DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2660/1/SKRIPSI FUAT.pdf · Untuk Ayah Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang

DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Fuat Mubarok

211 12 044

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA 2017

i



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Fuat Mubarok

211 12 044

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA 2017

ii

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga

Di Salatiga

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan dan

koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Fuat Mubarok

NIM : 21112044

Judul : DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR


Dapat diajukan kepada Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga untuk

diujikan dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan

digunakan sebagimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salatiga, 13 Maret 2017

Pembimbing,

Evi Ariyani, S.H., M.H.

NIP.197311172000032002

iii

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:



Oleh:

Fuat Mubarok

NIM : 21112044

Telah dipertahankan di depan sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari‟ah,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari Jum‟at, tanggal 24 Maret

2017, dan telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana dalam Hukum Islam.

Dewan Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang : Muh. Hafidz, M. Ag. ....................................

Sekretaris Sidang : Evi ariani, S.H., MH. ...................................

Penguji I : Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si. ....................................

Penguji II : Sukron Ma‟mun, S.HI., M. Si. ....................................

Salatiga, 30 Maret 2017

Dekan Fakultas Syari‟ah

Dra. Siti Zumrotun, M.Ag.

NIP.19670115 199803 2 002

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

FAKULTAS SYARI’AH Jl. Nakula Sadewa V No.9 Telp.(0298) 3419400 Fax 323433 Salatiga 50722

Website : www.iainsalatiga.ac.id E-mail : [email protected]

iv

PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fuat Mubarok

NIM : 21112044

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari‟ah

Judul Skripsi : DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH

UMUR (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga

Tahun 2013-2016)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri,

bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang

terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Salatiga, 10 maret 2017

Yang menyatakan

Fuat Mubarok

21112044

v

MOTTO

“Never Stop Dreaming To Achieve It Despite The Bitter Reality Of

Life Face”

“Jangan Pernah Berhenti Bermimpi Hingga Meraihnya Walau Pun

Pahit Kenyatan Hidup Ini Hadapi “

PERSEMBAHAN

Untuk Ayah Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang

tak terhingga sepanjang masa serta semangat menjalani hari untuk

saya sehingga sampai detik ini saya dapat menyelasaikan skripsi ini

untuk mendapat gelar sarjana Hukum Islam

Kakak terhebat saya Nurul Azizah pendukung dalam hidup saya dari

saya kecil hingga kini senantiasa membantu sekuat tenaga juga kakak

Khoirul Basyar. Tanpa kalian aku bukanlah apa apa

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kami ucapkan atas nikmat Allah SWT Sehingga penulis bisa

menyelesaikan skripsi berjudul Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur

(Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016). Skripsi ini

diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Hukum Islam.

Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Kelancaran penulisan skripsi ini

selain atas kehendak Allah SWT, juga berkat dukungan pembimbing, orang tua

dan kawan-kawan.Untuk itulah saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Rahmat Hariyadi, M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam

Negeri Salatiga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

menyusun skripsi.

2. Ibu Dra. Siti Zumrotun, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari‟ah Institut

Agama Islam Negeri Salatiga yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk menyusun skripsi

3. Bapak Sukron Ma’mun, M.SI. selaku ketua Jurusan Ahwal Al-

Syakhshiyah IAIN Salatiga.

4. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H.Selaku pembimbing yang telah meluangkan

waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta ilmunyayang tak

ternilai kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

vii

5. Bapak Drs. Moch. Rusdi, MH selaku narasumber wawancara di

Pengadilan Agama Salatiga yang telah meluangkan waktu, berbagai ilmu

dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi

6. Keluarga saya, kedua orang tua saya di rumah, yang doanya tidak putus-

putus mengalir untuk anaknya, kakak saya azizah dan basyar terimakasih

telah mendukung membantu secara materiil dan moril sehingga skripsi

ini dapat terselesaikan.

7. Seluruh teman-teman Jurusan Syari‟ah angkatan 2012, wawan, ilham,

kholik. Yang telah mendengarkan keluh kesah saat menyusun dan memacu

motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang telah

memberikan berbagai wawasan dan pengetahuan, Pengasuh Pondok Al

ghrufron serta seluruh teman temantidak dapat disebutkan satu per satu

yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan

yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat

memberikan kontribusi yang positif agi semua pihak, terutama bagi

mahasiswa fakultas Syari‟ah dan jurusan Akhwal Syakhshiyyah.

Wassalamu alaikum ,Wr. Wb

Salatiga 10 maret 2017

Fuat Mubarok

viii

ABSTRAK

Mubarok, Fuat 2017. Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi

Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016),

Skripsi. Fakultas Syari‟ah. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut

Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Evi Ariyani, S.H.,

M.H.

Kata Kunci: Nikah, Dispensasi, Dibawah Umur.

Dispensasi nikah merupakan pengecualian aturan atau hukum yang di

berikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini

penulis mengupas tentang putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan

Agama Salatiga pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Fokus rumusan masalah

yang di teliti yaitu : 1. Apakah Faktor yang melatar belakangi di ajukanya

permohonan dispensasi nikah di bawah umur ? 2. Apakah pertimbangan hakim

dalam penetapan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Salatiga?

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Sifat deskriptif ini

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang baik, jelas, dan dapat

memberikan analisa data secermat mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam

hal ini untuk menggambarkan semua hal yang berkaitan tentang permohonan

dispensasi nikah selama tahun 22013 hingga 2016 di Pengadilan Agama Salatiga.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang melatar belakangi

permohonan dispensasi nikah yaitu sudah dalam kondisi hamil. Latar belakang

kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berpacaran terlalu lama akan

melanggar norma syari‟at Agama. Pendidikan yang rendah sehingga tidak ada

aktifitas belajar dan bekerja karena lemahnya ekonomi, serta calon mempelai

sudah siap lahir batin. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi

nikah adalah yaitu terdapat pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974

tentang dalam hal penyimpangan terhadap batas umur menikah dapat meminta

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang

tua pihak pria maupun pihak wanita. pertimbangan hakim di luar hukum

menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan umur

dan dispensasi nikah tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan

maslahatnya sejalan dengan tindakan syara‟ yang ingin mewujudkan

kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai beserta keluarga) karena

hamil dahulu. Kekhawatiran orang tua yang sudah tidak dapat di tawar oleh

Hakim. Tidak semua permohonan dispensasi nikah diterima oleh hakim dengan

pertimbangan kesiapan mental dan fisik calon, syarat administrasi, tidak

menghadiri persidangan yang telah di panggil secara resmi oleh Pengadilan

Agama Salatiga.

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN .............................................

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..............................

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..........................................

KATA PENGANTAR ...................................................................................

ABSTRAK ......................................................................................................

DAFTAR ISI ..................................................................................................

i

ii

iii

iv

v

vi

viii

ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................. 5

C. Tujuan Penelitian .............................................................. 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................ 6

E. Penegasan Istilah ................................................................ 7

F. Tinjauan Pustaka ................................................................ 8

G. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan ........................... 9

H. Sistematika Penulisan Skripsi ............................................ 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan ........................................................ 15

B. Tujuan Pernikahan ............................................................. 29

C. Prinsip serta Syarat Sah Nikah Menurut Undang Undang

no.1/1974 dan Menurut Hukum Islam ............................... 21

x

D. Hukum Nikah ..................................................................... 34

E. Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Agama dan

Menurut Undang Undang ................................................. 48

F. Dispensasi NikahDampak Dari Pernikahan Dini ............... 42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengdilan Agama Salatiga ..... 46

B. Gambaran Umum Tentang Dispensasi Nikah di Bawah

Umur Tahun 2013 -2016 di Pengadilan Agama Salatiga .

........................................................................................... 51

C. Faktor yang Melatar Belakangi Diajukanya Permohonan

Dispensasi Nikah di Bawah Umur .................................... 70

D. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi

Nikah di Pengadilan Agama Salatiga ................................ 76

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Latar Belakang Permohon Dispensasi Nikah Di

Pengadilan Agama Salatiga .............................................. 85

B. Analisis Pertimbangan Hakim Memberi Dispensasi

Nikah di Pengadilan Agama Salatiga ............................... 98

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan .................................................................. 98

B. Saran ............................................................................ 99

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 100

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institusi pernikahan telah berjalan lama, mulai sebelum tersistematik

dari nabi adam hingga tersusun kitab secara komplek setelah datangnya Nabi

Muhammad SAW sebagai utusan Allah untuk menyempurnakan umat

manusia bergama, aqidah, fiqih, beribadah sesama manusia yang menjadi

pedoman manusia dalam berkehidupan didunia sampai akhirat.

Agama Islam banyak mengatur tentang hal perkawinan yang

bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat

kelak sesuai degan anjuran dan syariat Islam atas ridho Allah SWT. Serta

tujuan lain ialah untuk menyalurkan syahwat manusia agar tidak terjerumus

dari godaan dan rayuan syaitan menuju jurang kemaksiatan, menjaga nama

baik dalam bermasyarakat serta yag paling penting ialah meneruskan

keturunan untuk masa depan dengan cara yang sah menurut Agama dan

Negara.Dalam Al Qur‟an Allah SWT berfirman:

الطيبات واللو جعل لكم من أن فسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة ورزقكم من

ي ؤمنون وبنعمت اللو ىم يكفرون أفبالباطل

“Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari

jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian

2

anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik

“(QS. An Nahl (16) : 72).

Dari ayat diatas penulis menyimpulkan bahwa allah memberikan

nikmat-Nya, yang telah Dia karuniakan pada hamba hambaNya, dimana Dia

menjadikan istri-istri dari jenis kelamin mereka sendiri. Seandainya Allah

memberikan dari jenis kelamin lain, niscaya tidak akan terwujud

keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Tetapi berkat rahmat dan kasih

sayangNya, Allah menciptkan laki-laki dan perempuan berpasang pasangan,

sehingga dapat mewujudkan anak dan cucu-cucu manusia.

Melihat peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia

dalam kaitan definisi nikah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1

tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Tentang kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian : “Perkawinan

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, sedangkan definisi perkawinan

menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskanya sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya

merupakan ibadah ( Suna,2005:46).

Telah dijelaskan bahwa pernikahan memiliki kedudukan yang

signifikan yang sangat baik secara sosial dan keagamaan, maupun dari sudut

pandang hukum. Atas dasar ini mudah dipahami jika ajaran Islam maupun

3

Undang Undang mengatur hukum terkait perkawinan secara kompleks. Dalam

Agama sbelum melangsungkan akad nikah, sepasang pengantin diperintahkan

untuk melakukan kegiatan yang dinamakan serangkaian pendahuluan nikah

dengan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri yaitu mewujudkan keluarga

sakinah yang abadi.

Negara Indonesia dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 telah

menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah

satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)

tahun” (Soimin,2013:18).

Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam

pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya untuk

mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah,

UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan

berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua” (

Mathlub,2005:9).

Salah satu pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang kedua

pasangan mencapai umur yang cukup. Namun ketika salah satu pasangan atau

kedua pihak tidak mencapai umur akan melakukan pernikahan maka langkah

selanjutnya adalah mengajukan Dispensasi Nikah atau Penetapan Nikah, agar

pernikahanya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maka pihak Kantor

4

Urusan Agama berhak menolak pernikahan tersebut atau menerima dengan

syarat memintakan kedua calon mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan

Agama setempat.

Berbeda dengan hukum Islam, dalam hukum Islam sendiri tidak

membahas secara spesifik tentang usia perkawinan. Begitu seorang memasuki

masa baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini

menunaikan tugas-tugas biologis suami isteri. Demikian juga pada hukum Adat

tidak ada ketentuan batas umur unuk melakukan pernikahan. Biasanya

kedewasaan seseorang dalam hukum Adat diukur dengan tanda-tanda bangun

tubuh, apabila seorang anak perempuan sudah haid, dadanya menonjol berarti

dia sudah dewasa. Bagi laki laki ukuranya dilihat dari perubahan suara, postur

tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau memiliki nafsu seks. Jadi

berdasarkan hukum Islam pada intinya semua tingkatan umur dapat melakukan

ikatan perkawinan atas keluesan dan tanda-tanda kedewasaan manusia.

Pentingnya penetapan pernikahan dari pengadilan Agama sangat

berdampak bukan hanya kepada kedua belah pihak pemohon tetapi juga masa

depan bangsa, salah satunya agar tidak terjadi nikah sirri yang dapat

menimbulkan rentan terhadap perceraian dan terjerumus dalam pergaulan

bebas sehingga wanita hamil sebelum perkawinan.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga

menerima banyak perkara dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Hal tersebut di

tengarai oleh beberapa faktor salah satunya pergaulan bebas yang kian

menjamur di tengah masyarakat. Akibatnya para calon pasangan yang

5

selayaknya masih bersekolah justru dipaksa berumah tangga sebelum

memenuhi batasan usia minimal pernikahan. Data di Pengadilan Agama

Salatiga menununjukan naik turun yang cukup banyak jumlah permohonan

dispensasi nikah.

Hakim dalam menetapkan hukum khususnya dispensasi pernikahan

memerlukan pertimbangan yuridis maupun sosiologis dalam menyelesaikan

perkara. Agar dapat menentukan keputusan yang nantinya tidak memperburuk

keadaan keluarga pemohon dan keluarganya kedepanya.

Dengan adanya penjelasan dan pemaparan diatas serta

permasalahanya maka penulis dapat memberikan keterangan lebih luas dan

lebih jelas agar dapat dibaca dan dipahami secara baik sehingga penulis

memilih judul ini dan menjadikanya bahan penelitian yang baik menambahkan

wawasan penulis khususnya dan kalangan publik umumnya. Judul yang

dimaksud ialah “DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR(

STUDI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SALATIGA

TAHUN 2013-2016)”

B. Rumusan Masalah

Mengingat permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang

masalah diatas sifatnya masih umum, untuk itu penulis merasa perlu

membatasi masalah dengan jelas, agar dalam penelitian nantinya tidak terjadi

kesimpang-siuran yang nantinya berakibat mengaburkan tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian ini.

6

Dengan demikian penulis hanya menfokuskan penelitian ini terhadap

”DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan

Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016).”

Sehubungan dengan itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi

nikah di bawah umur ?

2. Apakah pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Nikah dibawah

umur di Pengadilan Agama Salatiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah

diuraikan, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui faktor-

faktor apa saja yang mendorong untuk pengajuan permohonan dispensasi nikah

dan pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan

permohonan dispensasi nikah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap ada manfaat yang

dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umunya.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu :

7

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada Hukum

Perkawinan, khususnya pertimbangan hakim dalam memutuskan

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan cara yang tepat dalam hal

penetapan hukum yang memperbolehkan adanya dispensasi nikah dibawah

umur yang diperbolehkan oleh Pengadilan Agama Salatiga serta pengakuan

yang sah dan baik Menurut Agama dan Negara.

3. Dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai

dispensasi nikah serta akan dapat memberikan pemahaman tentang baik

buruknya persiapan nikah dan menunjukkan ke arah mana sebaiknya hukum

di bina berhubung dengan perubahan-perubahan masyarakat.

4. Terakhir dapat menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir

serta pemenuhan pra-syarat dalam menyelesaikan pembelajaran ilmu hukum

Islam dalam bidang hukum keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda

dengan maksud utama penulis dalam penggunaan kata pada judul, maka perlu

penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi inti penelitian. Adapun yang

perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan karena adanya

pertimbangan khusus yang diberikan pengadilan Agama kepada calon

8

mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan,

bagi pria berumur kurang dari 19 tahun dan wanita berumur kurang dari 16

tahun.

2. Anak dibawah umur menurut undang-undang perkawinan adalah mereka

yang melangsungkan pernikahan sebelum mencapai umur 19 (sembilan

belas) tahun bagi seorang laki laki sedangkan perempuan belum mencapai

umur 16 (enam belas) tahun.

3. Penetapan hakim adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan

(volunter).

F. Tinjauan Pustaka

Selain skripsi yang memiliki tema sama, peneliti juga menemukan

judul skripsi yang memilki kaitan dengan masalah dispensasi nikah yaitu:

Pertama Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi kasus di pengadilan Agama

Tangerang tahun 2009-2010) oleh Nurmilah Sari dengan fokus penelitian

tentang bagaimana pengaplikasian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Tangerang pada tahun 2009-2010. Perbedaan dengan skripsi saya pada fokus

penelitian saya pada latar belakang permohonan dispensasi serta dasar

penetapan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di pengadilan Agama

Salatiga. Kedua Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi

Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010) yang diangkat

oleh Muhammad arba‟i. Berbeda dengan skripsi yang saya angkat dengan

tahun yang berbeda dengan jumlah penetapan yang lebih banyak yang akan di

9

teliti dan dianalisa sehingga mengetahui perkembangan selama tahun 2013-

2016 serta lebih relevan dengan zaman. Ketiga . Perkawinan Di Bawah Umur

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Pasal 7 Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) oleh Siti Dayanti, dengan fokus

penelitian tentang maksud perkawinan dan kedewasaan dalam perspektif

hukum Islam, batas usia perkawinan dalam Undang-undangan Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974, keterkaitan kedewasaan dengan tujuan perkawinan, dan

perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Perkawinan dan hukum

Islam. Perbedaannya peneliti merumuskan tentang faktor-faktor apa saja yang

mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan

khusus apa yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan permohonan

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2013-2016.

G. Jenis Penelitian dan MetodePendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analisis. Sifat

Deskriptif ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang baik, jelas,

dan dapat memberikan analisa data secermat mungkin tentang obyek yang

diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan semua hal yang berkaitan

tentang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum normatif

(yuridis normatif). Penelitian hukum Normatif (yuridis normatif) ialah

10

metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka

atau data sekunder dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan studi

primer dilapangan menyangkut dispensasi nikah.

Sedangkan Pendekatan Kualitatif berarti upaya melakukan

kebenaran wilayah konsep mutu, yaitu dengan mendiskripsikan,

menguraikan dan menganalisis perkara dispensasi nikah tahun 2013-2016

yang berada di Pengadilan Agama Salatiga sehingga ditemukan kesimpulan

yang objektif, logis dan sistematis dengan tujuan yang dikehendaki penulis.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Pengadilan Agama Salatiga Jl.

Lingkar Selatan, Jagalan, Cebongan, Argomulyo, Salatiga, 50711. Peneliti

memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama Salatiga masih

menerima, memproses, dan menetapkan permohonan dispensasi nikah. Dari

bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2016 Pengadilan Agama

Salatiga telah menerima dan menetapkan permohonan dispensasi nikah.

4. Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, data merupakan hal pokok dan utama,

karena hanya dengan adanya data penelitian dapat dilakukan. Adapun untuk

mendapatkannya diperlukan sumber-sumber data yang tepat dan memadai.

Sumber-sumber data yang digunakan penulis dalam rangka menggali data-

data yang diperlukan, dipilah menjadi dua kategori, yaitu:

11

a. Data Primer

Data pokok yang dijadikan obyek kajian. Penelitian ini.Yaitu

data-data yang menyangkut penetapan dispensasi nikah yang meliputi :

1) Dokumentasi tentang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Salatiga dari tahun 2013-2016. Penelitian dengan cara mengumpulkan

dri lapangan yang ada relevansinya dengan masalah yang ada di

Pengadilan Agama Salatiga.

2) Wawancara terhadap hakim pengadilan hakim pengadilan agama

salatiga yang telah menangani dan mengabulkan perkara permohonan

dispensasi nikah, teknik wawancara akan dilakukan secara terbuka

dengan sebuah pedoman wawancara. Tekhnik ini dilakukan dengan

cara agar dapat memperoleh data yang mendalam tentang tema yang

menjadi objek sentral penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan jalan studi kepustakaan atau dari

dokumen-dokumen seperti Al-Qur‟an, buku-buku ilmiah, undang-undang

kompilasi hukum islam (KHI) yang berhubungan erat dengan masalah

yang diajukan, serta website resmi atau berita online.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data

yang diperlukan, relevan serta dapat memberikan gambaran dari aspek yang

akan diteliti baik penelitian pustaka ataupun penelitian lapangan. Dalam

12

mengumpulkan data, penulis menggunakan metodologi penelitian lapangan

(field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung

secara aktif di Pengadilan Agama Salatiga. Prosedurnya meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan terhadap informan

dengan berhadapan secara langsung. Wawancara dilakukan peneliti

kepada hakimPengadilan Agama Salatiga, dan panitera.

b. Observasi

Kegiatan ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan

terhadap informasi yang didapat selama melakukan penelitian. Observasi

penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Salatiga dengan

mengambil beberapa sampel putusan dispensasi nikah selama tahun 2013

hingga 2016.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah data yang berupa catatan, transkip, buku,

surat kabar, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah salinan penetapan dispensasi nikah kemudian

disajikan dalam bentuk presentase.

6. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai

untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu,

sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret tentang

13

permasalahan yang diteliti dan dibahas. Dalam penelitian ini penyusun

menggunakan analisa data deduktif yaitu cara memberi alasan dengan

berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik

pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan

dalam rangka mengetahui bagaimana penerapan kaidah-kaidah normatif dan

yuridis dalam perkara dispensasi nikah.

7. Tahap-tahap Penelitian

Setelah peneliti menentukan tema yang akan diteliti, maka penulis

melakukan penelitian pendahuluan ke Pengadilan Agama Salatiga guna

mendapatkan data awal dengan bertanya kepada hakim sehingga

menghasilkan sebuah catatan-catatan, kemudian mencari permasalahan yang

ada. Data awal dan masalah yang sudah diperoleh kemudian dilanjutkan

dengan proses observasi ke lapangan dan melakukan wawancara-wawancara

kepada informan. Setelah data dan fakta telah didapatkan langkah selanjutnya

adalah proses penyusunan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penyusunan skripsi model penelitian kualitatif

dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bab I, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, tinjauan

pustaka, metode penelitian.

14

Bab II, Pengertian Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Prinsip dan

Syarat sah nikah menurut Undang undang no.1/1974 dan menurut Hukum

Islam, Hukum Nikah, Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Agama dan

Menurut Undang-undang, Dispensasi Nikah, Dampak Pernikahan Dini.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi: Gambaran

Umum Tentang Pengdilan Agama Salatiga, gambaran umum tentang

Dispensasi Nikah di Bawah Umur Tahun 2013 Hingga Tahun 2016 di

Pengadilan Agama Salatiga, Faktor yang melatar belakangi di ajukanya

permohonan dispensasi nikah di bawah umur, Pertimbangan hakim dalam

memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga,.

Bab IV, Analisis Data yang meliputi: faktor-faktor yang melatar

belakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Salatiga dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim

dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.

Bab V, Penutup yang meliputi: kesimpulan dari bab 1 hingga bab 4

dan saran dalam permaslahan skripsi ini.

15

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa pernikahan terambil dari dua kata nakaha,

yankihu, nakahan, wanikahaan yang mempunyai arti bersatu, berhimpun,

dan berkumpul. Dalam Kamus Bahasa Indonesia nikah diartikan sebagai

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan

resmi. Adapula yang mengartikan nikah dengan istilah perkawinan atau

secara qiyasan disebut dengan hubungan seks. (Fadhilah,2014:4)

Perkawinan adalah:

ط و ر الش و ن كا ر ل ا لى ع ل م ت ش م ال ر و ه ش م ال د ق لع ا ن ع ة ر با ع

“Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas

rukun-rukun dan syarat-syarat”.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi‟i, Hanafi,

Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan

pada :

ا ه نا ع م و أ ج ي و ز ت و أ اح ك ن إ ظ ف ل ب ء ط و ك ل م ن م ض ت ي د ق ع

“Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk

berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam

akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata

tersebut” (Abdurrahman, 1986:10)

16

Allah SWT sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan

pernikahan apabila telah memenuhi syarat untuk menikah. Sebagaimana

firman Allah dalam (Q.S. AR-Ruum : 21) yang berbunyi :

نكم مودة و أن خلق لكم من أ ۦومن ءايتو رحة إن ف نفسكم أزوجا لتسكنوا إلي ها وجعل ب ي لك ل يت لقوم ي ت فكرون ذ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan di jadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berpikir”. [QS. Ar. Ruum (30):21]

Sedangakan menurut istilah pernikahan atau perkawinan akad yang

menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki dan

perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban

antara keduanya. Bisa juga dikatakan sebagai perjanjian seorang pria dan

seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis,

bahagia penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapat ridho dari Allah

SWT.

Menurut Hukum Adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai

perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan

kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan

keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan

anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-

hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan

ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu

juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik

17

dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan

manusia dengan manusia (mu’amalah) (Hadikusuma,1990:8).

Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara

otentik di atur dalam UU. NO.1 Th 1974 Lembaga Negara RI. Tahun 1974

Nomor 1. Undang-undang ini memuat berbagai macam ketentuan dalam

pelaksanan pernikahan. Tujuannya yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan

suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang

Maha Esa. Selain itu Undang-undang ini di maksudkan untuk menertibkan

pelaksanaan pernikahan, sehingga pernikahan atau perkawinan seorang

tercatat dan terdata dengan baik, serta mendapat pengakuan hukum oleh

pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Undang-undang perkawinan ini wajib

bagi setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Fadhillah,2014:38).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dan

tujuannya adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa"

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau

Mitsaqon Ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah (Abdurrohman,1992:21).

18

Menurut para pakar Hukum Perkawinan Indonesia juga memberikan

definisi tentang perkawinan antara lain menurut :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah Peraturan yang

digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan

pengertian perkawinan (Wirjono, 1984:6).

2. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan

luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki

dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun

menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia ( Ramulyo,1996:2).

3. Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli kata dapat juga

berarti akad dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita,

sedangkan menurut arti lain bersetubuh (Hosen, 1971:2).

4. Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang

laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Menurut penulis perkawinan adalah suatu akad, untuk

menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong

menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya yang bukan

muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah

suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi

sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual

dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling

menyantuni antara keduanya. Menikah suatu upacara yang sangat sakral

19

dan mulia serta berfungsi sebagai pertanda bersatunya dua sejoli menjadi

satu dalam bingkai bingkai cinta dan kasih sayang.

B. Tujuan Pernikahan

Pada dasarnya tujuan pernikahan seperti yang disebutkan dalam pasal

1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang

bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan tujuan pernikahan yang kekal, maka dapat diartikan

bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh

diputuskan begitu saja. Pemutusan oleh karena sebab-sebab lain dari pada

kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan

yang berbentuk perceraian hidup akan menjadi jalan terakhir, setelah jalan lain

tidak dapat ditempuh lagi (Saleh,1976:19).

Sedangkan tujuan pernikahan menurut Abdulkadir Muhammad adalah

untuk membentuk keluarga, artinya adalah untuk membentuk suatu masyarkat

terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak. Membentuk rumah

tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah

yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya adanya kerukunan

dalam hubungan suami isteri, atau antara suami, isteri dan anak-anak dalam

rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan

tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-

pihak (Muhammad,2000: 74-75).

20

Di dalam pasal 1 Unndang Undang no 1 tahun 1974 dikatakan bahwa

yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang

Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material

(Hadikusuma,2007: 21).

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh

keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang

damai dan teratur. Selain itu tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk

memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk

membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam

mengalami hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman

keluarga dan masyarakat (Ramulyo,1996:26-27).

Di Indonesia, perkawinan mempunyai hubungan yang kuat sekali

dengan masalah agama dan kepercayaan. Seperti halnya dengan perkawinan

yang bersifat sementara atau dengan istilah kawin kontrak atau kawin musim

(hidup bersamatanpa adanya tali perkawinan). Hal semacam ini tidak

memenuhi syaratdan tata cara perkawinan menurut Undang-undang nomor 1

tahun 1974, oleh karenanya perkawinan semacam ini hanya akan merugikan

semua pihak, baik suami, isteri, dan anak-anak yang dilahirkan. Bentuk

21

perkawinan yang seperti ini tidaklah sesuai dengan maksud dan tujuan

perkawinan.

