Upload
vanthuan
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
curriculum vitae
26-Nov-18 2
Nama: Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP NPWP: 07.477.903.4-422.000 Register Negara Akuntan/CA: RNA 3560/11D-41.367 Ijin Konsultan Pajak: SI-2654/PJ/2013 Ijin Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak: 096/PP/IKH/2013 TTL: Sei. Terab (Riau), 27-Nopember-1969 Alamat: Jl. Lingga Dewata No. 7 Singgasana Pradana Bandung 40238 Tlp +6222-8544-0152/+62813-2010-2281 e-mail: [email protected]/[email protected] web: www.taxacconsulting.com Pendidikan Terakhir: Doktor (S3) Ilmu Ekonomi (Akuntansi Pajak) UNPAD Sertifikasi: Konsultan Pajak Brevet C (BP USKP – IKPI) Pekerjaan: Konsultan Akuntansi – Perpajakan TAXAcc Consulting Bandung Kuasa Hukum Pajak di Pengadilan Pajak, Dosen S2 Akuntansi Universitas Kristen
Maranatha Bandung, Universitas Pancasila Jakarta, Dosen Perpajakan PPAk FEB UNPAD, FE UNTAR, Widyatama dan beberapa PTN/PTS di Bandung dan Jakarta
Pembicara Seminar, untuk tema: perpajakan dan akuntansi. Kolomnis di beberapa media nasional, antara lain: Bisnis Indonesia, Kontan, dan Berita
Pajak untuk tema perpajakan dan akuntansi. Organisasi: Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat dan Ikatan Konsultan
Pajak Indonesia (IKPI).
SEMANGAT DAN JIWA AKUNTAN ADALAH TRANSPARANSI
LANSCAPE PAJAK GLOBAL (PAJAK ONLINE)
SEJALAN DENGAN SEMANGAT DAN JIWA AKUNTAN
26-Nov-18 5
TUJUAN AKUNTANSI
IDEALISME AKUNTANSI
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS
KERANGKA KONSEPTUL
STANDAR AKUNTANSI
PEDOMAN AKUNTANSI
6
PRAKTIK AKUNTANSI
MEWUJUDKAN TUJUAN AKUNTANSI - TRANSPARANSI
PATRUN & ACUAN DALAM PRAKTIK AKUNTANSI
KONSTRUKSI & REKONSTRUKSI - NALAR & ETIKA
26-Nov-18
Peran Strategis Akuntan
Menyiapkan Back-Up Laporan Keuangan yang mudah Diklarifikasi
Pengungkapan Perhitungan Pajak yang Memadai dalam CALK
1
3 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal yang Praktis
2
5
Menyiapkan Laporan Keuangan – Selaras dengan Ketentuan Perpajakan
Perhitungan Pajak Tangguhan yang Praktis
Mencegah Terbitnya Opini WDP – terkait dengan Pajak
Menyiapkan Bukti-Bukti/Memberikan Kesaksian jika Dibutuhkan dalam Pemeriksaan/Pengadilan Pajak
4
6
7
26-N
ov-1
8
7
AKUNTANSI PERPAJAKAN Mengintegrasikan
Akuntansi & Perpajakan
Akuntansi - Mengakuntansikan Transaksi Perpajakan
Perpajakan - Mengenakan Pajak Transaksi Bisnis
8 26-Nov-18
TRANSAKSI PERPAJAKAN
PPh Pasal 21/26
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 24
PPh Pasal 25
PPh Pasal 29
PPh Pasal 4 ayat (2)
PPN & PPn BM
9 26-Nov-18
TRANSAKSI BISNIS
Penjualan
Pembelian
Pembayaran Gaji
Pembayaran Sewa
Pembayaran Jasa
Beban Operasional
Beban Bunga
Keuntungan Pengalihan Aset
11 26-Nov-18
TRANSAKSI BISNIS
Restrukturisasi Perusahaan
Transaksi Leasing
Revaluasi Aset
Penjulan Saham
Penerbitan Obligasi
12 26-Nov-18
+ TITIK KRUSIAL SPT PPh BADAN: Laporan Keuangan sebagai Penentu
EKUALISASI
KOREKSI FISKAL POSITIF – NEGATIF
PENENTUAN PKP
PERHITUNGAN KREDIT PAJAK
SPT KURANG BAYAR ATAU LEBIH BAYAR
26-Nov-18 13
Data dan IT
Kebijakan SDM Pemeriksa
Peraturan di bidang Pemeriksaan
KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK PASCA TAX AMNESTY
26-Nov-18 16
MAKSUD & TUJUAN
Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman serta memberikan keseragaman langkah dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)
Tujuan
1. meningkatkan tertib administrasi pemeriksaan;
2. memberikan keseragaman langkah dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;
3. meningkatkan kualitas pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa;
4. meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak; dan
5. meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan 26-Nov-18 18
PEMERIKSAAN EFEKTIF
Upaya Hukum Minimal
Restitusi Terkendali
Kepatuhan yang Berkelanjutan
Pemeriksaan selesai dan
pencairan dari hasil pemeriksaan
optimal
1 2
3 4
pemeriksaan harus diselesaikan sesuai dengan
jangka waktu pemeriksaan. Pemeriksaan
dianggap selesai apabila Surat Perintah
Pemeriksaan (SP2) telah selesai dilaksanakan dan
telah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau
LHP Sumir
ketetapan pajak yang terbit dari hasil
pemeriksaan dapat diandalkan serta Wajib
Pajak menerima dan membayar ketetapan
pajak hasil pemeriksaan tersebut
optimalisasi pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi
Wajib Pajak yang memenuhi kriteria
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17C dan 17D
Undang-Undang KUP serta Pasal 9 ayat (4c) Undang-
