Maret, 2001) yang menganjurkan

semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit.

b. Keputusan Ketua BAPEPAM (yang sekarang telah berubah menjadi

OJK) Nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang

Pembentukkan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang

listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.

24

d. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 yang

mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

e. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang

mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

Tujuan dan manfaat pembentukan komite audit adalah :

a. Pelaporan Keuangan, Direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas

laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas

laporan keuangan audit eksternal. Dalam hal ini komite audit

melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaporan keuangan dan

laporan audit eksternal.

b. Manajemen Risiko dan Kontrol, Komite audit memberikan pengawasan

independen atas proses risiko dan kontrol.

c. Corporate Governance, Komite audit melaksanakan pengawasan

independen atas proses tata kelola perusahaan, sedangkan direksi dan

dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan corporate

governance, Komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh

komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang

independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan

keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1) Membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan

keuangan.

2) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi

kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

25

2. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun

eksternal audit.

3. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan

komisaris/dewan pengawas.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris

atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan

Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Tugas-tugas tersebut antara lain meliputi:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan

perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan

lainya.

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-

undangan lainya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.

d. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan

dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.

e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan

yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik.

f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Hubungan yang erat antara komite audit dengan Dewan Komisaris terlihat

dalam kewajiban pelaporan Komite Audit. Komite Audit bertanggung jawab atas

26

pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan atas setiap

penggunaan yang diberikan. Untuk mengukur kefektifan komite audit, penelitian

ini menggunakan dua proksi, yaitu jumlah frekuensi rapat komite audit dan

financial expertise background anggota komite audit.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian–penelitian terdahulu sebagai perbandingan referensi dalam penelitian

ini adalah

No Tahun Nama Judul penelitian Hasil penelitian

1 2017 Evana The Effect state

Ownership Structure,

Investment Decision,

and Fiscal Tax Loss

Compensation Toward

Tax Avoidance on

Manufacturig

Companies Listed on

IDX in 2015

Kepemilikan negara

berpengaruh positif terhadap

tax avoidance dan variabel

keputusan investasi dan

kompensasi rugi fiskal tidak

berpengaruh pada tax

avoidance.

2 2017 Reinaldo

Pengaruh Leverage,

Ukuran Perusahaan,

ROA, Kepemilikan

Institusional, Kopensasi

Kerugian Fiskal, dan

CSR terhadap Tax

Avoidance Pada

perusahan manufaktur

subsektor makanan dan

minuman terdaftar di

BEI 2013-2015

Leverage, Ukuran Perusahaan

tidak berpengaruh signifikan

terhadap Tax Avoidance dan

Return On Asset berpengaruh

signifikan terhadap Tax

Avoidance.

3 2016 Ginting Pengaruh Coporate

Governance dan

Kopensasi Rugi Fiskal

Terhadap Penghindaran

Pajak dengan Ukuran

Perusahaan sebagai

variabel Modereting

Corporate Governance dan

Kompensasi rugi Fiskal

Kepemilikan Institusional,

dan Kompensasi Rugi Fiskal

secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap

penghindaran pajak Ukuran

Perusahaan tidak mampu

memoderasi pengaruh

27

No Tahun Nama Judul penelitian Hasil penelitian

4 2013 Kurniasih Pengaruh ROA,

Leverage, Coporate

Governance, Ukuran

Perusahaan dan

Kopesasi Rugi Fiskal

Pada Tax Avoidance

Return on Assets (ROA),

Ukuran Perusahaan dan

Kompensasi Rugi Fiskal

berpengaruh signifikan secara

parsial terhadap tax

avoidance, sedangkan

Leverage dan Corporate

Governance tidak

berpengaruh signifikan secara

parsial terhadap tax avoidance

pada perusahaan manufaktur

5 2017 Arianandini Pengaruh Profitabilitas,

Leverage, dan

Kepemilikan

Institusional pada Tax

Avoidance

profitabilitas berpengaruh

negatif signifikan pada tax

avoidance, hal ini

dikarenakan semakin

profitable perusahaan maka

perusahaan tersebut dapat

memposisikan diri dalam tax

planning sehingga mampu

memperoleh pajak yang

optimal, leverage tidak

berpengaruh signifikan pada

tax avoidance

6. 2016 Damayanti Pengaruh Komite

Audit, Proporsi

Independen, dan

Proporsi Kepemilikan

Institusional terhadap

Tax Avoidance

komite audit, Proporsi

komisaris independen

berpengaruh negatif terhadap

tax avoidance. Proporsi

kepemilikan institusional

tidak berpengaruh terhadap

tax avoidance. Ukuran

perusahaan sebagai variabel

kontrol berpengaruh positif

terhadap tax avoidance

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Negara terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara akan lebih diawasi

