KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIAJAKARTA

NomorSifatLampiranPerihal

B-4o2lElEjpl04l2009Segera

Pemusnahan BarangBukti Psikotropika

Jakarta, 2 April 2009

Kepada Yth :

1. PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI2. PARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI3. PARA KEPALA CABANG KEJAKSAAN

NEGERIDi- 'ELURUH

rNDoNEsrA

sehubungan dengan r"nrioir"n ffiikotropikayang dilakukan oleh tersangka oknum penyidik Polri dengan melibatkanokmum aparat Kejaksaan, yang diduga telah menyalah gunakan barangbukti psikotropika dalam tahap penuntutan, setelah dilakukan evaluasidan penelitian, ditemukan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karenabertemunya niat dan kesempatan para pelaku sebagai akibat tidakdilaksanakannya ketentuan Undang-Undang Psikotropika secarakonsekuen.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami perintahkan kepadaseluruh jajaran Kejaksaan dimanapun berada, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) hurf a serta ayat (2) hurufa dan huruf b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentangPsikotropika, barang bukti psikotropika harus dimusnahkan dalamwaktu 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai hukum tetap,sedangkan terhadap barang bukti psikotropika golongan I wajibdilakukan pemusnahan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukanpenyitaan.

Berdasarkan hasil evaluasidan penelitian, masih ditemukan adanyabarang bukti psikotropika, khususnya Golongan I yang tidak dilakukanpemusnahan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UUPsikotropika, Sehingga hal tersebut telah dimanf atkan oleh oknumpenyidik maupun kejaksaan untuk disalah gunakan.Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali, agarKajatilKajari/Kacabjari memberi petunjuk kepada penyidik untukmemusnahkan barang bukti psikotropika Golongan l, dalam waktu 7(tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan, sesuai ketentuan Pasal 53ayal (2) huruf b UU Psikotropika, sedangkan untuk barang buktipsikotropika Golongan ll, lll dan lV agar dilakukan pemusnahan dalamtahap penyidikan, dengan memepedomani ketentuan Pasal 45 ayat(1) dan ayat (4) KUHAP, karena psikotropika merupakan barang yangbersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, sehingga dapatdimusnahkan tau dirampas untuk kepentingan negara.

2.

3.

4. Pemusnahan barang bukti psikotropika sebagaimana tersebut diatas,agar dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Departemen/Dinas Kesehatan,Kepolisian, Kejaksaan serta Muspida terkait lainnya, dan dituangkandalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang ditanda tanganioleh seluruh anggota Tim dan Saksi sesuai dengan ketentuan Pasal53 UU Psikotropika.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

JAKSAAGUNG MUDATINDAK PIDANA UMUM

Trd.

ABDUL HAKIMRITONGA

1.2.

3.4.5.o.7.

Tembusan:

Yth. JaksaAgung R.l;Yth. Wakil Jaksa Agung R.l;

(1 dan 2 sebagai laporan).Yth. Ketua BNN;Yth. Direktur Uheksi Pidum;Yth. Para Kajari se-lndonesia;Yth. Para Kacabjari se-lndonesia;Arsip.

278