Tujuan perkawinan, dengan demikian kita dapat menyimpulkan

pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang

bahagia dan kekal haruslah didasarkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius bangsa Indonesia yang

mendapat realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Jika dicermati tujuan pernikahan sangat ideal, karena tidak hanya

melihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan

batin antara seorang suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu

keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai

dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.

Pernikahan dibawah umur, biasanya membawa banyak kesedihan

dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka dimungkinkan tujuan

perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan

Tuhan yang Maha Esa tidak dapat tercapai.

C. Prinsip dan Syarat sah nikah menurut Undang undang no.1/1974 dan

menurut Hukum Islam

Sebelum memulai pernikahan ada beberapa asas dan prinsip yang

mendasari pernikahan sebagai hakikat pernikahan beberapa asas dan prinsip

tersebut adalah:

22

1. Prinsip-Prinsip Penikahan

Dalam Undang-undang ini di temukan Prinsip Prinsip mengenai

perkawinan dan segala hal sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan

yang telah disesuaikan dengan perkembangan serta tuntuan zaman.Prinsip

prinsip yang tercantum dalam Undang-undang adalah sebagai Berikut :

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar

masing masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan

mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah

sah bilamana dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan

kepercayaanya itu, dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut

perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang,

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat surat

keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar perceraian.

c. Undang-undang ini menganut asas monogami; hanya apabila di

kehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkanya seorang suami dapat

beristri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang

suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu di kehendaki

oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila

dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

23

d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa, calon suami isteri itu harus

telah memasak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,

agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus di cegah perkawinan dibawah umur.

Sehubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan

batas umur untuk nikah bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan

belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip

untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk kemungkinan

perceraian harus ada alasan alasan tertentu serta harus dilakukan didepan

Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu keluarga dapat

dirundingkan dan dapat diputuskan bersama oleh suami isteri

(Soedarsono;2005:7).

Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam Dalam ajaran

Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

1) Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang

mengadakan perkawinan. Caranyanya adalah diadakan peminangan

24

terlebuh dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju

untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada

ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang

harus diindahkan.

3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-

persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak

maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu

sendiri.

4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga

atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.

5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga,

dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami

(Hadikusuma,2003 :34).

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan

menurut Hukum Islam dan menurut Undang-undang Perkawinan,

maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil .

2. Rukun dan Syarat Sah Nikah menurut Undang-undang no.1 tahun 1974

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6

sampai dengan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Didalam ketentuan itu

ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat

intern dan syarat ekstern.

25

Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan

melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern meliputi:

a. Persetujuan kedua belah pihak;

b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.

c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun pengecualiannya yaitu ada

dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;

d. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin;

e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu

(iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa

iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-

formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

1) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan

Rujuk;

2) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang

memuat:

a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari

calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan

juga nama istri atau suami yang terdahulu;

b) Hari, tanggal, jam. Dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Dalam Kompilasi Undang-undang Hukum Perdata, syarat untuk

melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) syarat

materiil, dan (2) syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan

26

dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat

materiil ini dibagi dua macam yaitu:

1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan

pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan

perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:

a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang

istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal

27 BW);

b. Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 KUH Perdata);

c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur

18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata);

d. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus

mengiddahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu

dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata);

e. Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-

anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai

dengan pasal 49 KUH Perdata).

2. Syarat materiil relative, ketentuan yang merupakan larangan bagi

seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi:

a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam

kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan;

b. Larangan kawin karena zina;

27

c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya

perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat Formil adalah syarat yang berkaitan dengan

formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi

dalam dua tahapan (Sudikno,2002:29). Syarat-syarat yang dipenuhi

sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

a. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon

mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai

Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka

waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan

dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975). Pengumuman

oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang

disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud

pengumuman tersebut adalah untuk memberitahukan kepada siapa

saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan

tersebut jika ada Undang-undang yang dilanggar atau alasan-alasan

tertentu. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai

Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang

harus dipenuhi calon mempelai (Komariah,2002:9).

28

3. Rukun dan Syarat Sah Nikah menurut agama Islam

1. Calon suami

Calon suami adalah orang yang akan menjadi mempelai laki-

laki dalam suatu akad pernikahan. Adapun syarat yang harus dipenuhi

oleh calon suami ialah sebagai beikut:

1) Beragama Islam; maksudnya calon suami adalah muslim, bukan kafir

atau non muslim lainya. Sebab Islam melarang seorang muslim

menikah dengan seorang non muslim.

2) Benar benar laki-laki; maksudnya seorang calon suami harus betul

laki-laki, bukan banci atau mempunyai kelainan seksual, seperti

homo(suka dengan sesama lelaki), sehingga nantinya dapat

bertanggung jawab memnuhi hak-hak isterinya.

3) Tidak terpaksa; maksudnya calon suami dalam menikah adalah

kehendaknya pribadi dan penuh kerelaan hati, bukan karena dipaksa

atau terpaksa. Serta dilandasi keikhlasan hanya mengharap ridha Allah

SWT. Apabila suami menikah karena terpaksa, niscaya pernikahanya

secara otomatis tidak sah.

4) Bukan mahram calon istri; maksudnya calon suami yang akan

melangsungkan pernikahan tidak mempunyai hubungan darah atau

satu susuan dengan calon istri. Untuk itu, sebelum melangsungkan

pernikahan alangkah baiknya calon suami mengecek terlebih dahulu

apakah dirinya mempunyai hubungan darah dengan calon istrinya atau

tidak. Jika mempunyai hubungan darah pernikahanya harus

29

dibatalkan. Akan tetapi bila tidak ada hubungan darah, pernikahanya

boleh dan siap untuk dilaksanakan. Itulah yang diajarkan dalam al-

Qur‟an dan sunnah nabi Muhammad SAW.

5) Tidak sedang ihram; maksudnya calon suami tidak boleh

melaksanakan pernikahan, jika ia sedang melakukan ihram, baik itu

ihram haji maupun umrah. Karena dalam Islam melarang orang yang

sedang ihram itu menikah. Sebagaimana sabda Rosullah SAW telah

bersabda: ”orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan

menikahkan”.(HR.Muslim)

6) Keberadaanya jelas dan nyata; maksudnya calon suami benar benar

nyata dan jelas keberadaanya, sehingga pernikahan dapat

dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak.

2. Calon Istri

Calon istri adalah orang yang akan menjadi mempelai

perempuan dalam suatu pernikahan. Adapun syarat yang harus dipenuhi

sebagai calon istri adalah sebagai berikut :

1. Beragama Islam; maksdunya calon istri adalah muslimah, bukan dari

non Islam. Karena Islam melarang pernikahan yang berbeda agama

dan tidak seiman.

2. Benar benar perempuan; maksudnya seorang calon istri harus benar

benar perempuan, bukan banci atau lesbian sehingga nanti dapat

bertanggung jawab sebagai seorang istri untuk memenuhi hak-hak

suami.

30

3. Tidak karena terpaksa; Maksudnya calon istri dalam melangsungkan

pernikahan tidak karena terpaksa, tetapi kehendak hati dan semata mta

untuk mencari ridha Allah SWT.

4. Halal bagi calon suami; maksudnya calon isteri bukan mahram dari

calon suami, baik hubungan darah maupun satu susuan.

5. Tidak bersuami; maksudnya calon isteri adalah masih seorang diri,

baik itu janda maupun perawan. Wanita yang masih mempunyai

seseorang suami tidak boleh menikah lagi kecuali bercerai atau

meninggal dunia.

6. Tidak sedang ihram; maksudnya calon isteri dalam melangsungkan

pernikahan tidak sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah.

3. Ijab Qabul

Ijab Qabul merupakan bentuk dari akad serah terima dalam

pernikahan. Ijab Qabul ini dilakukan oleh orang tua atau wali mempelai

perempuan dan calon mempelai laki-laki. Ijab Qabul ini merupakan bentuk

kerelaaan dan persetujuan untuk membentuk suami isteri antara kedua calon

mempelai. Ijab Qabul adalah pernyataan pertama yang dilakukan oleh orang

tua atau wali perempuan untuk menerima atau menyetujui pernikahan

tersebut.

Dalam pandangan Islam Ijab Qabul boleh dilakukan dengan

menggunakan bahasa selain Arab, selama yang bersangkutan tidak tahu atau

belum paham dengan bahasa Arab. Paling penting dalam Ijab Qabul kedua

belah pihak saling mengerti dan paham dengan yang diucapkanya.

31

4. Wali Mempelai Perempuan

Wali mempelai perempuan adalah orang tua yang berhak untuk

menikahkan calon mempelai perempuan. Wali bertugas menyatakan Ijab

kepada calon mempelai laki-laki pada saat pernikahan berlangsung. Tanpa

adanya seorang wali mempelai perempuan, maka pernikahanya dianggap

batal atau tidak sah.

Sebagaimana Rosullah SAW bersabda; ”perempuan mana saja

yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahan itu batal”(HR. Al-

Khamsah Kecuali Nasa‟i). Dalam hadist lain diriwayatkan dari aisyah

bahwa Rosullah SAW bersabda:” siapapun yang menikah tanpa seizin

walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika

suaminya telah menyetubuhinya, ia berhak atas maharnya karena ia telah

menghalalkan kehormatanya. Jika pihak wali enggan menikahkanya,

hakimlah yang bertindak sebagai wali bagi seorang yang tidak ada walinya”

(HR.Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Maajah dan Tirmidzi).

Untuk menjadi wali mempelai perempuan harus ada beberapa

syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu :

1) Laki–laki; maksudnya yang diperbolehkan menjadi wali mempelai

perempuan pada saat pernikahan ialah harus berjenis kelamin laki-laki,

sebab yang menjadi rumah tangga adalah laki-laki. Namun apabila

perempuan yang akan menikah adalah janda, ia dapat menjadi walinya

diri sendiri. Berikut adalah urutan yang berhak menjadi wali perempuan:

32

a) Bapak kandung

b) Kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai keatas

c) Saudara laki-laki kandung (seibu-sebapak)

d) Saudara laki-laki sebapak

e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya kebawah.

g) Paman (saudra dari bapak) sekandung

h) Paman (saudara dari bapak) sebapak

i) Anak laki-laki paman kandung

j) Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya kebawah

k) Wali hakim (apabila semua yang tersebut diatas tidak ada atau tidak

mampu menikahkan).

Dalam penerapan wali nikah di atas, seseorang tidak boleh

menjadi wali nikah selama ada keluarga yng lebih dekat sebab ia berhak

karena ada pertalian asabah

2. Beragama Islam; Maksudnya adalah menjadi wali dari calon mempelai

perempuan haruslah yang beragama Islam.

a. Baligh; Maksudnya seorang wali haruslah yang sudah dewasa, kira-

kira usianya telah mencapai lima belas tahun. Hal ini dikarenakan

anak belum mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum

pernikahan.

b. Berkal Sehat; Maksdunya seorang wali haruslah mempunyai akal

sehat, bukan orang stres atau gila

33

c. Merdeka; maksudnya wali mempelai perempuan yang bersangkutan

tidak sedang dipenjara atau tidak memungkinkan hadir dalam

pernikahan.

d. Adil; maksudnya seorang yang senantiasa dapat menentramkan jiwa

keluarga dan orang yang di urusnya. Manakala kelakuanya sudah

melampui batas syari‟at sehingga tidak bisa lagi menentramkan jiwa

keluarganya, maka demikian gugurlah haknya menjadi wali

pernikahn.

e. Tidak sedang Ihram; maksudnya seorang wali dalam pernikahan tidak

sedang melakukan ihram haji ataupun umrah.

5. Dua Orang Saksi

Saksi dalam suatu pernikahan sangatlah penting. Saksi

merupakan rukun terakhir dalam pernikahan. Tanpa adanya saksi

pernikahan di anggap batal atau tidak sah. Sebagaimana sabda Rosullah

SAW bersabda “ tidak sah melainkan dengan wali dan dua orang saksi

yang adil “ (HR. Ahmad). Dalam Islam menjadi wali saksi harus

memenuhi syarat syarat sebagai berikut : beragama Islam, baligh, berakal

sehat, merdeka, laki-laki, adil dan tidak sedang ihram. Apabila telah

memenuhi syarat syarat tersebut, seorang sudah di benarkan menjadi

saksi dalam pernikahan.

34

D. Hukum Nikah

Nikah merupakan amalan yang disyari‟atkan, hal ini didasarkan pada

firman Allah SWT :

فإن وإن خفتم أل ت قسطوا ف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مث ن وثلث ورباع لك أدن أل ت عولو ة أو ما ملكت أيانكم خفتم أل ت عدلوا ف واحد ذ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika

kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada

tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisaa‟ [4]: 3).

Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa seorang boleh menikah

dengan batas maksimal lima (5) orang tidak boleh lebih dari itu kemudian jika

tidak bisa adil dalam pembagian nafkah birahi maupun rohani maka

menikahlah sesuai kemampuan dan jadikan istri istrinya layaknya pada

umumnya karena dikhawatirkan akan mendholimi istrinya jika diluar

kemampuannya. Dalam agama Islam hukum nikah ada lima yaitu:

1. Wajib

Laki-laki atau perempuan yang tidak dapat menjaga kesucian diri

dan akhlaknya, kecuali dengan menikah. Menjaga kesucian diri dan akhlak

adalah kewajiban setiap muslim. Hal ini sesuai dengan kaidah syara: “Bila

suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu

menjadi wajib untuk dipenuhi”.

35

2. Sunnah

Laki-laki yang punya niat dan mampu atau perempuan yang sudah

punya niat dan bersedia patuh pada suami atau perempuan yang belum

punya niat tetapi membutuhkan perlindungan dan nafkah dari suami.

3. Mubah

Laki-laki yang mempunyai niat tetapi belum mampu mendirikan

rumah tangga atau laki-laki yang belum punya niat tetapi secara materi

mampu atau perempuan yang belum punya niat untuk menikah.

4. Makruh

Laki-laki yang belum punya niat dan belum mampu mendirikan

rumah tangga atau perempuan yang sudah punya niat tetapi ragu-ragu

melaksanakannya.

5. Haram

Laki-laki atau perempuan yang menikah dengan tujuan untuk

merusak atau menyakiti hati, fisik, dan agama isteri atau suami. Kaidah

syara‟ telah merumuskan masalah ini, bahwa: “Segala perantaraan

yang membawa kepada yang haram, hukumnya menjadi haram” (Abidin,

1999:47).

E. Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Agama dan Menurut Undang-

undang

1. Dalam perspektif fiqh Islam, penulis tidak menemukan adanya pembatasan

usia minimal pernikahan dalam Islam. Justru, dalil-dalil menunjukkan

36

bolehnya pernikahan pada usia dini/belia. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu:

Al-Qur‟an QS At-Thalaq : 4

ت هن ثلثة أشهر واللئي ل يضن واللئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارت بتم فعد وأولت الحال أجلهن أن يضعن حلهن ومن ي تق اللو يعل لو من أمره يسرا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa

iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)

perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang

hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan

kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”( QS. At-Thalaq : ayat 4).

perempuan yang belum haid diberikan masa „iddah = واللئي ل يضن

selama 3 bulan (Tsalasatu ashur). „Iddah itu sendiri terjadi karena kasus

perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi

„iddah ada karena pernikahan. Dilalatul iltizam-nya (indikasi logisnya) dari

ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para

ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.

2. Hadis Rasulullah SAW

Dalam sebuah hadis Shohih yang diriwayatkan oleh Bukhari no

4840 dan Shohih Muslim no 1422 tentang pernikahan Aisyah dengan

Rosullah yaitu :

ليو عن عائشة } أن النب صلى اللو عليو وسلم ت زوجها وىي بنت ست سنني ، وأدخلت ع وىي بنت تسع سنني ومكثت عنده تسعا { مت فق عليو

“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW

menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW

37

menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama

pada umur 9 tahun pula”.

Rasulullah memulai hidup berumah tangga dengan Aisyah pada

bulan Syawwal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal

pada saat Aisyah berumur 18 tahun.Berdasarkan hadis tersebut para ulama,

di antaranya Imam as-Syaukani, menyatakan bahwa boleh bagi seorang

bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil/belum baligh.

3. Pernikahan Dini Menurut Undang-undang

Dalam masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat

(1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa

perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan

pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun(Siraj,1993:107). Kemudian

dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa untuk

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam

Pasal 7 Undang-undang Perkawinan.

Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu

juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan perkawinan

mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas

usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin,

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menyatakan secara tegas, ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

38

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Pasal

1) dan pada pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan, keluarga dan orang tua

berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.

Secara jelas Undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan

dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun.

Perbedaan yang sangat jelas antara persepektif agama Islam dengan

Undang-undang negara mengenai batas umur pernikahan, walaupun

demikian tidak melanggar aturan agama karena dalam agama tidak ada

batasan serta memandang dari Undang-undang Dasar negara bahwa

pembatasan usia dini lebih efektif mencegah terjadinya ledakan

kependudukan dan berbagai sektor lainya.

F. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu

peraturan. (Subekti,1996:36). Dispensasi usia perkawinan memiliki arti

keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan

yang diberikan Pegadilan Agama kepada calan mempelai yang belum cukup

umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai

39

usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam

belas) tahun.

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2

Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud

dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap

batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu

minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu,

jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun

hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang

ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi

usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan

dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya

apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan

maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan

dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut(Hamami,2013:31).

2. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi

khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan Ibarat sebuah rumah, cinta

memang bisa menjadi pondasi, namun sebuah rumah tentunya

membutuhkan tiang, dinding, atap, dan segala perlengkapannya agar bisa

disebut dengan rumah. pernikahan dini yang dipaksakan tanpa persiapan

layaknya pasangan nikah dini, akan cepat bubar. Sebab-sebab utama dari

perkawinan usia muda adalah :

40

a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluargga

b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu

muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

c. Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat.

Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan

anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Terjadinya perkawinan usia muda menurut Hollean dalam

Suryono disebabkan oleh:

1) Masalah ekonomi keluarga

2) Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki

apabila mau mengawinkan anak gadisnya

3) Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam

keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi

tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya)

(Soekanto, 1992 : 65).

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang

mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di

lingkungan masyarakat kita yaitu :

a) Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga

yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang

tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang

dianggap mampu.

41

b) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang

tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan

mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c) Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya

berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera

mengawinkan anaknya.

d) Media Massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan

remaja modern kian Permisif terhadap seks.Sisi dari kemajuan

zaman dan teknologi informasi yang menjulang langit, justru

membawa konsekuensi tersendiri. Seiring dengan itu, pengetahuan

kita tentang hal-hal yang tak masuk akal pun kian muncul ke

permukaan. Diantaranya, fenomena perkawinan di bawah umur

(pernikahan dini), ternyata masih marak terjadi.

Sebaliknya, boleh jadi salah satu pemicu terjadinya nikah

di bawah umur justru akibat dari kemajuan zaman dan teknologi

media informasi. Apapun pemantiknya, nikah di bawah umur

adalah fenomena sosial budaya yang tidak masuk akal karena

pelaku sekaligus korban, sesuai peraturan perundangan masih

dalam kategori usia anak-anak.

42

e) Faktor Adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut

anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.Selain

itu, peraturan per Undang-undangan yang berlaku di Indonesia

dengan sangat jelas menentang terjadinya pernikahan dini. Jadi,

tidak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan

tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan dini.

G. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan,

Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab

perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya

perceraian (Ahmad, 2008:28).

Pernikahan Dini atau menikah dibawah umur, memiliki dampak

negative dan dampak positif pada remaja tersebut. Adapun dampak Negatif

pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Segi Pendidikan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang

melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan

membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat

diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru

lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi

atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai

43

atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar

yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya

tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain,

pernikahan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses

pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi masalah ketenaga

kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang

mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh, Dengan

demikian dia tidak dapat mengeksplor bakat dan kemampuan yang

dimilikinya. Apabila seseorang tidak menikah dini mungkin dapat menjadi

generasi penerus bangsa yang tangguh dan dapat mengisi kemerdekaaan

dengan baik.

2. Segi Kesehatan

Menurut buku kesehatan yang saya baca perempuan yang menikah

di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah

mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan

oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan

kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang

menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut

rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel

dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang

tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Berdasarkan

beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli, rata-rata penderita

infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di

44

usia dini atau dibawah usia 19 tahun. Untuk resiko kebidanan, wanita yang

hamil di bawah usia 19 tahun dapat beresiko pada kematian, selain

kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Resiko lain selanjutnya, hamil di usia

muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan

hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, resiko meninggal dunia

akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang

melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan

adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan demikian dilihat dari

segi kesehatan atau medis, pernikahan dini akan membawa banyak

kerugian. Oleh karena itu, orang tua wajib berpikir masak-masak jika ingin

menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dini

bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak yang

kemudian dapat mengalami trauma.

3. Segi Psikologi

Menurut para psikolog, ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini

dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi

yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.

Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai

banyak dampak negatif. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur

bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16

tahun untuk wanita. Memang pernikahan dini dipandang oleh sebagian

orang lebih banyak memberikan dampak negative bagi seseorang tetapi

menurut saya pernikahan dini ada dampak positifnya juga.

45

Berikut ini adalah beberapa dampak positif dari pernikahan dini:

Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi keluarga

menjadi lebih menghemat atau ringan. Apabila pernikahan dini ini memang

sudah terencana dan direstui oleh kedua belah pihak keluarga. Selain itu,

mereka dapat belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda

yang sewaktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil

dikarenakan ada orang tua yang menanggung hidup mereka, setelah

menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung

pada orang tua. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain

(http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-

positive-pernikahan-dini di akses pada 20 febuari 2017).

http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini

http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini

46

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PERMOHONAN

DISPENSASI NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN

AGAMA SALATIGA TAHUN 2013-2016

A. Gambaran Umum Tentang Pengdilan Agama Salatiga

Kota Salatiga adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini

berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Salatiga terletak 49 km

sebelah selatan Kota Semarang atau 52 km sebelah utara Kota Surakarta, dan

berada di jalan negara yang menghubungkan Semarang-Surakarta. Salatiga

terdiri atas 4 kecamatan, yakni Argomulyo, Tingkir, Sidomukti, dan Sidorejo.

Kota ini berada di lereng timur Gunung Merbabu, sehingga membuat kota ini

berudara cukup sejuk. Pengadilan Agama Salatiga berjalan sebagaimana biasa.

Kemudian pada tahun 1949 Ketua dijabat oleh. K. IRSYAM yang dibantu 7

pegawai. Kantor yang ditempati masih menggunakan serambi Masjid Al-Atiq

Kauman Salatiga dan bersebelahan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Salatiga yang sama-sama mengunakan serambi Masjid sebagai kantor. di

Pengadilan Agama Salatiga banyak perkara masuk yang menjadi

kewenangannya. Volume perkara yang naik yaitu perkara Cerai Talak

disamping Cerai Gugat dan juga banyak masuk perkara Isbat Nikah (

Pengesahan Nikah ), karena di Pengadilan Agama Salatiga yang wilayahnya

sangat luas yaitu meliputi Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang,

maka melalui SK Menteri Agama Nomor 95 tahun 1982 tanggal 2 Oktober

47

1982 Jo. KMA Nomor 76 Tahun 1983 tanggal 10 Nopember 1982 berdirilah

Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran. Adapun penyerahan wilayah yaitu

dilaksanakan pada tanggal 27 April 1984 dari Ketua Pengadilan Agama

Salatiga Drs. A.M. SAMSUDIN ANWAR kepada Ketua Pengadilan Agama

Ambarawa yaitu sebagian wilayah Kabupaten Semarang dan wilayah hukum

Pengadilan Agama Salatiga yang ada sekarang tinggal 13.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 posisi

Pengadilan Agama Salatiga semakin kuat, Pengadilan Agama berwenang

menjalankan keputusannya sendiri tidak perlu lagi melalui Pengadilan Negeri,

selain itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum

acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. Untuk melaksanakan tugas

pemanggilan dan pemberitahuan, sudah ada petugas Jurusita. Untuk

menyesuaikan dengan Undang-undang Pengadilan Agama ini, Pengadilan

Agama Salatiga mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Departemen

Agama RI dan secara teknis Yustisial mendapatkan pembinaan dari Mahkamah

Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama.

Struktur organisasi Pengadilan Agama juga disesuaikan dengan

Peradilan Umum dan Peradilan lainnya, sehingga status kedudukannya menjadi

sederajat dengan Peradilan lain yang ada di Indonesia, dari segi fisik dan

jumlah personil Pengadilan Agama Salatiga masih ketinggalan dari Peradilan

Umum, hal ini disebabkan karena dana yang tersedia untuk sarana fisik kurang

memadai, namun kualitas sumber daya manusia Pegawai Pengadilan Agama

Salatiga sama dan sejajar dengan Peradilan Umum bahkan melebihi, karena

48

tenaga yang direkrut harus malalui seleksi yang ketat dan memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan. Sejak Pengadilan Agama mendapatkan pembinaan dari

Mahkamah Agung RI mulai diadakan pemisahan jabatan antara Kepaniteraan

dan Kesekretariatan begitu juga rangkap jabatan antara Jurusita dan Panitera

Pengganti, bagi para Hakim juga diberi tugas Pengawasan bidang-bidang.

Upaya pembenahan di Pengadilan Agama Salatiga selalu ditingkatkan.

Demikianlah keadaan sejarah Pengadilan Agama Salatiga sampai saat

ini sehingga untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagai Court of Law perlu pembenahan lebih lanjut.

1. Profil Alamat

Gedung Pengadilan Agama Salatiga yang baru, ditempati sejak

tanggal 1 Mei 2009 berdiri di atas tanah seluas 5425 m2, dengan luas

bangunan 1300 m2. Status gedung tersebut adalah hak pakai dari

Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI.Berikut adalah profil Pengadilan

Agama Salatiga :

Jl. Raya Lingkar Selatan, Dusun. Jagalan Kelurahan. Cebongan,

Kecamatan. Argomulyo Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah 50736

Telp : (0298) 322853

Fax : (0298) 325243

Website : www.pa-Salatiga.go.id

2. Wilayah Yuridiksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI KMA Nomor 76 tahun

1983 Tanggal 10 Nopember 1983 tentang penetapan perubahan wilayah

http://www.pa-salatiga.go.id/

49

Hukum Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi serta

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka Pengadilan Agama Salatiga

memiliki wilayah yuridiksi sebagai berikut :

Wilayah Kota Salatiga

a. Kecamatan Sidorejo, terdiri dari 6 kelurahan :

1. Kelurahan Pulutan

2. Kelurahan Blotongan

3. Kelurahan Bugel

4. Kelurahan Salatiga

5. Kelurahan Kauman Kidul

6. Kelurahan Sidorejo Lor

b. Kecamatan Argomulyo, terdiri dari 6 Kelurahan :

1. Kelurahan Cebongan

2. Kelurahan Ledok

3. Kelurahan Tegalrejo

50

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SALATIGA

51

B. Gambaran Umum Tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur Tahun 2013

Hingga Tahun 2016 di Pengadilan Agama Salatiga

Dispensasi pernikhan dibawah umur merupakan sebuah wujud

tindakan dari pemohon kepada hakim untuk memohon kebijakan atau

dispensasi kepada pihak yang akan mengajukan dikarenakan akan melakukan

pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan undang

undang yang berlaku yaitu minimal usia perempuan 16 tahun sedangkan untuk

calon pengantin laki laki umur minimal 19 tahun. Adapun permohonan

dispensasi kawin yang diterima dan ditolak Pengadilan Agama Salatiga tahun

2013 sampai 2016, dengan rincian sebagai berikut :

No. Tahun

Permohonan Dispensasi Kawin tahun 2013-2016

Diterima Ditolak Jumlah

1. 2013 58 1 59

2. 2014 71 5 76

3. 2015 66 2 68

4. 2016 48 2 50

TOTAL 243 10 253

52

Tingkat permohonan dispensasi nikah dalam diagram yaitu:

Dari permohonan dispensasi kawin yang masuk tersebut penulis

meneliti penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2013/PA.SAL,

0007/Pdt.P/2013/PA.SAL, 0055/Pdt.P/2013/PA.SAL,





0009/Pdt.P/2014/PA.SAL, 0007/Pdt.P/2014/PA.SAL, 0023/Pdt.P/2014/PA.

SAL, 0012/Pdt.P/2014/PA.SAL, 0026/Pdt.P/2014/PA.SAL, 0004 /

Pdt.P2015PA.SAL, 0031/Pdt.P/2015/PA.SAL, 0035/Pdt.P/2015/PA.SAL,


59

76

68

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014 2015 2016

Persentase Pernikahan Dibawah Umur

53







0066/Pdt.P/2016/PA.SAL.

Berikut adalah presentase permohonan dispensasi nikah dibawah umur

pada tahun 2013

Pada tahun 2013 ada 59 pendaftar perkara sedangkan yang di tolak

hanya 1 perkara karena pemohon tidak menghadiri persidangan sehingga

dianggap gugur oleh hakim. Sedangkan alasan pemohon 29 ditengarai oleh

hamil terlebih dahulu kemudian kekhawatiran orang tua 24 dan 5 karena

pendidikan rendah. Berikut adalah tabel faktor yang melatar belakangi di

ajukanya permohonan dispensasi nikah di bawah umur pada tahun 2013:

49%

41%

8%

2%

Presentase tahun 2013

Hamil dahulu

kekhawatiran orang

tua

Pendidikan rendah

Ditolak

29 Pemohon

24 pemohon

5 Pemohon 1 Pemohon

54

Tahun 2013 Nomor perkara Alasan pemohon

0001/Pdt.P/2013/PA.SAL - Bahwa hubungan antara anak

Pemohon sudah begitu akrab dan

saling mencintai.

- Bahwa anak Pemohon II telah

hamil 2 bulan hasil hubungan

suami isteri .

- Keluarga mempelai pria sudah

melamar calon mempelai wanita

dan diterima.

0007/Pdt.P/2013/PA.SAL - Bahwa keluarga telah merestui

rencana pernikahan dan tidak ada

pihak ketiga lainnya yang

keberatan.

- Calon isteri anak Pemohon telah

hamil ± 24 minggu.

- Anak Pemohon dan calon

isterinya tidak ada larangan untuk

melakukan pernikahan.

55

0055/Pdt.P/2013/PA.SAL - Hubungan sangat erat bahkan

calon istri hamil 4 bulan.

- Kedua calon mempelai siap

membina rumah tangga dan calon

suami telah melamar pada 20

agustus 2013 dan diterima

0003/Pdt.P/2013/PA.SAL - Calon suami sudah meminang

calon pengantin perempuan sejak

tanggal 29 Desember 2012, dan

hubungan keduanya sudah

sedemikian erat.

- Kedua pihak keluarga telah

merencanakan dan sudah

merestui pernikahan.

0021/Pdt.P/2013/PA.SAL - Keluarga telah dilamar Anak

Pemohon dan diterima sejak

kurang lebih 5 bulan yang lalu

dan hubungan mereka telah

sedemikian erat.

- Kedua calon telah bekerja dan

siap membina rumah tangga.

56

0033/Pdt.P/2013/PA.SAL - Calon laki laki Sudah meminang

calon pengantin perempuan sejak

tanggal 30 Mei 2013, diterima

dan hubungan keduanya sudah

sedemikian erat.

- Orang tua khawatir terjadi hal

yang melanggar syariat sehingga

mendesak menikahkan mereka

0004/Pdt.P/2013/PA.SAL - Tingkat pendidikan calon

mempelai perempuan SD dan

calon mempelai laki laki SMP.

- Keluarga calon laki laki telah

meminang sejak desember dan

diterima pihak keluarg calon istri.

- Calon suaminya telah tidur

bersama akan tetapi belum

mengandung diterima oleh orang

tuanya.

0038/Pdt.P/2013/PA.SAL - Hubungan calon mempelai biasa-

biasa saja,tidak pernah perpergian

maupun saling menginap.

- Dalam berhubungan hanya

mengobrol, duduk berduaan, dan

57

bercanda.

- Hubungan kedua calon mempelai

tidak begitu mengkhawatirkan

sehingga tidak mendesak untuk

dilangsungkan pernikahan.

Pada tahun 2014 ada 76 pendaftar perkara sedangkan yang di tolak

hanya 5 perkara. Sedangkan alasan pemohon ditengarai oleh hamil terlebih

dahulu ada 41 pemohon kemudian kekhawatiran orang tua 24 pemohon dan

karena pendidikan rendah ada 6 pemohon. Berikut adalah presentase

permohonan dispensasi nikah dibawah umur pada tahun 2014

Berikut adalah tabel faktor yang melatar belakangi di ajukanya

permohonan dispensasi nikah di bawah umur pada tahun 2014 :

Tahun 2014 Nomor Perkara Alasan Pemohon

57% 30%

7% 6%


Hamil Dahulu

Kekhawatiran

Orang tua

Pendidikan rendah

Ditolak41

Pemohon

24 Pemohon

6 Pemohon

5 Pemohon

58

0093/Pdt.P/2014/PA.SAL - Sudah meminang calon

pengantin perempuan sejak

tanggal 12 Nopember 2014


demikian erat

- Mereka telah berpacaran

sekitar 1 tahun dan telah

hamil 23 minggu

0095/Pdt.P/2014/PA.SAL - Sudah meminang mempelai

perempuan pada tanggal 25

Agustus 2014

- Sudah berpacaran selama 1

tahun lebih hingga hamil 3

minggu

0098/Pdt.P/2014/PA.SAL - Calon mempelai laki laki

bekerja sebagai sopir

sedangkan istri tidak bekerja

dan siap beumah tangga

- Sudah meminang calon


tanggal 01 Desember 2014,


demikian erat

59

- Calon mempelai perempuan

telah mengadung anak dari

hubungan pacaran mereka

0084Pdt./P2014/PA.Sal - Kedua calon telah berpacaran

selama 2 tahun dan calon

mempelai laki laki sudah

meminang pada tanggal 1

oktober 2014 dan di terima

oleh keluarga mempelai

perempuan

- Tidak ada hubungan

sepersusuan

0005/Pdt.P/2014/PA. Sal - Hubungan kedua mempelai

sangat erat bahkan pernah

pergi menginap

- Hubungan kedua mempelai

sangat mengkhawatirkan dan

mendesak untuk di

langsungkan pernikahan

0098/Pdt.P/2014/PA. Sal - Kedua calon telah berpacaran

satu setengah tahun dan

hubungan saling mencintai dan

erat

60

- Calon mempelai laki laki telah

meminang pada 7 september

2014 dan diterima oleh calon

mempelai perempuan

- Mereka telah bekerja dan siap

menjadi suami isteri

0009/Pdt.P/2014/PA.Sal - Calon mempelai laki laki

lulusan SD sedangkan

Perempuan SMP

- Calon mempelai laki laki

bekerja sebagai pedagang

sedangkan perempuan penjaga

toko dan mereka siap

membina rumah tangga

0007/Pdt.P/2014/PA.Sal - Kedua calon mempelai sama

sama setuju dan menyatakan

siap menikah serta kedua

orang tua mengizinkan

- Hubungan kedua mempelai

adalah tetangga satu kampung

00023/Pdt.P/2014/PA. Sal - Hubungan calon mempelai

biasa-biasa saja,tidak pernah

perpergian maupun saling

61

menginap

- -Dalam berhubungan hanya

mengobrol, duduk berduaan,

dan bercanda

- -Hubungan kedua calon

mempelai tidak begitu

mengkhawatirkan sehingga

tidak mendesak untuk

dilangsungkan pernikahan

0012/Pdt.P/2014/PA.SAL - Telah mendaftarkan pada

register perkara tetapi tidak

pemohon tidak hadir dan tidak

ada wali yang mewakilinya

sehingga di anggap gugur oleh

hakim pengadilan

0026/Pdt.P/2014/PA.Sal - Hubungan berpacaran kedua

calon mempelai kurang lebih 1

tahun

- Kedua calon belum bekerja

dan belum pernah melakukan

hubungan seksual

62

Pada tahun 2015 ada 68 pendaftar perkara sedangkan yang di tolak hanya

2 perkara. Sedangkan alasan pemohon yang mendominasi adalah kekhawatiran

orangtua hingga mencapai 33 pemohon, sedangkan hamil terdahulu ada 22

pemohon dan karena pendidikan rendah ada 6 pemohon. Berikut adalah

presentase permohonan dispensasi nikah dibawah umur pada tahun 2014

Berikut adalah tabel faktor yang melatar belakangi diajukanya

permohonan dispensasi nikah di bawah umur pada tahun 2015


0004Pdt.P2015PA.SAL - Calon istri Sudah siap

untuk menjadi seorang istri

dan/atau ibu rumah tangga.

Begitupun calon suaminya

sudah siap pula untuk

menjadi seorang suami

35%

52%

10%

3%


Hamil terdahulu

Kekhawatiran orang tua

Pendidikan rendah

Ditolak

22 Pemohon

33 Pemohon

6 Pemohon 2 Pemohon

63

dan/atau kepala keluarga

serta telah bekerja sebagai

Buruh serabutan bahkan

telah hamil 20 minggu.

0031/Pdt.P/2015/PA.SAL - Pihak keluarga Pemohon

sudah meminang calon


tanggal 23 April 2015

- Calon isterinya telah siap

pula untuk menjadi seorang

isteri dan/atau ibu rumah

tangga bahkan telah hamil

0035/Pdt.P/2015/PASAL - Kedua calon telah

bertunangan sejak 05 Mei

2015, dan hubungan

keduanya sudah sedemikian

erat

- Calon mempelai wanita

Sudah siap untuk menjadi

seorang istri dan/atau ibu

rumah tangga (bahkan telah

hamil 3 bulan) begitupun

calon suaminya sudah siap

64

pula untuk menjadi seorang

suami atau kepala keluarga.

0001/Pdt.P/2015/PA.SAL - Calon pengantin sejak

bulan Nopember 2014 dan


demikian erat

- menjalin hubungan asmara

sejak setahun sebelum

mengajukan permohonan

dispensasi nikah

- kedua calon mempelai telah

bekerja sebagai karyawan

pabrik dan buruh kayu.

0002/Pdt.P/2015/PA.SAL - Keduanya telah

bertunangan bulan

Desember 2014 dan


sedemikian erat dan tidak

dapat di tahan lagi

- Keduanya telah bekerja

sebagai buruh dirumah

makan dan buruh proyek

0005/Pdt.P/2015/PA.SAL - keduanya telah bertunangan

65

bulan September 2014 dan


sedemikian erat

- Calon suami bekerja

sebagai buruh sedangkan

perempuan sebagai

karyawan pabrik

0020/Pdt.P/2015/PA.SAL - Pihak keluarga Pemohon



bulan Februari 2015

- Ayah kandung telah

meninggal dunia dan Ibu

kandung pergi tidak pernah

kembali lagi

0022/Pdt.P/2015/PA.Sal - Pihak keluarga Pemohon



tanggal 02 Februari 2015

- Keduanya telah bekerja dan

siap membina rumah

tangga

0015/Pdt.P/2015/PA.SAL - Calon suami pendidikan

66

SMP sedangkan perempuan

SD

- Calon isteri belum bekerja

dan masih ikut orang tua

sedangkan calon suami

menjadi buruh di toko

- Calon pengantin

perempuan sejak tanggal 29

Maret 2015 dan hubungan

keduanya sudah erat

0039/Pdt.P/2015/PA.Sal - Pemohon meskipun telah

dipanggil secara resmi dan

patut namun tidak datang

menghadap.

- Pemohon telah membayar

dua ratus empat puluh ribu

rupiah(Rp 240.000) atas

biaya perkara

67

Pada tahun 2016 ada 50 pendaftar perkara permohonan dispensasi nikah

sedangkan yang di tolak hanya 2 perkara. Alasan pemohon dipicu oleh hamil

terlebih dahulu ada 21 pemohon kemudian disusul oleh kekhawatiran orangtua

ada 19 pemohon atau dan karena pendidikan rendah ada 8 pemohon. Berikut

adalah presentase permohonan dispensasi nikah dibawah umur pada tahun 2016:

Berikut adalah tabel faktor yang melatar belakangi diajukanya

permohonan dispensasi nikah di bawah umur pada tahun 2016:


0011/Pdt.P/2016/PA.Sal - Keluarga Pemohon (calon

pengantin laki-laki) sudah

meminang calon pengantin


Desember 2015

- Calon isteri sudah hamil 8

42%

38%

16%

4%

Presentase Tahun 2016

Hamil dahulu

Khawatir orang tua

Pendidikan rendah

Ditolak

21 Pemohon 19 Pemohon

8 Pemohon

2 Pemohon

68

bulan

0013/Pdt.P/2016/PA.Sal - Calon isteri sudah hamil 5

bulan

- Keluarga Pemohon sudah



Januari 2016

0023/Pdt.P/2016/PA.Sal - Pihak keluarga Pemohon



tanggal 25 Maret 2016

- Kedua calon mempelai telah

bekerja dan menyatakan

sanggup membina rumah

tangga

0016/Pdt.P/2015/PA.Sal - Keduanya telah bertunangan

sejak 28 Maret 2015 dan


sedemikian erat

- Calon suami telah bekerja

sebagai pedagang sedangkan

calon istri tidak bekerja

- Keduanya saling mencintai

69

dan tidak ada paksaan dari

pihak ketiga

0019/Pdt.P/2016/PA.Sal - Calon isteri telah melahirkan

anak pada tanggal 21 febuari

2016

- Keluarga Pemohon sudah



Februari 2016

0032/Pdt.P/2016/PA.Sal - Keduanya telah bertunangan

sejak 13 Maret 2016 dan


sedemikian erat

- Calon suami telah bekerja

sebagai pedgang sayur dan

penghasilan perbulan Rp

2.000.000 sedangkan calon

isteri belum bekerja

0048/Pdt.P/2016/PA.Sal - Calon memeplai laki laki

pendidikan rendah saat SMP

bekerja sebagai petani

- Penghasilan perbulan 800 ribu

- Calon pengantin telah

70

berpacaran selama satu tahun

- Sedangkan calon isteri lulus

SMP dan tidak bekerja

0066/Pdt.P/2016/PA.Sal - Hubungan calon mempelai

biasa-biasa saja,tidak pernah

berpergian maupun saling

menginap

- Dalam berhubungan hanya

mengobrol, duduk berduaan

dan bercanda

- Hubungan kedua calon

mempelai tidak begitu

mengkhawatirkan sehingga

tidak mendesak untuk

dilangsungkan pernikahan.

C. Faktor Yang Melatar Belakangi Diajukanya Permohonan Dispensasi

Nikah Di Bawah Umur

Setiap manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda,

walaupun telah tertera dalam kehidupan secara normatif, dan ideal tentang

eksistensi perkawinan, bahwasanya pernikahan merupakan perjalanan yang

sangat panjang sampai akhir hayat maka sebelum berlangsung pernikahan

alangkah baiknya seorang mempersiapkan diri dalam segi apapun. Tetapi

71

dalam kenyataan yang ada banyak pula seseorang yang melangsungkan

pernikahan melompati aturan dan idealita yang berlaku. Seperti pula Undang-

undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan dapat di

ijinkan jika pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun.

Banyak pula pelaku pernikahan dibawah umur dengan argumentasi dan latar

belakang yang berbeda. Selama penelitian di Pengadilan Agama Salatiga

penulis mendapatkan beberapa arsip putusan dispensasi nikah yang terjadi

selama tahun 2013 hingga tahun 2016, beikut adalah latar belakang pemohon

meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga :

1. Hamil terlebih Dahulu

Hamil duluan menjadi mayoritas pemohon dispesasi nikah di

Pengadilan Agama Salatiga. Sepasang kekasih dalam hubungan pacaran

kadang keblabasan hingga melakukan hubungan intim layaknya suami istri

yang terjadi berulang ulang sehingga lupa akan akibat yang diterima yaitu

Hamil diuar nikah. Hal ini terjadi karena berbagai faktor yaitu landasan

anak dalam beragama kurang religius kemudian perhatian orang tua karena

si anak terlalu bebas dengan kehidupanya sedangkan orang tua sibuk dengan

pekerjaanya al hasil beberapa bulan pacaran mendapat berita bahwa si anak

sudah hamil (wawancara dengan hakim Pengadilan Agama SalatigaDrs.

Muhdi Kholil SH., M.A., M.M. 23 Januari 2016)

Dalam hal ini terjadi seperti perkara nomor

0001/Pdt.P/2013/PA.SAL,0007/Pdt.P/2013/PA.SAL,0055/Pdt.P/2013/PA.S

AL,0095/Pdt.P/2014/PA.SAL,0098/Pdt.P/2014/PA.SAL,0004Pdt.P2015PA.

72

SAL,0031/Pdt.P/2015/PA.SAL,0011/Pdt.P/2016/PA.Sal,0013/Pdt.P/2016/P

A.Sal dalam beberapa kasus ini anak pemohon calon mempelai wanita

masih dalam usia antara 13 tahun hingga 15 tahun dan anak pemohon calon

suami dalam usia 15 sampai 18 tahun. Anak pemohon I telah mencintai

anak Pemohon II dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan

saling mencintai, selama pacaran mereka pernah melakukan hubungan

seksual seperti suami-isteri kemudian hamil. Pada saat itu pihak pemohon

calon suami telah meminang dan diterima oleh calon mempelai wanita.

Untuk melengkapi syarat pernikahan Pemohon meminta ijin pernikahan

kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama setempat namun

ditolak karena belum cukup umur dan di tunjukan untuk memohon

Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga.

Dalam kasus diatas para pemohon telah bermusyawarah bersama

untuk melangsungkan pernikahan dengan mengajukan dispesasi nikah di

Pengadilan Agama Salatiga terlebih dahulu, karena keadan yang mendesak

dan darurat harus segera di tangani. Keadaan kandungan perempuan pun

juga semakin membesar tidak dapat di pungkiri lagi. Ketika anaknya nanti

lahir pun setidaknya mendapat identitas dengan orang tua yang menyayangi

karena jika tidak dapat memberikan dampak negatif bagi si anak di

kemudian hari.

Bagi perempuan yang belum cukup umur sangat tidak dianjurkan

untuk menikah dini, karena akan berakibat kurang baik bagi kesehatan si ibu

dan keselamatan bayi, karena tidak jarang saat kejadian seorang

73

mengandung dan melahirkan dengan selamat. Dalam kasus seperti ini hakim

tak dapat menolak dispensasi nikah, karena akan berdampak negatif lagi

buruk bagi si perempuan yang mengandung serta keluarga perempuan

karena dari pihak inilah paling banyak menanggung deritanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat dijelaskan tidak

melarang pernikahan dini karena hamil diluar nikah. Hal ini terdapat dalam

pasal 53, pasal tersebut dapat di artikan bahwa undang undang negara telah

menciptakan ketentuan mengenai umur yang ideal dalam melaksanakan

perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki laki dan 16 (enam

belas) tahun untuk perempuan tetapi hakim dalam mengabulkan dan

memutuskan permohonan dispensasi nikah telah mempertibangkan antara

kemahdaratan serta kemaslahatannya, apabila tidak memberikan dispensasi

maka yang terjadi keburukan yang lebih besar sedangkan jika dikabulkan

mengakibatkan memininmalisir kemahdaratan bagi kedua belah pihak.

2. Kekhawatiran orang tua

Masa muda merupakan masa dimana seorang anak sedang gencar

gencarnya dalam pergaulan dengan teman, secara otomatis orang tua juga

tidak selalu membatasi dalam pergaulannya. Dititik inilah seorang anak

dapat terjerumus kedalam mimpi buruk yaitu pergaulan bebas. Berpacaran

adalah hal yang biasa dilakukan oleh remaja remaja indonesia tetapi akan

menjadi boomerang yang membunuh masa muda jika salah dalam

berpacaran. Pacaran yang berlangsung selama bertahun tahun akan

menjadikan kedekatan semakin rekat begitu juga dengan keluarganya.

74

Kekhawatiran dari orang tua terhadap anak adalah hal yang wajar

dan harus terjadi sebab dengan orangtua khawatir berarti dia perhatian

terhadap anaknya apalagi dalam hal berpacaran selama beberapa tahun dan

menikahkanya. Hal ini terjadi pada beberapa putusan dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Salatiga yaitu:

Perkara No 0055/Pdt.P/2013/PA.SAL, 0003/Pdt.P/2013/PA.SAL,

0021/Pdt.P/2013/PA.SAL, 0084Pdt./P2014/PA, 0098/Pdt.P/2014/PA.

Sal,0005/Pdt.P/2015/PA.SAL,0002/Pdt.P/2015/PA.SAL,0016/Pdt.P/2015/P

A.Sal, 0019/Pdt.P/2016/PA.Sal dalam kasus ini orang tua adalah pemohon

dari anak laki laki berusia 14 tahun sampai 19 tahun sedangkan usia calon

pengantin perempuan 14 sampai 15 tahun. Pemohon berencana menikahkan

anak laki lakinya dan mendatangi Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan

Agama setempat. Namun permohonan ini ditolak oleh pegawai karena si

anak belum mencapai umur. Mereka sudah menjalin cinta selama 1 tahun

bahkan ada 2 tahun. Hubunganya pun dekat karena berpacaran lama.

Menurut beberapa sumber hakim dan putusan mereka pernah dalam satu

kamar tapi belum melakukan hubungan seksual, hakim telah mencoba

menunda pernikahan tetapi pemohon tetap pada keinginannya. Calon suami

pun siap bertanggung jawab apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

Berangkat dari alasan tersebut para orang tua anak bermaksud menikahkan

anaknya takut terjadi kecelakaan atupun akan menjadi aib bagi keluarga dan

kedua calon mempelai dimasyarakat.

75

3. Pendidikan Rendah

Indonesia tingkat pendidikan masih belum memenuhi standar

negara maju lainya, meskipun pemerintah menyelenggarakan 12 tahun

wajib belajar sebagai acuan pun masih belum secara serentak 100 persen.

Mayoritas masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan sembilan tahun

belajar dikalangan perkotaan, di pedesaan hanya minoritas masyarakat yang

mampu menyekolahkan sampai bangku Sekolah Menengah Pertama.

Pada usia sekoah atau remaja seorang anak seharusnya masih

dalam pengampuan orang tua masih banyak hal yang belum di ketahui dan

akibat yang dialami masa depan karena pendidikan rendah. pada masa itu

pula mereka masih cenderung bersenang senang dengan teman sebaya,

bermain dan mencari hiburan yang diinginkan. Salah satunya adalah

mencari lawan jenis yang dia sukai hingga menjalin asmara atau berpacaran.

Apalagi pada masa kini tekhnologi informasi (TI) sangat berpengaruh besar

dalam kehidupan sehari hari, akan berdampak positif jika menggunakan

dengan bijak dan sebaliknya jika tidak bisa menggunakan dengan benar

hanya akan berdampak negatif bagi si anak seperti chatting di sosial media

dengan pacar dampak lainya cendenrung bersifat tertutup dan sulit

bersosialisasi.

Minoritas pengajuan dispensasi nikah yang terjadi dipengadilan

Agama Salatiga adalah karena faktor pendidikan rendah. Anak pemohon

mengenyam jenjang Sekolah sampai menengah Pertama dan Sekolah Dasar

saja. Anak pada usia ini yang memiliki pacar menggunakan gadgetnya

76

sebagai komunikasi. Adapun orang tua yang memandang anaknya sering

berpacaran tidak bermanfaat hanya menambah dosa dan fitnah memilih

menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

Seperti terjadi pada kasus nomor 0004/Pdt.P/2013 /PA.SAL,

0009/Pdt.P/2014/PA.Sal,0007/Pdt.P/2014/PA.Sal, 0015/Pdt.P/2015/PA.SAL

pemohon I mempunyai anak yang berusia 17 tahun 9 bulan dan pemohon II

mempunyai anak berumur 16 tahun 6 bulan yang meminta dispensasi nikah

di Pengadilan Agama Salatiga. Pemohon sebagai orang tua anaknya,

mempunyai alasan bahwa anaknya tidak sekolah lagi tidak ada pekerjaan

tetap sehingga menjadi beban keluarga, karena tingkat pendidikan rendah

mereka tidak mau menyekolahkan dan memfasilitasi lagi supaya mereka

lebih maju. Untuk mereka yang memiliki anak perempuan lebih baik

dinikahkan lagi meskipun umur masih dibawah umur.

Faktor ini paling sedikit jika dibandingkan dengan hamil terlebih

dahulu dan kekhawatiran orang tua.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di

Pengadilan Agama Salatiga

Hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah melihat dari

berbagai faktor, tetapi penulis memfokuskan di saat wawancara sebelum Ketua

Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-

pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Yang

menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

77

1. Pertimbangan Dalam Hukum

Kelengkapan Administrasi permohonan Dispensasi nikah, adapun

syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosudur dispensasi

penikahan dibawah umur yang berlaku di Pengadilan Agama kota Salatiga

antara lain:

a) Pihak orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur sebagai

pemohon, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan

Agama kota Salatiga;

b) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama setempat para pemohon;

c) Tidak ada larangan perkawinan antara kedua calon mempelai.

Pertimbangan hakim yang kedua dalam memutuskan penetapan

dispensasi nikah adalah dengan memperhatikan tidak ada larangan

perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Drs. Moch. Rusdi, MH

memberikan penjabaran contoh kasus perkara Nomor

0011/Pdt.P/2016/PA.Sal .

1) Bahwa kedua calon tidak ada larangan dalam Menikah, karena

keduanya tidak terikat hubungan darah.

2) Keluarga Pemohon (calon pengantin laki-laki) sudah meminang calon

pengantin perempuan sejak tanggal 25 Desember 2015 Calon isteri.

3) Sudah hamil 8 bulan karena para calon telah melakukan hubungan

seksual.

78

4) Dan meminta Pengadilan Agama Kota Salatiga dalam Hal ini Hakim

Ketua Hakim, mengabulkan permohonan nikah untuk anak-anaknya.

2. Pertimbangan Hakim DiLuar Hukum.

a. Kemaslahatan dan kemudharatan Karena Hamil Dahulu

Pertimbangan hakim yang kedua adalah berdasarkan asas

maslahah mursalah. Asas kemanfaatan dalam hukum islam adalah asas

yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala

pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada

manfaat atau masalahat tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas

kemanfatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim

dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan

memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dan

masyarakat luas.

Misalnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur

perkawinan pada perkara Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.SAL :

1) Calon isteri telah melahirkan anak pada tanggal 21 febuari 2016

2) Keluarga Pemohon sudah meminang calon pengantin perempuan

sejak tanggal 21 Februari 2016

Selain mempetimbangkan asas keadilan dan asas kepastian

hukum, Hakim harus harus mempertimbangkan aspek keamanfatan

terhadap putusan-putusan hukum yang akan ia buat, apabila hakim

mengabulkan dipensasi umur perkawinan berdasarkan kemaslahatan,

maka hakim berhak mengabulkan pemohon dan mengizinkan

79

Pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi yang sangat

mendesak, dan sangat dibutuhkan walaupun masih dibawah umur

dikarenakan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyrakat

(keluarga pemohon) dalam kasus dispensasi umur perkawinan,

sebagaimana dijelaskan dalam pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum

bagi masyarakat, maka dengan berbagai faktor Pertimbangan Hakim

Harus Mengabulkan Permohonan Dispensasi tersebut, karena kondisi

yang sangat mendesak karena pihak orang tua pun tidak mampu lagi

mengatasi tingkah laku anak-anaknya, maka seorang hakim akan

mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan

permohonan, demi kebaikan.

Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tidak

dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar,

di sinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh

masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang

terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu

sendiri, karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan

merasa malu melihat anak gadisnya telah hamil sebelum menikah atau

orang tua laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan

istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan

Undang-Undang maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan

80

gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anak

anaknya.

Kaidah Fiqh yang mengandung konsep menjaga

kemaslahatan dan menolak kemudharatan adalah sejalan dengan kasus

yang terjadi di atas, kaidah fiqh lain yang digunakan sebagai

pertimbangan oleh majelis hakim dalam penetapan pengajuan

permohonan dispensasi yang mengandung konsep mashlahah mursalah

nikah adalah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan lebih utama daripada

mendatangkan kemaslahatan. (Wawancara pada hakim Pengadilan

Agama Salatiga Drs. Moch. Rusdi, MH 30 januari 2017)

b. Kemaslahatan Dan Kemuhdaratan Dalam Kekhawtairan Orang Tua

Menyangkut masalah kekhawatiran orang tua disini penulis

telah wawancara dengan hakim tentang kemaslahatan atas

kekhawatiran orang tua ada pertimbangan penyelesaian dispensasi

nikah menurut Drs. Muhdi Kholil SH., M.A., M.M diantaranya ada

tiga, kemampuan suami, kesiapan isteri jadi ibu rumah tangga dan

pertimbangan hamil diluar nikah.

Bagi calon pengantin yang tidak hamil duluan, tetapi sudah

pernah melakukan zina tapi belum hamil, menurut orang tua calon

pengantin sudah lengket, maka hal ini menjadi alasan Drs. Muhdi

Kholil SH., M.A., M.M mengabulkan dispensasi nikah itu, Drs. Muhdi

81

Kholil SH., M.A., M.M menyandarkan dengan pasal 7 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam, sebagai konsekuensi yuridisnya.

“ Kalau saya melihat kemaslahatan dan kemafsadatannya,

artinya tidak semua penyelesaian dispensasi nikah diterima, kalau kita

melihat orang ini tidak bisa dipisahkan lagi kalau dibiarkan dia

melakukan zina, menunggu sampai cukup umur waktunya lama lagi,

ada yang setahun, kurang dari setahun, ada lebih, selama ini orang tua

tidak bisa mengawasi lagi, istilahnya menerima dan mengabulkan

dispensasi ini bukan menyuburkan perkawinan, kita melihat keadaan

para pihak, terkadang kalau dia tidak terlalu akrab, kita melihat situasi

tidak terlalu parah umpamanya bisa saja tidak dikabulkan. Keterangan

pemohon orangtua calon pengantin yang bisa menahan rencana

pernikahan sampai cukup umur, atau para pihak masih setengah-

setengah tidak mantap” disarankan Drs. Muhdi Kholil SH., M.A., M.M

menunggu nikah di KUA secara resmi. “Jadi, kalau yang dikabulkan itu

melihat mafsadatnya. Aturan dispensasi nikah dalam buku II

Mahkamah Agung itu ditentukan bahwa umur minimal 16 tahun

perempuan, laki-laki 19 tahun, hakim melihat ini” ujar Drs. Muhdi

Kholil SH., M.A., M.M.

82

c. Kemaslahatan Dan Kemuhdaratan Karena Rendahnya Pendidikan

Walaupun Pendidikan Rendah beberapa putusan diterima dan

dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga. Menurut Drs.

Moch. Rusdi, MH usia sekolah kategori anak-anak yang ditetapkan di

undang-undang perlindungan anak lebih menentukan pada faktor

kedewasaan saja serta Hakim hanya berdasarkan keterangan saksi dan

calon mempelai. Saksi disumpah menerangkan apa yang dia ketahui,

terkadang anak ada yang umurnya masih anak anak tapi pikirannya

dewasa, walaupun pendidikanya hanya sampai Tingkat Dasar maupun

Sekolah Menengah Pertama, ada yang dewasa tapi pikirannya masih

belum dewasa, itu berdasarkan keterangan saksi, serta calon mempelai

disumpah berdasarkan apa yang disampaikannya.

Seperti yang terjadi pada kasus penetapan

Nomor0004/Pdt.P/2013/PA.SAL dari keterangan saksi bahwa tingkat

pendidikan tingkat calon mempelai perempuan SD dan calon mempelai

laki laki SMP, keluarga calon laki laki telah meminang sejak desember

dan diterima pihak keluarga calon istri.

Hakim Drs. Moch. Rusdi, MHmemandang pendidikan yang

rendah mengakibatkan pernikahan dilangsungkan agar dapat

meringankan beban orang tua bagi calon mempelai perempuan,

sedangkan calon mempelai laki laki telah bekerja dan kedua calon

mempelai siap dan akan bertanggung jawab apapun resiko dalam rumah

83

tangga esok. Orang tuanya pun sangat mendukung kedua belah pihak

untuk segera dilangsungkan pernikahan.

Drs. Moch. Rusdi, MHmensyaratkan diskresi hakim yang

ditetapkan majelis, harus dihormati para pihak, apapun bentuk hasilnya,

karena dalam penetapannya para hakim sudah menilai terlebih dahulu

dengan berbagai sebab yang saling mendukung walau akan terkesan

bertentangan dengan hati nurani.Dalam kaitan kerja tim, majelis hakim

yang terdiri atas tiga orang hakim secara bebas menentukan, baik untuk

sepakat mapun tidak sepakat dalam menyikapi dispensasi nikah. Hal ini

akan terlihat dari usaha musyawarah yang dilakukan sebelum penetapan

dan dilakukan secara kolektif kolegial.

3. Permohonan Dispensasi Nikah yang Ditolak

Suatu penetapan pengadilan yang diputus oleh hakim sebelumnya

sudah mempertimbangkan dari bukti tertulis maupun bukti saksi serta

keterangan calon mempelai itu sendiri. Calon mempelai yang belum cukup

umur dalam melaksanakan perkawinan dapat diambil keterangan yang dapat

menguatkan untuk dikabulkan permohonan dispensasinya. Namun jika

keterangan yang diperoleh tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk

dikabulkan, maka hakim berhak untuk menolak permohonan dispensasi

kawin yang diajukan. Seperti yang tertera pada perkara di Pengadilan

Agama Salatiga dengan nomor perkara 0038/Pdt.P/2013/PA.SAL

menyebutkan bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon

mempelai pria biasa biasa saja, bila bertemu hanya mengobrol, bercanda

84

dan duduk berdua, tidak pernah berpergian maupun saling menginap dan

tidak terlalu mengkhawatirkan. Hal tersebut juga disampaikan oleh orang

tua calon mempelai serta beberapa orang saksi. Selain hal tersebut, hakim

juga mempertimbangkan bahwa calon mempelai tidak mengkhawatirkan

untuk menunda perkawinan hingga usia anak tersebut mencapai batas usia

perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta berkeyakinan bila tidak

ada alasan yang mendesak untuk mengabulkan permohonan Pemohon,

untuk itu patut untuk ditolak.

Dari perkara dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama

Salatiga dengan nomor perkara 0012/Pdt.P/2014/PA.SAL

0039/Pdt.P/2015/PA.Sal, tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin adalah karena

pemohon tidak menghadiri persidangan dan telah dipanggil secara resmi

melalui surat dari Pengadilan Agama Salatiga, maka hakim persidangan

menyatakan gugur.

85

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Latar Belakang Pemohon Mengajukan Dispensasi Nikah di

Pengadilan Agama Salatiga

Pengadilan Agama kota Salatiga pada tahun 2013 hingga tahun 2016

menerima 253 perkara dispensasi nikah. Menurut penulis dari data penetapan

dan wawancara dengan hakim bahwa faktor yang melatar belakangi pernikahan

anak di bawah umur adalah:

Latar belakang diajukanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama

Salatiga Nomor pertama dengan alasan pemohon adalah hamil dahulu akibat

hubungan berpacaran yang berlebihan dengan kekasihnya, sedangkan para

calon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Maka dari

orang tua kedua belah pihak bermusyawarah untuk melangsungkan pernikahan.

Setelah acara peminangan para calon mendaftarkan ijin nikah ke Kantor

Urusan Agama, namun di tolak karena belum cukup umur kemudian petugas

Kantor Urusan Agama merekomendasikan untuk meminta dispensasi di

Pengadilan Agama terlebih dahulu. Karena ada ketentuan yang mengaturnya

yaitu pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Alasan

dari segi undang undang tersebut telah mendasari faktor yang menjadi

pendorong untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Sedangkan batas umur perkawinan pada BAB II pasal 7 ayat (1) Undang-

undang nomor 1 tahun 1974 berbunyi Perkawinan hanya diizinkan bila pihak

86

pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah

mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Undang Undang nomor 1 tahun 1974 telah menjelaskan bahwa batas

usia pernkiahan yang sesuai dengan pasal 7 ayat (1) sedangkan alasan

pemohon karena hamil terlebih dahulu dan umur belum mencukupi. Sejalan

dengan pasal 7 ayat 2 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi

dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi

kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak

pria atau pihak wanita.

Penyimpangan yang dimaksud pada pasal tersebut yaitu tidak sesuai

batas umur perkawinan yang sudah tertera pada pasal 7 ayat (1) yaitu batas

umur perkawinan yang belum memenuhi persyaratan Bagi calon mempelai pria

yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita yang

belum mencapai usia 16 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi

kawin di Pengadilan Agama.

Dalam Islam pernikahan anak di bawah umur dengan alasan hamil

dahulu telah di terangkan dalam Al Qur‟an dalam surat An Nur ayat 3 yang

berbunyi :

لى المؤمنني ل ي نكح إل زانية أو مشركة والزانية ل ي نكحها إل زان أو مشر وحرم ذلك ع الزان

Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang

berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan

yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

87

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah

umur dengan alasan hamil dahulu boleh karena terdapat Undang Undang yang

menjadi legalitas penyimpangan batasan umur menikah, kemudian dalam kaca

mata Islam kejadian tersebut seorang yang berzina haram baginya menikah

dengan orang mukmin atau tidak berzina maka dari itu zina merupakan

perbuatan dosa besar serta aib bagi keluarga yang apabila tidak di hentikan

akan berjalan terus menerus maka dari itu dengan cara melangsungkan

pernikahan antara kedua belah pihak atau bertaubat serta akan menimbulkan

dampak yang positif kepada keluarga pemohon, dengan ketentuan calon suami

akan bertanggung jawab penuh terhadap hak istri dan anaknya.

Alasan yang kedua sebab kekhawatiran orang tua, seorang remaja

merupakan masa bahagia mengenal dunia luar, teman yang belum pernah di

temui termasuk lawan jenis. dorongan seksual berupa ketertarikan kepada

lawan jenis adalah sesuatu yang wajar dan normal. Namun berbeda hal nya

apabila anak atau remaja mulai mengenal pacaran, bahkan ketika masih berusia

14 tahun ia sudah mengenal pacaran tentu orang tua akan kawatir dan berusaha

untuk melarangnya.Tapi diluar rumah orang tua tidak bisa mengontrol seorang

anak karena sering kali di sibukkan dengan pekerjaan sehingga kontrol

terhadap anak tak bisa dilakukan. Seperti yang terjadi pada beberapa perkara

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga. Seorang remaja berpacaran

selama 1 hingga 2 tahun dan hubungan mereka sangat lengket, Orang tua

khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan atau melanggar syari‟at

agama. Lalu kedua belah pihak keluarga musyawarah untuk melangsungkan

88

pernikahan namun ada kendala saat akan melangsungkan pernikahan karena di

tolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama sehingga mereka harus mengajukan

permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang

atau di Pengadilan Agama setempat.

Sejalan dengan pasal 7 ayat 2 Undang Undang nomor 1 tahun 1974

yang berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang

tua pihak pria atau pihak wanita. Dalam hukum Islam pernikahan di bawah

umur karena kekhawatiran telah di terangkan dalam kewajiban orang tua

terhadap anaknya bukan hanya mencarikan nafkah dan memberinya pakaian,

atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu orang

tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik

akhlaqnya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendoakannya. Sesuai

dengan Firman Allah SWT :

شداد ياي ها الذين امن وا ق وآ ان فسكم و اىليكم نارا وق ودىا الناس و احلجارة علي ها ملئك ل ة .مرون ل ي عصون اهلل مآ امرىم و ي فعلون ما ي ؤ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya

malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai (perintah) Allah

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan

apa yang diperintahkan (QS. At-Tahrim : 6).

Selain uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pernikahan anak di

bawah umur karena kekhawatiran orang tua boleh karena adanya pasal 7 ayat 2

Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi dalam hal penyimpangan

dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau

89

pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Serta dalam pandangan islam hal tersebut merupakan keputusan akhir untuk

menghindari anak dari dosa dalam berpacaran, dari pada harus menunggu

kemapanan ekonomi, kewajiban orang tua salah satunya adalah menikahkan

anaknya pada saat seperti itulah waktu yang tepat untuk menikahkan.

Latar belakang ketiga di ajukan dispensasi nikah karena faktor

Rendahnya Pendidikan. Pernikahan anak di bawah umur membuat anak

kehilangan kesempatan untuk belajar (sekaligus bermain) di sekolah bersama

teman sebaya. Anak juga kehilangan masa-masa dimana mereka seharusnya

bisa mendapat lebih banyak pengalaman dalam hidup. Ada pepatah

mengatakan bahwa anak adalah harapan terbesar orang tua. Praktik pernikahan

anak adalah salah satu proses meniup api harapan tersebut. Namun pada

kenyataanya bahwa masih ada pernikahan di bawah umur seperti yang terjadi

pada kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga.

Dari data putusan yang telah penulis baca bahwa ada beberapa anak

yang putus sekolah lalu menikah. Salah satu faktor yang menengarai adalah

karena rendahnya pendidikan dari orang tuanya. Kesadaran terkait pentingnya

pendidikan serta keterbatasan finansial dalam membiayai sekolahmenjadi

kendala mereka. Pada usia tersebut waktu yang digunakan menjadi tidak

produktif karena tidak ada media pembelajaran dan belum bekerja, akhirnya

hanya membantu orang tua dirumah atau di sawah. Karena orang tua tingkat

pendidikan rendah mereka tidak mau menyekolahkan dan memfasilitasi lagi

supaya mereka lebih maju. Untuk mereka yang memiliki anak perempuan lebih

90

baik dinikahkan meskipun umur masih dibawah umur agar beban orang tua

berkurang. Pemohon sebagai orang tua menyatakan bahwa ijin nikahnya

mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama karena belum cukup

umur sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan

Agama Salatiga.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 menjelaskan bahwa batas umur usia perkawinan sedangkan

dalam syari‟at Islam tidak menentukan batas, hanya membolehkan setelah

baligh. Kemudian adanya pengecualian pernikahan karena batasan umur

sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi

dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi

kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak

pria atau pihak wanita ini di perbolehkan dalam menetapkan putusan, akan

tetapi pernikahan dengan alasan pendidikan rendah menurut penulis kurang

sepakat untuk di perolehkan karena ada pertimbangan yang menurut penulis

jauh lebih penting dengan mengambil dasar dari Al Qur„an sesuai Firman

Allah SWT dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11 :

.ي رفع اهلل الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan(QS.Al-Mujadalah:11)

Serta dalam hadist nabi yang artinya: “mencari ilmu adalah

diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan wanita dari mulai lahir sampai ke

liang lahat” dapat di relevansikan dengan negara indonesia yaitu wajib belajar

91

12 tahun. Menurut penulis faktor pendidikan rendah sebagai alasan dispensasi

nikah tidak boleh karena pentingnya untuk memajukan budi pekerti, pikiran

serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup

dan menghidupkan anak anaknya kelak yang selaras dengan alam dan

masyarakatnya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di

Bawah Umur di Pengadilan Agama Salatiga.

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama

yang diminta merupakan keinginan pemohon yang mengharapkan kepastian

hukum atas perkawinan yang akan dilaksanakannya. Tentunya harus melihat

bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon tersebut.

Sesuai pernyataan yang disampaikan Bapak Drs. Moch. Rusdi, MH selaku

hakim Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim

dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin meliputi :

1. Calon mempelai sudah siap baik secara mental maupun fisik

2. Sudah menjalani tes kesehatan

3. Segi postur tubuh sudah menunjukkan kedewasaan, sudah dewasa dalam

hal materi atau penghasilan yang sudah memadai

4. karena desakan orang tua

5. Hamil sebelum nikah sehingga harus mendesak untuk dilangsungkan

suatu pernikahan

92

Ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat

melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai

telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud

secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh

keturunan yang sehat.

Tentang keadaan telah masak jiwa dan raganya bagi seseorang

tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat

juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor

pendidikan, keadaan ekonomi, keluarga, alam sekitar dan budaya

setempat. Dalil-dalil pada penetapan tersebut telah menyebutkan calon

mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan mendapatkan suatu

penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki

tersebut secara ekonomi, fisik dan mental telah siap untuk

melangsungkan pernikahan. Segi ekonomi menunjukkan laki-laki

tersebut telah siap menjalani rumah tangga.

Kedua, calon mempelai juga beragama Islam dan tidak ada

hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan serta hal-hal yang

dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan serta hubungan cinta

antara calon suami dengan calon istrinya telah sedemikian eratnya dan

keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, bahkan 2 tahun telah

bertunangan, dan keduanya sering pergi berduaan. Maka sangat beralasan

tentang keinginan orang tua calon mempelai segera menikahkan anaknya.

93

Selain itu, permohonan pemohon telah diajukan sesuai ketentuan hukum

yang berlaku dan permohonan tersebut cukup beralasan, maka

permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Salatiga karena calon mempelai sudah siap lahir batin

untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai mempunyai

kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama jika tidak segera

menikah, calon mempelai sudah dewasa serta secara ekonomi

mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap untuk menjalani rumah

tangga.

Adanya keterangan yang menyebutkan bahwa pemohon

dispensasi yang sudah hamil, namun usianya belum sesuai dengan pasal

7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka alasan ini dapat

menjadi salah satu faktor yang kuat dalam mengabulkan permohonan

dispensasi kawin tersebut. Hal serupa juga tersalin pada BAB II pasal 53

Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Seorang

wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang

menghamilinya. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Perkawinan

dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan

tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dan ayat (3)

menyebutkan dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita

hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung

lahir. Pada pasal tersebut telah dijelaskan bahwa seseorang yang hamil

94

diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan

tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan demikian

Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pertimbangan hakim dalam

mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Hal ini hakim juga mengemukakan yang terdapat di dalam

Qoiddah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan lebih utama dari pada

mendatangkan kemaslahatan.

Kaidah ini kemudian disempurnakan dengan kaidah lain yang

dianggap penting :

1) kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang

lebih besar

2) kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahatan yang

sifatnya berkesinambungan

3) kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada

kerusakan yang baru diduga adanya

Pada kondisi tersebut, calon mempelai yang melakukan nikah

hamil, tentunya kelak akan melahirkan anak yang mempunyai

orangtua. Nasib anak tersebut hendaknya menjadi tanggung jawab

dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua mendampingi anak tersebut

dan bertanggung jawab secara materiil hingga anak tersebut menjadi

dewasa. Adanya keadaan yang demikian, maka dapat menjadi

95

pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi tersebut. Selain

dari kondisi calon mempelai yang bersangkutan.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari uraian di atas maka

pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin yaitu

karena calon mempelai sudah siap lahir batin untuk melaksanakan

perkawinan, calon mempelai wanita sudah hamil diluar nikah

sehingga mendesak untuk dinikahkan, calon mempelai mempunyai


menikah, calon mempelai sudah dewasa serta secara ekonomi

mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap untuk menjalani rumah

tangga.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah

Suatu penetapan pengadilan yang diputus oleh hakim sebelumnya

sudah mempertimbangkan dari bukti tertulis maupun bukti saksi serta

keterangan calon mempelai itu sendiri. Calon mempelai yang belum cukup

umur dalam melaksanakan perkawinan dapat diambil keterangan yang dapat

menguatkan untuk dikabulkan permohonan dispensasinya. Namun jika

keterangan yang diperoleh tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk

dikabulkan, maka hakim berhak untuk menolak permohonan dispensasi

nikah yang diajukan. Seperti yang tertera pada perkara di Pengadilan Agama

Salatiga dengan nomor perkara 0038/Pdt.P/2013/PA.SAL menyebutkan

bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria biasa-

biasa saja, bila bertemu hanya mengobrol, bercanda dan duduk berdua, tidak

96

pernah berpergian maupun saling menginap dan tidak terlalu

mengkhawatirkan. Hal tersebut juga disampaikan oleh orang tua calon

mempelai serta beberapa orang saksi. Selain hal tersebut, hakim juga

mempertimbangkan bahwa calon mempelai tidak mengkhawatirkan untuk

menunda perkawinan hingga usia anak tersebut mencapai batas usia

perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta berkeyakinan bila tidak

ada alasan yang mendesak untuk mengabulkan permohonan Pemohon,

untuk itu hakim patut untuk ditolak.

Dari dalil-dalil yang disebutkan di atas maka keterangan yang

diperoleh dari calon mempelai dan bukti saksi maka terdapat alasan yang

menyebutkan adanya penolakan tersebut bagi calon mempelai yang

permohonan dispensasinya ditolak oleh hakim, diharapkan agar calon

mempelai mempunyai bekal dulu sebelum melaksanakan perkawinannya.

Diantaranya diharapkan agar calon mempelai kelak menjaga kelangsungan

hubungan antara keduanya di waktu yang akan datang, keduanya

mempunyai kematangan jiwa raga, dan tidak diharapkan anak yang

dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi korban dari kekurang matangan

mental dari kedua orang tuanya.

Demikian kesimpulan dari data diatas pertimbangan hakim dalam

memutus dispensasi nikah dibawah umur menurut Undang-undang nomor 1

tahun 1974. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Salatiga yaitu karena calon mempelai sudah siap lahir

batin untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai mempunyai

97


menikah, calon mempelai sudah dewasa serta secara ekonomi mempunyai

penghasilan tetap yang kelak siap untuk menjalani rumah tangga, calon

mempelai wanita sudah hamil diluar nikah sehingga mendesak untuk

dinikahkan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi

nikah di Pengadilan Agama Salatiga yaitu karena hubungan calon mempelai

biasa-biasa saja, belum mempunyai kesiapan mental serta tidak ada hal yang

mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan.

98

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat

menyimpulkan bahwa:

1. Faktor faktor yang melatar belakangi diajukanya dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Salatiga selama tahun 2013 hingga tahun 2016 adalah

hubungan pacaran yang keterlaluan hingga hamil terlebih dahulu sebelum

nikah secara sah, rendahnya pendidikan dalam usia remaja menjadikan

remaja kurang aktifitas produktif dan kekhawatiran orang tua atas hubungan

pacaran si anak tidak bisa di tawar lagi, kekhawatiran orang tua terhadap

anak yang sudah berpacaran lama, dan telah di pinang serta kesadaran

pentingnya pendidikan di lingkungan masyarakat.

2. Dasar yang digunakan hakim Pengadilan dalam menetapkan dispensasi

nikah adalah pasal 7 ayat 2 undang undang perkawinan sertaKompilasi

Hukum Islam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan yang menjadi dasar fiqiyah

pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi

kemahdaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hakim menolak permohonan dispensasi nikah kesiapan calon belum

matang dari segi fisik, mental dan ekonomi, hubungan tidak begitu

mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan.

99

B. Saran

Berkaitan dengan maraknya permohonan dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Salatiga selama tahun 2013 hingga tahun 2016 penulis

menyampaikan saran saran sebagai berikut :

1. Memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak

dari hal-hal yang kurang baik memberikan kesempatan kepada anak untuk

memperoleh pendidikan, mengupayakan untuk terus mendorong pendidikan

dasar 12 tahun, pengetatan administrasi perkawinan di Kantor Urusan

Agama atau catatan sipil.

2. Hakim dalam persidangan penetapan Dispensasi Nikah lebih selektif dalam

memberikan dispensasi sehinga faktor faktor yang menengarai pernikahan

dini kecuali dalam keadaan sangat darurat dapat dipersempit.

3. Pemerintah atau lembaga yang terkait memberikan sosialisasi Undang

Undang Perkawinan yang diharmonisasikan dengan Undang Undang

Perlindungan Anak kepada warga terhadap bahaya pernikahan dini dan

dampak negatif pernikahan dini yang akan dihadapi dimasa depan dan yang

terakhir.

4. Elemen masyrakat tokoh tokoh, Lembaga Sosial Masyarakat serta

pemerintah secara serentak serius dalam menanggapi masalah pernikahan

dibawah umur Sehingga nantinya dapat berjalan masif dan membudaya

dimasyarakat.

100

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademik

Presindo.

Ahrum, Hoerudin. 1999. Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian,

Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah

Berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama). Bandung:Citra Aditya Bakti.

Dian Luthfiyati. 2008. Metodologi Penelitian Kesehatan. Cetakan III. Jakarta:

Rineka Cipta.

Departemen Agama RI. 1998. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta:CV. Atlas.

Fadhillah, Muhammad. 2014. Menikah itu Indah. Yogyakarta: CV. Solusi

Distribusi.

Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. I. Bandung:

Mandar Maju.

Hamami, Taufik. 2013. Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia.

Jakarta: PT. Tata Nusa.

Hilman, Hadikusuma. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia menurut

Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung:Mandar Maju.

Hosen, Ibrahim, 1971, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan

Rujuk. Jakarta:Ihya Ulumudin.

Komariah, 2002. Hukum Perdata. Malang:UPT. UMM Pres.

101

Lily Ahmad. 2008. Metodologi Riset Keperawatan. Cetakan I. Jakarta:

Infomedika.

Matlub, Abdul Majid Mahmud. 2005. Panduan Hukum Keluarga Sakinah. Solo:

Era Intermedia.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta:

Sinar Grafika.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung:PT Citra Aditya

Bakti

Moleong, L. J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT. Remaja

Rosdakary.

M. Hariwijaya. 2004. Tata Cara Adat Pernikahan Jawa. Yogajakarta:Hanggar

Kreator.

Ramulyo, Mohammad Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta:Bumi

Aksara.

Ramulyo, M.Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari UU No.1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Jakarta:Bumi Aksara.

Rasyid, Roihan. 1990. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta:PT. Raja Grafindo

Persada.

Rusli, An R. Tama. 1984. Perkawinan antar agama dan masalahnya. Bandung:

Shantika Dharma.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1996. Kamus Hukum. Jakarta:PT. Pradnya

Paramitha.

Saleh,K.Wantjik. 1976. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta:Ghalia Indonesia.

102

Shihab , Quraish, M. 1996. Wawasan Al-Quran. Bandung: Mizan.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jakarta:PT. Pradnya Paramita.

Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta:PT Rinneka Cipta.

Wirjono, Prodjodikoro. 1974. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung:Sumur.

Wawancara dengan Drs. Muhdi Kholil SH., M.A., M.M senin, 23 januari 2017.

Di kantor hakim Pengadilan Agama kota Salatiga

Wawancara dengan Drs. Moch. Rusdi, MH senin, 30 januari 2017. Di kantor

hakim Pengadilan Agama kota Salatiga

https://almanhaj.or.id/2099-hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak-

zina.html. Akses: 14 Febuari 2017

http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-

pernikahan-dini_552025208133115c719de36c Akses: 25 Februari 2017

https://almanhaj.or.id/2099-hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak-zina.html

https://almanhaj.or.id/2099-hamil-di-luar-nikah-dan-masalah-nasab-anak-zina.html

http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini_552025208133115c719de36c

http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini_552025208133115c719de36c

103

Daftar Perkara Di Pengadilan Agama Salatiga Pada Tahun 2013

Daftar perkara di Pengadilan agama salatiga pada tahun 2014


104


105

Saat wawancara dengan hakim pengadilan agama salatiga bapak Drs. Moch.

Rusdi, MH

Saat wawancara dengan hakim pengadilan agama salatiga bapak Drs. Muhdi

Kholil SH., M.A., M.M

Documents

DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2660/1/SKRIPSI FUAT.pdf · Untuk Ayah Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang