DOKUMEN RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR …sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCR… · DOKUMEN RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA

DOKUMEN RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH 2015-2019 KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT

KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA MATARAM | 5-1

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai kebijakan dan strategi

dokumen rencana seperti RTRW, RPJMD, RP2KP, RTBL, RISPAM,

SSK dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan

Strategis Kabupaten/Kota (RTBL KSK), serta penjelasan mengenai

Keterpaduan Strategi dan Rencana Pembangunan pada skala

Kabupaten/Kota maupun kawasan



5.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Pada RTRW Kota Mataram menghasilkan suatu rencana struktur dan pola yang harus diterapkan

selama 20 tahun, dengan masa berlaku 2011 – 2031. Pada bab ini akan membahas arahan yang

harus diterapkan dan dijadikan acuan pada RPI2JM pada tahun 2015. Berikut akan dipaparkan

arahan rencana struktur dan Pola ruang yang harus dicapai hingga tahun 2031.

Tabel 5.1 Arahan RTRW Kota Mataram Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang

A. Pusat Pelayanan Kota (PPK)

PPK ditetapkan tepat di tengah wilayah Kota

Mataram karena Kecamatan Ampenan,

Kecamatan Mataram, dan Kecamatan

Cakranegara merupakan kawasan primer yang

memiliki fungsi utama untuk melayani seluruh

penduduk Kota Mataram. Fungsi utama dari

masing-masing Pusat Pelayanan Kota tersebut

adalah:

1. Pusat Pelayanan Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan pariwisata;

2. Pusat Pelayanan Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan;

3. Pusat Pelayanan Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis.

Pusat pelayanan di atas dikembangkan sebagai

pusat bisnis skala kota dan regional, karena

merupakan daerah tarikan dan pergerakan yang

sangat intens di dalamnya

B. Sub Pusat Pelayanan Kota ( SPPK )

Sub Pusat Pelayanan Kota dikembangkan untuk mendukung Pusat Pelayanan Kota. Sub pusat pelayanan kota diarahkan pada kawasan-kawasan yang mendekati perbatasan kota dengan Kabupaten Lombok Barat. Hal ini dimaksudkan agar orientasi pergerakan penduduk mengarah ke luar Kota Mataram agar beban di bagian tengah tidak semakin bertambah. Fungsi-fungsi sub pusat pelayanan yang ada di wilayah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Sub Pusat Pelayanan Selaparang berfungsi untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa serta pariwisata;

2. Sub Pusat Pelayanan Sandubaya berfungsi untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;

3. Sub Pusat Pelayanan Sekarbela berfungsi mendukung kegiatan perkantoran dan pariwisata.

A. Kawasan Lindung

1. Kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan di

bawahnya.

Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai diarahkan pada

sepanjang pesisir pantai bagian barat Kota

Mataram ± 9 km sejauh antara 30-200 meter dari

pasang tertinggi secara proporsional sesuai

dengan bentuk, letak, dan kondisi fisik pantai.

Rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai

di Kota Mataram sebagaimana dilakukan melalui:

1. Penguasaan kawasan sempadan pantai oleh pemerintah dengan batas antara 30 - 200 meter dan diperkuat statusnya;

2. Perwujudan lahan-lahan sempadan pantai dengan cara partisipatisi masyarakat atau penertiban terutama di kawasan yang membahayakan kelangsungan penduduk di sekitarnya;

3. Peningkatan keanekaragaman jenis tanaman tahunan berakar panjang;

4. Pemanfaatan kawasan sempadan pantai menjadi kegiatan rekreasi yang bersifat publik;

5. Pengaturan penempatan bangunan-bangunan perlindungan terhadap bencana gempa dan/atau gelombang tsunami;

6. Kawasan sempadan pantai yang sudah dikuasai pemerintah tetapi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka bangunannya dapat dibongkar; dan

7. Kegiatan budidaya yang diperbolehkan pada kawasan sempadan pantai adalah:

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH), seperti

lapangan rumput, lapangan olahraga,

dan/atau preservasi sumber daya alam;

b. Fasilitas dan pelayanan sosial, seperti

tempat ibadah dan/atau pusat informasi

wisata;

c. Fasilitas dan pelayanan kesehatan,

seperti puskesmas;

d. Wisata dan rekreasi, seperti rekreasi

pasif (taman) dan rekreasi alam (pantai).



Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang

C. Pusat Lingkungan ( PL )

Pusat Lingkungan di Kota Mataram menyebar di

seluruh wilayah yang berfungsi untuk mendukung

sub pusat pelayanan kota. Pusat lingkungan

merupakan gabungan dari dua atau lebih

kelurahan.

Kawasan Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri

kanan sungai, termasuk sungai

buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang

mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai

dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari

kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan

merusak kondisi sungai sekaligus mengamankan

aliran sungai. Pengelolaan kawasan sempadan

sungai dilakukan dengan jalan sebagai berikut:

1. Penguasaan kawasan sempadan sungai oleh pemerintah dengan batas antara 5 - 15 meter dan diperkuat statusnya;

2. Perwujudan lahan-lahan sempadan sungai dengan cara partisipatif masyarakat atau penertiban terutama di kawasan yang membahayakan kelangsungan penduduk di sekitarnya;

3. Pengawasan dan pengendalian kawasan sempadan sungai yang telah dikuasai pemerintah;

4. Kawasan sempadan sungai yang dikuasai oleh masyarakat dapat dilakukan dengan cara penggantian sesuai dengan kesepakatan; dan

5. Kawasan sempadan sungai yang sudah dikuasai pemerintah tetapi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka bangunannya dapat dibongkar.

6. Kegiatan budidaya yang diperbolehkan pada kawasan sempadan sungai di Kota Mataram adalah:

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH), seperti

pemakaman, lapangan rumput, lapangan

olahraga, dan/atau lahan untuk menjual

tanaman hias di ruang terbuka;

b. Fasilitas dan pelayanan sosial, seperti

tempat ibadah dan/atau pusat informasi

wisata;

c. Fasilitas dan pelayanan kesehatan,

seperti puskesmas;

d. Wisata dan rekreasi, seperti rekreasi aktif

(taman bermain dan/atau jogging track)

dan rekreasi pasif (taman).

Sungai-sungai di Kota Mataram yang

memerlukan penertiban sempadan pantai adalah

Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Brenyok

dan Sungai Ancar. Adapun kriteria jalur

sempadan sungai untuk kawasan perkotaan

adalah:

a. Sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar




sepanjang kaki tanggul;

b. Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri

sungai besar dan 50 m di kanan kiri

sungai kecil yang tidak bertanggul;

c. Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi

sungai untuk sungai yang mempunyai

kedalaman tidak lebih dari 3 m;

d. Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi


kedalaman lebih dari 3 m sampai

dengan 20 m;

e. Sekurang-kurangnya 30 m dari tepi


kedalaman lebih dari 20 m.

Kawasan Sempadan Mata Air

Kriteria untuk kawasan lindung ini adalah

kawasan di sekitar mata air dengan radius

sekurang-kurangnya 10 - 15 meter dari titik mata

air. Perlindungan dapat dilakukan dengan

membangun batas pengaman terhadap mata air

dari pencemaran lingkungan, serta

mempertahankan kelestarian lingkungan dengan

penanaman pohon di sekitar mata air.

Pemerintah Kota Mataram melalui instansi terkait

perlu melakukan monitoring serta sosialisasi dan

pembinaan kepada masyarakat, khususnya

penduduk di sekitar mata air agar lebih menjaga

dan mengelola mata air. Rencana pemeliharaan

kawasan sempadan mata air di Kota Mataram

tersebar di beberapa titik, yaitu:

1. Lingkungan Timbrah Kelurahan Pagesangan

Barat sebanyak 1 titik;

2. Lingkungan Pagesangan Barat Kelurahan

Pagesangan sebanyak 1 titik;

3. Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan

Timur sebanyak 1 titik;

4. Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagutan

Barat sebanyak 1 titik;

5. Lingkungan Muhajirin Kelurahan Dasan

Agung sebanyak 1 titik;

6. Lingkungan Kebon Bawaq Timur Kelurahan

Kebon Sari sebanyak 1 titik;

7. Lingkungan Kebon Bawaq Barat Kelurahan

Pejeruk sebanyak 1 titik;




8. Karang Mas-mas Kelurahan Monjok Barat

sebanayk 2 titik;

9. Lingkungan Oloh Kelurahan Monjok Barat

sebanyak 2 titik;

10. Lingkungan Karang Taliwang Kelurahan

Karang Taliwang sebanyak 1 titik;

11. Lingkungan Karang Pande, Lingkungan

Lendang Re, Lingkungan Lendang Kelor,

dan Lingkungan Pancor Mas Kelurahan

Sayang-sayang masing-masing sebanyak 1

titik.

Kegiatan yang diperbolehkan di sekitar kawasan

sempadan mata air hanya ruang terbuka hijau,

seperti lapangan rumput, lapangan olahraga,

penjualan tanaman hias dan bunga di ruang

terbuka, hutan/taman kota.

2. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota

Kawasan RTH direncanakan pada setiap unit

lingkungan kecil akan dibangun taman dan

tempat bermain, sedangkan setiap 2 - 3 unit

lingkungan besar akan dibangun sebuah

lapangan olahraga dan tempat rekreasi. Dengan

berpedoman kepada hal-hal tersebut, maka

pengembangan RTH di Kota Mataram adalah

taman, tempat bermain, dan lapangan olahraga

melalui penataan lansekap yang lebih baik

sehingga mempunyai daya tarik yang tinggi.

Ruang terbuka hijau di Kota Mataram dikontribusi

dari RTH Konservasi berupa hutan kota dan

daerah tangkapan air; RTH Lingkungan berupa

taman kota, taman lingkungan dan pekarangan,

dan ruang terbuka hijau taman atap; RTH Koridor

berupa jaringan jalan dan jalur jaringan listrik

tegangan tinggi; RTH Khusus berupa Tempat

Pemakaman Umum (TPU), pekarangan

perkantoran, kawasan penyangga seperti

sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan

pendidikan, kawasan pariwisata alam, dan

kawasan rekreasi hijau.

Penataan RTH disesuaikan dengan pola tata

hijau lingkungan perumahan, pola tata hijau

sepanjang alur sungai, pola tata hijau

pemakaman, dan pola tata hijau jalur jalan.

3. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan di Kota Mataram yang berpotensi

dan/atau memiliki kekhasan budaya dan nilai

historis, bangunan bernilai budaya tinggi, serta

situs yang mempunyai manfaat tinggi untuk




pengembangan ilmu pengetahuan, maka

dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan

Cagar Budaya.

Rencana pengembangan Kawasan Cagar

Budaya di Kota Mataram diarahkan pada lokasi-

lokasi berikut:

a. Cagar Budaya Taman Mayura-Pura Meru di Kelurahan Cakranegara Utara;

b. Cagar Budaya Makam van Ham di Kelurahan Cilinaya;

c. Cagar Budaya Kota Tua di Ampenan Utara; d. Cagar Budaya Makam Loang Baloq di

Kelurahan Tanjung Karang; dan e. Cagar Budaya Makam Bintaro di Kelurahan

Bintaro Ampenan. Bentuk pengelolaan kawasan cagar budaya di Kota Mataram dapat dilakukan melalui cara-cara berikut ini: 1. Mempertahankan keberadaannya dan dijaga

kelestariannya melalui upaya konservasi bangunan dan lingkungan;

2. Membangun infrastruktur pendukung di sekitar Kawasan Cagar Budaya yang berfungsi menjaga kelestarian kawasan;

3. Menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan budidaya di sekitar kawasan cagar budaya;

4. Kegiatan-kegiatan budidaya yang diperbolehkan di sekitar kawasan cagar budaya adalah sebagai berikut:

a. Perdagangan skala lokal, seperti warung dan kios;

b. Kantor pemerintah, seperti kantor kelurahan;

c. Fasilitas dan institusi sosial, seperti tempat ibadah, museum, dan/atau lembaga pelayanan sosial;

d. Fasilitas dan pelayan kesehatan, seperti puskesmas;

e. Industri, seperti industri kecil dan/atau industri kerajinan rumah tangga;

f. Pelayanan dan jasa kendaraan bermotor, seperti halte.

g. Wisata, seperti rekreasi aktif (tempat bermain) dan/atau rekreasi pasif (taman).

4. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kota Mataram terdiri

dari kawasan rawan banjir dan tanah longsor

yang ditetapkan di sepanjang Sungai Midang,

Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning,

Sungai Brenyok, dan Sungai Unus; kawasan

rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi

pantai ditetapkan di sepanjang pesisir pantai

bagian barat Kota Mataram meliputi Kelurahan

Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan




Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan

Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung

Karang, dan Kelurahan Jempong Baru; kawasan

rawan gempa bumi ditetapkan di seluruh wilayah

Kota Mataram; serta kawasan rawan kebakaran

ditetapkan di kawasan permukiman padat

penduduk.

Secara umum, diperlukan rencana mitigasi dan

adaptasi bencana di kawasan-kawasan yang

telah ditetapkan sebagai kawasan rawan

bencana. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana

ini dapat dilakukan dengan beberapa cara

berikut:

a. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai

mitigasi dan penanggulangan bencana;

b. Pengembangan organisasi masyarakat yang

siap dan siaga terhadap kemungkinan

terjadinya bencana alam;

c. Pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya

yang dapat merusak lingkungan;

d. Pengawasan dan pengendalian pada

kawasan rawan bencana; serta

e. Pembentukan jalur-jalur evakuasi serta

penetapan kawasan-kawasan darurat

sebagai tempat mengungsi korban.

B. Kawasan Budidaya

1. Kawasan Peruntukan Permukiman Padat

Penerapan konsep pembangunan Kota Mataram

sebagai Kota Perdagangan dan Jasa menuntut

adanya kualitas lingkungan kota yang baik dan

nyaman. Oleh sebab itu, luas peruntukan lahan

permukiman sebaiknya dimaksimalkan hingga

60% dari luas keseluruhan Kota Mataram atau

sebesar 3.678 Ha untuk menampung ± 623.164

jiwa pada Tahun 2030.

Untuk ketersediaan ruang yang semakin

berkurang, maka selain dilakukan

pengembangan permukiman secara horizontal

juga dilakukan pengembangan secara vertikal

berupa rumah susun sederhana sewa

(rusunawa). Rencana pengembangan

permukiman secara vertikal tidak dilakukan di

kawasan cagar budaya, kawasan dengan

kapasitas prasarana yang terbatas, kawasan

industri, dan/atau tingkat pelayanan jalan yang

rendah. Rencana pengembangan kawasan

peruntukan permukiman di Kota Mataram

dilakukan sebagai berikut:

A. Pengembangan kegiatan permukiman

berkepadatan tinggi pada sekitar

kawasan pusat kota, sedangkan kegiatan




permukiman berkepadatan sedang dan

rendah dikembangkan pada kawasan

pinggiran kota;

B. Pengembangan Kasiba (Kawasan Siap

Bangun) dan Lisiba (Lahan Siap Bangun)

pada kawasan yang belum terbangun

beserta prasarana pendukungnya seperti

jalan lingkungan, prasarana air minum,

prasarana pengolahan limbah, jaringan

telekomunikasi, dan penerangan;

C. Kegiatan perdagangan dan jasa dan

pelayanan umum yang ada di kawasan

permukiman dibatasi untuk skala

pelayanan lingkungan;

D. Kegiatan perdagangan dan jasa serta

pelayanan umum yang ada di kawasan

permukiman harus menyediakan lahan

parkir setidaknya sama dengan luas

bangunan yang digunakan untuk

kegiatannya;

E. Relokasi kampung nelayan di Kelurahan

Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah,

Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan

Selatan, Kelurahan Tanjung Karang

Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan

Kelurahan Jempong Baru.

2. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan

Jasa

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa

melayani kebutuhan barang dan jasa dalam skala

internasional, nasional, regional, dan lokal.

Perdagangan dan jasa skala internasional dan

nasional dengan konsep superblok

dikembangkan di Kelurahan Mandalika,

Kelurahan Bertais, Kelurahan Pagesangan Barat,

Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Tanjung

Karang. Perdagangan dan jasa skala regional

dan lokal dikembangkan Kelurahan Dayan

Peken, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan

Cakranegara Barat, Kelurahan Mayura,

Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara

Timur, Kelurahan Cakranegara Selatan,

Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan

Sapta Marga, Kelurahan Abian Tubuh, dan

Kelurahan Dasan Cermen.

Secara umum, rencana pengembangan kawasan

peruntukan perdagangan dan jasa adalah




sebagai berikut:

A. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok di Kecamatan Cakranegara;

B. Penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kegiatan perdagangan dan jasa;

C. Pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang; dan

D. Pengembangan perdagangan dengan komoditi yang diproduksi kegiatan industri yang ada dan mendukung sektor pertanian di sekitar Kota Mataram.

E. Pengembangan jasa berupa jasa keuangan (bank, asuransi, keuangan non-bank, pasar modal), jasa pelayanan (komunikasi, konsultan, kontraktor), jasa profesi (pengacara, dokter praktek, psikolog), jasa perdagangan (ekspor-impor dan perdagangan berjangka), serta jasa pariwisata (agen, biro perjalanan, dan penginapan) diarahkan ke wilayah Kota Mataram bagian barat dengan memprioritaskannya di pusat-pusat sekunder serta sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya.

F. Kegiatan jasa di sekitar kawasan perdagangan yang diperbolehkan adalah jasa perkantoran (bank, konsutan, pengacara, notaris); asa perawatan/ perbaikan/reparasi (reparasi jam, service komputer, alat elektronik, dan lain-lain); jasa pelayanan umum (ekspedisi, warnet, wartel, photocopy, penjahit, tukang cukur); salon dan spa perawatan kecantikan.

3. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Rencana kawasan peruntukan perkantoran

secara umum diarahkan di Kelurahan Dasan

Agung Baru, Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan

Gomong, Kelurahan Punia, Kelurahan Mataram

Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan

Pejanggik, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan

Sayangsayang, dan Kelurahan Jempong Baru.

Secara khusus, Kota Mataram mengemban

fungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB), maka fasilitas

perkantoran di Kota Mataram tidak hanya fasilitas

perkantoran untuk pemerintahan Kota Mataram

saja, tetapi juga fasilitas perkantoran untuk

Pemerintahan Provinsi NTB. Oleh sebab itu,




rencana pengembangan kawasan peruntukan

perkantoran di Kota Mataram adalah

mempertahankan perkantoran pemerintah

provinsi dan kota pada lokasi saat ini. Di samping

itu, perlu dikembangkan perkantoran swasta atau

jasa pelayanan di bagian tengah Kota Mataram.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di

Kota Mataram adalah sektor industri kecil dan

menengah yang ramah lingkungan. Dengan

demikian, industri polutif harus berada di Kota

Mataram. Sesuai dengan tujuan Kota Mataram

yang akan menuju kota perdagangan dan jasa

dan dengan mempertimbangkan kondisi fisik

Kota Mataram masih mungkin untuk

mengembangkan industri besar, menengah,

maupun kecil khususnya industri-industri yang

berbasis pertanian dan perikanan (agro industri)

Industri menengah skala regional dan lokal

dikembangkan di Kelurahan Pagesangan,

Kelurahan Pagutan, Kelurahan Dasan Cermen,

Kelurahan Cakranegara Selatan Baru,

Keluarahan Mandalika, dan Kelurahan Pagutan.

Sedangkan industri kecil skala lokal dan

lingkungan dikembangkan di seluruh kelurahan

yang ada di Kota Mataram dikelola dengan cara

berikut:

A. Pengembangan industri bernilai ekonomi tinggi yang ramah lingkungan;

B. Pengembangan industri pengolahan pada komoditas barang setengah jadi dan untuk mempunyai dampak berganda (multiplier effects) membangkitkan jumlah tenaga kerja yang relatif besar dan diversifikasi usaha;

C. Industri kecil dan menengah berwawasan lingkungan yang berada di lingkungan permukiman tetap dipertahankan selama tidak menimbulkan dampak negatif. Sedangkan industri yang tidak berwawasan lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan harus keluar dari kota secara bertahap;

D. Lokasi industri tidak berwawasan lingkungan diarahkan untuk menjadi industri berwawasan lingkungan atau dialihfungsikan menjadi kegiatan jasa.

