Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajara1

Mutu layanan kebidanan dan kebijakan kesehatan

TAHAPAN PEMBELAJARAN

Waktu Isi Metoda & Alat

Bantu

10” 1. Memberikan Salam

2. Memberikan ilustrasi latar belakang

materi,dan menhubungkan materi ini dengan

materi sebelumnya

3. Menyampaikan OPS

4. Meyanpaikan Struktur

Pembelajaran(Menjelaskan pokok-pokok

materi yang akan dibahas, Referensi dan

Proses pembelajaran)

5. Menjelaskan pentingnya materi yang akan

dibahas

Metoda :

Ceramah

Alat Bantu :

Laptop, LCD &

Papan Tulis

DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

D4 Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi Indonesia

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) TEORI

Program Studi : Diploma III Kebidanan

Mata Kuliah : Mutu pelayanan Kebidanan

Standar Kompetensi : Memformulasikan kebijakan pemerintah pada

pelayanan kebidanan

Kompetensi Dasar : Melakukan penerapan kebijakan pemerintah pada

pelayanan kebidanan

Topik : Mutu layanan kebidanan dan kebijakan kesehatan

Dosen : Supriyanti

Refernsi : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Repubik Indonesia nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Kebidanan,

2. Etika profesi kebidanan: Dilengkapi hukum kesehatan dalam kebidanan, Wahyuningsih, P.H. 2007.


Metoda : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi dan Studi Kasus

OPS (Enabling Objektif) :

1. Setelah mengikuti pelajaran ini mahasiswa dapat memahami penerapan

kebijakan pemerintah pada pelayanan kebidanan.

2. Mahasiswa mampu memformulasikan kebijakan pemerintah pada pelayanan

kebidanan.

30’’

URAIAN MATERI

I. Kepmenkes no 1464 tentang registrasi dan praktik bidan

Explaination

Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan

Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan

meliputi:

1. Kewenangan normal:

o Pelayanan kesehatan ibu

o Pelayanan kesehatan anak

o Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga

berencana

2. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah

3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang

tidak memiliki dokter

Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki

oleh seluruh bidan. Kewenangan ini meliputi:

1. Pelayanan kesehatan ibu

1) Ruang lingkup:

Pelayanan konseling pada masa pra hamil

Pelayanan antenatal pada kehamilan normal

Pelayanan persalinan normal

Pelayanan ibu nifas normal

Pelayanan ibu menyusui

Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

2) Kewenangan:

Episiotomi

Metoda :

CTJ,

Diskusi

dan

Ilustrasi

Alat

Bantu :

Laptop,

LCD


Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II

Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan

perujukan

Pemberian tablet Fe pada ibu hamil

Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas

Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) dan

promosi air susu ibu (ASI) eksklusif

§ Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga

dan postpartum

§ Penyuluhan dan konseling

§ Bimbingan pada kelompok ibu hamil

§ Pemberian surat keterangan kematian

§ Pemberian surat keterangan cuti bersalin

2. Pelayanan kesehatan anak

1) Ruang lingkup:

Pelayanan bayi baru lahir

Pelayanan bayi

Pelayanan anak balita

Pelayanan anak pra sekolah

2) Kewenangan:

Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk

resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini

(IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir

pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali

pusat

Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera

merujuk

Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan

perujukan

Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah

Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak

pra sekolah


Pemberian konseling dan penyuluhan

Pemberian surat keterangan kelahiran

Pemberian surat keterangan kematian

3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga

berencana, dengan kewenangan:

1) Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan

reproduksi perempuan dan keluarga berencana

2) Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom

Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas,

khusus bagi bidan yang menjalankan program Pemerintah

mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan pelayanan

kesehatan yang meliputi:

Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi

dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi

bawah kulit

Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus

penyakit kronis tertentu (dilakukan di bawah supervisi

dokter)

Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman

yang ditetapkan

Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang

kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja,

dan penyehatan lingkungan

Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra

sekolah dan anak sekolah

Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas

Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan

penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS)

termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya

Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan

Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan

edukasi


Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program

Pemerintah

Activity :

Apa kata kewenangan normal seorang bidan?

Summary :

Kewenangan normal: Pelayanan kesehatan ibu, Pelayanan

kesehatan anak, Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan

keluarga berencana

20”

II. Kepmenkes no 450 tentang 10 langkah keberhasilan

menyusui

Explanation :

1. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas

2. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut

3. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui

4. Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar

5. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis

6. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir

7. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari

8. Membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui

9. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI

10. Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana

Metoda :

CTJ,

Diskusi

dan

Ilustrasi

Alat

Bantu :

Laptop,

LCD


Pelayanan Kesehatan.

Activity :

1. Sebutkan 10 langkah keberhasilan menyusui!

40” III. Kepmenkes no 237 tentang larangan dan aturan produk

susu formula dengan petugas kesehatan

IV. Hak reproduksi

Explanation :

Hak reproduksi adalah hak asasi manusia yang dimiliki

oleh setiap manusia yang berkaitan dengan kehidupan

reproduksinya.

- Hak untuk mendapatkan informasi dan

pendidikan kesehatan reproduksi

- Hak unutk mendapatkan pelayanan dan

perlindungan kesehatan reproduksi

- Hak unutk kebebasan berpikir tentang hak

reproduksi

- Hak unutk menentukan jumlah anak dan

jarak kelahiran

- Hak untuk hidup, yaitu hak untuk dilindungi

dari kematian karena kehamilan dan proses

melahirkan

- Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan

dengan kehidupan reproduksi

- Hak untuk bebas dari penganiayaan dan

perlakuan buruk , termasuk perlindungan dari

perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan

pelecehan seksual

- Hak untuk mendapatkan manfaat dari

kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait

dengan kesehatan reproduksi

- Hak atas kerahasiaan pribadi dengan

kehidupan reproduksinya

Metoda :

Ceramah,

Ilustrasi

Alat

Bantu :

Laptop,

LCD


- Hak untuk membangun dan merencanakan

keluarga

- Hak atas kebebasan berkumpul dan

berpartisipasi dalam politik yang berkaitan

dengan kesehatan reproduksi

- Hak untuk bebas dari segala bentuk

diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga

dan kehidupan reproduksi

Activity :

Apa saja hak reproduksi?

10” Latihan Siswa (Evaluasi)

1. Sebutkan salah satu isi kepmenkes no 1464 !

2. Sebutkan 3 dari 10 langkah keberhasilan menyusui

3. Sebutkan 3 hak reproduksi!

Metoda :

Diskusi

Alat

Bantu :

Power

Point dan

LCD

10’ Penutup

1. Menyamakan persepsi dengan mahasiswa

2. menyimpulkan materi bersama-sama dengan mahasiswa

3. menugaskan mahasiswa untuk membaca handout

4. mengucapkan salam

Metode :

Ceramah

Note:

Kekurangan waktu pada topik

Evaluasi tidak bisa dilakukan


HAND OUT

Mata Kuliah : Mutu pelayanan kebidanan

Kode Mata Kuliah :

Topik : Mutu layanan kebidanan dan kebijakan pemerintah

Waktu : 120 Menit

Dosen : Supriyanti

Objektif Perilaku Siswa (OPS)

1. Setelah mengikuti pelajaran ini mahasiswa dapat memahami penerapan

kebijakan pemerintah pada pelayanan kebidanan.

2. Mahasiswa mampu memformulasikan kebijakan pemerintah pada pelayanan

kebidanan.

Referensi :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Repubik Indonesia nomor 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Kebidanan,

2. Etika profesi kebidanan: Dilengkapi hukum kesehatan dalam kebidanan, Wahyuningsih, P.H. 2007.

MATERI

A. Kepmenkes no 1464 tentang registrasi bidan

berdasarkan permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor

1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan

yang dimiliki bidan meliputi:

1. Kewenangan normal:

o Pelayanan kesehatan ibu

o Pelayanan kesehatan anak

o Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

2. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah

3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter


Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan.