oleh pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan termasuk dalam pelaporan

perpajakannya. Hasil penelitian Evana (2017) menyatakan bahwa BUMN sebagai

28

wajib pajak yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak,

tetapi pemerintah dalam hal ini pemilik perusahaan BUMN sekaligus fiskus pajak

tentunya akan melakukan tindakan sinergi untuk memaksimalkan kedua sumber

penerimaan negara tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan

terhadap pajak pada perusahaan milik negara tentunya lebih ketat. Berdasarkan

uraian di atas, dirumuskan hipotesis penelitian:

H1 Struktur kepemilikan negara berpengaruh negatif pada penghindaran

pajak.

2.9.2 Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Penghindaran Pajak

Menurut penelitain Evana (2017) Keputusan Investasi yang dilakukan

perusahaan dapat mempengaruhi ada atau tidaknya penghindaran pajak yang

dilakukan oleh perusahaan karena peraturan perpajakan memberikan perlakuan

yang berbeda untuk setiap kebijakan struktur modal dan bauran aset yang

dimiliki oleh perusahaan.

Kebijakan perpajakan tentunya memperbolehkan wajib pajak dalam hal ini

perusahaan untuk menentukan depresiasi aset dengan periode yang lebih pendek

dibanding dengan masa manfaat ekonomis aset tersebut. Semakin besar investasi

pada aset tetap maka depresiasi aset juga akan bertambah sehingga perusahaan

yang berinvestasi pada aset tetap memiliki kecenderungan tarif pajak efektif yang

rendah. Jika rasio pajak efektif turun (ETR) maka kemungkinan penghindaran

pajak akan semakin naik. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis

penelitian:

H2 Keputusan investasi berpengaruh negatif penghindaran pajak

29

2.9.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Evana (2017) Perusahaan yang mengalami kerugian akan mendapatkan

keringanan berupa kompensasi selama lima tahun berturut-turut. Sehingga

asumsinya, perusahaan akan terhindar dari beban pajak sebesar kompensasi

kerugian yang didapatnya. Perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat

meminimalkan beban pajak pada periode-periode setelahnya, karena angka laba

terutang menjadi kecil. Hal ini sejalan dengan tujuan penghindaran pajak yaitu

meminimalkan beban pajak terutang. Ini berarti akan menurunkan tarif pajak

efektif perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis penelitian:

H3 Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak

2.9.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Dalam menerapkan corporate governance, komite audit memainkan peran penting

karena membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan

keuangan dan efektfitas audit internal maupun eksternal. Menurut Dhaliwal

(2006) frekuensi rapat ikut menentukan kuatnya governance dari komite audit.

Semakin besar perusahaan membuat tingkat pengawasan yang dilakukan juga

semakin meningkat, komite audit yang berfungsi mengawasi harus meningkatkan

efektivitas kinerja mereka termasuk meningkatkan frekuensi rapat mereka. Sejak

direkomendasikan corporate governance di Bursa Efek Indonesia (BEI), komite

audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance (CG)

perusahaan publik.

Komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang

berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Menurut

30

Puspita (2014) Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan

lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dalam cara yang dapat

menghindari resiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna

untuk penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Fadhilah (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis

penelitian:

H4 Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.10 Kerangka Penelitian

Struktur Kepemilikan

Negara

Kompensasi Rugi Fiskal

Penghindaran Pajak

(ETR)

Keputusan Investasi

(TAG)

Komite Audit

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat

yang ingin diinvestigasi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dalam

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun penggunaan

metode purposive sampling dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur

yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2017

2. Perusahaan BUMN yang selama tahun penelitian 2010-2017 tidak

mengalami delisted,

3. Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap

periode 2010-2017,

4. Perusahaan dengan kelengkapan data-data yang dibutuhkan dalam

penelitian.

32

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengambilan data tidak

langsung. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara

atau data tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan melalui situs

perusahaan dokumenter yang dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan

dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2017.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel

dependen yaitu nilai perusahaan dan variabel independen yang terdiri dari:

3.3.1 Variabel Dependen

Penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak

melanggar undang-undang yang ada. Penghindaran pajak umumnya diukur sebagai

rasio pajak yang dibayar selama satu tahun untuk laba sebelum pajak. Pengukuran

dapat dihitung secara tahunan, meskipun Dyreng et al.,(2008) merekomendasikan

menggunakan jumlah pajak yang dibayar selama periode lima tahun yang dilihat

dari laporan arus kas dari aktivitas operasi dan jumlah pendapatan (laba) sebelum

pajak pada periode yang sama yang dilihat dari laporan laba rugi untuk

memberikan gambaran yang lebih baik dari kebijakan pajak perusahaan. Model

estimasi pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan model

effective tax rate (ETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan

33

perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap

maupun perbedaan temporer (Chen et al., 2010). ETR diukur dengan rumus

sebagai berikut:

3.3.2 Variabel Independen

1. Struktur Kepemilikan Negara

Menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara terdapat definisi yang mengelompokan perusahaan sebagai BUMN,

sebagai berikut:

a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang

dipisahkan.

b. Perusahaan Perseroan atau Persero, adalah BUMN yang berbentuk

perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau

paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara

Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang

paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara termasuk kedalam BUMN atau

perusahaan milik negara.

Menurut Evana (2017) variabel ini di ukur dengan variable dummy : Perusahaan

dengan proporsi saham mayoritas milik pemerintah akan diberi nilai 1 dan

dikategorikan sebagai Perusahaan Negara (BUMN), hal ini dilihat dari proporsi

ETR= Pembayaran Pajak

Laba Sebelum Pajak

34

saham pemerintah jika ≥ 51% ,dan perusahaan non negara (swasta) akan diberi

nilai 0 jika proporsi saham milik negara <51%.

2. Keputusan Investasi

Investor seringkali menggunakan data-data keuangan perusahaan untuk menilai

kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan investasi. Menurut Moeljadi

(2006) Keputusan investasi merupakan keputusan melepaskan dana saat sekarang

dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah

yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi awal (initial

investment). IOS merupakan nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada

pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa yang akan datang,

di mana pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan

menghasilkan return yang lebih besar. Ada beberapa perhitungan IOS yang

digunakan untuk melihat keputusan investasi diantaranya adalah Total Assets

Growth (TAG) TAG merupakan membagi aset tahun sekarang dikurang aset

tahun sebelumnya terhadap total aset tahun sebelumnya Janifairus (2013) Total

Asset Growth (TAG).

TAG = TAt -TAt-1

TAt-1

Keterangan :

TAt = Total Aset tahun sekarang

TAt-1 = Total Aset Tahun Sebelumnya

TAG = Pertumbuhan Aset

3. Kompensasi Rugi Fiskal

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak

berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian (carrying loss). Kompensasi

35

kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Undang-Undang No. 36 Tahun

2008 Pasal 6 ayat (2) tentang pajak penghasilan sebagai berikut:

a. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya

terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi

ada kerugian)

b. Kerugian fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh

pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian

c. Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal

atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun

didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun

d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku

untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya

berlaku ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak

penghasilan.

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan

diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t Martani,

(2010).

4. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal

dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan. Sesuai peraturan

Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang komite audit, struktur, dan keanggotaan komite

audit paling kurang terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris

independen dan pihak dari luar perseroan, dengan komisaris independen sebagai

ketua. Komite audit di ukur dengan menggunakan variable dummy yang bernilai 1

36

jika komite audit berjumlah tiga anggota dan bernilai 0 jika komite audit kurang

dari tiga anggota. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang

beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota diangkat serta

diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit

yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga

memiliki kelemahan, yakni minimnya pengalaman anggota, sehingga anggota

komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan

laporan keuangan dan pengawas prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi

terpenting dari anggota komite audit adalah pada commonsense, kecerdasan dan

suatu pandangan yang independen Annisa (2012).

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Uji Statistik

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel

dalam penelitian. Pengukuran yang dilihat dari statistik deskriptif meliputi nilai

rata-rata (mean), deviasi standar, minimum, dan maksimum. Maksimum

digunakan untuk mengetahui jumlah atribut paling banyak yang diungkapkan

disektor perbankan. Mean digunakan untuk menghitung rata-rata variabel yang

dianalisis. Standar deviasi adalah angka yang menggambarkan sebaran data

terhadap nilai rata–rata.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa Uji normalitas bertujuan untuk

mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak.

37

Untuk menguji suatu data distribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan

menggunakan grafik plot. Dengan melihat histogram dari residualnya ada

beberapa dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal

atau grafik histogramnya menujukan pola distribusi normal, maka model

regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal

atau grafik histogram tidak menujukan pola distribusi normal, maka model

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan uji korelasi antara variabel-variabel

independen dengan korelasi sederhana. Menurut Ghozali (2016) dalam model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara bebas atau

independen. Uji multikolinearitas dilakuan dengan melihat nilai tolerance dan

variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakn SPSS.

Apabila tolerance value lebih tinggi dari pada 0,10 atau VIF lebih kecil dari pada

10 maka dapat dismpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam

penelitian ini digunakan melalui grafik scatterplot. Kesimpulan diambil dengan

melihat persebaran titik pada scatterplot dengan dasar analisis tidak terdapat pola

38

tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur

(bergelombang, menyebar, kemudiaan menyempit). Menurut Ghozali (2016) jika

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi linier terjadi korelasi (hubungan) di antara anggota-anggota sampel

penelitian yang diurutkan berdasarkan waktu sebelumnya. Autokorelasi adalah

kondisi dimana dalam sekumpulan observasi yang berurutan sepanjang waktu

untuk variabel tertentu antara observasi yang satu dengan yang lainnya saling

berkaitan. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas

dari suatu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui ada

atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Waston. Uji Durbin Waston

dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai taksiran faktor gangguan yang

berurutan. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Kriteria pengujiannya sebagai berikut:

1. Nilai d bersekitar antara 0 dan 4, yaitu 0 < d < 4.

2. Nilai d = 2 atau mendekati 2, tidak terjadi autokorelasi.

3. Nilai d mendekati 0, terjadi autokorelasi Positif

4. Nilai d mendekati 4, terjadi autokorelasi Negatif

Pengujian ini dinilai baik jika tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen

dengan variabel dependen.

39

3.4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui penerimaan atau penolakan suatu

hipotesis:

3.4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan perosedur yang dipergunakan untuk melihat

pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya dan juga memperediksi nilai

variabel tergantung bersekala interval dengan menggunakan variabel bebas yang

bersekala interval. Persamaan regresi dengan menggunakan 4 variabel dapat

dinyatakan dalam persamaan:

Y = α + β1X1+ β2X2 + β3X3+ β4X4 + e

Keterangan :

Y : Penghindaran Pajak

X1 : Struktur Kepemiikan Negara

X2 : Keputusan Investasi

X3 : Kompensasi Rugi Fiskal

X4 : Komite Audit

α : Koefisien Konstanta

β1, β2, β3, β4 : Koefisien regresi dari masing-masing variabel

e : Random Error

3.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2

) Menurut Ghozali, (2016) Koefisien determinasi (R

2) pada intinya mengukur

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Semakin besar R2 (mendekati 1),

semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0 maka

variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel

dependen. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati

40

satu berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi

yang dibutuhkan untuk memperediksi variabel dependen atau hubungan kedua

variabel semakin kuat.

3.4.3.3 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Stastistik F)

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji kelayakan model untuk

mengetahui kelayakan model tersebut dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.

Untuk menguji kelayakan model regresi digunakan stastistik F. Menurut Ghozali

(2016) Model regresi dinyatakan layak jika nilai signifikan < 0,05, jika sebaiknya

nilai signifikan > 0,05 maka model regresi dinyatakan tidak layak.

3.4.3.4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Stastistik t)

Menurut Ghozali (2016) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Uji t berdasarkan nilai signifikan:

1. Jika nilai Sig. < 0,005 maka variabel independen berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai Sig. > 0,005 maka variabel independen tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Faktor-faktor yang

mempengaruhi penghindaran pajak. Sampel penelitian ini yaitu 14 perusahaan

BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2017,

dengan jumlah observasi sebesar 112. Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka,

kerangka penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan dalam penelitian ini maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel struktur kepemilikan negara yang di ukur dengan dummy

menunjukan hasil pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini

dikarenakan semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pemerintah pada

perusahaan BUMN maka perusahaan tersebut akan lebih sulit dalam

melakukan penghindaran pajak, dikarenakan perusahaan BUMN tersebut akan

lebih diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah dalam suatu pengambilan

keputusan.

2. Variabel keputusan investasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran

pajak. Hal ini dikarenakan keputusan investasi merupakan suatu keputusan

manajerial dalam mengaokasikan dananya, maka dari itu jika semakin besar

dana yang dialokasikan pada aset tersebut maka akan berdampak pada

57

semakin besar suatu penyusutan yang akan dialami oleh perusahaan tersebut

dan akan membuat tarif pajak menjadi lebih tinggi.

3. Variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran

pajak. Hal ini dikarenakan kompensasi rugi fiskal merupakan fasilitas yang

diberikan pemerintah kepada perusahaan yang memiliki rugi berdasarkan

ketentuan pajak, untuk dapat dikompensasikan sebagai pengurang laba kena

pajak perusahaan pada tahun tahun berikutnya. Ini artinya kompensasi rugi

fiskal bukan sesuatu yang diatur perusahaan dalam melakukan perencanaan

pajak, tetapi fasilitas yang dapat dimanfaatkan wajib pajak badan, sehingga

pada akhirnya tidak bisa dikaitkan dengan penghindaran pajak.

4. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini

dikarenakan jumlah komite audit yang berada di dalam sebuah entitas atau

perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan akan melakukan

tindakan penghindaran pajak atau tidak.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas karena masih

banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti

kualitas audit.

2. Populasi sampel ini masih belum maksimal karena ada satu perusahaan yang

baru terdaftar di BEI pada tahun 2013, sehingga untuk peneliti selanjutnya

mungkin bisa menaikan populasi dari tahun 2013 sampai dengan seterusnya,

sehingga dapat menambah sampel penlitian.

58

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas maka saran yang dapat di berikan

peneliti adalah:

1. Bagi investor, dalam pembuatan keputusan yang menyangkut investasi pada

saham-saham di perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI, hendaknya

memperhatikan seberapa baik kinerja suatu perusahaan, melihat resiko yang

akan dihadapi dan seberapa baik suatu pendapatan sehingga dapat

memperkecil kecurangan, dan tidak melanngar perarturan pemerintah

terutama tentang perpajakan.

2. Bagi Perusahaan BUMN diharapkan selalu dapat mengelola kualitas hasil

labanya dengan baik, dan dapat meningkatkan kualitas kinerja agar memiliki

kualitas yang lebih baik, sehingga makin meningkatkan kepercayaan investor

untuk tetap menanamkan saham investasinya.

3. Bagi peneliti, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangan kembali

penelitian ini, seperti menambah periode sampel, menambah variabel yang

menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yang tidak

dapat dijelaskan di penelitian ini dan menjadi keterbatasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, N.A., Kurniasih L. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap

Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi & Auditing, 2 (8), 95-18.

Anisa. 2015. The Effect of Exercises on Primary Dysmenorrhea. J

Mayority. Vol.4. No.2. Jan 2015.

Anthony, Govindarajan. 2009. Management Control System, Penerbit.

Salemba Empat: Jakarta.

Arianandini, Putu Winning, dan I Wayan Ramantha. 2018. Pengaruh

Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax

Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556.

Betha, Husni I. Pohan. 2013. Pemrograman Web dengan HTML Revisi Kedua.

CV Informatika, Bandung.

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, AJ. 2011. Investments and portofolio

Management. Global Edition. New York : The McGraw-Hill Companies,

Inc.

Borolla. 2011. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai

Perusahaan. Jurnal Prestasi. Vol.7, No.1, Ambon.

Chen, Xia, Qiang Cheng and Terry Shevlin. 2010. Are Family Firms

More Tax Aggressive Than Non-Family Firms Journal of Financial

Economics, 41-61.

Cornett, M. M., McNutt, J. J., & Tehranian, H. 2009. Corporate Governance and

EarningsManagement at Large U.S Bank Holding Companies. Journal of

Corporate Finance.15(4), 412 – 430.

Damayanti, Fitri dan Tridahus Susanto. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi

Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax

Avoidance. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 5.

Damayanti dan Susanto. 2015. PengaruhKomite Audit, Kualitas Audit,

KepemilikanInstitusional, Risiko Perusahaan DanReturn On Assets

Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Bisnis dan Manajemen,(Online), Vol. 5,

No. 2.

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

20/PJ.03/2013 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak,

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,Penghapusan Nomor Pokok Wajib

Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta

Perubahan Data dan Pemindahan W. Jakarta.

Dhaliwal, Naiker, Vicky and Navissi. 2006. Audit Committee Financial,

Expertise, Corporate Governance and Accrual :An Empirical Analysis.

Working Paper.

Dyreng, Hanlon. 2008. The Effects of Managers on Corporate Tax Avoidance.

Amerika :University of North Carolina.

Evana, Einde. 2017. The Effect state Ownership Structure, Investment Decision,

and Fiscal Tax Loss Compensation Toward Tax Avoidance on

Manufacturig Companies Listed on IDX in 2015. Jurnal Accounting

Departemen, Faculty of Eeconomics and Business University of Lampung.

Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax

Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di

Bursa Efek Indonesia 2009-2011). Jurnal Akuntansi Universitas Negeri

Padang, 2 (1).

Fahmi, Irham. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.

Ginting, Suriani. 2016. Pengaruh Coporate Governance dan Kopensasi Rugi

Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai

variabel Modereting. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil. Volume 6, Nomor

02.

Ghozali, Imam, 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS

21. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. Semarang.

Harahap, Sofyan Syafri. 2013. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi 11.

Rajawali Pers, Jakarta

Hendriksen, E. S., dan M. Breda. 2000. Teori Akunting (Terjemahan). Edisi

Kelima. Buku Kesatu. Batam Centre: Interaksara.

Hoque, Jahiru, Mohammad Zahid Hossain Bhuiyan and Afzal Ahmad. 2011. Tax

Avoidance Crimes-A Study on Some Corporate Firms of Bangladesh.

Janifairus, J. B. 2013. Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Assets

Growth, Dan Cash Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio. Jurnal

Administrasi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Vol. 1, No. 1

Kieso, Donald E. dan Jerry J. Weygandt. 2002. Akuntansi Intermediate.

Jilid 3. Jakarta : Erlangga.

Kurniasih, Tommy, Maria Dan Ratna Sari. 2013. Pengaruh ROA, Leverage,

Coporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kopesasi Rugi Fiskal Pada

Tax Avoidance. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas

Udayana. ISSN 1410-4628.

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat.

Moeljadi. 2006. Manajemen Keuangan. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif,

Edisi Pertama. Bayu Media Publishing, Malang.

Puspita, Silvia Ratih dan Puji Harto. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan

terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal of Accounting ISSN

2337-3806 Volume 3 No. 2.

Rochmat, Soemitro. 2007. Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak

Pendapatan. Bandung. Ereco.

Republik Indonesia, Perdirjen No. Per-43/Pj/2010 Tentang Penerapan Prinsip

Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak

dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Republik Indonesia, Surat Direktur Jendral Pajak No. 5-14/Pj.7/2003 Tentang

Program Optimalisasi Penerimaan Pajak.

Reinaldo dan Rusli. 2017. Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA,

Kepemilikan Institusional, Kopensasi Kerugian Fiskal, dan CSR terhadap

Tax Avoidance Pada perusahan manufaktur subsektor makanan dan

minuman terdaftar di BEI 2013- 2015. JOM Fekon, Vol. 4 No. 1.

Sari, K.S, dan Martani, Dwi. 2010. Ownership Characteristic, Corporate

Governance, and Tax Aggressiveness. The 3 Accounting and The 2

Colloquium.

Sitompul. 2003. Radiasi dalam sistem agroforestri. Wanulacs : Model

Simulasi Untuk Sistem Agroforestri. Bogor: International Center for

Research in Agroforestry. Hlm. 79-103.

Swingly, Calvin dan I Made Sukartha. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif,

Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada

Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN:

23028556.

Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi

pertama. Yogyakarta : Kanisius.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak

Penghasilan.

Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta. Salemba Empat.

Yusuf, Haryono. 2005. Dasar –Dasar Akuntansi. Yogyakarta : Akademi

Akuntansi YKPN.