Undang PPN
pemeriksaan yang efektif harus mampu
menciptakan kepatuhan Wajib Pajak yang
berkelanjutan, tidak hanya kepatuhan sesaat setelah
dilakukan pemeriksaan
26-Nov-18 19
JENIS PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN
RESTITUSI PPN
PEMERIKSAAN
TUJUAN LAIN
PEMERIKSAAN KHUSUS DATA
KONKRIT
PEMERIKSAAN
RESTITUSI PPh
PEMERIKSAAN
RUTIN NON RESTITUSI
(Rugi, Aksi Korporasi, Likuidasi)
PEMERIKSAAN KHUSUS
(RISK BASED AUDIT)
1 2 3 4 6
PELAYANAN
Single Tax Non SKP ALL TAXES
5
Based on Data
26-Nov-18 20
1 2
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
dan/atau
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan:
menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti
yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
21
Kriteria Pemeriksaan
Pemeriksaan Menguji
kepatuhan
Harus dilakukan
Dapat dilakukan
WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 17B UU KUP)
SPT LB selain Pasal 17B UU KUP
SPT Rugi;
Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko
penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko
WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
a
b
c
d
e
f
g
22
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP
Pemeriksaan Selain Pasal 17B UU KUP
Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan Lapangan
PENENTUAN JENIS PEMERIKSAANNYA DIATUR OLEH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
f g a b c d e
23
Dilakukan dengan pemeriksaan kantor dalam hal:
Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak
yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan
keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun
Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit
oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian
Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana
perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun
terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan
Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP
1
2
24
Mutual Recognition Agreement
MRA ini menjadi sebuah hal mutlak yang dilakukan untuk mendukung liberalisasi sektor jasa yang berasaskan keadilan/fairness.
• Pertama, negara tujuan atau negara penerima mengakui kualifikasi profesional dan muatan latihan yang diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil.
• Kedua, negara asal diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi dan pelatihan dengan cara memberikan diploma atau sertifikat.
• Ketiga, pengakuan tidak bersifat otomatis.
Terdapat sejumlah hakikat dari MRA.
26-Nov-18 27
MRA Framework
MRA untuk jasa teknik
arsitek
jasa perawatan
praktisi medis;
praktisi gigi /dokter gigi
jasa akuntan
penyigian (surveying).
26-Nov-18 28
Jasa Akuntansi
Jasa akuntansi meliputi jasa audit, pembukuan
MRA tidak akan meliputi jasa audit atas laporan keuangan. dan atau praktik akuntan independen.
Akuntan berizin (akuntan publik) yang berhak memanfaatkan MRA dan mendaftar menjadi ASEAN CPA.
• Menjadi tuan di negeri sendiri
• Siap masuk ke pasar Asean
Peningkatan profesionalitas akuntan
26-Nov-18 29
Sertifikasi Profesi
30
Pengakuan global kompetensi dan profesionalitas
Kompetensi umum dan khusus bidang profesi tersebut
Kombinasi pendidikan formal dan ujian
Mengikuti ketentuan umum kurikulum internasonal. Misal untuk Akuntansi IES ditentukan oleh IFAC
Pengakuan antar profesi - MRA
26-Nov-18
Pilihan Profesi
Bidang Profesi • Akuntan Publik • Akuntan Manajemen • Akuntan / Auditor
Pemerintah • Konsultan Pajak /
Manajemen • Internal Auditor • Akuntan Pendidik • Keuangan Perusahaan • Pengusaha • Lainnya
31
Sertifikasi Nasional
• CPA akuntan publik
• CPMA akuntansi manajemen
• QIA internal auditor
• USKP konsultan pajak
• CPSAK sertifikasi PSAK
• SAS Akuntan Syariah
• US-AAP Ujian Sertifikasi Ahli
Akuntansi Pemerintahan
• CA konsultan jasa akuntansi,
financial preparer
26-Nov-18
Profesi Lulusan Akuntansi
CPA Ind Certified
Public
Accountant
• Akuntan Publik IAPI Institut Akuntan Publik
Indonesia
• Prasyarat S1 Akuntansi ujian profesi CPA
• Dapat memberikan jasa atestasi sesuai dengan
UU AP
CA Chartered of
Accountant
• CA – gelar profesi IAI Ikatan Akuntan
Indonesia
• Prasyarat S1 ujian profesi CA
Pendidikan Profesi Akuntansi - Ak
• Ak gelar akedemik PPAK
• Memberikan Jasa Akuntan selain atestasi
26-Nov-18 32
Profesi untuk Lulusan Akuntansi – saat ini
CPMA
• Certified Profesional Management Accountant
• S1 Akuntansi / DIV + 1 thn pengalaman, / S1 non
akuntansi + 2th pengalaman , DIII + 8than pglmn.
• Organisasi Profesi IAMI
CMA
• Certified Management Accountant di bawah
Institute Management Accountant (Australia)
• 7 level member, CMA (S2), AMA & GMA (S1)
• Melalui pendidikan S2 atau pelatihan untuk mata
ajar tertentu.
26-Nov-18 33
Profesi untuk Lulusan Akuntansi – saat ini
BKP
• Bersertifikat Konsultan Pajak
• Prasyarat S1 Akuntansi dan Sarjana
Lainnya
• Lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak
(USKP)
• Akuntan Pajak di Perusahaan
BUMN/BUMD/Swasta/PMA
• Pemeriksa Pajak di DJP
• Memberikan Jasa Konsultan Pajak
26-Nov-18 34
Profesi lain Lulusan Akuntansi
35
QIA • Qulifying Internal Auditor
• Prasyarat S1 Akuntansi dan Pengalaman
sebagai Internal Auditor
• Internal Auditor Pemerintah dan BUMN/D/S
CIA
• Certified Internal Auditor
• Prasyarat S1
• Pasar menilai berbeda internal auditor yang
memiliki gelar CIA
CFA
Chartered
Financial
Analyst
• Chartered Financial Analyst
• S1
• Pasar menilai berbeda analis yang memiliki CFA
walaupun masih level 1 dari 3 level CFA.
26-Nov-18
KOMPETENSI UTAMA CALON AKUNTAN/KONSULTAN PAJAK
Memahami aturan dan dapat menghitung, serta mengisi SPT
1. PPh Badan
2. PPN
3. PPh Pasal 21/26
4. PPh Pasal 22, 23/26, 24, 25
5. PPh Pasal 4 ayat (2)
26-Nov-18 36
KOMPETENSI PENUNJANG CALON AKUNTAN/KONSULTAN PAJAK
Memahami dan mampu:
1. Menjurnal setiap transaksi bisnis dengan benar
2. Menggunakan alat bantu komputer dalam memproses informasi akuntansi
3. Menghitung pajak-pajak perusahaan dengan alat bantu komputer (PPh Badan, PPN, PPh Ps 21, dsb).
4. Menyajikan laporan keuangan sesuai SAK
26-Nov-18 37
KOMPETENSI TEKNIS CALON AKUNTAN/KONSULTAN PAJAK
Masih harus ditambah dengan kemampuan
1. Menyusun laporan keuangan dengan alat bantu komputer (Excel, MYOB, Accurate, Zahir, SAP)
2. Mengisi SPT dengan e-SPT, e-Faktur, e-Billing, e-Filing
3. Paham aturan Pajak Daerah (PBB, BPHTB, Pajak Hotel & Restoran, Pajak Reklame, dll)
4. Paham aturan Kepabeanan
26-Nov-18 38
TERIMA KASIH IKATAN AKUNTAN INDONESIA Wilayah Jawa Barat Jl. Cikutra No. 204A Bandung 40125 Tel. +6222-7218837, Fax. +6222-7274009 [email protected] www.iaiglobal.or.id
Presented by • Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP
e-mail: [email protected] ph +62813-2010-2281
26-Nov-18 39
Creator: Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP
SERI HIBURAN
TEPUK AKUNTAN
26-Nov-18 41 Publikasi Pertama: 18 Nopember 2017
TEPUK 3 X - PERTAMA
JURNAL – “DEBET – KREDIT”
KEPALKAN TANGAN KANAN – KIRI DORONG KE DEPAN BERGANTIAN
TEPUK 3 X - KEDUA
NERACA – “HARUS BALANCE”
BENTANGKAN KEDUA TANGAN KESAMPING DIGOYANG KIRI-KANAN
TEPUK 3 X – KETIGA
LABA – RUGI – “UNTUNG”
TANGAN KE ATAS SAMBIL BERTEPUK LEPAS
42
TEPUK AKUNTAN
26-Nov-18