E. Pemanfaatan teknologi industri tepat guna yang memperhatikan kemampuan produksi lokal, tenaga kerja lokal dan modal;

F. Penataan struktur industri dan rencana




ruang/relokasi pengusaha industri kecil dan menengah dengan melakukan kegiatan Kajian Penataan Ruang Peruntukan Industri seperti pembuatan peta lokasi potensi industri, perencanaan relokasi potensi industri, pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah, serta promosi investasi bagi pengembangan industri pertanian dan penanggulangan pencemaran industri;

G. Pengembangan infrastruktur penunjang seperti jalan, air minum, dan bangunan penunjang lainnya; dan

H. Pembuatan Rencana Detail Kawasan Industri khusus untuk industri yang menimbulkan dampak penting.

5. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata yang

dikembangkan mencakup destinasi pariwisata

serta prasarana dan sarana pendukungnya untuk

memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata

skala internasional, nasional, regional, dan lokal

yang meliputi:

A. Peruntukan pariwisata pantai

dikembangkan di Kelurahan Ampenan

Selatan, Kelurahan Tanjung Karang


Kelurahan Jempong Baru atau kawasan

pesisir pantai bagian Kota Mataram

sepanjang ± 9 km;

B. Peruntukan pariwisata belanja khususnya

produk kerajinan dikembangkan di

Kelurahan Pagesangan, Kelurahan

Pagesangan Barat, Kelurahan Karang

Pule, Kelurahan Tanjung Karang,

Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan

Sayang-sayang;

C. Peruntukan pariwisata budaya

dikembangkan di Kelurahan Cilinaya,

Kelurahan Mayura, Kelurahan Tanjung

Karang, dan Kelurahan Ampenan

Tengah;

D. Peruntukan pariwisata religi

dikembangkan di Kelurahan Bintaro,

Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan

Cilinaya, dan Kelurahan Mayura;

E. Peruntukan pariwisata buatan

dikembangkan di Kelurahan Pejarakan

Karya, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan

Jempong Baru, Kelurahan Pagesangan

Timur, dan Kelurahan Tanjung Karang;

F. Peruntukan pariwisata kuliner

dikembangkan di Kelurahan Sayang-

sayang, Kelurahan Selagalas, dan




Kelurahan Karang Taliwang;

6. Kawasan Peruntukkan Ruang Terbuka non

Hijau

RTNH di Kota Mataram dikembangkan dengan

cara menyediakan RTNH skala mikro, yaitu

RTNH pekarangan pada masing-masing

pekarangan selain lahan di luar bangunan baik

untuk pekarangan permukiman ataupun non

permukiman serta menyediakan RTNH skala

makro berupa lahan parkir dan plasa sebagai

tempat berkumpulnya massa (assembly point)

pada kawasan perdagangan dan jasa di

Kecamatan Cakranegara dengan berbagai jenis

kegiatan seperti sosialisasi, duduk-duduk,

aktivitas massa.

7. Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi

Bencana

Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana

dikembangkan untuk memberikan ruang yang

aman sebagai tempat berlindung dan tempat

penampung penduduk sementara dari bencana

banjir dan tanah longsor, bencana gelombang

pasang/tsunami dan abrasi, bencana gempa

bumi, serta bencana kebakaran. Rencana

pengembagan untuk kawasan peruntukan ruang

evakuasi adalah sebagai berikut:

A. Memanfaatkan ruang bangunan/fasilitas

publik dan bangunan privat untuk

kepentingan evakuasi korban bencana

yang dapat diatur oleh pemerintah kota

melalui kerjasama dan/atau sesuai dengan

kesepakatan.

B. Menyediakan tenda-tenda darurat pada

lokasi-lokasi yang dekat dengan fasilitas

kesehatan, yaitu di Kelurahan Banjar,

Kelurahan Karang Baru, Kelurahan

Gomong, Kelurahan Mataram Barat,

Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan

Selagalas, Kelurahan Turida.

8. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor

Informal

Kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk

kegiatan sektor informal adalah di areal taman

dan Makam Loang Baloq, areal Lapangan

Malomba, areal Taman Kota Udayana, areal

Taman Kota Selagalas, areal GOR Turida, Jalan

Pabean, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan

Airlangga, Jalan Pemuda, Jalan Panjitilar Negara,

Jalan Bung Karno, Jalan Pejanggik, Jalan

Selaparang, Jalan Jayengrana. Sedangkan

kawasan-kawasan yang dilarang bagi kegiatan




PK5 adalah Jalan Niaga, Jalan Saleh Sungkar,

Jalan Adi Sucipto, Jalan Majapahit, Jalan

Sriwijaya, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Wahidin,

Jalan Dr. Sutomo, Jalan Jenderal Sudirman,

Jalan Sandubaya, dan sekitar Terminal

Mandalika.

9. Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum

Kawasan peruntukan pelayanan umum terdiri dari

fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.

Kawasan pendidikan dikembangkan untuk

melayani kebutuhan pendidikan bagi kegiatan

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan tinggi skala nasional, regional, dan

lokal. Rencana pengembangan kawasan

peruntukan pendidikan tinggi dikembangkan di

Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan

Jempong Baru, Kelurahan Dasan Cermen,

Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Turida,

dan Kelurahan Pagutan Barat.

10. Kawasan Peruntukan Pertahanan

Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan

ditetapkan untuk kegiatan bidang pertahanan dan

keamanan Kota Mataram dan/atau Provinsi Nusa

Tenggara Barat yang dikembangkan di

Kelurahan Rembiga, Kelurahan Ampenan

Selatan, Kelurahan Taman Sari, Kelurahan

Pejanggik, Kelurahan Sapta Marga, Kelurahan

Pagesangan Timur, dan Kelurahan Jempong

Baru.

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan

hanya ditetapkan lokasinya, tidak untuk

dikembangkan karena menyangkut kebijakan

internal korps militer yang bersangkutan.

Meskipun demikian lahan bekas peruntukan

pertahanan dan keamanan dapat digunakan dan

dibangun peruntukan yang baru apabila kawasan

tersebut sudah dipindahkan.

11. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pertanian adalah kawasan yang

mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk

pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat bermukim di

pinggiran Kota Mataram. Pertanian tanaman

pangan yang sudah ada dan telah beririgasi

seluas 758 Ha serta kawasan pertanian tanaman

pangan basah yang dikembangkan seluas

1.799,92 Ha dengan pengembangan irigasi

seluas 1.022,92 Ha tetap dipertahankan dengan

meminimalisir kegiatan budidaya yang sifatnya




terbangun.

Lahan pertanian yang dipertahankan umumnya

berada di kawasan perbatasan, terutama di

Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayang-sayang,

Kelurahan Selagalas, Kelurahan Bertais,

Kelurahan Mandalika, Kelurahan Jempong Baru,

dan Kelurahan Turida. Lahan pertanian yang

dipertahankan ini lebih diarahkan untuk budidaya

tanaman hortikultura yang mempunyai nilai

ekonomi tinggi karena Kota Mataram pada masa

yang akan datang alih fungsi lahan terutama

sawah irigasi teknis akan terdesak. Mengingat

kontribusi kegiatan pertanian hanya sekitar 1%

dan bahkan hingga 20 tahun mendatang hanya

memberikan nilai tambah yang kurang signifikan

bagi Kota Mataram, ditambah dengan semakin

meningkatnya kepadatan penduduk yang

dibarengi dengan bertambahnya jumlah fasilitas

di kawasan-kawasan pertanian, maka perlu

dilakukan konversi lahan pertanian.

Kawasan peruntukan perikanan air tawar

dikembangkan di Kelurahan Sayang-sayang,

Kelurahan Selagalas, dan Kelurahan Bertais.

Sedangkan peruntukan perikanan air laut

dikembangkan Kelurahan Bintaro, Kelurahan

Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan

Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang


kelurahan Jempong Baru. Kawasan perikanan

perlu disediakan kawasan penyangga. Sumber: RTRW Kota Mataram 2011 – 2031

Pada dasarnya dalam pemilihan kawasan strategis ditinjau dari potensi perkembangan yang

dimilikinya dan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemilihan kawasan strategis

ini juga dapat berpengaruh terhadapa keberlangsungan terhadap sector lainnya. Berikut akan

dibahas kawasan strategis yang telah ditetapkan oleh RTRW Kota Mataram 2011 – 2031.

Tabel 5.2 Identifikasi Kawasan Strategis Kota Mataram Berdasarkan RTRW

NO KOTA/KABUPATEN KAWASAN STRATEGIS SUDUT

KEPENTINGAN

LOKASI

1 Kota Mataram Kawasan eks. Bandar Udara

Selaparang

Pertumbuhan

Ekonomi (Bidang

Pariwisata)

Kelurahan

Rembiga (Kec.

Selaparang) dan

Kel. Ampenan

Utara (Kec.

Ampenan)

Kawasan Mayura yang terdiri

dari Taman Mayura, Pura

Meru, dan kolam pemandian

Pertumbuhan

Ekonomi (Bidang

Pariwisata)

Kelurahan

Mayura

(Kecamatan




KEPENTINGAN

LOKASI

Mayura Cakranegara);

Kawasan Udayana Pertumbuhan

Ekonomi (Bidang

Pariwisata)

Kelurahan

Kebonsari dan

Kelurahan

Pejarakan Karya

(Kecamatan

Ampenan);

Kawasan Mutiara Sekarbela Pertumbuhan

Ekonomi (Bidang

Pariwisata)

Kelurahan

Pagesangan,

Kelurahan

Pagesangan

Barat (Kecamatan

Mataram), dan

Kelurahan Karang

Pule (Kecamatan

Sekarbela);

Kawasan Mapak yang terdiri

dari pariwisata pantai, situs

makam Loang Baloq, dan

taman rekreasi, serta

kawasan pengembangan

pelabuhan wisata

Pertumbuhan

Ekonomi (Bidang

Pariwisata)

Kelurahan

Tanjung Karang

hingga Kelurahan

Jempong Baru

(Kecamatan

Sekarbela);

Kawasan Kota Tepian Air Pertumbuhan

Ekonomi (Bidang

Pariwisata)

Kelurahan

Bintaro,

Kelurahan

Ampenan

Tengah, dan

Kelurahan

Ampenan Selatan

(Kecamatan

Ampenan);

Kawasan Sayang-sayang Pertumbuhan

Ekonomi (Bidang

Pariwisata)

Kelurahan

Rembiga dan

Kelurahan

Sayang-sayang

(Kecamatan

Sandubaya)

Pusat perdagangan

Ampenan

Pertumbuhan

Ekonomi (Bidang

Perdagangan dan

Jasa)

Kelurahan Dayan

Peken, Kelurahan

Ampenan

Tengah, dan

Kelurahan




KEPENTINGAN

LOKASI

Ampenan Selatan

(Kecamatan

Ampenan);

Sumber: RTRW Kota Mataram 2011 – 2031

Pada subab ini selain membahas rencana struktur dan pola ruang, perencanaan kawasan strategis,

subbab ini juga akan membahas indikasi program yang kiranya akan mengatur rencana struktur pola

dan kawasan strategis yang sudah direncanakan. Dalam arti apabila indikasi program yang

direncanakan telah dijalankan dan dipenuhi dengan baik. Maka dapat diartikan bahwa rencana dapat

diimplementasikan dengan baik. Berikut adalah table mengenai indikasi program yang telah

ditetapkan pada RTRW 2011 – 2031.

Tabel 5.3 Identifikasi Indikasi Program RTRW Kota Mataram terkait Pembangunan

Infrastruktur Bidang Cipta Karya

NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Program Perwujudan Pusat-pusat Pelayanan

1 Pengembangan KSP

Mataram Metro.

Kota Mataram

dan kawasan

hinterlandnya

(6 Kecamatan

perbatasan

Kab. Lombok

Barat).

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

PU, Bappeda

Provinsi.

Bappeda Kota

2 Pengembangan Pusat

Pelayanan

Ampenan

Kel. Dayan

Peken, Kel.

Ampenan

Selatan, Kel.

Ampenan

Tengah.

Ya APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota,

Bappeda

Provinsi,

Bappeda

Kota.

Pengembangan Pusat

Pelayanan

Mataram

Kel. Mataram

Barat, Kel.

Mataram

Timur, Kel.

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi,



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Pejanggik Dinas

PU Kota,

Bappeda

Provinsi,

Bappeda

Kota.

Pengembangan Pusat

Pelayanan

Cakranegara

Kel.

Cakranegara

Timur, Kel.

Mayura, Kel.

Mandalika

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota,

Bappeda

Provinsi,

Bappeda

Kota.

Pengembangan Sub

Pusat Pelayanan

Selaparang

Kel. Karang

Baru, Kel.

Rembiga, Kel.

Pejarakan

Karya

Ya APBD

Provinsi /

APBD Kota.

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota,

Bappeda

Provinsi,

Bappeda

Kota.

Pengembangan Sub

Pusat Pelayanan

Sandubaya

Kel.

Mandalika,

Kel. Turida

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota.

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota,

Bappeda

Provinsi,

Bappeda

Kota.

Pengembangan Sub

Pusat Pelayanan

Sekarbela

Kel. Jempong

Baru

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota.

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota,

Bappeda



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Provinsi,

Bappeda

Kota.

Pengembangan PL.

A1 di Pasar Kebon

Roek

Kel. Ampenan

Tengah

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota.

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota,

Bappeda

Provinsi,

Bappeda

Kota.

Pengembangan PL.

A2 (Kawasan Eks.

Bandara Selaparang),

PL. A3 (sekitar

Mataram Water Park),

PL. C1 (Pasar

Rembiga), PL. D4

(Pasar Pagutan)

Kel. Rembiga,

Kel. Ampenan

Utara, Kel.

Kebon Sari,

Kel.

Pagutan

Timur

Ya APBD

Provinsi /

APBD Kota.

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota,

Bappeda

Provinsi,

Bappeda

Kota.

PL. A4 (RS

Bhayangkara), PL. B2

(Makam Loang Baloq),

Pl. C2 (Pertokoan Jl.

Dr. Sutomo), PL. E1

(Pasar Sayang

Sayang), PL. E2

(Sirkuit Selagalas), PL.

F1 (RSJ Selagalas),

PL. F3 (Univ. Al Azhar)

Kel. Taman

Sari, Kel.

Tanjung

Karang, Kel.

Selaparang,

Kel.

Sayang

Sayang, Kel.

Selagalas,

Kel. Turida

Ya Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota,

Bappeda

Provinsi,

Bappeda

Kota.

Pengembangan PL.

B1 (sekitar

Perumnas), PL. B3

(Asrama Haji), PL. C3

(Pasar Cemara), PL.

D1 (sekitar Pendopo

Gubernur), PL. D3

(RSU Mataram), PL.

E3 (Pasar

Cakranegara), PL. E4

(Depo Bangunan)

Kel. Tanjung

Karang

Permai,

Kel. Jempong

Baru, Kel.

Monjok Timur,

Kel.

Pejanggik,

Kel.

Cakranegara

Timur, Kel.

Cakranegara

Ya Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota,

Bappeda

Provinsi,

Bappeda

Kota.



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Selatan

Pengembangan PL.

C4 (Islamic Center)

Kel. Dasan

Agung Baru,

Kel.

Dasan Agung

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota.

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota,

Bappeda

Provinsi,

Bappeda

Kota.

Pengembangan PL.

D2 (eks. Kantor Bupati

Lombok Barat), PL. F2

(Kawasan Bisnis dan

Pergudangan Bertais),

PL. F4

(Pasar Abian Tubuh)

Kel. Punia,

Kel. Bertais,

Kel.

Abian Tubuh.

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota.

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota,

Bappeda

Provinsi,

Bappeda

Kota.

Penyusunan dan

penetapan Rencana

Detail Tata Ruang

(RDTR)

Seluruh

kecamatan di

Kota Mataram

Tidak

Program Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Darat

Pelebaran Jl. Gajah

Mada

Kel.

Pagesangan,

Kel. Jempong

Baru, Kel.

Pagutan

Ya APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas PU

Provinsi,

Setda Kota

1. Pembangunan jalan

tembus dari Jl. Dr.

Sujono – Kuranji


baru dari Jl. Tohpati

– Jl. Gora


tembus baru dari Jl.

Bambu Runcing –

Jl. Adi Sucipto

Kel. Jempong

Baru, Kel.

Karang

Taliwang dan

Lingk.Nyangg

et Kel.

Selagalas,

Kel. Ampenan

Utara

Tidak Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU

Kota


tembus dari

Jl.Panjitilar Negara

– Jl. Merdeka

Kel. Karang

Pule, Kel.

Jempong

Tidak APBD

Provinsi /

Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA


tembus dari Jl. Batu

Mandiri – Jl. Dr.

Sujono

Baru. APBD Kota Kota

Pembangunan jalan

tembus dari Jl.

Batu Mandiri – Situs

Makam Loang

Baloq

Kel. Jempong

Baru, Kel.

Tanjung

Karang

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU

Kota


tembus dari Jl.

Merdeka Raya –

Situs Makam Loang

Baloq.


tembus dari Jl. Arya

Banjar Getas –

bantaran Sungai

Ancar.


laying (flyover) di

Kec. Ampenan.

Kel. Jempong

Baru, Kel.

Taman Sari

Tidak APBN/APBD

Provinsi/APB

D Kota

Kementerian

PU,

Dinas PU

Pembangunan jalan

baru dari

bantaran Sungai Ancar

– Kel.

Tanjung Karang

Permai

Kel. Tanjung

Karang

Permai

Ya APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU

Kota

Pembangunan jalan

baru di

sepanjang pesisir

pantai

Kawasan

pesisir pantai

dari

Kel. Bintaro –

Kel. Jempong

Baru

Ya APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU

Kota

Pembangunan jalan

tembus dari Jl.

Dakota – Jl. Adi

Sucipto

Kel. Rembiga Ya APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU

Kota


baru pesisir

Ampenan Selatan –

jalan di selatan

Sungai Ancar.


Kel. Ampenan

Selatan, Kel.

Kebon Sari,

Kel. Monjok,

Kel.

Ya APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU

Kota



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

baru di bantaran

Sungai Jangkok

Kel. Kebon Sari.



Bung Hatta – Jl.

Jenderal Ahmad

Yani.


tembus baru dari

bantaran Sungai

Jangkok Kel. Dasan

Agung – Jl.

Udayana

Sayang

Sayang, Kel.

Dasan

Agung

1. Pembangunan Jl.

Lumba-lumba – Jl.

Irigasi – Jl.

Swakarya.


tembus Jl. Udayana

– Jl. Semanggi.

3. Pembangunan Jl.

Cendrawasih – Jl.

Oloh

Kel. Taman

Sari, Kel.

Monjok

Barat

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU

Kota

Pembangunan jalan

tembus baru dari

bantaran Sungai

Jangkok Kelurahan

Kebon Sari – Jl.

Udayana.

Kel. Kebon

Sari

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU

Kota

Pembangunan jalan

dari Jl. Majapahit

– bantaran Sungai

Ancar – Jl.

Airlangga.

Kel. Punia Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU

Kota


dari Jl. KH.

Ahmad Dahlan – Jl.

Batu Bolong – Jl.

Nuraksa.



Batu Bolong – Jl.

Nuraksa.

Kel.

Pagesangan

Ya APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU

Kota

Peningkatan fungsi

jaringan Jl. Saleh

Kel. Ampenan

Tengah, Kel.

Tidak APBN / APBD

Provinsi

Kementerian

PU,



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Sungkar. Banjar, Kel.

Ampenan

Selatan

Dinas PU

Provinsi

1. Peningkatan Jl. AA.

Gde Ngurah – Jl.

Prabu Rangkasari.

2. Peningkatan Jalan

TGH. Faisal.

3. Peningkatan jalan

tembus di Jl. Sultan

Hasanudin – Jl.

Diponegoro.

Kel.

Cakranegara

Selatan, Kel.

Cakranegara

Selatan Baru,

Kel. Abian

Tubuh Baru,

Kel. Dasan

Cermen, Kel.

Mandalika,

Kel.

Sandubaya

Tidak APBN / APBD

Provinsi

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi

Peningkatan Jl.

Airlangga – Jl. Gajah

Mada.

Kecamatan

Mataram

Tidak APBN / APBD

Provinsi

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi

1. Pemeliharaan Jl.

Brawijaya – Jl.

Sriwijaya – Jl.

Majapahit.

2. Pemeliharaan Jl.

Langko – Jl.

Pejanggik – Jl.

Selaparang – Jl.

Sandubaya

Kel.

Cakranegara

Selatan,

Kel. Sapta

Marga

Tidak APBN/APBD

Provinsi

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi

Pemeliharaan Jl. Dr.

Wahidin – Jl. Dr.

Sutomo – Jl. HOS.

Cokroaminoto – Jl.

WR. Supratman – Jl.

AR. Hakim – Jl.

Nuraksa

Kota Mataram Tidak APBN/APBD

Provinsi

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi

1. Pemeliharaan Jl.

Udayana

2. Pemeliharaan Jl.

Dr. Sujono, Jl. A.

Yani, Jl. Pendidikan

– Jl. Catur Warga –

Jl. Panca Usaha, Jl.

Swasembada.

3. Pemeliharaan

Jl.Chairil Anwar –

Jl. Ismail Marzuki –

Jl. Amir Hamzah –

Jl. Abdul Kadir


Provinsi

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Munsyi.

1. Pemeliharaan Jl.

RA. Kartini – Jl. Ade

Irma Suryani, Jl.

Transmigrasi

2. Pemeliharaan Jl. R.

Suprapto – Jl.

Panjitilar Negara

3. Pemeliharaan Jl.

Gusti Jelantik Gosa

Jl. Guru Bangkol –

Jl. Sultan Kaharudin

– Jl. Sultan

Salahudin.

4. Pemeliharaan Jl.

Bung Karno – Jl.

Bung Hatta


Provinsi

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi

Pembangunan

jembatan

1. Kel.

Pejeruk,

Kel. Banjar

2. Kel.

Karang

Pule, Kel

Jempong

Baru

3. Kel

Pagesanga

n Tengah,

Kel.

Jempong

Baru

4. Kel.

Monjok,

Kel.

Karang

Baru

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU

Kota

Pembuatan Rencana

Induk Transportasi

Kota

Mataram

Kota Mataram Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Perhubungan,

Dinas

Perhubungan.

Program Pengembangan Terminal dan Tempat Pemberhentian (Shelter/Halte)

Peningkatan

pelayanan terminal

penumpang

regional Mandalika

dan pengembangan

Kel. Bertais,

Kel. Ampenan

Utara

(Lingkungan

Kebon

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Perhubungan,

Dinas

Perhubungan



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

terminal tipe C Roek) Provinsi,

Dinas

Perhubungan

Kota.

Pengembangan

tempat pemberhentian

(shelter/halte)


Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Perhubungan,

Dinas

Perhubungan

Provinsi,

Dinas

Perhubungan

Kota.

Program Pengembangan Rute/Trayek Angkutan Orang dan Barang

Pengembangan trayek

AKAP dan AKDP

Kota Mataram Tidak APBD Kota Dinas

Perhubungan.

Pengembangan

rute/trayek baru untuk

angkutan orang dan

barang dalam kota dan

ke

arah luar kota


Perhubungan.

Program Pengembangan Pelabuhan Laut

Pembangunan dan

pengembangan

pelabuhan

khusus wisata beserta

prasarana dan

sarananya.

Lingkungan

Mapak Kel.

Jempong

Baru

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Perhubungan,

Dinas

Perhubungan

Provinsi,

Dinas

Perhubungan

Kota.

Pembuatan Rencana

Induk Pelabuhan

Kota Mataram Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota.

Dinas

Perhubungan

Provinsi,

Dinas

Perhubungan



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Kota.

Program Pengembangan Sumberdaya Air

Studi dan desain

penentuan sumber air

minum


Provinsi /

APBD Kota.

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota.

Pengembangan

jaringan air minum di

kawasan

permukiman dan non

permukiman melalui

sistem perpipaan.


Provinsi /

APBD Kota.

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota.

Program Pengembangan Sistem Drainase Wilayah

Pengembangan

Subsistem Brenyok

beserta

pengembangan

Bendung

Bertais, Bendung

Tembolok, Bendung

Babakan, Bendung

Pesongoran,

Bendung Unus,

Bendung Kolo.


Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota.

Pengembangan

Subsistem Ancar dan

pengembangan

Bendung Pamotan

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota.

Pengembangan

Subsistem Jangkok

dan

pengembangan

Bendung Mataram


Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota.

Pengembangan

Subsistem Midang dan

Kota Mataram Tidak APBN / APBD Kementerian

PU,



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

pengembangan

Bendung Gegutu

Provinsi /

APBD Kota

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota.

Pembangunan dan

pengembangan sistem

jaringan drainase

sekunder, tersier, dan

lokal.


Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota.

Pengembangan sumur

resapan biopori dan

kolam retensi


Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Lingkungan

Hidup, Dinas

PU

Propinsi,

Dinas

PU Kota, KLH

Pembuatan Rencana

Sistem Drainase

Perkotaan

Kota Mataram Tidak APBD Kota BAPPEDA,

DInas PU

Program Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

Pengembangan depo

minyak dan gas.

Kel Bintaro Ya APBN / APBD

Provinsi

Kementerian

ESDM, Dinas

Pertambanga

n

Provinsi

Pembangunan

pembangkit tenaga

listrik.

Kota Mataram Tidak APBN Kementerian

ESDM, PLN

Pengembangan

pembangkit listrik dari

energi

terbarukan.


Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

ESDM, PLN,

Bappeda

Provinsi,

Bappeda Kota

Pembangunan gardu

listrik dan peningkatan

Kota Mataram Tidak APBN PLN



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

kapasitas gardu induk

Program Pengembangan Sistem Jaringan Telelomunikasi

Penambahan satuan

sambungan telepon,

pengembangan

jaringan fiber optik,

pengembangan

jaringan telepon kabel

dan

nirkabel.


Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Negara Riset

dan

Teknologi,

Kementerian

Komunikasi

dan

informatika,

Dinas

Perhubungan

Povinsi, Dinas

Perhubungan

Kota.

Pengembangan

telematika berbasis

teknologi

informasi


Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Negara Riset

dan

Teknologi,

Kementerian

Komunikasi

dan

informatika,

Dinas

Perhubungan

Povinsi, Dinas

Perhubungan

Kota.

Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah

Penyediaan TPS,

depo transfer, dan alat

angkut sampah di

setiap kawasan

permukiman


Kebersihan

Pengembangan

metode urug terkendali

Kota Mataram Tidak APBD Dinas PU

Provinsi,



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

dalam

pengolahan sampah.

Provinsi /

APBD Kota

Dinas

Kebersihan

Kota.

Pengembangan

konsep 3R (Reduce,

Reuse,

dan Recycle)

Tidak APBD Kota Dinas

Kebersihan,

KLH

Program Pengembangan Sistem Prasarana Pengolahan Air Limbah

Pengembangan

prasarana pengolahan

air

limbah secara individu

dan kolektif


Kebersihan,

KLH

Studi dan desain

pengembangan IPAL

serta

pengembangan IPAL

komunal

Kel. Karang

Baru, Kel.

Monjok, Kel.

Selagalas,

Kel.

Dasan

Cermen, Kel.

Pagutan

Timur, Kel.

Jempong

Baru


Kebersihan,

KLH

Pengembangan IPAL

terpadu dan

berkelanjutan

Kawasan

sekitar Sungai

Meninting

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

PU,

Kementerian

LH,

Dinas

Kebersihan,

KLH.

Program Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana

Pengembangan jalur

evakuasi bencana


Provinsi /

APBD Kota

BPBD

Provinsi,

BPBD Kota,

Dinas

PU.

Penyediaan prasarana

dan sarana evakuasi

Kota Mataram Tidak APBD Kota. BPBD Kota,

Dinas



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

bencana PU.

Penyediaan hidran

umum

Kota Mataram Tidak APBD Kota. BPBD Kota,

Dinas

PU.

Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pejalan Kaki

Penyediaan sarana

dan prasarana pejalan

kaki

Jl. Langko, Jl.

Pejanggik, Jl.

Selaparang, Jl.

Sandubaya, Jl.

Sriwijaya, Jl.

Majapahit, Jl. Dr.

Sujono, Jl. TGH.

Faisal, Jl. Ahmad Yani,

Jl. Adi

Sucipto, Jl. Jend.

Sudirman, Jl.

Udayana, Jl.

Airlangga, Jl. Gajah

Mada, Jl. Dr. Sutomo,

Jl.

Prabu Rangkasari, Jl.

Bung Karno, dan Jl.

Bung Hatta.


Provinsi /

APBD

Kota

Kementerian

PU,Dinas PU

Provinsi,

Dinas PU

Kota.

Menyediakan jalur

pejalan kaki di

kawasan

sempadan sungai

Kota Mataram Tidak APBD Kota. Dinas PU,

Dinas,

Pertamanan.

Program Pengelolaan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan

Bawahannya

Pengembangan

tanaman keras atau

tahunan

pada kawasan

resapan air

Kel. Bintaro,

Kel. Ampenan

Selatan, Kel.

Taman Sari,

Kel.

Ampenan

Utara, Kel.

Pejeruk,

Kel. Kebon

Ya APBD Kota. Dinas

Pertamanan,

KLH.

Pengawasan dan

pengendalian pada

kawasan

Ya APBD Kota. Dinas PU,

KLH,

Dinas Tata



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

resapan air. Sari, Kel.

Rembiga, Kel.

Karang Baru,

Kel. Monjok,

Kel. Monjok

Barat, Kel.

Mataram

Timur,

Kel.

Cakranegara

Timur, Kel.

Cakranegara

Selatan Baru,

Kel. Tanjung

Karang, Kel.

Jempong

Baru, Kel.

Sayang

Sayang, Kel.

Selagalas,

Kel.

Dasan

Cermen

Kota.

Program Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat

Peningkatan

keanekaragaman jenis

tanaman dengan

tanaman tahunan

berakar panjang.

Pesisir bagian

barat Kota

Mataram (Kel.

Bintaro, Kel.

Ampenan

Tengah, Kel.

Banjar, Kel.

Ampenan

Selatan, Kel.

Tanjung

Karang

Permai, Kel.

Tanjung

Karang,

Kel. Jempong

Baru)

Ya APBD Kota. KLH, Dinas

Pertanian,

Perikanan dan

Kelautan .

Pembangunan jalan

inspeksi

Ya APBD Kota. Dinas PU

Pengembangan

kawasan sempadan

pantai untuk kegiatan

rekreasi publik

Ya APBD Kota. Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata .

Pengaturan

penempatan

bangunanbangunan

perlindungan terhadap

rawan

bencana.

Tidak APBD Kota. Dinas PU,

Bappeda,

Dinas

Tata Kota.



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Penyusunan dan

Penetapan Rencana

Tata Ruang Kawasan

Strategis Kota di

Kawasan Pesisir

Tidak APBD Kota. Dinas

Pertanian,

Perikanan dan

Kelautan ,

Bappeda

Sosialisasi perwujudan

kawasan sempadan

pantai

Tidak APBD Kota. Dinas

Pertanian,

Perikanan dan

Kelautan,

Dinas

Tata Kota

Pengawasan dan

pengendalian kawasan

sempadan pantai

Kota Mataram Tidak APBD Kota. Dinas

Pertanian,

Perikanan dan

Kelautan,

Dinas

Tata Kota

Revitalisasi Sungai

Jangkok


Provinsi /

APBD Kota

BWS, Dinas

PU

Provinsi,Dinas

PU

Kota, KLH.

Peningkatan

keanekaragaman jenis

tanaman dengan

tanaman tahunan

berakar panjang.

Kota Mataram Tidak APBD Kota. Dinas

Pertamanan,

KLH.

Pengawasan dan

pengendalian terhadap

kawasan sempadan

sungai


KLH.

Pembangunan jalan

inpeksi

Kota Mataram Tidak APBD Kota. Dinas PU


kawasan sempadan

sungai


KLH,

Dinas Tata

Kota



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Pengawasan dan


sempadan sungai

Kota Mataram Tidak APBD Kota. Dinas Tata

Kota,

Dinas PU,

KLH

Pengelolaan kawasan

mata air pada radius

minimum 200 meter

dari titik mata air

Kel.

Pagesangan

Barat, Kel.

Pagesangan,

Kel.

Pagesangan

Timur, Kel.

Pagutan

Timur, Kel.

Pagutan

Barat, Kel.

Dasan Agung,

Kel.

Kebon Sari,

Kel. Pejeruk,

Kel.

Monjok Barat,

Kel. Karang

Taliwang, Kel.

Kel. Sayang

Sayang

Ya APBD Kota. Dinas PU,

KLH

Program Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Konservasi kawasan

cagar budaya

Kel. Ampenan

Tengah, Kel.

Mayura, Kel.

Cilinaya

Tidak APBD Kota Dinas Tata

Kota,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Pengembangan

infrastruktur di sekitar

kawasan

cagar budaya


Kebudayaan

dan

Pariwisata,

Dinas

PU


kawasan cagar




NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

budaya Kebudayaan

dan

Pariwisata

Revitalisasi Kawasan

Kota Tua Ampenan

Kel. Ampenan

Tengah

Tidak APBD

Propinsi /

APBD Kota

Program Pengendalian Kawasan Rawan Bencana

Penyuluhan kepada

masyarakat mengenai

mitigasi dan

penanggulangan

bencana

Kota Mataram Tidak APBD Kota BPBD

Pengembangan

organisasi masyarakat

yang

siap dan siaga

bencana

Kota Mataram Tidak APBD Kota BPBD, BPM

Pengendalian

kawasan rawan

bencana


Provinsi

Badan

Meteorologi

dan

Geofisika

Pembentukkan jalur-

jalur evakuasi serta

penetapan kawasan-

kawasan darurat.


Provinsi /

APBD Kota

BPBD

Provinsi,

BPBD Kota

Reboisasi/penanaman

vegetasi pada

kawasan

rawan bencana


Pertamanan,

Kantor LH

Program Pengembangan RTH

Sosialisasi program 1

rumah 1 pohon dan

konsep green roof


Pertamanan,

Dinas Tata

Kota

Pengembangan

Pemakaman Umum

(TPU)


Pertamanan,

Dinas Tata



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Kota

Pengembangan sabuk

hijau berupa kawasan

hortikultura, hutan

kota.


Pertamanan,

Dinas Tata

Kota,

KLH.

Pengembangan RTH

Sempadan Pantai


Pertamanan,

Dinas Tata

Kota,

Dinas

Pertanian,

Perikanan dan

Kelautan, KLH

Pengembangan RTH

Sempadan Sungai


Pertamanan,

Dinas Tata

Kota,

Dinas PU,

KLH

Penyediaan vegetasi

untuk RTH di kawasan

pengembangan

perumahan baru,

kawasan

dengan fasilitas umum

dan fasilitas ekonomi.


Pertamanan,

Dinas Tata

Kota

Pengembangan RTH

Jalur


Pertamanan


kawasan RTH dan

pembebasan lahan.


Pertamanan

Program Pengembangan Aspek Hukum, Pengawasan, dan Sosialisasi

Penyusunan Peraturan

Pelimpahan

Penguasaan dan/atau

memberikan

Kota Mataram Tidak APBD Kota KLH.



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

kewenangan dalam

pengawasan dan


lindung.


kawasan lindung


Pembentukan

lembaga/tim khusus

pengawasan

dan pengendalian

kawasan lindung


Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan

kegiatan permukiman

berkepadatan tinggi.

Kota Mataram Tidak APBD Kota Dinas PU

Pengembangan

kegiatan permukiman

berkepadatan sedang

dan rendah


Pembangunan

Rusunawa (Rumah

Susun

Sederhana Sewa)

Kel. Turida,

Kel. Pejeruk,

Kec.

Sekarbela.

Tidak APBN / APBD

Kota

Kementerian

PU,

Kementerian

Perumahan

Rakyat, Dinas

PU.

Pembangunan Kasiba

(Kawasan Siap

Bangunan) dan Lisiba

(Lahan Siap Bangun)

beserta prasarana dan

sarana pendukungnya.


Kota

Kementerian

Perumahan

Rakyat, Dinas

PU,

Dinas Tata

Kota

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkantoran

Mempertahankan

fungsi kawasan

perkantoran

Kel. Dasan

Agung Baru,

Kel.

Dasan Agung,

Kel. Gomong,

Kel. Monjok

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota

Bappeda

Provinsi,

Bappeda

Kota.



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Barat, Kel.

Mataram

Barat, Kel.

Pejanggik,

Kel. Punia,

Kel.

Mataram

Timur.

Pengembangan

kawasan perkantoran

baru

Kel. Jempong

Baru, Kel.

Sayang

Sayang, Kel.

Rembiga.

Ya APBD Kota Dinas PU

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Penyediaan ruang

parkir pada kawasan

perdagangan dan jasa


Kota/Swasta

Dinas

Perhubungan,

Dinas Tata

Kota.

Pengembangan

perdagangan

komoditas hasil

industri


Kota/Swasta

Dinas

Koperasi,

Perindustrian

dan

Perdagangan

Pengembangan

kawasan perdagangan

dan

jasa skala

internasional dan

nasional serta

kawasan bisnis dan

convention hall

Kel.

Mandalika,

Kel. Bertais

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Perdagangan,

Dinas

Perindag

Provinsi,

Dinas

Koperindag

Kota.

Pengembangan

kawasan perdagangan

dan

jasa skala regional dan

lokal.

Kel. Dayan

Peken, Kel.

Ampenan

tengah, Kel.

Cakranegara

Barat, Kel.

Mayura, Kel.

Cilinaya, dan

Ya APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas

Perindag

Provinsi,

Dinas

Koperindag

Kota.



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Kel.

Cakranegara

Timur

Pengembangan dan

revitalisasi kawasan

pusat

perbelanjaan dan

niaga

Kec.

Ampenan,

Kec.

Cakranegara,

Kec.

Mataram,

Kec.

Sandubaya,

Kec.

Sekarbela,

Kec.

Selaprang.

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Perdagangan,

Dinas

Perindag

Provinsi,

Dinas

Koperindag

Kota.

Pengembangan Pasar

Induk Regional dan

pasar agro

antarprovinsi


Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Perdagangan,

Dinas

Perindag

Provinsi,

Dinas

Koperindag

Kota

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan

industri ramah

lingkungan

Kota Mataram Tidak APBD Kota /

Swasta

Dinas

Koperindag,

Swasta.

Pengembangan

industri pengolahan

barang

setengah jadi.


Swasta

Dinas

Koperindag,

Swasta.

Pemanfaatan teknologi

industri tepat guna

yang

memperhatikan

kemampuan produksi

lokal,

tenaga kerja lokal dan

modal.


Swasta

Dinas

Koperindag,

Swasta.

Pengembangan

industri kecil dan

menengah.

Kel.

Pagesangan,

Kelurahan

Ya APBD Kota /

Swasta

Dinas

Koperindag,



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Pagutan, Kel.

Dasan

Cermen,

Kel.

Cakranegara

Selatan

Baru, Kel.

Mandalika,

Kel.

Bertais.

Swasta.

Pengadaan kegiatan

Kajian Penataan

Ruang

Peruntukkan Industri

seperti pembuatan

peta

lokasi potensi industri

kecil, perencanaan

relokasi potensi

industri kecil,

pembinaan dan

pengembangan

industri kecil

menengah serta

promosi investasi bagi

pengembangan

industri

pertanian dan

penanggulangan

pencemaran

industri.


Koperindag

Pengembangan

infrastruktur

penunjang, seperti

jalan, air, dan

bangunan penunjang

lainnya


Pembuatan Rencana

Detil Tata Ruang

Kawasan Industri


Koperindag,

Dinas Tata

Kota.



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum

Pengembangan

fasilitas SD/sederajat

Kec.

Ampenan,

Kec.

Cakranegara

Kec. Mataram

Kec.

Sandubaya

Kec.

Selaparang

Kec.

Sekarbela

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota /

Swasta

Dinas

Pendidikan

Provinsi,

Dinas

Pendidikan

Kota,

Swasta

Pengembangan

fasilitas SMP/sederajat

Kec.

Ampenan

Kec.

Cakranegara,

Kec.

Mataram

Kec.

Sekarbela,

Kec.

Sandubaya

Kec.

Selaparang

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota /

Swasta

Dinas

Pendidikan

Provinsi,

Dinas

Pendidikan

Kota,

Swasta

Pengembangan

fasilitas SMU/sederajat

Kec.

Ampenan

Kec.

Cakranegara,

Kec.

Sekarbela

Kec. Mataram

Kec.

Sandubaya,

Kec.

Selaparang

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota /

Swasta

Dinas

Pendidikan

Provinsi,

Dinas

Pendidikan

Kota,

Swasta

Pengembangan

fasilitas perguruan

tinggi

Kec.

Ampenan,

Kec.

Sekarbela

Tidak APBN /

Swasta

Kementerian

Pendidikan

Nasional,

Swasta



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Pengembangan RS

Swasta

Kota Mataram Tidak Swasta. Swasta.

Pengembangan RSU

tipe A dan RS

Pendidikan

Kel.

Selagalas,

Kel. Punia

APBD Kota /

Swasta

Dinas

Kesehatan,

Dinas

Pendidikan,

Swasta.

Peningkatan kualistas

BKIA dan RS Bersalin

Kec.

Ampenan

Kec.

Cakranegara,

Kec.

Mataram

Kec.

Sandubaya

Kec.

Selaparang

Kec.

Sekarbela

Tidak APBD Kota /

Swasta

Dinas

Kesehatan,

Dinas

Kesehatan,

Swasta.

Pengembangan

Puskesmas dan

Puskesmas Pembantu

Kec.

Ampenan

Kec.

Cakranegara,

Kec.

Mataram

Kec.

Sandubaya

Kec.

Sekarbela

Kec.

Selaparang


Kesehatan

Pengembangan

kawasan peruntukan

peribadatan

Kel. Dasan

Agung Baru,

Kel.

Dasan Agung,

Kel.

Pejanggik,

Kel. Mataram

Timur, Kel.

Cilinaya, Kel.

Ya APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Cakranegara

Timur, Kel

Mataram

Barat,

Kel. Mayura,

dan Kel.

Bintaro

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Penyediaan ruang

parkir pada areal

khusus PK5

Kota Mataram Tidak APBD Kota Dinas Tata

Kota,

Dinas

Perhubungan

Pengembangan sentra

PK5 di areal taman

dan Makam Loang

Baloq

Kel. Tanjung

Karang


Koperindag

Pengembangan sentra

PK5 di areal Lapangan

Malomba

Kel.Taman

Sari


Koperindag

Pengembangan sentra

PK5 di areal Jalan

Pabean

Kel. Bintaro,

Kel. Ampenan

Tengah

Ya APBD Kota Dinas

Koperindag

Pengembangan sentra

PK5 di areal taman

kota Selagalas

Kel.

Selagalas.


Koperindag

Pengembangan sentra

PK5 di areal GOR

Turida

Kel. Turida Tidak APBD Kota Dinas

Koperindag

Pengembangan sentra

PK5 di areal taman

kota Udayana

Kel. Dasan

Agung, Kel.

Monjok Barat,

Kel. Karang

Baru, Kel.

Kebon Sari,

Kel.

Pejarakan

Karya


Koperindag

Pengembangan ruang

evakuasi bencana

kebakaran.


Pertamanan



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Penetapan kawasan

peruntukan

pertahanan

dan kemanan

Kel. Rembiga,

Kel. Ampenan

Selatan, Kel.

Taman Sari,

Kel.

Pejanggik,

Kel. Sapta

Marga,

Kel.

Pagesangan

Timur, dan

Kel. Jempong

Baru

Ya APBN Kementerian

Pertahanan

dan

Keamanan

Program Pengembagan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Penataan kawasan

destinasi pariwisata

dan

pengembangan paket-

paket pariwisata

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Kebudayaan

dan

Pariwisata,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota.

Pelestarian bangunan

bersejarah dan budaya

lokal

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Kebudayaan

dan

Pariwisata,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi,

Dinas



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota.

Pengembangan


pantai

serta pengembangan

objek dan atraksi

wisata

baru.

Kel. Tanjung

Karang, Kel.

Jempong

Baru

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Kebudayaan

dan

Pariwisata,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota.

Pengembangan

kawasan pengrajin

emas,

perak, dan mutiara

Kel.

Pagesangan,

Kel.

Pagesangan

Barat, Kel.

Karang Pule,

Kel. Tanjung

Karang

Ya APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Kebudayaan

dan

Pariwisata,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota.

Pengembangan

kawasan Kota Tepian

Air (Waterfront Air)

Kel. Ampenan

Tengah, Kel.

Banjar.

Ya APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Kebudayaan

dan

Pariwisata,

Dinas

Kebudayaan

dan



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Pariwisata

Provinsi,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota.

Pengembangan NTB

Convention Center

Kel. Cilinaya Tidak APBD

Provinsi /

Swasta

Bappeda

Provinsi,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi,

Swasta

Pengembangan

Pariwisata MICE di

Kawasan eks.

Bandara Selaparang

Kel. Ampenan

Utara

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota /

Swasta

Kementerian

Perhubungan,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota ,

Swasta.

Pengembangan

sarana promosi dan

sistem

informasi pariwisata,

pameran, pentas seni,

festival budaya, festifal

sungai Jangkok,

festival

Kota Tua Ampenan,

dan festival Bintaro.


Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Kebudayaan

dan

Pariwisata,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi,



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota.

Pengembangan

infrastruktur

pendukung


Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi,

Dinas

PU Kota.

Penataan pengganti

kegiatan pariwisata di

Jalan Udayana

Kel. Dasan

Agung, Kel.

Monjok Barat,

Kel. Karang

Baru, Kel.

Kebon Sari,

Kel.

Pejarakan

Karya

Tidak APBD Kota Dinas Tata

Kota,

Dinas

Pertamanan,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata .

Pembuatan Rencana

Induk dan DED (Detail

Engineering Design)


Kebudayaan

dan

Pariwisata

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Kawasan RTNH

Pengembangan RTNH

pekarangan untuk

kegiatan permukiman

dan non permukiman


Kota

Pengembangan RTNH

wilayah kota berupa

plasa dan lahan parkir.


Kota,

Dinas

Pertamanan,

Dinas

Perhubungan.

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan

pertanian tanaman

Kel. Rembiga, Ya APBD Dinas



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

hortikultura Kel. Sayang

Sayang, Kel.

Selagalas,

Kel.

Bertais, Kel.

Mandalika,

Kel.

Jempong

Baru, dan Kel.

Turida

Provinsi /

APBD Kota

Pertanian

Propinsi,

Dinas

Pertanian,

Perikanan dan

Kelautan

Kota.

Pengembangan

kawasan agropolitan

Kel. Jempong

Baru

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas

Pertanian

Propinsi,

Dinas

Pertanian,

Perikanan dan

Kelautan

Kota.

Peningkatan kualitas

jaringan prasarana

irigasi.


Provinsi /

APBD Kota

Dinas

Pertanian

Propinsi,

Dinas

Pertanian,

Perikanan dan

Kelautan

Kota.

Inventarisasi lahan

dan pemilik lahan

pertanian


Pertanian,

Perikanan dan

Kelautan

Kota.

Pengembangan

perikanan air tawar

Kel. Rembiga,

Kel. Sayang

Sayang, Kel.

Selagalas,

Kel.

Bertais

Ya APBD Kota Dinas

Pertanian,

Perikanan dan

Kelautan

Kota.

Pengembangan

perikanan tangkap dan

Kel. Bintaro,

Kel. Ampenan

Ya APBD Kota Dinas

Pertanian,



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

perikanan budidaya air

laut

Tengah, Kel.

Banjar, Kel.

Ampenan

Selatan, Kel.

Tanjung

Karang

Permai, Kel.

Tanjung

Karang, Kel.

Jempong

Baru)

Perikanan dan

Kelautan

Kota.

Perizinan

Penyederhaan

prosedur pemberian

izin untuk

sektor-sektor potensial


Kota

Pengetatan pemberian

izin dengan pemberian

insentif dan disinsentif


Kota

Kawasan Pertumbuhan ekonomi Cepat Sektor Pariwisata

Penetapan Kawasan

eks. Bandar Udara

Selaparang sebagai

kawasan pariwisata

dengan konsep MICE

yang berbasis

lingkungan

Kel. Rembiga,

Kel. Ampenan

Utara

Ya APBD Kota Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata,

Dinas

Tata Kota.

Penetapan Kawasan

Mayura sebagai

kawasan

pariwisata budaya

serta penetapan

Kawasan

Udayana sebagai

kawasan pariwisata

kuliner

Kel. Mayura,

Kel. Dasan

Agung, Kel.

Monjok Barat,

Kel.

Karang Baru,

Kel. Kebon

Sari,

Kel.

Pejarakan

Karya

Ya APBD Kota Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata,

Dinas

Tata Kota.

Kawasan Mutiara

Sekarbela sebagai

kawasan

pariwisata belanja.

Kel.

Pagesangan,

Kel.

Pagesangan

Ya APBD Kota Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata ,



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Barat, Kel.

Karang Pule,

Kel. Tanjung

Karang

Dinas

Koperindag.

Penetapan Kawasan

Mapak sebagai

kawasan

pariwisata alam, religi,

dan buatan

Kel. Tanjung

Karang, Kel.

Jempong

Baru


Kebudayaan

dan

Pariwisata ,

Dinas

Tata Kota

Penetapan Kawasan

Kota Tepi Air sebagai

pariwisata buatan

Kel. Bintaro,

Kel. Ampenan

Tengah, Kel.

Banjar

Ya APBD Kota Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata ,

Dinas

Tata Kota

Penetapan Kawasan

Sayang Sayang

sebagai

kawasan pariwisata

kuliner

Kel. Sayang

Sayang, Kel.

Selagalas

Ya APBD Kota Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata ,

Dinas

Tata Kota

Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Cepat Sektor Perdagangan dan Jasa

Kawasan Pusat

perdagangan

Ampenan

Kel. Dayan

Peken, Kel.

Ampenan

Tengah, dan

Kel.

Ampenan

Selatan

Ya APBD Kota Dinas

Koperindag

Pusat perdagangan

grosir dan pusat bisnis

Cakranegara

Kel.

Cakranegara

Barat, Kel.

Cilinaya, Kel.

Mayura, Kel.

Cakranegara

Timur, Kel.

Cakranegara

Selatan

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Perdagangan,

Dinas

Perindag

Provinsi,

Dinas

Koperindag

Kota.



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Kawasan Bertais dan

Kawasan Terminal

Mandalika.

Kel. Bertais,

Kel.

Mandalika

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Perdagangan,

Dinas

Perindag

Provinsi,

Dinas

Koperindag

Kota.

Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Cepat Sosial Budaya

Pengembangan

Kawasan Kota Tua

Ampenan

Kel. Ampenan

Tengah


Kebudayaan

dan

Pariwisata

Peningkatan fungsi

Kawasan Bintaro

(Kecamatan

Ampenan)

Kel. Bintaro Ya APBD Kota Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Pengembangan

kawasan Makam van

Ham

Kel. Cilinaya Tidak APBD Kota Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Pengembangan

Kawasan Islamic

Center

Kel. Dasan

Agung Baru,

Kel.

Dasan Agung

Tidak APBD

Provinsi /

APBD Kota

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi,

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kota.

Kawasan pertumbuhan ekonomi cepat Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Perlindungan kawasan

sempadan sungai

besar

di Kota Mataram

Sungai

Midang,

Sungai

Jangkok,

Sungai Ancar,

Tidak APBN / APBD

Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

Lingkungan

Hidup, BWS,

Dinas PU



NO USULAN PROGRAM

UTAMA

LOKASI MERUPAKAN

KSK (YA/TIDAK)

SUMBER

PENDANAAN

INSTANSI

PELAKSANA

Sungai

Brenyok

Provinsi,

Dinas

PU Kota, KLH

Perlindungan kawasan

sempadan pesisir

pantai

bagian barat Kota

Mataram

Kel. Bintaro,

Kel. Ampenan

Tengah, Kel.

Banjar, Kel.

Ampenan

Selatan, Kel.

Tanjung

Karang

Permai, Kel.

Tanjung

Karang, Kel.

Jempong

Baru.

Ya APBD Kota KLH, Dinas

PU,

Dinas

Pertanian,

Perikanan dan

Kelautan

Konservasi kawasan

lindung

Kel. Pagutan

Timur, Kel.

Sayang

Sayang, Kel.

Selagalas

Ya APBD Kota KLH

Pengembangan lahan

pecatu Kota Mataram

sebagai taman dan

hutan kota


Provinsi /

APBD Kota

Kementerian

PU,

Dinas PU

Provinsi, KLH,

Dinas

Pertamanan.

Sumber: RTRW Kota Mataram 2011 – 2031



5.2 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Pada subbab ini akan membahs arahan pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Mataram yang

telah ditetapkan. Berdasakan RPJMD Kota Mataram visi dan misi pembangunan daerah adalah:

“Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”.

Untuk mencapai Visi Kota Mataram maka terdapat 5 (lima) Misi yang yang diturunkan dari visi

tersebut yang meliputi :

1. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan

yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religious untuk mendorong

daya saing daerah.

3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk

meningkatkan kemandirian daerah.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam menerapkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, terlebih dahulu hasus

diidentifikasi strategi ketercapaian dari misi dan arah kebijakan juga harus ditetapkan sebelumnya.

Dalam RPJMD Kota Mataram 2011 – 2015 telah direncanakan strategi dan arah kebijakan yang akan

dikembangkan di Kota Mataram dalam jangka waktu 2011 – 2015. Berikut adalah.

Tabel 5.4 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Mataram 2011 - 2015

NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM

MISI 1 : Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan

yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.

Peningkatan toleransi

antar komponen

masyarakat yang

berbeda suku, agama

dan adat istiadat

Mengaktifkan kembali

forum-forum komunikasi

di masyarakat;

1. Pengembangan dan

keserasian kebijakan

pemuda.

2. Peningkatan peran

serta kepemudaan.

3. Pengembangan

wawasan kebangsaan

4. Kemitraan

pengembangan

wawasan kebangsaan

5. Peningkatan

Keberdayaan masyarakat

perdesaan

Penciptaan lingkungan

yang kondusif bagi

Menyediakan aturan

hukum yang mendukung

1. Peningkatan iklim

investasi dan realisasi

investasi

2. Penyiapan potensi




investasi. terciptanya iklim

investasi yang sehat

sumberdaya, sarana,

dan prasarana daerah

3. Peningkatan keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

4. Pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

5. Pemberdayaan

masyarakat utk

menjaga ketertiban dan

keamanan

Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pembangunan;

Meningkatkan kapasitas

kebijakan publik yang

proporsional dengan

melibatkan peran serta

swasta, perguruan tinggi

dan partisipasi

masyarakat;

1. Kerjasama pembangunan

2. Perencanaan

pembangunan daerah

3. Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender

dalam pembangunan

4. Peningkatan partisipasi

masyarakat kelurahan

dalam pembangunan


masyarakat dalam

pembangunan kota


masyarakat dlm

membangun desa

MISI 2 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong

daya saing daerah


dan profesionalisme

SDM serta

produktivitas seni dan

budaya;

Meningkatkan

intensitas dan kualitas

pengembangan SDM

1. Keserasian kebijakan

peningkatan kualitas anak

dan perempuan

2. Penguatan kelembagaan

Pengarusutamaan gender

dan anak

3. Peningkatan kualitas hidup

dan perlindungan

perempuan


dan kesetaraan gender

dalam pembangunan

Peningkatan

perlindungan

perempuan disertai

dengan peningkatan

peran perempuan;


kehidupan keluarga,

perempuan dan anak

1. Meningkatkan

keterlibatan

perempuan dalam

pembangunan di

semua sektor;

2. Membuka

seluasluasnya

informasi yang dapat

diakses oleh ibu,

calon ibu terhadap

kesehatan

reproduksi, keluarga

berencana dan

keluarga sejahtera




3. Meningkatkan

pengetahuan dan

pengembangan diri

perempuan;

Peningkatan

kesadaran

masyarakat untuk

berprilaku hidup

bersih dan sehat.

Mobilisasi peran

kelembagaan

pemerintah, swasta dan

masyarakat dalam

peningkatan

kualitas kesehatan.

1. Upaya kesehatan

masyarakat

2. Promosi kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

3. Pengembangan

lingkungan sehat

Peningkatan iklim

usaha bagi

sektorsektor

unggulan

sebagai faktor

penggerak utama

perekonomian;

Meningkatkan daya

saing dan daya tarik

investasi melalui

promosi kemudahan

prosedur dan fasilitas

pendukung.;

1. Penciptaan iklim usaha

kecil menengah yg

kondusif

2. Pengembangan

kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif

usaha kecil

Reposisi masyarakat

agar mampu menjadi

pelaku utama dalam

program penanganan

kemiskinan;

Koordinasi, Integrasi,

dan Sinkronisasi

dalam pembinaan

Sumber Daya

Manusia;


2. Perencanaan

pembangunan ekonomi

3. Perencanaan sosial dan

budaya

4. Pemberdayaan fakir miskin,

komunitas adat terpencil

(KAT) dan penyandang

cacat

MISI 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang Berkelanjutan untuk

meningkatkan kemandirian daerah.

Peningkatan

penanganan

masalah

kesejahteraan sosial

dan potensi sumber

kesejahteraan sosial;

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat/swasta

dalam penyediaan

dan pengelolaan

infrastruktur ekonomi;

1. Perencanaan

pengembangan kotakota

menengah dan besar

2. Perencanaan

pembangunan ekonomi

3. Perencanaan social dan

budaya

4. Perencanaan

pembangunan daerah

rawan bencana

5. Pengembangan

transmigrasi

6. Peningkatan

penanggulangan narkoba,

PMS termasuk HIV/AIDS

7. Pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial

8. Pembinaan eks




penyandang penyakit sosial

(eks narapidana, PSK,

narkoba

9. Pemberdayaa kelembagaan

kesejahteraan social

10. Peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

Pemberdayaan

klaster-klaster

unggulan sebagai

penggerak ekonomi

lokal

Memberdayakan dan

meningkatkan industri

kecil dan kerajinan

rakyat yang memberi

nilai tambah daya

tarik wisata

1. Pengembangan sistem

pendukung usaha bagi

usaha mikro kecil

menengah

2. Pengembangan pemasaran

pariwisata

3. Pengembangan


4. Pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

5. Pengembangan budidaya

perikanan

6. Pengembangan perikanan

tangkap

7. Optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi

perikanan

8. Peningkatan dan

pengembangan ekspor

9. Penataan struktur dan

klaster industri

10. Penataan struktur industri

1. Tergalinya potensi

sumber daya

ekonomi daerah/

lokal;

2. Tersedianya

master plan

pengembangan

ekonomi

daerah/lokal;

1. Usaha kecil, mikro,

menengah, dan

koperasi;

2. Intensifikasi dan

ekstensifikasi potensi

sumber daya

ekonomi

daerah/lokal;

1. Perencanaan

pembangunan ekonomi

2. Penciptaan iklim

usahausaha kecil

menengah yang kondusif

3. Peningkatan kesejahteraan

petani

4. Peningkatan pemasaran

hasil produksi

pertanian/perkebunan

5. Peningkatan dan

pemasaran hasil produksi

peternakan

6. Pengembangan pemasaran

pariwisata

7. Pengembangan destinasi

pariwista

8. Pengelolaan keragaman

budaya daerah

9. Pengembangan budidaya

perikanan

10. Pengembangan perikanan

tangkap




11. Optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi

perikanan

12. Peningkatan dan

pengembangan ekspor

13. Pembinaan PKL dan

asongan

14. Pembinaan dan

pengembangan industry

kecil dan menengah

15. Peningkatan dan

Pengembangan

pengelolaan keuangan

daerah

1. Regulasi

pengembangan

ekonomi

daerah/lokal;

2. Pengembangan

dan Revitalisasi

usaha-usaha

ekonomi

daerah/lokal

1. Terbinanya usaha

ekonomi

daerah/lokal;

2. Pemberdayaan

Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan

Menengah

1. Pengembangan

kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif

usaha kecil

2. Pengembangan system

pendukung usaha bagi

usaha mikro kecil

menengah

3. Peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi

4. Pengembangan industri

kecil dan menengah

Regulasi tentang

Standar Pelayanan

berinvestasi;

Tersedianya Standar

Pelayanan untuk

berinvestasi;

Peningkatan iklim

investasi dan realisasi

investasi

Pengkajian peluang

investasi;

Tersedianya

pedoman untuk

berinvestasi;

1. Peningkatan iklim investasi

dan realisasi investasi

2. Penanaman modal

MISI 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Koordinasi dan

sinkronisasi pelayanan

sosial dasar;

Menyusun regulasi

pola kemitraan antar

stakeholder

1. Pendidikan anak usia dini

Wajib belajar pendidikan

dasar sembilan tahun

2. Pendidikan menengah

3. Pendidikan non formal

4. Pendidikan luar biasa

5. Peningkatan mutu pendidik

dan tenaga

kependidikan

6. Manajemen pelayanan

pendidikan

7. Pelibatan masyarakat

peduli pendidikan

8. Obat dan perbekalan




kesehatan

9. Upaya kesehatan

masyarakat

10. Pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

11. Standarisasi pelayanan

kesehatan

12. Pelayanan kesehatan

penduduk miskin

13. Pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas

14. Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

15. Peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

16. Peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

17. Peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

18. Peningkatan kualitas

pelayanan publik

1. Koordinasi,

Integrasi dan

Sinkronisasi

penanganan

Kemiskinan oleh

pemerintah,

swasta, dan

masyarakat;

2. Koordinasi,

Integrasi dan

Sinkronisasi

pelayanan public

oleh pemerintah

swasta, dan

masyarakat.

Menyusun regulasi

pelayanan publik

(SPM)


budaya

2. Perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya

alam

3. Pendidikan anak usia dini

4. Wajib belajar pendidikan



6. Pendidikan non formal

7. Pendidikan luar biasa


dan tenaga kependidikan

9. Manajemen pelayanan

pendidikan

10. Pelibatan masyarakat

peduli pendidikan


kesehatan

12. Upaya kesehatan

masyarakat

13. Pengawasan obat dan

makanan


pemberdayaan masyarakat

15. Perbaikan gizi masyarakat

16. Pencegahan dan


menular





penduduk miskin


pelayanan kesehatan

19. Pembangunan dan

penataan lingkungan

perumahan

20. Lingkungann sehat

perumahan

21. Pemeliharaan/pengelolaan

pemakaman

22. Penataan daerah,

organisasi dan

ketatalaksanaan serta PAN

1. Fasilitasi

penyusunan

standart

pelayanan

minimal (SPM)

dan Standart

pelayanan publik

(SPP);

2. Optimalisasi peran

serta masyarakat

dalaM

pengawasan

pelaksanaan

pelayanan publik;

3. Optimalisasi

kapasitas aparat

dalam

melaksanakan

dan mengawasi

pelayanan publik;

Meningkatkan

kapasitas Aparatur

Pelayanan Publik,

masyarakat, dan

swasta;

1. Penyusunan SPM dan SPP

2. Peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

3. Peningkatan

profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

4. Mengintensifkan

penanganan pengaduan

masyarakat

5. Standarisasi pelayanan

kesehatan

1. Regulasi yang

berpihak pada

masyarakat miskin;

2. Restrukturisasi

unitunit layanan

kesehatan;

3. Inovasi model

penyediaan air

bersih,

persampahan, dan

sanitasi yang

berbasis

masyarakaT

khususnya bagi

kawasan padat,

kumuh, dan miskin

(PAKUMIS);

Penataan

Kawasan padat,

kumuh, dan miskin

(PAKUMIS);

1. Peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat

daerah



prasarana

puskesmas/posyandu

3. Pengembangan dan

pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan

lainnya

4. Penyediaan dan

pengelolaan air baku

5. Pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan

air limbah

6. Pembangunan dan

penataan lingkungan

perumahan

7. Lingkungan sehat




perumahan

8. Pemberdayaan komunitas

perumahan

9. Perencanaan

pengembangan kota-kota

menengah dan besar


pengelolaan persampahan



1. Penambahan

sarana pelayanan

masyarakat di

bidang Pendidikan,

Kesehatan, air

bersih,

persampahan, dan

sanitasi;

2. Pengembangan

aksesibilitas (jalan

baru) sebagai

alternative;

3. Tersedianya

sarana dan

prasarana yang

memadai untuk

meningkatkan daya

saing daerah

4. Regulasi

manajemen

transportasi dan

penyediaan lahan

parkir pada fasilitas

public

1. Perluasan Wilayah

Administrasi Kota

Mataram dan

pemukiman baru;

2. Meningkatkan

kuantitas dan kualitas

pelayanan publik

3. Pengembangan

moda transportasi

1. Wajib belajar pendidikan




dan tenaga kependidikan


kesehatan

5. Upaya kesehatan

masyarakat

6. Perbaikan gizi masyarakat

7. Pencegahan dan


menular


penduduk miskin



prasarana puskesmas

10. Pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah

sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit lainnya


pelayanan kesehatan

12. Peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

13. Peningkatan sarana dan

prasarana Rumah Sakit

14. Pengembangan dan


irigasi, rawa dan jaringan

lainnya

15. Penyediaan dan

pengelolaan air baku


pengelolaan air minum dan

air limbah

17. Pembangunan dan

penataan lingkungan

perumahan

18. Lingkungan sehat

perumahan





perumahan

20. Perencanaan


menengah dan besar





23. Pembangunan jalan dan

jembatan

24. Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

25. Tanggap darurat jalan dan

jembatan

26. Pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

27. Pembangunan jalan dan

jembatan


jalan dan jembatan

29. Tanggap darurat jalan dan

jembatan

30. Pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

31. Pembangunan sarana dan

prasarana perkotaan

MISI 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

Optimalisasi

saluran drainase;

Penataan

Kawasan

sempadan sungai,

permukiman,

perdagangan dan

jasa, perkantoran,

pendidikan;

1. Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

2. Pembangunan

turap/talud/bronjong


talud/bronjong

4. Pengembangan dan


irigasi, rawa, dan jaringan

pengairan lainnya

5. Pengembangan,

pengelolaan, dan

konservasi sungai, danau

dan sumber daya air

lainnya

6. Pengendalian banjir

1. Optimalisasi

Kawasan Resapan

Air;

2. Relokasi

permukiman

korban bencana

1. Penataan Lokasi

Kawasan genangan

dan abrasi;

2. Penetapan Lokasi

lahan relokasi;

1. Penataan dan

pemeliharaan kawasan

2. Ruang terbuka Hijau

(RTH)

3. Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

4. Perbaikan perumahan

akibat bencana alam/sosial

5. Penanganan pasca




bencana alam dan

kerusuhan sosial

6. Pencegahan dini dan

penaggulangan korban

bencana

7. Pencegahan dini dan

penaggulangan korban

bencana alam

Koordinasi, dan

konsultasi

penanggulangan

bencana daerah;

Analisis

Kebutuhan

Lembaga

Penataan daerah,

organisasi dan

ketatalaksanaan serta

PAN

Rekonstruksi dan

rehabilitasi

permukiman

Padat Kumuh

dan Miskin

(PAKUMIS)

Penataan Lokasi

kawasan

permukiman

padat, kumuh dan

miskin

(PAKUMIS);

1. Pembangunan dan

penataan lingkungan

perumahan

2. NUSSP

3. Pengembangan

perumahan

4. PNPM Mandiri

5. Pengembangan

perumahan

6. Lingkungan sehat

Perumahan


perumahan NUSSP


9. Perencanaan


menengah dan besar


budaya

Sosialisasi dan

Peningkatan kapasitas

perilaku hidup bersih

dan sehat;

Pengkajian

pengetahuan,

sikap, dan

perilaku

masyarakat hidup

sehat dan bersih;


pemberdayaan

masyarakat

2. Pengembangan

lingkungan sehat

3. Lingkungan sehat

perumahan

1. Penyediaan

sarana dan

prasarana untuk

media ekspresi

dan ruang

apresiasi;

2. Optimalisasi

sarana dan

prasarana yang

Mengembangkan

Budaya, Seni, Pemuda

dan Olahraga, serta

Promosi pariwisata

1. Pembangunan sarana

dan prasarana perkotaan

2. Peningkatan sarana dan

prasarana olah raga

3. Pengembangan

keragaman budaya lokal

4. Pembinaan dan

pemasyarakatan olehraga

pelajar dan pemuda




ada untuk ruang

ekspresi dan

media apresiasi;

3. Inovasi, Kreasi,

dan kompetisi

budaya;

4. Promosi, investasi

dan pemasaran

produk-produk

industri seni dan

budaya baik

nasional maupun

internasional


budaya


kepemudaan


budaya daerah

8. Peningkatan kerjasama

Perdagangan internasional

9. Peningkatan dan

pengembangan ekspor

10. Peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

11. Pengembangan

pemasaran priwisata


1. Sosialisasi

peningkatan peran

serta masyarakat

dalam penataan

lingkungan

pemukiman;

2. Regulasi

pemanfaatan

ruang

Rencana Tata

Ruang Wilayah dan

Rencana Detail

Tata Ruang

Wilayah

1. NUSSP

2. Lingkungan sehat

perumahan NUSSP

3. Prencanaan sosial dan

budaya

4. Pengembangan

lingkungan sehat

5. Perencanaan tata ruang

6. Pemanfaatan ruang

7. Pengendalian

pemanfaatan ruang

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2011 - 2015

Untuk bagian keuanagan, secara garis besar struktur anggaran belanja daerah terpilah menjadi

belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja tidak langsung meliputi : (a) belanja

pegawai, (b) belanja bunga, (c) belanja hibah, (d) belanja bantuan sosial, (e) belanja bagi hasil, (f)

belanja bantuan keuangan, dan (g) belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari

tiga komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang melekat

pada setiap kegiatan sebagai implementasi atas program-program prioritas. Dalam konteks ini

kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada pengalokasian persentase anggaran belanja untuk

program-program prioritas yang merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung non

gaji. Dengan demikian, besarnya persentase anggaran untuk masing-masing program prioritas

diperoleh dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung dari komponen

belanja pegawai. Proyeksi persentase alokasi anggaran untuk masing-masing program prioritas

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.5 Program Wajib dan Indikasi Program RPJMD Kota Mataram 2011 – 2015

NNOO Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Indikator Kinerja Program Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2010)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target (%)

Rp (dlm jutaan)

URUSAN WAJIB

A Pendidikan

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Tercapainya APK PAUD

40,19 65 152

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Mempertahan APK dan APM SD

108,98 97,50

110,9 100,7

3 Mempertahan APK dan APM SMP

101,66 76,64

103,2 78,9

4 Program Pendidikan Menengah Mempertahan APK dan APM SMA/SMK

101,64 71,79

103 73,5

5 Program Pendidikan Non Formal Mempertahankan Capaian APK Rata - rata

90 100 183

6 Program Pendidikan Luar Biasa Mempertahan APK dan APM SLB

95 101

7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya persentase guru yg berkualifikasi S1/D4

74,87 80 923

8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Semua lembaga pendidikan formal & non formal terakreditasi

80 100 422

9 Program Pengembangan Keragaman Budaya Lokal

Partisipasi siswa dalam pendidikan seni budaya

50 65 422

10 Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pelajar dan Pemuda

Partisipasi pemuda & pelajar dalam kegiatan kepemudaan

25 65 118

11 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar dan pemuda

Meningkatnya peran serta olahraga pemuda

35 65 118

B Kesehatan

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan jaringannya

95 98 1736

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan

88 95 1.338

3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

tercapainya Rumah Tangga Sehat

30 70 236

4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk

1,3 0,1 544



NNOO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Indikator Kinerja Program Kinerja Program (outcome)



Target (%)

Rp (dlm jutaan)

5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Meningkatnya persentase Cakupan Jamban Keluarga

80 87 259

6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Minimnya penyebaran penyakit menular

94 98,7 909

7 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Terpenuhinya sarpras puskesamas

89 95 2.357

8 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Pemenuhan sarana dan prasarana RS

85 92 903

9 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Pemenuhan operasionalisasi RS

95 100 60

10 Program Manajemen Kesehatan Terbangunya sistem informasi kesehatan

90 100 100

C Pekerjaan Umum

1 Program pembangunan jalan dan jembatan Mantapnya akses jalan kota

207.163 km km 25.50

16.784

2 Program pembangunan turap/talud/bronjong

Berkurangnya kerusakan dan abrasi sungai dan pantai

61% 50% 3.967,7

3 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Terpeliharanya kondisi akses jalan

207.163 km 14.15

km

23.832

4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Meningkatnya fungsi jaringan pengairan

42.56% 61.36% 12.182

5 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Meningkatnya konservasi sumber daya air

79,27% 90,02% 6.596

6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih

3 km 20 km 6.081

7 Program Pengendalian Banjir Menurunnya persentase luas daerah genangan

4.94% 4.45% 45.168

8 Program Pemeliharaan Saluran Drainase Berfungsinya saluran drainase guna mencegah banjir/genangan

39,94% 70% 43.500

9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Meningkatnya ketersediaan sarana publik

1 unit 1 unit 6.465







Target (%)

Rp (dlm jutaan)

10 Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi

85 iujk 470 iujk

845

11 Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan

Meningkatnya perumahan dan kawasan layak huni

96,71% 96.88% 39.693

12 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Meningkatnya ketersediaan Sanitasi

1 unit 8 unit 1.900

13 Program Pengembangan Perumahan Berkurangnya back log perumahan

19.621

unit 1.250

unit 8.168

14 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Menigkatnya kualitas infrastruktur perumahan & permukiman

50 kel 50 kel 9.980

15 Program Penataan Bangunan Lingkungan Terwujudnya kelembagann- penataan lingkungan

Le5b 650

16 Program Pembinaan Perumahan Menigkatnya pemahaman urusan perumahan

- 4 keg 350

17 Program Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

Menigkatnya penataan dan pengendalian perumahan

- 4 keg 632

D Perumahan

1 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Meningkatnya ketepatan waktu tindak kejadian kebakaran

100% 100% 3.279

E Penataan Ruang

1 Program Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus kota

20 20 190

2 Program Pemanfaatan Ruang Meniingkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan peruntukan lahan

100 100 304

3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

100 100

4 Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame

Meningkatnya keindahan ruang kota dan pendapatan daerah

90 90 887

5 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU

Meningkatnya luas wilayah kota yang mendapat penerangan malam

90 90 1.892







Target (%)

Rp (dlm jutaan)

hari

6 Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman

Meningkatnya areal makam yang tertata

90 90 1.830

F Perencanaan Pembangunan

1 Program pengembangan data/informasi Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan

85 98 217

2 Program Kerjasama Pembangunan Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah, swasta &masyarakat

90 96 357

3 Program perencanaan pembangunan daerah

Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah

91 97 694

4 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Tingkat ketersediaan pranata perencanaan prog. pembangunan ekonomi

87 95 768

5 Program perencanaan sosial dan budaya Tingkat ketersediaan pranata perencanaan prog.pembangunan sosial budaya

85 95 823

6 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Tingkat ketersediaan pranata perencanaan prog. pembangunan wilayah dan SDA

84 92 649

G Perhubungan

1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya pelayanan angkutan publik

95 95 52

2 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Meningkatnya ketertiban lalu lintas dan angkutan publik

100 100 948

3 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Meningkatkan kenyamanan dan keamanan lalu lintas

100 100 159

4 Peningkatan Pelayanan Perparkiran Meningkatnya potensi pendapatan daerah

100 100 229

5 Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi Meningkatnya akses informasi publik

95 95 19







Target (%)

Rp (dlm jutaan)

6 Program Pengembangan Sistem Perhubungan

Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi publik

95 95 35

H Lingkungan Hidup

1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan

50 100 6.541

2 Program Pengembangan Kinerja Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan

90 90 37.958

3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Berkurangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan

70 70 1.205

4 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatnya kelestarian sumber daya alam

70 70 3.155

5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Berkurangnya kadar polutan

60 60 375

6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Meningkatnya rasio luas ruang terbka hijau

90 90 9.105

I Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Tertibnya administrasi kependudukan

88 94 1.002

J Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Meningkatnya komitmen pemerintah terhadap anggaran responsif gender

80 88 19

2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatnya pemahaman tentang pengarusutamaan hak anak dan pengarusutamaan gender

75 85 25

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan, perempuan dan anak

80 85 25

4 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Meningkatnya pemahaman bagi PKB dan kader

85 95 10

5 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Meningkatnya Pemantapan keterpaduan BKB

87 92 10







Target (%)

Rp (dlm jutaan)

6 Program pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan

Terlaksannya Pembinaan kelompok UPPKS

90 95 48

K Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 Program Keluarga Berencana Pembinaan KB optimal

100 100

2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Sosialisasi/konseling 100 100

3 Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan kontrasepsi

95 100

L Sosial

1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial

98

99,5

138

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Efektifnya pelaksanaan KIE konseling

80 88 85

3 Program pembinaan anak terlantar Menurunnya presentase jumlah anak terlantar

80 86 34

4 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Meningkatnya pelayanan dan pembinaan penyandang cacat

25 32 56

5 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Meningkatnya panti asuhan / panti jompo yang terbina

40 52 18

6 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Terbinanya eks penyandang penyakit sosial

80 92 74

7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terbinanya kelembagaan Kesejahteraan Sosial

75 85 64

8 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Penanganan bencana lebih optimal

90 100 22

9 Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri

Meningkatnya Keberdayaan keluarga mandiri

90 97 33

M Ketenagakerjaan

1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan

Meratanya akses informasi ketenagakerjaan

90 90 18







Target (%)

Rp (dlm jutaan)

2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan

Meningkatnya peran/ fungsi lembaga pengerah tenaga kerja

90 90 82

3 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya jumlah tenaga kerja profesional

90 90 135

N Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil

Mempertahankan stabilitas iklim usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang kondusif

90 90 170

2 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM

Meningkatnya kuantitas pelaku UMKM yang kreatif dan inovatif

90 90 332

3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kuantitas koperasi yang sehat

90 90 198

O Kebudayaan

1 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya pemahaman dan pelestarian nilai budaya lokal

80 80 184

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis kearifan budaya lokal

90 90 61

3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan

95 95 459

P Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Menurunnya angka tindak kriminal

- 100 85

2 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

99 100 693

3 Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya intensitas koordinasi dan konsolidasi antar stakeholder

99 100 695

4 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Menurunnya konflik antar suku dan antar lingkungan

99 100 437

5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Menurunnya angka pengguna narkoba dan phycotropika

87 100 178







Target (%)

Rp (dlm jutaan)

6 Program pendidikan politik masyarakat Meningkatnya pemahaman politik masyarakat

99 100

7 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Implementasi manajemen penanggulangan bencana

97 100 1.388

Q Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepeg, dan Persandian

1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Menguatnya kapasitas DPRD

90 95 13.647

2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Meningkatnya Pelayanan kedinasan KDH/WKDH

90 100 936

3 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya kapasitas manajemen pengelola keuangan

90 90 1.642

4 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Optimalisasi PAD 20 20 7.500

5 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Menngkatnya kuantitas tenaga administrasi terdidik

90 60 10

6 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Optimalisasi sistem pengawasan

90 90 785

7 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Meningkatnya kapasitas aparatur pengawas

90 80 5

8 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Menjalin jejaring yang efektif secara teknis antar lembaga pemerintah

90 90 46

9 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan

Menurunnya konflik kepentingan antar daerah, antara daerah dan pusat serta antar lembaga

90 90 736

10 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Penyelesaian tapal batas wilayah

90 90 481

11 Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN

Kelembagaan daerah 90 90 617

12 Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Optimalisasi pelayanan publik

90 90 263

13 Program Pendidikan Kedinasan Terlaksananya pendidikan kedinasan

99 99 1.236

14 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Meningkatnya kemampuan aparatur

99 99 3.111







Target (%)

Rp (dlm jutaan)

15 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur

99 99 3.521

16 Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Koordinasi pembangunan lebih efektif

99 99 123

17 Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha mikro

90 90 267

18 Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah

Pelayanan penanaman modal meningkat

90 90 274

19 Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Sosialisasi dan bantuan Kaling

100 100 10

20 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

Terbinanya gender dan kepemudaan

90 90 30

21 Program pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan keagamaan

Meningkatnya kegiatan sosial dan keagamaan

90 90 68

22 Pengembangan Sistem Informasi pertanahan

Penyelesaian konflik pertanahan

90 90 68

R Ketahanan Pangan

1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya kesejahteraan petani

90 100 1.239

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya ketersediaan pangan

95 100 4.136

3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Meningkatnya penerapan TTG

50 95 210

4 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Meningkatnya kemampuan penyuluh

90 100 538

S Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat

90 100 565

2 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatnya Pokmas Pengguna TTG dan Kelembagaan Ekonomi Produktif Masyarakat

80 95 100

3 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat pembangunan

85 90 371







Target (%)

Rp (dlm jutaan)

4 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Meningkatnya kemampuan administrasi aparatur kelurahan

70 100 350

5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam musyawarah pembangunan

90 90 2.135

T Kearsipan

1 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

80 90 890

2 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Meningkatnya rasio ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan

70 81 250

U Komunikasi dan Informatika

1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Meningkatnya pengembangan sistem infokom

80 100 1.154

2 Program kerjasama informasi dengan mass media

Meningkatnya kerjasama peyebarluasan informasi

90 100 2.055

V Perpustakaan

1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya minat baca masyarakat dan terbinanya perpustakaan

90 95 925

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2011 - 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2010-2015

memuat tiga program unggulan sebagai bahasa implementasi dalam rangka pencapaian visi dan misi

yang telah ditetapkan, yang terkelompokkan dalam empat sorotan aspek dengan rencana program-

program prioritas yang diindikasikan sebagai solusi dalam rangka pencapaian tujuan melalui sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan. Tiga program yang diunggulkan dalam periode lima tahun mendatang

terdiri dari : (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing

daerah, (2) pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal, serta (3) peningkatan

daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber daya

manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Sedangkan empat aspek yang disepakati sebagai

pemetaan atas kondisi kekinian meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan, serta aspek daya saing



5.3 Arahan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis Bangunan

Gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan

peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL. Menurut Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung dalam penetapan fungsi bangunan

gedung terdiri dari 6 (fungsi) dan tiap fungsi tersebut memiliki bagian tersendiri hingga menyebabkan

fungsi yang berbeda tergantung dari klasifikasinya, berikut adalah pembagian fungsi bangunan

gedung:

1. Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal dapat

berbentuk :

a. bangunan rumah tinggal tunggal;

b. bangunan rumah tinggal deret;

c. bangunan rumah tinggal susun; dan

d. bangunan rumah tinggal sementara.

2. Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia

melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk :

a. bangunan masjid, musholla, langgar, surau;

b. bangunan gereja, kapel;

c. bangunan pura;

d. bangunan vihara;

e. bangunan kelenteng; dan

f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.

3. Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan

kegiatan usaha dapat berbentuk :

a. Bangunan Gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non-pemerintah dan

sejenisnya;

b. Bangunan Gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat

perbelanjaan, mal dan sejenisnya;

c. Bangunan Gedung pabrik;

d. Bangunan Gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan

sejenisnya;

e. Bangunan Gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya;

f. Bangunan Gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan

umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan

perikanan, bandar udara;

g. Bangunan Gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung

parkir dan sejenisnya; dan

h. Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung

walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.



4. Bangunan Gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia

melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk :

a. Bangunan Gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak-

kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan

semacamnya;

b. Bangunan Gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik,

rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya;

c. Bangunan Gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian,

Bangunan Gedung adat dan sejenisnya;

d. Bangunan Gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium

kimia, dan laboratorium lainnya; dan

e. Bangunan Gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan

sejenisnya.

5. Bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat

kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat resiko

bahaya yang tinggi.

6. Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi

dapat berbentuk:

a. bangunan rumah - toko (ruko);

b. bangunan rumah - kantor (rukan);

c. Bangunan Gedung mal- apartemen- perkantoran;

d. Bangunan Gedung mal- apartemen- perkantoran- perhotelan.

Pada arahan Perda BG di subbab ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4

Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Pada perda ini lebih mengarahkan pada peraturan dalam

pembangunan gedung berdasarkan lokasi dan syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam

pembangunan gedung berdasarkan fungsinya.

Persyaratan bangunan gedung berdasarkan Perda No 4 tahun 2014 Kota Mataram mengenai

Bangunan gedung, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Persayaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Berikut akan dipaparkan penjelasan mengenai kedua persyaratan tersebut.

Persyaratan Administratif:

1. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah

Setiap Bangunan Gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik

sendiri atau milik pihak lain. Status hak atas diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas

tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah. Bangunan Gedung yang

akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di

kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan

Rencana Kota Mataram.Bangunan Gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat

harus dibangun di atas air sungai dan/atau air harus mendapatkan izin dari Walikota.

2. status kepemilikan Bangunan Gedung



Status kepemilikan Bangunan Gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan Bangunan

Gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh

Pemerintah. Penetapan status kepemilikan Bangunan Gedung dilakukan pada saat proses IMB

dan/atau pada saat pendataan Bangunan Gedung.

3. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Izin mendirikan Bangunan Gedung diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung

fungsi khusus oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah wajib memberikan Surat Keterangan

Rencana Kota untuk lokasi yang dimohonkan kepada setiap orang yang akan mengajukan

permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung. Surat

Keterangan Rencana Kota merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang diminta dan

berisi :

fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;

ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;

jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang

diizinkan

garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan;

KDB maksimum yang diizinkan

KLB maksimum yang diizinkan

KDH minimum yang diwajibkan

KTB maksimum yang diizinkan

jaringan utilitas kota.

Persyaratan Teknis

1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung

Bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam

RTRW, RDTR dan RTBL

Bangunan Gedung yang dibangun pada :

a. di atas prasarana dan sarana umum;

b. di bawah prasarana dan sarana umum;

c. di bawah atau di atas air;

d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;

e. di daerah yang berpotensi bencana alam; dan

f. di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);

harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan

serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya

Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan intensitas Bangunan

Gedung yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas Bangunan Gedung,

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.

Penentuan besarnya KDB, KLB dan KDH ditentukan berdasarkan fungsi bangunan gedung

dan peruntukan lahan berdasarkan RTRW, RDTR dan RTBL yang telah ditentukan.



Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung

disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara

persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Walikota.

Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW,

RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara dalam Peraturan Walikota.

Ketentuan besarnya jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak

antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halamandisesuaikan dengan

ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas

Bangunan Gedung dalam Peraturan Walikota.

2. Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Penampilan bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang

dilestarikan harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan

karakteristik dari bangunan gedung yang dilestarikan

Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang agar setiap ruang dalam dimungkinkan

menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami, kecuali fungsi Bangunan Gedung

diperlukan sistem pencahayaan dan penghawaan buatan.

3. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan

Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau

menimbulkan dampak besar dan penting harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL).

Persyaratan pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan perumahan dalam rangka

keberlangsungan dan kelayakan fungsi suatu bangunan wajib memenuhi persyaratan minimal

sebagai berikut :

a. saluran drainase;

b. sistem pengolahan limbah;

c. ruang terbuka hijau;

d. lahan untuk pemakaman umum; dan

e. sarana prasarana lain yang dianggap perlu disediakan.

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung diharuskan memenuhi syarat- sayarat dan ketentuan

bagik secara adminitratif dan teknis yang telah diatur pada RTRW, RDTR dan RTBl yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Dalam penyelenggaraan pembangunan gedung selain harus memenuhi syarat- sayarat yang telah

dikemukakan sebelumnya, harus melibatkan peran serta masyarakat setempat. Peran serta

masyarakat pada penyelenggaraan pembangunan gedung lebih kepada aspek social dan budaya

sebelum pembangunan dilakukan. Selain itu peran serta masyarakat juga harus ikut berpatisipasi

dalam menjaga apabila ada kesalahan dalam fungsi gedung dan pembangunan gedung tidak

memenuhi persyaratan yang diharuskan. Berdasarkan Perda Kota Mataram Tentang Bangunan

gedung mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat terdiri

atas :



a. pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung;

b. pemberian masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam

penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang Bangunan Gedung;

c. penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap

penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan

Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

d. pengajuan gugatan perwakilan terhadap Bangunan Gedung yang mengganggu, merugikan

dan/atau membahayakan kepentingan umum.

5.4 Arahan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

(RISPAM) RISPAM yang saat ini mengatur penyediaan air minum di Kota Mataram adalah RISPAM yang

dikeluarkan oleh PDAM Menang Mataram. dalam sistem penyediaan air minum PDAM Menang

Mataram, yang terkoneksi kedalam satu system hanya daerah pelayanan Kota Mataram dan

sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat, yang meliputi wilayah pelayanan Lembar, Gerung,

Labuapi, Kediri, Kuripan, Lingsar, Gunungsari dan Batu Layar. Sedanglan untuk cabang Bayan,

Pemenang, Tanjung dan Narmada memiliki sistem tersendiri terpisah dengan sistem pelayanan Kota

Mataram. Dalam arti PDAM Menang Mataram yang mengeluarkan RISPAM sendiri tidak hanya

mengatur system penyediaan air minum di Kota Mataram saja, tetapi sebagian wilayah Kabupaten

Lombok Barat. Berikut dapat dilihat perencanaan dari RISPAM wilayah pelayanan penyediaan air

bersih yang diatur oleh RISPAM pada PDAM Menang Mataram:

PDAM Menang Mataram memiliki 3 unit sistem IKK, Sistem-sistem tersebut adalah sebagai berikut :

Sistem Kota Mataram

Sistem Kabupaten Lombok Barat bagian Utara

Sistem Kabupaten Lombok Barat bagian selatan

Sistem IKK Narmada

Sistem IKK Tanjung

Sistem IKK Bayan

Pada saat ini rencana yang dikedepankan oleh PDAM Menang Mataram lebih kepada penambahan

kapasitas. Pada rencana yang PDAM Menang Mataram Merencanakan penambahan kapasitas air

minum secara bertahap dari 2010 – 2025. Berikut adalah rencana kegiatan penambahan dan biaya

yang direncanakan hingga tahun 2010 – 2025:

Penambahan kapasitas sebesar 160 liter/detik untuk wilayah pelayanan Kota Mataram,

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas sistem guna memenuhi

kebutuhan air minum Kota Mataram hingga tahun 2010 sebesar Rp. 30,463,758,000,-

(Sebelum PPn).

Penambahan kapasitas sebesar 320 liter/detik untuk wilayah pelayanan Kota Mataram




kebutuhan air minum Kota Mataram hingga tahun 2015 sebesar Rp. 47.048.938.000,-

(Sebelum PPn).




(Sebelum PPn).




(Sebelum PPn).



TUPOKSI LINGKUNGAN HIDUP Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup

VISI

Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya

VISI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Terwujudnya Mataram sebagai Kota Berbudaya ”Eko Green”

MISI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1. Mewujudkan peningkatan penanganan kebersihan dan keindahan kota secara

partisipatif. 2. Mewujudkan peningkatan ruang terbuka hijau, keteduhan, dan keasrian kota. 3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 4. Mewujudkan pengembangan model kemitraan dalam pengelolaan lingkungan. 5. Mewujudkan penanganan dampak lingkungan yang handal.

6. Mewujudkan laboratorium lingkungan terakreditasi.

TUJUAN 1. Terwujudnya kondisi lingkungan Kota Mataram yang berbudaya “Eko Green”. 2. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan

untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. 3. Adanya sinkronisasi kebijakan dalam program pembangunan yang mengedepankan aspek

lingkungan hidup sebagai landasan operasionalnya (Eko Green).

SASARAN 1. Perbaikan kualitas lingkungan melalui perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup

2. Penyadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup 3. Penegakan hukum lingkungan

5.5 Arahan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kerangka kerja aspek sanitasi pada Kota Mataram lebih didasarkan pada visi dan misi sanitasi

secara nasional, kernangka kerja dalam penysusunan strategi mataram didasarkan pada visi dan misi

yang kiranya diturunkan hingga sasaran yang didasarkan dari Kota Mataram itu sendiri. Berikut

adalah turunan visi dan misi hingga sasaran yang diacu oleh Kota mataram dalam perencanaan

sanitasi di Kota Mataram.

Tujuan dan sasaran layanan bidang sanitasi dapat tercapai apabila melalui suatu proses atau

tahapan yang disusun secara strategis dalam janga waktu tertentu. Penanganan masalah sanitasi

tidak serta merta selesai dalam waktu yang singkat, sebagaimana membuat suatu bangunan fisik.

Mengingat pembangunan bidang sanitasi meruapakan upaya perubahan perilaku masyarakat

terhadap pola hidup bersih dan sehat.

Pada bagian dibawah ini mencoba untuk memaparkan tentang tujuan dan sasaran yang diharapkan

dapat tercapai pada masing-masing sub-sektor sanitasi, sebagai bahan masukan yang bersifat

umum. Tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebai berikut :



Sub Sektor Air Limbah

Program ini ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan

permukiman yang sehat dan bersih dalam rangka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas

derajat kesehatan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah : (1). Tersedianya sarana dan prasarana

pendukung penyehatan lingkungan permukiman melalui pembuatan MCK dan sanitasi, saluran

limbah rumah tangga, instalasi pengelolaan lumpur tinja dan alat-alat kebersihan dengan sasaran

utama kawasan permukiman kumuh. (2). Terwujudnya pembuatan dan perbaikan/normalisasi saluran

drainase yang menunjang kesehatan dan kebersihan lingkungan permukiman. (3). Menurunnya

angka kerawanan terhadap kesehatan lingkungan dan bahaya penyakit diupayakan hingga mencapai

di bawah 20%.

Sub Sektor Persampahan

Pada sub sector persampahan terdapat 3 (tiga) program yang direncanakan pada Kota Mataram.

Berikut akan dijelaskan tujuan dan saran program yang diangkat untuk mengatasi masalah

persapahan yang ada di Kota Mataram:

1. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengendalian Kebersihan

Program ini ditujukan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian kebersihan

lingkungan perkotaan agar dapat diwujudkan kondisi lingkungan hidup perkotaan yang nyaman,

indah, bersih dan sehat, serta untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan

hidup.

Sasaran yang ingin dicapai dari program adalah : (1).Tercapainya peningkatan pelayanan kebersihan

kota yang di tandai dengan meningkatnya volume pengangkutan sampah dari 70% hingga mencapai

85% perhari dan wilayah pelayanan dari 23 kelurahan hingga mencapai 50 kelurahan.

(2).Terwujudnya rekonstruksi TPA sampah untuk menambah umur teknis konstruksi TPA dari 2 tahun

hingga mencapai 5 tahun. (3). Terwujudnya relokasi TPA sampah hingga mancapai akhir umur teknis

TPA sebagai alternatif lokasi TPA sampah sekitar seluas 20 Ha. (4).Meningkatnya sistem

pengelolaan kebersihan di tingkat lingkungan. (5).Terwujudnya pengelolaan daur ulang sampah (3R).

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan agar dapat diwujudkan pengelolaan

kebersihan yang lebih efektif, efisien dan terpadu, serta meningkatnya fungsi kontrol oleh masyarakat

terhadap pengelolaan kebersihan lingkungan.

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah: (1). Tercapainya peningkatan kuantitas dan

kualitas partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan

termasuk fungsi kontrol dalam pengendalian kebersihan. (2). Meningkatnya jumlah dan peran institusi

kemasyarakatan pengelola kebersihan di tingkat lingkungan diupayakan hingga mencapai 55%. (3).



Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi pemilahan sampah yang lebih efisien

dan efektif, dalam proses pelaksanaan daur ulang sampah yang bernilai ekonomis yang berdampak

pada peningkatan pendapatan masyarakat hingga mencapai di atas 60%.

3. Program Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan

efisien sesuai dengan semangat UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah (1). Bimbingan Teknis (BIMTEK) daur ulang limbah

padat. (2). Pengembangan pemisahan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle)

dan pemanfaatannya. (3). Pengadaan rumah kompos (IWARMAS). (4). Pengadaan kendaraan

pengangkut sampah roda tiga. (5). Pengadaan mesin daur ulang sampah plastik. (6). Pengadaan alat

pewadah sampah organik dan anorganik. (7). Pengadaan tas belanja ramah lingkungan.

Sub Sektor Drainase

Pada sub sector drainase terdapat 2 (dua) program yang dikemukanan dan mengtasi permasalah

drainase yang ada di Kota Mataram.

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi

Program bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air lebih efisien, efektif dan terpadu

agar dapat diwujudkan keseim-bangan antara ketersediaan air secara kualitas maupun kuantitas

serta menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya air.

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah: (1).Tercapainya pola pengelolaan sumber daya

air yang lebih efektif, efisien dan terpadu serta berkelanjutan oleh seluruh komponen yang terkait. (2).

Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian,

dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat (3).

Terkendalinya potensi konflik air (4). Tercapainya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan sumber daya air (5). Tersedianya data-data dan informasi yang aktual dan akurat

mengenai prasarana dan sarana pengairan dan permukiman di Daerah Aliran Sungai.

2. Program Pengelolaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi dan

Pengendalian Banjir

Program ini ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air

dan irigasi, mewujudkan keterpaduan pengelolaannya, serta menjamin kemampuan keterbaharuan

dan keberlanjutannya sehingga dapat dicapai pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan

berkelanjutan, serta untuk mengurangi tingkat resiko akibat banjir dan periode genangan banjir.

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah: (1)Tercapainya pemeliharaan sarana dan

prasarana sumber daya air yang meliputi 4 sungai sepanjang 25.230 meter dan irigasi sepanjang

58.146 meter dalam rangka meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air

secara berkelanjutan (2). Terkendalinya resiko akibat banjir dan periode genangan banjir mencapai

dibawah 1 jam serta frekwensi genangan jarang hanya terjadi pada hujan lebat. (3). Meningkatnya



kapasitas sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi dalam menunjang perbaikan dan

percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.

Sub Sektor Air Bersih

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan air bersih baik

untuk kebutuhan domestik, perkotaan, industri dan rumah tangga serta guna mendukung kegiatan

perekonomian daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dari program adalah meningkatnya pemenuhan dan pemerataan distribusi

pelayanan air bersih di wilayah perkotaan hingga mencapai ± 70% melalui pengembangan dan

pemasangan pipa transmisi jaringan air bersih dan pelestarian sumber air baku dan baku matu air.

Sub Sektor PHBS

Pada sector PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) lebih mengutamakan sosial dan pola hidup

masyarakat dalam menggunakan prasarana dan saran yang ada. Pada sub sector ini berdasarkan

SSK di KOta Mataram terdapat 4 (empat) program yang dilakukan, yaitu:

1. Program Penyuluhan Kesehatan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Toga, Toma, Resma, Kaling, LPM dan UKBM

dalam meningkatkan pengetahuannya tentang arti pentingnya hidup sehat dalam bermasyarakat.

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat akan

pentingnya kesehatan dengan sasaran utama masyarakat, Posyandu dan Puskesmas yang berada di

3 Kecamatan di Kota Mataram.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana

kesehatan dalam rangka untuk menciptakan suasana lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan

nyaman. Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah terwujudnya peningkatan dan

pemerataan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan di seluruh wilayah Kota guna mendukung

bagi penciptaan suasana perkotaan yang sehat dan nyaman.

3. Program Penyehatan Lingkungan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terutama lingkungan kumuh padat

perumahan di Kota Mataram. Sasaran yang ingin dicapai adalah (1) Pemukiman dan perumahan

memenuhi syarat 75% (2) Resiko pencemaran SGL 50%, aman dari resiko pencemaran PDAM 95%

dan penggunaan air bersih sebesar 83% (3) Industri rumah tangga pangan memenuhi syarat

sebanyak 100% dari yang terdaftar.

4. Program Pemberantasan Penyakit dan Penanggulangan KLB

Program ini ditujukan untuk mencegah berjangkitnya penyakit menular di masyarakat. Sasaran yang

ingin dicapai adalah (1) Penatalaksanaan penderita DBD 80% benar (2) Pengobatan 100% penderita

malaria (3) pengobatan 100% penderita diare dan P2ISPA (4) Perkiraan angka kesembuhan P2TBC



sebesar 85% (5) Tercapainya era dikasi kusta dengan prevalensi < 1 per 10.000 penduduk (6) 85%

keluhan mencapai UCI (7) 95% anak sekolah mendapat imunisasi saat BIAS (8) 100% kelurahan

mengalami KLB ditangani < 24 jam.

5.6 Arahan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman (RP2KP) Penetapan visi dan misi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Mataram tidak

boleh lepas dari visi misi pembangunan kota yaitu RPJP Kota Mataram tahun 2005-2025, sehingga

akan tercapai keselarasan pembangunan pada semua bidang pembangunan. Dari kata-kata kunci

diatas, serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh sektor permukiman dan infrastruktur kawasan di

Kota Mataram, maka dapat ditetapkan Visi SPPIP Kota Mataram adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya permukiman di Kota Mataram yang layak huni dan berbudaya 2025 “

Misi merupakan penjabaran dari visi. Berkaitan dengan kata kunci dari visi diatas, maka ada 4 hal

khusus yang menjadi fokus pengembangan dalam misi yaitu berkaitan dengan :

Permukiman

Infrastruktur

Penduduk

Ekonomi

Dari fokus empat hal tersebut maka visi SPPIP dibagi menjadi 7 misi pengembangan Permukiman

dan Infrastruktur Perkotaan Mataram yaitu :

Misi 1 : Memeratakan kepadatan penduduk yang berimbang dengan daya dukung lahan

Misi 2 : Membangun permukiman yang memperhatikan keseimbangan kebutuhan masyarakat,

kelestarian lingkungan serta aspek adat – istiadat dan budaya setempat

Misi 3 :Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan

dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial,

berbudaya, aman, produktif, dan berkelanjutan

Misi 4: Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pengembangan

permukiman dan infrastruktur

Misi 5 : Menyiapkan masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan untuk mendukung

pengembangan permukiman

Misi 6 : Meningkatkan profesionalisme penertiban dan pengawasan pembangunan permukiman

dengan peningkatan sistem operasional dan penegakan hukum yang konsisten

Misi 7 : Mengoptimalkan Pengelolaan potensi ekonomi lokal dalam memperkuat basis ekonomi

masyakat sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan, pembentukan kemandirian dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat

Strategi dan program strategis Kota ini (enam kawasan) merupakan implementasi dari misi dan

direncanakan untuk periode waktu 20 tahun perencanaan menyesuaikan dengan Rencana



Pembangunan Kota (RTRW) supaya serasi dan selaras dengan rencana pembangunan kota

Mataram. Berikut adalah Lokasi 6 (enam) kawasan prioritas perencanaan berdasarkan SPPIP.

Kawasan Prioritas 1 : (Kel. Dasan Agung, Monjok, Monjok Barat, Rembiga, Karang Baru)

Kawasan Prioritas 2 : (Kel. Tanjung Karang, Karang Pule dan Jempong Baru)

Kawasan Prioritas 3 : (Kel. Bintaro, Ampenan Tengah, Banjar, Ampenan Selatan)

Kawasan Prioritas 4 : (Kel. Cakranegara Utara, Sayang-sayang, Selagalas)

Kawasan prioritas 5 : (Kel. Punia, Pagesangan Barat, Pagesangan, Pagesangan Timur)

Kawasan Prioritas 6 : (Kel. Cakranegara Selatan Baru, Abian Tubuh Baru, Babakan)

Berikut ini merupakan strategi dan program strategis untuk seluruh kawasan permukiman di Kota

Mataram yang termasuk dalam wilayah kajian (6 kawasan permukiman yang terdiri dari 22

kelurahan).

Tabel 5.6 Arahan Rencana Program Pembanguan dan Pengembangan Permukiman Kota

Mataram

Strategi Program Strategis

MISI 1: Memeratakan kepadatan penduduk yang berimbang dengan daya dukung lahan

Pengendalian pertumbuhan Pembatasan pertambahan pembangunan

Menertibkan status penguasaan lahan kawasan permukiman Penertiban kawasan permukiman bantaran sungai dan

sempadan pantai

Penertiban status lahan dan bangunan permukiman (IMB) pada lahan legal

Pengembangan Hijau Permukiman Pendataan lahan hijau

Pembangunan RTH Permukiman

Pengembangan RTH sempadan sungai

Sosialisasi masyarakat untuk penyediaan RTH privat

MISI 2 : membangun permukiman yang memperhatikan keseimbangan kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan serta aspek adat – istiadat dan budaya setempat

Pengembangan lahan cadangan permukiman kota Pengembangan Kasiba dan Lisiba

Penyediaan kebutuhan permukiman yang berkualitas

Pengembangan permukiman baru yang sehat dan layak huni

Pengembangan RSH

Peningkatan produktifitas lingkungan permukiman

Peremajaan lahan dengan sistem Konsolidasi lahan pada kawasan padat

Revitalisasi Kawasan

Pengembangan permukiman khusus (memiliki potensi ekonomi)

Pengembangan Rusun Berkualitas Penyediaan rusun yang mengikuti standar nasional

Peningkatan infrastruktur berstandar nasional

Penataan sistem kelembagaan pengelolaan rusun

Penanganan Permukiman Kumuh Peremajaan dan penataan permukiman kumuh

Relokasi kawasan permukiman yang berada pada kawasan sempadan sungai, sempadan pantai

Penyiapan lokasi pengganti (resettlement)




Penyehatan Lingkungan Perbaikan rumah tidak layak huni dan kumuh

Penyehatan lingkungan permukiman

Pengendalian Lahan Permukiman Penataan Tata Bangunan dan Lingkungan (KDB, KLB, GSB, GSS) pada permukiman baru

Pengendalian Tata Bangunan dan Lingkungan (KDB, KLB, GSB, GSS) pada permukiman yang sudah ada

Pengendalian & Monitoring/Evaluasi Harga Lahan

Pengembangan permukiman berbasis budaya masyarakat

Pengembangan citra kawasan pada lingkungan permukiman

Pemberian identitas “budaya” pada Kawasan Kota Lama, Kampung Nelayan dan pusat ekonomi kawasan

MISI 3 : Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya, aman, produktif, dan berkelanjutan

Menyiapkan dukungan infrastruktur permukiman

Pembangunan Infrastruktur

Perbaikan dan peningkatan pelayanan infrastruktur

Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan

Pengembangan infrastruktur dengan mengembangkan rekayasa teknologi yang ramah lingkungan

Penerapan teknologi ramah tepat guna/ramah lingkungan dalam pengembangan infrastruktur permukiman

Pengembangan infrastruktur yang adaptif terhadap tipologi lingkungan

MISI 4 : Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pengembangan permukiman dan infrastruktur

Menyiapkan kemudahan pembiayaan dalam

pengembangan permukiman dan infrastruktur

Penguatan dan optimalisasi Keuangan daerah

Pemberian dan Penguatan Modal

Pemberian Bantuan kredit bunga rendah untuk pengadaan rumah bagi MBR

Pemberian Fasilitas Subsidi Perumahan

Efisiensi pembiayaan Prasarana Sarana Dasar

Peningkatan Kemitraan Sistem pendanaan berkemitraan (antar pemerintah dan swasta)

Peningkatan Stimulator bagi pengembang

Kemudahan Perijinan Efisiensi biaya perijinan RSH

Pengembangan sistem pengurusan sertifikat tanah dan bangunan

Pemberdayaan lembaga keuangan daerah dalam pengelolaan dan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan

Pembentukan/penguatan kelembagaan pembangunan (institutional development) permukiman

Pengembangan Kerjasama dengan Koperasi dalam pengusahaan permukiman

Peningkatan Kerjasama pemerintah dan Swasta/BUMN (bank swasta dan negeri) dalam bantuan modal pengembangan perumahan permukiman dan bantuan kredit pembelian rumah bagi MBR

Pembentukan APERSI di Kota Mataram

MISI 5 : Menyiapkan masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan permukiman




Menguatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan permukiman dan infrastruktur pendukungnya

Membangun jaring kerjasama kelembagaan masyarakat antar kawasan permukiman

Penggalangan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan

Pembentukan lembaga partisipasi masyarakat

program PPS (Pengamatan Permukiman Sendiri)

Pilot Project Permukiman Percontohan

Peningkatan kesadaran bersih lingkungan kepada masyarakat

Memelihara permukiman dan infrastruktur pendukungnya berbasis masyarakat

Mengembangkan dan mensosialisasikan manajemen adaptasi bencana dan perubahan iklim

Penerapan model manajemen resiko berbasis masyarakat

MISI 6 : Meningkatkan profesionalisme penertiban dan pengawasan pembangunan permukiman dengan peningkatan sistem operasional dan penegakan hukum yang konsiste

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian

Legalisasi dokumen pengendalian permukiman dan infrastruktur

Meningkatkan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan

Pendataan dan monitoring pelanggaran tata bangunan dan lingkungan berbasis masyarakat

Pengembangan sistem manajemen pengendalian pembangunan yang profesional dan bermitra dengan masyarakat

Meningkatnya Kemampuan Aparatur Penegak Hukum Peningkatan profesionalisme dan kapasitas aparatur

Meningkatnya Masyarakat Sadar Hukum dan sadar Lingkungan

Pengembangan sistem sosialisasi sadar hukum berbasis masyarakat

Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

MISI 7 : Mengoptimalkan Pengelolaan potensi ekonomi lokal dalam memperkuat basis ekonomi masyakat sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan, pembentukan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Meningktakan Kesejahteraan Masyarakat

Program pemberian modal usaha

Pengembangan potensi ekonomi lokal pada permukiman

Meningkatkan Kemitraan Pembangunan kemitraan koperasi dengan Perbankan dan swasta

Penguatan fungsi lembaga ekonomi lokal

Sumber: RP2KP Kota Mataram 2010



5.7 Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan

Strategis Kabupaten/Kota (RTBL KSK) RTBL KSK berfungsi sebagai alat operasionalisasi dalam penanganan kawasan permukiman prioritas

juga berfungsi sebagai masukan dalam penyusunan RPI2-JM. Oleh karena itu, dalam hal ini RPI2-JM

perlu mengutip matriks rencana aksi program serta peta pengembangan kawasan dalam RTBL KSK

yang didetailkan pada program tahunan. Arahan RTBL di Kota mataram lebih diarahkan pada

kawasan strategis Kota Tua Ampenan. Kota Tua Ampenan yang akan direncanakan adalah salah

satu kawasan cagar bu-daya yang merupakan kota tuanya Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Kota yang berlaku, selanjutnya disusun Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang memberikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan

menindaklanjuti Rencana Rinci Tata Ruang, serta sebagai panduan rancangan ka-wasan dalam

rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya.

Kota Tua Ampenan masih menampakkan diri sebagai entitas tersendiri Kota Kolonialdalam wilayah

Kota Mataram, termasuk kategori kotasedang, dipilih karena merupakan kota pelabuhan tua dari

abad ke-19 (bahkan sudah berfungsi beberapa waktu sebelumnya) dengan kehidupan kosmopolitan,

yang memenuhi kriteria sebagai kawasan cagar budaya, dengan sejumlah bangunan yang

mempunyai nilai penting kesejarahan; budaya, termasuk arsitektur; pendidikan; dan sosial sehingga

perlu dilestarikan.

Kriteria untuk menentukan delineasi kawasan perencanaan adalah:

1) Ketentuan dalam rencana tata ruang di atasnya: RTRW Kota Mataram, RDTR Koridor

Ampenan-Mataram-Cakranegara, dan rencana lain yang terkait.

2) Batas fisik terutama unsur geografi, seperti sungai atau saluran air; jalan; tutupan vegetasi;

dsb.

3) Batas administrasi kepemerintahan.

4) Batas (karakter) budaya: sehubungan dengan keragaman warganya yang dulu ditata untuk

bermukim secara segregatif, batas-baas budaya sering masih terbaca jelas.

5) Struktur ruang dalam sejarah yang mempunyai nilai penting: bagaimana bagian atau

komponen lingkungan binaan ditata keletakannya dan bagaimana mereka dihubungkan satu

dengan yang lain sepanjang perjalanan sejarahnya.

6) Kondisi eksisting dan potensi yang dapat dibaca dan/atau dianalisis sekarang, termasuk

proses perubahan yang terjadi dan tren perkembangannya dan konstelasi-konstelasi baru

yang telah dijalin. Arah pemikiran dan pembangunan Kota Ampenan termasuk di sini.

7) Aspirasi dan pertimbangan pemangku kepentingan yang diserap lewat proses FGD.

Pada saat ini berdasarkan RTBL Kota tua Ampenan, menetapkan kawasan menjadi 6 (enam)

segmen. Dalam tahap pelaksanaan program-program yang dihasilkan pada rencana penataan

bangunan, perlu adanya pengendalian ketat yang membutuhkan peran masyarakat, agar

pelaksanaannya tidak menyimpang dengan arahan-arahan yang dihasilkan. Hasil rencana pola



penataan kawasan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan

pemahaman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan

pengendaliannya.

Setelah perangkat pengaturan RTBL mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan (berbentuk

peraturan daerah), maka untuk menjamin kelangsungan serta tidak menyimpang dari arahan yang

telah ditentukan dibutuhkan suatu lembaga untuk mengawasi pelaksanaan, pemanfaatan hasil-hasil

RTBL, pengelolaan dan pengendaliannya.

Untuk hasil dari rencana yang telah ditetapkan RTBL Kota Tua Ampenan dapat dilihat pada table

matriks berikut ini

Tabel 5.7 Matriks Strategi Pembangunan Kawasan Prioritas Berdasarkan RTBL KSK

DOKUMEN

RENCANA

KAWASAN

DELINIASI

KAWASAN

PRIORITAS

STRATEGI

PEMBANGUNAN

KAWASAN PRIORITAS

INDIKASI PROGRAM

RTBL Kota Tua

Ampenan

Kecamatan

Ampenan, bagian

dari Kota Mataram,

terletak di wilayah

paling barat yang

berbatasan dengan

Selat Lombok.

Secara astronomi

Kecamatan Ampenan

terletak antara 8.10°

dan 9.5° Lintang

Selatan dan 115.460

dan 119.50 Bujur

Timur. Luas wilayah

Kecamatan Ampenan

adalah 9,46 km2

atau

945,29 hektar, dan

terbagi dalam 10

kelurahan. Empat di

antaranya

merupakan daerah

pantai (pesisir).

Batas-batas

administrasi

Kecamatan Ampenan

sebagai berikut:

Kecamatan

Sekarbela di sebelah

selatan, Selat

Lombok di sebelah

barat, Kecamatan

Gunungsari di

sebelah utara, dan

Kecamatan

1. Rencana

Pelaksanaan

Dalam rangka

pengembangan kawasan

perencanaan dan

sekitarnya disadari bahwa

pemerintah tidak mungkin

dapat membiayai seluruh

kegiatan pembangunan

tanpa bantuan dan

partisipasi dari swasta dan

masyarakat.

Swasta/masyarakat

merupakan potensi besar

bagi terciptanya

pembangunan kawasan

tersebut. Dengan demikian

perlu adanya kerjasama

pemerintah, swasta dan

masyarakat dalam

pembangunannya.

Setiap pelaku

pembangunan memiliki

kepentingan sesuai

dengan kapasitas dan

orientasi dari usaha

tersebut antara lain :

1. Kepentingan

masyarakat yang lebih

mengharapkan

peningkatan taraf

hidup dan kehidupan

sosial yang lebih baik.

2. Kepentingan



DOKUMEN

RENCANA

KAWASAN

DELINIASI

KAWASAN

PRIORITAS

STRATEGI

PEMBANGUNAN

KAWASAN PRIORITAS

INDIKASI PROGRAM

Selaparang di

sebelah timur

pemerintah yang

menekankan pada

berkurangnya beban

pembangunan di

kawasan.

3. Kepentingan swasta

yang lebih

mengutamakan

keuntungan ekonomis.

4. Kepentingan

lingkungan hidup

untuk mendukung

pembangunan yang

berkelanjutan.

Namun di dalam

pembangunan yang

menjunjung tinggi

kerjasama yang saling

menguntungkan, maka

berbagai kepentingan

tersebut dapat dipadukan

secara serasi dan selaras.

Perwujudan kerjasama

antara pemerintah, swasta

dan masyarakat

memerlukan mekanisme

yang mantap untuk

mempertemukan berbagai

kepentingan agar tercapai

kesepakatan dalam

bertindak. Bagi kalangan

swasta, penting adanya

keyakinan dan jaminan

bahwa kesepakatan yang

dicapai tidak akan

mengalami perubahan

prinsipil yang akan

mengganggu kepentingan

di kemudian hari.

Dalam proses menuju

perwujudan kerjasama ini

ada berbagai tahapan,

antara lain :

2. Tahap Persiapan

a. Mengenali

tujuan/sasaran

dan bidang

kerjasama serta



DOKUMEN

RENCANA

KAWASAN

DELINIASI

KAWASAN

PRIORITAS

STRATEGI

PEMBANGUNAN

KAWASAN PRIORITAS

INDIKASI PROGRAM

dampak

kegiatannya.

b. Mengenali

perangkat produk

hukum yang akan

melandasi

kerjasama.

c. Mengenali

kebijaksanaan dan

kewenangan para

pelaku kerjasama.

d. Mengenali

kedudukan dan

kewenangan para

pelaku kerjasama.

e. Mengenali potensi

dan kepentingan

para pelaku.

f. Mengenali

kelompok sasaran

yang akan terlibat

dalam kerjasama.

g. Mengenali kondisi

sosial ekonomi

dan budaya serta

persepsi, sikap

penghuni/penguas

a lahan serta

status lahan di

lokasi yang

menjadi obyek

kerjasama.

Para pelaku dapat berasal

dari berbagai kalangan

yaitu pemerintah, swasta

(developer/konsultan),

koperasi, organisasi

masyarakat, perorangan

dan lembaga keuangan,

tergantung dari lingkup

kerjasama yang akan

dilakukan. Tahap ini

berlaku umum bagi semua

jenis kerjasama

pemerintahan, swasta dan

masyarakat.



DOKUMEN

RENCANA

KAWASAN

DELINIASI

KAWASAN

PRIORITAS

STRATEGI

PEMBANGUNAN

KAWASAN PRIORITAS

INDIKASI PROGRAM

3. Tahap Pematangan

Selanjutnya dalam

tahap pematangan ini

perlu dilakukan :

a. Menyiapkan

unsur–unsur

kelembagaan

yang mewakili

kepentingan para

pelaku yang

terlibat dalam

kerjasama.

b. Menetapkan

mekanisme dan

prosedur untuk

mengorganisir dan

membiayai

pembangunan

setempat.

c. Menetapkan

kontribusi

(manfaat dan

resiko) dan

berbagai

persyaratan yang

perlu ditaati

masing-masing

pelaku kerjasama.

d. Menyusun

program kerja dan

pembagian

tanggung jawab

dan masing–

masing pelaku.

Pada tahap

pelaksanaan,

beberapa hal yang

cukup berperan

menentukan antara

lain adanya :

a. Prosedur baku

untuk menetapkan

hak pemilik tanah

sebelum, selama

dan sesudah

proyek selesai.

b. Rumus dan



DOKUMEN

RENCANA

KAWASAN

DELINIASI

KAWASAN

PRIORITAS

STRATEGI

PEMBANGUNAN

KAWASAN PRIORITAS

INDIKASI PROGRAM

prosedur penilaian

lahan dan

kekayaan

diatasnya sebelum

dan sesudah

proyek.

c. Prosedur

penyiapan

replotting design.

d. Bentuk pemberian

kompensasi bagi

mereka yang

terkena

penggusuran/peng

geseran pemilikan.

e. Sumber dana

untuk pelaksanaan

proyek.

f. Identifikasi

instansi/badan

yang akan

dilibatkan.

g. Pendapat/saran

pemilik lahan,

penghuni,

pemuka–pemuka

masyarakat dan

wakil pejabat

politik.

4. Rencana

Pentahapan

Pembangunan

Rencana program

investasi penataan

bangunan dan lingkungan

Kawasan Kota Tua

Ampenan terbagi atas 5

tahap sesuai masing-

masing segmen, antara

lain :

1. Tahap I :

meliputi segmen I

2. Tahap II :

meliputi segmen II

3. Tahap III :



DOKUMEN

RENCANA

KAWASAN

DELINIASI

KAWASAN

PRIORITAS

STRATEGI

PEMBANGUNAN

KAWASAN PRIORITAS

INDIKASI PROGRAM

meliputi segmen III

4. Tahap IV :

meliputi segmen

IV

5. Tahap V :

meliputi segmen V

Rencana Tahap I yang

merupakan Kawasan

Prioritas antara lain:

1. Sculpture

pelabuhan

Ampenan

2. Penataan tenda

PKL

3. Pedestrian/Pejalan

kaki

4. Revitalisasi

Kawasan Kota Tua

5. Persampahan:

Bak Sampah,

Gerobak Sampah

6. Sarana Perkotaan

7. Penghijauan

Rencana Tahap II yang

merupakan Kawasan


1. Jalan Koridor

Utama Yos

Sudarso, Jl. Saleh

Sungkar dan

NIaga I Segmen II


kaki

3. Persampahan:

Bak Sampah,

Gerobak Sampah

4. Sarana Perkotaan

5. Penghijauan

Rencana Tahap III yang



DOKUMEN

RENCANA

KAWASAN

DELINIASI

KAWASAN

PRIORITAS

STRATEGI

PEMBANGUNAN

KAWASAN PRIORITAS

INDIKASI PROGRAM

merupakan Kawasan


1. Jalan Koridor

Utama Yos

Sudarso, Jl. Niaga

I dan Jl. Niaga II

pada Segmen III


kaki

3. Revitalisasi

Kawasan Kota Tua

dan Pelabuhan

4. Persampahan:

Bak Sampah,

Gerobak Sampah

5. Sarana Perkotaan

6. Penghijauan

Rencana Tahap IV yang

merupakan Kawasan


1. Jalan Koridor

Utama Yos

Sudarso pada

Segmen IV


kaki

3. Revitalisasi

Kawasan Kota Tua

dan Pelabuhan

4. Persampahan:

Bak Sampah,

Gerobak Sampah

5. Sarana Perkotaan

6. Penghijauan

Rencana Tahap V yang

merupakan Kawasan


1. Jalan Koridor

Utama Yos

Sudarso pada

Segmen V




DOKUMEN

RENCANA

KAWASAN

DELINIASI

KAWASAN

PRIORITAS

STRATEGI

PEMBANGUNAN

KAWASAN PRIORITAS

INDIKASI PROGRAM

kaki

3. Revitalisasi

Kawasan Kota Tua

dan Pelabuhan

4. Persampahan:

Bak Sampah,

Gerobak Sampah

5. Sarana Perkotaan

6. Penghijauan

Sumber: RTBL KSK Kota Tua Ampenan

5.8 Integrasi Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota dan Sektor Berdasarkan dokumen rencana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disusun matriks

strategi pembangunan pada skala kabupaten/kota yang meliputi RTRW Kota Mataram sebagai acuan

arahan spasial, RI-SPAM Menang Mataram sebagai arahan pengembangan air minum, SSK Kota

Mataram sebagai arahan pengembangan sektor sanitasi, RP2KP Kota Mataram sebagai acuan

arahan pengembangan permukiman dan RTBL KSK Kota Tua Ampenan Kota Mataram. Berikut pada

table di bawah dapat dilihat integrasi program –program yang dipaparkan berdasarkan rencana –

rencana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Tabel 5.8 Matriks Identifikasi Rencana Pembangunan Bidang Cipta Karya Kota Mataram

NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN

PRGRAM/KEGIATAN LOKASI SEKTOR

1 Rencana

Tata Ruang

Wilayah

Kota

Mataram

ADA Kawasan Strategis

Kota Mataram

Program Perwujudan

Pusat-pusat Pelayanan

Seluruh

Kecamata

n Kota

mataram

PBL

Program

Pengembangan Sistem

Jaringan Energi dan

Ketenagalistrikan

Kel Bintaro PBL/BAN

GKIM

Program

Pengembangan

Kawasan Peruntukan

Industri

Kel.

Pagesang

an,

Kelurahan

Pagutan,

Kel. Dasan

Cermen,

Kel.

BANGKIM



NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN


Cakranega

ra Selatan

Baru, Kel.

Mandalika,

Kel.

Bertais

Program

Pengembangan Sistem

Prasarana Transportasi

Darat

Kel.

Pagesang

an, Kel.

Jempong

Baru, Kel.

Pagutan

PBL/BAN

GKIM

Indikasi Program

Bidang Cipta Karya

Program

Pengembangan

Terminal dan Tempat

Pemberhentian

(Shelter/Halte)

Kel.

Bertais,

Kel.

Ampenan

Utara

(Lingkung

an Kebon

Roek)

PBL/BAN

GKIM

Program

Pengembangan

Rute/Trayek Angkutan

Orang dan Barang

Kota

Mataram

PBL/BAN

GKIM

Program

Pengembangan

Pelabuhan Laut

Kota

Mataram

PBL/BAN

GKIM

Program

Pengembangan Sistem

Drainase Wilayah

Kota

Mataram

PBL/BAN

GKIM

Program

Pengembangan Sistem

Jaringan Telelomunikasi

Kota

Mataram

PBL/BAN

GKIM

Program

Pengembangan Sistem

Pengelolaan Sampah

Kota

Mataram

PBL/BAN

GKIM

Program

Pengembangan Sistem

Prasarana Pengolahan

Air Limbah

Kota

Mataram

PBL/BAN

GKIM

Program

Pengembangan Jalur

Evakuasi Bencana

Kota

Mataram



NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN


Program Penyediaan

dan Pemanfaatan

Sarana dan Prasarana

Pejalan Kaki

Kota

Mataram

BANGKIM

2 RISPAM

Menang

Mataram

ADA SPAM Jariingan

Perpipaan

1. Penambahan kapasitas sebesar 160 liter/detik untuk wilayah pelayanan Kota Mataram,

2. Penambahan kapasitas sebesar 320 liter/detik untuk wilayah pelayanan Kota Mataram



Kota

Mataram

AM

SPAM Bukan

Jaringan Perpipaan

3 SSK Kota

Mataram

ADA Sub Sektor Air

Limbah

peningkatan kualitas

lingkungan perumahan

dan permukiman yang

sehat dan bersih dalam

rangka upaya-upaya

perbaikan dan

peningkatan kualitas

derajat kesehatan

masyarakat.

Kota

Mataram

PLP

Sub Sektor

Persampahan

4. Program

Peningkatan

Pelayanan dan

Pengendalian

Kebersihan

5. Program

Pemberdayaan

Masyarakat Dalam

Pengelolaan

Kebersihan

6. Program Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan

Kota

Mataram

PLP

Sub Sektor 3. Program

Pengembangan dan

Kota PLP



NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN


Drainase Pengelolaan

Sumber Daya Air

dan Irigasi

4. Program

Pengelolaan dan

Perbaikan Sarana

dan Prasarana

Sumber Daya Air,

Irigasi dan

Pengendalian Banjir

Mataram

Sub Sektor Air

Bersih

Peningkatkan kuantitas

dan kualitas pelayanan

kebutuhan air bersih

baik untuk kebutuhan

domestik, perkotaan,

industri dan rumah

tangga serta guna

mendukung kegiatan

perekonomian daerah.

Kota

Mataram

AM

Sub Sektor PHBS 5. Program

Penyuluhan

Kesehatan dan

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

6. Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kesehatan

7. Program

Penyehatan

Lingkungan

Masyarakat

8. Program

Pemberantasan

Penyakit dan

Penanggulangan

KLB

Kota

Mataram

PLP

4 Rencana

Pembangun

an dan

Pengemban

gan

Kawasan

Permukiman

Kota

Mataram

ADA Kawasan Prioritas 1

: (Kel. Dasan

Agung, Monjok,

Monjok Barat,

Rembiga, Karang

Baru)

Kawasan Prioritas 2

: (Kel. Tanjung

Karang, Karang

Pule dan Jempong

Baru)

Kawasan Prioritas 3

: (Kel. Bintaro,

1. Pembatasan

pertambahan

pembangunan

2. Penertiban kawasan

permukiman

bantaran sungai dan

sempadan pantai

3. Penertiban status

lahan dan bangunan

permukiman (IMB)

pada lahan legal

4. Pendataan lahan

hijau

5. Pembangunan RTH

KawasanP

rioritas

PBL/BAN

GKIM



NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN


Ampenan Tengah,

Banjar, Ampenan

Selatan)

Kawasan Prioritas 4

: (Kel. Cakranegara

Utara, Sayang-

sayang, Selagalas)

Kawasan prioritas 5

: (Kel. Punia,

Pagesangan Barat,

Pagesangan,

Pagesangan Timur)

Kawasan Prioritas 6

: (Kel. Cakranegara

Selatan Baru, Abian

Tubuh Baru,

Babakan)

Permukiman

6. Pengembangan

RTH sempadan

sungai

7. Sosialisasi

masyarakat untuk

penyediaan RTH

privat

8. Pengembangan

Kasiba dan Lisiba

9. Pengembangan

permukiman baru

yang sehat dan

layak huni

10. Pengembangan

RSH

11. Peremajaan lahan

dengan sistem

Konsolidasi lahan

pada kawasan padat

12. Revitalisasi

Kawasan

13. Pengembangan

permukiman khusus

(memiliki potensi

ekonomi)

14. Penyediaan rusun

yang mengikuti

standar nasional

15. Peningkatan

infrastruktur

berstandar nasional

16. Penataan sistem

kelembagaan

pengelolaan rusun

17. Peremajaan dan

penataan

permukiman kumuh

18. Relokasi kawasan

permukiman yang

berada pada

kawasan sempadan

sungai, sempadan

pantai

19. Penyiapan lokasi

pengganti

(resettlement)

20. Perbaikan rumah

tidak layak huni dan

kumuh

21. Penyehatan

lingkungan

permukiman



NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN


22. Penataan Tata

Bangunan dan

Lingkungan (KDB,

KLB, GSB, GSS)

pada permukiman

baru

23. Pengendalian Tata

Bangunan dan

Lingkungan (KDB,

KLB, GSB, GSS)

pada permukiman

yang sudah ada

24. Pengendalian &

Monitoring/Evaluasi

Harga Lahan

25. Pengembangan citra

kawasan pada

lingkungan

permukiman

26. Pemberian identitas

“budaya” pada

Kawasan Kota

Lama, Kampung

Nelayan dan pusat

ekonomi kawasan

27. Pembangunan

Infrastruktur

28. Perbaikan dan

peningkatan

pelayanan

infrastruktur

29. Peningkatan

kerjasama dalam

pengelolaan

infrastruktur

permukiman

perkotaan

30. Penerapan teknologi

ramah tepat

guna/ramah

lingkungan dalam

pengembangan

infrastruktur

permukiman

31. Pengembangan

infrastruktur yang

adaptif terhadap

tipologi lingkungan

32. Penguatan dan

optimalisasi

Keuangan daerah

33. Pemberian dan

Penguatan Modal



NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN


34. Pemberian Bantuan

kredit bunga rendah

untuk pengadaan

rumah bagi MBR

35. Pemberian Fasilitas

Subsidi Perumahan

36. Efisiensi

pembiayaan

Prasarana Sarana

Dasar

37. Sistem pendanaan

berkemitraan (antar

pemerintah dan

swasta)

38. Peningkatan

Stimulator bagi

pengembang

39. Efisiensi biaya

perijinan RSH

40. Pengembangan

sistem pengurusan

sertifikat tanah dan

bangunan

41. Pembentukan/pengu

atan kelembagaan

pembangunan

(institutional

development)

permukiman

42. Pengembangan

Kerjasama dengan

Koperasi dalam

pengusahaan

permukiman

43. Peningkatan

Kerjasama

pemerintah dan

Swasta/BUMN (bank

swasta dan negeri)

dalam bantuan

modal

pengembangan

perumahan

permukiman dan

bantuan kredit

pembelian rumah

bagi MBR

44. Pembentukan

APERSI di Kota

Mataram

45. Membangun jaring

kerjasama

kelembagaan



NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN


masyarakat antar

kawasan

permukiman

46. Pembentukan

lembaga partisipasi

masyarakat

47. program PPS

(Pengamatan

Permukiman Sendiri)

48. Pilot Project

Permukiman

Percontohan

49. Peningkatan

kesadaran bersih

lingkungan kepada

masyarakat

50. Memelihara

permukiman dan

infrastruktur

pendukungnya

berbasis masyarakat

51. Penerapan model

manajemen resiko

berbasis masyarakat

52. Legalisasi dokumen

pengendalian

permukiman dan

infrastruktur

53. Pendataan dan

monitoring

pelanggaran tata

bangunan dan

lingkungan berbasis

masyarakat

54. Pengembangan

sistem manajemen

pengendalian

pembangunan yang

profesional dan

bermitra dengan

masyarakat

55. Peningkatan

profesionalisme dan

kapasitas aparatur

56. Pengembangan

sistem sosialisasi

sadar hukum

berbasis masyarakat

57. Peningkatan

pemahaman dan

kesadaran

masyarakat untuk

hidup bersih dan



NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN


sehat

58. Program pemberian

modal usaha

59. Pengembangan

potensi ekonomi

lokal pada

permukiman

60. Pembangunan

kemitraan koperasi

dengan Perbankan

dan swasta

61. Penguatan fungsi

lembaga ekonomi

lokal

5 RTBL KSK ADA SEGMEN 1 :

Kawasan Eks

Pelabuhan dan

Pergudangan

SEGMEN 2:

Perlimaan

SEGMEN 3:

Kawasan

Perniagaan

SEGMEN 4 : Kota

Taman

SEGMEN 5:

Kawasan Militer

SEGMEN 1:

a. Mengintegrasikan

pembangunan ruang

terbuka

Eks.Pelabuhan

Ampenan (sedang

dalam tahap

pelaksanaan oleh

Pemerintah Daerah)

sebagai Cultural

Center yang

memanfaatkan

keberadaan

bangunan cagar

budaya disekitarnya

(museum, pasar

cinderamata,

gedung

pertunjukkan,dll)

b. Membuka akses

langsung mercusuar

ke dalam area

Eks.Pelabuhan

c. Mengaktifkan

kembali dermaga

pelabuhan sebagai

dermaga wisata

d. Perencanaan plaza

pelabuhan sebagai

area penerima

kawasan

eks.pelabuhan

Ampenan pada ruas

akhir Jl.Pabean

e. Perencanaan

landmark untuk

Kota Tua

Ampenan

PBL/BAN

GKIM



NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN


menggantikan

gerbang pelabuhan

f. Penataan vegetasi

g. Peningkatan kualitas

jalan dan utilitas

lingkungan ruas

Jl.Pabean

h. Perbaikan facade

bangunan cagar

budaya untuk

meningkatkan

kualitas ruang

koridor Jl.Pabean

i. Arahan dan

pengawasan ketat

terhadap

pengembangan

bangunan baru di

sepanjang koridor

Jl.Pabean

j. Pemfungsian

kembali arcade serta

mengintegrasikanny

a dengan

perencanaan

pedestrian terpadu

dengan draianse

lingkungan

k. Perencanaan

platform kaki lima

untuk mendukung

rencana pengaktifan

Jl.Pabean sebagai

pusat kuliner

Ampenan

SEGMEN 2:

a. Mengembalikan

struktur solid – void

simpul utama

Ampenan dengan

arahan perbaikan

massa bangunan :

ruko,pegadaian,mini

market, dan gerbang

menuju pelabuhan

b. Memanfaatkan

ruang terbuka untuk

vegetasi untuk

meningkatkan



NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN


kualitas ruang

simpul perlimaan

Jl.Yos Sudarso – Jl.

Niaga – Jl.Pabean –

Jl.Saleh Sungkar

dan Jl.Pramuka

SEGMEN 3:

a. Peningkatan kualitas

jalan dan utilitas

lingkungan ruas Jl.

Yos Sudarso-

Standplat

b. Perbaikan façade

bangunan cagar

budaya untuk

meningkatkan

kualitas ruang

koridor Jl.Yos

Sudarso

c. Arahan dan

pengawasan ketat

terhadap

pengembangan

bangunan baru di

sepanjang koridor

Jl.Yos Sudarso,

terutama

mempertahankan

struktur tipikal ruko

deret

d. Pemfungsian

kembali arcade serta

mengintegrasikanny

a dengan

perencanaan

pedestrian terpadu

dengan drainase

lingkungan

e. Peningkatan kualitas

ruang terbuka hijau

taman jangkar

f. Arahan dan

pengawasan

terhadap

pengembangan

bangunan baru serta

rekomendasi

perubahan terhadap

beberapa bangunan

kunci : rumah wallet



NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN


pada muara Jl.Niaga

g. Peningkatan kualitas

ruang koridor sekitar

jembatan jangkok

dengan proyeksi

untuk difungsikan

menjadi ruang

transisi dari „Kota

Taman” menuju

Ampenan

h. Perencanaan jalan

inspeksi Kali

Jangkok yang

terintegrasi dengan

pedestrian

i. Peningkatan kualitas

ruang koridor Loop

niaga

j. Arahan

pengembangan

pasar ACC dengan

mempertimbangkan

komposisi ruang

terbuka sehingga

mampu difungsikan

sebagian sebagai

kantong parkir

SEGMEN 4:

a. Mempertahankan

ruang terbuka yang

sudah ada ruang

terbuka public dan

private

b. Meningkatkan

kualitas ruang

terbuka hijau berupa

taman pasif sebagai

welcoming area

c. Peningkatan kualitas

ruang koridor Jl.

Industri

d. Pengembangan

kegiatan pada

koridor Jl.Industri

sebagai pusat

perhotelan dan

perkantoran yang

dikolaborasikan

dengan

perdagangan dan



NO PRODUK

RENCANA

STAT

US

ARAHAN

PEMBANGUNAN


jasa

e. Jl.Yos Sudarso yang

merupakan jalan

utama menuju

wisata Ampenan –

wisata Senggigi

berfungsi sebagai

jalan arteri primer,

namun karena

adanya rencana

pengembangan

aktivitas pada jalan

ini, maka

direncanakan

Jl.Industri dialihkan

menuju

Jl.Ragigenap yang

berakhir pada

Jl.Niaga I. Selain itu

juga dikembangkan

median jalan yang

sekaligus sebagai

jalur hijau;

SEGMEN 5 :

a. Mempertahankan

ruang terbuka yang

sudah ada ruang

terbuka public dan

private

b. Penataan vegetasi

c. Penataan ruang

jalan untuk

meningkatkan

kualitas ruang

koridor

d. Pemecahan jalur

alternatif jalan

Sumber: RTRW Kota Mataram 2011 – 2031, RISPAM Menang Mataram 2011, SSK Kota Mataram 2010, RP2KP

Kota Mataram 2010 – 2015, RTBL Kota Tua Ampenan 2011, Hasil Analisis 2014.

Documents

DOKUMEN RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR …sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCR… · DOKUMEN RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA