42
Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP Korda – IAI Wilayah Jawa Barat 1 26-Nov-18

Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP - iaijabar.or.id · PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 ... pidana di bidang perpajakan Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP 1 2 24 . SERI PENDIDIKAN

Embed Size (px)

Citation preview

Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP Korda – IAI Wilayah Jawa Barat

1 26-Nov-18

curriculum vitae

26-Nov-18 2

Nama: Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP NPWP: 07.477.903.4-422.000 Register Negara Akuntan/CA: RNA 3560/11D-41.367 Ijin Konsultan Pajak: SI-2654/PJ/2013 Ijin Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak: 096/PP/IKH/2013 TTL: Sei. Terab (Riau), 27-Nopember-1969 Alamat: Jl. Lingga Dewata No. 7 Singgasana Pradana Bandung 40238 Tlp +6222-8544-0152/+62813-2010-2281 e-mail: [email protected]/[email protected] web: www.taxacconsulting.com Pendidikan Terakhir: Doktor (S3) Ilmu Ekonomi (Akuntansi Pajak) UNPAD Sertifikasi: Konsultan Pajak Brevet C (BP USKP – IKPI) Pekerjaan: Konsultan Akuntansi – Perpajakan TAXAcc Consulting Bandung Kuasa Hukum Pajak di Pengadilan Pajak, Dosen S2 Akuntansi Universitas Kristen

Maranatha Bandung, Universitas Pancasila Jakarta, Dosen Perpajakan PPAk FEB UNPAD, FE UNTAR, Widyatama dan beberapa PTN/PTS di Bandung dan Jakarta

Pembicara Seminar, untuk tema: perpajakan dan akuntansi. Kolomnis di beberapa media nasional, antara lain: Bisnis Indonesia, Kontan, dan Berita

Pajak untuk tema perpajakan dan akuntansi. Organisasi: Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat dan Ikatan Konsultan

Pajak Indonesia (IKPI).

Buku yang Telah Diterbitkan

26-Nov-18 3 2013 2015

SERI AKUNTAN

26-Nov-18 4

SEMANGAT DAN JIWA AKUNTAN ADALAH TRANSPARANSI

LANSCAPE PAJAK GLOBAL (PAJAK ONLINE)

SEJALAN DENGAN SEMANGAT DAN JIWA AKUNTAN

26-Nov-18 5

TUJUAN AKUNTANSI

IDEALISME AKUNTANSI

TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

KERANGKA KONSEPTUL

STANDAR AKUNTANSI

PEDOMAN AKUNTANSI

6

PRAKTIK AKUNTANSI

MEWUJUDKAN TUJUAN AKUNTANSI - TRANSPARANSI

PATRUN & ACUAN DALAM PRAKTIK AKUNTANSI

KONSTRUKSI & REKONSTRUKSI - NALAR & ETIKA

26-Nov-18

Peran Strategis Akuntan

Menyiapkan Back-Up Laporan Keuangan yang mudah Diklarifikasi

Pengungkapan Perhitungan Pajak yang Memadai dalam CALK

1

3 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal yang Praktis

2

5

Menyiapkan Laporan Keuangan – Selaras dengan Ketentuan Perpajakan

Perhitungan Pajak Tangguhan yang Praktis

Mencegah Terbitnya Opini WDP – terkait dengan Pajak

Menyiapkan Bukti-Bukti/Memberikan Kesaksian jika Dibutuhkan dalam Pemeriksaan/Pengadilan Pajak

4

6

7

26-N

ov-1

8

7

AKUNTANSI PERPAJAKAN Mengintegrasikan

Akuntansi & Perpajakan

Akuntansi - Mengakuntansikan Transaksi Perpajakan

Perpajakan - Mengenakan Pajak Transaksi Bisnis

8 26-Nov-18

TRANSAKSI PERPAJAKAN

PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 22

PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 24

PPh Pasal 25

PPh Pasal 29

PPh Pasal 4 ayat (2)

PPN & PPn BM

9 26-Nov-18

TRANSAKSI PERPAJAKAN

PPN & PPn BM

Bea Materai

PBB

BPHTB

Pajak Daerah

Dll.

10 26-Nov-18

TRANSAKSI BISNIS

Penjualan

Pembelian

Pembayaran Gaji

Pembayaran Sewa

Pembayaran Jasa

Beban Operasional

Beban Bunga

Keuntungan Pengalihan Aset

11 26-Nov-18

TRANSAKSI BISNIS

Restrukturisasi Perusahaan

Transaksi Leasing

Revaluasi Aset

Penjulan Saham

Penerbitan Obligasi

12 26-Nov-18

+ TITIK KRUSIAL SPT PPh BADAN: Laporan Keuangan sebagai Penentu

EKUALISASI

KOREKSI FISKAL POSITIF – NEGATIF

PENENTUAN PKP

PERHITUNGAN KREDIT PAJAK

SPT KURANG BAYAR ATAU LEBIH BAYAR

26-Nov-18 13

26-Nov-18

14

PPh Vs PPN

BEBAN JASA Vs PPh Ps 23

BEBAN GAJI Vs PPh Ps 21

EKUALISASI

SERI PEMERIKSAAN

(AUDIT) PAJAK

26-Nov-18 15

Data dan IT

Kebijakan SDM Pemeriksa

Peraturan di bidang Pemeriksaan

KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK PASCA TAX AMNESTY

26-Nov-18 16

KEBIJAKAN PEMERIKSAAN S U R AT E DA R A N D I R J E N PA JA K N O M O R

S E - 1 5 / PJ / 2 0 1 8

MAKSUD & TUJUAN

Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman serta memberikan keseragaman langkah dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)

Tujuan

1. meningkatkan tertib administrasi pemeriksaan;

2. memberikan keseragaman langkah dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;

3. meningkatkan kualitas pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa;

4. meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak; dan

5. meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan 26-Nov-18 18

PEMERIKSAAN EFEKTIF

Upaya Hukum Minimal

Restitusi Terkendali

Kepatuhan yang Berkelanjutan

Pemeriksaan selesai dan

pencairan dari hasil pemeriksaan

optimal

1 2

3 4

pemeriksaan harus diselesaikan sesuai dengan

jangka waktu pemeriksaan. Pemeriksaan

dianggap selesai apabila Surat Perintah

Pemeriksaan (SP2) telah selesai dilaksanakan dan

telah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau

LHP Sumir

ketetapan pajak yang terbit dari hasil

pemeriksaan dapat diandalkan serta Wajib

Pajak menerima dan membayar ketetapan

pajak hasil pemeriksaan tersebut

optimalisasi pengembalian

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17C dan 17D

Undang-Undang KUP serta Pasal 9 ayat (4c) Undang-

Undang PPN

pemeriksaan yang efektif harus mampu

menciptakan kepatuhan Wajib Pajak yang

berkelanjutan, tidak hanya kepatuhan sesaat setelah

dilakukan pemeriksaan

26-Nov-18 19

JENIS PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN

RESTITUSI PPN

PEMERIKSAAN

TUJUAN LAIN

PEMERIKSAAN KHUSUS DATA

KONKRIT

PEMERIKSAAN

RESTITUSI PPh

PEMERIKSAAN

RUTIN NON RESTITUSI

(Rugi, Aksi Korporasi, Likuidasi)

PEMERIKSAAN KHUSUS

(RISK BASED AUDIT)

1 2 3 4 6

PELAYANAN

Single Tax Non SKP ALL TAXES

5

Based on Data

26-Nov-18 20

1 2

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

dan/atau

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan:

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti

yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

21

Kriteria Pemeriksaan

Pemeriksaan Menguji

kepatuhan

Harus dilakukan

Dapat dilakukan

WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 17B UU KUP)

SPT LB selain Pasal 17B UU KUP

SPT Rugi;

Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko

penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko

WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak

a

b

c

d

e

f

g

22

Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP

Pemeriksaan Selain Pasal 17B UU KUP

Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan Lapangan

PENENTUAN JENIS PEMERIKSAANNYA DIATUR OLEH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

f g a b c d e

23

Dilakukan dengan pemeriksaan kantor dalam hal:

Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak

yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan

keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun

Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit

oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian

Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti

Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana

perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun

terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak

pidana di bidang perpajakan

Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP

1

2

24

SERI PENDIDIKAN

26-Nov-18 25

DUNIA PENDIDIKAN

Profesional

26

Sertifikasi

CA

BKP

CPA

26-Nov-18

PASAR KERJA

Mutual Recognition Agreement

MRA ini menjadi sebuah hal mutlak yang dilakukan untuk mendukung liberalisasi sektor jasa yang berasaskan keadilan/fairness.

• Pertama, negara tujuan atau negara penerima mengakui kualifikasi profesional dan muatan latihan yang diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil.

• Kedua, negara asal diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi dan pelatihan dengan cara memberikan diploma atau sertifikat.

• Ketiga, pengakuan tidak bersifat otomatis.

Terdapat sejumlah hakikat dari MRA.

26-Nov-18 27

MRA Framework

MRA untuk jasa teknik

arsitek

jasa perawatan

praktisi medis;

praktisi gigi /dokter gigi

jasa akuntan

penyigian (surveying).

26-Nov-18 28

Jasa Akuntansi

Jasa akuntansi meliputi jasa audit, pembukuan

MRA tidak akan meliputi jasa audit atas laporan keuangan. dan atau praktik akuntan independen.

Akuntan berizin (akuntan publik) yang berhak memanfaatkan MRA dan mendaftar menjadi ASEAN CPA.

• Menjadi tuan di negeri sendiri

• Siap masuk ke pasar Asean

Peningkatan profesionalitas akuntan

26-Nov-18 29

Sertifikasi Profesi

30

Pengakuan global kompetensi dan profesionalitas

Kompetensi umum dan khusus bidang profesi tersebut

Kombinasi pendidikan formal dan ujian

Mengikuti ketentuan umum kurikulum internasonal. Misal untuk Akuntansi IES ditentukan oleh IFAC

Pengakuan antar profesi - MRA

26-Nov-18

Pilihan Profesi

Bidang Profesi • Akuntan Publik • Akuntan Manajemen • Akuntan / Auditor

Pemerintah • Konsultan Pajak /

Manajemen • Internal Auditor • Akuntan Pendidik • Keuangan Perusahaan • Pengusaha • Lainnya

31

Sertifikasi Nasional

• CPA akuntan publik

• CPMA akuntansi manajemen

• QIA internal auditor

• USKP konsultan pajak

• CPSAK sertifikasi PSAK

• SAS Akuntan Syariah

• US-AAP Ujian Sertifikasi Ahli

Akuntansi Pemerintahan

• CA konsultan jasa akuntansi,

financial preparer

26-Nov-18

Profesi Lulusan Akuntansi

CPA Ind Certified

Public

Accountant

• Akuntan Publik IAPI Institut Akuntan Publik

Indonesia

• Prasyarat S1 Akuntansi ujian profesi CPA

• Dapat memberikan jasa atestasi sesuai dengan

UU AP

CA Chartered of

Accountant

• CA – gelar profesi IAI Ikatan Akuntan

Indonesia

• Prasyarat S1 ujian profesi CA

Pendidikan Profesi Akuntansi - Ak

• Ak gelar akedemik PPAK

• Memberikan Jasa Akuntan selain atestasi

26-Nov-18 32

Profesi untuk Lulusan Akuntansi – saat ini

CPMA

• Certified Profesional Management Accountant

• S1 Akuntansi / DIV + 1 thn pengalaman, / S1 non

akuntansi + 2th pengalaman , DIII + 8than pglmn.

• Organisasi Profesi IAMI

CMA

• Certified Management Accountant di bawah

Institute Management Accountant (Australia)

• 7 level member, CMA (S2), AMA & GMA (S1)

• Melalui pendidikan S2 atau pelatihan untuk mata

ajar tertentu.

26-Nov-18 33

Profesi untuk Lulusan Akuntansi – saat ini

BKP

• Bersertifikat Konsultan Pajak

• Prasyarat S1 Akuntansi dan Sarjana

Lainnya

• Lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

(USKP)

• Akuntan Pajak di Perusahaan

BUMN/BUMD/Swasta/PMA

• Pemeriksa Pajak di DJP

• Memberikan Jasa Konsultan Pajak

26-Nov-18 34

Profesi lain Lulusan Akuntansi

35

QIA • Qulifying Internal Auditor

• Prasyarat S1 Akuntansi dan Pengalaman

sebagai Internal Auditor

• Internal Auditor Pemerintah dan BUMN/D/S

CIA

• Certified Internal Auditor

• Prasyarat S1

• Pasar menilai berbeda internal auditor yang

memiliki gelar CIA

CFA

Chartered

Financial

Analyst

• Chartered Financial Analyst

• S1

• Pasar menilai berbeda analis yang memiliki CFA

walaupun masih level 1 dari 3 level CFA.

26-Nov-18

KOMPETENSI UTAMA CALON AKUNTAN/KONSULTAN PAJAK

Memahami aturan dan dapat menghitung, serta mengisi SPT

1. PPh Badan

2. PPN

3. PPh Pasal 21/26

4. PPh Pasal 22, 23/26, 24, 25

5. PPh Pasal 4 ayat (2)

26-Nov-18 36

KOMPETENSI PENUNJANG CALON AKUNTAN/KONSULTAN PAJAK

Memahami dan mampu:

1. Menjurnal setiap transaksi bisnis dengan benar

2. Menggunakan alat bantu komputer dalam memproses informasi akuntansi

3. Menghitung pajak-pajak perusahaan dengan alat bantu komputer (PPh Badan, PPN, PPh Ps 21, dsb).

4. Menyajikan laporan keuangan sesuai SAK

26-Nov-18 37

KOMPETENSI TEKNIS CALON AKUNTAN/KONSULTAN PAJAK

Masih harus ditambah dengan kemampuan

1. Menyusun laporan keuangan dengan alat bantu komputer (Excel, MYOB, Accurate, Zahir, SAP)

2. Mengisi SPT dengan e-SPT, e-Faktur, e-Billing, e-Filing

3. Paham aturan Pajak Daerah (PBB, BPHTB, Pajak Hotel & Restoran, Pajak Reklame, dll)

4. Paham aturan Kepabeanan

26-Nov-18 38

TERIMA KASIH IKATAN AKUNTAN INDONESIA Wilayah Jawa Barat Jl. Cikutra No. 204A Bandung 40125 Tel. +6222-7218837, Fax. +6222-7274009 [email protected] www.iaiglobal.or.id

Presented by • Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP

e-mail: [email protected] ph +62813-2010-2281

26-Nov-18 39

SERI HIBURAN

26-Nov-18 40

Creator: Dr. Nur Hidayat, SE, ME, Ak, CA, BKP

SERI HIBURAN

TEPUK AKUNTAN

26-Nov-18 41 Publikasi Pertama: 18 Nopember 2017

TEPUK 3 X - PERTAMA

JURNAL – “DEBET – KREDIT”

KEPALKAN TANGAN KANAN – KIRI DORONG KE DEPAN BERGANTIAN

TEPUK 3 X - KEDUA

NERACA – “HARUS BALANCE”

BENTANGKAN KEDUA TANGAN KESAMPING DIGOYANG KIRI-KANAN

TEPUK 3 X – KETIGA

LABA – RUGI – “UNTUNG”

TANGAN KE ATAS SAMBIL BERTEPUK LEPAS

42

TEPUK AKUNTAN

26-Nov-18