DINAS KESEHATAN - kemkes.go.id...RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROV. SUMSEL 2019 - 2023 v DAFTAR GAMBAR HAL Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KESEHATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2019 – 2023

“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”

i RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROV. SUMSEL 2019 - 2023

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat dan Karunia dari Allah SWT dan dengan

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

periode 2019 – 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (lima)

tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi

terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan periode 2014 - 2018, analisa atas pendapat para pemangku

kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah, analisa

terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global

maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan

berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatn 2019 - 2023, dan

sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang

signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi

pembangunan, serta visi Sumatera Selatan, sebagaimana

diamanatkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019 - 2023.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan

staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan harus

melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi

pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin

keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-

2023 yaitu “Sumatera Selatan Sehat untuk Semua”, maka akan

dilakukan evaluasi setiap tahun.

Disadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini dimungkinkan

ada kekurangan dan keterbatasan, maka apabila diperlukan dan

dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan

strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra

termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai

dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan

pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROV. SUMSEL 2019 - 2023

ii

DAFTAR ISI HAL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN


8

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

8

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan

15

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan

18

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

40

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

45

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan

45

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

47

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

dan Renstra SKPD Provinsi

49

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 50

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 50


iii

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 53

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas


53

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 63

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

65

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN 115

BAB VIII PENUTUP 119

LAMPIRAN


iv

DAFTAR TABEL HAL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian di

Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2018

15

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

15

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus dan

Fungsional Umum di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2018

16

Tabel 2.4 Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2018

18

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2014 – 2018

19

Tabel 2.6 Proporsi Anggaran Kesehatan Tahun 2014 – 2018 37

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

38

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas


45

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

48

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

49

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

50

Tabel 3.5 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis 50

Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria 51

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas


59

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 63

Tabel 6.1 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

66

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD

112


v

DAFTAR GAMBAR HAL

Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 –

2018

19

Grafik 2.2 Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Kompeten di

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

20

Grafik 2.3 Persentase Desa yang Mencapai UCI di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2014 – 2018

21

Grafik 2.4 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2014 – 2018

22

Grafik 2.5 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

– 2018

23

Grafik 2.6 Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2014 – 2018

24

Grafik 2.7 Persentase Balita Gizi Kurang di Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2014 – 2018

25

Grafik 2.8 Persentase Stunting pada Anak Balita di Provinsi Sumatera


26

Grafik 2.9 Persentase Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif

di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

28

Grafik 2.10 Persentase Desa yang STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 29

Grafik 2.11 Capaian Persentase Rumah Sehat di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2014 s/d 2018

30

Grafik 2.12 Annual Parasit Incidence (API) per 1000 penduduk di Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

31

Grafik 2.13 Persentase Case Detection Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2014 – 2018

32

Grafik 2.14 Angka Keberhasilan Pengobatan TB BTA (+) di Provinsi Sumatera


32

Grafik 2.15 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk di Provinsi


33

Grafik 2.16 Persentase Kab/Kota Memiliki Peraturan KTR di Provinsi Sumatera


34

Grafik 2.17 Persentase Desa yang Melaksanakan Posbindu PTM di Provinsi


35

1 RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROV. SUMSEL 2019 - 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah upaya

terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah

sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola

sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan Daerah juga

merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh

daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik,

maju, dan tenteram. Pembangunan Daerah juga memperluas pilihan

yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat,

martabat, dan harga diri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat

di lihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana

untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang

mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain

pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian

pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk

peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya

mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan

sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H, perlu disusun rencana

strategi yang berisi tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan

dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD serta target (indikator)

yang telah ditetapkan. Tahap-tahap kegiatan pembangunan

kesehatan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi.

Rencana Strategi tersebut merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur

terpilih yaitu H. Herman Deru dan Wakil Gubernur terpilih


H. Mawardi Yahya, yang telah dilantik pada tanggal 01 Oktober

2018.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu

Perangkat Daerah Provinsi mempunyai tugas untuk membantu

Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi daerah yaitu

“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”, dengan misi yaitu : 1) Membangun

Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor

pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi

pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di

perdesaan, 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),

baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat , berpendidikan,

profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan,

ketaqwaan, kejujuran, dan integritas, 3) Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan

mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung

aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan

responsif, 4) kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar

guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan,

untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta

mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan

pemerataan dan keseimbangan daerah, dan 5) beragama, seni, dan

budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis &

berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan

olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi

pariwisata religious. Dari kelima misi tersebut misi kedua terkait

langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan.

Untuk mencapai visi dan misi daerah Sumatera Selatan

tersebut, Dinas Kesehatan dituntut untuk menjabarkan pencapaian

visi dan misi tersebut kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan

dan program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan rencana strategi Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :


1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (pasal

5 dan 6), maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam

tahun anggaran tertentu dan APBD disusun dengan

pendekatan kinerja;

5) Peraturan Pemerintah No.108 tahun 2000 pasal 1 ayat (4)

menyebutkan bahwa Renstra atau Dokumen Perencanaan

Daerah adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan

visi, misi, strategi, program dan kegiatan daerah. Pasal 1 ayat

(5) menyebutkan bahwa Pertanggung jawaban Akhir Tahun

Anggaran adalah pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada

DPRD atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu

tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra. Renstra

tersebut harus dibuat 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah

dilantik;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 12

ayat (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD

sesuai dengan rancangan awal RPJMD; kemudian Rancangan

Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada

Bappeda;

7) Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal;


8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025;

10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan adalah dalam rangka menyusun rencana

pembangunan bidang kesehatan yang akan dibiayai oleh dana

APBD Provinsi Sumatera Selatan (desentralisasi) dan

merupakan indikator kinerja pertanggung jawaban Gubernur.

Oleh sebab itu, mengingat kewenangan dan dana terbatas,

maka perencanaan pembangunan tersebut harus disusun

secara antisipatif, realistis dan dengan segmen yang jelas

sehingga dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu

untuk wewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan

ketentuan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 110,

Rancangan Awal Renstra mencakup analisis gambaran

pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen

perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan

dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan

indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD,

perumusan stretegi dana arah kebijakan Perangkat Daerah

untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja

Perangkat Daerah, perumusan rencana program, kegiatan,


indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok

sasaran yang dijabarkan dalam APBD setiap tahun untuk

mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat

yang telah ditetapkan.

Renstra mendeskripsikan secara mendalam dan

menyeluruh tentang potensi dan kondisi Sumatera Selatan saat

ini, meliputi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan)

dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Potensi dan

kondisi derajat kesehatan Sumatera Selatan saat ini ditelaah

secara seksama dan mendalam melalui evaluasi, analisas, dan

interpretasi (dengan analisis SWOT) agar dapat diidentifikasi

masalah-masalah kritis (critical issues) yang dihadapi Provinsi

Sumatera Selatan. Bertitik tolak dari hal ini maka perlu

diupayakan dan dikembangkan alternatif penyelesaian yang

memungkinkan untuk menyelesaikan krisis tersebut. Oleh

sebab itu upaya merealisasikan Renstra Pembangunan

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sudah seyogyanya

menjadi tugas dan tanggung jawab sinergis antara sektor dan

didukung dengan kerjasama sinergis antar daerah

kabupaten/kota.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan adalah sebagai dokumen perencanaan

pembangunan menengah (5 tahun) yang akan digunakan

sebagai dasar penyusunan APBD tahunan Provinsi Sumatera

Selatan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

merupakan penjabaran dari Renstra Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan dalam bentuk kegiatan yang lebih spesifik

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian

setiap dan semua kegiatan pembangunan diharapkan dapat

terselenggara secara sinergis, terkoordinasi dengan baik

merupakan bagian integral dari Renstra ini, dapat

dilaksanakan dengan kemampuan dana yang tersedia, serta

sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan.


1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan mengacu kepada Permendagri nomor 86 tahun

2017, yaitu sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas


Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan


3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan R.I.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan


4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII. Kinerja Penyelengaraan Bidang Urusan


Bab VIII. Penutup

Lampiran-Lampiran

1. Matriks Indikator Kinerja Utama

2. Matriks Target Kinerja

3. Matriks Alokasi Pendanan


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan


Sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan

bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas

pokok menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan dan di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan :

a. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di

bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana.

b. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

c. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,

pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta

sumber daya kesehatan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,

kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan

masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,

pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta

sumber daya kesehatan;


4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota;

5) Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung

jawab Dinas Kesehatan Provinsi;

6) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;

7) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah

terkait dengan bidang kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memimpin

pelaksanan tugas pokok dan fungsi membawahi :

a. Sekretariat;

b. Bidang Kesehatan Masyarakat;

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

d. Bidang Pelayanan Kesehatan;

e. Bidang Sumbser Daya Kesehatan;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi sekretariat, bidang, subbagian

dan seksi sebagai berikut :

a. Sekretariat

1) Tugas Pokok

Merencanakan, menyusun program, melaksanakan

pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan

pengelolaan keuangan.

2) Fungsi :

2.1.1 Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas

administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;

2.1.2 Pelaksanaan koordinasi tugas dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

Dinas Kesehatan;


2.1.3 Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

2.1.4 Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi yang meliputi kepegawaian, keuangan, kerja

sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas

Kesehatan;

2.1.5 Pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan

tatalaksana;

2.1.6 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;

2.1.7 Pelaksanaan penatausahaan, pemanfaatan dan

pengamanan barang milik negara/daerah yang menjadi

tanggung jawab Dinas Kesehatan, dan;

2.1.8 Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

b. Bidang Kesehatan Masyarakat

1) Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional di

bidang kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

2) Fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olah raga, gisi masyarakat serta promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peningkatan

kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja

dan olah raga, gisi masyarakat serta promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan suvervisi di bidang

peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olah raga, gisi masyarakat serta promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;


d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan

kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja

dan olah raga, gisi masyarakat serta promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat;

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1) Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksanan kebijakan

operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan

dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta

NAPZA dan bencana.

2) Fungsi:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang surveilans epidemiologi wabah

bencana, KLB, karantina dan imunisasi, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular, penyakit zoonotik,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta

upaya kesehatan jiwa, Narkotika, Psikotropika, dan zat

adiktif lainnya (NAPZA);

b. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

surveilans epidemiologi wabah bencana, KLB, karantina dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

penyakit zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular serta upaya kesehatan jiwa, Narkotika,

Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans

epidemiologi wabah bencana, KLB, karantina dan imunisasi,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit

zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular serta upaya kesehatan jiwa, Narkotika,

Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.


d. Bidang Pelayanan Kesehatan

1) Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan

tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan

mutu serta akreditasi.

2) Fungsi:


operasional di bidang pelayanan kesehatan primer,

pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas pelayanan

kesehatan, mutu dan akreditasi;


pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan

serta fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan

kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan serta

fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi;


pimpinan.

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan

1) Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya

manusia kesehatan.

2) Fungsi:


operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya

manusia kesehatan;


kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan

rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;


c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian,

alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

serta sumber daya manusia kesehatan;


pempinan.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :


KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

H. FERY FAHRIZAL, SKM., M.KM. NIP. 196802101990031001 (IV/a)

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dra. LESTY NURAINY, Apt.,M.Kes PEMBINA UTAMA MUDA IV/C

NIP. 196207031989032002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Drs. MUHAMMAD RIZAL, Apt.

NIP. 196212291989031008 (IV/b)

KEPALA SEKSI KEFARMASIAN

Ir. DAVID SIMANJUNTAK, M.Si.

NIP. 196109181985011002 (IV/a)

SEKRETARIS

dr.H. TRISNAWARMAN, M.Kes. NIP. 196609092006041008 (IV/a)

KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

YUSNITA SATYAFITRI, SKM., M.M. NIP. 197506061999032002 (III/d)

KEPALA SEKSI ALAT KESEHATAN

TERRY SUCIATI NINGRUM, ST., M.Si. NIP. 197406061998032003 (IV/a)

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

dr. UKE VERONIKA

NIP. 197802232006042012 (III/d)

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

M. IFAN FAHRIANSYAH, SKM. NIP. 198102272005011005 (III/d)

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Shella Oktarina, S.KM, MM NIP. 19731008 199703 2 001 (III/d)

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN

DEDY IRAWAN, SKM., M.KM.

NIP. 198202152005011003 (III/d)

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

dr. WIDYA ANGGRAINI, MARS.

NIP. 197604062009022004 (III/d)

KEPALA DINAS

Dra.LESTY NURAINY, Apt., M.Kes. PEMBINA UTAMA MUDA IV/c

NIP. 196207031989032002

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

FERRY YANUAR, SKM., M.Kes.

NIP. 197607132009021002 (III/d) ............................................

KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

MASYARAKAT

dr. LISA MARNIYATI, M.KM. NIP. 198203102006042008 (III/d)

KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI

H. YUSRI, SKM.

NIP. 197605221996031002 (III/c)

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

MENULAR

H. MUYONO, S.Sos, M.Kes NIP.196607151988031008 (IV/a)

KEPALA SEKSI

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

H.IMAM SUBROTO, SKM., M.Kes. NIP. 197610071996031001 (III/d)

KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN

KERJA DAN OLAHRAGA

MARTINDRA MIRLANSYAH, S.KM NIP. 196603201988021001 (III/d)

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA

dr.H. ICON HARIZON NIP. 198407032009021004 (III/d)

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 45 TAHUN 2017

TANGGAL : 24 Oktober 2017

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Suciati, SE, M.Si NIP. 19690203 199203 2 005 (III/c

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

H. SIRWAN SANUSI, SE., M.Si. NIP. 196311151983121001 (IV/a)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS


2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan dan UPTD sampai akhir tahun 2018 sebanyak 497 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan, dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian

di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2018

No Institusi Golongan Kepegawaian Jumlah

IV III II I

1. Dinas Kesehatan 25 179 18 0 222

2. Bapelkes 5 24 6 3 38

3. RSK Paru-paru 9 56 8 0 73

4. RSK Mata Masyarakat 11 74 8 0 93

5. RSK Gigi dan Mulut 6 38 4 0 48

6. RSUD Siti Fatimah 8 12 3 0 23

TOTAL 64 383 47 3 497

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan

UPT Dinas (UPTD) berdasarkan golongan, terbanyak adalah

golongan III sebanyak 383 orang atau sebesar 77,06%, kemudian

golongan IV sebesar 12,87% (64 orang), golongan II sebesar

9,46% (47 orang) dan sisanya sebesar 0,6% (3 orang) adalah

pegawai golongan I.

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel

2.2 berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2018

No Institusi Tingkat Pendidikan JML

S2 S1 D3 D1 SLTA SLTP SD

1. Dinas Kesehatan 44 110 23 1 41 1 2 222

2. Bapelkes 14 13 1 0 6 1 3 38


No Institusi Tingkat Pendidikan JML

S2 S1 D3 D1 SLTA SLTP SD

3. RSK Paru-paru 12 21 27 0 13 0 0 73

4. RSK Mata Masyarakat 17 39 23 0 13 1 0 93

5. RSK Gigi dan Mulut 3 21 18 0 6 0 0 48

6. RSUD Siti Fatimah 16 4 3 0 0 0 0 23

TOTAL 106 208 95 1 79 3 5 497


Sebagian besar 41,85% Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan dan UPTD berlatar belakang pendidikan Sarjana (208 orang),

Megister S2 sebesar 21,32% (106 orang), Diploma 3 sebesar

19,11% (95 orang) SLTA 15,89% (79 orang) dan Sekolah Dasar (SD &

SLTP) sebesar 1,61% (8 orang).

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera

Selatan Nomor 45 Tahun 2017 bahwa Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan membawahi Kelompok Jabatan

fungsional. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan bidang keahliannya dan mempunyai tugas sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang- undangan yang berlaku.

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional dapat

dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus

dan Fungsional Umum di Lingkungan Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

No Jabatan Dink

es Bapel kes

RSK Paru-Paru

RSK Mata

Masyarakat

RSK Gigi dan

Mulut

RSUD Siti

Fatimah

Jumlah

A FUNGSIONAL KHUSUS 33 9 46 68 34 15 205

1 Dokter Spesialis 0 0 4 9 1 12 26

2 Dokter 2 0 3 2 2 0 9

3 Dokter Gigi 0 0 0 0 7 0 7

4 Perawat 5 0 18 35 7 0 65

5 Perawat Gigi 1 0 0 0 6 0 7

6 Bidan 2 0 0 0 0 2 4

7 Penyuluh Kesehatan 7 0 2 1 1 0 11

8 Sanitarian 0 0 3 1 1 0 5

9 Epidemiologi 1 0 0 0 0 0 1

10 Administrator Kesehatan 0 0 0 1 2 0 3

11 Pranata Lab 1 0 4 4 0 0 9


No Jabatan Dink

es Bapel kes

RSK Paru-Paru

RSK Mata

Masyarakat

RSK Gigi dan

Mulut

RSUD Siti

Fatimah

Jumlah

12 Apoteker 3 0 2 3 1 0 9

13 Asisten Apoteker 6 0 2 4 2 1 15

14 Refrak Option 0 0 0 3 0 0 3

15 Fisioterapi 0 0 1 0 0 0 1

16 Nutrisionis 5 1 2 4 3 0 15

17 Elektromedik 0 0 0 0 0 0 0

18 Rekam Medik 0 0 1 0 0 0 1

19 Radiografer 0 0 4 0 1 0 5

20 Widyaiswara 0 7 0 0 0 0 7

21 Pustakawan 0 1 0 0 0 0 1

22 Penyuluh Kesehatan Kerja 0 0 0 1 0 0 1

B FUNGSIONAL UMUM 168 26 23 21 11 4 253

C STRUKTURAL (ESELON) 21 3 4 4 3 4 39

TOTAL 222 38 73 93 48 23 497 Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

Kelompok Jabatan fungsional di Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

fungsional khusus dan fungsional umum. Pegawai fungsional

khusus sebanyak 205 orang dengan 22 kriteria jabatan fungsional

khusus. Sedangkan jabatan fungsional umum sebanyak 253 orang.

Selain jabatan fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan dan UPTD memiliki 39 pejabat struktural.

Jabatan fungsional khusus yang banyak terdapat di Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD antara lain

perawat 65 orang (31,70%), dokter spesialis 26 orang (12,68%) dan

asisten apoteker dan nutrisionis 15 orang (7,31%).

2.2.2. Aset dan Modal

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki asset berupa tanah, Gedung,

serta peralatan dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 2.4 Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat

pada tabel 2.5 berikut ini :

NO JENIS FASILITAS NILAI (Rp) KETERANGAN

1 Tanah (terbagi dari 12 lokasi) 322.555 M² 103.701.789.942,89 Lokasi : perkantoran

dinkes Prov. SS dan UPT,

Rumah Dinas, BTKL dan

Akper Depkes

2 Gedung dan Bangunan 224.250.318.935,81 Lokasi : perkantoran

dinkes Prov. SS dan UPT,

Rumah Dinas, BTKL,

Akper Depkes, PPK,

Gudang Vaksin, Sumur,

Rumah Sakit, Poskesdes,

Pustu, Puskesmas

3 Peralatan dan Mesin

a. Alat-alat Besar 61 unit 2.618.119.500,00 Lokasi : Dinkes dan UPT

b. Alat-alat Angkutan 345 unit 17.515.062.615,00 Lokasi : Dinkes dan UPT

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.058 unit 13.863.170.073,00 Lokasi : Dinkes dan UPT

d. Alat Pertanian 909 unit 2.736.895.935,00 Lokasi : Dinkes dan UPT

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.675 unit 47.164.844.741,56 Lokasi : Dinkes dan UPT

f. Alat Studio dan Alat Komunikasi 641 unit 2.884.003.664,00 Lokasi : Dinkes dan UPT

g. Alat-alat Kedokteran 203.196 unit 303.185.859.156,26 Lokasi : Dinkes dan UPT

h. Alat Laboratorium 11.285 unit 28.036.794.720,12 Lokasi : Dinkes dan UPT

i. Alat-alat Perenjataan/Keamanan 35 unit 54.379.600,00 Lokasi : Dinkes dan UPT

4 Aset Tetap Lainnya

a. Buku dan Perpustakaan 526 Buku 52.930.840,00 Lokasi : Dinkes dan UPT

a. Barang Bercorak Kesenian - - - -

5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

a. Jalan dan Jembatan 36.976.817,00 Lokasi : Dinkes dan UPT

b. Instalasi 3.909.458.300,00 Lokasi : Dinkes dan UPT

c. Jaringan 2.275.765.000,00 Lokasi : Dinkes dan UPT

6 Konstruksi Dalam Pekerjaan 578.073.312.920,00 Rumah Sakit dan

Gudang Farmasi

1.330.359.682.760,64

JUMLAH

Total Nilai Aset


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Angka Harapan Hidup 70,50 70,70 70,90 80,10 80,30 68,84 68,93 69,14 69,16 69,18 97,65 97,50 97,52 86,34 86,15

2Persentase Pertolongan Persalinan oleh

Tenaga Kesehatan yang Kompeten94,00 95,00 98,00 99,00 100,00 91,72 92,80 93,08 93,11 94,23 97,57 97,68 94,98 94,05 94,23

3Persentase Desa yang Mencapai

Universal Child Imunisation (UCI)95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 93,50 92,10 92,70 92,60 94,00 98,42 96,95 97,58 97,47 98,95

4 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan 142 140 138 136 134 155 165 140 107 120 91,61 84,85 98,57 127,10 111,67

5 Jumlah Kematian Bayi 120 115 110 105 100 92 197 87 98 52 130,43 58,38 126,44 107,14 192,31

6 Persentase Balita Gizi Buruk < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1,36 1,40 2,10 1,90 2,10 73,53 71,43 47,62 52,63 47,62

7 Persentase Balita Gizi Kurang 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00 18,60 12,80 9,30 10,20 12,20 80,65 101,56 118,28 88,24 57,38

8 Persentase Stunting pada Anak Balita 35,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,30 24,50 19,30 22,80 22,80 75,14 72,06 60,31 76,00 81,43

9Persentase Bayi yang mendapatkan

ASI Eklusif70,00 72,00 75,00 77,00 80,00 63,44 61,00 59,38 61,66 60,70 90,63 84,72 79,17 80,08 75,88

10Persentase Desa yang STBM (Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat) 26,00 39,00 53,00 67,00 80,00 9,00 33,00 42,83 52,80 61,45 34,62 84,62 80,81 78,81 76,81

11 Persentase Rumah Sehat 67,70 70,80 73,90 76,40 80,00 72,94 72,94 72,97 64,14 73,51 107,74 103,02 98,74 83,95 91,89

12Annual Parasit Incidence (API) per

1000 penduduk0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,36 0,26 0,28 0,10 0,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13Persentase Case Detection Rate pada

TBC70,00 70,00 33,00 40,00 55,00 48,41 45,05 39,01 44,00 46,00 69,16 64,36 118,21 110,00 83,64

14 Angka Keberhasilan Pengobatan

Penyakit TB BTA (+)87,00 88,00 89,00 90,00 91,00 86,27 86,00 88,00 87,00 89,00 99,16 97,73 98,88 96,67 97,80

15Angka Kesakitan DBD per 100.000

penduduk51,00 50,00 49,00 48,00 47,00 15,00 42,60 65,00 18,00 29,00 100,00 100,00 75,38 100,00 100,00

16

Persentase Kab/ Kota yang Memiliki

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR)

30,00 50,00 80,00 100,00 100,00 17,65 35,29 70,59 100,00 100,00 58,82 70,58 88,24 100,00 100,00

17

Persentase Desa yang Melaksanakan

Posbindu PTM (Pos Pembinaan

Terpadu Penyakit Tidak Menular)

10,00 15,00 25,00 35,00 50,00 4,50 9,70 22,23 42,47 63,17 45,00 64,67 88,92 121,34 126,34

18Persentase penduduk yang memiliki

jaminan kesehatan100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat DaerahNO

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun ke-Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target

Indikato

r

Lainnya

Target

IKK

Target

NSPK


2.3.1.1 Angka Harapan Hidup

Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2014 – 2018

Angka harapan hidup dalam lima tahun terakhir mengalami

kenaikan setiap tahunnya, namun kenaikan angka harapan hidup ini

masih sangat landai. Kenaikannya dalam 3 tahun terakhir hanya

berkisar 0,02 per tahun. Jika dilihat dari rasio pencapaian angka

harapan hidup, maka dari tahun 2014 – 2018 belum bisa mencapai

target 100%. Rasio pencapaian angka harapan hidup pada tahun

2018 hanya sebesar 86,15%. Rendahnya pencapaian angka harapan

hidup dipengaruhi beberapa faktor utama yaitu kemampuan akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, rasio tenaga kesehatan

per penduduk, akses terhadap sanitasi dasar dan kemampuan

masyarakat secara mandiri untuk hidup sehat serta budaya.

2.3.1.2 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan yang Kompeten

Grafik 2.2 Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

yang Kompeten di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

68,84

68,93

69,14 69,1669,18

68,60

68,70

68,80

68,90

69,00

69,10

69,20

69,30

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Angka Harapan Hidup

91,72

92,8 93,08 93,11

94,2394

95

98

99

100

86

88

90

92

94

96

98

100

102

2014 2015 2016 2017 2018

TIN

GKA

T PE

NCA

PAIA

N

Capaian Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Target Resntra


Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten mengalami

peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dari 91,72% pada tahun 2014

naik menjadi 92,8% pada tahun 2015, naik lagi menjadi 93,08% pada

tahun 2016 kemudian naik pada tahun 2017 sebesar 93.11% dan

terus naik menjadi 94,23% pada tahun 2018. Capaian kinerja

persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

kompeten sudah cukup baik namun jika dibandingkan dengan target

Renstra masih belum bisa mencapai target pada tahun 2018 sebesar

100%.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

kompeten dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah :

meningkatnya cakupan ANC (ante natal care) sehingga ibu hamil

bersalin ke tenaga kesehatan, meningkatnya kesadaran masyarakat

untuk melakukan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan atau

di fasilitas kesehatan, penggunaan stiker P4K (Program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) yang sudah berjalan dengan

baik, peningkatan penempatan tenaga kesehatan, sampai dengan

tingkat desa, yaitu dengan penempatan bidan di desa yang benar-

benar tinggal didesa, pembangunan Poskesdes dan pelaksanaan

program Desa Siaga yang meningkatkan akses masyarakat termasuk

ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan.

2.3.1.3 Persentase Desa yang Mencapai Universal Child

Imunisation (UCI)

Grafik 2.3 Persentase Desa yang Mencapai UCI



Dari grafik di atas terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir

cakupan UCI Desa di mengalami peningkatan. Jika dibandingkan

dengan target sebesar 95% indikator ini hampir mencapai target yang

ditetapkan, dengan rasio capaian pada tahun 2018 sebesar 98,95%.

Beberapa hal yang mempengaruhi UCI desa yaitu ketersediaan

tenaga imunisasi ditingkat Puskesmas yang belum sepenuhnya

terpenuhi, ketersediaan alat penyimpan vaksin alat dan vaksin

carrier masih kurang.

2.3.1.4 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan

Grafik 2.4 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan


Jumlah kematian ibu melahirkan terus mengalami penurunan

dari 155 kasus pada tahun 2014 menjadi 107 kasus pada tahun

2017, namun sedikit meningkat pada tahun 2018 menjadi 120 kasus

kematian ibu melahirkan. Jika dibandingkan dengan target Renstra

rasio capaian jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2017 dan

2018 telah mencapai target yang ditetapkan dengan rasio capaian

pada tahun 2018 sebesar 111,67%. Tercapainya target kematian ibu

melahirkan ini antara lain didukung oleh terbentuknya Puskesmas

PONED, adanya dukungan dana persalinan melalui Jampersal dan

terbentuknya rumah tunggu kelahiran, meningkatnya cakupan

pemeriksaan kehamilan pada ibu, hamil serta meningkatnya

screening pada ibu hamil dengan risiko tinggi sehingga ibu hamil

dengan risiko tinggi mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai


dan cukup.

2.3.1.5 Jumlah Kematian Bayi

Grafik 2.5 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2014 – 2018

Jumlah kematian bayi usia 28 hari – 11 bulan terus mengalami

penurunan dalam 4 tahun terakhir dari 197 kasus kematian bayi

pada tahun 2105 menjadi 52 kasus pada tahun 2018. Jika

dibandingkan dengan target Renstra maka jumlah kematian bayi

sudah mencapai target Renstra sejak tahun 2016 dengan rasio

capaian pada tahun 2018 sebesar 192,91%.

Tercapainya indikator ini dikarenakan semakin mudahnya

akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan adanya

program Jamsoskes Sumsel Semesta dan JKN (BPJS Kesehatan),

sudah terbentuknya Puskesmas PONED, semakin meningkatnya

cakupan pemeriksaan bayi baru lahir, cakupan imunisasi yang

semakin baik, semakin baiknya cakupan gizi anak bayi dan balita

serta semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan secara

keseluruhan diharapkan dapat menurunkan angka kematian bayi.

Beberapa faktor penghambat dalam menurunkan angka kematian

bayi antara lain kurangnya sarana dan prasarana kegawatdaruratan

di Puskesmas, akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan

dibeberapa daerah masih sulit dijangkau, sistem rujukan maternal

dan neonatal yang belum berjalan optimal dan belum meratanya

SDM kesehatan yang berkompeten.

92

197

8798

52

120 115 110 10592

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kematian Bayi Target Renstra


2.3.1.6 Persentase Balita Gizi Buruk

Grafik 2.6 Persentase Balita Gizi Buruk


Berdasarkan pelacakan kasus gizi buruk yang dilakukan dari

penapisan gizi buruk pada penimbangan bulanan di posyandu di 17

kabupaten/kota, persentase Balita gizi buruk di Sumatera Selatan

dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari

1,36% pada tahun 2014 menjadi 2,1% pada tahun 2018.

Permasalahan gizi, khususnya gizi buruk sangat dipengaruhi

oleh banyak faktor, baik faktor diluar kesehatan maupun faktor

kesehatan. Faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi gizi buruk

seperti sosial ekonomi penduduk, kebiasaan dan adat istiadat serta

pola asuh. Faktor kesehatan antara lain monitoring Pemberian

Makanan Tambahan (PMT) pada balita masih kurang, kunjungan

rumah rawat jalan/pengawasan pasien pulang masih kurang, balita

dengan masalah gizi disertai penyakit penyerta sebagian besar dari

keluarga miskin. Semakin baiknya sistem pencatatan dan pelaporan

dimana setiap rumah tangga dilakukan pelacakan kasus gizi buruk

melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-

PK) juga ikut meningkatkan cakupan penemuan kasus gizi buruk di

Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat ditangani dan diberikan

pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

1,36 1,4

2,11,9

2,1

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018


2.3.1.7 Persentase Balita Gizi Kurang

Grafik 2.7 Persentase Balita Gizi Kurang di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2014 – 2018

Dilihat dari grafik diatas terjadi persentase balita gizi kurang

mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 18,6% menjadi 9,3%

pada tahun 2016, namum dalam 2 tahun terakhir terjadi trend

peningkatan dari 9,3% pada tahun 2016 menjadi 12,2% pada tahun

2018. Jika dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2018

sebesar 7% maka rasio capaian persentase gizi Balita gizi kurang

belum bisa mencapai target Renstra dengan rasio capaian sebesar

57,38%.

Penyebab naiknya persentase balita gizi kurang dikarenakan

pengetahuan faktor diluar kesehatan maupun faktor kesehatan.

Faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi gizi buruk seperti sosial

ekonomi penduduk, kebiasaan dan adat istiadat serta pola asuh.

Faktor kesehatan antara lain monitoring Pemberian Makanan

Tambahan (PMT) pada balita masih kurang, masih rendahnya

cakupan penimbangan anak Balita di Posyandu serta masih

kurangnya integrasi lintas program dan sektor.

18,6

12,8

9,3

10,2

12,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2014 2015 2016 2017 2017

Persentase Balita Gizi Kurang


2.3.1.8 Persentase Stunting pada Anak Balita

Grafik 2.8 Persentase Stunting pada Anak Balita


Dilihat dari grafik diatas mengalami penurunan kasus stunting

pada anak balita walapun tahun 2017 dan 2018 mengalami

peningkatan sebesar 22.8 persen tapi untuk mencapai target Renstra

2018 sudah memenuhi sebesar 28%. Bahkan jika dibandingkan

dengan persentase stunting secara nasional sebesar 29,6% maka

persentase stunting di Sumatera Selatan pada tahun 2018 lebih

rendah dibandingkan persentase stunting nasional.

Stunting disebabkan oleh

banyak faktor baik secara faktor

langsung dan tak langsung. Faktor

langsung ditentukan oleh asupan

makanan, berat badan lahir dan

penyakit. Sedangkan faktor tak

langsung seperti faktor ekonomi,

budaya, pendidikan dan

pekerjaan, fasilitas pelayanan kesehatan.Faktor sosial ekonomisaling

berinteraksi satu dengan yang lainnya seperti masukan zat gizi, berat

badan lahir dan penyakit infeksi pada anak (Frongilloet al.,

1997).Anak-anak yang mengalami stunting disebabkan kurangnya

asupan makanan dan penyakit yang berulang terutama penyakit

infeksi yang dapat meningkatkan kebutuhan metabolik serta

mengurangi nafsu makan sehingga berdampak terjadi ketidak

26,324,5

19,3

22,8 22,8

3534

3230

28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2017 2017

Persentase Stunting pada Anak Balita Target Renstra


normalan dalam bentuk tubuh pendek meskipun faktor gen dalam

sel menunjukkan potensi untuk tumbuh normal (Dekker et al., 2010).

Penanggulangan stunting yang paling efektif dilakukan pada

seribu hari pertama kehidupan, meliputi :

1. Pada ibu hamil

o Memperbaiki gizi dan kesehatan Ibu hamil merupakan cara

terbaik dalam mengatasi stunting. Ibu hamil perlu mendapat

makanan yang baik, sehingga apabila ibu hamil dalam keadaan

sangat kurus atau telah mengalami Kurang Energi Kronis

(KEK), maka perlu diberikan makanan tambahan kepada

ibu hamil tersebut.

Setiap ibu hamil perlu mendapat tablet tambah darah, minimal

90 tablet selama kehamilan;

Kesehatan ibu harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami

sakit.

2. Pada saat bayi lahir

Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan begitu

bayi lahir melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);

Bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi Air Susu Ibu saja (ASI

Eksklusif).

3 Bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun

Mulai usia 6 bulan, selain ASI bayi diberi Makanan

Pendamping ASI (MP-ASI). Pemberian ASI terus dilakukan

sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih;

Bayi dan anak memperoleh kapsul vitamin A, taburia,

imunisasi dasar lengkap.

4. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) harus diupayakan oleh

setiap rumah tangga.


2.3.1.9 Persentase Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif

Grafik 2.9 Persentase Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif


Dilihat dari grafik diatas persentase bayi yang mendapatkan

ASI Eksklusif mengalami fluaktif pada tahun 2013 sebesar 63,77

persen turun pada tahun 2014 sebesar 63,44 persen dan turun lagi

menjadi 61persen pada tahun 2015, turun menjadi 59,38 persen

pada tahun 2016 dan naik menjadi 61,66 persen pada tahun 2017

kemudian turun menjadi 60,70% pada tahun 2018. Jika

dibandingkan target Renstra 2018 sebesar 80% maka rasio capaian

tahun 2018 sebesar 75,88% maka belum mencapai target yang

ditetapkan.

Belum tercapainya target ini disebabkan karena pemantauan

di tengah masyarakat terhadap pemberian ASI Eksklusif ini sulit

dilakukan, pencatatan dan pelaporan yang masih kurang tepat,

masih kurangnya tenaga konselor ASI di lapangan, rumah sakit dan

klinik bersalin belum sayang ibu dan bayi, belum adanya sanksi yang

tegas untuk klinik bersalin/rumah sakit/bidan praktek swasta yang

belum sayang bayi.

63,44

61

59,38

61,66

60,7

57

58

59

60

61

62

63

64

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Bayi Mendapatkan ASI Eklusif


2.3.1.10 Persentase Desa yang STBM (Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat)

Grafik 2.10 Persentase Desa yang Melaksanakan STBM

di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s/d 2018

Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) pada tahun 2018 sebanyak 2.004 desa dari total

3.261 Desa dan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan. Persentase

Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

dilihat dari trend tahun 2014 – 2018 mengalami peningkatan dari 9

persen tahun 2014 naik menjadi 61,45% pada tahun 2018. Namun

jika dibandingkan dengan target Resntra tahu 2018 sebesar 80%

maka rasio pencapaian Persentase desa STBM belum mencapai target

yang ditetapkan dengan rasio pencapaian sebesar 76,81%.

Meningkatnya persentase desa

STBM ini karena Pemerintah

menyempurnakan pendekatan

CLTS dengan aspek sanitasi lain

yang saling berkaitan yang

ditetapkan sebagai 5 pilar STBM, yaitu :

2.1.8.1.1 Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);

2.1.8.1.2 Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);

2.1.8.1.3 Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga

(PAMM-RT);

2.1.8.1.4 Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PS-RT), dan;

2.1.8.1.5 Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT).

9

33

42,83

52,8

61,45

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Desa Melaksanakan STBM


Pendekatan STBM terdiri dari tiga strategi yang harus

dilaksanakan secara seimbang dan komprehensif, yaitu: 1)

peningkatan kebutuhan sanitasi, 2) peningkatan penyediaan akses

sanitasi, dan 3) penciptaan lingkungan yang kondusif.

2.3.1.11 Persentase Rumah Sehat

Cakupan penduduk yang menempati Rumah Sehat pada tahun

2018 sebesar 73,51%. Jika dibandingkan dengan target renstra

tahun 2018 sebesar 80% maka rasio capaian tahun 2018 adalah

sebesar 91,89%, belum mencapai target akhir renstra.

Grafik 2.11 Capaian Persentase Rumah Sehat

di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s/d 2018

Belum tercapainya target persentase

rumah sehat dikarenakan masih

kurangnya kesadaran masyarakat

terhadap rumah sehat yang sesuai

dengan syarat kesehatan, disamping

berbagai upaya promosi kesehatan

berupa penyuluhan kurang menjadi

prioritas utama. Upaya – upaya yang harus dilakukan adalah

bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kondisi

rumah memenuhi persyaratan kesehatan tersebut menjadi suatu

kebutuhan yang harus dipenuhi. Kondisi rumah yang sehat akan

dapat mengurangi faktor resiko terjadinya penyakit.

72,9472,94 72,97

64,14

73,51

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Rumah Sehat


2.3.1.12 Annual Parasit Incidence (API) per 1000 penduduk

Grafik 2.12 Annual Parasit Incidence (API) per 1000 penduduk


Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Annual Parasit

Incidence (API) per 1.000 penduduk mengalami terus mengalami

penurunan dari 0,36 permil tahun 2014 turun menjadi 0,07 permil

tahun 2018. Jika dibandingkan dengan target Renstra API dibawah

0,1 permil maka pada tahun 2017 dan 2018 telah mencapai target

dengan rasio pencapaian 100%. Menurunnya kasus API malaria di

Sumatera Selatan karena adanya program pemberian kelambu

berinsektisida tahan lama yang dapat mencegah dan melindungi dari

gigitan nyamuk Anopheles pada daerah endemis, memperkuat

jejaring kemitraan melalui Forum Gebrak Malaria (Gerakan Berantas

Kembali Malaria) dan intensifikasi pengobatan di semua fasilitas

kesehatan serta penemuan kasus malaria secara aktif.

2.3.1.13 Persentase Case Detection Rate pada TBC

Persentase case detection rate penyakit TBC Provinsi Sumatera

Selatan dalam 5 tahun terakhir flutuatif. Pada tahun 2018

Persentase case detection rate penyakit TBC Provinsi Sumatera

Selatan sebesar 46%, Tiga Kabupaten / kota terendah Case detection

rate penyakit TBC pada tahun 2018 yaitu Kabupaten OKI sebesar 27

%, Kabupaten OKU Selatan sebesar 28 % dan Kota Prabumulih

sebesar 29%.

0,36

0,26 0,28

0,1

0,070

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

2014 2015 2016 2017 2018

API


Jika dibandingkan dengan target Renstra sebsar 55% capaian

case detection rate penyakit TBC pada tahun 2018 belum mencapai

target yang ditetapkan dengan rasio capaian sebesar 83,64%.

Grafik 2.13 Persentase Case Detection Rate TBC


2.3.1.14 Angka Keberhasilan Pengobatan Penyakit TB BTA (+)

Grafik 2.14 Angka Keberhasilan Pengobatan TB BTA (+)


Angka Keberhasilan pengobatan Penyakit TB BTA (+) dalam 5

tahun terakhir berfluktuatif dari 86,27% di tahun 2014 turun

menjadi 86% pada tahun 2015 naik 88% pada tahun 2016,

kemudian turun menjadi 87% pada tahun 2017 dan naik menjadi

48,4145,05

39,01

44,0046,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2014 2015 2016 2017 2018

Persentase CDR pada TBC

86,27

86,00

88,00

87,00

89,00

84,50

85,00

85,50

86,00

86,50

87,00

87,50

88,00

88,50

89,00

89,50

2014 2015 2016 2017 2018

Angka Keberhasilan Pengobatan TB BTA (+)

Angka Keberhasilan Pengobatan TB BTA (+) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018


89% pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan target Renstra

tahun 2018 sebesar 91%, maka Angka Keberhasilan pengobatan

Penyakit TB BTA (+) belum mencapai target dengan rasio pencapaian

sebesar 97,80%.

Belum tercapainya keberhasilan pengobatan TB BTA (+)

dikarena kepatuhan pasien dalam minum obat masih kurang, jika

pasien tidak patuh dalam makan obat maka akan terjadi resistensi

kuman TB sehingga sulit untuk diobati. Untuk itu maka ditunjuk

adanya Pengawas Minum Obat (PMO), meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya minum obat TB secara rutin dan

teratur terutama untuk mencegah terjadinya resistensi obat

mengingat pengobatan TB yang cukup lama yakni sampai 6 bulan

serta meningkatkan komitmen dari para pengelola program, terutama

ditingkat kabupaten/kota dan provinsi.

2.3.1.15 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Grafik 2.15 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk


Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Angka Kesakitan DBD

per 100.000 penduduk mengalami fluktuatif dari 15/100.000

penduduk di tahun 2014 naik menjadi 42,6/100.000 penduduk

pada tahun 2015 naik lagi 65/100.000 penduduk pada tahun 2016

dan turun menjadi 18/100.000 penduduk pada tahun 2017,

kemudian naik lagi menjadi 29/100.000 pada tahun 2018. Jika

dibandingkan dengan target Renstra 2018 sebesar 42/100.000

15

42,6

65

18

29

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017 2018

Angka Kesakitan DBD

Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018


penduduk maka capaian tahun 2018 sudah mencapai target yang

ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan DBD

antara kain melalui penyemprotan fogging di daerah endemis DBD,

Membagikan bubuk Abate secara gratis pada daerah-daerah yang

banyak terkena DBD, melakukan penggerakan masyarakat untuk

melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M dan

merekrut juru pemantau jentik (jumantik), serta promosi kesehatan

tentang pentingnya melakukan pencegahan penyakit DBD.

2.3.1.16 Persentase Kab/ Kota yang Memiliki Peraturan Kawasan

Tanpa Rokok (KTR)

Grafik 2.16 Persentase Kab/Kota Memiliki Peraturan KTR


Dilihat dari grafik di atas persentase Kab/ Kota yang memiliki

peraturan KTR mengalami peningkatan yaitu dari 17,65% pada

tahun menjadi 100% pada tahun 2018. Walaupun sudah mencapai

100% tapi masih ada beberapa daerah mengalami kendala terutama

dalam hal penerbitan peraturan daerah sehingga perlu diusulkan

pertemuan advokasi untuk kawasan tanpa rokok untuk kab/ kota

dan sosialisasi dalam berbagai kesempatan mengenai penerapan

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

17,65

35,29

70,59

100,00 100,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2014 2015 2016 2017 2018

TIN

GK

AT

PEN

CA

PA

IAN

Persentase Kab /Kota Memiliki Peraturan KTR

di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018

Persentase Kab /Kota Memiliki Peraturan KTR


2.3.1.17 Persentase Desa yang Melaksanakan Posbindu PTM (Pos

Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular)

Grafik 2.17 Persentase Desa yang Melaksanakan Posbindu PTM


Dari lima tahun terakhir, persentase desa yang melaksanakan

Posbindu PTM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu

pada tahun 2013 sebesar 2,1% naik menjadi 4,5% pada tahun 2014

naik lagi menjadi 9,7% pada tahun 2015, naik menjadi 22,23% pada

tahun 2016 dan naik lagi pada tahun 2017 menjadi 42,47 % dan

naik lagi menjadi 63,17% pada tahun 2018. Peningkatan tersebut

dikarenakan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan

penemuan dini faktor risiko PTM dan mengontrol dan menjaga

kesehatan secara optimal baik dengan upaya preventif seperti

penyuluhan dan kuratif melalui sistem rujukan Posbindu PTM ke

Puskesmas.

2.3.1.18 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan kesehatan

sejak tahun 2008 sudah mencapai 100% dikarenakan Provinsi

Sumatera Selatan memiliki program Jaminan Sosial Kesehatan

Sumsel Semesta, Dengan demikian seluruh masyarakat yang belum

memiliki jaminan kesehatan dapat mengakses pelayanan kesehatan,

baik pelayanan kesehatan dasar dan maupun rujukan hanya dengan

menggunakan KTP dan Kartu Keluarga. Untuk pelayanan kesehatan

4,509,70

22,23

42,47

63,17

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2014 2015 2016 2017 2018

TIN

GK

AT

PEN

CA

PA

IAN

Persentase Desa Posbindu PTM

Persentase Desa yang Melaksanakan Posbindu PTM di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018


rujukan, standar yang digunakan pada program Jamsoskes Sumsel

Semesta sama dengan Jamkesmas, yaitu rawat inap di kelas III.

Sesuai amanat UU No.40/2004 tentang SJSN, UU No.24/2011

tentang BPJS, PP No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, PP

109/2013 tentang pentahapan kepesertaan program jaminan sosial,

PP No.74/2014 tentang pedomanan penyusunan peta jalan

penyelenggaraan jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang

ketenagakerjaan, dan TL surat Mendagri No. 440/3889/SJ 19 Okt

2016 tentang Dukungan Pemda pada program JKN bahwa sejak

tahun 2019 program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamsoskes Sumsel

Semesta) harus diintegrasikan ke program Program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Untuk itu cakupan penduduk yang

memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2019 di Sumatera Selatan

berkurang dikarenakan adanya masa peralihan integrasi program

Jamsoskes Sumsel Semesta ke Program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN-KIS).

Menurut amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019

tentang Kesehatan pasal 171 ayat (1) berbunyi: “Besar anggaran

kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 % (lima

persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji”.

Pada ayat (2) : “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah

provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh

persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”.

Untuk besaran proporsi anggaran bidang kesehatan dalam APBD

Provinsi Sumatera Selatan di luar gaji dalam 5 (lima) tahun terakhir

sebagai berikut :


Tabel 2.6 Proporsi Anggaran Kesehatan Tahun 2014 – 2018

No Tahun APBD Provinsi diluar

Gaji

Anggaran Fungsi

Kesehatan

% Anggaran

Kesehatan

1 2014 3.705.687.000.000 128.581.941.600 3,47

2 2015 5.524.860.101.616 447.339.201.449 8,10

3 2016 6.200.000.000.000 348.825.333.012 5,63

4 2017 6.400.000.000.000 589.742.961.598 9,21

5 2018 7.000.000.000.000 553.369.762.637 7,91

Dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah anggaran kesehatan

dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, namu jika dilihat

dari proporsi anggaran kesehatan dibanding dengan total APBD

Provinsi diluar gaji masih berflutuatif. Proporsi anggaran kesehatan

terbesar pada tahun 2017 dan 2015 yang hampir mencapai 10%, hal

ini terjadi karena adanya pembangunan RSUD Siti Fatimah dan pada

tahun 2017 merupakan persiapan untuk operasionalnya RSUD Siti

Fatimah. Proporsi anggaran kesehatan disbanding APBD Provinsi

cukup baik namun belum mencapai 10% sesuai dengan amanat

Undang-Undang.

Pencapaian kinerja keuangan Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.7

berikut ini :


Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

Uraian

Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah) Realisasi Anggaran pada Tahun ke (dalam juta

rupiah) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke Rata - Rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggara

n Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA LANSUNG

113.247

257.313

129.974

383.858

383.769

89.454

208.108

105.819

289.730

327.665 78,99 80,88 81,42 75,48 85,38

0,50

0,33

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

13.817

15.863

14.174

15.671

31.401

11.819

13.570

13.412

13.770

24.790 85,54 85,54 94,62 87,87 78,94

0,30

(0,11)

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

6.344

15.102

2.775

958

2.741

5.838

6.614

1.607

915

2.610 92,02 43,8 57,91 95,47 95,22

0,26

(0,24)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

626

200

483

50

-

503

95

367

35

- 80,38 47,35 76,00 70,6

-

(0,19)

0,11

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

45

244

136

-

78.606

45

134

135

-

78.384 99,89 55,05 99,29

- 99,72

0,63

0,31

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

10.669

11.011

6.203

3.388

8.066

10.368

6.750

847

2.593

7.726 97,18 61,3 13,65 76,55 95,78

0,08

0,07

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.265

3.032

2.480

797

13.275

1.045

1.650

1.821

760

6.028 82,61 54,42 73,43 95,4 45,41

2,60

(0,32)

Program Pengawasan Obat dan Makanan

-

168

-

-

-

-

165

-

-

-

- 97,96

-

-

-

(0,40)

(0,40)

Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

4.567

1.809

729

50

150

2.064

563

537

47

141 45,20 31,11 73,68 93,84 94,23

1,18

(0,05)

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

2.683

2.792

2.392

-

110

2.626

2.724

846

-

98 97,87 97,53 35,35

- 89,30

(0,15)

(0,26)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

621

885

305

-

54

417

583

291

-

54 67,08 65,83 95,45

- 99,70

(0,20)

(0,24)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

3.928

4.332

1.984

370

862

3.648

1.947

1.554

354

762 92,88 44,95 78,32 95,66 88,42

0,12

(0,38)

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

153

85

100

55

110

150

84

96

55

102 97,79 98,13 95,96 99,98 92,39

(0,07)

(0,47)

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

333

-

-

-

-

329

-

-

-

- 98,83

-

-

-

-

(0,07)

(0,07)


Uraian



ke Rata - Rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggara

n Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS

Jiwa/RS Paru/RS Mata

61.905

185.258

51.229

300.984

169.035

45.135

145.255

42.364

216.773

152.848 72,91 78,41 82,7 72,02 90,42

1,13

0,91

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

RS/RS Jiwa/RS

Paru/RSMata

1.194

133

200

-

-

1.036

105

49

-

- 86,78 79,17 24,67

-

-

1,33

0,91

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

2.485

1.535

681

425

800

2.134

156

254

268

646 85,9 10,18 37,23 62,97 80,75

(0,11)

(0,23)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0,20)

(0,20)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

-

254

159

-

-

-

196

147

-

-

- 77,32 92,35

-

-

(0,48)

(0,45)

ProgramPengawasan

dan Pengendalian Kesehatan Makanan

305

885

834

-

-

297

831

580

-

80 97,56 93,96 69,57

-

-

0,15

0,11

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Ibu dan Anak

996

862

322

150

100

926

453

276

150

91 92,95 52,57 85,68 100 91,00

0,82

0,90

Program Pendidikan Kesehatan

1.311

1.264

940

1.050

629

1.074

1.125

841

680

410 81,87 88,98 89,4 64,73 65,22

(0,12)

(0,29)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan

Jaringannya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0,20)

(0,20)

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

-

1.583

-

-

-

-

1.149

-

-

-

- 72,56

-

-

-

(0,20)

(0,20)

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Dasar

-

616

-

-

-

-

395

-

-

-

- 64,16

-

-

-

(0,20)

(0,20)

Program Penanganan Keluarga Berencana

-

1.100

116

-

-

-

480

116

-

-

- 43,6 99,76

-

-

(0,38)

(0,35)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD

-

8.300

43.733

59.910

77.831

-

23.085

39.681

53.330

52.894

-

278,13 90,74 89,01 67,96

0,92

0,01


Dari tabel diatas terlihat rasio antara realisasi dan anggaran

dalam 5 tahun terakhir terlihat berflutuasi antara terendah pada

tahun 2017 sebesar 75,48% dan tertinggi pada

tahun 2018 sebesar 85,35%. Secara keseluruhan rasio antara

realisasi dan anggaran pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan masih dibawah target hal ini terjadi

karena adanya beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi

belum bisa dibayarkan sehingga menjadi hutang pada pihak ketiga.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas


2.4.1. Kekuatan/Potensi

Beberapa kekuatan/potensi yang mendukung dalam

merealisasikan visi dan misi pembangunan kesehatan dapat

diuraikan sebagai berikut :

1) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan

dukungan Anggaran mencapai 10% sesuai yang diamanatkan

oleh Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009.

2) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan secara kuantitas

telah memiliki tenaga kesehatan yang cukup memadai.

3) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki Sumber

daya sarana dan prasarana kesehatan yang telah memadai dan

ada upaya yang terus menerus untuk memberikan pemerataan

sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kabupaten/kota

Provinsi Sumatera Selatan.

4) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 2 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Provinsi

(SKP).

5) Adanya dukungan pembangunan kesehatan dari lintas sektor

dan organisasi profesi bidang kesehatan.


41

2.4.2. Kelemahan

Disamping memiliki beberapa kekuatan, Dinas Kesehatan juga

menyadari bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang harus

terus diupayakan untuk memperbaiki faktor kelemahan tersebut.

Adapun kelemahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Perlu adanya analisa SDM yang sesuai dengan kompetensi

yang dimiliki, penyusunan anailisis jabatan dan beban kerja

menjadi dasar pemenuhan tenaga kesehatan sesuai struktur

Dinas Kesehatan menurut PP No. 38/2007, PP No. 41/2007

dan Kepmenkes No. 267/2008.

2) Tenaga kesehatan strategis (dokter umum, dokter gigi, dokter

spesialis dasar dan anestesi, perawat, bidan, sanitarian,

tenaga gizi dan tenaga analis) masih kurang baik kualitas

maupun kuantitas termasuk distribusi penempatan. Hal ini

dapat menyebabklan penempatan tenaga kesehatan tidak

sesuai dengan kebutuhan.

3) Pengadaan alat kesehatan di beberapa sarana pelayanan

kesehatan sudah mengikuti kemajuan teknologi, namun belum

diikuti dengan alokasi anggaran untuk pemeliharaan yang

memadai, sehingga usia pakai alat tidak lama.

4) Pembiayaan kesehatan lebih mengutamakan kepada

penyediaan anggaran kesehatan oleh pemerintah sendiri,

selain belum efektif dan efisiensi, penggunaannya belum

optimal karena alokasi yang belum sesuai dengan prioritas

kesehatan dimana proporsi anggaran lebih besar untuk

kegiatan kuratif daripada promotif dan preventif.

5) Sistem Manajemen Database masih lemah, sehingga informasi

tentang pencapaian hasil pembangunan kesehatan masih sulit

didapatkan, sehingga kesulitan dalam menetapkan pencapaian

indikator kesehatan.

2.4.3. Peluang

Dari perkembangan lingkungan strategi diatas dapat

diantisipasi beberapa peluang antara lain :


42

2.4.3.1. Aspek Demografi

Jumlah penduduk yang besar kalau disertai dengan

keberhasilan peningkatan serajat kesehatannya akan menjadikan

penduduk Sumatera Selatan sebagai kekuatan dan aset

pembangunan nasional. Ini akan berdampak positif terhadap

pembangunan

2.4.3.2. Aspek Sumber Kekayaan Alam

Potensi kekayaan alam yang cukup besar dan beraneka ragam

dengan pengelolaan secara terencana, terarah, terpadu dan

berorientasi kelestasrian lingkungan dengan mempertimbangkan

ekosistem akan menjadi modal dasar pembangunan daerah sekaligus

memberi dampak terhadap peningkatan status kesehatan

masyarakat Sumatera Selatan

2.4.3.3. Aspek Idiologi dan Politik

Komitmen terhadap pengakuan dan penegakan HAM,

demokratisasi dan good governance harus diaplikasikan dalam

pembangunan nasional, termasuk dalam kesungguhan dalam

perlindungan kesejahteraan ibu dan anak, pemberantasan Narkoba,

AIDS dan penyakit menular lainnya.

Di era desentralisasi dan otonomi daerah akan membantu

mempercepat pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat

dalam melaksanakan secara aktif pembangunan kesehatan.

Dukungan dari pemerintahan Provinsi dan pemerintahan

Kabupaten dan kota menunjang pembangunan kesehatan dengan

menyediakan dana pembangunan untuk kesehatan 10% dari dana

pembangunan.

Dukungan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

sebagai tehnical Assistence pembangunan kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan

2.4.3.4. Aspek Ekonomi

Krisis ekonomi yang mulai membaik akan memberikan peluang

bagi kita untuk melakukan reorientasi dan perubahan pada berbagai


43

aspek kebijaksanaan pembangunan kesehatan yang telah

dilaksanakan

2.4.3.5. Aspek Hankam

Kondisi ketertiban dan keamanan yang masih terkendali

memberi peluang masih terlaksananya upaya pelayanan kesehatan

kepada masyarakat secara bermutu dan merata.

2.4.4. Tantangan

2.4.4.1. Pada Aspek Geografi

Luasnya daerah dan adanya kepulauan yang membutuhkan

sumber daya kesehatan yang cukup besar dan upaya pemerataan

pelayanan kesehatan. Resikonya ialah tidak terwujudnya rasa

keadilan dan kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan bagi

setiap penduduk.

2.4.4.2. Pada Aspek Demografi

Jumlah penduduk yang cukup besar, angka pertumbuhan dan

kelahiran penduduk yang masih cukup tinggi, angka kesakitan dan

kematian yang masih tinggi, struktur penduduk yang belum ideal

membutuhkan pembangunan kesehatan yang komprehensif serta

didukung oleh sumber daya yang optimal.

Resikonya ialah tidak terwujudnya derajat kesehatan

penduduk yang optimal sebagai syarat terwujudnya mutu

masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

2.4.4.3. Pada Aspek Sumber Kekayaan Alam

Isu lingkungan hidup merupakan komitmen global harus

menjiwai upaya pembangunan nasional resikonya ialah rusaknya

lingkungan hidup dan dikucilkannya Indonesia dari pergaulan dunia.

2.4.4.4. Pada Aspek Sosekbud (social, ekonomi dan budaya)

Jumlah penduduk miskin yang bertambah, angka

pengangguran bertambah, Kultur dan perilaku serta tingkat

pendidikan masyarakat yang rendah, Resikonya sulitnya mengubah

prilaku masayarakat untuk hidup bersih dan sehat, kurang

optimalnya pelayanan kesehatan pada masyarakat dan meningkatnya


44

prevalensi kurang gizi, yang dapat membahayakan kelangsungan dan

kualitas SDM masa mendatang

2.4.4.5. Aspek Geografi

Kondisi dan letak Sumatera Selatan sebagai daerah daratan

dan perairan / rawa, menyebabkan sulitnya transportasi sehingga

pelayanan akan terganggu dan menelan biaya besar. Kondisi rawa

akan menimbulkan daerah kumuh dan sulit air bersih sehingga

merupakan faktor pelularan penyakit.

2.4.4.6. Aspek Pendidikan

Masih banyaknya tingkat pendidikan masyarakat masih rendah

akan berdampak pada pengetahuan masyarakat tentang kesehatan

akan kurang.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh

terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Dari kondisi yang ada, maka

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Aspek

Kajian

Capaian/

Kondisi Saat

Ini

Standar

yang

Digunaka

n

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan OPD Internal

(Kewenangan OPD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan OPD)

Hasil

analisis

gambaran

pelayanan

SKPD

1. Masih

tingginya

Angka

Kematian

Bayi

2. Masih

lambatnya

penurunan

Angka

Kematian

Ibu

SDGs

Renstra

2009-

2014

1. SDM Kesehatan

belum memadai

2. Fasilitas/ sarana

dan prasarana

belum memadai

3. Sistem Rujukan

belum optimal

4. Pembiayaan

Kesehatan masih

kurang

5. Policy/ Regulasi

masih kurang

6. Koordinasi lintas

program belum

teprpadu

1. Lulusan Institusi

Pendidikan

belum siap pakai

2. Belum semua

Organisasi

Profesi

melaksanakan

standar

kompetensi bagi

anggotanya

3. Kesadaran

masyarakat

tentang

kesehatan belum

maksimal

4. Dukungan lintas

sektor masih

kurang

1. Kompetensi,

jumlah dan

distribusi

kurang

2. Mutu

pelayanan

kesehatan

tidak

memenuhi

standar

3. Sistem

Rujukan

belum

optimal

Hasil

analisis

gambaran

pelayanan

SKPD

Masih

adanya balita

kurang buruk

dan stunting

Renstra

2009-

2014

1. SDM Kesehatan

belum memadai

2. Fasilitas/ sarana

dan prasarana

belum memadai

3. Sistem Rujukan

belum optimal

4. Pembiayaan

Kesehatan masih

kurang

5. Policy/ Regulasi

masih kurang

6. Koordinasi lintas

program belum

terpadu

1. Ketersediaan

Pangan

2. Pengetahuan

masyarakat

3. Dukungan

Lintas Sektor

4. Kemiskinan

1. Asupan gizi

yang rendah

2. Adanya

penyakit

infeksi


Aspek

Kajian

Capaian/

Kondisi Saat

Ini

Standar

yang

Digunaka

n

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan OPD Internal

(Kewenangan OPD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan OPD)

Hasil

analisis

gambaran

pelayanan

SKPD

Masih

tingginya

penyakit

menular,

tidak

menular dan

bencana

Renstra

2009-

2014

1. SDM Program

masih belum

memadai dan

kompeten

2. Pembiayaan

Program belum

memadai

3. Logistik

Program kurang

4. Ketersediaan

alat diagnosis

dan terapi

masing kurang

5. Standar

Petunjuk teknis

6. Fasilitas

pelayanan

kesesehatan

7. Sistem Rujukan

8. 8. Belum

semua

didukung

Regulasi

1. Perubahan

Iklim

2. Gaya hidup

3. Perubahan

Virulensi agen

penyakit

4. Pola resistansi

5. agen penyakit

6. Regulasi

7. Dukungan

lintas sector

8. Lingkungan

tidak sehat

9. Kemudahan

Transportasi

10. Migrasi

penduduk

11. Tingkat

pengetahuan

masyarakat

12. Komitmen

Organisasi

profesi masih

kurang

mendukung

1. Pergantian

petugas

program yang

tidak diimbangi

dengan

kesiapan

petugas yang

baru

2. Pembiayaan

masih belum

memenuhi

kebutuhan

minimal untuk

program

3. Perubahan

iklim yang

mempengaruhi

virulensi agen

4. Akses layanan

yang terhambat

karena

keterbatasan

jumlah fasilitas

pelayanan

kesehatan dan

hambatan

dalam sistem

rujukan untuk

penyakit

tertentu

Ketersediaan

logistik

program yang

belum

terpenuhi

secara terus

menerus

5. Kemudahan

transportasida

n migrasi

penduduk yang

menyebabk an

penyebaran

penyakit

menular

6. Pola hidup

yang tidak

sehat

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas

pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan, permasalahan yang ada adalah sebagai

berikut:


1. Masih rendahnya angka harapan hidup di Sumatera Selatan.

Pada Tahun 2018 sebesar 69,41 tahun, sedangkan nasional

sebesar 71,20 Tahun. Rata- rata Harapan hidup kabupaten/kota

dibawah usia harapan hidup Provinsi;

2. Kematian ibu tahun 2018 sebesar 120 kasus dari total 168.121

kelahiran hidup. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga

Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan belum mencapai

target (94,23%);

3. Tingginya Kematian bayi; 497 kasus (2018);

4. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru (BTA +) masih di bawah

target (89%);

5. Meningkatnya jumlah kasus HIV; Penderita HIV AIDS di

Sumatera Selatan secara kumulatif dari tahun 2005 sampai

tahun 2017 berjumlah 2.669 kasus, yang terdiri dari pengidap

HIV berjumlah 1.263 jiwa dan penderita AIDS berjumlah 1.406

jiwa;

6. Masih rendahnya penduduk yang belum memiliki Jaminan

Kesehatan, baru sebesar 58,4%;

7. Rendahnya akses sanitasi (80,3%) dan air bersih (62,38%)

8. Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)

sebesar 2,1 % masih di atas target yang harus di bawah 1 %,

kurang gizi dan Masih Tingginya angka stunting sebesar 22,8%

(pemantauan status gizi, 2018), balita gizi kurang 10,20%

9. Masih banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum

terakreditasi (yang telah terakreditasi sebesar 60%);

10. Masih kurang dan belum meratanya penempatan dokter (baru

mencapai 11 orang per 100.000 penduduk);

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Visi, Misi dan Program, Gubernur dan Wakil

Gubernur dalam RPJMD 2019-2023, maka Dinas Kesehatan

menindaklanjuti Visi “Sumatera Selatan Maju untuk Semua”

dan utamanya pada Misi kedua: “Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan yang

sehat, berpendidikan, professional dan menjunjung tinggi nilai-


nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas”. Kemudian

dijabarkan dalam faktor penghambat dan pendorong sesuai dengan

tupoksi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pencapaian Visi,

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi:“ Sumatera Selatan Maju untuk Semua”

Misi : “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan yang

sehat, berpendidikan, professional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas”

No

Misi Dan Program

Gubernur Dan Wakil

Gubernur Sumsel

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Fokus Program :

1. Menjamin akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan

berkualitas melalui revitalisasi sarana dan

tenaga kesehatan (Puskesmas, Pos

Kesehatan Desa,

Pondok bersalin Desa, Posyandu, Pos KB,

Tanaman Obat Keluarga, Gerakan

Sadar Gizi, Perilaku Hidup Sehat).

2. Memfasilitasi Dokter

Keluarga Mandiri. 3. Membangun perilaku

Masyarakat Hidup partisipatif.

4. Pembentukan program kesehatan

(Desa/Kelurahan

Sehat, Kecamatan Sehat).

1. Masih tingginya

Angka Kematian Bayi

2. Masih lambatnya

penurunan Angka

Kematian Ibu

3. Masih tingginya

kasus gizi kurang

dan Stunting di wilayah Sumatera

Selatan

4. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular

5. Keberlanjutan Pelaksanaan

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (integrasi

Jamsoskes ke

JKN).

6. Ketersediaan obat dan vaksin

pelayanan kesehatan bagi

penduduk belum

tercukupi

7. Belum terpenuhinya

kebutuhan dan

kepatuhan tenaga kesehatan

terhadap panduan pelayanan klinis

sesuai standar 8. Masih rendahnya

akses terhadap

kualitas lingkungan sehat

9. Masih banyak fasilitas pelayanan

kesehatan yang belum sesuai

standar.

INTERNAL :

1. SDM : - Kompetensi

- Jumlah tenaga

kesehatan yang masih kurang

2. Sarana dan

prasarana belum memadai

3. Pembiayaan operasional

4. Obat dan perbekalan

kesehatan

5. Anggaran Kesehatan

belum mencapai 10% dari total

APBD diluar gaji. EKSTERNAL :

1. Tindak lanjut hasil

koordinasi lintas sektor belum

optimal 2. provinsi Sumatera

Selatan rawan bencana alam

3. Pemberdayaan

masyarakat dalam bidang kesehatan

masih kurang 4. Tingkat kemiskinan

masih tinggi 5. Masih adanya

Perilaku dan budaya

masyarakat yang merugikan

kesehatan 6. belum sinkron dan

terpadunya indikator program

lintas sektor.

INTERNAL :

- Jumlah SDM

bidan dan perawat sudah

cukup - Perda tentang

Kawasan Tanpa

Rokok - Perda tentang

Jamsoskes

Sumsel Semesta - Pera tentang

Sistem

Kesehatan Daerah

- Perda Nomor 3

tahun 2016 tentang Tugas

Belajar SDM Kesehatan

- Pergub tentang

Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat - EKSTERNAL:


3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra

SKPD Provinsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada kebijakan

dan program yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan.

Kebijakan Kementerian Kesehatan sangat berpengaruh terhadap

kebijakan kesehatan di provinsi. Sasaran Indikator Kementerian

Kesehatan juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh

Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk itu beberapa faktor

pendorong dan penghambat yang menyebabkan

permasalahan di Dinas Kesehatan Provinsi terkait Sasaran

Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah

Renstra K/L

Permasalahan

Pelayanan SKPD Provinsi

Sebagai Faktor

PENGHAMBAT

PENDORONG

(1) (2) (3) (4) (5)

Renstra Kementerian Kesehatan

1. Lemahnya sinkronisasi

perencanaan dan

penganggaran pusat

dan daerah dalam hal

keterkaitan program

dan pendanaan

2.Kualitas lulusan tenaga kesehatan belum siap pakai

3.Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran yang seringkali tidak tepat waktu

4. Akreditasi, sertifikasi dan registrasi menjadi kewenangan pusat

1. Belum sinkronnya menu

program pusat dengan

prioritas daerah

2. Belum ada standarisasi kompetensi lulusan tenaga kesehatan

3. Pernebitan e-katalog dan alat kesehatan dari LKPP tidak tepat waktu

4. Belum optimalnya implementasi perencanaan melalui e-planning dan e-renggar

5. Banyak daerah sulit yang tidak termasuk dalam kategori DTPK.

6. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan

pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan

1.Akreditasi institusi

pendidikan

kesehatan

2.Regulasi tentang Internship lulusan dokter umum

3.UU 14/2008 dan PP

61/2010 tentang keterbukaan informasi publik mendorong tranparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan


3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Hasil KLHS terkait

dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1. Peningkatan SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah)

2. Peningkatan sarana air bersih dan jamban keluarga

3. Pemantauan dan pengamatan terhadap perkembangan penyakit berbasis lingkungan dan yang berkaitan dengan iklim/cuaca

4. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).

5. Pengembangan tanaman

obat keluarga

1. Pembangunan

kesehatan belum

berwawasan

lingkungan

2. Belum ada juknis

tentang

pembangunan

berwawasan

lingkungan

3. Belum adanya

kesatuan gerak

dengan sektor lain

dalam peningkatan

lingkungan sehat

1. Lemah

Koordinasi

dengan sector

terkait

lingkungan

2. Kurangnya kompetensi sumber daya tenaga

1. Sasaran Renstra

Kementerian

Kesehatan adalah

pembangunan

berwawasan

kesehatan

2. Banyak lintas sektor mempunyai tupoksi terkait lingkungan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan

Perangkat Daerah, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Dinas Kesehatan Provinsi ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian

Kesehatan

3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan

4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan

Metode penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan cara

pembobotan dan penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No. Kriteria Bobot

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Prov/Kab/Kota

20

2 Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD 10


No. Kriteria Bobot

3 Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 20

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25

Berdasarkan penilaian isu-isu strategis berdasarkan skor

diatas maka nilai skala dari masing-masing isu strategis adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria

No.

Isu Strategis Nilai skala kriteria ke- Total

skor 1 2 3 4 5 6

1. Masih tingginya Angka Kematian Bayi 20 10 20 10 10 25 95

2. Masih lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan

20 10 20 10 10 25 95

3. Masih tingginya penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, DBD dan Malaria) dan penyakit tidak menular (Hypertensi, DM, Jantung, Stroke, Kanker)

16 10 16 8 12 20 82

4. Masih tingginya kasus gizi kurang dan Stunting di wilayah Sumatera Selatan

17 8 20 10 12 25 92

5. Keberlanjutan Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (integrasi Jamsoskes ke JKN).

19 8 20 10 13 23 93

6. Masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar.

19 9 19 10 12 24 93

7. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat

17 8 17 7 12 22 83

8. Belum terpenuhinya kebutuhan dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap panduan pelayanan klinis sesuai standar

16 8 16 7 14 20 81

9. Ketersediaan obat dan vaksin pelayanan kesehatan bagi penduduk belum tercukupi

19 10 19 10 12 24 94

10 Imunisasi dasar lengkap masih belum optimal.

15 7 14 6 10 22 74

Berdasarkan skala kriteria diatas, maka isu strategis yang ditetapkan adalah :

1. Masih tingginya Angka Kematian Bayi

2. Masih lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan

3. Masih tingginya penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, DBD dan

Malaria) dan penyakit tidak menular (Hypertensi, DM,

Jantung, Stroke, Kanker)


4. Masih tingginya kasus gizi kurang dan Stunting di wilayah

Sumatera Selatan

5. Keberlanjutan Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

(integrasi Jamsoskes ke JKN).

6. Masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang belum

sesuai standar.

7. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat

8. Belum terpenuhinya kebutuhan dan kepatuhan tenaga

kesehatan terhadap panduan pelayanan klinis sesuai standar

9. Ketersediaan obat dan vaksin pelayanan kesehatan bagi

penduduk belum tercukupi

10. Imunisasi dasar lengkap masih belum optimal.


53

BAB

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan


Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi

masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

yang akan datang. Visi Dinas Kesehatan merujuk pada visi

Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD 2019-2023.

Rumusan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan

2019-2023 adalah sebagai berikut:

“Sumatera Selatan Maju untuk Semua”

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam perencanaan Misi ini

penting untuk memberikan kerangka dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang akan dicapai. Misi tersebut adalah :

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang

didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang

tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan

baik di perkotaan maupun di perdesaan;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik

laki-laki maupun perempuan, yang sehat , berpendidikan,

profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan,

ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi

dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan

yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif;

4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas

infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna

percepatan pembangunan wilayah pedalaman &

perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan

mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah

dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan

daerah;


54

5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya

untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis

& berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui

kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata

berorientasi pariwisata religious;

4.1.1 Tujuan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan

salan satu Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur

dan Wakil Gubernur dalam menjalankan fungsi dan kewenangan

dibidang kesehatan. Dalam upaya mencapai visi dan misi

Gubernur dan Wakil Gubernur, dirumuskan suatu bentuk yang

lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis

organsisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima

tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat yang diukur dengan umur harapan hidup.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan secara operasional. Adapun sasaran yang

ditetapkan dalam mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan adalah:

1. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup Sehat

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran

keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 6

(enam) indikator yaitu :

1) Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

2) Persentase Desa siaga aktif purnama dan mandiri

3) Persentase desa ODF (Open Defecation Free)

4) Persentase posyandu aktif Purnama dan Mandiri


55

5) Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM

6) Persentase desa / kelurahan yang memiliki kelompok

asuhan mandiri kesehatan tradisional

2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan



(sebelas) indikator yaitu :

1) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

yang terakreditasi

2) Persentase fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan

sesuai standar

3) Persentase fasyankes yang memiliki sarana prasarana dan

alat kesehatan sesuai standar

4) Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai

Kebutuhan

5) Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai Universal Health

Coverage (UHC)

6) Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang

memiliki Izin Edar yang memenuhi Persyaratan Kesehatan

7) Persentase Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sesuai

standar

8) Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang

dilakukan kalibrasi (Rumah Sakit)

9) Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang

dilakukan kalibrasi (Puskesmas)

10) Persentase produk Alkes dan PKRT yang memenuhi syarat

kesehatan

11) Persentase Sarana Penyalur Alkes yang memenuhi Syarat

Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)

3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan yang berkualitas (UHC Pelayanan Kesehatan)


56



(empat puluh sembilan) indikator yaitu :

1) Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

Nasional (JKN)

2) Jumlah Kematian Ibu Maternal

3) Jumlah Kematian Bayi

4) Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan

5) Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif

6) Persentase Stunting pada anak Balita

7) Persentase Balita gizi buruk

8) Cakupan ASI eksklusif

9) Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat)

10) Persentase kabupaten/Kota Sehat

11) Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak

12) Case Detection Rate TBC

13) Persentase kasus TBC yang diobati dan sembuh

14) Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar

dari total penderita yang ditemukan

15) Jumlah Kab/kota yang Eliminasi Malaria

16) Imunisasi Dasar Lengkap

17) Persentase desa/kelurahan UCI

18) Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat

bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang

mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

19) Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa

provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai

standar

20) Persentase signal/alert penyakit berpotensi KLB yang

muncul dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon

(SKDR) yang direspon untuk mencegah KLB

21) Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi

dalam waktu 24 jam

22) Rasio dokter terhadap 100.000 penduduk


57

23) Rasio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk

24) Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk

25) Rasio tenaga gizi terhadap 100.000 penduduk

26) Rasio tenaga sanitarian terhadap 100.000 penduduk

27) Persentase Ibu Hamil Anemia

28) Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

29) Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan

Antenatal Care (ANC) Ke - 4 (K4)

30) Persentase Bayi baru lahir Mendapatkan Pelayanan Standar

KN 1

31) Persentase Puskesmas yang mengembangkan Program Usila

32) Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapatkan makanan

tambahan

33) Persentase remaja putri mengkonsumsi Tablet Tambah

Darah (TTD)

34) Persentase balita yang mendapatkan pemantauan tumbuh

kembang anak

35) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan

kesehatan untuk peserta didik kelas 1, 7 dan 10

36) Cakupan sarana air bersih dan air minum yang mendapat

pengawasan

37) Cakupan hygiene sanitasi Tempat Pengolahan Makanan

memenuhi syarat

38) Cakupan Tempat - Tempat Umum memenuhi syarat

39) Cakupan imunisasi lanjutan

40) Annual Parasit Incidence (API) Malaria

41) Persentase Puskesmas Pandu PTM

42) Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan

Kesehatan Jiwa

43) Persentase Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Aktif

44) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan

sesuai standar

45) Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan

kesehatan melalui PBI APBD

46) Persentase panggilan kegawatdaruratan medis melalui call

center 119 PSC di Provinsi Sumatera Selatan yang direspon


58

47) Persentase rumah sakit yang memiliki sarana prasarana

dan alat kesehatan sesuai standar

48) Persentase Puskesmas yang memiliki sarana prasarana dan

alat kesehatan sesuai standar

49) Jumlah RS yang telah melaksanakan Pelayanan Bank

Darah Rumah Sakit

Secara ringkas tujuan, sasaran dan indikator tujuan/sasaran

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


59

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas


Tujuan Sasaran No Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-

2019 2020 2021 2022 2023

1 Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat

1 Angka Usia Harapan Hidup 69,524 69,638 69,752 69,866 69,980

1.1 Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup Sehat

1 Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

60 65 70 75 80

2 Persentase Desa siaga aktif purnama dan mandiri 36 38 40 42 44

3 Persentase desa ODF (Open Defecation Free)

29,04 35,17 41,30 47,40 53,50

4 Persentase posyandu aktif Purnama dan Mandiri

70 75 80 85 90

5 Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM

60,00 65,00 70,00 75,00 80,00

6 Persentase desa / kelurahan yang memiliki kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional

13 16 19 22 25

1.2 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

1 Persentase fasilitas pelayanan kesesehatan yang terakreditasi

60 70 80 90 100

2 Persentase fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar

23 26 29 32 35

3 Persentase fasyankes yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar

65 70 75 80 85

4 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan

100 100 100 100 100

5 Jumlah Kab / Kota yang mencapai Universal Health Coverage (UHC)

5 8 11 14 17

6 Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki Izin Edar yang memenuhi Persyaratan Kesehatan

85 85 90 90 90

7 Persentase Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sesuai standar

40 50 60 70 75

8 Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi (Rumah Sakit)

11,5 15 20 25 30

9 Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi (Puskesmas)

0,5 5 10 15 20

10 Persentase produk Alkes dan PKRT yang memenuhi syarat kesehatan

90 92 95 98 100

11 Persentase Sarana Penyalur Alkes yang memenuhi Syarat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)

15 25 35 55 65


60


2019 2020 2021 2022 2023

1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas (UHC Pelayanan Kesehatan)

1 Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan

80 85 90 95 100

2 Jumlah Kematian Ibu Maternal

118 116 114 112 110

3 Jumlah Kematian Bayi 477 458 438 416 394

4 Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan

90 91 92 94 95

5 Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif

72 74 76 78 80

6 Persentase Stunting pada anak Balita

30 29 28 26 24

7 Persentase Balita gizi buruk 0,035 0,033 0,031 0,029 0,027

8 Cakupan ASI eksklusif 62 64 66 68 70

9 Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

65 68 72 75 80

10 Persentase kabupaten/Kota Sehat

30 40 45 50 60

11 Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak

78 84 90 95 100

12 Case Detection Rate TBC 50 55 60 65 70

13 Persentase kasus TBC yang diobati dan sembuh

85 86 87 88 90

14 Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar dari total penderita yang ditemukan

100 100 100 100 100

15 Jumlah Kab/kota yang Eliminasi Malaria

9 9 10 11 12

16 Imunisasi Dasar Lengkap 95 95 95 95 95

17 Persentase desa/kelurahan UCI

95 95 95 95 95

18 Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

100 100 100 100 100

19 Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

100 100 100 100 100

20 Persentase signal/alert penyakit berpotensi KLB yang muncul dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang direspon untuk mencegah KLB

100 100 100 100 100

21 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditanggulangi dalam waktu 24 jam

100 100 100 100 100

22 Rasio dokter terhadap 100.000 penduduk

13 15 17 19 20

23 Rasio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk

3 4 5 6 7

24 Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk

121 122 123 124 125


61


2019 2020 2021 2022 2023

25 Rasio tenaga gizi terhadap 100.000 penduduk

7 8 9 10 11

26 Rasio tenaga sanitarian terhadap 100.000 penduduk

7 8 9 10 11

27 Persentase Ibu Hamil Anemia

48,6 48,4 48,4 48 47

28 Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

17 16,8 16,6 16,4 16

29 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal Care (ANC) Ke - 4 (K4)

93 94 95 98 100

30 Persentase Bayi baru lahir Mendapatkan Pelayanan Standar KN 1

92 94 96 98 100

31 Persentase Puskesmas yang mengembangkan Program Usila

76 82 88 94 100

32 Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan

95 96 97 98 100

33 Persentase remaja putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)

30 31 32 33 34

34 Persentase balita yang mendapatkan pemantauan tumbuh kembang anak

34 36 38 40 42

35 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1, 7 dan 10

78 80 82 84 86

36 Cakupan sarana air bersih dan air minum yang mendapat pengawasan

76 82 88 94 100

37 Cakupan hygiene sanitasi Tempat Pengolahan Makanan memenuhi syarat

32 38 44 50 56

38 Cakupan Tempat - Tempat Umum memenuhi syarat

84 86 90 95 100

39 Cakupan imunisasi lanjutan 95 95 95 95 95

40 Annual Parasit Incidence (API) Malaria

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

41 Persentase Puskesmas Pandu PTM

50% 55% 60% 65% 70%

42 Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Jiwa

100% 100% 100% 100% 100%

43 Persentase Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Aktif

13 15 17 19 21

44 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

85,92 89,44 92,96 96,48 100

45 Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan melalui PBI APBD

16 17 18 19 20

46 Persentase panggilan kegawatdaruratan medis melalui call center 119 PSC di Provinsi Sumatera Selatan yang direspon

20 60 70 80 95


62


2019 2020 2021 2022 2023

47 Persentase rumah sakit yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar

89,7 90 92 94 95

48 Persentase Puskesmas yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar

71,4 75 77 80 85

49 Jumlah RS yang telah melaksanakan Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit

9 12 15 18 21


63

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu

cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target

kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas

dan fungsi Dinas Kesehatan Strategi dan Arah Kebijakan

dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

1 Meningkatkan Derajat


1 Meningkatnya kemandirian

masyarakat untuk hidup

Sehat

1 Meningkatkan upaya

pemberdayaan masyarakat

bidang kesehatan

1 Advokasi kepada pemerintah

daerah tentang Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat

(Germas)

2 Sosialisasi, informasi dan edukasi

hidup sehat

3 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Promosi Kesehatan

2 Meningkatkan kemitraan di

bidang kesehatan

1 Kerjasama lintas program, lintas

sektor dan dunia usaha untuk

mendukung kesehatan

2 Meningkatnya mutu

pelayanan kesehatan

1 Memenuhi kebutuhan SDM

pada Faslitas Pelayanan

Kesehatan sesuai standar

1 Penyusunan perencanaan

kebutuhan SDM Kesehatan di

kabupaten/kota

2 Pendistribusian Tenaga

Kesehatan secara merata di

setiap Fasyankes.

2 Memenuhi kebutuhan sarana,

prasarana dan alat kesehatan



1 Inventarisasi dan pemetaan

sarana, prasarana dan alat

kesehatan di setiap jenjang

fasilitas kesehatan

2 Pemenuhan kebutuhan sarana,

prasarana dan alat kesehatan di

setiap jenjang fasilitas kesehatan

sesuai dengan kewenangan

3 Pembinaan dan pengawasan

terhadap pemenuhan sarana,


3 Menjamin terpenuhinya

kebutuhan obat, vaksin, obat

buffer stock dan obat

program

1 Penyediaan obat, vaksin, obat

buffer stock dan obat program

setiap tahunnya sesuai dengan

kebutuhan program pelayanan

kesehatan

3 Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan yang

berkualitas (UHC Pelayanan

Kesehatan)

1 Meningkatan jumlah

kabupaten/kota yang

mencapai Universal Health

Coverage (UHC) JKN KIS

1 Penyusunan Perda Integrasi

program JKN-KIS

2 Penguatan koordinasi lintas

sektor dan lintas program

3 Penyediaan sharing anggaran

Provinsi dan Kabupaten/Kota

untuk masyarakat tidak mampu

yang belum memiliki kartu JKN-

KIS melalui PBI-APBD

Tujuan Sasaran

VISI : Sumatera Selatan Maju untuk Semua

MISI : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat , berpendidikan, profesional, dan

menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Strategi Arah Kebijakan


64

2 Meningkatkan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak

1 Advokasi ke pemerintah daerah

terkait pelayanan kesehatan ibu

dan anak

2 Menjamin pelaksanaan Rencana

Aksi Penurunan AKI dan AKB

3 Semua ibu hamil harus

mendapatkan pelayanan ANC

Terpadu

4 Semua ibu harus melakukan

persalinan dengan tenaga

kesehatan dan di fasilitas

kesehatan

5 Semua Neonatus, bayi dan balita

mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar

6 Peningkatan Pelayanan KB sesuai

standar

3 Meningkatkan pelayanan gizi

masyarakat

1 Penyusunan Rencana Aksi

penurunan stunting

2 konvergensi pemerintah provinsi

dengan kabupaten lokus stunting

(OKI dan Muara Enim)

3 Intervensi pelayanan Gizi fokus

pada 1000 hari pertama

kehidupan

4 Seluruh Bayi dan Balita harus

ditimbang setiap bulan

4 Meningkatkan kualitas

kesehatan lingkungan

1 Penyusunan Peraturan Daerah

tentang kesehatan lingkungan

2 Penguatan kelembagaan

organisasi lintas sektor dan lintas

program


pencegahan dan

pengendalian penyakit

menular dan tidak menular

1 Penguatan Kapasitas SDM

Kesehatan terkait Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit

2 Penguatan Regulasi

3 Kerja Sama Lintas Sektor dan

Lintas Program

4 Dukungan anggaran untuk

program pencegahan dan

pengendalian penyakit menular

dan tidak menular

6 Meningkatkan cakupan

imunisasi dasar lengkap

1 Penguatan Kapasitas petugas

imunisasi



Lintas Program

7 Meningkatkan ketersediaan

tenaga Kesehatan berbasis

wilayah

1 Pengangkatan tenaga kesehatan

daerah melalui seleksi sesuai

dengan kompetensi dan standar

mutu

2 Pemenuhan tenaga kesehatan

melalui program Nusantara

Sehat baik berbasis tim maupun

individual





65

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun

2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka

berdasarkan kategori Fungsi, Kesehatan memiliki program sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

dan Tidak Menular

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

12. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana

RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

13. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS

Paru/RSMata

14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

18. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

19. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

20. Program Keluarga Berencana

21. Program Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat terdampak

Bencana dan/atau KLB


66

Tabel 6.1 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,

Program (outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat

Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat

Daerah

target Rp Juta target Rp Juta target Rp Juta target Rp Juta target Rp Juta target Rp Juta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Maju Palayanan Publik Berkualitas

1.02. 1.02.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase administrasi perkantoran yang telayani

100 100 39.228 100 43.585 100 47.943 100 52.737 100 58.011 100 241.503 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah jasa pengiriman surat-menyurat di kantor Dinkes dan UPT

2100 2100 15 2100 15 2100 17 2100 18 2100 20 2100 85 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa rekening komunikasi, sumberdaya air dan listrik Dinkes dan UPT yang dibayarkan

59 59 9.720 59 10.800 59 11.880 59 13.068 59 14.375 59 59.843 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Pengelola Keuangan di Dinkes dan UPT

30 30 42 30 46 30 51 30 56 30 61 30 256 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah penyedia jasa kebersihan kantor untuk Dinkes dan UPT

6 6 6.588 6 7.320 6 8.051 6 8.857 6 9.742 6 40.557 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor bagi Dinkes dan UPT

38 38 562 38 625 38 687 38 756 38 832 38 3.462 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis bahan cetakan (formulir, blanko, buku, kartu) dan penggandaan di Dinkes dan UPT

60 60 509 60 565 60 622 60 684 60 752 60 3.131 Dinas Kesehatan


67




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di Dinkes dan UPT

8 8 299 8 332 8 365 8 402 8 442 8 1.840 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Dinkes dan UPT

3 3 36 3 40 3 44 3 48 3 53 3 222 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman rapat di Dinkes dan UPT

50 50 312 50 346 50 381 50 419 50 461 50 1.919 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.19

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

Jumlah jasa tenaga honorer dan tenaga PTT (dokter, dokter gigi dan bidan) di Dinkes dan UPT

545 545 19.725 545 21.916 545 24.108 545 26.519 545 29.171 545 121.439 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.20

Penyediaan Jasa Tutor SKJ

Jumlah jasa tutor SKJ Dinkes dan UPT

6 6 71 6 79 6 87 6 96 6 105 6 439 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.33

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri

Frekuensi koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri

476 476 1.350 476 1.500 476 1.650 476 1.815 476 1.997 476 8.312 Dinas Kesehatan


Maju Aparatur Profesional dan Berkualitas

1.02. 1.02.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

100 100 9.582 100 10.825 100 10.405 100 8.614 100 9.491 100 48.917 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.12

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinkes dan UPT

4 4 782 4 2.626 4 2.888 4 3.177 4 3.495 4 12.967 Dinas Kesehatan


68




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.02.13

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas dan operasional bagi Dinkes dan UPT

71 8 3.300 7 3.720 7.020 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas dan operasional bagi Dinkes dan UPT yang beroperasi secara baik dan nyaman

196 196 1.500 196 2.516 196 2.768 196 3.045 196 3.349 196 13.178 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Penglengkapan Rumah Tangga

Frekuensi pengizian ulang tabung oksigen dan tabung gas

621 632 155 632 172 680 190 700 208 720 229 740 955 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.32

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor Dinkes dan UPT yang beroperasi secara baik

10 10 336 10 374 10 411 10 452 10 497 10 2.070 Dinas Kesehatan

Pemeliharaan berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang berfungsi dengan baik

6 1 100 1 110 1 130 1 150 1 180 1 670 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor Dinkes dan UPT yang direhabilitasi

6 2 580 2 712 2 783 2 862 2 948 6 3.884 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.43

Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi

4 1 300 1 330 1 363 1 399 4 1.392 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.44

Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Kesehatan Program DAK Penugasan Bidang Kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Prov. Sumsel yang tersedia

1 6 2.581 1 2.581 1 5.161 Dinas Kesehatan


69




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.02.45

Pengelolaan Aset Daerah

Jumlah jenis aset dinkes yang dikelola

6 6 249 6 296 6 325 6 358 6 393 6 1.620 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.04

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase peningkatan disiplin aparatur

100 100 104 100 100 914 100 100 936 100 1.954 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.04.01

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Jumlah mesin absensi 12 16 104 16 104 16 126 44 334 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.04.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah stel pakaian dinas karyawaan Dinkes dan UPT

0 0 929 650 929 650 1034 1.300 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.04.03

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

Jumlah stel pakaian dinas khusus hari-hari tertentu karyawaan Dinkes dan UPT

0 0 20 35 20 35 70 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.04.04

Pengadaan Pakaian KORPRI

Jumlah stel pakaian Korpri karyawaan Dinkes dan UPT

0 0 500 125 500 125 250 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.05


Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya

100 100 2.635 100 2.752 100 2.993 100 3.293 100 3.622 100 15.296 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah karyawan Dinkes dan UPT yang mengikuti kursus-kursus singkat dan pelatihan

216 216 1.584 216 1.760 216 1.936 216 2.130 216 2.343 216 9.752 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.05.08

Pelatihan jabatan fungsional

Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan jabatan fungsional

180 180 540 180 600 180 660 180 726 180 799 180 3.325 Dinas Kesehatan


70




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.05.16

Penyusunan Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen Peta Kebutuhan Pegawai

2 2 93 2 104 2 114 2 126 2 138 2 575 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.05.17

Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking

0 3 31 31 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.05.18

Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan

Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building




1.02. 1.02.01.05.19

Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah





1.02. 1.02.01.05.20

Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP




1.02. 1.02.01.05.21

Training Officer Cource (TOC)

Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelatihan penyelenggara pelaithan




1.02. 1.02.01.05.22

Training Need Assesment (TNA)

Jumlah dokumen kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan di Sumatera Selatan




1.02. 1.02.01.05.23

Penyusunan Evaluasi Jabatan

Jumlah Dokumen Kelas Jabatan

1 1 92 1 102 1 113 1 124 1 136 1 567 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.05.24

Pelatihan Penilai Jabatan Fungsional

Jumlah Penilai Jatan Fungsional yang dilatih

30 30 140 30 155 30 171 30 188 30 207 30 860 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.05.25

Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan SAKIP



71




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)


Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas

1.02. 1.02.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase sistem capaian kinerja yang meningkat/berkembang

100 100 15.421 100 15.308 100 15.334 100 15.361 100 15.445 100 76.869 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Jumlah dokumen laporan kinerja dan ihtishar realisasi kinerja OPD

5 5 150 1 158 5 174 5 191 5 210 5 883 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.06.07

Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Renstra OPD

1 1 40 0 0 0 1 60 1 100 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.06.08

Pertemuan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan UPTD tahun 2019

1 1 177 1 150 1 160 1 170 1 175 1 832 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.06.09

Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah hutang pihak ketiga yang dibayarkan

1 1 15.054 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 75.054 Dinas Kesehatan

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

1.02. 1.02.01.15


Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan

100 100 23.373 100 23.138 100 25.229 100 27.529 100 27.845 100 127.115 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.01

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan untuk RSUD Prov. Sumsel, RS Khusus Paru, RS Khusus Gigi dan Mulut, balai pengobatan Korpri, dan Program Lainnya

450 450 18.000 450 20.000 450 22.000 450 24.200 450 26.620 450 110.820 Dinas Kesehatan


72




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.15.04

Pemetaan Sarana Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Ke Kab Kota

Jumlah Data Sarana Produksi PKRT di Sumsel

17 17 181 17 201 17 221 17 243 17 268 17 1.115 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.05

Pemetaan Sarana Prodis Alat Kesehatan Ke Kabupaten Kota

Jumlah Data Sarana Prodis Alkes di Sumsel

17 17 83 17 93 17 102 17 112 17 123 17 513 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.06

Pengawasan Mutu Dan Keamanan Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Yang Beredar Di Masyarakat

Jumlah Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang sesuai dengan persyaratan standar mutu

40 40 191 40 212 40 234 40 257 40 283 40 1.177 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.07

Binwasdal Sarana Produksi PKRT Dalam Pemenuhan Persyaratan CPPKRTB

Jumlah Sarana Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang dibina dan diawasi

6 6 15 6 16 6 18 6 20 6 22 6 90 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.08

Binwasdal Sarana Produksi Dan Distribusi Alkes Dalam Pemenuhan Persyaratan CPAKB Dan CDAKD

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Penyalur Alat Kesehatan yang dibina dan diawasi

52 52 48 52 53 52 58 52 64 52 70 52 293 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.09

Edukasi gerakan masyarakat tentang penggunaan alat kesehatan dan PKRT

Jumlah tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Prov/Kab/Kota yang terpapar tentang Penggunaan Alkes dan PKRT yang tepat guna

90 90 216 90 240 90 264 90 290 90 320 90 1.330 Dinas Kesehatan


73




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.15.10

Pembangunan Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan program DAK bidang Kesehatan

Jumlah Gedung Instalasi Farmasi yang dibangun

0 1 4.541 1 2.223 1 2.223 1 2.223 0 1 11.209 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.11

Monitoring, evaluasi dan pembinaan manajemen pengelolaan obat

Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan manajemen pengelolaan obat

17 17 98 17 100 17 110 17 120 17 140 17 568 Dinas Kesehatan


Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang berkualitas

1.02. 1.02.01.16


Indeks Keluarga Sehat 15 20 10.900 25 18.114 28 18.704 35 19.730 40 20.905 40 88.355 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.01

Peningkatan Pengawasan Rumah sakit oleh Badan Pengawas RS Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Rumah Sakit Peningkatan Pengawasan Rumah sakit oleh Badan Pengawas RS Provinsi Sumatera Selatan

65 65 576 65 640 65 704 65 775 65 852 65 3.548 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.02

Review Pelayanan PONEK di Rumah Sakit

Jumlah RS yang direview pelayanan PONEK nya

62 62 90 62 100 62 110 62 121 62 133 62 554 Dinas Kesehatan


Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan

1.02. 1.02.01.16.03

Penguatan Kapasitas SDM dalam pelayanan Tranfusi darah di Rumah Sakit

Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas dalam pelayanan Tranfusi darah di RS

30 30 135 30 150 30 165 30 182 30 200 30 831 Dinas Kesehatan


74




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Kesehatan yang berkualitas



1.02. 1.02.01.16.04

Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)

Jumlah RS yang dinilai 30 30 212 30 236 30 260 30 286 30 314 30 1.308 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.05

Pelatihan BTCLS Bagi Petugas Public Safety Center 119


40 40 217 40 241 40 265 40 291 40 320 40 1.333 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.06

Distribusi Logistik Haji Jumlah Kab/kota terdistribusi Logistik Haji

17 17 77 17 85 17 94 17 103 17 113 17 471 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.07

Pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi

Jumlah Tenaga kesehatan dinilai kinerjanya dari 9 kategori profesi

153 153 532 153 591 153 651 153 716 153 787 153 3.277 Dinas Kesehatan


Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang

1.02. 1.02.01.16.08

Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota

Jumlah kabupaten/kota yang melaksanaan SPM bidang kesehatan

17 17 206 17 229 17 252 17 277 17 305 17 1.269 Dinas Kesehatan


75




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

berkualitas



1.02. 1.02.01.16.09

Lomba Sekolah Sehat Tingkat Propinsi

Jumlah pemenang lomba sekolah sehat

12 12 251 12 278 12 306 12 337 12 371 12 1.543 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.10

Pengembangan Aplikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Berbasis Website dan Basis Data untuk Pelayanan Publik pada Website Dinkes Prov. Sumsel

Jumlah website Dinkes yang menyediakan data informasi publik lebih aman

1 1 38 1 43 1 47 1 52 1 57 1 237 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.11

Workshop SIKDA Generik bagi petugas SIK kab/kota dan Puskesmas

Jumlah pentugas SIK yang dilatih dan mampu mengoperasionalkan aplikasi SIKDA Generik

50 50 131 50 146 50 160 50 176 50 194 50 807 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.12

Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan SIKDA Generik di Kab/kota

Jumlah kabupaten/kota yang melaksanaan SIKDA Generik

17 17 146 17 162 17 179 17 197 17 216 17 900 Dinas Kesehatan


76




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16.13

Pertemuan Koordinasi Penyusunan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi

Jumlah peserta pertemuan koordinasi penyusunan profil Kesehatan Tk. Provinsi

0 0 60 150 60 160 60 170 60 180 60 660 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.14

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Jumlah Puskesmas yang menjalankan pelayanan kestrad sesuai standar

342 342 345 342 384 342 422 342 464 342 511 342 2.126 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.15

Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

Jumlah Puskesmas yang diintervensi PIS-PK

342 342 118 342 132 342 145 342 159 342 175 342 729 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.16

Pemantauan Pelayanan kesehatan di Posko kesehatan arus mudik

Jumlah Kab./kota yang memberikan yankes selamaa arus mudik

17 17 103 17 115 17 126 17 139 17 153 17 635 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.17

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kerja

Jumlah Kab/kota yang dilaksanakan Monev Kesehatan kerja

17 17 119 17 132 17 146 17 160 17 176 17 734 Dinas Kesehatan


77




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16.18

Work Shop Perlindungan Pekerja Perempuan

Jumlah petugas yang mengikuti Work Shop Perlindungan Pekerja Perempuan

100 100 128 100 142 100 156 100 171 100 189 100 785 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.19

Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Olahraga

Jumlah Kab/Kota yang di Bina

17 17 73 17 81 17 89 17 98 17 108 17 448 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.20

Pelatihan Kebugaran Fisik Jamaah Haji

Jumlah Peserta Pelatihan Kesehatan Olahraga (Daftar Tilik)

60 60 108 60 120 60 132 60 145 60 160 60 665 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.21

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Peserta Rapat Kerja Kesehatan Daerah

180 180 301 180 335 180 368 180 405 180 445 180 1.854 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.22

Pembinaan dan pendampingan Perencanaan dan pelaporan DAK Fisik

Jumlah Kab/Kota yang dibina pelaporan dan perencanaan DAK Fisik

17 17 206 17 229 17 252 17 277 17 305 17 1.269 Dinas Kesehatan


78




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16.23

Pertemuan Pengolahan data Pelayan RS se Sumsel (SIMRS)

Jumlah peserta Pengolahan data Pelayan RS se Sumsel (SIMRS)

60 60 135 60 150 60 165 60 182 60 200 60 831 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.24

Aplikasi online Ambulance PSC 119

Jumlah IT Ambulance PSC 119

12 12 216 12 240 12 264 12 290 12 319 12 1.330 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.25

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu PSC 119

Frekwensi Pedampingan Pelayanan Kesehatan TIM PSC 119

51 51 461 51 512 51 563 51 619 51 681 51 2.835 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.26

Pengadaan Ambulance Motor

Jumlah Ambulance Motor URC 119

0 21 1.050 17 925 17 925 17 925 17 925 150 4.749 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.27

Pembentukan Regional Maintanance Center (RMC) Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Regional Maintanance Center yang terbentuk

1 1 180 1 200 1 220 1 242 1 266 1 1.108 Dinas Kesehatan


79




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16.28

Pembinaan Quick Win Pelayanan Darah

Jumlah Kab/kota yang dibina dalam pelayanan darah

17 17 72 17 80 17 88 17 97 17 106 17 443 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.29

Pelayanan Kesehatan Bergerak pada Daerah Terpencil

Jumlah Kabupaten/kota yang memperoleh Pelayanan Kesehatan Bergerak

6 6 288 6 320 6 352 6 387 6 426 6 1.773 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.30

Pelatihan Bantuan Hidup Dasar untuk Awam

Jumlah Masyarakat yang dilatih Bantuan Hidup dasar (BHD)

40 40 86 40 95 40 105 40 115 40 126 40 526 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.31

Evaluasi Pelayanan Kesehatan Haji

Jumlah Kabupaten / kota yang dibinda pelayana kesehatan haji

17 17 59 17 65 17 72 17 79 17 87 17 361 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.32

Pembinaan Tata Kelola Daftar Informasi Publik dan Website

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyediakan informasi publik

17 17 84 17 93 17 103 17 113 17 124 17 517 Dinas Kesehatan


80




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16.33

Penanggulangan Gangguan Refraksi bagi Siswa Sekolah

Jumlah sekolah menengah atas/SMK/MA yang mendapatkan pelayanan refraksi

0 0 50 3.984 50 3.500 50 3.500 50 3.500 200 14.484 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.34

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi Sumatera Selatan Program Dukungan Manajemen dan logistik obat DAK Non Fisik Bidang Kesehatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina tentang dukungan manajemen BOK dan E-Logistik obat

17 17 3.524 17 1.579 17 1.700 17 1.800 17 2.000 17 10.602 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.35

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi Sumatera Selatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat DAK Non Fisik Bidang Kesehatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina tentang pelaksanaan program Indonesia Sehat melaui Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Upaya Kesehatan masyarakat

17 0 17 4.500 17 4.800 17 5.000 17 5.200 17 19.500 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.36

Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi tingkat Provinsi

Jumlah peserta lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi tingkat Provinsi

22 22 152 22 152 22 152 22 152 22 152 22 759 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.37

Rapat koordinasi Evaluasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadi (SPGDT) PSC 119

Jumlah peserta rapat koordinasi penguatan pelayanan SPGDT PSC 119

85 85 68 85 80 85 80 85 80 85 80 85 388 Dinas Kesehatan


81




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16.38

Pendampingan Kunjungan Kerja Kepala Daerah

Jumlah pendampingan kunjungan kerja Kepala Daerah

12 12 110 12 110 12 110 12 110 12 110 12 552 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.39

Jambore Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadi (SPGDT)

Jumlah peserta jambore SPGDT

200 200 82 200 85 200 90 200 100 200 100 200 457 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.40

Sosialisasi Penggunaan SISRUTE Rumah Sakit

Jumlah peserta sosialisasi Sisrute rumah sakit

200 200 82 200 85 200 90 200 100 200 100 200 457 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.41

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK bidang Kesehatan

17 17 140 17 140 17 140 17 140 17 140 17 700 Dinas Kesehatan


Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

1.02. 1.02.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

55 65 20.072 70 20.588 75 22.120 80 20.517 85 22.594 85 105.891 Dinas Kesehatan


82




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.19.01

Pertemuan Koordinasi Pokjanal Posyandu tingkat provinsi Sumatera Selatan

Jumlah peserta lintas sektor pertemuan koordinasi pokjanal posyandu tingkat prov Sumsel (2 kali)

70 70 41 70 45 70 50 70 55 70 60 70 252 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.02

Penyebarluasan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perilaku Hidup Sehat melalui berbagai Media

Jumlah Penyebarluasan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perilaku Hidup Sehat Melalui Media

3 3 804 3 893 3 982 3 1.080 3 1.188 3 4.948 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.03

Orientasi Pemberdayaan Masyarakat bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih

840 840 1.730 840 1.923 840 2.115 840 2.327 840 2.559 840 10.654 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.04

Pembinaan, pendampingan dan Penilaian Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Kab/Kota Peserta Lomba Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

17 17 189 17 211 17 232 17 255 17 280 17 1.166 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.05

Revitalisasi Posyandu Jumlah Posyandu yang mendapat bantuan sarana dan prasarana Posyandu

0 3000 4.393 2000 3.500 2000 3.500 0 0 7000 11.393 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.06

Penilaian dan Pendampingan Desa/Kelurahan PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Kab/Kota Peserta Penilaian Desa/Kelurahan PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

17 17 189 17 211 17 232 17 255 17 280 17 1.166 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.07

Orientasi Kader Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Posyandu

Jumlah Kader Posyandu yang dilatih

1400 1400 2.303 1400 2.559 1400 2.814 1400 3.096 1400 3.405 1400 14.177 Dinas Kesehatan


83




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.19.08

Pengadaan Posyandu Kit

Jumlah Posyandu kit 351 351 6.318 351 7.020 351 7.722 351 8.494 351 9.344 351 38.898 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.09

Orientasi Pemberdayaan Masyarakat Bagi Bidan Desa Siaga

Jumlah Bidan Desa Siaga yang Mendapat Pelatihan

420 420 1.139 420 1.266 420 1.393 420 1.532 420 1.685 420 7.015 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.10

Pertemuan Koordinasi Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Aktif

Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Aktif (2 kali)

95 95 314 95 349 95 384 95 422 95 464 95 1.932 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.11

Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

Jumlah Kabupaten/kota yg mendapat pembinaan tentang Desa/Kelurahan Siaga Aktif

17 17 69 17 77 17 85 17 93 17 102 17 427 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.12

Orientasi Krida Saka Bakti Husada Bagi Pamong Tingkat Puskesmas

Jumlah Peserta Orientasi Krida Saka Bakti Husada Bagi Pamong Tingkat Puskesmas

140 140 363 140 404 140 444 140 488 140 537 140 2.237 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.13

Hari Kesehatan Nasional (HKN)

Jumlah peserta yang mengikuti Hari Kesehatan Nasional

1000 1000 279 1000 310 1000 341 1000 375 1000 413 1000 1.719 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.14

Benchmark Petugas Promkes Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Provinsi Jawa Timur

Jumlah Petugas Promkes Provinsi & Kabupaten/Kota yang mengikuti Benchmark ke Provinsi Jawa Timur

30 30 165 30 184 30 202 30 222 30 245 30 1.018 Dinas Kesehatan


84




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.19.15

Kursus Mahir Dasar (KMD) Bagi Pamong Saka Bakti Husada Tingkat Puskesmas

Jumlah Peserta Kursus Mahir Dasar (KMD) Bagi Pamong Saka Bakti Husada Tingkat Puskesmas

140 140 363 140 404 140 444 140 488 140 537 140 2.237 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.16

Kursus Mahir Lanjuta (KML) Bagi Pamong Saka Bakti Husada Tingkat Puskesmas

Jumlah Peserta Kursus Mahir Lanjuta (KML) Bagi Pamong Saka Bakti Husada Tingkat Puskesmas

70 70 182 70 202 70 222 70 244 70 269 70 1.118 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.17

Advokasi Kebijakan Bidang Kesehatan

Jumlah Kebijakan Bidang Kesehatan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota

4 4 137 4 152 4 168 4 184 4 203 4 844 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.18

Latihan Gabungan Saka Bakti Husada Pemantau Jentik Nyamuk

Jumlah Kader SBH Peduli DBD

100 100 116 100 129 100 142 100 156 100 171 100 713 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.19

Lomba Desa/Kelurahan Ber-PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Peserta Penilaian Desa/Kelurahan PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

17 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 750 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.20



3 3 624 3 400 3 500 3 600 3 700 3 2.824 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.21

Kursus Mahir Dasar Saka Bakti Husada

Jumlah peserta Kursus Mahir Dasar Saka Bakti Husada

0 35 202 35 202 0 0 0 70 404 Dinas Kesehatan


85




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase stunting pada anak Balita

29 27 1.525 26 3.885 24 13.963 22 15.122 20 16.377 20 50.874 Dinas Kesehatan

Persentase Balita gizi buruk

0,037 0,035 0,033 0,031 0,029 0,027 0,027



1.02. 1.02.01.20.01

Pembinaan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penurunan Stunting

Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina pencegahan dan penurunan stunting

17 17 151 17 168 17 185 17 204 17 224 17 932 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.02

Workshop Peningkatan Cakupan IMD

Jumlah peserta Peningakatan Cakupan IMD

51 51 190 51 211 51 232 51 255 51 281 51 1.168 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.03

Forum Komunikasi Pencegahan dan Penurunan Stunting

Terselenggaranya Forum Komunikasi Pencegahan dan Penurunan Stunting

120 120 59 120 65 120 72 120 79 120 87 120 362 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.04

Kampanye Piring Makanku dan gizi Seimbang

Jumlah Kabupaten/Kota yang disosialisasikan piring makanku dan gizi seimbang

4 4 197 4 219 4 241 4 265 4 292 4 1.215 Dinas Kesehatan


86




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.20.05

Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) Tingkat Provinsi

Jumlah peserta Pemberian Makanan Bayi dan Anak

340 340 471 340 524 340 576 340 634 340 697 340 2.902 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.06

Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dalam Pemantauan Pertumbuhan di Tk. Kab/Kota

Jumlah Petugas Gizi yang dilatih

50 50 235 50 261 50 287 50 316 50 347 50 1.445 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.07

Workshop Peningkatan ASI dalam rangka Pekan ASI Sedunia

Jumlah peserta workhsop ASI

- - 60 90 60 90 60 90 60 90 240 360 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.08

Penguatan Intervensi Stunting Program DAK Penugasan Bidang Kesehatan

Jumlah kab/kota yang mendapatkan droping makanan tambahan ibu hami KEK dan PMT Balita

17 6 6 2.107 6 12.000 6 13.000 6 14.000 6 41.107 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.09

Wokshop Pencegahan dan Penurunan Stunting

Jumlah Kabupaten yang menyelenggarakan Workshop

3 3 111 6 120 6 140 8 140 17 180 17 691 Dinas Kesehatan


87




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.20.10

Fokus Group Discussion Akselerasi Program 1000 HPK di Kab/Kota

Jumlah Kabupaten yang menyelenggarakan FGD

3 3 111 6 120 6 140 8 140 17 180 17 691 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21


Persentase Desa yang melaksanakan STBM

(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

62,8 70 2.894 78 3.209 86 3.533 95 3.869 100 4.238 100 17.742 Dinas Kesehatan

Persentase kabupaten/Kota Sehat

20 45 65 85 95 100 100 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.01

Pengadaan Cetakan Jamban Sehat dan Murah

Jumlah Cetakan Jamban Sehat

68 68 543 68 603 68 663 68 730 68 803 68 3.341 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.02

Peningkatan Kapasitas SDM Tentang E-Monev Smart STBM bagi Sanitarian puskesmas di Provinsi

Jumlah petugas yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Tentang E-Monev Smart STBM bagi Sanitarian puskesmas di Provinsi

70 70 241 70 267 70 294 70 323 70 356 70 1.481 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.03

MONEV Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi

17 17 222 17 247 17 271 17 299 17 328 17 1.367 Dinas Kesehatan


88




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.21.04

Monev Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat

Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

17 17 198 17 221 17 243 17 267 17 294 17 1.222 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.05

Sosialisasi Kabupaten/Kota Sehat bagi Tim Pembina Kabupaten Kota sehat di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah yang tersosialisasi Kabupaten Kota Sehat

80 80 779 80 865 80 952 80 1.047 80 1.152 80 4.795 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.06

Pelatihan e-monev Pilar ke - 3 STBM (Keamanan Pangan) dan e-monev KLB Keracunan Pangan

Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

70 70 138 70 154 70 169 70 186 70 205 70 852 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.07

Peningkatan kapasitas SDM Tentang E-Monev PKAM dan Kualitas Air Minum di Provinsi

Jumlah petugas yang mengikuti Peningkatan kapasitas SDM Tentang E-Monev PKAM dan Kualitas Air Minum

70 70 136 70 151 70 166 70 183 70 201 70 837 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.08

Monev Tempat tempat Umum Sehat

Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan

8 8 64 8 71 17 78 17 85 17 94 17 391 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.09

Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Program Limbah Medis dan E-Monev Limbah Medis di Rumah Sakit

Jumlah petugas yang Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Program Limbah Medis dan E-Monev Limbah Medis di Rumah Sakit

60 60 102 60 114 60 125 60 138 60 151 60 630 Dinas Kesehatan


89




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.21.10

Pengadaan Sanitarian KIT RS

Jumlah Sanitarian Kit 1 1 183 1 203 1 223 1 246 1 270 1 1.125 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.11

Pertemuan Klinik Sanitasi dan ADKL bagi Sanitarian Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Peserta Pertemuan Klinik Sanitasi dan ADKL bagi Sanitarian Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan

70 70 138 70 153 70 169 70 186 70 204 70 850 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.12

Percepatan Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Jumlah Kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan percepatan pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

17 17 150 17 160 17 180 17 180 17 180 17 850 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Angka Kesakitan 11,2 10,7 7.062 10,4 11.835 10 12.361 9,8 13.592 9,4 14.946 9,4 59.796 Dinas Kesehatan

Imunisasi Dasar Lengkap

76 95 95 95 95 95 95 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.01

Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Program TBC

Kab/kota yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TB

17 17 135 17 150 17 165 17 182 17 200 17 831 Dinas Kesehatan


90




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.02

Surveilans Aktif TBC di Rumah Sakit

Jml kab/kota yang dilakukan Surveilans Aktif TBC di Rumah Sakit

17 17 90 17 100 17 110 17 121 17 133 17 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.03

Penyiapan Layanan TB MDR di RS Sub Rujukan TB RO

Jml kab/kota yang dilakukan Set up Layanan TB MDR di RS Sub Rujukan TB RO

17 17 90 17 100 17 110 17 121 17 133 17 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.04

Evaluasi Utilisasi TCM di Layanan TB RO

Jml kab/kota yang dilakukan Evaluasi Utilisasi TCM di Layanan TB RO

17 17 71 17 79 17 87 17 96 17 105 17 438 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.05

Penemuan dan Pelacakan Kasus HIV/AIDS

Jumlah Kab/Kota dilakukan penemuan dan pelacakan kasus HIV/AIDS

7 7 118 7 131 7 144 7 158 7 174 7 724 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.06

Pengadaan Reagen pemeriksaan HIV/AIDS

Jumlah Reagen unruk rapid tes HIV-AIDS dan IMS

170 box 170 box 302 170 box

335 170 box

369 170 box

405 170 box

446 170 boj

1.856 Dinas Kesehatan


91




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.07

Penjangkauan populasi kunci tes HIV oleh petugas outreach

Jumlah lokasi daerah yang dilakukan penjangkauan populasi kunci sesuai standar

7 7 41 7 45 7 50 7 54 7 60 7 249 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.08

Workshop Perluasan Layanan HIV AIDS

jumlah peserta yang mengikuti workshop perluasan layanan HIV

61 61 78 61 87 61 96 61 105 61 116 61 482 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.09

Penguatan Sistem Informasi HIV AIDS dan PIMS

Data yang valid untuk Program Pengendalian HIV/AIDS

6 6 41 6 45 6 50 6 54 6 60 6 250 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.10

Mentoring Klinis Layanan HIV AIDS dan PIMS

Layanan HIV/AIDS yang dilakukan kegiatan mentoring klinis

4 4 45 4 50 4 55 4 61 4 67 4 277 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.11

Pembinaan imunisasi dan pengelolaan vaksin

Jumlah kab/kota yang dibina tentang pengelolaan vaksin

17 17 541 17 601 17 661 17 728 17 800 17 3.332 Dinas Kesehatan


92




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.12

Pembentukan Laboratorium Entomologi Kesehatan

Jumlah Kab/Kota mempunyai informasi vektor penyakit

17 17 196 17 218 17 240 17 264 17 290 17 1.209 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.13

Pengadaan Mikroskop Malaria

Jumlah Mikroskop yang digunakan untuk pemeriksaan mikroskopis malaria

0 40 228 0 0 0 40 228 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.14

Pengendalian Vektor Terpadu di Desa Merah (API>5) Kab/Kota Endemis Malaria

Jumlah Desa Endemis dengan kasus indigenous yang dilakukan Pengendalian Vektor Terpadu

6 6 34 6 38 6 42 6 46 6 50 6 210 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.15

OJT Mikroskopis Malaria di Kab/Kota Endemis Malaria

Jumlah Kab/Kota Endemis yang melakukan penemuan kasus malaria dengan konfirmasi mikroskopis

12 12 51 12 56 12 62 12 68 12 75 12 311 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.16

Pengadaan Rapid Test Malaria

Jumlah RDT yang digunakan untuk pemeriksaan mikroskopis malaria

600 600 381 600 423 600 466 600 512 600 563 600 2.345 Dinas Kesehatan


93




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.17

Pre Assesment Eliminasi Malaria

Jumlah Kab/Kota yang dinilai kesiapan eliminasi malaria

17 17 96 17 106 17 117 17 129 17 142 17 590 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.18

Pembinaan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) DBD

Jumlah Kab / Kota yang melaksanakan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) DBD

17 17 70 17 78 17 86 17 94 17 104 17 432 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.19

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Jumlah Kabupaten/Kota yang Menurun Angka Kesakitan (IR) dan Kematian (CFR)Akibat DBD

17 17 360 17 400 17 440 17 484 17 532 17 2.215 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.20

Review Program P2 DBD untuk petugas Kab/Kota

jumlah peserta yang mengikuti Review Program P2 DBD untuk petugas Kab/Kota

61 61 90 61 100 61 110 61 121 61 133 61 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.21

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Jumlah peralatan operasional fogging

17 17 536 17 595 17 655 17 720 17 792 17 3.297 Dinas Kesehatan


94




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.22

Pembinaan Penaatalaksanaan Diare dan Hapetitis A

Jumlah Kab/kota yang dilakukan monitoring SKD KLB Dan OJT TTL Diare, Hep A

17 17 72 17 80 17 88 17 97 17 106 17 443 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.23

Sosialisasi dan Advokasi Pengendalian Hepatitis C Virus pada Nakes dan Resti Lainnya

jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Advokasi Pengendalian Hepatitis C Virus pada Nakes dan Resti Lainnya

61 61 90 61 100 61 110 61 121 61 133 61 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.24

Pembinaan Kualitas Triple Eliminasi HIV Aids, hepatitis B dan C

Jumlah Kab/Kota eliminasi HIV Aids, Hepatitis B dan C

17 17 115 17 128 17 140 17 154 17 170 17 707 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.25

Penguatan LROA di Fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah Kab/kota yang dilakukan penguatan LROA di fasyankes

17 17 113 17 126 17 138 17 152 17 167 17 696 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.26

Penguatan Pencatatan dan Pelaporan Hepatitis dengan Aplikasi SIHEPI

Data yang valid untuk Program Pengendalian Hepatitis dan ISP

14 14 71 14 79 14 86 14 95 14 105 14 436 Dinas Kesehatan


95




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.27

Pembinaan Program dan Pemeliharaan Eliminasi Filariasis

Jumlah kab/kota yang melakukan pembinaan program dan pemeliharaan elimimasi filaria

8 8 68 8 75 8 83 8 91 8 100 8 417 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.28

Pemberian Obat Pencegahan Masal Filariasis di Daerah Endemis

Jumlah kab/kota dengan MF Rate < 1%

8 8 216 8 240 8 264 8 290 8 319 8 1.328 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.29

Surveilans pasca POPM Filariasis

Jumlah kab/kota yang melakukan surveilans pasca POPM Filariasis

8 8 92 8 102 8 112 8 123 8 135 8 564 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.30

Pelaksanaan Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) Filariasis

Jumlah kabupaten/kota daerah endemis yang dilakukan pendampingan dalam rangka Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) Filariasis

17 4 56 4 80 3 56 3 56 3 56 17 304 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.31

Pembinaan Penatalaksanaan ISPA

Jumlah kab/kota dilakukan pembinaan penatalaksanaan ISPA di kab/kota

16 16 135 16 150 16 165 16 182 16 200 16 831 Dinas Kesehatan


96




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.32

Survei kecacingan di kab/ kota

Jumlah kab/kota yang dilakukan survei kecacingan

3 3 216 3 240 6 264 8 290 10 319 17 1.330 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.33

Penemuan dan Pelacakan Dini Kasus Kusta (Survey Sekolah)

angka cacat tk 2 < 1/ 1juta penduduk di tahun 2020

14 14 130 14 144 14 158 14 174 14 192 14 798 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.34

Monitoring Dan evaluasi Posbindu PTM

Jumlah kab/kota yang dibina tentang pengelolaan Posbindu PTM

17 17 85 17 95 17 104 17 115 17 126 17 526 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.35

Pemicuan Skreening IVA dan CBE

Jumlah perempuan usia 30-50 yang melaksanakan deteksi dini kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara

4 4 168 4 187 4 206 4 226 4 249 4 1.036 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.36

Pelatihan Asssment Penyalahguna Napza

Jumlah peserta yang dilatih dalam assement penyalahgunaan NAPZA

40 40 35 40 39 40 43 40 48 40 52 40 218 Dinas Kesehatan


97




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.37

Pelatihan Tenaga Verifikator IPWL Puskesmas

Jumlah peserta verifikator terlatih

40 40 35 40 39 40 43 40 48 40 52 40 218 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.38

Pelatihan Deteksi Dini Gangguan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Jumlah tenaga kesehatan yang melayani kesehatan jiwa

40 40 35 40 39 40 43 40 48 40 52 40 218 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.39

Sosialisasi Dampak Narkoba dan Penatalaksanaannya

Jumlah kab/kota yang dilakukan sosialisasi dampak narkoba

17 17 301 17 334 17 368 17 404 17 445 17 1.852 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.40

Sosialisasi Deteksi Dini Gangguan Indera Penglihatan dan Kebutaan

Jumlah kab/kota yang dilakukan sosialisasi gangguan indera dan kebutaan

17 17 128 17 142 17 156 17 172 17 189 17 786 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.41

Pengendalian Terpadu Penyakit Tidak Menular

Jumlah Kab/kota yang dibina pengendalian terpadu Penyakit Tidak Menular

17 17 91 17 101 17 111 17 122 17 134 17 560 Dinas Kesehatan


98




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.42

Monitoring dan Evaluasi Program deteksi dini kanker rahim dan CBE

Jumlah Kab/kota yang dibina deteksi dini kanker rahim dan CBE

17 17 87 17 97 17 106 17 117 17 128 17 535 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.43

Pemicuan upaya berhenti merokok pada anak sekolah

Jjumlah kabupaten/kota yang memperoleh pemicuan upaya berhenti merokok pada anak sekolah

17 17 192 17 213 17 235 17 258 17 284 17 1.182 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.44

Pembinaan Tata Laksana Screening Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara pada Bidan Desa

Jumlah Kab/kota yang dibina tata laksana deteksi dini kanker serviks dan payudara

17 17 160 17 178 17 196 17 215 17 237 17 985 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.45

Sosialisasi Pengendalian Terpadu Penyakit Tidak Menular

Jumlah Kab/kota yang memperoleh informasi pengendalian terpadu penyakit tidak menular

17 17 160 17 178 17 196 17 215 17 237 17 985 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.46

Pembinaan Tentang Pengendalian Terpadu Penyakit Tidak Menular

Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pengendalian Terpadu PTM

6 6 74 6 83 6 91 6 100 6 110 6 457 Dinas Kesehatan


99




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.47

Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di Sekolah (Posbindu Belido)

Jumlah siswa SLTA yang diskrining faktor resiko PTM dan kesehatan jiwa

17 17 243 17 243 17 267 17 294 17 1.047 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.48

Skrining Deteksi dini Penyakit Tidak Menular Melalui Posbindu PTM di OPD Prov Sumsel

Jumlah OPD Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular melalui Posbindu PTM

20 20 229 20 254 20 279 20 307 20 338 20 1.407 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.49


Jumlah Kader Posbindu PTm yang terlatih

16 16 160 16 178 16 196 16 215 16 237 16 985 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.50

Pengendalian Penyebaran Penyakit Rabies

Jumlah kab/kota yang dibina tentang pengendalian penyebarab penyakit rabies

17 17 221 17 246 17 270 17 297 17 327 17 1.362 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.51

Pengadaan Vaksin anti rabies (VAR)

Jumlah vaksin anti rabies

100 100 163 120 182 140 200 160 220 180 242 180 1.006 Dinas Kesehatan


100




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.52

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi Sumatera Selatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DAK Non Fisik Bidang Kesehatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina tentang pelaksanaan program pengendalian dan pencegahan penyakit

17 17 3.500 17 3.500 17 3.850 17 4.235 17 15.085 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi

43 60 1.333 70 1.482 80 1.630 90 1.793 100 1.972 100 8.210 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.01

Pembinaan Teknis Akreditasi klinik dan DPM

Jumlah Kab/Kota yang dibina akreditasi klinik dan DPM

17 17 97 17 108 17 119 17 131 17 144 17 600 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.02

Pembinaan dan Fasilitasi Persiapan dan Pasca akreditasi versi SNARS edisi 1

Jumlah RSUD Kab/Kota yang dilakukan telaah terhadap pemenuhan standar akreditasi RS

22 22 116 22 129 22 142 22 156 22 172 22 715 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.03

Pendampingan Persiapan Akreditasi FKTP (Klinik dan DPM Dokter/Dokter Gigi) Kabupaten Kota


17 17 97 17 108 17 119 17 131 17 144 17 600 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.04

Monev Pasca Akreditasi Laboratorium Daerah Kabupaten Kota

Jumlah Kab/Kota yang dibina akreditasi Laboratorium

7 7 58 7 64 7 71 7 78 7 86 7 357 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.05

Penggandaan Instrumen Akreditasi FKTP

Jumlah Instrumen akreditasi FKTP yang dicetak

17 17 16 17 18 17 20 17 22 17 24 17 100 Dinas Kesehatan


101




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.23.06

Pendampingan Validasi Data ASPAK Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Kota

Jumlah Kabupaten kota yang memperoleh pendampingan ASPAK

7 7 74 7 82 7 90 7 99 7 109 7 454 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.07

Visitasi Lapangan Dalam Rangka Izin Operasional Rumah Sakit di Kabupaten Kota

Jumlah Rumah Sakit yang mendapat viitasi izin operasional rumah sakit

65 65 191 65 213 65 234 65 257 65 283 65 1.177 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.08

Penilaian Dalam Rangka Hospital Go Green Tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah Rumah Sakit yang ikut penilaian hospital Go Green

65 65 113 65 125 65 138 65 151 65 167 65 693 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.09

Study Pembelajaran Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Mutu Fasyankes

Jumlah peserta pembelajaran peningkatan kapasitas pengelola program mutu fasyankes

0 0 121 0 134 0 147 0 162 0 178 0 742 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.10

Akreditasi Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit UPT Dinkes yang terakreditas

1 1 450 1 500 1 550 1 605 1 666 1 2.771 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

Persentase Rumah Sakit UPT Dinkes yang Memilki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar

70 75 430.424 85 396.054 90 421.382 95 431.773 100 439.737 100 2.119.371 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.01

Pembangunan rumah sakit provinsi

Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Siti Fatimah

1 1 40.053 1 25.010 1 27.511 1 30.262 1 33.288 1 156.124 Dinas Kesehatan


102




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.26.02

Pembangunan rumah sakit khusus Paru

Jumlah bangunan rumah sakit Paru yang selesai dibangun dan beroperasional dengan baik

0 0 0 1 100.000 1 120.000 1 132.000 1 352.000 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.03

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

Jumlah bangunan rumah sakit yang direhabilitasi

3 0 1 2.000 1 2.200 1 2.400 1 2.600 9.200 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.04

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Jumlah alat kesehatan untuk RS UPT Dinkes

1 1 366.911 1 349.720 1 275.641 1 263.218 1 256.566 1 1.512.056 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.05

Pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit

Jumlah alat rumah tangga untuk RSUD Prov. Sumsel yang terpenuhi kebutuhannya

1 1 5.000 1 5.000 1 2.000 1 2.200 1 2.420 1 16.620 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.06

Pengadaan meubelair rumah sakit

Jumlah meubelairnya RSUD Prov. Sumsel yang terpenuhi kebutuhannya

1 1 5.000 1 1.300 1 1.430 1 1.573 1 1.730 1 11.033 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.07

Pengadaan Makan dan Minum Pasien RS

Jumlah Makan dan minuman bagi pasien RSUD Prov. Sumsel yang terpenuhi kebutuhannya

1 1 1.800 1 2.000 1 2.200 1 2.420 1 2.662 1 11.082 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.08

Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah

Jumlah mobil ambulance dan mobil jenazah untuk RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel

4 3 1.500 4 2.800 2 1.400 0 0 9 5.700 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.09

Pengadaan IT rumah sakit

Jumlah rumah sakit yang terpenuhi IT Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Prov. Sumsel

1 1 700 1 2.000 1 2.000 1 2.000 0 1 6.700 Dinas Kesehatan


103




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.26.10

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit program DAK bidang Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit yang terpenuhi Alat Kesehatan

4 4 9.361 4 6.224 4 7.000 4 7.700 4 8.470 4 38.755 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.11

Pengadaan Run Wheel untuk RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel

Jumlah Run Wheel untuk RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel

0 10 100 0 0 0 0 0 100 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RSMata

Persentase Rumah Sakit UPT Dinkes yang Memilki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang terpelihara dan berfungsi dengan baik

70 85 1.620 88 1.800 90 1.980 95 2.178 100 2.396 100 9.974 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.27.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

RS UPT Dinkes yang alat kesehatan beroperasional dengan baik

4 4 900 4 1.000 4 1.100 4 1.210 4 1.331 4 5.541 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.27.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

RS UPT Dinkes yang beroperasional dengan baik

4 4 720 4 800 4 880 4 968 4 1.065 4 4.433 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

58,4 95 468 96 520 97 572 98 629 100 692 100 2.881 Dinas Kesehatan


104




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.28.01

Advokasidan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

Jumlah peserta pertemuan advokasi dan sosialisasi

300 300 36 300 40 300 44 300 48 300 53 300 222 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.28.02

Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program JKN Provinsi dan Kab/Kota


162 162 54 162 60 162 66 162 73 162 80 162 332 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.28.03

Rekonsiliasi Kepesertaan Penerima bantuan Iuran (PBI) Provinsi

Jumlah peserta PBI Daerah yang sudah dilakukan rekonsiliasi

4 4 18 4 20 4 22 4 24 4 27 4 111 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.28.04

Monitoring Evaluasi Pelaksanaan JKN-KIS di Kab/Kota

Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan JKN-KIS di Kab/Kota

17 17 360 17 400 17 440 17 484 17 532 17 2.216 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.29


Jumlah Kematian Bayi 497 477 1.065 458 1.011 438 1.091 416 1.200 394 1.320 394 5.686 Dinas Kesehatan


105




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.29.01

Lomba Balita Sehat Tingkat Provinsi

Jumlah pemenang lomba balita

6 6 154 6 171 6 188 6 207 6 228 6 947 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.29.02

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Remaja Sesuai Standart di Puskesmas

Jumlah Kab/kota Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita

dan Remaja Sesuai Standart

17 17 133 17 147 17 162 17 178 17 196 17 817 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.29.03

Pembinaan Pelaksanaan Penanganan Kegawatdaruratan Bumil dan Bayi Baru Lahir di 4 kabupaten dengan Kematian Tinggi

Jumlah pengelola program KIA yang

mendapat Pembinaan Kes. Bayi, Balita dan

Remaja

120 120 115 120 128 120 140 120 154 120 170 120 707 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.29.04

Pendampingan ibu hamil resiko tinggi pada kab/kota dengan jumlah Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi tinggi

Jumlah Kabupaten yang melakukan

pendampingan ibu hamil resiko tinggi

17 4 400 4 440 3 300 3 330 3 363 17 1.833 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.29.05

Pembinaan Pelaksanaan Penanganan Kegawatdaruratan Ibu Hamil dan Bayi baru Lahir

Jumlah Kabupaten Fokus yang dilakukan

pembinaan Penanganan Kegawatdaruratan Ibu

Hamil dan Bayi baru Lahir

17 4 114 4 125 3 300 3 330 3 363 17 1.232 Dinas Kesehatan


106




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.29.06

Cetak daftar tilik pelayanan ANC sesuai standar untuk 17/kab/kota

Jumlah daftar tilik yang dicetak

- 183.660 150 150 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.30


Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan Program Usila

65 76 259 82 288 88 316 94 348 100 383 100 1.594 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.30.01

Workhshop Lansia Sehat dan Mandiri

Jumlah Peserta Lansia yang mengikuti Seminar Hari Lanjut Usia

200 200 53 200 59 200 64 200 71 200 78 200 325 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.30.02

Pembinaan dan Penilaian Kinerja Puskesmas Santun Lansia

Jumlah Kab./Kota yang di bina dan dilakukan penilaian kinerja PKM Lansia

17 17 206 17 229 17 252 17 277 17 305 17 1.269 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.33

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Jumlah Kematian Ibu Maternal

120 118 842 116 935 114 1.029 112 1.132 110 1.245 110 5.182 Dinas Kesehatan


107




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.33.01

Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi oleh Kader

Jumlah lokasi pilot projek pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader di kantong

kemiskinan

4 4 396 4 440 4 484 4 532 4 586 4 2.438 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.33.02

Penguatan Penggunaan Daftar Tilik untuk Petugas KIA Puskesmas

Jumlah Tenaga/Pengelola KIA

Puskesmas yang di informasikan ttg

penggunaan daftar Tilik ANC sesuai Stadar (10T)

80 80 138 80 154 80 169 80 186 80 204 80 851 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.33.03

Peningkatan peran Masyarakat dalam meningkatkan derajat Kesehatan Ibu dan Anak

Jumlah peserta pertemuan LP/LS,

Organisasi Profesi, PT, PKK dan Toma

mendapatkan Informasi tentang Kualitas

pelayanan kesehatan Ibu dan Anak

60 60 82 60 92 60 101 60 111 60 122 60 508 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.33.04

Orientasi Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal




80 80 225 80 250 80 275 80 303 80 333 80 1.385 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi Persyarakan Kesehatan

87 90 688 93 762 95 838 98 922 100 1.014 100 4.225 Dinas Kesehatan


108




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.34.01

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Industri Rumah Tangga

Jumlah produk makanan IRTP yang

diawasi

80 80 88 80 98 80 108 80 119 80 130 80 543 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34.02

Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Pangan menjelang Hari-Hari Besar Agama

Jumlah produk makanan yang diawasi

30 30 131 30 146 30 161 30 177 30 194 30 809 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34.03

Monitoring Evaluasi Sarana Distribusi Obat Tradisional di Kabupaten Kota

Jumlah Kab/Kota yang mendapat pembinaan Sarana Distribusi Obat

Tradisional

17 17 90 17 100 17 110 17 121 17 133 17 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34.04

Monitoring Evaluasi Peredaran Obat Tradisional yang mengandung BKO di Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota monitoring evaluasi

Peredaran Obat Tradisional yang

mengandung BKO di Kab/Kota

17 17 90 17 100 17 110 17 121 17 133 17 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34.05

Bimbingan Teknis Sarana Produksi OT (UKOT UMOT) di Kab/Kota

Jumlah kab/kota yang mendapatkan

pembinaan Teknis Sarana Produksi OT

(UKOT UMOT)

17 17 90 17 100 17 110 17 121 17 133 17 554 Dinas Kesehatan


109




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.34.06

Pengadaan Test Kit Keamanan Makanan dan Minuman

Jumlah Peralatan Test Kit Keamanan Makanan dan Minuman di Dinkes

Prov. Sumsel

4 4 100 4 110 4 121 4 133 4 146 4 611 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34.07

Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam rangka Pemenuhan Syarat Kesehatan.

Jumlah IRTP di kabupaten Kota/Kota

yang dibina tentang syarat kesehatan

156 156 98 165 108 170 119 170 131 180 144 180 600 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35


a. Rasio dokter terhadap 100.000 penduduk

11 13 9.447 15 15.877 17 17.464 19 19.211 20 21.132 20 83.130 Dinas Kesehatan

b. Rasio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk

2 3 4 5 6 7 7

c. Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk

119 121 122 123 124 125 125

d. Rasio tenaga gizi terhadap 100.000 penduduk

6 7 8 9 10 12 12

e. Rasio tenaga sanitarian terhadap 100.000 penduduk

6 7 8 9 10 12 12



1.02. 1.02.01.35.01

Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Sumatera Selatan

Jumlah Tenaga Kesehatan Penugasan

Khusus Sumatera Selatan

100 100 7.187 100 7.986 100 8.784 100 9.663 100 10.629 100 44.249 Dinas Kesehatan


110




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.35.02

Pembinaan terpadu Program Internsip Dokter

Jumlah dokter internsip dan dokter pendamping

yang dibina

200 200 99 200 111 200 122 200 134 200 147 200 612 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35.04

Pembinaan dan Pengawasan Pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing

Dokumen Pembinaan dan Pengawasan

Pendayagunaan TKWNA di Indonesia

1 1 54 1 60 1 66 1 72 1 79 1 330 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35.05

Pembinaan terpadu Perencanaan Program Tugas Belajar dan Program Pendidikan Dokter Spesialis

Jumah Tenaga Kesehatan yang

Diusulkan program Tugas Belajar dan

Pendidikan Dokter Spesialis

17 17 173 17 192 17 212 17 233 17 256 17 1.066 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35.06

Insentif bagi dokter spesialis program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)

Jumlah Dokter Spesialis yang memperoleh

insentif

5 5 878 5 975 5 1.073 5 1.180 5 1.298 5 5.402 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35.07

Uji Kompotensi Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan uji kompotensi

200 200 119 200 131 200 144 200 159 200 175 1000 728 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35.08

Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Nusantara Sehat Dinkes Prov. Sumsel

Jumlah dokter dan dokter gigi penugasan khusus nusantara sehat Dinkes Prov. Sumsel

149 40 720 149 6.183 149 6.802 149 7.482 149 8.230 149 29.417 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35.09

Vizitasi Izin Operasional Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit yang dilakukan visitasi izin operasional

21 9 66 120 73 140 80 160 88 180 97 180 403 Dinas Kesehatan


111




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.35.10

Pembinaan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan, Dokter Internship, Wajib Kerja Dokter Spesialis dan Nusantara Sehat

Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan, Dokter Internship, Wajib Kerja Dokter Spesialis dan Nusantara Sehat

1 1 151 120 166 140 183 160 201 180 221 180 922 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.36

Program Keluarga Berencana

Persentase PUS yang menjadi peserta KB

Aktif

69,2 72 241 74 268 76 294 78 324 80 74 1.482 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.36.01

Workhshop Peningkatan Kepesertaan KB Aktif

Jumlah Peserta PUS yang mengikuti

Workshop Peningkatan Kepesertaan KB Aktif

200 200 36 200 40 200 44 200 49 200 54 200 223 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.36.02

Pembinaan Pelayanan KB Pasca Salin

Jumlah Kab./Kota yang di bina dalam

pelaksanaan KB Pasca Salin (KBPP)

17 17 205 17 227 17 250 17 275 17 303 17 1.259 Dinas Kesehatan


112




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.37

Program Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat terdampak Bencana dan/atau KLB

Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

n/a 100 1.087 100 1.208 100 1.329 100 1.461 100 1.608 100 6.693 Dinas Kesehatan

Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

n/a 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.37.01

Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana

Jumlah pelayanan kesehatan bagi

pengungsi korban bencana

17 17 749 17 832 17 915 17 1.006 17 1.107 17 4.609 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.37.02

Penyelidikan Epidemiologi KLB

Jumlah KLB yang dilakukan Penyelidikan

& Penanggulangan

10 10 165 10 183 10 201 10 221 10 244 10 1.014 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.37.03

Pembinaan Surveilans Epidemiologi

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan asistensi

Terpadu, pelaksanaan Ewars dan teknis

surveilans PD3I

17 17 174 17 193 17 212 17 234 17 257 17 1.070 Dinas Kesehatan


113




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.38


Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit BLUD UPT Dinas Kesehatan

60 70 96.685 73 107.427 75 118.170 78 129.987 80 142.986 80 595.255 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.38.01

Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Mata Masyarakat

Jumlah rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan

BLUD

1 1 44.006 1 48.896 1 53.785 1 59.164 1 65.080 1 270.931 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.38.02

Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Paru


BLUD

1 1 4.920 1 5.467 1 6.013 1 6.615 1 7.276 1 30.291 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.38.03

Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Gigi dan Mulut


BLUD

1 1 3.791 1 4.212 1 4.633 1 5.096 1 5.606 1 23.338 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.38.04

Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Provinsi Sumatera Selatan


BLUD

1 1 42.168 1 46.853 1 51.539 1 56.692 1 62.362 1 259.614 Dinas Kesehatan


114




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.38.05

Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD Badan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan


BLUD

1 1 1.800 1 2.000 1 2.200 1 2.420 1 2.662 1 11.082 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.39


Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Pelanayan Kesehatan

100 100 3.259 100 3.621 100 4.533 100 4.986 100 5.485 100 21.883



1.02. 1.02.01.39.01

Penyediaan makanan tambahn balita gii kurang

Jumlah paket PMT untuk Balita gizi buruk

3.103 3.103 1.584 3.103 1.759 3.103 1.935 3.103 2.129 3.103 2.342 3.103 9.749 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.39.02

Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK)

Jumlah paket PMT Ibu Hamil KEK

3.970 3.970 1.675 3.970 1.861 3.970 2.047 3.970 2.252 3.970 2.477 3.970 10.313 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.39.03

Pelayanan operasi katarak

penduduk miskin mendapat pelayanan operasi katarak

500 550 550 600 605 660 666 660 1.821 Dinas Kesehatan

Jumalh >>>> 680.214 684.492 744.129 776.308 814.378 3.699.521


115

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera

Selatan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Awal

Target Capaian Indikator Sasaran Sampai Tahun 2023 Kondisi

Kinerja pada Akhir

Periode Renstra

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Angka Usia Harapan Hidup 69,27 69,524 69,638 69,752 69,866 69,980 69,980


55 60 65 70 75 80 80

3 Persentase Desa siaga aktif purnama dan mandiri 31,90 36 38 40 42 44 44


15,30 29,04 35,17 41,30 47,40 53,50 53,50


61,01 70 75 80 85 90 90


63,70 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00


10 13 16 19 22 25 25


43 60 70 80 90 100 100


20 23 26 29 32 35 35


60 65 70 75 80 85 85

11 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 100 100 100

12 Jumlah Kab / Kota yang mencapai Universal Health Coverage (UHC) 0 5 8 11 14 17 17


78,44 85 85 90 90 90 90

14 Persentase Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sesuai standar 27 40 50 60 70 75 75


10 11,5 15 20 25 30 30


0,4 0,5 5 10 15 20 20

17 Persentase produk Alkes dan PKRT yang memenuhi syarat kesehatan 89 90 92 95 98 100 100


116

No Indikator

Kondisi Awal


Kinerja pada Akhir

Periode Renstra

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


13,90 15 25 35 55 65 65


58,4 80 85 90 95 100 100

20 Jumlah Kematian Ibu Maternal 120 118 116 114 112 110 110

21 Jumlah Kematian Bayi 497 477 458 438 416 394 394


88,4 90 91 92 94 95 95


60,7 72 74 76 78 80 80


32 30 29 28 26 24 24

25 Persentase Balita gizi buruk 0,037 0,035 0,033 0,031 0,029 0,027 0,027

26 Cakupan ASI eksklusif 60,7 62 64 66 68 70 70


66,05 65 68 72 75 80 80

28 Persentase kabupaten/Kota Sehat 20 30 40 45 50 60 60


73 78 84 90 95 100 100

30 Case Detection Rate TBC 48 50 55 60 65 70 70


85 85 86 87 88 90 90


100 100 100 100 100 100 100


9 9 9 10 11 12 12

34 Imunisasi Dasar Lengkap 99,4 95 95 95 95 95 95

35 Persentase desa/kelurahan UCI 94,1 95 95 95 95 95 95


N/A 100 100 100 100 100 100


N/A 100 100 100 100 100 100


98,9 100 100 100 100 100 100


100 100 100 100 100 100 100


11 13 15 17 19 20 20


2 3 4 5 6 7 7


119 121 122 123 124 125 125


117

No Indikator

Kondisi Awal


Kinerja pada Akhir

Periode Renstra

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


6 7 8 9 10 11 11


6 7 8 9 10 11 11

45 Persentase Ibu Hamil Anemia 48,8 48,6 48,4 48,4 48 47 47


17,2 17 16,8 16,6 16,4 16 16


92,82 93 94 95 98 100 100


91,67 92 94 96 98 100 100


70 76 82 88 94 100 100


93,44 95 96 97 98 100 100


23,56 30 31 32 33 34 34


32,33 34 36 38 40 42 42


77,6 78 80 82 84 86 86


71,17 76 82 88 94 100 100


10 32 38 44 50 56 56


83,95 84 86 90 95 100 100

57 Cakupan imunisasi lanjutan 61,3 95 95 95 95 95 95


0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

59 Persentase Puskesmas Pandu PTM 40% 50% 55% 60% 65% 70% 70%


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


11 13 15 17 19 21 21


82,4 85,92 89,44 92,96 96,48 100 100


3 16 17 18 19 20 20


10 20 60 70 80 95 95


118

No Indikator

Kondisi Awal


Kinerja pada Akhir

Periode Renstra

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


70 89,7 90 92 94 95 95


65 71,4 75 77 80 85 85


6 9 12 15 18 21 21

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROV. SUMSEL 2019 -2023

Palembang,

Dengan ridho dan rahmat Allah SWT, Renstra Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dapat disusun. Renstra

Dinas Kesehatan ini disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan

mengatasi tantangan pembangunan kesehatan yang makin

kompleks.

Renstra Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan

sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya

Dinas Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan

demikian, setiap unit kerja di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan

dan akan dievaluasi setiap tahun dan akhir periode lima tahun

(2023) sesuai ketentuan berlaku.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra

ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Renstra Dinas

Kesehatan Tahun 2019-2023 ini dapat dilaksanakan dan mencapai

tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja

keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas

Kesehatan. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi

oleh Dinas Kesehatan, diharapkan dapat memacu semangat dalam

pelaksanaan Renstra ini.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 -

2023, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

BAB VIII

PENUTUP

- 1 -

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Angka Harapan Hidup 70,50 70,70 70,90 80,10 80,30 68,84 68,93 69,14 69,16 69,18 97,65 97,50 97,52 86,34 86,15

2Persentase Pertolongan Persalinan oleh

Tenaga Kesehatan yang Kompeten94,00 95,00 98,00 99,00 100,00 91,72 92,80 93,08 93,11 94,23 97,57 97,68 94,98 94,05 94,23

3Persentase Desa yang Mencapai

Universal Child Imunisation (UCI)95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 93,50 92,10 92,70 92,60 94,00 98,42 96,95 97,58 97,47 98,95

4 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan 142 140 138 136 134 155 165 140 107 120 91,61 84,85 98,57 127,10 111,67

5 Jumlah Kematian Bayi 120 115 110 105 100 92 197 87 98 52 130,43 58,38 126,44 107,14 192,31

6 Persentase Balita Gizi Buruk < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1,36 1,40 2,10 1,90 2,10 73,53 71,43 47,62 52,63 47,62

7 Persentase Balita Gizi Kurang 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00 18,60 12,80 9,30 10,20 12,20 80,65 101,56 118,28 88,24 57,38

8 Persentase Stunting pada Anak Balita 35,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,30 24,50 19,30 22,80 22,80 75,14 72,06 60,31 76,00 81,43

9Persentase Bayi yang mendapatkan

ASI Eklusif70,00 72,00 75,00 77,00 80,00 63,44 61,00 59,38 61,66 60,70 90,63 84,72 79,17 80,08 75,88

10Persentase Desa yang STBM (Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat) 26,00 39,00 53,00 67,00 80,00 9,00 33,00 42,83 52,80 61,45 34,62 84,62 80,81 78,81 76,81

11 Persentase Rumah Sehat 67,70 70,80 73,90 76,40 80,00 72,94 72,94 72,97 64,14 73,51 107,74 103,02 98,74 83,95 91,89

12Annual Parasit Incidence (API) per

1000 penduduk0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,36 0,26 0,28 0,10 0,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13Persentase Case Detection Rate pada

TBC70,00 70,00 33,00 40,00 55,00 48,41 45,05 39,01 44,00 46,00 69,16 64,36 118,21 110,00 83,64

14 Angka Keberhasilan Pengobatan

Penyakit TB BTA (+)87,00 88,00 89,00 90,00 91,00 86,27 86,00 88,00 87,00 89,00 99,16 97,73 98,88 96,67 97,80

15Angka Kesakitan DBD per 100.000

penduduk51,00 50,00 49,00 48,00 47,00 15,00 42,60 65,00 18,00 29,00 100,00 100,00 75,38 100,00 100,00

16

Persentase Kab/ Kota yang Memiliki

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR)

30,00 50,00 80,00 100,00 100,00 17,65 35,29 70,59 100,00 100,00 58,82 70,58 88,24 100,00 100,00

17

Persentase Desa yang Melaksanakan

Posbindu PTM (Pos Pembinaan

Terpadu Penyakit Tidak Menular)

10,00 15,00 25,00 35,00 50,00 4,50 9,70 22,23 42,47 63,17 45,00 64,67 88,92 121,34 126,34

18Persentase penduduk yang memiliki

jaminan kesehatan100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat DaerahNO

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun ke-Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target

Indikato

r

Lainnya

Target

IKK

Target

NSPK

- 2 -

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018

Uraian


rupiah)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke

Rata - Rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggara

n Realisas

i

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA LANSUNG

113.24

7

257.31

3

129.97

4

383.85

8

383.76

9

89.454

208.10

8

105.81

9

289.73

0

327.66

5 78,99 80,88 81,42 75,48 85,38

0,50

0,33

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 13.817

15.863

14.174

15.671

31.401

11.819

13.570

13.412

13.770

24.790 85,54 85,54 94,62 87,87 78,94 0,30

(0,11)

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

6.344

15.102

2.775

958

2.741

5.838

6.614

1.607

915

2.610 92,02 43,8 57,91 95,47 95,22 0,26

(0,24)

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

626

200

483

50

-

503

95

367

35

- 80,38 47,35 76,00 70,6

-

(0,19)

0,11

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

45

244

136

-

78.606

45

134

135

-

78.384 99,89 55,05 99,29

- 99,72 0,63

0,31


10.669

11.011

6.203

3.388

8.066

10.368

6.750

847

2.593

7.726 97,18 61,3 13,65 76,55 95,78 0,08

0,07

Program Upaya


1.265

3.032

2.480

797

13.275

1.045

1.650

1.821

760

6.028 82,61 54,42 73,43 95,4 45,41 2,60

(0,32)

Program Pengawasan

Obat dan Makanan

-

168

-

-

-

-

165

-

-

-

- 97,96

-

-

-

(0,40)

(0,40)

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

4.567

1.809

729

50

150

2.064

563

537

47

141 45,20 31,11 73,68 93,84 94,23 1,18

(0,05)

- 3 -

Uraian



ke Rata - Rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggara

n Realisas

i

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)


2.683

2.792

2.392

-

110

2.626

2.724

846

-

98 97,8 97,5 35,3

- 89,3

(0,15)

(0,26)

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

621

885

305

-

54

417

583

291

-

54 67,0 65,8 95,4

- 99,7

(0,20)

(0,24)

Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Menular

3.928

4.332

1.984

370

862

3.648

1.947

1.554

354

762 92,8 44,9 78,3 95,6 88,4 0,12

(0,38)

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

153

85

100

55

110

150

84

96

55

102 97,7 98,1 95,9 99,9 92,3

(0,07)

(0,47)

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

333

-

-

-

-

329

-

-

-

- 98,8

-

-

-

-

(0,07)

(0,07)

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan

Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

61.905

185.258

51.229

300.984

169.035

45.135

145.255

42.364

216.773

152.848 72,91 78,41 82,7 72,02 90,42 1,13

0,91

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS

Paru/RSMata

1.194

133

200

-

-

1.036

105

49

-

- 86,78 79,17 24,67

-

- 1,33

0,91


2.485

1.535

681

425

800

2.134

156

254

268

646 85,9 10,18 37,23 62,97 80,75

(0,11)

(0,23)

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak Balita

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0,20)

(0,20)

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia -

254

159

-

-

-

196

147

-

-

- 77,32 92,35

-

-

(0,48)

(0,45)

- 4 -

Uraian



ke Rata - Rata

Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggara

n

Realisas

i

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

ProgramPengawasan

dan Pengendalian Kesehatan Makanan

305

885

834

-

-

297

831

580

-

80 97,56 93,96 69,57

-

- 0,15

0,11

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Ibu dan Anak

996

862

322

150

100

926

453

276

150

91 92,95 52,57 85,68 100 91,00 0,82

0,90

Program Pendidikan Kesehatan

1.311

1.264

940

1.050

629

1.074

1.125

841

680

410 81,87 88,98 89,4 64,73 65,22

(0,12)

(0,29)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0,20)

(0,20)

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

-

1.583

-

-

-

-

1.149

-

-

-

- 72,56

-

-

-

(0,20)

(0,20)

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Dasar

-

616

-

-

-

-

395

-

-

-

- 64,16

-

-

-

(0,20)

(0,20)

Program Penanganan Keluarga Berencana

-

1.100

116

-

-

-

480

116

-

-

- 43,6 99,76

-

-

(0,38)

(0,35)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kesehatan BLUD

-

8.300

43.733

59.910

77.831

-

23.085

39.681

53.330

52.894

-

278,1

3 90,74 89,01 67,96 0,92

0,01

5

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan



2019 2020 2021 2022 2023

1 Meningkatnya Derajat


1 Angka Usia Harapan Hidup 69,524 69,638 69,752 69,866 69,980

1.1 Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup Sehat


60 65 70 75 80

2 Persentase Desa siaga aktif purnama dan mandiri 36 38 40 42 44


29,04 35,17 41,30 47,40 53,50


70 75 80 85 90


60,00 65,00 70,00 75,00 80,00


13 16 19 22 25

1.2 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan


60 70 80 90 100


23 26 29 32 35


65 70 75 80 85


100 100 100 100 100


5 8 11 14 17


85 85 90 90 90

7 Persentase Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sesuai standar

40 50 60 70 75


11,5 15 20 25 30


0,5 5 10 15 20


90 92 95 98 100


15 25 35 55 65

1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan


80 85 90 95 100

6


2019 2020 2021 2022 2023

yang berkualitas (UHC Pelayanan Kesehatan)

2 Jumlah Kematian Ibu Maternal

118 116 114 112 110

3 Jumlah Kematian Bayi 477 458 438 416 394


90 91 92 94 95


72 74 76 78 80


30 29 28 26 24

7 Persentase Balita gizi buruk 0,035 0,033 0,031 0,029 0,027

8 Cakupan ASI eksklusif 62 64 66 68 70


65 68 72 75 80

10 Persentase kabupaten/Kota Sehat

30 40 45 50 60


78 84 90 95 100

12 Case Detection Rate TBC 50 55 60 65 70


85 86 87 88 90


100 100 100 100 100


9 9 10 11 12

16 Imunisasi Dasar Lengkap 95 95 95 95 95

17 Persentase desa/kelurahan UCI

95 95 95 95 95


100 100 100 100 100


100 100 100 100 100


100 100 100 100 100


100 100 100 100 100


13 15 17 19 20


3 4 5 6 7


121 122 123 124 125


7 8 9 10 11


7 8 9 10 11

7


2019 2020 2021 2022 2023

27 Persentase Ibu Hamil Anemia

48,6 48,4 48,4 48 47


17 16,8 16,6 16,4 16


93 94 95 98 100


92 94 96 98 100


76 82 88 94 100


95 96 97 98 100


30 31 32 33 34


34 36 38 40 42


78 80 82 84 86


76 82 88 94 100


32 38 44 50 56


84 86 90 95 100

39 Cakupan imunisasi lanjutan 95 95 95 95 95


<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

41 Persentase Puskesmas Pandu PTM

50% 55% 60% 65% 70%


100% 100% 100% 100% 100%


13 15 17 19 21


85,92 89,44 92,96 96,48 100


16 17 18 19 20


20 60 70 80 95


89,7 90 92 94 95

48 Persentase Puskesmas yang memiliki sarana prasarana dan alat

71,4 75 77 80 85

8


2019 2020 2021 2022 2023



9 12 15 18 21

9

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

1 Meningkatkan Derajat


1 Meningkatnya kemandirian

masyarakat untuk hidup

Sehat


pemberdayaan masyarakat

bidang kesehatan

1 Advokasi kepada pemerintah

daerah tentang Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat

(Germas)

2 Sosialisasi, informasi dan edukasi

hidup sehat

3 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Promosi Kesehatan

2 Meningkatkan kemitraan di

bidang kesehatan

1 Kerjasama lintas program, lintas

sektor dan dunia usaha untuk

mendukung kesehatan

2 Meningkatnya mutu

pelayanan kesehatan

1 Memenuhi kebutuhan SDM



1 Penyusunan perencanaan

kebutuhan SDM Kesehatan di

kabupaten/kota

2 Pendistribusian Tenaga

Kesehatan secara merata di

setiap Fasyankes.

2 Memenuhi kebutuhan sarana,




1 Inventarisasi dan pemetaan

sarana, prasarana dan alat

kesehatan di setiap jenjang

fasilitas kesehatan

2 Pemenuhan kebutuhan sarana,

prasarana dan alat kesehatan di

setiap jenjang fasilitas kesehatan

sesuai dengan kewenangan

3 Pembinaan dan pengawasan

terhadap pemenuhan sarana,


3 Menjamin terpenuhinya

kebutuhan obat, vaksin, obat

buffer stock dan obat

program

1 Penyediaan obat, vaksin, obat

buffer stock dan obat program

setiap tahunnya sesuai dengan

kebutuhan program pelayanan

kesehatan

3 Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan yang

berkualitas (UHC Pelayanan

Kesehatan)

1 Meningkatan jumlah

kabupaten/kota yang

mencapai Universal Health

Coverage (UHC) JKN KIS

1 Penyusunan Perda Integrasi

program JKN-KIS

2 Penguatan koordinasi lintas

sektor dan lintas program

3 Penyediaan sharing anggaran

Provinsi dan Kabupaten/Kota

untuk masyarakat tidak mampu

yang belum memiliki kartu JKN-

KIS melalui PBI-APBD

Tujuan Sasaran




Strategi Arah Kebijakan

10

2 Meningkatkan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak

1 Advokasi ke pemerintah daerah

terkait pelayanan kesehatan ibu

dan anak

2 Menjamin pelaksanaan Rencana

Aksi Penurunan AKI dan AKB

3 Semua ibu hamil harus

mendapatkan pelayanan ANC

Terpadu

4 Semua ibu harus melakukan

persalinan dengan tenaga

kesehatan dan di fasilitas

kesehatan

5 Semua Neonatus, bayi dan balita

mendapatkan pelayanan


6 Peningkatan Pelayanan KB sesuai

standar

3 Meningkatkan pelayanan gizi

masyarakat

1 Penyusunan Rencana Aksi

penurunan stunting

2 konvergensi pemerintah provinsi

dengan kabupaten lokus stunting

(OKI dan Muara Enim)

3 Intervensi pelayanan Gizi fokus

pada 1000 hari pertama

kehidupan

4 Seluruh Bayi dan Balita harus

ditimbang setiap bulan

4 Meningkatkan kualitas

kesehatan lingkungan

1 Penyusunan Peraturan Daerah

tentang kesehatan lingkungan

2 Penguatan kelembagaan

organisasi lintas sektor dan lintas

program


pencegahan dan

pengendalian penyakit

menular dan tidak menular

1 Penguatan Kapasitas SDM

Kesehatan terkait Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit



Lintas Program

4 Dukungan anggaran untuk

program pencegahan dan

pengendalian penyakit menular

dan tidak menular

6 Meningkatkan cakupan

imunisasi dasar lengkap

1 Penguatan Kapasitas petugas

imunisasi



Lintas Program

7 Meningkatkan ketersediaan

tenaga Kesehatan berbasis

wilayah

1 Pengangkatan tenaga kesehatan

daerah melalui seleksi sesuai

dengan kompetensi dan standar

mutu

2 Pemenuhan tenaga kesehatan

melalui program Nusantara

Sehat baik berbasis tim maupun

individual




11

Tabel 6.1 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase administrasi perkantoran yang telayani

100 100 39.228 100 43.585 100 47.943 100 52.737 100 58.011 100 241.503 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah jasa pengiriman surat-menyurat di kantor Dinkes dan UPT

2100 2100 15 2100 15 2100 17 2100 18 2100 20 2100 85 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa rekening komunikasi, sumberdaya air dan listrik Dinkes dan UPT yang dibayarkan

59 59 9.720 59 10.800 59 11.880 59 13.068 59 14.375 59 59.843 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Pengelola Keuangan di Dinkes dan UPT

30 30 42 30 46 30 51 30 56 30 61 30 256 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah penyedia jasa kebersihan kantor untuk Dinkes dan UPT

6 6 6.588 6 7.320 6 8.051 6 8.857 6 9.742 6 40.557 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor bagi Dinkes dan UPT

38 38 562 38 625 38 687 38 756 38 832 38 3.462 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis bahan cetakan (formulir, blanko, buku, kartu) dan penggandaan di Dinkes dan UPT

60 60 509 60 565 60 622 60 684 60 752 60 3.131 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di Dinkes dan UPT

8 8 299 8 332 8 365 8 402 8 442 8 1.840 Dinas Kesehatan

12




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Dinkes dan UPT

3 3 36 3 40 3 44 3 48 3 53 3 222 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman rapat di Dinkes dan UPT

50 50 312 50 346 50 381 50 419 50 461 50 1.919 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.19

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

Jumlah jasa tenaga honorer dan tenaga PTT (dokter, dokter gigi dan bidan) di Dinkes dan UPT

545 545 19.725 545 21.916 545 24.108 545 26.519 545 29.171 545 121.439 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.20

Penyediaan Jasa Tutor SKJ

Jumlah jasa tutor SKJ Dinkes dan UPT

6 6 71 6 79 6 87 6 96 6 105 6 439 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.01.33

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri

Frekuensi koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri

476 476 1.350 476 1.500 476 1.650 476 1.815 476 1.997 476 8.312 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

100 100 9.582 100 10.825 100 10.405 100 8.614 100 9.491 100 48.917 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.12

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinkes dan UPT

4 4 782 4 2.626 4 2.888 4 3.177 4 3.495 4 12.967 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.13

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas dan operasional bagi Dinkes dan UPT

71 8 3.300 7 3.720 7.020 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas dan operasional bagi Dinkes dan UPT yang beroperasi secara baik dan nyaman

196 196 1.500 196 2.516 196 2.768 196 3.045 196 3.349 196 13.178 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Penglengkapan Rumah Tangga

Frekuensi pengizian ulang tabung oksigen dan tabung gas

621 632 155 632 172 680 190 700 208 720 229 740 955 Dinas Kesehatan

13




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.02.32

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor Dinkes dan UPT yang beroperasi secara baik

10 10 336 10 374 10 411 10 452 10 497 10 2.070 Dinas Kesehatan

Pemeliharaan berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang berfungsi dengan baik

6 1 100 1 110 1 130 1 150 1 180 1 670 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor Dinkes dan UPT yang direhabilitasi

6 2 580 2 712 2 783 2 862 2 948 6 3.884 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.43

Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi

4 1 300 1 330 1 363 1 399 4 1.392 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.44

Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Kesehatan Program DAK Penugasan Bidang Kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Prov. Sumsel yang tersedia

1 6 2.581 1 2.581 1 5.161 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.02.45

Pengelolaan Aset Daerah

Jumlah jenis aset dinkes yang dikelola

6 6 249 6 296 6 325 6 358 6 393 6 1.620 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.04

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase peningkatan disiplin aparatur

100 100 104 100 100 914 100 100 936 100 1.954 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.04.01

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Jumlah mesin absensi 12 16 104 16 104 16 126 44 334 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.04.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah stel pakaian dinas karyawaan Dinkes dan UPT

0 0 929 650 929 650 1034 1.300 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.04.03

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

Jumlah stel pakaian dinas khusus hari-hari tertentu karyawaan Dinkes dan UPT

0 0 20 35 20 35 70 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.04.04

Pengadaan Pakaian KORPRI

Jumlah stel pakaian Korpri karyawaan Dinkes dan UPT

0 0 500 125 500 125 250 Dinas Kesehatan

14




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.05


Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya

100 100 2.635 100 2.752 100 2.993 100 3.293 100 3.622 100 15.296 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah karyawan Dinkes dan UPT yang mengikuti kursus-kursus singkat dan pelatihan

216 216 1.584 216 1.760 216 1.936 216 2.130 216 2.343 216 9.752 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.05.08

Pelatihan jabatan fungsional

Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan jabatan fungsional

180 180 540 180 600 180 660 180 726 180 799 180 3.325 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.05.16

Penyusunan Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen Peta Kebutuhan Pegawai

2 2 93 2 104 2 114 2 126 2 138 2 575 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.05.17

Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah





1.02. 1.02.01.05.18

Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan

Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building




1.02. 1.02.01.05.19

Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah





1.02. 1.02.01.05.20

Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP




1.02. 1.02.01.05.21

Training Officer Cource (TOC)

Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelatihan penyelenggara pelaithan




1.02. 1.02.01.05.22

Training Need Assesment (TNA)

Jumlah dokumen kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan di Sumatera Selatan




1.02. 1.02.01.05.23

Penyusunan Evaluasi Jabatan

Jumlah Dokumen Kelas Jabatan

1 1 92 1 102 1 113 1 124 1 136 1 567 Dinas Kesehatan

15




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.05.24

Pelatihan Penilai Jabatan Fungsional

Jumlah Penilai Jatan Fungsional yang dilatih

30 30 140 30 155 30 171 30 188 30 207 30 860 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.05.25

Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan SAKIP




1.02. 1.02.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase sistem capaian kinerja yang meningkat/berkembang

100 100 15.421 100 15.308 100 15.334 100 15.361 100 15.445 100 76.869 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Jumlah dokumen laporan kinerja dan ihtishar realisasi kinerja OPD

5 5 150 1 158 5 174 5 191 5 210 5 883 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.06.07

Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Renstra OPD

1 1 40 0 0 0 1 60 1 100 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.06.08

Pertemuan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan UPTD tahun 2019

1 1 177 1 150 1 160 1 170 1 175 1 832 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.06.09

Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah hutang pihak ketiga yang dibayarkan

1 1 15.054 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 75.054 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15


Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan

100 100 23.373 100 23.138 100 25.229 100 27.529 100 27.845 100 127.115 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.01

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan untuk RSUD Prov. Sumsel, RS Khusus Paru, RS Khusus Gigi dan Mulut, balai pengobatan Korpri, dan Program Lainnya

450 450 18.000 450 20.000 450 22.000 450 24.200 450 26.620 450 110.820 Dinas Kesehatan

16




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.15.04

Pemetaan Sarana Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Ke Kab Kota

Jumlah Data Sarana Produksi PKRT di Sumsel

17 17 181 17 201 17 221 17 243 17 268 17 1.115 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.05

Pemetaan Sarana Prodis Alat Kesehatan Ke Kabupaten Kota

Jumlah Data Sarana Prodis Alkes di Sumsel

17 17 83 17 93 17 102 17 112 17 123 17 513 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.06

Pengawasan Mutu Dan Keamanan Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Yang Beredar Di Masyarakat

Jumlah Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang sesuai dengan persyaratan standar mutu

40 40 191 40 212 40 234 40 257 40 283 40 1.177 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.07

Binwasdal Sarana Produksi PKRT Dalam Pemenuhan Persyaratan CPPKRTB

Jumlah Sarana Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang dibina dan diawasi

6 6 15 6 16 6 18 6 20 6 22 6 90 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.08

Binwasdal Sarana Produksi Dan Distribusi Alkes Dalam Pemenuhan Persyaratan CPAKB Dan CDAKD

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Penyalur Alat Kesehatan yang dibina dan diawasi

52 52 48 52 53 52 58 52 64 52 70 52 293 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.09

Edukasi gerakan masyarakat tentang penggunaan alat kesehatan dan PKRT

Jumlah tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Prov/Kab/Kota yang terpapar tentang Penggunaan Alkes dan PKRT yang tepat guna

90 90 216 90 240 90 264 90 290 90 320 90 1.330 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.10

Pembangunan Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan program DAK bidang Kesehatan

Jumlah Gedung Instalasi Farmasi yang dibangun

0 1 4.541 1 2.223 1 2.223 1 2.223 0 1 11.209 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.15.11

Monitoring, evaluasi dan pembinaan manajemen pengelolaan obat

Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan manajemen pengelolaan obat

17 17 98 17 100 17 110 17 120 17 140 17 568 Dinas Kesehatan

17




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16


Indeks Keluarga Sehat 15 20 10.900 25 18.114 28 18.704 35 19.730 40 20.905 40 88.355 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.01

Peningkatan Pengawasan Rumah sakit oleh Badan Pengawas RS Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Rumah Sakit Peningkatan Pengawasan Rumah sakit oleh Badan Pengawas RS Provinsi Sumatera Selatan

65 65 576 65 640 65 704 65 775 65 852 65 3.548 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.02

Review Pelayanan PONEK di Rumah Sakit

Jumlah RS yang direview pelayanan PONEK nya

62 62 90 62 100 62 110 62 121 62 133 62 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.03

Penguatan Kapasitas SDM dalam pelayanan Tranfusi darah di Rumah Sakit

Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas dalam pelayanan Tranfusi darah di RS

30 30 135 30 150 30 165 30 182 30 200 30 831 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.04

Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)

Jumlah RS yang dinilai 30 30 212 30 236 30 260 30 286 30 314 30 1.308 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.05



40 40 217 40 241 40 265 40 291 40 320 40 1.333 Dinas Kesehatan

18




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16.06

Distribusi Logistik Haji Jumlah Kab/kota terdistribusi Logistik Haji

17 17 77 17 85 17 94 17 103 17 113 17 471 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.07

Pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi

Jumlah Tenaga kesehatan dinilai kinerjanya dari 9 kategori profesi

153 153 532 153 591 153 651 153 716 153 787 153 3.277 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.08

Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota

Jumlah kabupaten/kota yang melaksanaan SPM bidang kesehatan

17 17 206 17 229 17 252 17 277 17 305 17 1.269 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.09

Lomba Sekolah Sehat Tingkat Propinsi

Jumlah pemenang lomba sekolah sehat

12 12 251 12 278 12 306 12 337 12 371 12 1.543 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.10

Pengembangan Aplikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Berbasis Website dan Basis Data untuk Pelayanan Publik pada Website Dinkes Prov. Sumsel

Jumlah website Dinkes yang menyediakan data informasi publik lebih aman

1 1 38 1 43 1 47 1 52 1 57 1 237 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.11

Workshop SIKDA Generik bagi petugas SIK kab/kota dan Puskesmas

Jumlah pentugas SIK yang dilatih dan mampu mengoperasionalkan aplikasi SIKDA Generik

50 50 131 50 146 50 160 50 176 50 194 50 807 Dinas Kesehatan

19




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16.12

Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan SIKDA Generik di Kab/kota

Jumlah kabupaten/kota yang melaksanaan SIKDA Generik

17 17 146 17 162 17 179 17 197 17 216 17 900 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.13

Pertemuan Koordinasi Penyusunan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi

Jumlah peserta pertemuan koordinasi penyusunan profil Kesehatan Tk. Provinsi

0 0 60 150 60 160 60 170 60 180 60 660 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.14

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Jumlah Puskesmas yang menjalankan pelayanan kestrad sesuai standar

342 342 345 342 384 342 422 342 464 342 511 342 2.126 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.15

Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

Jumlah Puskesmas yang diintervensi PIS-PK

342 342 118 342 132 342 145 342 159 342 175 342 729 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.16

Pemantauan Pelayanan kesehatan di Posko kesehatan arus mudik

Jumlah Kab./kota yang memberikan yankes selamaa arus mudik

17 17 103 17 115 17 126 17 139 17 153 17 635 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.17

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kerja

Jumlah Kab/kota yang dilaksanakan Monev Kesehatan kerja

17 17 119 17 132 17 146 17 160 17 176 17 734 Dinas Kesehatan

20




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16.18

Work Shop Perlindungan Pekerja Perempuan

Jumlah petugas yang mengikuti Work Shop Perlindungan Pekerja Perempuan

100 100 128 100 142 100 156 100 171 100 189 100 785 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.19

Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Olahraga

Jumlah Kab/Kota yang di Bina

17 17 73 17 81 17 89 17 98 17 108 17 448 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.20

Pelatihan Kebugaran Fisik Jamaah Haji

Jumlah Peserta Pelatihan Kesehatan Olahraga (Daftar Tilik)

60 60 108 60 120 60 132 60 145 60 160 60 665 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.21

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Peserta Rapat Kerja Kesehatan Daerah

180 180 301 180 335 180 368 180 405 180 445 180 1.854 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.22

Pembinaan dan pendampingan Perencanaan dan pelaporan DAK Fisik

Jumlah Kab/Kota yang dibina pelaporan dan perencanaan DAK Fisik

17 17 206 17 229 17 252 17 277 17 305 17 1.269 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.23

Pertemuan Pengolahan data Pelayan RS se Sumsel (SIMRS)

Jumlah peserta Pengolahan data Pelayan RS se Sumsel (SIMRS)

60 60 135 60 150 60 165 60 182 60 200 60 831 Dinas Kesehatan

21




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16.24

Aplikasi online Ambulance PSC 119

Jumlah IT Ambulance PSC 119

12 12 216 12 240 12 264 12 290 12 319 12 1.330 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.25

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu PSC 119

Frekwensi Pedampingan Pelayanan Kesehatan TIM PSC 119

51 51 461 51 512 51 563 51 619 51 681 51 2.835 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.26

Pengadaan Ambulance Motor

Jumlah Ambulance Motor URC 119

0 21 1.050 17 925 17 925 17 925 17 925 150 4.749 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.27

Pembentukan Regional Maintanance Center (RMC) Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Regional Maintanance Center yang terbentuk

1 1 180 1 200 1 220 1 242 1 266 1 1.108 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.28

Pembinaan Quick Win Pelayanan Darah

Jumlah Kab/kota yang dibina dalam pelayanan darah

17 17 72 17 80 17 88 17 97 17 106 17 443 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.29

Pelayanan Kesehatan Bergerak pada Daerah Terpencil

Jumlah Kabupaten/kota yang memperoleh Pelayanan Kesehatan Bergerak

6 6 288 6 320 6 352 6 387 6 426 6 1.773 Dinas Kesehatan

22




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16.30

Pelatihan Bantuan Hidup Dasar untuk Awam

Jumlah Masyarakat yang dilatih Bantuan Hidup dasar (BHD)

40 40 86 40 95 40 105 40 115 40 126 40 526 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.31

Evaluasi Pelayanan Kesehatan Haji

Jumlah Kabupaten / kota yang dibinda pelayana kesehatan haji

17 17 59 17 65 17 72 17 79 17 87 17 361 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.32

Pembinaan Tata Kelola Daftar Informasi Publik dan Website

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyediakan informasi publik

17 17 84 17 93 17 103 17 113 17 124 17 517 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.33

Penanggulangan Gangguan Refraksi bagi Siswa Sekolah

Jumlah sekolah menengah atas/SMK/MA yang mendapatkan pelayanan refraksi

0 0 50 3.984 50 3.500 50 3.500 50 3.500 200 14.484 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.34

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi Sumatera Selatan Program Dukungan Manajemen dan logistik obat DAK Non Fisik Bidang Kesehatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina tentang dukungan manajemen BOK dan E-Logistik obat

17 17 3.524 17 1.579 17 1.700 17 1.800 17 2.000 17 10.602 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.35

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi Sumatera Selatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat DAK Non Fisik Bidang Kesehatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina tentang pelaksanaan program Indonesia Sehat melaui Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Upaya Kesehatan masyarakat

17 0 17 4.500 17 4.800 17 5.000 17 5.200 17 19.500 Dinas Kesehatan

23




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.16.36

Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi tingkat Provinsi

Jumlah peserta lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi tingkat Provinsi

22 22 152 22 152 22 152 22 152 22 152 22 759 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.37

Rapat koordinasi Evaluasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadi (SPGDT) PSC 119

Jumlah peserta rapat koordinasi penguatan pelayanan SPGDT PSC 119

85 85 68 85 80 85 80 85 80 85 80 85 388 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.38

Pendampingan Kunjungan Kerja Kepala Daerah

Jumlah pendampingan kunjungan kerja Kepala Daerah

12 12 110 12 110 12 110 12 110 12 110 12 552 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.39

Jambore Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadi (SPGDT)

Jumlah peserta jambore SPGDT

200 200 82 200 85 200 90 200 100 200 100 200 457 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.40

Sosialisasi Penggunaan SISRUTE Rumah Sakit

Jumlah peserta sosialisasi Sisrute rumah sakit

200 200 82 200 85 200 90 200 100 200 100 200 457 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.16.41

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK bidang Kesehatan

17 17 140 17 140 17 140 17 140 17 140 17 700 Dinas Kesehatan

24




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

55 65 20.072 70 20.588 75 22.120 80 20.517 85 22.594 85 105.891 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.01

Pertemuan Koordinasi Pokjanal Posyandu tingkat provinsi Sumatera Selatan

Jumlah peserta lintas sektor pertemuan koordinasi pokjanal posyandu tingkat prov Sumsel (2 kali)

70 70 41 70 45 70 50 70 55 70 60 70 252 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.02



3 3 804 3 893 3 982 3 1.080 3 1.188 3 4.948 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.03

Orientasi Pemberdayaan Masyarakat bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang terlatih

840 840 1.730 840 1.923 840 2.115 840 2.327 840 2.559 840 10.654 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.04

Pembinaan, pendampingan dan Penilaian Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Kab/Kota Peserta Lomba Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

17 17 189 17 211 17 232 17 255 17 280 17 1.166 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.05

Revitalisasi Posyandu Jumlah Posyandu yang mendapat bantuan sarana dan prasarana Posyandu

0 3000 4.393 2000 3.500 2000 3.500 0 0 7000 11.393 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.06

Penilaian dan Pendampingan Desa/Kelurahan PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Kab/Kota Peserta Penilaian Desa/Kelurahan PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

17 17 189 17 211 17 232 17 255 17 280 17 1.166 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.07

Orientasi Kader Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Posyandu

Jumlah Kader Posyandu yang dilatih

1400 1400 2.303 1400 2.559 1400 2.814 1400 3.096 1400 3.405 1400 14.177 Dinas Kesehatan

25




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.19.08

Pengadaan Posyandu Kit

Jumlah Posyandu kit 351 351 6.318 351 7.020 351 7.722 351 8.494 351 9.344 351 38.898 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.09

Orientasi Pemberdayaan Masyarakat Bagi Bidan Desa Siaga

Jumlah Bidan Desa Siaga yang Mendapat Pelatihan

420 420 1.139 420 1.266 420 1.393 420 1.532 420 1.685 420 7.015 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.10

Pertemuan Koordinasi Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Aktif

Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Aktif (2 kali)

95 95 314 95 349 95 384 95 422 95 464 95 1.932 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.11

Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

Jumlah Kabupaten/kota yg mendapat pembinaan tentang Desa/Kelurahan Siaga Aktif

17 17 69 17 77 17 85 17 93 17 102 17 427 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.12

Orientasi Krida Saka Bakti Husada Bagi Pamong Tingkat Puskesmas

Jumlah Peserta Orientasi Krida Saka Bakti Husada Bagi Pamong Tingkat Puskesmas

140 140 363 140 404 140 444 140 488 140 537 140 2.237 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.13

Hari Kesehatan Nasional (HKN)

Jumlah peserta yang mengikuti Hari Kesehatan Nasional

1000 1000 279 1000 310 1000 341 1000 375 1000 413 1000 1.719 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.14

Benchmark Petugas Promkes Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Provinsi Jawa Timur

Jumlah Petugas Promkes Provinsi & Kabupaten/Kota yang mengikuti Benchmark ke Provinsi Jawa Timur

30 30 165 30 184 30 202 30 222 30 245 30 1.018 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.15

Kursus Mahir Dasar (KMD) Bagi Pamong Saka Bakti Husada Tingkat Puskesmas

Jumlah Peserta Kursus Mahir Dasar (KMD) Bagi Pamong Saka Bakti Husada Tingkat Puskesmas

140 140 363 140 404 140 444 140 488 140 537 140 2.237 Dinas Kesehatan

26




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.19.16

Kursus Mahir Lanjuta (KML) Bagi Pamong Saka Bakti Husada Tingkat Puskesmas

Jumlah Peserta Kursus Mahir Lanjuta (KML) Bagi Pamong Saka Bakti Husada Tingkat Puskesmas

70 70 182 70 202 70 222 70 244 70 269 70 1.118 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.17

Advokasi Kebijakan Bidang Kesehatan

Jumlah Kebijakan Bidang Kesehatan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota

4 4 137 4 152 4 168 4 184 4 203 4 844 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.18

Latihan Gabungan Saka Bakti Husada Pemantau Jentik Nyamuk

Jumlah Kader SBH Peduli DBD

100 100 116 100 129 100 142 100 156 100 171 100 713 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.19

Lomba Desa/Kelurahan Ber-PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Peserta Penilaian Desa/Kelurahan PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

17 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 750 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.20



3 3 624 3 400 3 500 3 600 3 700 3 2.824 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.19.21

Kursus Mahir Dasar Saka Bakti Husada

Jumlah peserta Kursus Mahir Dasar Saka Bakti Husada

0 35 202 35 202 0 0 0 70 404 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20


Persentase stunting pada anak Balita

29 27 1.525 26 3.885 24 13.963 22 15.122 20 16.377 20 50.874 Dinas Kesehatan

Persentase Balita gizi buruk

0,037 0,035 0,033 0,031 0,029 0,027 0,027

27




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.20.01

Pembinaan Dalam Rangka Pencegahan Dan Penurunan Stunting

Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina pencegahan dan penurunan stunting

17 17 151 17 168 17 185 17 204 17 224 17 932 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.02

Workshop Peningkatan Cakupan IMD

Jumlah peserta Peningakatan Cakupan IMD

51 51 190 51 211 51 232 51 255 51 281 51 1.168 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.03

Forum Komunikasi Pencegahan dan Penurunan Stunting

Terselenggaranya Forum Komunikasi Pencegahan dan Penurunan Stunting

120 120 59 120 65 120 72 120 79 120 87 120 362 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.04

Kampanye Piring Makanku dan gizi Seimbang

Jumlah Kabupaten/Kota yang disosialisasikan piring makanku dan gizi seimbang

4 4 197 4 219 4 241 4 265 4 292 4 1.215 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.05

Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) Tingkat Provinsi

Jumlah peserta Pemberian Makanan Bayi dan Anak

340 340 471 340 524 340 576 340 634 340 697 340 2.902 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.06

Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dalam Pemantauan Pertumbuhan di Tk. Kab/Kota

Jumlah Petugas Gizi yang dilatih

50 50 235 50 261 50 287 50 316 50 347 50 1.445 Dinas Kesehatan

28




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.20.07

Workshop Peningkatan ASI dalam rangka Pekan ASI Sedunia

Jumlah peserta workhsop ASI

- - 60 90 60 90 60 90 60 90 240 360 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.08

Penguatan Intervensi Stunting Program DAK Penugasan Bidang Kesehatan

Jumlah kab/kota yang mendapatkan droping makanan tambahan ibu hami KEK dan PMT Balita

17 6 6 2.107 6 12.000 6 13.000 6 14.000 6 41.107 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.09

Wokshop Pencegahan dan Penurunan Stunting

Jumlah Kabupaten yang menyelenggarakan Workshop

3 3 111 6 120 6 140 8 140 17 180 17 691 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.20.10

Fokus Group Discussion Akselerasi Program 1000 HPK di Kab/Kota

Jumlah Kabupaten yang menyelenggarakan FGD

3 3 111 6 120 6 140 8 140 17 180 17 691 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21


Persentase Desa yang melaksanakan STBM

(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

62,8 70 2.894 78 3.209 86 3.533 95 3.869 100 4.238 100 17.742 Dinas Kesehatan

Persentase kabupaten/Kota Sehat

20 45 65 85 95 100 100 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.01

Pengadaan Cetakan Jamban Sehat dan Murah

Jumlah Cetakan Jamban Sehat

68 68 543 68 603 68 663 68 730 68 803 68 3.341 Dinas Kesehatan

29




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.21.02

Peningkatan Kapasitas SDM Tentang E-Monev Smart STBM bagi Sanitarian puskesmas di Provinsi

Jumlah petugas yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Tentang E-Monev Smart STBM bagi Sanitarian puskesmas di Provinsi

70 70 241 70 267 70 294 70 323 70 356 70 1.481 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.03

MONEV Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi

17 17 222 17 247 17 271 17 299 17 328 17 1.367 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.04

Monev Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat

Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

17 17 198 17 221 17 243 17 267 17 294 17 1.222 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.05

Sosialisasi Kabupaten/Kota Sehat bagi Tim Pembina Kabupaten Kota sehat di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah yang tersosialisasi Kabupaten Kota Sehat

80 80 779 80 865 80 952 80 1.047 80 1.152 80 4.795 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.06

Pelatihan e-monev Pilar ke - 3 STBM (Keamanan Pangan) dan e-monev KLB Keracunan Pangan

Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan

70 70 138 70 154 70 169 70 186 70 205 70 852 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.07

Peningkatan kapasitas SDM Tentang E-Monev PKAM dan Kualitas Air Minum di Provinsi

Jumlah petugas yang mengikuti Peningkatan kapasitas SDM Tentang E-Monev PKAM dan Kualitas Air Minum

70 70 136 70 151 70 166 70 183 70 201 70 837 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.08

Monev Tempat tempat Umum Sehat

Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan

8 8 64 8 71 17 78 17 85 17 94 17 391 Dinas Kesehatan

30




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.21.09

Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Program Limbah Medis dan E-Monev Limbah Medis di Rumah Sakit

Jumlah petugas yang Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Program Limbah Medis dan E-Monev Limbah Medis di Rumah Sakit

60 60 102 60 114 60 125 60 138 60 151 60 630 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.10

Pengadaan Sanitarian KIT RS

Jumlah Sanitarian Kit 1 1 183 1 203 1 223 1 246 1 270 1 1.125 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.11

Pertemuan Klinik Sanitasi dan ADKL bagi Sanitarian Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Peserta Pertemuan Klinik Sanitasi dan ADKL bagi Sanitarian Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan

70 70 138 70 153 70 169 70 186 70 204 70 850 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.21.12

Percepatan Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Jumlah Kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan percepatan pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

17 17 150 17 160 17 180 17 180 17 180 17 850 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Angka Kesakitan 11,2 10,7 7.062 10,4 11.835 10 12.361 9,8 13.592 9,4 14.946 9,4 59.796 Dinas Kesehatan

Imunisasi Dasar Lengkap

76 95 95 95 95 95 95 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.01

Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Program TBC

Kab/kota yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TB

17 17 135 17 150 17 165 17 182 17 200 17 831 Dinas Kesehatan

31




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.02

Surveilans Aktif TBC di Rumah Sakit

Jml kab/kota yang dilakukan Surveilans Aktif TBC di Rumah Sakit

17 17 90 17 100 17 110 17 121 17 133 17 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.03

Penyiapan Layanan TB MDR di RS Sub Rujukan TB RO

Jml kab/kota yang dilakukan Set up Layanan TB MDR di RS Sub Rujukan TB RO

17 17 90 17 100 17 110 17 121 17 133 17 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.04

Evaluasi Utilisasi TCM di Layanan TB RO

Jml kab/kota yang dilakukan Evaluasi Utilisasi TCM di Layanan TB RO

17 17 71 17 79 17 87 17 96 17 105 17 438 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.05

Penemuan dan Pelacakan Kasus HIV/AIDS

Jumlah Kab/Kota dilakukan penemuan dan pelacakan kasus HIV/AIDS

7 7 118 7 131 7 144 7 158 7 174 7 724 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.06

Pengadaan Reagen pemeriksaan HIV/AIDS

Jumlah Reagen unruk rapid tes HIV-AIDS dan IMS

170 box 170 box 302 170 box

335 170 box

369 170 box

405 170 box

446 170 boj

1.856 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.07

Penjangkauan populasi kunci tes HIV oleh petugas outreach

Jumlah lokasi daerah yang dilakukan penjangkauan populasi kunci sesuai standar

7 7 41 7 45 7 50 7 54 7 60 7 249 Dinas Kesehatan

32




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.08

Workshop Perluasan Layanan HIV AIDS

jumlah peserta yang mengikuti workshop perluasan layanan HIV

61 61 78 61 87 61 96 61 105 61 116 61 482 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.09

Penguatan Sistem Informasi HIV AIDS dan PIMS

Data yang valid untuk Program Pengendalian HIV/AIDS

6 6 41 6 45 6 50 6 54 6 60 6 250 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.10

Mentoring Klinis Layanan HIV AIDS dan PIMS

Layanan HIV/AIDS yang dilakukan kegiatan mentoring klinis

4 4 45 4 50 4 55 4 61 4 67 4 277 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.11

Pembinaan imunisasi dan pengelolaan vaksin

Jumlah kab/kota yang dibina tentang pengelolaan vaksin

17 17 541 17 601 17 661 17 728 17 800 17 3.332 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.12

Pembentukan Laboratorium Entomologi Kesehatan

Jumlah Kab/Kota mempunyai informasi vektor penyakit

17 17 196 17 218 17 240 17 264 17 290 17 1.209 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.13

Pengadaan Mikroskop Malaria

Jumlah Mikroskop yang digunakan untuk pemeriksaan mikroskopis malaria

0 40 228 0 0 0 40 228 Dinas Kesehatan

33




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.14

Pengendalian Vektor Terpadu di Desa Merah (API>5) Kab/Kota Endemis Malaria

Jumlah Desa Endemis dengan kasus indigenous yang dilakukan Pengendalian Vektor Terpadu

6 6 34 6 38 6 42 6 46 6 50 6 210 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.15

OJT Mikroskopis Malaria di Kab/Kota Endemis Malaria

Jumlah Kab/Kota Endemis yang melakukan penemuan kasus malaria dengan konfirmasi mikroskopis

12 12 51 12 56 12 62 12 68 12 75 12 311 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.16

Pengadaan Rapid Test Malaria

Jumlah RDT yang digunakan untuk pemeriksaan mikroskopis malaria

600 600 381 600 423 600 466 600 512 600 563 600 2.345 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.17

Pre Assesment Eliminasi Malaria

Jumlah Kab/Kota yang dinilai kesiapan eliminasi malaria

17 17 96 17 106 17 117 17 129 17 142 17 590 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.18

Pembinaan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) DBD

Jumlah Kab / Kota yang melaksanakan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) DBD

17 17 70 17 78 17 86 17 94 17 104 17 432 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.19

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Jumlah Kabupaten/Kota yang Menurun Angka Kesakitan (IR) dan Kematian (CFR)Akibat DBD

17 17 360 17 400 17 440 17 484 17 532 17 2.215 Dinas Kesehatan

34




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.20

Review Program P2 DBD untuk petugas Kab/Kota

jumlah peserta yang mengikuti Review Program P2 DBD untuk petugas Kab/Kota

61 61 90 61 100 61 110 61 121 61 133 61 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.21

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Jumlah peralatan operasional fogging

17 17 536 17 595 17 655 17 720 17 792 17 3.297 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.22

Pembinaan Penaatalaksanaan Diare dan Hapetitis A

Jumlah Kab/kota yang dilakukan monitoring SKD KLB Dan OJT TTL Diare, Hep A

17 17 72 17 80 17 88 17 97 17 106 17 443 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.23

Sosialisasi dan Advokasi Pengendalian Hepatitis C Virus pada Nakes dan Resti Lainnya

jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Advokasi Pengendalian Hepatitis C Virus pada Nakes dan Resti Lainnya

61 61 90 61 100 61 110 61 121 61 133 61 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.24

Pembinaan Kualitas Triple Eliminasi HIV Aids, hepatitis B dan C

Jumlah Kab/Kota eliminasi HIV Aids, Hepatitis B dan C

17 17 115 17 128 17 140 17 154 17 170 17 707 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.25

Penguatan LROA di Fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah Kab/kota yang dilakukan penguatan LROA di fasyankes

17 17 113 17 126 17 138 17 152 17 167 17 696 Dinas Kesehatan

35




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.26

Penguatan Pencatatan dan Pelaporan Hepatitis dengan Aplikasi SIHEPI

Data yang valid untuk Program Pengendalian Hepatitis dan ISP

14 14 71 14 79 14 86 14 95 14 105 14 436 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.27

Pembinaan Program dan Pemeliharaan Eliminasi Filariasis

Jumlah kab/kota yang melakukan pembinaan program dan pemeliharaan elimimasi filaria

8 8 68 8 75 8 83 8 91 8 100 8 417 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.28

Pemberian Obat Pencegahan Masal Filariasis di Daerah Endemis

Jumlah kab/kota dengan MF Rate < 1%

8 8 216 8 240 8 264 8 290 8 319 8 1.328 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.29

Surveilans pasca POPM Filariasis

Jumlah kab/kota yang melakukan surveilans pasca POPM Filariasis

8 8 92 8 102 8 112 8 123 8 135 8 564 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.30

Pelaksanaan Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) Filariasis

Jumlah kabupaten/kota daerah endemis yang dilakukan pendampingan dalam rangka Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) Filariasis

17 4 56 4 80 3 56 3 56 3 56 17 304 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.31

Pembinaan Penatalaksanaan ISPA

Jumlah kab/kota dilakukan pembinaan penatalaksanaan ISPA di kab/kota

16 16 135 16 150 16 165 16 182 16 200 16 831 Dinas Kesehatan

36




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.32

Survei kecacingan di kab/ kota

Jumlah kab/kota yang dilakukan survei kecacingan

3 3 216 3 240 6 264 8 290 10 319 17 1.330 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.33

Penemuan dan Pelacakan Dini Kasus Kusta (Survey Sekolah)

angka cacat tk 2 < 1/ 1juta penduduk di tahun 2020

14 14 130 14 144 14 158 14 174 14 192 14 798 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.34

Monitoring Dan evaluasi Posbindu PTM

Jumlah kab/kota yang dibina tentang pengelolaan Posbindu PTM

17 17 85 17 95 17 104 17 115 17 126 17 526 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.35

Pemicuan Skreening IVA dan CBE

Jumlah perempuan usia 30-50 yang melaksanakan deteksi dini kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara

4 4 168 4 187 4 206 4 226 4 249 4 1.036 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.36

Pelatihan Asssment Penyalahguna Napza

Jumlah peserta yang dilatih dalam assement penyalahgunaan NAPZA

40 40 35 40 39 40 43 40 48 40 52 40 218 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.37

Pelatihan Tenaga Verifikator IPWL Puskesmas

Jumlah peserta verifikator terlatih

40 40 35 40 39 40 43 40 48 40 52 40 218 Dinas Kesehatan

37




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.38

Pelatihan Deteksi Dini Gangguan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Jumlah tenaga kesehatan yang melayani kesehatan jiwa

40 40 35 40 39 40 43 40 48 40 52 40 218 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.39

Sosialisasi Dampak Narkoba dan Penatalaksanaannya

Jumlah kab/kota yang dilakukan sosialisasi dampak narkoba

17 17 301 17 334 17 368 17 404 17 445 17 1.852 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.40

Sosialisasi Deteksi Dini Gangguan Indera Penglihatan dan Kebutaan

Jumlah kab/kota yang dilakukan sosialisasi gangguan indera dan kebutaan

17 17 128 17 142 17 156 17 172 17 189 17 786 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.41

Pengendalian Terpadu Penyakit Tidak Menular

Jumlah Kab/kota yang dibina pengendalian terpadu Penyakit Tidak Menular

17 17 91 17 101 17 111 17 122 17 134 17 560 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.42

Monitoring dan Evaluasi Program deteksi dini kanker rahim dan CBE

Jumlah Kab/kota yang dibina deteksi dini kanker rahim dan CBE

17 17 87 17 97 17 106 17 117 17 128 17 535 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.43

Pemicuan upaya berhenti merokok pada anak sekolah

Jjumlah kabupaten/kota yang memperoleh pemicuan upaya berhenti merokok pada anak sekolah

17 17 192 17 213 17 235 17 258 17 284 17 1.182 Dinas Kesehatan

38




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.44

Pembinaan Tata Laksana Screening Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara pada Bidan Desa

Jumlah Kab/kota yang dibina tata laksana deteksi dini kanker serviks dan payudara

17 17 160 17 178 17 196 17 215 17 237 17 985 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.45

Sosialisasi Pengendalian Terpadu Penyakit Tidak Menular

Jumlah Kab/kota yang memperoleh informasi pengendalian terpadu penyakit tidak menular

17 17 160 17 178 17 196 17 215 17 237 17 985 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.46


Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pengendalian Terpadu PTM

6 6 74 6 83 6 91 6 100 6 110 6 457 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.47

Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di Sekolah (Posbindu Belido)

Jumlah siswa SLTA yang diskrining faktor resiko PTM dan kesehatan jiwa

17 17 243 17 243 17 267 17 294 17 1.047 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.48

Skrining Deteksi dini Penyakit Tidak Menular Melalui Posbindu PTM di OPD Prov Sumsel

Jumlah OPD Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular melalui Posbindu PTM

20 20 229 20 254 20 279 20 307 20 338 20 1.407 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.49


Jumlah Kader Posbindu PTm yang terlatih

16 16 160 16 178 16 196 16 215 16 237 16 985 Dinas Kesehatan

39




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.22.50

Pengendalian Penyebaran Penyakit Rabies

Jumlah kab/kota yang dibina tentang pengendalian penyebarab penyakit rabies

17 17 221 17 246 17 270 17 297 17 327 17 1.362 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.51

Pengadaan Vaksin anti rabies (VAR)

Jumlah vaksin anti rabies

100 100 163 120 182 140 200 160 220 180 242 180 1.006 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.22.52

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi Sumatera Selatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DAK Non Fisik Bidang Kesehatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina tentang pelaksanaan program pengendalian dan pencegahan penyakit

17 17 3.500 17 3.500 17 3.850 17 4.235 17 15.085 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi

43 60 1.333 70 1.482 80 1.630 90 1.793 100 1.972 100 8.210 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.01

Pembinaan Teknis Akreditasi klinik dan DPM


17 17 97 17 108 17 119 17 131 17 144 17 600 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.02

Pembinaan dan Fasilitasi Persiapan dan Pasca akreditasi versi SNARS edisi 1

Jumlah RSUD Kab/Kota yang dilakukan telaah terhadap pemenuhan standar akreditasi RS

22 22 116 22 129 22 142 22 156 22 172 22 715 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.03

Pendampingan Persiapan Akreditasi FKTP (Klinik dan DPM Dokter/Dokter Gigi) Kabupaten Kota


17 17 97 17 108 17 119 17 131 17 144 17 600 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.04

Monev Pasca Akreditasi Laboratorium Daerah Kabupaten Kota

Jumlah Kab/Kota yang dibina akreditasi Laboratorium

7 7 58 7 64 7 71 7 78 7 86 7 357 Dinas Kesehatan

40




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.23.05

Penggandaan Instrumen Akreditasi FKTP

Jumlah Instrumen akreditasi FKTP yang dicetak

17 17 16 17 18 17 20 17 22 17 24 17 100 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.06

Pendampingan Validasi Data ASPAK Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Kota

Jumlah Kabupaten kota yang memperoleh pendampingan ASPAK

7 7 74 7 82 7 90 7 99 7 109 7 454 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.07

Visitasi Lapangan Dalam Rangka Izin Operasional Rumah Sakit di Kabupaten Kota

Jumlah Rumah Sakit yang mendapat viitasi izin operasional rumah sakit

65 65 191 65 213 65 234 65 257 65 283 65 1.177 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.08

Penilaian Dalam Rangka Hospital Go Green Tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah Rumah Sakit yang ikut penilaian hospital Go Green

65 65 113 65 125 65 138 65 151 65 167 65 693 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.09

Study Pembelajaran Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Mutu Fasyankes

Jumlah peserta pembelajaran peningkatan kapasitas pengelola program mutu fasyankes

0 0 121 0 134 0 147 0 162 0 178 0 742 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.23.10

Akreditasi Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit UPT Dinkes yang terakreditas

1 1 450 1 500 1 550 1 605 1 666 1 2.771 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

Persentase Rumah Sakit UPT Dinkes yang Memilki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar

70 75 430.424 85 396.054 90 421.382 95 431.773 100 439.737 100 2.119.371 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.01

Pembangunan rumah sakit provinsi

Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Siti Fatimah

1 1 40.053 1 25.010 1 27.511 1 30.262 1 33.288 1 156.124 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.02

Pembangunan rumah sakit khusus Paru

Jumlah bangunan rumah sakit Paru yang selesai dibangun dan beroperasional dengan baik

0 0 0 1 100.000 1 120.000 1 132.000 1 352.000 Dinas Kesehatan

41




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.26.03

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

Jumlah bangunan rumah sakit yang direhabilitasi

3 0 1 2.000 1 2.200 1 2.400 1 2.600 9.200 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.04

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Jumlah alat kesehatan untuk RS UPT Dinkes

1 1 366.911 1 349.720 1 275.641 1 263.218 1 256.566 1 1.512.056 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.05

Pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit

Jumlah alat rumah tangga untuk RSUD Prov. Sumsel yang terpenuhi kebutuhannya

1 1 5.000 1 5.000 1 2.000 1 2.200 1 2.420 1 16.620 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.06

Pengadaan meubelair rumah sakit

Jumlah meubelairnya RSUD Prov. Sumsel yang terpenuhi kebutuhannya

1 1 5.000 1 1.300 1 1.430 1 1.573 1 1.730 1 11.033 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.07

Pengadaan Makan dan Minum Pasien RS

Jumlah Makan dan minuman bagi pasien RSUD Prov. Sumsel yang terpenuhi kebutuhannya

1 1 1.800 1 2.000 1 2.200 1 2.420 1 2.662 1 11.082 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.08

Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah

Jumlah mobil ambulance dan mobil jenazah untuk RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel

4 3 1.500 4 2.800 2 1.400 0 0 9 5.700 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.09

Pengadaan IT rumah sakit

Jumlah rumah sakit yang terpenuhi IT Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Prov. Sumsel

1 1 700 1 2.000 1 2.000 1 2.000 0 1 6.700 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.10

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit program DAK bidang Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit yang terpenuhi Alat Kesehatan

4 4 9.361 4 6.224 4 7.000 4 7.700 4 8.470 4 38.755 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.26.11

Pengadaan Run Wheel untuk RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel

Jumlah Run Wheel untuk RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel

0 10 100 0 0 0 0 0 100 Dinas Kesehatan

42




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RSMata

Persentase Rumah Sakit UPT Dinkes yang Memilki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang terpelihara dan berfungsi dengan baik

70 85 1.620 88 1.800 90 1.980 95 2.178 100 2.396 100 9.974 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.27.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

RS UPT Dinkes yang alat kesehatan beroperasional dengan baik

4 4 900 4 1.000 4 1.100 4 1.210 4 1.331 4 5.541 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.27.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

RS UPT Dinkes yang beroperasional dengan baik

4 4 720 4 800 4 880 4 968 4 1.065 4 4.433 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.28


Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

58,4 95 468 96 520 97 572 98 629 100 692 100 2.881 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.28.01

Advokasidan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional


300 300 36 300 40 300 44 300 48 300 53 300 222 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.28.02

Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program JKN Provinsi dan Kab/Kota


162 162 54 162 60 162 66 162 73 162 80 162 332 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.28.03

Rekonsiliasi Kepesertaan Penerima bantuan Iuran (PBI) Provinsi

Jumlah peserta PBI Daerah yang sudah dilakukan rekonsiliasi

4 4 18 4 20 4 22 4 24 4 27 4 111 Dinas Kesehatan

43




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.28.04

Monitoring Evaluasi Pelaksanaan JKN-KIS di Kab/Kota

Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan JKN-KIS di Kab/Kota

17 17 360 17 400 17 440 17 484 17 532 17 2.216 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.29


Jumlah Kematian Bayi 497 477 1.065 458 1.011 438 1.091 416 1.200 394 1.320 394 5.686 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.29.01

Lomba Balita Sehat Tingkat Provinsi

Jumlah pemenang lomba balita

6 6 154 6 171 6 188 6 207 6 228 6 947 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.29.02

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Remaja Sesuai Standart di Puskesmas

Jumlah Kab/kota Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita

dan Remaja Sesuai Standart

17 17 133 17 147 17 162 17 178 17 196 17 817 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.29.03

Pembinaan Pelaksanaan Penanganan Kegawatdaruratan Bumil dan Bayi Baru Lahir di 4 kabupaten dengan Kematian Tinggi

Jumlah pengelola program KIA yang

mendapat Pembinaan Kes. Bayi, Balita dan

Remaja

120 120 115 120 128 120 140 120 154 120 170 120 707 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.29.04

Pendampingan ibu hamil resiko tinggi pada kab/kota dengan jumlah Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi tinggi

Jumlah Kabupaten yang melakukan

pendampingan ibu hamil resiko tinggi

17 4 400 4 440 3 300 3 330 3 363 17 1.833 Dinas Kesehatan

44




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.29.05

Pembinaan Pelaksanaan Penanganan Kegawatdaruratan Ibu Hamil dan Bayi baru Lahir

Jumlah Kabupaten Fokus yang dilakukan

pembinaan Penanganan Kegawatdaruratan Ibu

Hamil dan Bayi baru Lahir

17 4 114 4 125 3 300 3 330 3 363 17 1.232 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.29.06

Cetak daftar tilik pelayanan ANC sesuai standar untuk 17/kab/kota

Jumlah daftar tilik yang dicetak

- 183.660 150 150 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.30


Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan Program Usila

65 76 259 82 288 88 316 94 348 100 383 100 1.594 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.30.01

Workhshop Lansia Sehat dan Mandiri

Jumlah Peserta Lansia yang mengikuti Seminar Hari Lanjut Usia

200 200 53 200 59 200 64 200 71 200 78 200 325 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.30.02

Pembinaan dan Penilaian Kinerja Puskesmas Santun Lansia

Jumlah Kab./Kota yang di bina dan dilakukan penilaian kinerja PKM Lansia

17 17 206 17 229 17 252 17 277 17 305 17 1.269 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.33

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Jumlah Kematian Ibu Maternal

120 118 842 116 935 114 1.029 112 1.132 110 1.245 110 5.182 Dinas Kesehatan

45




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.33.01

Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi oleh Kader

Jumlah lokasi pilot projek pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader di kantong

kemiskinan

4 4 396 4 440 4 484 4 532 4 586 4 2.438 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.33.02

Penguatan Penggunaan Daftar Tilik untuk Petugas KIA Puskesmas




80 80 138 80 154 80 169 80 186 80 204 80 851 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.33.03

Peningkatan peran Masyarakat dalam meningkatkan derajat Kesehatan Ibu dan Anak

Jumlah peserta pertemuan LP/LS,

Organisasi Profesi, PT, PKK dan Toma

mendapatkan Informasi tentang Kualitas

pelayanan kesehatan Ibu dan Anak

60 60 82 60 92 60 101 60 111 60 122 60 508 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.33.04

Orientasi Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal




80 80 225 80 250 80 275 80 303 80 333 80 1.385 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memiliki izin edar yang memenuhi Persyarakan Kesehatan

87 90 688 93 762 95 838 98 922 100 1.014 100 4.225 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34.01

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Industri Rumah Tangga

Jumlah produk makanan IRTP yang

diawasi

80 80 88 80 98 80 108 80 119 80 130 80 543 Dinas Kesehatan

46




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.34.02

Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Pangan menjelang Hari-Hari Besar Agama

Jumlah produk makanan yang diawasi

30 30 131 30 146 30 161 30 177 30 194 30 809 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34.03

Monitoring Evaluasi Sarana Distribusi Obat Tradisional di Kabupaten Kota

Jumlah Kab/Kota yang mendapat pembinaan Sarana Distribusi Obat

Tradisional

17 17 90 17 100 17 110 17 121 17 133 17 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34.04

Monitoring Evaluasi Peredaran Obat Tradisional yang mengandung BKO di Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota monitoring evaluasi

Peredaran Obat Tradisional yang

mengandung BKO di Kab/Kota

17 17 90 17 100 17 110 17 121 17 133 17 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34.05

Bimbingan Teknis Sarana Produksi OT (UKOT UMOT) di Kab/Kota

Jumlah kab/kota yang mendapatkan

pembinaan Teknis Sarana Produksi OT

(UKOT UMOT)

17 17 90 17 100 17 110 17 121 17 133 17 554 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34.06

Pengadaan Test Kit Keamanan Makanan dan Minuman

Jumlah Peralatan Test Kit Keamanan Makanan dan Minuman di Dinkes

Prov. Sumsel

4 4 100 4 110 4 121 4 133 4 146 4 611 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.34.07

Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam rangka Pemenuhan Syarat Kesehatan.

Jumlah IRTP di kabupaten Kota/Kota

yang dibina tentang syarat kesehatan

156 156 98 165 108 170 119 170 131 180 144 180 600 Dinas Kesehatan

47




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.35


a. Rasio dokter terhadap 100.000 penduduk

11 13 9.447 15 15.877 17 17.464 19 19.211 20 21.132 20 83.130 Dinas Kesehatan

b. Rasio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk

2 3 4 5 6 7 7

c. Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk

119 121 122 123 124 125 125

d. Rasio tenaga gizi terhadap 100.000 penduduk

6 7 8 9 10 12 12

e. Rasio tenaga sanitarian terhadap 100.000 penduduk

6 7 8 9 10 12 12



1.02. 1.02.01.35.01

Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Sumatera Selatan

Jumlah Tenaga Kesehatan Penugasan

Khusus Sumatera Selatan

100 100 7.187 100 7.986 100 8.784 100 9.663 100 10.629 100 44.249 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35.02

Pembinaan terpadu Program Internsip Dokter

Jumlah dokter internsip dan dokter pendamping

yang dibina

200 200 99 200 111 200 122 200 134 200 147 200 612 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35.04

Pembinaan dan Pengawasan Pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing

Dokumen Pembinaan dan Pengawasan

Pendayagunaan TKWNA di Indonesia

1 1 54 1 60 1 66 1 72 1 79 1 330 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35.05

Pembinaan terpadu Perencanaan Program Tugas Belajar dan Program Pendidikan Dokter Spesialis

Jumah Tenaga Kesehatan yang

Diusulkan program Tugas Belajar dan

Pendidikan Dokter Spesialis

17 17 173 17 192 17 212 17 233 17 256 17 1.066 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35.06

Insentif bagi dokter spesialis program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)

Jumlah Dokter Spesialis yang memperoleh

insentif

5 5 878 5 975 5 1.073 5 1.180 5 1.298 5 5.402 Dinas Kesehatan

Meningkatnya Derajat Kesehatan


1.02. 1.02.01.35.07

Uji Kompotensi Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan uji

200 200 119 200 131 200 144 200 159 200 175 1000 728 Dinas Kesehatan

48




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Masyarakat kompotensi



1.02. 1.02.01.35.08

Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Nusantara Sehat Dinkes Prov. Sumsel

Jumlah dokter dan dokter gigi penugasan khusus nusantara sehat Dinkes Prov. Sumsel

149 40 720 149 6.183 149 6.802 149 7.482 149 8.230 149 29.417 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35.09

Vizitasi Izin Operasional Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit yang dilakukan visitasi izin operasional

21 9 66 120 73 140 80 160 88 180 97 180 403 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.35.10

Pembinaan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan, Dokter Internship, Wajib Kerja Dokter Spesialis dan Nusantara Sehat

Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan, Dokter Internship, Wajib Kerja Dokter Spesialis dan Nusantara Sehat

1 1 151 120 166 140 183 160 201 180 221 180 922 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.36

Program Keluarga Berencana

Persentase PUS yang menjadi peserta KB

Aktif

69,2 72 241 74 268 76 294 78 324 80 74 1.482 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.36.01

Workhshop Peningkatan Kepesertaan KB Aktif

Jumlah Peserta PUS yang mengikuti

Workshop Peningkatan Kepesertaan KB Aktif

200 200 36 200 40 200 44 200 49 200 54 200 223 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.36.02

Pembinaan Pelayanan KB Pasca Salin

Jumlah Kab./Kota yang di bina dalam

pelaksanaan KB Pasca Salin (KBPP)

17 17 205 17 227 17 250 17 275 17 303 17 1.259 Dinas Kesehatan

49




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.37

Program Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat terdampak Bencana dan/atau KLB

Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

n/a 100 1.087 100 1.208 100 1.329 100 1.461 100 1.608 100 6.693 Dinas Kesehatan

Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

n/a 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.37.01

Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana

Jumlah pelayanan kesehatan bagi

pengungsi korban bencana

17 17 749 17 832 17 915 17 1.006 17 1.107 17 4.609 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.37.02

Penyelidikan Epidemiologi KLB

Jumlah KLB yang dilakukan Penyelidikan

& Penanggulangan

10 10 165 10 183 10 201 10 221 10 244 10 1.014 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.37.03

Pembinaan Surveilans Epidemiologi

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan asistensi

Terpadu, pelaksanaan Ewars dan teknis

surveilans PD3I

17 17 174 17 193 17 212 17 234 17 257 17 1.070 Dinas Kesehatan


Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang

1.02. 1.02.01.38


Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit BLUD UPT Dinas Kesehatan

60 70 96.685 73 107.427 75 118.170 78 129.987 80 142.986 80 595.255 Dinas Kesehatan

50




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

berkualitas



1.02. 1.02.01.38.01

Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Mata Masyarakat


BLUD

1 1 44.006 1 48.896 1 53.785 1 59.164 1 65.080 1 270.931 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.38.02

Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Paru


BLUD

1 1 4.920 1 5.467 1 6.013 1 6.615 1 7.276 1 30.291 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.38.03

Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RS Khusus Gigi dan Mulut


BLUD

1 1 3.791 1 4.212 1 4.633 1 5.096 1 5.606 1 23.338 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.38.04

Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Provinsi Sumatera Selatan


BLUD

1 1 42.168 1 46.853 1 51.539 1 56.692 1 62.362 1 259.614 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.38.05

Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD Badan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan


BLUD

1 1 1.800 1 2.000 1 2.200 1 2.420 1 2.662 1 11.082 Dinas Kesehatan

51




Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan


Daerah Penanggung

Jawab

2019 2020 2021 2022 2023


Daerah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)



1.02. 1.02.01.39


Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Pelanayan Kesehatan

100 100 3.259 100 3.621 100 4.533 100 4.986 100 5.485 100 21.883



1.02. 1.02.01.39.01

Penyediaan makanan tambahn balita gii kurang

Jumlah paket PMT untuk Balita gizi buruk

3.103 3.103 1.584 3.103 1.759 3.103 1.935 3.103 2.129 3.103 2.342 3.103 9.749 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.39.02

Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK)

Jumlah paket PMT Ibu Hamil KEK

3.970 3.970 1.675 3.970 1.861 3.970 2.047 3.970 2.252 3.970 2.477 3.970 10.313 Dinas Kesehatan



1.02. 1.02.01.39.03

Pelayanan operasi katarak

penduduk miskin mendapat pelayanan operasi katarak

500 550 550 600 605 660 666 660 1.821 Dinas Kesehatan

Jumalh >>>> 680.214 684.492 744.129 776.308 814.378 3.699.521

52

53

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Awal


Kinerja pada Akhir

Periode Renstra

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Angka Usia Harapan Hidup 69,27 69,524 69,638 69,752 69,866 69,980 69,980

2 Persentase Rumah Tangga ber-PHBS 55 60 65 70 75 80 80

3 Persentase Desa siaga aktif purnama dan mandiri

31,90 36 38 40 42 44 44


15,30 29,04 35,17 41,30 47,40 53,50 53,50


61,01 70 75 80 85 90 90


63,70 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00


10 13 16 19 22 25 25

8 Persentase fasilitas pelayanan kesesehatan yang terakreditasi 43 60 70 80 90 100 100


20 23 26 29 32 35 35


60 65 70 75 80 85 85


100 100 100 100 100 100 100


0 5 8 11 14 17 17


78,44 85 85 90 90 90 90

14 Persentase Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sesuai standar 27 40 50 60 70 75 75


10 11,5 15 20 25 30 30


0,4 0,5 5 10 15 20 20


89 90 92 95 98 100 100


13,90 15 25 35 55 65 65


58,4 80 85 90 95 100 100

20 Jumlah Kematian Ibu Maternal 120 118 116 114 112 110 110

21 Jumlah Kematian Bayi 497 477 458 438 416 394 394


88,4 90 91 92 94 95 95


60,7 72 74 76 78 80 80


32 30 29 28 26 24 24

25 Persentase Balita gizi buruk 0,037 0,035 0,033 0,031 0,029 0,027 0,027

54

No Indikator

Kondisi Awal


Kinerja pada Akhir

Periode Renstra

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

26 Cakupan ASI eksklusif 60,7 62 64 66 68 70 70


66,05 65 68 72 75 80 80

28 Persentase kabupaten/Kota Sehat 20 30 40 45 50 60 60


73 78 84 90 95 100 100

30 Case Detection Rate TBC 48 50 55 60 65 70 70


85 85 86 87 88 90 90


100 100 100 100 100 100 100


9 9 9 10 11 12 12

34 Imunisasi Dasar Lengkap 99,4 95 95 95 95 95 95

35 Persentase desa/kelurahan UCI 94,1 95 95 95 95 95 95


N/A 100 100 100 100 100 100


N/A 100 100 100 100 100 100


98,9 100 100 100 100 100 100


100 100 100 100 100 100 100


11 13 15 17 19 20 20


2 3 4 5 6 7 7


119 121 122 123 124 125 125


6 7 8 9 10 11 11


6 7 8 9 10 11 11

45 Persentase Ibu Hamil Anemia 48,8 48,6 48,4 48,4 48 47 47


17,2 17 16,8 16,6 16,4 16 16


92,82 93 94 95 98 100 100


91,67 92 94 96 98 100 100


70 76 82 88 94 100 100


93,44 95 96 97 98 100 100

55

No Indikator

Kondisi Awal


Kinerja pada Akhir

Periode Renstra

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


23,56 30 31 32 33 34 34


32,33 34 36 38 40 42 42


77,6 78 80 82 84 86 86


71,17 76 82 88 94 100 100


10 32 38 44 50 56 56


83,95 84 86 90 95 100 100

57 Cakupan imunisasi lanjutan 61,3 95 95 95 95 95 95


0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

59 Persentase Puskesmas Pandu PTM 40% 50% 55% 60% 65% 70% 70%


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


11 13 15 17 19 21 21


82,4 85,92 89,44 92,96 96,48 100 100


3 16 17 18 19 20 20


10 20 60 70 80 95 95


70 89,7 90 92 94 95 95


65 71,4 75 77 80 85 85


6 9 12 15 18 21 21

Documents

DINAS KESEHATAN - kemkes.go.id...RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROV. SUMSEL 2019 - 2023 v DAFTAR GAMBAR HAL Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014