Kewenangan ini meliputi:

4. Pelayanan kesehatan ibu

1) Ruang lingkup:

Pelayanan konseling pada masa pra hamil

Pelayanan antenatal pada kehamilan normal

Pelayanan persalinan normal

Pelayanan ibu nifas normal

Pelayanan ibu menyusui

Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

2) Kewenangan:

Episiotomi

Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II

Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan

Pemberian tablet Fe pada ibu hamil

Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas

Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI)

eksklusif

§ Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum

§ Penyuluhan dan konseling

§ Bimbingan pada kelompok ibu hamil

§ Pemberian surat keterangan kematian

§ Pemberian surat keterangan cuti bersalin

5. Pelayanan kesehatan anak

1) Ruang lingkup:

Pelayanan bayi baru lahir

Pelayanan bayi

Pelayanan anak balita

Pelayanan anak pra sekolah

2) Kewenangan:


Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan

hipotermi, inisiasi menyusu dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi

baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat

Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk

Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan

Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah

Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah

Pemberian konseling dan penyuluhan

Pemberian surat keterangan kelahiran

Pemberian surat keterangan kematian

6. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan

kewenangan:

1) Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan

keluarga berencana

2) Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom

Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas, khusus bagi bidan yang

menjalankan program Pemerintah mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan

pelayanan kesehatan yang meliputi:

Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan

memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit

Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu

(dilakukan di bawah supervisi dokter)

Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan

Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak,

anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan

Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak

sekolah

Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas

Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap

Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit

lainnya


Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

(NAPZA) melalui informasi dan edukasi

Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah

Khusus untuk pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi,

penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan

memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya,

serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

(NAPZA), hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah mendapat pelatihan untuk

pelayanan tersebut.

Selain itu, khusus di daerah (kecamatan atau kelurahan/desa) yang belum ada dokter,

bidan juga diberikan kewenangan sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan di

luar kewenangan normal, dengan syarat telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota. Kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar

kewenangan normal tersebut berakhir dan tidak berlaku lagi jika di daerah tersebut

sudah terdapat tenaga dokter.

B. Kempenkes no 450 tentang 10 langkah keberhasilan menyusui

10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui sebagaimana tercantum dalam Kepmenkes RI No. 450/MENKES/SK/IV/2004 adalah sebagai berikut:

1. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas

2. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut

3. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui

4. Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar

5. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis

6. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir

7. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari

8. Membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui

9. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI


10. Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.

C. Kepmenkes no 237 tentang larangan dan aturan produk susu formula dengan

petugas kesehatan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 237/MENKES/SK/IV/1997

TENTANG

PEMASARAN PENGGANTI AIR SUSU IBU

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa air susu ibu makanan yang paling baik dan tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi bayi dan anak, oleh karena itu penggunaannya perlu dilindungi dan ditingkatkan;

b. bahwa pemberian air susu ibu secara eksklusif bagi bayi sampai dengan berumur 4 bulan, yang diteruskan hingga umur 2 tahun dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu harus dilakukan dengan baik dan benar, dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia;

c. bahwa penggunaan air susu ibu yang banyak diproduksi, dipromosikan dan diedarkan harus dilakukan dengan baik dan benar, sebab jika penggunaannya tidak tepat dapat merugikan kesehatan;

d. bahwa pengaturan pengganti air susu ibu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 240/MENKES/PER/V/1985 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan penggunaan air susu ibu;

e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan d, di atas perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pemasaran pengganti air susu ibu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);


2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1996 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMASARAN PENGGANTI AIR SUSU IBU.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :a. Pengganti air susu ibu adalah produk makanan yang

dipasarkan atau dengan cara lain dinyatakan sebagai makanan untuk bayi yang digunakan sebagai pengganti air susu ibu baik sekuruhnya atau sebagian.

b. Makanan pendamping air susu ibu dalah produk makanan yang dipasarkan atau dengan cara lain dinayatakan sebagai makanan bayi di atas 4 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi di samping air susu ibu.

c. Susu formula bayi adalah produk makanan yang formulanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dari lahir sampai umur antara 4 dan 6 bulan sesuai dengan karateristik fisiknya.

d. Susu formula lanjutan adalah produk makanan yang formulanya dimaksudkan untuk bayi setelah berumur 6 bulan.

e. Bayi adalah anak berumur 0 - 12 bulan

f. Botol adalah wadah khusus untuk memberikan pengganti air susu ibu kepada bayi.

g. Dot adalah bagian penutup botol susu yang dibuat dari karet atau bahan lainny yang cocok, yang berfungsi sebagai pelengkap dari botol susu.


h. Pemasaran adalah promosi, peredaran, penjualan, dan perikalnan produk.

I. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan menjual produk.

Pasal 2

Pengganti air susu ibu yang dipasarkan meliputi :1. a. Susu formula bayi

b. Susu formula lanjutanc. Makanan pendamping air susu ibu yang diberikan

dengan mempergunakan botol dan dot.

2. Alat perlengkapan bagi penggunaan pengganti air susu ibu meliputi botol dan dot.

BAB IIPEREDARAN

Pasal 3

I. Pengganti air susu ibu dapat doedarkan setelah dapat persetujuan pendaftaran dari Drektur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

D. Hak reproduksiHak reproduksi adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap

manusia yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan menjamin agar hak-hak reproduksi individu tidak dilanggar dan dapat digunakan oleh setiap orang yang memiliki hak tersebut. Masyarakat juga berkewajiban membantu dan menghormati hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan Kesepakatan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994 di Kairo, pemerintah Indonesia telah menyetujui 12 hak reproduksi yang di dalamnya termasuk hak-hak reproduksi perempuan:

1. Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksiSetiap perempuan berhak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan yang jelas dan benar tentang berbagai aspek terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, termasuk banyaknya pilihan alat kontrasepsi yang dapat dipilih oleh perempuan atau laki-laki dan efek samping dari berbagai alat kontrasepsi.

2. Hak unutk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksiSetiap perempuan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan yang memadai bagi kehidupan reproduksinya, termasuk agar terhindar dari kematian


akibat proses reproduksi, misalnya jaminan kesehatan agar perempuan terhindar dari kematian akibat kehamilan atau melahirkan. Hak ini tidak boleh dibedakan atau didiskriminasikan berdasarkan status perkawinan perempuan atau usia atau status ekonominya. Semua perempuan baik remaja, lajang, maupun yang berstatus menikah berhak untuk mendapatkan dan menikmati hak ini.

3. Hak unutk kebebasan berpikir tentang hak reproduksiSetiap perempuan berhak untuk mengungkapkan pikiran dan keyakinannya untuk menjaga kesehatan dan kehidupan reproduksinya tanpa paksaan dan siapa pun.

4. Hak unutk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiranSetiap perempuan berhak unutk menentukan jumah anak yang akan dilahirkannya serta menentukan jarak kelahiran anak yang diinginkannya, tanpa paksaan dari siapa pun.

5. Hak untuk hidup, yaitu hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkanSetiap perempuan hamil dan yang akan melahirkan berhak untuk mendapatkan perlindungan , termasuk pelayanan kesehatan yang baik sehingga ia dapat mengambil keputusan secara cepat mengenai kelanjutan kehamilannya bila proses kelahirannya beresiko kematian atau terjadi komplikasi.

6. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksiArtinya setiap perempuan harus dijamin agar tidak mengalami pemaksaan, pengucilan, dan tekanan yang menyebabkan kebebasan dan keamanan yang diperolehnya tidak dapat digunakan, termasuk kebebasan memilih alat kontrasepsi yang dianggappnya paling aman.

7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk , termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksualSetiap perempuan berhak untuk dilindungi dari ancaman bentuk-bentuk kekerasan yang dapat mmenimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis yang mengganggu kesehatan fisik, mental, dan reproduksinya.

8. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksiSetiap perempuan berhak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi, misalnya informasi yang jelas dan benar serta kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi baru.

9. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinyaSetiap perempuan berhak untuk dijamin kerahasiaan kesehatan reproduksinya, misalnya informasi tentang kehidupan seksualnya, masa menstruasi, jenis alat kontrasepsi yang digunakan.

10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluargaSetiap perempuan berhak untuk menentukan kapan, di mana, dengan siapa, serta bagaimana ia akan membangun perkawinan atau keluarganya.


11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksiSetiap perempuan berhak untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya mengenai kehidupan reproduksi secara pribadi atau melalui organisasi atau partai.

12. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksiSetiap perempuan berhak untuk terbebaskan dari perlakuan diskriminasi berdasarkan gender/perbedaan jenis kelamin, ras, status perkawinan atau kondisi sosial-ekonomi, agama/keyakinannya dalam kehidupan keluarga dan proses reproduksinya. Misalnya, orang tidak mampu harus mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, demikian pula remaja yang hamil di luar nikah.

Documents

Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajara1