49

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

R I S A L A H RAPAT PANITIA KERJA RUU TENTANG PROTOKOL

Tahun Sidang : 2009 - 2010

Masa Sidang : IV Jenis Rapat : PANITIA KERJA Rapat ke : 12 Dengan : Pemerintah Hari, Tanggal : Selasa, 27 Juli 2010 Waktu : Pukul 09.35 – 22.25 WIB A c a r a : 1. Membicarakan perbaikan DIM

2. Lain-lain. T e m p a t : Aryaduta Hotel, Tangerang, Banten Pimpinan Rapat : H. TB. SOENMANDJAJA SD Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo Hadir : …. orang Anggota dari 30 Anggota

A. PIMPINAN :

1. H. TRI TAMTOMO, SH. ( KETUA ) ( F – PDI PERJUANGAN ) 2. DR. H. SUBYAKTO, SH., MH ( WAKIL KETUA ) ( F – PD ) 4. DRS. TAUFIK HIDAYAT, MS.i ( WAKIL KETUA ) ( F – PG )

B. ANGGOTA PANJA RUU TENTANG PROTOKOL :

I. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT : 1. HJ. HIMMATULLAH ALYAH SETIAWATY, SH., MH 2. DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si 3. RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H 4. DRS. UMAR ARSAL

ARSIP D

PR RI

50

II. FRAKSI PARTAI GOLKAR : 1. H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH., M.Kn 2. DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si 3. ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked

III. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN : 1. ARIF WIBOWO 2. DRS. H. SETIA PERMANA

IV. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA : 1. DRS. AL MUZZAMIL YUSUF

V. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL : 1. DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si

VI. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN : 1. DRS. H. ZAINUT TAUHID SA’ADI, M.Si

VII. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA : 1. DRS. H. IBNU MULTAZAM

VIII. FRAKSI PARTAI GERINDRA : 1. DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si

IX. FRAKSI PARTAI HANURA : 1. H. SARIFUDDIN SUDDING, SH., MH

ARSIP D

PR RI

51

KETUA RAPAT/F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD) : Rapat lanjutan Panja RUU Protokol ini dengan mengucap Bismillaahirrahmaanirrahiim skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PADA PUKUL 09.35 WIB) Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita sekalian, Ibu dan Bapak yang berbahagia, Sedianya memang pagi ini masih Pak Taufiq begitu hanya barusan beliau kontak saya untuk

menemani Bapak/Ibu sekalian. Tadi masalah Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan yang relatif produktif kita

Alhamdulillah dan kita tadi malam berhenti selesai pada DIM yang ke 16, sudah kita sepakati kita sahkan bersama pada hari Senin kemarin tanggal 26 Juli 2010 persis pada pukul 22.59 WIB dan mohon maaf tadi malam kita melampaui sedikit ketentuan.

Sekarang kita akan memasuki DIM yang berikutnya yaitu DIM ke-17, tetapi DIM ke-17 kita ketahui bersama dia sudah disepakati dinyatakan tetap. Berarti kita sekarang memasuki ada DIM tambah ya, Pak, ya dari Pemerintah dan memasuki pada DIM yang ke-18. Sudah siap semua, Pak ya, Bapak/Ibu sekalian?

Ini ada insert, ada tambahan dari Pemerintah, karena itu kami persilahkan kepada Pemerintah untuk menjelaskan tentang usul berkenaan dengan DIM yang ke-18 ini. Silahkan Pak Pemerintah.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Terima kasih. Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Kami langsung kepada penjelasan Bapak Pimpinan, bahwa memang ada keperluan untuk

mencantumkan dalam definisi mengenai tamu negara, karena masalah ini akan dicantumkan secara khusus di dalam salah satu bab, sehingga lazimnya diberikan penjelasan atau definisi di awal rancangan undang-undang ini maksud kami.

Oleh karena itu, kami mengusulkan agar tamu negara ini karena memang juga salah satu elemen yang harus diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, Pimpinan, mohon kiranya agar DIM 18 ini bisa kami usulkan untuk diterima.

Demikian, terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan penjelasan yang cukup untuk kita

sekalian dan tentu saja karena ini usulan baru dari Pemerintah kami persilahkan kepada Ibu/Bapak anggota untuk memberikan pandangannya dimulai dari Ibu Alyah, silahkan Ibu.

ARSIP D

PR RI

52

F- PD (HJ. HIMMATULLAH ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat pagi, Mengenai pengertian tamu negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara

kenegaraan resmi kerja atau pribadi. Menurut pada kunker kemarin kita di Perancis dan sifatnya kalau menurut saya masuk ke dalam sifat kerja dan kita juga mendapatkan kenyataan bahwa protokoler yang diterima oleh kita dari negara yang bersangkutan tidak seperti yang diharapkan seperti protokoler yang mereka terima. Jadi mungkin perlu dipertegas pengertian tamu negara itu mungkin apakah cukup dengan kenegaraan dan resmi saja, untuk kerja dan pribadi tidak disamakan dengan kenegaraan dan resmi.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Ibu Alyah. Saya kira Pemerintah sementara mencatat dulu Pak, untuk kita

tampung lebih dahulu. Pak Guntur silahkan. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Terima kasih Pimpinan. Bapak/Ibu yang saya hormati, Selamat pagi, Kami ingin mendapat penjelasan dari Pemerintah kelihatannya di dalam klausul ini

Pemerintah ingin mengadopsi secara keseluruhan baik kenegaraan, resmi, kunjungan kerja, pribadi, ini kelihatannya cukup bisa memberikan peluang untuk dimanfaatkan oleh negara-negara asing yang punya tujuan-tujuan tertentu. Saya ingin mengambil contoh misalnya walaupun ini undercover dan mungkin Indonesia juga tidak bisa menerima mereka misalnya Taiwan, kalau toh ada kepentingan pribadi walaupun mereka memang bukan negara tetapi mungkin juga bisa memanfaatkan situasi seperti ini dan lain-lain yang kita belum resmi menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang bersangkutan.

Kemudian mengenai kata “pemimpin negara” ini apakah tidak lebih luwes kalau “Pimpinan

negara asing” begitu. Terus kemudian kerja itu juga lebih jelas begitu, kunjungan kerja ataupun istilah-istilah lain.

Terima kasih Ketua. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Ya Pimpinan. KETUA RAPAT : Bapak Rusli silahkan, Pak.

ARSIP D

PR RI

53

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Ini bertanya saja, mempertegas saja ini, apakah yang disebut dengan Pimpinan Negara Asing

ini adalah kepala Pemerintahan dan/atau kepala negara, kalau ya barangkali menurut saya, saya setuju.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Kami persilahkan Pak Setia Permana. F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Ya, terima kasih. Dalam beberapa hal saya sama dengan kawan-kawan yang lain, cuman juga di sini ada

semacam realitas juga yang berbeda, pertama adalah tadi disebutkan oleh Ibu Alyah juga ketika kita berkunjung atau ada kunjungan kerja pun kita di negara yang kita tuju itu tidak mendapatkan perlakukan yang sebut saja protokoler gitu, ya dianggap biasa-biasa saja, Pak Guntur gitu … (tidak

menggunakan microphone)… KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Setia Permana. Silahkan Bapak Harun ya. F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): (tidak menggunakan microphone)…

KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Harun. Dari Bapak sekalian sudah cukup. Pemerintah yang terhormat, Kalau tadi kita coba menyimak diskusi yang berkembang sesungguhnya butir ini kan

berkaitan erat dengan DIM 190 dan 191, nanti akan bisa kita lihat dengan lebih leluasa, di sana memang Bab VII tentang tamu negara. Tentu saja kami sangat memaklumi bahwa Pemerintah dalam banyak hal sudah demikian akrab dengan terminologi ya ataupun etimologi yang berkenaan dengan keprotokolan ini karena memang sudah terbiasa barangkali, namun demikian saya kira beberapa pokok pikiran berkembang dari yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Panja tadi, seperti mengkualifikasikan tadi jenis pimpinan kemudian memilih pimpinan atau pejabat negara, misalnya seperti itu, Pak. Demikian pula misalnya bagaimana kita apa iya harus menyediakan rambu-rambu tertentu agar tidak ada misi-misi tertentu misalnya yang secara keamanan misalnya itu juga mengganggu atau misalnya juga punya tujuan-tujuan lain yang merugikan negara kita atau bagaimana, Pak, termasuk tadi apakah tidak berlebihan misalnya ya, karena itu kami berharap kepada kita sekalian kiranya untuk memfokuskan pada DIM usulan ini kendati juga berkaitan pembahasannya langsung …(tidak jelas)… dengan DIM 190-191, kepada Pemerintah kami persilahkan.

ARSIP D

PR RI

54

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Sebelumnya barangkali. KETUA RAPAT : Sebelum Pemerintah, mohon izin, silahkan Pak Rusli. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Singkat saja. pertanyaan saya mungkin tadi kurang jelas. Jadi saya ingin bertanya yang

disebut dengan pemimpin negara di sini apakah kepala negara atau kepala pemerintahan, kalau kepala negara pemerintahan saya setuju, kalau di luar itu tentunya harus dikoreksi.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik, terima kasih Pak Rusli. Ya, Ibu mangga. F- PD (HJ. HIMMATULLAH ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.): Jadi ini, boleh tidak melalui Ketua tambah untuk ke Pak Rusli, pertanyaannya kan definisi

pemimpin negara, tadi disampaikan Pak Ketua di DIM 190 itu jelas kepala negara, wakil, ada menteri, pejabat setingkat menteri. Setingkat Menteri bisa juga anggota Dewan kan Pak? Yang kemarin kita sudah jalan ke sana, ke Perancis, mungkin dalam rangka penyederahaan keuangan ya jadi sederhana sekali pelaksanaan-pelaksanaan yang sifatnya protokoler bukan dalam rangka dia tidak menghormati kita …(tidak jelas)… mungkin itu, Pak.

KETUA RAPAT : Terima kasih. Direspon Pak, atau cukup sementara. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Itu terserah Pemerintah, kalau saya hanya menyatakan kalau Menteri saya lihat juga di

Kanada itu ngilir koper sendirilah. KETUA RAPAT : Maksudnya ngilir itu menenteng, Pak. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Tetapi kalau kepala negara, kepala pemerintah datang ke sini patutlah kita hormati sebagai

tamu negara. KETUA RAPAT : Terima kasih. Memang ini dinamis ya Pak Pemerintah, Bapak Pimpinan dan Ibu/bapak sekalian yang saya

hormati, silahkan direspons. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : ...(tidak menggunakan microphone)… di sini diberikan penekanan adalah tamu negara dalam

hal ini pemimpin, Pak, apakah itu kepala negara atau kepala pemerintahan. Jadi di kami dan ini lazim di dalam protokol dicantumkan masalah-masalah ini.

Nah tentunya dalam melakukan kunjungan ada sifat-sifat atau jenis-jenis kunjungan, Pak, ada kunjungan kenegaraan yang nanti akan dicantumkan di dalam penjelasan, Pak, Yang dimaksud

ARSIP D

PR RI

55

dengan kunjungan kenegaraan itu kriterianya bagaimana, kunjungan kenegaraan itu adalah kunjungan kepala negara, Presiden, raja dan lain sebagainya, kepala negara yang dilakukan untuk pertama kali ke satu negara, Pak. Sementara kunjungan resmi itu adalah kunjungan kepala pemerintahan, ini terminologi yang memang sudah berlaku umum dan juga sudah disebutkan dalam undang-undang sebelumnya. Jadi termasuk di dalamnya ada kunjungan kerja, misalnya kunjungan kerja Bapak Presiden mengikuti KTT, misalnya, itu sifatnya kunjungan kerja. Ada juga sifatnya kunjungan pribadi, ini kepala negara yang melakukan ke negara sahabat ini sifatnya pribadi, di luar dari kunjungan kenegaraan, resmi dan kerja. Nah, dalam hal jenis-jenis kunjungan ini tentu ada pengaturan-pengaturan protokol yang disesuaikan dengan kondisi dari sifat dan jenis kunjungan itu, katakanlah perlakuan keprotokolan atau hak-hak keprotokolan atau barangkali courtesy yang diberikan kepada kepala negara, kepala pemerintahan pada saat melakukan kunjungan kenegaraan, kerja atau kunjungan resmi itu masing-masing berbeda, itu ada perlakukan keprotokolan yang disesuaikan dengan jenis dan sifat kunjungan itu, Pak. Kunjungan kenegaraan misalnya kunjungan resmi itu selalu ada upacara kenegaraan yang dimulai dengan penyambutan resmi, terus courtesy

call, terus pertemuan bilateral dan ditutup biasanya dengan jamuan santap siang atau jamuan santap malam, itu satu paket. Dan juga dalam ketentuan keprotokolan kita ada dentuman meriam, Pak. Hal-hal seperti itu yang membedakan nanti dan tidak diatur secara spesifik dan diatur dalam aturan tersendiri nanti, Pak.

Mengenai tadi pertanyaan dari Pak Guntur apakah kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu tadi secara spesifik disebutkan Taiwan, yang jelas Taiwan dan Israel, negara lain tidak, tetapi tidak masuk secara otomatis. Dan mengenai kemungkinan kalau ada misalnya pimpinan negara penyelenggara pemerintahan … (terpotong interupsi).

KETUA RAPAT : Interupsi sedikit, Pak Lutfi, memang hanya dua negara ya Pak ya, Israel dan Taiwan? PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Untuk sementara ini iya, Pak, kita tidak mengakui. Kita tidak pernah mengakui Taiwan

sebagai suatu negara, demikian juga Israel, jadi secara otomatis demi hukum itu tidak masuk dalam. Untuk kunjungan kepala negara yang sifatnya pribadi, Pak, memang perlakuan ada courtesy

sebagai bentuk penghargaan, tetapi terbatas sekali. Nah, tentunya ada juga barangkali hal-hal yang bisa kita manfaatkan dengan memberikan courtesy call katakanlah pengamanan, Pak, sehingga ada peluang bagi kita untuk setidak-tidaknya melihat aktivitas mereka selama di sini meskipun itu secara tidak dimaksudkan untuk itu.

Jadi, itu barangkali, Pak, penjelasan dari kami dan ini sifat kunjungan ini, itu akan juga menentukan bentuk courtesy untuk pengaturan keprotokolan, keamanannya, sifatnya berbeda.beda. Itu barangkali penjelasan dari kami, Pak.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Pemerintah.

ARSIP D

PR RI

56

Jadi kalau menggunakan istilah pemimpin itu, Pak ya, itu menunjukan satu saja, Pak, jadi merupakan pejabat tertinggilah kira-kira di sana, Presiden atau Wakil Presiden begitu. Kalau Ketua MPR-nya, Ketua DPR-nya bagaimana, Pak, berkaitan dengan ini, apakah juga dia …(tidak

dilanjutkan)… kalau mendengar penjelasan Bapak tampaknya tidak masuk ke sana tadi. Bagaimana Pak Lutfi?

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Kami nanti akan lebih dijelaskan dalam Bab VII, Pak, karena disamping tamu negara dan

tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lainnya. Dan secara tegas nanti di Pasal 32 dijelaskan itu, Pak. Disamping itu juga ada azas yang belaku yang diterima secara umum dalam praktek-praktek hubungan antara bangsa itu azas timbal balik, norma-norma/kebiasaan dalam tata pergaulan internasional, jadi seperti misalnya tidak semua negara karena masing-masing pengaturan proses suatu negara dengan negara yang lain itu berbeda, tetapi ada azas-azas yang berlaku umum. Kalau sudah bicara masalah detail nanti itu ada azas rezim procitas, azas timbal balik. Itu, Pak.

Jadi itu kira-kira, Pak, dan tamu negara itu umumnya ditangani atau di-handle oleh panitia negara, Pimpinan. Jadi nanti di pasal berikutnya nanti bisa lebih dikembangkan diskusi kita.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Sebelum kepada anggota, apabila kita sepakati bahwa tamu negara adalah pemimpin negara

asing mungkin nanti kita tidak mudah, Pak Lutfi, mem-breakdown-nya pada pasal-pasal 150 dan selanjutnya. Karena dia sudah dikunci di situ, dia esplisitasnya dia begitu denotatif ya, Pak. Denotatif. Jadi tidak bisa di-insert lagi dengan pemahaman lain. Tetapi kalau tamu negara adalah misalnya apa begitu, Pak, tidak menunjuk pada sebuah jabatan, nanti jabatan itu kita breakdown, kira urai pada pasal-pasal di dalam. Tetapi itu tawaran, sekalian kami persilahkan kepada Ibu/Bapak sebelum kepada Pemerintah.

Ada tanggapan lain silahkan. F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Iya, Pak Ketua. KETUA RAPAT : Silahkan Pak Setia. F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Saya sepakat dengan itu, jadi tugas kita sekarang sebetulnya lebih pada bagaimana

menetapkan terminologi pemimpin atau pimpinan sehingga ke bawahnya nanti bisa lebih gampang. Nah, kalau kemudian pemimpin itu diartikan hanya kepala negara, sementara di bawah di situ ada disebutkan duta besar bahkan masuk ke dalam tamu negara tersebut. Hall itulah kemudian akan bisa terjadi kontradiksi lah antara yang disebutkan di sini pemimpin negara maka saya tawarkan juga barangkali mencari pilihan lain, terminologi bukan pemimpin negara tetapi mungkin tadi saya menyinggung juga dari kalau …(tidak jelas)… ada pimpinan negara, sehingga itu mencakup

ARSIP D

PR RI

57

seluruhnya seperti apa yang disebutkan di pasal berikutnya, 190 kalau tidak salah tentang tamu negara, di situ ada kepala … negara asing, menteri, pejabat setingkat menteri dan/atau duta besar asing. Sehingga di situ kita tidak akan mendapatkan kesulitan.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Setia. Memang tampaknya begitu, Pemerintah, apabila kita lebih sifatnya umum, Pak, ya lebih

cenderung begitu sesungguhnya lebih enak nanti ketika kita memasukan unsur-unsur yang berkaitan dengan jabatan, tetapi kalau kita misalnya secara restrictivei ya begitu terbatas, tegas, Pak, maka mungkin tidak mudah kita akan menguraik kepada jabatan yang ada di bawahnya. Tetapi terpulang kepada konvensi atau tradisi yang ada. Kami kembalikan lebih dahulu kepada Pemerintah, silahkan.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Untuk memperkaya barangkali pemahaman kita mengenai istilah bahasa mungkin saya bisa

beri kesempatan ke ahli bahasa mengenai pimpinan. AHLI BAHASA : Terima kasih Pak Dirjen. Angota Dewan yang terhormat, Jadi masalahnya ada pada kata pemimpin dan pimpinan, kalau kita mengatakan pimpinan itu

berarti yang disebutkan itu banyak, kumpulan dari pemimpin-pemimpin itu disebut pimpinan. Tetapi kalau kita merujuk pada seseorang itu pemimpin, jadi bisa misalnya pemimpin proyek, karena yang ditunjuk hanya satu orang. Misalnya di depan itu ada beberapa orang yang memimpin sidang ini berarti itu adalah memang pimpinan ya, tetapi kalau Bapak sendiri itu sebenarnya disebut pemimpin, pemimpin sidang, ya karena hanya merujuk pada satu orang.

Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : Terima kasih. Tadi karena berasal dari Pemerintah kami kembalikan kepada Pemerintah. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Kami kembali menyampaikan bahwa khusus tamu negara ini berdasarkan kebiasaan-

kebiasaan yang ada yang berlaku umum dan mungkin barangkali bisa dikoreksi juga dari setidak-tidaknya sebagai contoh kemarin ke Perancis bahwa memang dalam kategori ini yang berlaku umum tamu negara itu dekat dengan kepala negara itu memang secara spesifik dibatasi di situ, Pak, bukan karena versi Pemerintah dan lain sebagainya tetapi ini kebiasaan-kebiasaan yang berlaku umum secara internasional bahwa kepala negara atau kepala pemerintahan.

Oleh karena itu, Pak, kemarin ada precedence waktu Ketua Partai Komunis Vietnam mau berkunjung ke Indonesia mereka minta di-treat kunjungan kenegaraan, karena menurut pendapat mereka bahwa posisi Sekjen atau Pemimpin Partai Komunis Sentra Partai Komunis Vietnam itu lebih tinggi dari Presiden, kita mengatakan dalam aturan keprotokolan kita yang juga dianut oleh sebagian banyak negara itu tidak kita kenali itu.

ARSIP D

PR RI

58

Oleh karena itu kemarin kita coba mengusulkan apakah di-PR-kan dengan pemimpin, diundang, karena ini masalah undangan, Pak, apakah diundang oleh salah satu pemimpin partai di Indonesia, mereka tidak bersedia, dan kunjungan itu akhirnya ada kendala karena secara protokol sulit diakomodasikan. Karena bagi kita adalah dalam kunjungan negara ada kunjungan kepala negara baik negara sahabat atau Pemerintah.

Nah, dalam sistem di Vietnam, PR dari Bapak Presiden itu adalah Presiden Vietnam, mereka punya presiden sendiri dan mereka juga punya perdana menteri sendiri, dan kita dalam aturan keprotokolan kita kalau berkunjung di sini apakah kunjungan kenegaraan atau kunjungan resmi. Jadi secara tegas memang, Pak, disebut kepala negara dan kepala pemerintahan dalam konteks seperti ini. Dan juga kalau kita lihat di Perancis saya lihat juga memang kunjungan kenegaraan yang Presiden atau kunjungan resmi perdana menteri.

Baik demikian barangkali penjelasan dari kami, Pak. KETUA RAPAT : Bapak/Ibu sekalian, Kita sudah mendengar penjelasan dari Pemerintah bahwa tampaknya ini memang merujuk

pada jabatan tertinggi lah katakanlah kalau misalnya di negara kita presidensial berarti yang presiden atau wakil presiden, ketika di parlementer mungkin perdana menterinya, Pak, atau kerajaan atau rajanya, seperti itu kira-kira. Kembali kepada Ibu/Bapak sekalian, silahkan.

Pak Guntur mangga. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Terima kasih Pimpinan. Saya ingin sedikit dengan penjelasan Ibu Ahli bahasa tadi sesuai dengan juga yang ada di

DIM 190, kalau Ibu tadi menyampaikan bahwa tamu negara adalah pemimpin negara asing yang sifatnya pemimpin itu adalah satu, bukan pimpinan tetapi di dalam DIM 190 yang dimaksud tamu negara ini adalah menyangkut pimpinan, karena ada kepala atau wakil kepala, menteri, setingkat menteri dan duta besar. Dan di sini padahal tamu negara adalah pemimpin negara asing, yang dimaksudkan adalah satu kalau toh sesuai penjelasan Ibu.

Saya sebetulnya sangat mengerti apa yang diharapkan dari Pemerintah, namun satu sisi saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan Ketua, sebetulnya misalnya dalam kondisi DIM 190 ini juga masuk Ketua MPR, Ketua DPR dan lain-lain, mungkin akan lebih memperlunak kepada penjelasan pasal-pasal selanjutnya. Itu maksud kami.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Guntur yang terhormat. Tampaknya demikian Pemerintah, jadi kalau kita memang tidak memberikan satu subjek

…(rekaman terputus)… jabatan-jabatan tertentu, kita definisikan nanti misalnya dikemudian oh kalau pejabat tertinggi kira-kira seperti ini penyebutannya begitu, Pak. Tetapi sekali lagi ini ada konvensi, ada tradisi, kami kembalikan sebelum dimasukan putaran kedua. Silahkan Pak.

ARSIP D

PR RI

59

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Kami bisa memahami itu, Pak, memang sebenarnya kalau dilihat di Pasal 33 jadi ada

kategorisasi mengenai klasifikasi tamu itu, ada tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lainnya, dalam konteks ini memang sebelumnya tidak pernah ada ini, Pak, tetapi sekarang karena faktanya mencontoh misalnya parlemen kita aktif untuk sebagai tuan rumah atau barangkali chairman dalam hal konferensi internasional antar parlemen, misalnya, terakhir lembaga negara institusi KPK misalnya, melakukan konferensi. Nah tentunya ini kan tamu-tamu yang hadir itu adalah tamu lembaga tersebut. Mengenai nanti pengaturan protokolnya tentunya karena ini belum ada persiapan tentu kita berdasarkan azas timbal balik. Nah kalau tamu negara sudah jelas, Pak, masing-masing negara sudah punya style, contoh misalnya yang kita mirip-mirip itu Turki, Pak, karena dia sistem sama kepala negara dan parlemen, dia punya Presiden dan Kepala Pemerintahan. Jadi tidak berarti bahwa ketua atau kepala lembaga negara direduksi keberadaannya di dalam undang-undang, justru sebelumnya tidak, sekarang kita angkat, Pak, karena memang ada perkembangan dan dinamika aktivitas lembaga negara, juga semakin meningkat saat-saat ini.

Nah, ini barangkali, Pak, kalau dilihat Pasal 33 jelas disebutkan di situ tamu pemerintah atau tamu lembaga negara lainnya yang kita klasifikasikan siapa-siapa saja di situ, Pak.

KETUA RAPAT : Baik, melalui Pemerintah, mohon izin saya bertanya kepada Ahli Bahasa, kira-kira apa Ibu

perbedaan yang mendasar antara tamu negara dan tamu kenegaraan misalnya, apakah mungkin dikenal istilah tamu kenegaraan. Silahkan sebelum ditarik lebih lanjut.

AHLI BAHASA : Terima kasih. Sebenarnya dari Pemerintah kan sudah memberi ini, Pak, pengertian mengenai tamu negara,

kemudian tamu pemerintahan, di sini sudah ada, jadi kami mengacunya ke sini. KETUA RAPAT : Ibu memegang referensi apa, mohon maaf. RUU yang sama kan ya? AHLI BAHASA : Ya. KETUA RAPAT : Ini kita ingin membuat sebuah pengertian Ibu, Pasal 1 ini isinya adalah pokok-pokok pikiran

atau pengertian-pengertian yang tidak ada penjelasan, tidak boleh diberikan penjelasan, tetapi dia nanti akan mengalir dalam pasal-pasal, seperti itu. Karena itu tolong dicari istilah yang tepat begitu, terserah Ibu mau denotatif atau konotatif begitu ya, tetapi dia akan menjadi katakanlah master yang menjadi pokoknya, yang mengalir pada pasal-pasal, menjadi rujukan bagi pasal-pasal pada DIM berikutnya. Silahkan Ibu.

AHLI BAHASA : Ya, kami beri waktu dulu, Pak.

ARSIP D

PR RI

60

KETUA RAPAT : Berapa lama Ibu, kira-kira Ibu? AHLI BAHASA : Tiga menit, Pak. KETUA RAPAT : Tiga menit ya, kita skors selama 3 menit ya. F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): Sebelum tiga menit barangkali, hampir semua yang disampaikan Pak Dirjen tadi antara

negara dan pemerintah itu tidak bisa dipisahkan, bagaimananya kalau judulnya itu adalah tamu negara/tamu pemerintah gitu. Bagaimana, Pak Dirjen? Karena saya lihat ini ada satu diorang daerah itu bilang begini, kalau tamu negara pada waktu dia di Jakarta diterima Presiden, waktu di daerah memang rancu antara kita kedatangan tamu dari Pemerintah Republik ini, di daerah, walaupun dia itu tamu negara. Jadi apakah kalimat judulnya itu tamu negara/tamu pemerintah, sehingga kalau soal penjelasan soal dibelakang gitu, jadi supaya bisa lengkap. Jadi mungkin sudah baku istilah itu karena ada perubahan yang kita lakukan itu apa salahnya kita lebih dipertegas begitu saja, karena kalau bicara soal pemerintah itu ya bicara perkuat, pergerak gitu loh.

Saya rasa itu mungkin perlu jadi topiknya itu barangkali. Saya rasa bisa diterima atau tidak. KETUA RAPAT : Sebentar Pak ya, tadi kita sudah terlanjur skors tiga menit, Pak Pemerintah ya, mohon maaf

sebentar. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Mohon izin, Pak. KETUA RAPAT : Pemerintah mohon maaf, sebelum direspons, tadi kita terlanjur ketok tiga menit, kita tunggu

tiga menit. Satu ronde ya. Mohon izin, sebentar Pak ya. Kita cabut kembali. Memberi kesempatan pertama kepada Bapak Pemerintah dan Ibu Ahli

Bahasa. Silahkan. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Baik, Bapak, ini diskusi yang sangat hidup, penuh dinamika tentunya elemen-elemen diskusi

itu ada hal-hal yang baru, oleh karena itu barangkali, Pak, karena ini menyangkut masalah definisi kalau boleh sekali lagi saya konsultasi dengan kawan-kawan dulu barang 2 atau 3 menit, kalau memang memungkinkan. Ini mohon izin. Untuk kami di sini, Pak.

KETUA RAPAT : Boleh-boleh. Jadi begini, Pak, ini sekalian mohon, sedikit Pak, sedikit, mohon sambil wacana,

Pak, ya kita coba adakan kajian antara tamu negara, tamu kenegaraan, tamu negara, kemudian tamu pemerintah atau tamu pemerintahan ya Pak ya, sementara, saya kira pointernya itu.

Baik, Pak, kita bisa skors Pak ya? Lima menit cukup Pak Lutfi?

ARSIP D

PR RI

61

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Tiga menit, Pak, coba. Kalau memang masih perlu kami minta buat itu lagi nanti. KETUA RAPAT : Kalau begitu etika persidangan mengatakan diskors selama 2 x 5 menit ya.

(RAPAT DISKORS PADA PUKUL : 10.15 WIB) (SKORS DICABUT PADA PUKUL : 10.25 WIB)

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : … (rekaman terputus)… mungkin di poin 10 yang mendefinisikan mengenai tamu pemerintah

dan/atau tamu lembaga negara lainnya. Ini untuk konsistensi dengan Bab VII. Oleh karena itu, kami coba merumuskan definisi seperti berikut : “tamu pemerintah dan/atau lembaga negara lainnya adalah pejabat tinggi pemerintahan dan pimpinan lembaga negara asing yang berkunjung secara resmi dan kerja ke Indonesia”.

Bisa dibikin poin baru nomor 10. KETUA RAPAT/ WAKIL KETUA/F-PG (DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.): Poin baru Pak, poin nomor 10 itu, yang lama jangan hilang dulu. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Tambahan, Pak. “Tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lainnya adalah pejabat tinggi pemerintahan

dan pimpinan lembaga negara asing yang berkunjung secara resmi dan kerja ke Indonesia”. Ini barangkali konsep atau definisi yang bisa kita tawarkan pada saat ini, karena memang ada kesulitan juga untuk memberikan definisi yang secara eksak.

Jadi kami tambahkan, Pak, resmi itu biasanya undangan, kerja itu kalau ada katakanlah kalau ada konferensi, mungkin bisa saja kita hanya ketempatan tetapi bukan sebagai tuan rumah ya. Jadi artinya melakukan kunjungan untuk menghadiri konferensi dan lain sebagainya itu bisa kunjungan kerja, Pak, kalau resmi itu ada undangan.

KETUA RAPAT : Ini Pak ya, hasil lobby 2 x 3 menit itu tadi itu. Tamu negara di poin 9 ya, terus yang poin 10

tamu pemerintah ya. Ini korelasinya di DIM 190, nanti kualifikasi masing-masing tamu ini seperti apa di DIM 190. Saya tawarkan ke Bapak-bapak sekalian, bagaimana, Pak?

Iya silahkan Pak Rusli. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Saya masih kembali kepada yang poin 9, Pak, itu apakah yang 10 ini pengganti yang 9,

maksudnya gitu? Gak. Nah, kalau begitu saya ingin bertanya untuk meminta penjelasan tentang berkunjung secara kenegaraan itu seperti apa definisi operasionalnya, berkunjung secara resmi juga seperti apa? Jadi berkunjung secara kenegaraan seperti apa, berkunjung secara resmi, kerja atau pribadi? Nah, pribadi itu seperti apa juga. Ini mohon dijelaskan. Nah, ini jadi barangkali sebelum ke poin 10. Yang menjadi persoalan buat saya sebetulnya ini yang berkaitan dengan masalah tamu negara yaitu berkaitan dengan Pemimpin, pemimpin tadi dijelaskan di dalam Pasla 189 atau dalam

ARSIP D

PR RI

62

190 itu menunjuk kepala negara, kepala pemerintahan saja, menterinya saja tidak termasuk di bawahnya, duta dutanya saja kira-kira begitu, karena menunjuk orang, kemudian ini kaitannya dengan kunjungan pribadi sebetulnya, Pak, buat saya, apa sih kunjungan pribadi itu? Kemudian hubungannya dengan hak protokol, hak protokol yang dimaksud di sini apa saja ya protokol begitu, dan nanti diatur dalam apa protokol ini, sehingga akan lebih jelas. Hak protokol itu seperti apa sih sebetulnya sampai diramaikan yang berkaitan dengan masalah pribadi ini, gitu.

Terima kasih. Jadi kita belum kepada poin 10, tetapi masih pada poin 9. Terima kasih. KETUA RAPAT : Silahkan Pak. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Baik, Pak. Seperti yang kami sudah singgung sebelumnya, memang penekanan kita di sini tamu negara

adalah pemimpin negara, nah memang kalau kita lihat di Kamus yang ada, sebagai referensi saja, Pak. Ibu bisa dibacakan.

AHLI BAHASA : Terima kasih Bapak. Jadi tamu negara adalah pemimpin tertinggi suatu negara yang berkunjung resmi ke negara

lain. Itu tamu negara. Terima kasih. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi ini sebenarnya pengertian umum, tetapi yang seperti saya katakan tadi di dalam praktek-

prakteknya dalam praktek kelaziman, ini pengertian umum, tetapi di dalam praktek-praktek dan kelaziman ini bisa ada, Pak, kepala negara itu kunjungan pribadi sifatnya itu. Nah kembali lagi saya mengatakan mengenai pengaturan hak protokol itu masing-masing berbeda, Pak. Contoh misalnya kunjungan kenegaraan itu kunjungan yang dilakukan oleh kepala negara, tidak bisa dilakukan oleh kepala pemerintahan. Jelas.

Oleh karena itu kategori jenis kunjungan ini dimasukan kategori kunjungan presiden, khusus dilakukan oleh kepala pemerintahan, Pak. Itu praktek-praktek yang sudah dilakukan. Kunjungan kerja juga demikian, Pak, bisa saja kepala negara contoh ekstrimnya Sultan Brunei misalnya, Pak, berkunjung ke Indonesia, dia sudah melakukan kunjungan kenegaraan, sekarang dia menghadiri konferensi di Bali, misalnya, Bali Demokrasi Forum, Pak, itu kunjungan kerja sifatnya. Perlakukan keprotokolan itu berbeda-beda, Pak. Kalau kunjungan kenegaraan seperti yang saya katakan tadi jelas, itu mulai ada penyambutan kenegaraan, dentuman meriam, lagu kebangasaan, jadi ada upacara, ditutup dengan jamuan santai. Ini simbol-simbol dari pengaturan keprotokolan, Pak.

Nah, mengenai kepala pemerintahan dalam aturan keprotokolan kita, karena memang posisi presiden kita ini union, Pak, dia sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ini jarang yang punya sistem seperti kita ini, sehingga implikasi protokolnya memang ya ada praktek-praktek yang sudah diterapkan. Kalau kunjungan resmi yang dilakukan oleh kepala pemerintahan hampir

ARSIP D

PR RI

63

pengaturan keprotokolan hampir sama, Pak, yang membedakan itu hanya jumlah tembakan kehormatan, salvo, itu beda tiga, kalau tidak salah, Pak. Maaf dua. Kalau kunjungan kenegaraan dentuman meriam 21, kalau kunjungan resmi 19, the rest itu sama, Pak, perlakukan keprotokolan. Demikian juga pengamannnya. Tetapi kalau kunjungan pribadi itu juga kunjungan karena biasanya mereka itu courtesy call kepada kepala negara, sifatnya pribadi. Ini sudah sering kali, contoh misalnya, Pak, Raja Swaziland itu atau Sultan Brunei biasa pribadi tetapi pengaturan keprotokolannya terbatas, demikian juga pengamanannya, tidak buka.

Jadi saya katakan tadi bahwa itu tamu negara karena statusnya sebagai kepala negara tetapi sifat-sifat kunjungannya itu tadi kenegaraan, resmi, kerja, pribadi, itulah yang nanti membedakan tata pengaturan keprotokolan termasuk courtesy, Pak, facilities dan lain sebagainya yang ditentukan secara teknis nanti secara terpisah.

Itu barangkali penjelasan dari saya, Pak. Mudah-mudahan bisa … (terpotong interupsi).

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Sedikit tambahan saja ini. Ada yang belum terjelaskan, apakah itu diatur seperti tadi, diatur

dalam konvensi atau diatur dalam keputusan menterikah, keputusan presidenkah, apa sebutannya yang tadi dentuman yang 19 kali, sekian kali, segala macam itu.

KETUA RAPAT: Pak, itu di pedoman protokol itu Pak ya ada semua itu. Ada Pak. Kalau Pemda Tanggerang

ingin adopsi boleh Pak itu. Jadi ada satu jenis kunjungan yang perlu diperjelas, Pak Harun, kunjungan diam-diam, ini

bagaimana Pak Harun? Memang dalam dunia diplomasi ini memang sangat rigid aturan-aturan semua dan itu mengikuti tradisi internasional yang sudah berjalan. Dan sedikit untuk membantu kita kalau kita baca di pedoman protokol negara itu ada penjelasan-penjelasannya. Itu bahkan kapan dan saat apa minum wine itu sebutannya juga lain, Pak, wine the honor itu pada saat apa. Kalau Pak Setia dari HI, Pak. Ya, sama juga dengan saya dari HI sebenarnya.

Oke, jadi kembali ke usulan Pemerintah tadi saya kira ini konsep ini bisa kita terima sebagai … (tidak dilanjutkan). Silahkan.

WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Pak Ketua, jadi kami bersyukur dan berterima kasih, apresiasi kepada Pemerintah ya

khususnya dalam pemberian definisi ini, Ketua. Sebab selama ini, Pemerintah, keluhan yang antara lain kita dengar dari teman-teman di daerah khususnya adalah ketidakjelasan protokoler itu, Pak. Kita tahu ada Undang-Undang Nomor: 17 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, bahkan Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam acara-acara seperti ini teman-teman dari daerah itu ya istilahnya kotak-katik sedemikian rupa, Pak, anggaran, sehingga dia disclaimer selalu, tidak berhasil. Kalau dibilang korupsi kan mendingan disclaimer gitu.

ARSIP D

PR RI

64

Karena itu kami mohon kepada Pemerintah, tidak sungkan-sungkan memberikan definisi yang berdampak, Pak, pada kepastian hukum dan anggaran gitu. Ini sangat melegakan perasaan banyak pihak, karena itu kami sambil menunggu ketua menelpon, kami berterima kasih.

F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Pak Ketua, tambahan sedikit. KETUA RAPAT : Ya, ini berterima kasih juga ini. F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Soenmandjaja tadi soal anggaran,

kemudian apa kejelasannya pertanggungjawaban. Tadi kan berulang-ulang juga disampaikan oleh Pak Lutfi soal kelaziman, kelaziman internasional dan segala macam, kelaziman diplomat dan seterusnya, nah apakah hal tersebut kemudian diatur secara anggaran ya sehingga dia masuk, nomenklatur masuk atau seperti apa. Karena kita melihat undang-undang ini tidak semata-mata orientasinya untuk keberlakukan tingkat internasional, tetapi juga dia akan ada kerbelakukan ke dalam sampai ke tingkat daerah. Itu mohon penjelasan tentang beberapa hal yang tadi disampaikan dan tadi juga berulang-ulang disampaikan tentang kelaziman-kelaziman tertentu yang apakah nomenklaturnya seperti apa.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Silahkan mungkin ini penjelasan dari Deparlu ini. Terima kasih. Berkaitan dengan konsekwensi anggaran kira-kira begitu, Pak, ya. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Khusus untuk anggaran ini karena sifatnya teknis memang ada dicantumkan juga di dalam

Pasal 37 rancangan undang-undang ini, namun demikian yang bisa saya komentari, nah berdasarkan pengalaman dan praktek-praktek yang dilakukan selama ini untuk kunjungan kenegaraan itu memang kembali lagi dilaksanakan oleh panitia negara. Contoh misalnya katakanlah perdana menteri negara sahabat melakukan kunjungan resmi ke Jakarta tetapi juga melakukan kunjungan ke daerah, nah tentunya konsekwensi anggarannya itu dibebankan ke anggaran kementerian yang menangani masalah kesekretariatan negara dalam hal ini Sekretariat Negara. Contoh terakhir waktu kunjungan Presiden Swiss, kunjungan kenegaraan Presiden Swiss 3 bulan yang lalu ke Indonesia tetapi beliau melakukan juga kunjungan ke Jawa Timur, nah itu beban anggaran dan courtesy serta fasilitas itu dibebankan kepada kementerian yang membidangi masalah kesekretariatan negara dalam hal ini Sekneg, Pak. Nah, mengenai di daerah ingin menganggarkan sesuatu ya tergantung apa saja segmen atau elemen dari kunjungan itu yang mereka anggarkan. Ya mungkin barangkali kalau katakanlah Gubernur Jawa Timur kemarin host, jadi tuan rumah untuk bisnis forum ya mungkin barangkali karena sebagai tuan rumah ya konsekwensi anggaran dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Tetapi mengenai misalnya akomodasi, transportasi, logistik yang berkaitan langsung dengan kunjungan itu, itu dibebankan kepada anggaran kesekretariatan negara, karena memang

ARSIP D

PR RI

65

konsekwensinya kunjungan kenegaraan juga ditangani oleh panitia negara di bawah koordinasi kementerian kesekretariatan negara.

Itu penjelasan dari kami berdasarkan praktek dan kebiasaan yang selama ini dilakukan. Demikian, Pak.

KETUA RAPAT : Ya, jadi konsekwensi anggaran ini kepada Kementerian atau Departemen Teknis yang

menangani itu, termasuk juga daerah, pemerintah daerah kalau ada hubunganannya dengan daerah yang menyelenggarakan kegiatan. Kurang lebih itu penjelasan dari Pemerintah. Dan itu yang berlangsung selama ini.

Jadi saya tidak tahu, kalau di undang-undang kita ini kan tidak terlalu elaboratif menjelaskan soal anggaran, karena memang porsinya bukan untuk itu, gitu loh, itu ditempat yang lain. Tetapi saya kira jawaban Pemerintah ini sudah menjawab apa yang diinginkan oleh Pak Setia ya.

Kembali ke DIM yang kita bahas, ini DIM 18, poin 9 dan 10, tentang definisi tamu negara tentang Pemerintah seperti itu, Bapak/Ibu sekalian, jadi saya tawarkan kembali apa ini bisa disepakati?

WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Setuju Ketua. KETUA RAPAT : Setuju ya DIM 18.

(RAPAT : SETUJU) WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Ketua, sedikit, sebelum berlanjut DIM. Ini kan ada angka 9, 10, kami cenderung karena ini tugas sinkronisasi nanti dan tidak

mengacaukan susunan DIM dan nomor urut kami cenderung memberikan DIM 18 A untuk nomor 9 dan DIM 18 B untuk 10, biar tidak kacau.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Karena A dan B berbeda tamu negara dan tamu pemerintah. Timsin nanti ya?

(RAPAT : SETUJU) Selanjutnya adalah DIM No. 19 tentang tokoh masyarakat. “tokoh masyarakat adalah tokoh

masyarakat tertentu yang karena dilingkungan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat

dan/atau Pemerintah”, ini dari DPR RI. Usulan perubahan, “tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh

masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapatkan pengaturan keprotokolan seperti

pemimpin partai politik, pemuka agama dan pemerintah adat”, usulan dari Pemerintah. Jadi masuk apa yang diinginkan tentang keprotokolan, hak-hak keprotokolan dari tokoh

masyarakat tertentu.

ARSIP D

PR RI

66

F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): Kalimat istilah “tertentu” sebaiknya dihilangkan saja, karena nanti ada satu diskriminatif

langsung walaupun ada istilah diskriminatif itu tetapi dibuatkan dalam penjelasan dibelakang walaupun sebenarnya sudah lengkap di sini, tokoh masyarakat dalam arti tidak istilah tertentu, ada tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan protokol seperti pemimpin partai politik, pemuka agama dan pemuka adat. Jadi istilah “tertentu” menurut saya tidak perlu dicantumkan begitu.

Itu tambahan saja. KETUA RAPAT : Iya, Pak, ini terkait DIM No. 2 yang sudah dibahas kemarin tentang tokoh masyarakat tertentu

itu dan ada pertanyaan yang sejenis juga dari Pak Sudding kemarin, terus dijelaskan bahwa ya banyak sekali tokoh masyarakat tetapi tidak semuanya mendapatkan hak-hak protokol, tokoh masyarakat tertentu maksudnya seperti dirujuk pada usulan Pemerintah ini adalah pimpinan partai politik, ketua ya, lantas juga majelis ulama dan lain sebagainya di DIM 19.

F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): Dan tertentunya penjelasan di belakang itu sudah merupakan tertentu juga. KETUA RAPAT : Ya, kalau hanya disebutkan tokoh masyarkat ini kan semuanya bisa mencakup di situ, tidak

hanya tokoh partai politik dan pemuka agama dan juga pemuka adat, tetapi disebutkan tertentu dengan menyebutkan tiga kategori itu, pemimpin partai politik, pemuka adat dan pemuka agama itu menjelaskan apa yang dimaksud gitu, Pak, kira-kira.

Tetapi selanjutnya saya beri kesempatan Pemerintah untuk lebih menjelasan soal ini. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi seperti yang kami jelaskan sebelumnya memang sama dengan apa yang Pimpinan

jelaskan bahwa memang harus dilakukan, tidak masuk diskriminatif, Pak, tetapi pembatasan-pembatasan iya. Tentunya dalam hal pembatasan barangkali itu ada kriteria-kriteria tokoh masyarakat yang dimana yang dimaksud yang akan diberikan hak-hak keprotokolan yang disebutkan antara lain partai politik, pemuka agama dan pemuka adat. Ini karena diberbagai daerah barangkali ya mengenai tokoh masyarakat ini kan masing-masing punya interpretasi yang berbeda-beda sehingga ya mungkin saja si A menganggap tokoh masyarakat sementara kita menganggap si A tokoh masyarakat tetapi yang lain belum tentu, oleh karena itu, ya perlu ada kriteria yang dijadikan standar umum dalam menentukan itu yang berhak diberikan.

Itu barangkali penjelasan dari kami. F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): Di daerah itu banyakan begini, ada mantan-mantan Gubernur, mantan-mantan menteri

kadang-kadang sudah dianggap sebagai tokoh juga gitu, jadi saya agak berpikir “tertentu” istilahnya itu tidak perlu dicantumkan sebaiknya dalam penjelasan saja barangkali. Dan kalau sudah langsung to the point terhadap satu bentuk kalimat undang-undang atau peraturan itu kalimat diskrimatif yang

ARSIP D

PR RI

67

saya lihat gitu. Ya terserah saja cuma merasakan saya di daerah itu kan banyak hal yang memang decline dalam suatu tempat dan acara itu yang kadang-kadang sukar untuk dihadapi oleh protokol yang diatur oleh kita sendiri yang ada yang bertugas di lapangan begitu.

Itu saja barangkali. Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Ya, Pak Soeman. WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Terima kasih Ketua. Tentu saya wajib menghormati senior, Pak, Bapak Harun yang terhormat, ini mungkin salah

satu keuntungan beliau tidak ikut dari awal jadi bisa membuat hal-hal baru gitu ya. Jadi sesungguhnya istilah “tertentu” itu sudah disepakati pada DIM 13 dan DIM 15, jadi kita konkordan saja seperti Pemerintah sampaikan tadi apabila tidak ada kata “tertentu” itu tidak mudah kita menunjuk siapa sesungguhnya tokoh masyarakat dimaksud, tetapi kalau “tertentu” ada kualifikasi, ada kriteria dan sebagainya maka dia akan menjadi subjek yang tertuju. Dengan demikian, Ketua, boleh jadi beliau ini adalah tokoh olahraga, tokoh agama, tokoh adat dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, kalau kami cenderung, Ketua, setelah anak kalimat ‘keprotokolan’ itu tidak perlu lagi ada ‘seperti’, ini definisi, Pak. Pasal 1 ada definisi, kalau ‘seperti’ itu contoh, antara lain.

Jadi sekali lagi ini membuka interpretasi baru lagi, tetapi misalnya tokoh masyarakat tertentu yang mendapatkan keprotokolan titik, nanti kita akan akan ramaikan di pasal-pasal berikutnya.

Demikian Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT : Ya, sebelum Pemerintah silahkan Pak. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Sedikit menambahkan, Pak, terkait masalah tertentu tadi, sebagaimana secara limitatif

memang tertuju pada subjek tertentu, akan tetapi di sini juga diperkuat dengan PP No. 62 Tahun 1990, kan di sini?s sehingga jelas penjabarannya ketika nanti barangkali tokoh agama, tokoh kesenian ya, tokoh olahraga tadi, itu kita muat dalam PP-nya tadi tersebut.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Ya, cukup? Pemerintah. F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): Ya, ini yang saya katakan tadi, terima kasih sudah disinggung. KETUA RAPAT : Jadi memang itu maksudnya Pak Soenman tadi di belakang, di belakang itu apakah di sini

atau di PP juga, sesuatu yang sangat terbuka. Tetapi usulan Pak Soenman konkritnya justru untuk menghilangkan penjelasan ini seperti pemimpin partai politik, pemuka agama dan adat, ini bagus juga ini, jadi itu dihilangkan, jadi hanya menjadi definisi, “tokoh masyarakat tertentu dengan mendapat

ARSIP D

PR RI

68

pengaturan hak protokol”, begitu saja, sehingga muatan di belakang itu masih terbuka untuk dibahas. Bagaimana, Pak Pemerintah?

Ya, saya kira usul Pak Soenman bisa diterima menghilangkan seperti pemimpin partai politik, pemuka agama dan pemuka adat pada DIM 19 ya.

Jadi saya bacakan, “tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh yang berdasarkan kedudukan

sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan”, begitu detailnya. Setuju? (RAPAT : SETUJU)

Pokoknya kalau dari Soenman setuju kita. DIM 20 saya kira, “Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

bendera negara adalah sang merah putih”, itu Pemerintah mengusulkan untuk dihapus. Ya, sudah masuk dalam Undang-undang tentang Bendera Negara. Setuju?

(RAPAT : SETUJU) DIM 21, “lagu kebangsaaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya”, semua juga tahu kita ya? Tidak mungkin lagu kalau lagu kebangsaan yang disebut itu ternyata Walangkeke, lagunya kan? Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU) DIM 22, “upacara bendera adalah upacara yang diselenggarakan dengan pengibarang atau

penurunan bendera”, ini juga usul pemerintah dihapus ini, mungkin redandon dengan undang-undang yang lain. Setuju?

Setuju. (RAPAT : SETUJU)

DIM 23, “upacara bukan upacara bendera adalah upacara yang diselenggarakan tidak disertai

dengan pengibaran atau penurunan bendera”. Ini juga dihapus. Setuju, Pak? Setuju ya? (RAPAT : SETUJU)

WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Ketua, ini sebuah renungan saja, mohon maaf, pada dasarnya kita ingin menggunakan agar

undang-undang ini efektif dan ekonomis begitu Pak ya, dan tidak redandon, saya setuju itu. Tetapi juga mohon disimulasikan Pemerintah, ketika pihak-pihak membaca undang-undang ini, tidak membaca undang-undang lain yang berkenaan.

Oleh karena itu, sejauh dia relevan, pertama Ketua, sejauh itu relevan, yang kedua juga mendukung begitu mungkin perlu dipertimbangkan untuk menghapus beberapa pasal yang tampaknya itu justru sangat penting dimuat dalam undang-undang ini, sekalipun misalnya nanti ada perubahan di undang-undang yang dirujuk, di undang-undang ini dia tetap dipertahankan, paling tidak.

Demikian Pak Ketua, mohon renungan saja. KETUA RAPAT : Ya, Pak. Tetapi dalam upacara bukan upacara bendera ini juga upaca mitoni anak bayi ini

bukan upacara bendera ini, orang Jawa.

ARSIP D

PR RI

69

Bab II, DIM 24, Azas Tujuan dan Ruang Lingkup. Tetap ya? Tidak boleh diketok oleh Pak Soenman kalau sudah tetap.

DIM 25, Bapak sekalian, Pasal 2 “Protokol diatur berdasarkan azas …(tidak dilanjutkan)… ya, sarannya, saran perubahan ada kata “protokol diubah keprotokolan” jadi ini konkordan saja dengan yang di atas ya. Setuju?

(RAPAT : SETUJU) Nah, poinnya ini tetap, tetap, tetap semua, sampai dengan DIM 29 ya. DIM 29 ini

menyesuaikan kata “protokol menjadi keprotokolan”. Sekarang DIM 30, Pak, “a) memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat

pemerintah, pejabat penyelenggara pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan perwakilan negara asing sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat”. Ya, perubahannya di “pejabat penyelenggara pemerintah daerah”saya, jadi menjadi usulan perubahan “memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat …” ini konkordan juga dengan kata pemerintah dan pemerintahan ya. Setuju ya?

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Tanya saya sedikit yang berkaitan dengan tamu asing, ada kata-kata di sini “tamu asing”,

tamu asing yang dimaksud itu siapa sebetulnya, lengkapnya memberikan penghormatan kepada pejabat negara saya setuju, pejabat pemerintahan, berarti sudah sampai daerah, tokoh masyarakat saya sangat setuju, cuman kata-kata tamu asing siapa yang dimaksud tamu asing di sini?

KETUA RAPAT : Saya persilahkan Pak. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Baik, memang ini sifatnya lebih umum kelihatannya. Tamu asing yang dimaksud adalah yang

sudah disebutkan di dalam definisi-definisi sebelumnya, biar kita lebih fokus ke situ, Pak, jadi tidak melebar ke mana-mana. Jadi saya mungkin barangkali kita formulasikan redaksinya yang bisa konsisten dengan yang kita diskusi sebelum.

Terima kasih atas masukannya. WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Pak Ketua, sedikit Pak. KETUA RAPAT : Silahkan Pak. WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Terima kasih. Memang Pemerintah seumpama kita menyebut tamu asing gitu, akan ada interpretasi lain ini,

tamu asing, terus terang saja mungkin aneh dan sebagainya. Tetapi kalau di atas tadi kan ada istilah tamu negara, tamu pemerintahan ya atau apakah kita akan menambahkan tamu negara asing atau apapun istilahnya, tetapi ada kepastian pemahaman gitu.

Terima kasih Ketua.

ARSIP D

PR RI

70

KETUA RAPAT : Ya nanti disesuaikan saja, kira-kira ini substansinya sudah tertangkap oleh Pemerintah. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi secara substansi nanti kita tidak, tinggal redaksionalnya nanti kita waktu disinkronkan

dengan apa yang kita sudah bahas sebenarnya mengenai kategorisasi tamu-tamu asing itu. Terima kasih. KETUA RAPAT : Saya kira DIM 31 kita …(tidak dilanjutkan). DIM 31 tadi sinkronisasi ya dibahasa. INTERUPSI ?: …(tidak menggunakan microphone)…

KETUA RAPAT : Oh, iya. Ya ini nanti disesuaikan juga, yang soal tokoh masyarakat ini supaya mengacu pada

definisi yang sudah kita tetapkan, tokoh masyarakat tertentu yaitu disinkronkan nanti, Timsin. Kita setujui DIM 30 ya.

(RAPAT : SETUJU) DIM 31 tetap ya? Tidak boleh diketok. DIM 32 juga tetap. DIM 33 Pasal 4 “pengaturan protokol dilaksanakan dalam acara

kenegaraan dan acara resmi”. Usul perubahannya “undang-undang ini mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan yang diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan tokoh masyarakat tertentu”.

Saya tawarkan ke Bapak/Ibu sekalian Anggota. Ya, ini penggabungan ini, Pak, difusi ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) itu

digabungkan menjadi usulan perubahan Pemerintah. Tetapi sebelumnya boleh Pemerintah memberikan penjelasan soal ini sedikit, silahkan Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Saya pikir ini hanya penajaman saja, Pak, seperti yang disampaikan penggabungan karena

memang secara spesifik kalau bicara mengenai pengaturan keprotokolan itu berkaitan dengan elemen tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan yang berada dalam konteks acara kenegaraan, acara resmi oleh pejabat negara yang disebutkan di sini, Pak. Jadi sebenarnya secara substansi tidak dihilangkan tetapi hanya diformulasikan dan dipertajam pengertiannya.

KETUA RAPAT : Ya bisa diterima? Bapak silahkan. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Terima kasih Ketua. Kepada Pemerintah saya pada prinsipnya bisa menerima, hanya kata-kata yang menurut

saya “hanya” ini kok tidak perlu, justru menimbulkan satu hal yang kurang pas, “undang-undang ini

mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan yang diberlakukan dalam acara

ARSIP D

PR RI

71

kenegaraan atau resmi bagi pejabat negara …”, jadi kata-kata “hanya” ini kalau toh dihilangkan tidak mengandung arti dan bahkan lebih tegas.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Ya, silahkan Pak Soenman. WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Terima kasih Pak. Saya mengajak kita melihat kepada nomen atau heading dari bab romawi dua ini, yaitu azas,

tujuan dan ruang lingkup. Kita sudah membaca tadi tentang azasnya pada DIM ke-25, demikian juga tujuannya pada DIM 29 dan bagaimana kita berusaha, Pak, supaya meninggalkan istilah “undang-undang ini”, gitu, Pak, sebab ini tidak lazim sebetulnya ya. Ini sebaiknya juga berkenaan dengan ruang lingkup saja. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami cenderung ini menggunakan yang sifatnya bukan narative, Pak Pemerintah. Bukan narative tetapi tabulatif begitu. Sebab kalau narative itu relatif untuk memberikan pencermatan itu lebih ekstra, tetapi kalau dia tabulatif a, b, c sampai selesai itu nampak sekali itu butir-butirnya. Ini memang teknis penulisan dari Legal Drafting. Saya kira mungkin ada teman-teman dari LD dan Bapak/Ibu dari Kementerian Hukum dan HAM, mungkin lebih bisa memberikan wawasan kepada kami tentang ini.

Jadi demikian, Pak Ketua, kecenderungan dari kami. Terima kasih. KETUA RAPAT : Ya, sebelumnya mungkin saya juga ingin bertanya ini, Pak, tentang acara kenegaraan ini, kan

Pasal 4 ini narasi yang diusulkan perubahan kan, “undang-undang ini mengatur tata tempat, tata

upacara dan tata penghormatan yang diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan”, juga masuk di situ adalah “tamu-tamu negara” yang kita bicarakan tadi, Pak. Kira-kira penjelasannya, apakah itu sudah termasuk meliputi kegiatan penyambutan tamu negara atau segala macam itu atau bagaimana, Pak, acara kenegaraan ini?

Saya persilahkan Pak. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Bisa demikian Pak, acara kenegaraan ini bisa meliputi tamu asing yang seperti disebutkan

tadi, karena ini sifat acara kenegaraan, acara resmi. KETUA RAPAT : Ya, oleh karena itu, sudah masuk tamu negara dan itu termasuk upacara yang dimaksud di

dalam Pasal 4 ya. Nah, menyangkut usulan dari Pak Soenman tadi ini tentang teknis penulisan apa ini dibuat tabulasi atau narasi seperti ini saya kira ya kembali lagi kepada Anggota, kita tawarkan ini bagaimana ini?

WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Terima kasih.

ARSIP D

PR RI

72

Kalau kami cenderung memang sebagaimana konsep tabulasi, hanya kalau Pemerintah memandang ada ruang lingkup yang kurang silahkan dibuat DIM baru, Pak, untuk menambahkan. Jadi kalau kami memandang DIM 33 dan kelompoknya digabungkan secara narative itu sesungguhnya sudah cukup bisa dipahami, tinggal pertanyaan kami masih adakah lingkup yang belum terakomodasi di situ, berarti silahkan di-insert.

Begitu Ketua. Terima kasih. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Pak Pimpinan sedikit. KETUA RAPAT : Silahkan. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Saya ingin bertanya juga ini terhadap kata-kata “undang-undang ini mengatur tata tempat,

tata upacara dan tata penghormatan yang diberlakukan dalam acara kenegaraan, acara resmi …”, pertanyaan saya apakah undang-undang ini mengatur tentang kunjungan kerja, tentang kunjungan pribadi, mengatur tidak undang - undang ini ? Kalau mengatur tentu harus ada tambahan ini, karena di sini hanya mengatur acara kenegaraan dan acara resmi, padahal tadi sudah membahas undang-undang ini juga mengatur tentang kunjungan kerja dan kunjungan pribadi.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Acara kenegaraan dengan tamu negara, tamu resmi, itu berbeda, Pak ya? Kalau acara

kenegaraan itu kan kegiatan yang dihadiri oleh kepala negara. Nah itu terdiri dari jenisnya kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, kunjungan pribadi dan kunjungan kerja.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Yang saya maksud pernyataan di dalam DIM ini, “undang-undang ini mengatur tentang tata

tempat, tata upacara dan tata penghormatan yang diberlakukan dalam acara kenegaraan, acara resmi

dan …” gitu kan? Nah, pertanyaan saya tadi sudah membahas kunjungan kerja dan kunjungan pribadi diatur tidak dalam undang-undang ini? Kalau diatur berarti kan harus masuk, kalau tidak diatur hilang.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi betul sekali pertanyaan itu memang kelihatannya ini lebih kepada pengaturan internal

tetapi kalau mengenai pengaturan keprotokolan untuk tamu asing tentu ini menyangkut masalah tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam bentuk-bentuk penghormatan diberikan kepada tamu. Nampaknya memang di sini hanya lebih spesifik internal saja karena disebutkan perwakilan negara asing, menurut kita ini adalah perwakilan negara sahabat yang ada di Jakarta.

Nah saya bisa memahami pemikiran Bapak mungkin memang perlu ditambahkan untuk sinkronisasi dengan apa yang sudah di … (tidak dilanjutkan). Jadi memang ada perkembangan dari pembahasan kita sementara ini tentu perlu mengikuti penyesuaian-penyesuaian dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi kembali lagi mungkin barangkali dengan kawan-kawan nanti untuk bisa ditambahkan elemen-elemen itu ke dalam DIM ini, apakah tidak hanya secara spesifik perwakilan

ARSIP D

PR RI

73

negara asing, tetapi yang bisa mencakup apakah itu tamu asing atau perwakilan negara asing. Mungkin itu elemen yang bisa di-insert di situ, Pak.

Jadi saya kembali lagi menyampaikan bahwa rumusan ini sebelum ada diskusi-diskusi yang memperkaya rancangan undang-undang ini, Pak. Jadi sekali lagi kami tidak melihat adanya keberatan untuk ditambahkan elemen-elemen yang membuat, mensinkronkan dengan apa yang kita sudah bahas sebelumnya.

Demikian, terima kasih. KETUA RAPAT : Ya, silahkan Pak Setia. F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Terima kasih. Saya cenderung pada pemikiran kita Pasal 4 ini dengan asumsi bahwa seperti yang

dikemukakan oleh Pak Soenman tadi sangat jelas, memperjelas secara tabulatif, dan usulan dari Pemerintah pun dalam pemahaman saya tidak mengubah substansi kan, hanya mengubah cara penulisan saja digabungkan secara redaksional dan hal-hal yang diungkapkan tadi di dalam usulan perubahan dari Pemerintah tersebut seperti menambahkan pejabat pemerintahan dan seterusnya itu kan sebelumnya sudah ada. Jadi saya cenderung saya memilih cara penulisan seperti apa yang diusulkan oleh kita.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Usulan yang di draft kita ini ya? Kembali ke Pemerintah saja kalau begitu, apakah lebih jelas

dengan yang diusulkan oleh DPR RI, dari Pansus. Terima kasih. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Kami memberi kesempatan untuk dari kawan-kawan Kementerian Hukum untuk bisa

memberikan pandangan mengenai ini. PEMERINTAH/KEMENHUKUM DAN HAM(WAHIDUDIN ADAM) : Baik terima kasih. Bapak Pimpinan serta Anggota Dewan yang terhormat, serta kita semua, Betul juga seperti disampaikan oleh Anggota yang terhormat Pak Soenman tadi ya, ini pilihan

cara formulasi apakah dengan narative atau dengan tabulatif. Yang jelas bahwa memang Pasal 4 ini masuk di Bab Ketentuan Umum yang mengatur terkait dengan ruang lingkup kalau definisi sudah ada di ketentuan umum, azas dan tujuan sudah ada di Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ini adalah kita mengatur ruang lingkupnya, meskipun kita tidak secara substantif menyebut langsung rumusan maka kalau rumusan dari Bapak-bapak dari DPR itu mengatur mengenai acaranya dan lingkupnya kami mengusulkan juga mencakup dan menyebut juga kepada siapa, maksudnya kita rangkup dalam satu rumusan yang mengatur tata caranya, kemudian kepada siapanya begitu Pak, kepada pejabatnya.

ARSIP D

PR RI

74

Nah itu saja saya kira, sehingga disaran perubahan kami, kami menyebutkan ini formulasi penulisan paling tidak merubah substansi. Saya kira itu saja Pak, penjelasan dari kami.

KETUA RAPAT : Ya, penjelasannya lebih luas, tidak hanya acaranya tetapi orangnya juga disebutkan. Itu yang

dari narasi dari Pemerintah ini. Tetapi mengenai pejabatnya, apakah dibelakang tidak ada penjelasan yang seperti itu, Pak? Sehingga untuk Pasal 4 ini cukup pada kegiatannya yaitu tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Izin menambahkan, Pak. KETUA RAPAT : Ya. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Izin Pak. Jadi memang di Pasal 4 karena isinya ruang lingkup, jadi semacam unload ancang-

ancang untuk masuk pada bab substansi, sehingga nanti kita ketemu di Bab III acaranya, di Bab IV bentuk acaranya, kemudian di Bab V kepada siapanya. Jadi unloadnya ancang-ancang ketika masuk ke Bab III, Bab IV, Bab V. Begitu Pak.

Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : Ya, terima kasih. Silahkan Pak Soenman. WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Terima kasih Pemerintah. Tinggal mungkin formula resminya, Pak, silahkan diajukan, sebab kami melihat ini tinggal di-

insert DIM 34A, Pak Ketua, tampaknya begitu, supaya tidak masuk ke penjelasan, Pak, karena sudah masuk ruang lingkup silahkan ditambah, demikian.

KETUA RAPAT : Jadi, Pak Soenman, DIM 34A. WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Ini Ketua, ini kalau tidak ada masalah ya, kalau kita sudah clear barusan, DIM 33 relatif

selesai, DIM 34 relatif selesai hanya ketika dikedua DIM ini digabungkan itu ada anak kalimat yang apakah perlu ada DIM baru begitu. Sebab di sini dikatakan bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan dan selanjutnya sampai masyarakat tertentu, ini apakah lingkup itu mau dimasukan juga atau cukup dipengertian umum tadi. Kalau ingin penegasan saran kami Pemerintah membuat formula untuk DIM 34A begitu tambahan.

Demikian kira-kira. Ini sarana Ketua. KETUA RAPAT : Silahkan Pak Guntur. F-PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Terima kasih Ketua.

ARSIP D

PR RI

75

Menurut hemat kami dengan usulan dari DPR RI ini lebih bisa mencakup karena kalau ditambahkan kepada siapa ini sudah masuk di DIM 6 yang telah kita sepakati tadi, “tata

penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat

pemerintahan, perwakilan negara asing, tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau

acara resmi”, jadi di dalam DIM 6 ini sudah termaktub sehingga sarana kami saya pikir kembali kepada usulan dari DPR RI.

Terima kasih. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Izin Pak Pimpinan. KETUA RAPAT : Silahkan Pak. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Kalau kita bisa sedikit modifikasi Pasal 4 misalnya, ya, karena ini menyangkut ruang lingkup

kalau memakai satu ya lingkup pengaturan dalam undang-undang ini meliputi ya pengaturan tata tempat terus seterusnya begitu, jadi ada kata-kata “lingkup pengaturan dalam undang-undang ini

meliputi …” dan seterusnya itu, Pak. Jadi ada kata-kata “lingkup dan apa yang dicakup”, kalau bahasa Pak Soenman jami wa mani, Pak, iya Pak ya?

Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : Ya, tetapi di sini juga belum, akhirnya pertanyaan saya diawal tadi, Pak, perlu diperjelas saya

kira tentang kedudukan tamu negara, tamu pemerintahan dan lain sebagainya, kalau memang objeknya itu juga dirujuk dalam Pasal 4 ini. Kan di awal saya tanya itu apakah ini sudah masuk dalam pengertian acara kenegaraan itu, gitu loh, yang acara kenegaraan itu meliputi ya tamu negara, tamu pemerintahan dan sebagainya. Nah, kalau memang maksudnya untuk memperjelas segala sesuatunya saya kira juga kedudukan tamu negara dan tamu pemerintahan juga harus diperjelas di dalam pasal ini supaya hak-hak protokol yang nanti diatur di DIM atau di pasal-pasal dibelakangnya itu juga menjadi lebih jelas, gitu Pak.

Pemerintah, itu usulan. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi memang seperti Bapak Pimpinan sebutkan ya bahwa Pasal 4 ini memang masih terbatas

pada pembicaraan ruang lingkup dalam bab ketentuan umum mengenai pengaturan secara teknisnya ini kita tadi masuk ancang-ancang ke Bab III, Bab IV dan Bab V yang akan menjelaskan apa yang menjadi norma di dalam pengaturan terkait dalam bentuk acaranya, kemudian kepada pejabat resminya, Pak.

Begitu Pak. Terima kasih Pak. F- PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA’ADI, M.Si): Pimpinan, di izinkan. KETUA RAPAT :

ARSIP D

PR RI

76

Ya. F- PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA’ADI, M.Si): Atas petunjuk dan arahan Pimpinan tentunya itu. Saya kira tinggal pilihan kita adalah apakah

teknis penulisan saja kan begitu, kalau substansi menurut saya usulan dari Pemerintah dengan penambahan kepada siapa itu saya kira ini bisa diterima karena ini kan memang menjadi payung untuk kita akan turunkan nanti kita breakdown di dalam pengaturan pasal-pasal berikutnya yaitu tentang bentu acara apakah di acara kenegaraan dan acara resmi kemudian meliputi apa saja tempat tata upacara, tata penghormatan dan kepada siapanya, tinggal apakah usulannya adalah seperti usulan dari DPR ditulis berdasarkan tabulasi begitu ataukah ya digabung. Ini hanya persoalan teknis saja menurut saya.

Itu, Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT : Disamping memang teknis penulisan, saya lihat memang belum menjelaskan soal tamu

negara tadi, Pak, ya. Saya mengasosiasikan acara kenegaraan di situ masuk di situ cuman kan kalau ini maksudnya adalah memberi kejelasan walaupun ini juga ruang lingkup kita kan juga perlu perjelas apa yang dimaksud dalam undang-undang ini yang nantinya mendapat perlakuan secara protokoler itu ya tamu negara, tamu pemerintahan itu. Mohon diperjelas sebentar.

PEMERINTAH/KEMENHUKUM DAN HAM(WAHIDUDIN ADAM) : Pemahaman kami mengenai jenis kunjungan ini sebenarnya secara esensi tercakup dalam

pasal, cuma nanti lebih spesifik lagi diatur dalam bab dan pasal-pasal tersendiri di batang tubuh. Oleh karena itu, ini sejalan dengan masukan dari floor tadi perlunya diberikan insert bukan hanya terbatas pada perwakilan negara asing tetapi elemen yang menyangkut mengenai tamu negara atau tamu asing, mengenai nanti secara spesifik diatur di bagian lain di pasal tertentu.

Oleh karena itu memang pandangan kami adalah kalau bicara mengenai ruang lingkup tentunya seyogyanya juga memasukan kepada siapa tata penghormatan itu, tata tempat itu dan tata upacara itu diberikan dengan memasukan elemen-elemen yang ada termasuk penyempurnaan terhadap tamu asing yang kita diskusikan sebelumnya.

Mungkin itu barangkali, Pak, pandangannya. F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Jadi, Pak Ketua, kalau kemudian diperjelas lagi ruang lingkup termasuk tamu asing dan

seterusnya tersebut, saya mendapatkan bisikan dari Pak Soenmandjaja tadi sebaiknya masuk ke dalam DIM 35 saja, begitu kan? Sehingga diperjelas di bawahnya. Kan ada DIM 33, 1-2, kemudian sebelum ke Bab III masuk DIM 35, tadi usulan tadi. Dengan formula dia ya, ya kepada siapa itu diberlakukan.

KETUA RAPAT : Ya, jadi makanya acara kenegaraan apakah sudah melingkupi tadi itu yang saya maksudkan

tentang tamu negara, tamu pemerintahan dan lain sebagainya, apakah cukup dengan itu atau di dalam Pasal 4 ini kita perlu sebutkan eksplisit tentang tamu-tamu negara yang memang perlu

ARSIP D

PR RI

77

mendapatkan perlakuan secara protokoler itu gitu, itu saja. Tetapi kalau ini dipahami acara kenegaraan ini sudah melingkupi itu, Pak, barangkali kita memang kita bisa beranjak pada DIM-DIM berikutnya. Itu saja.

Silahkan Pak Soenman. WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Terima kasih Bapak. Saya secara pribadi memang agak belum begitu fokus ya menanggapi atau kepuasan

Pemerintah gitu dalam DIM ini ya. Karena itu mohon maaf tadi saya menawarkan ya kalau tabulasi ini misalnya sudah selesai untuk di-33, 34, sementara dari penggabungan ini ada hal yang belum tertampung kami lebih cenderung Pemerintah mengajukan usul, usul formula yang akan disisipkan itu apa sebagai DIM 34A itu gitu, DIM tambahan, sehingga tidak ada yang hilang, Pak, seperti yang terhormat Pak Lutfi sampaikan tadi kan mungkin itu kalau diformulasikan sehingga lebih bagus Pak, jadi DIM baru.

Terima kasih Ketua. Misalnya contoh menjadi ayat (3) lah kira-kira seperti itu ya. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Mohon izin Pimpinan. KETUA RAPAT : Silahkan Pak. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Saya setuju dengan saran, oleh karena itu ini masalah formulasi, redaksional sebenarnya,

oleh karena itu apakah elemen-elemen yang ada diusul perubahan ini, itu ditambahkan atau di-insert ke dalam elemen yang ada di DPR tanpa menghilangkan substansi, itu yang menjelaskan mengenai ruang lingkup.

Oleh karena itu, barangkali usulan-usulan kami, Pak, nantinya elemen itu akan ditambahkan apakah di DIM 33 ini masalah teknis penulisan, nanti kawan-kawan dari Kementerian Hukum barangkali yang bisa memformulasikan dan juga dari ahli bahasa mungkin Pak.

KETUA RAPAT : Oke, jadi sebenarnya ini bisa diterima substansinya cuma redaksinya silahkan nanti dari

Pemerintah merumuskan dari usulan DPR yang sudah tertabulasi seperti itu lantas ada kekurangan apa yang mesti dimasukan dalam usulan tambahan dari Pemerintah yang kita bisa tunggu rumusannya sambil berjalan kita. Jadi ya pada hakekatnya ini kita pending sejenak untuk kita masuk lagi dengan DIM ini gitu loh, bukan substansinya kita pending, tetapi redaksinya saja.

WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Ya Pak Ketua, ada saran dua ini, yang pertama kita bahas jangan sambil berjalan, duduk saja

Pak, kalau berjalan itu berantakan acara ini. KETUA RAPAT : Ini ceritanya jalan sore-sore Pak. Memang kalau PKS sukanya dimesjid jadi bersila memang.

ARSIP D

PR RI

78

WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Yang kedua, Ketua, karena sudah tidak ada lagi silang sengketa khususnya untuk DIM 33

dan DIM 34 mohon izin saya agar ini didok saja, itu diputus dulu, kemudian didok yang ketiganya itu adalah menugaskan Pemerintah membuat formula untuk DIM 34A.

Kira-kira begitu Pak, terima kasih Ketua. KETUA RAPAT : Iya, kan saya belum ngedok memang, kan saya tanya dulu, begitu setuju baru saya dok. F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): Pak, saya ada tambahan sedikit, istilah “undang-undang ini” sebaiknya, ini kan undang-

undang disebut lagi sudah undang-undang di sini, itu juga harus dihapuslah istilah itu undang-undang itu, protokoler barangkali.

KETUA RAPAT : Ya sebenarnya tidak ada masalah ini kalau kita katakan pending juga bukan pending yang

karena perbedaan pendapat yang tajam, kalau mau kita dok ya kita dok itu. Jadi secara substansi DIM 33 dan DIM 34 ini kita sepakati ya, tadi kalau ada tambahan cakupan silahkan Pemerintah merumuskan.

(RAPAT : SETUJU) Selanjutnya adalah DIM 35 tetap, acara kenegaraan dan acara resmi ini, penjelasan. Lantas DIM 36 Pasal 5 ayat (1), “acara kenegaraan dan acara resmi dilaksanakan dengan

upacara bendera atau upacara bukan upacara bendera”. Ya, usulan perubahan menjadi “penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan”. Apa ini perbedaannya, Pak Pemerintah?

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Kalau Pasal 5 usulan DPR itu lebih sempit karena hanya menyangkut masalah acara

upacaranya saja, sementara upacara kenegaraan itu jelas itu berkaitan dengan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan yang memang secara esensi dari pengaturan keprotokolan itu, Pimpinan.

Demikian. KETUA RAPAT : Ya dan ini bisa diterima ini perubahan dari Pemerintah. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): … (tidak menggunakan microphone)… pemerintah ini yang dibunyinya “acara kenegaraan

dan acara resmi dapat berupa … (tidak mengggunakan microphone), kalau begitu dibatalkan.

KETUA RAPAT : Baik, sudah mau masuk jadi tidak masuk. WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Saran Ketua, kalau batal ya wudhu lagi saja. KETUA RAPAT :

ARSIP D

PR RI

79

Saya kira konsep dari Pemerintah ini yang lebih bisa mewadahi ya, “penyelenggaraan acara

kenegaraan dan acara resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tempat, tata upacara dan

tata penghormatan”.

F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Belum Pak Ketua, saya ingin mendapatkan penjelasan sedikit sesuai dengan ketentuan tata

tempat, tata upacara dan tata penghormatan dengan ketentuan tata tempat, tata upacara ini yang dimaksud yang bagaimana kata-kata dengan ketentuan.

KETUA RAPAT : Ya, jenis-jenis upacara banyak sekali ini Pak ya. Silahkan Pak Lutfi. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Sebenarnya, Pak, penjelasan mengenai tata tempat, tata upacara, tata penghormatan ini

sudah dijelaskan di dalam pasal-pasal yang berikutnya. Mungkin barangkali yang ditanyakan Pak Guntur mengenai istilah ketentuan tata tempat, kata “ketentuan” itu mungkin yang dimaksud, Pak. Menurut ahli bahasa apakah mengulangi kata itu atau tetap di situ tanpa merubah substansi … (terpotong interupsi).

WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Mohon izin, Ketua, sebelum ahli bahasa Pemerintah. Ketua izin. Saya ingin mengajak kita melihat kepada DIM 10, Pak, DIM 10 menyatakan di sana bahwa

keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan, mungkin supaya apakah ini konsistensi ya atau apapun namanyanya itu mohon maaf saya memang lebih cenderung ini kita aturan saja, jadi rujukannya konkordan terus ya pada DIM yang sebelumnya.

Begitu, Pak Ketua, terima kasih. KETUA RAPAT : Kembali lagi ini soal penyesuian kata, bahasa. F- PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA’ADI, M.Si): Barangkali sedikit. Saya ingin ada pertanyaan juga ini, kalau di Bab III ini mengatur tentang

acara kenegaraan dan acara resmi sehingga versi Dewan mengatakan acara kenegaraan, acara resmi sesuai dengan bab tadi, judulnya adalah acara kenegaraan, acara resmi, “acara kenegaraan,

acara resmi dilaksanakan dengan upacara bendera atau upacara bukan upacara bendera”. Versi Pemerintah ini berbicara bukan masalah acara kenegaraan, tetapi berbicara tentang penyelenggaraan acara. Nah, jadi saya pikir ini versi Dewan menurut saya lebih tepat, karena Dewan ini berbicara tentang acara kenegaraan, kalau di sini penyelenggaraan acara kenegaraan. Ini agak berbeda, barangkali ini mohon penjelasan ini.

Terima kasih. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Sebenarnya hanya penambahan saja Pak, karena unsur yang ada di usul DPR itu masuk di

dalam DIM 37. Ada, Pak, jadi itu mencakup. Terima kasih Pak.

ARSIP D

PR RI

80

KETUA RAPAT : Ya ini saya kira bisa disepakati dan tinggal disesuaikan dengan bahasanya saja, setuju?

(RAPAT : SETUJU) DIM 37, “dalam acara kenegaraan dan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia”. Usul perubahan dari Pemerintah, “acara

kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera”.

Ayat (2) kok jadi berbeda ini? Oh itu sudah diatur. Yang mengenai bahasa ini … (tidak

dilanjutkan). WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Izin Ketua. KETUA RAPAT : Ya. WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Terima kasih. Memang semula kan kita maksudkan Pak, mengapa kita mencantumkan dengan

menggunakan bahasa Indonesia itu lebih kepada keterikatan NKRI-nya, Pak, begitu, ketimbang redaksi itu ya. Tetapi kita juga sudah maklum bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kita. Ini kan sudah menjadi bahasa dalam kegiatan bermasyarakat baik formal maupun non formal. Sementara upacara adalah aktivitas formal, saya berkeyakinanlah itu dia akan dengan sendirinya automatically kira-kira begitu menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi sekali, Pak Ketua, kalau kita menekankan masalah ini saya kira kami bisa menerima perubahan ayat-ayat ini untuk DIM 36 dan 37 gitu, karena dia memang konkordan kepada ayat sebelumnya, DIM sebelumnya.

Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa penggunakan bahasa Indonesia itu sudah merupakan satu hal yang badihat begitu, sesuatu yang sudah pasti, iya, aksiomatika ya yang tidak boleh tidak. Demikian, walaupun tadi ada yang mempunyai istilah “ngiwir” gitu ya, maksudnya menenteng kira-kira begitu.

Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT : Iya, poinnya dimasalah bahasa, kita dengar dulu dari Pemerintah ini, kok bahasa menjadi

hilang. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Seperti yang kami sampaikan bahwa untuk penggunakan bahasa Indonesia secara jelas,

tegas dan gamplang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 24, ini juga untuk konsistensi dengan sebelumnya karena faktanya memang demikian sudah ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang bahasa bendera dan lagu kebangsaan.

Mungkin penjelasan dari … (tidak dilanjutkan). KETUA RAPAT :

ARSIP D

PR RI

81

Mungkin sedikit diperjelas bagaimana di dalam undang-undang itu pengaturan soal bahasa ini, Pak. Mungkin dari Departemen Kumham yang bisa.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Silahkan Pak. PEMERINTAH/KEMENHUKUM DAN HAM(WAHIDUDIN ADAM) : Baik, terima kasih. Jadi di dalam tanggapan Pemerintah pada saran perubahan didasarkan pada Undang-

Undang Nomor: 24 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (3) disebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kepribadian nasional, transaksi dab dokumentasi niaga serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, bahasa media massa. Ini yang disebutkan di Pasal 25 ayat (3) yang menjadi alasan ini sudah diatur, begitu intinya.

Lalu di bagian kedua itu kemudian penggunaan bahasa Indonesia khusus di dalam bahasa dokumen, bahasa peraturan perundang-undangan dan pidato resmi dan acara-acara resmi.

Tetapi memang Pak, sekedar kami tambahkan Pak, ada memang kadang-kadang seperti perasaan Pak Soenman tadi apakah supaya ini agak jauh dimasukan ke sini, begitu Pak ya, supaya orang tidak melihat ke tempat lain ya. Ini sebetulnya rezimnya sudah ada masing-masing, karena ini rezim kita mengatur keprotokolan, rezim penggunaan bahasa sudah ada, rezim pengunaan lambang sudah ada ya ini saya kira faktornya pada nanti sosialisasi, Pak ini. Sosialisasi sehingga kalau orang bertanya apakah mesti dengan bahasa Indonesia? Ada, dimana diatur di undang-undang yang mengatur tentang penggunaan lambang, bahasa dan lambang negara, saya kira. Saya kira ini sosialisasinya mungkin harus kita intensifkan pada waktu-waktu mendatang begitu Pak.

Saya kira itu saja, Pak. WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Izin Ketua. KETUA RAPAT : Silahkan Pak. WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Terima kasih. Selamat datang Pak Muzzamil, mewakili Ketua ini. Baik, ini ada mungkin salah satu ikhtiar jalan tengah, Pak Ketua, jadi upaya kita dulu

merumuskan, apa istilah hukumnya itu delik of scripting-nya, kira-kira seperti itu, Pak ya. Inti yang ada pada DIM 37 ini, Pak Ketua, kalau tidak berkeberatan kita sekalian bisa saja ini menjadi ayat (3) misalnya begitu, Pak, solusinya diantaranya. Kalau tadi dari Pemerintah mengatakan melalui sosialiasi ya tetapi juga boleh, Pak, kita insert-kan pada DIM baru misalnya. Kalau dapat disepakati DIM 37A itu akan menjadi ayat (3) baru bahwa dalam acara kenegaraan dan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya begitu bisa saja kalau mau lebih tegas lagi. Tetapi ini sekali lagi kembali kepada kesepakatan ktia.

ARSIP D

PR RI

82

Terima kasih Ketua. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Pak Ketua. KETUA RAPAT : Silahkan Pak Guntur. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Terima kasih Ketua. Kalau toh kita memang akan menganut yang sudah dulu-dulu memang saya sependapat

untuk kata-kata menggunakan bahasa Indonesia ini tidak perlu diulang kembali, justru kami kalau bisa DIM 37 ini dihapus saja, tidak perlu, karena usulan perubahan yang disampaikan Pemerintah “acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera”, ini jauh dari apa yang dimaksud, justru menimbulkan hal yang baru karena bukan upacara bendera, ini di DIM yang terdahulu sudah kita hapus, kita tiadakan jangan kita menimbulkan kembali kalimat yang sudah kita hapus.

Terima kasih. F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Tambahan Pimpinan. KETUA RAPAT : Silahkan. F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Saya hanya ingin minta penjelasan saja dari Pemerintah, kalau misalnya sesuatu itu sudah

diatur dalam suatu undang-undang, kemudian kita ingin mengatur lagi dalam undang-undang yang lain itu secara legal drafting itu dimungkinkan tidak? Artinya kalau itu dimungkinkan saya kira ini hanya sekedar penambahan supaya memperkuat undang-undang yang lama juga supaya pembaca itu lebih mudah untuk memahami tentang konteks itu.

Saya kira itu saja persoalannya, terima kasih. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Ya, saya kira ini menyangkut teknik ya, tadi kami menyampaikan bahwa sama tujuan kita,

pembaca itu atau pemakai peraturan ini jelas ada yang mungkin kalangan kita ini saya kira lebih paham sehingga kita tahu bahwa ada rezimnya masing-masing tetapi kemudian masyarakat awam ya kalau lebih dapat ketika masuk di sini dia juga mendapatkan pengaturan ini. Ini saya kita teknik. Tadi saya mengusulkan sebetulnya hal-hal yang selama ini kita alami pertanyaan itu muncul karena ya tidak semua orang memahami bahwa sudah ada pengaturan di rezim lain begitu.

KETUA RAPAT : Ya, ini soal pengaturan tentang bahasa. Tetapi sebelumnya, Pak, mungkin bisa diperjelas dari

Pak Lutfi ya untuk acara-acara kenegaraan yang sudah berlangsung itu seperti apa, Pak, bisa digambarkan, misalnya penggunaan bahasanya atau apa, yang selama ini prakteknya gitu, misalnya

ARSIP D

PR RI

83

ada acara kenegaraan, kepala negara datang, itu apakah itu dengan bahasa Indonesia. Ya, silahkan Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi memang dalam hal acara-acara resmi sesuai dengan amanat undang-undang ini

memang bahasa yang digunakan ya bahasa Indonesia, bahkan contoh misalnya kalau Bapak Presiden melakukan jamuan santap malam memberikan pidato sambutan dalam bahasa Indonesia, memang ada simulate interpretation, tetapi dia menggunakan bahasa Indonesia.

KETUA RAPAT : Jadi kalau disebutkan di sini harus menggunakan bahasa Indonesia, ini kembali ke tadi

malam, secara jelas gitu ya, kembali lagi begitu lagi ini, secara tegas ya. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Jadi Pimpinan, saya kira ini pengalaman Pimpinan ketika memimpin kami ke Perancis itu

sudah tepat, meskipun Pimpinan memahami dan bisa berbahasa Perancis, Bahasa Inggris tetapi kan Pimpinan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Ini contoh yang baik saya kira.

KETUA RAPAT : Karena bisa bahasa Perancis, anda suruh nawar harga saya itu. Silahkan Pak Guntur. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Saya ingat pada waktu pembahasan ini kalau tidak salah juga dari pengalaman Pak Soenman

dalam bingkai NKRI pada waktu kunjungan atau upacara kenegaraan di Aceh, kadang-kadang adat setempat lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa adat, bahasa-bahasa daerah yang disisipkan di dalam upacara kenegaraan, sehingga dalam bingkai NKRI ini kemarin perlu diusulkan seperti ini untuk menghindari hal-hal yang terjadi seperti itu. Latar belakangnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau toh memang khusus untuk ini perlu disebutkan kami juga mendukung-mendukung saja untuk hal yang satu ini.

Terima kasih. Jadi penggunaan bahasa Indonesia itu wajib. KETUA RAPAT : Ya, karena saya orang Indonesia tentu saya tidak keberatan, Pak, tetapi kita tanya

Pemerintah dalam tradisi, kebiasaaan dan lain sebagainya apakah ini perlu kita cantumkan atau kita hilangkan wong ini sesuatu yang sudah praktek gitu, sudah terjadi.

PEMERINTAH/KEMENHUKUM DAN HAM (WAHIDUDIN ADAM) : Tambahan sedikit, Pak. Jadi memang Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2009 mengatur mengenai lambang, bahasa

dan simbol, dan kemudian kira-kira dua minggu yang lalu sudah peraturan presiden, Pak, tentang penggunaan bahasa Indonesia ini, cuma saya lupa, mungkin boleh kami susulkan berikutnya. Dua minggu yang lalu ada keluar peraturan presiden penggunaan bahasa Indonesia dalam acara-acara resmi kenegaraan dan resmi baik di pusat maupun di daerah. Nah, ini yang kita sampaikan tadi kalau menggunakan bahasa asing ya lazimnya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kemudian banyak yang menggunakan bahasa daerah. Nah, ini untuk acara kenegaraan, acara resmi di peraturan

ARSIP D

PR RI

84

presiden itu disebutkan harus mengunakan bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin sosialisasinya yang saya kira harus ke depan lebih banyak.

KETUA RAPAT : Di peraturan presiden menyebutkan harus menggunakan bahasa Indonesia. PEMERINTAH/KEMENHUKUM DAN HAM (WAHIDUDIN ADAM) : Ya. KETUA RAPAT : Ya, kalau begitu undang-undang ini perlu, boleh saja untuk mempertegas, secara tegas.

Bagaimana, Pak, bisa diterima kalau ini secara tegas kita adopsi ini, penyebutan bahwa ini dengan menggunakan bahasa Indonesia.

PEMERINTAH/KEMENHUKUM DAN HAM (WAHIDUDIN ADAM) : Seperti yang kami sampaikan ini konsistensi saja, satu ini sudah jelas memang sudah

dipraktekan, karena yang dipraktekan itu berdasarkan undang-undang yang sudah ada. Jadi sebenarnya tanpa dicantumkan di sini juga sudah ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tadi, sudah dilaksanakan. Dan ini juga sama halnya dengan katakanlah mengenai bendera, lagu kebangsaan dan lain sebagainya itu sudah diatur secara tersendiri sehingga menurut saya tidak perlu lagi secara spesifik dicantumkan di sini, Pak.

KETUA RAPAT : Ya, ini berganti posisi antara Pemerintah dan DPR ini. Ya kembali lagi saya tawarkan kepada anggota soal ini apa kita drop, kedudukannya sama

dengan lambang-lambang yang lain bendera, lagu, yang sudah kita drop semua itu, karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang itu.

WAKIL KETUA/ F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Ketua, pada dasarnya kami bisa menerima ya, Ketua, cuma kalau kita ingat sumpah pemuda,

Ketua, diantaranya yang ditegaskan itu bukan bendera dan lagu kebangsaan tetapi di situ ada tanah air, ada bangsa, ada negara.

Yang kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Indonesia adalah pengikat NKRI diantaranya. Dan kalau ini, maaf, sebagaimana dikatakan Pemerintah tadi sudah diatur dalam undang-undang, alhamdulillah, bahkan sudah terbit PP-nya ya, saya kira tidak ada unredandon kalau kita lihat di rezim Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2004 dari pendekatan …(tidak jelas)… bahwa PP di bawah undang-undang, jadi pesannya jadi lain. Tetapi sekali lagi kami tetap menghormati, bisa atau tidak itu tentu akan menghormati bahasa Indonesia, tetapi ekspeksitas seperti ini gitu kan ada jiwa sumpah pemudanya, Mas, yang seperti itu, Ketua.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Sumpah Pemuda itu tahun 1928, bendera itu zaman Gajah Mada itu sudah dibuat, jauh lebih

itu, mengawali dan Majapahit dekat kampung saya Singosari sana. Jadi, ya kembali lagi, ini Pak

ARSIP D

PR RI

85

Soenman ini masih sangat romantik sekali dengan bahasa ini, walaupun dalam prakteknya ini bahasa Indonesia yang dipakai, bukan bahasa asing gitu, tidak ada masalah dengan praktek. Yang mana yang diterima, Pak, yang sana atau yang sini? Ya, tidak ada alasan lain kecuali tadi yang ditekankan Pak Soenman ini romantisme tentang bahasa ini, Pak, kalau itu disebutkan. Saya tawarkan ini diterima, Pak?

Pemerintah? F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Yang mana? KETUA RAPAT : Yang tentang bahasa Indonesia ini, kok yang mana. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Jadi begini, Pimpinan, kalau saya melihat ini jadi memang saya cukup memahami dari

Pemerintah ini karena memang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 24, kemudian pihak Pemerintah juga menjelaskan muncul peraturan pemerintah, tahu sudah ada undang-undang muncul peraturan pemerintah tentang penggunaan bahasa Indonesia, jadi disini betapa pentingnya tentang bahasa Indonesia, kalau begitu wajar-wajar saja karena saking pentingnya ini dicantumkan lagi saja ini di sini gitu. Jadi karena ini peraturan pemerintah yang turun setelah Undang-Undang Nomor: 24 ya tentang penggunaan bahasa Indonesia saya pikir tidak ada salahnya kalau undang-undang ini juga mencantumkan tentang betapa pentingnya tentang masalah bahasa Indonesia.

Jadi kalau saya kesimpulannya tidak ada salahnya, bahkan lebih baik kalau kita mencantumkan kata bahasa Indonesia sesuai dengan konsep yang diajukan oleh DPR.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Kembali lagi saya silahkan Pemerintah bagaimana. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Mohon izin, mungkin break satu menit barangkali, Pak. KETUA RAPAT : Ya, silahkan Pak. Saya skors dua menit untuk lobby.

(RAPAT DISKORS PADA PUKUL : 12.03 WIB) (SKORS DICABUT PADA PUKUL : 12.05 WIB)

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Setelah berembuk dengan kawan satu, pertimbangan kami adalah konsistensi dari apa yang

sudah kita lakukan sebelumnya bahwa hal-hal mengenai lambang negara sudah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor: 24 tidak perlu dicantumkan lagi. Khusus mengenai bahasa memang secara tegas disebutkan juga di dalam undang-undang mengenai penggunaannya seperti di dalam merupakan kewajiban untuk digunakan.

Jadi satu untuk konsistensi dan saya pikir kalau tidak dicantumkan juga itu sudah dilaksanakan, sudah jadi praktek-praktek selama ini dan kedua lambang-lambang negara yang tidak

ARSIP D

PR RI

86

dalam pentingnya posisinya sebagai simbol-simbol negara itu meskipun tadi ada penekanan bahwa ini untuk NKRI, saya pikir juga lambang-lambang negara lain punya elemen untuk itu nomor satu, tetapi kembali lagi bahwa satu kami tetap menilai bahwa untuk konsistensi dari sebelum-sebelum dalam hal lambang negara ini tidak perlu dicantumkan secara khusus, dan khusus untuk bahasa Indonesia memang disebutkan juga secara khusus di dalam undang-undang mengenai penggunaannya yang mencakup juga secara resmi dan acara kenegaraan.

Demikian, terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Intinya itu penjelasan Pemerintah dan saya kira tetap disetujui ya?

(RAPAT : SETUJU) Ini bukan karena kita tidak cinta sama bahasa karena bahasa itu sudah diakomodir dalam

peraturan presiden dan lain sebagainya. Sekarang Pukul 12.00 WIB, saya tawarkan kembali kepada peserta rapat sekalian apakah ini kita akhiri sementara.

F- PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA’ADI, M.Si): Mohon maaf, sebentar sebelum penawaran skors atau tidak. Artinya pada DIM 37 usulan

Pemerintah kan diterima kan? Jadi tidak ada lagi yang 37 atas itu. Oke, terima kasih. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Sekali lagi yang untuk menyangkut DIM 37 ini, itu diangkat ke atas, Pak, yang mengenai

“acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera”, diangkat ke atas, jadi tidak berarti dihapus.

KETUA RAPAT : Ya, itu kan DIM dari DPR yang sebelumnya, jadi punya kita dimasukan ke Pemerintah

sebetulnya. Kembali lagi saya tawarkan, Pak, ini sudah pukul 12.00 Wib mau stop di sini kita istirahat

makan siang, sholat, nanti masuk lagi. Jangan pukul 16.00 wib dong, ya ini kayak tidak ada sungkannya sama PKS, PKS ini semangatnya tinggi kalau dilihat orang.

Atau kita lanjut, silahkan Bapak-bapak sekalian ? Mau istirahat dulu ini ? Baik, saya skorsing rapat sampai pukul 14.00 wib nanti. Terima kasih.

(RAPAT DISKORS PADA PUKUL : 12.08 WIB) (SKORS DICABUT PADA PUKUL : 14.20 WIB)

KETUA RAPAT/F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA, SD): Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Anggota Pansus yang kami hormati, Rekan-rekan Pemerintah, Tadi kita sudah menyelesaikan pekerjaan sampai dengan DIM yang ke 34 ya, Pak, ya, kita

sudah selesai sampai Bab II, dan sekarang akan memasuki Bab III.

ARSIP D

PR RI

87

Maaf saya ulangi, DIM 37, maaf saya ulangi, yang ini sudah selesai. Dan sekarang kita akan memasuki Insya Allah pada DIM 38. DIM 38 ini ada usul dari Pemerintah mengajukan perubahan yang semula Pasal 6 dalam rumusan awal berbunyi ayat (1) “penyelenggaraan acara kenegaraan

dilakukan oleh lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia”, kemudian usulan perubahan yang diajukan oleh Pemerintah ayat (1) “acara kenegaraan diselenggarakan oleh negara dan diserahkan oleh panitia negara yang diketuai

oleh menteri yang membidangi urusan Kesekretariatan Negara”. Demikian referensinya ada, kemudian begitu juga peraturan pemerintah disebutkan di sini.

Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami persilahkan kepada Pemerintah untuk memberikan penjelasan secukupnya. Silahkan Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Pimpinan dan Anggota yang saya hormati, Terima kasih atas kesempatannya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Jadi memang kami langsung secara spesifik, Pak, mengenai pelaksanaannya seperti yang

disebutkan tadi memang ada kementerian negara yang sudah disebutkan juga sebelumnya dalam definisi, namun di sini lebih diperjelas lagi sesuai dengan PP yang ada, panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara.

Dan selanjutnya, Pak, memang untuk pasal-pasal mengenai penyelenggaraan ini kami memang ada setelah berembuk tadi ada beberapa yang perlu diperbaiki, direformulasi nanti pada saat sampai pada pasal selanjutnya akan kami jelaskan. Tetapi khusus untuk Pasal 6 memang demikianlah kira-kira yang kami usulkan karena sudah ada sebelumnya praktek berdasarkan PP No. 62.

Demikian Pimpinan. KETUA RAPAT : Terima kasih Pemerintah. Kami persilahkan kepada Bapak Anggota Panja untuk memberikan pandangan. Ada yang

merespon silahkan. Kalau tidak ada kita akan menetapkan yang mana apakah rancangan semula atau menerima usul dari Pemerintah.

Silahkan Pak Muzzamil. F- PKS (DRS. AL MUZAMMIL YUSUF): Mau nanya sedikit. Ini yang DIM 11 kita ubah tidak, ini yang sebelumnya, karena pada DIM 11

ini acara kenegaraan adalah pada ketentuan umum acara yang bersifat kenegaraan dilakukan oleh lembaga negara.

KETUA RAPAT : Saya bacakan dulu ya, Pak Muzammil, DIM 11? DIM 11 itu nomor urut 2 “acara kenegaraan

adalah acara yang bersifat kenegaraan yang dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat,

dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lain.”.

ARSIP D

PR RI

88

DIM 11 dibuka ya. Jadi ada perubahan Pak Muzammil. F- PKS (DRS. AL MUZAMMIL YUSUF): Mau tanya saya yang berikutnya, kalau di DIM 11 kan tidak disebut menteri ya, nah

pertanyaan saya seperti acara di DPR, pidato presiden, itu kita sepakati itu acara kenegaran bukan ? Apakah betul dan kalau itu acara kenegaraan, apakah dia panitianya menteri negara ataukah kesekjenanan DPR ? Ini perlu clear.

Terima kasih Pimpinan, mohon ini dijelaskan oleh Pemerintah. KETUA RAPAT : Langsung Pemerintah silahkan. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi karena sifatnya acara kenegaraan kita menganggap di acara kenegaraan seperti acara

pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden karena dihadiri oleh Presiden dan wakil presiden itu kita kategorikan sebagai acara kenegaraan, dengan tentunya dilaksankan oleh panitia negara yang diketuai, tidak berarti bahwa unsur dari kesekretariatan DPR tidak masuk, itu bagian, karena sifatnya koordinasi di sini, Bapak. Itu barangkali. Karena di dalam pemahaman kita di DPR itu kan ada kesekretariatan DPR yang juga berkoordinasi nanti dengan panitia negara yang tidak berarti bahwa dalam panita negara itu tidak masuk, itu hanya masalah koordinasi.

F- PKS (DRS. AL MUZAMMIL YUSUF): Maksud saya begini, mempertanyakan lagi, di sini kan panitia negara diketuai oleh menteri

berarti acara DPR itu pun sesungguhnya ketua acaranya adalah menteri, begitu penegasannya. Kan kita ada acara pidato presiden, tidak hanya pelantikan presiden, pidato presiden kita pada tanggal 16 Agustus. Jadi kita kategorikan sebagai acara kenegaraan di dalam pelaksanaannya tentu ada panitia negara yang didalamnya itu ada ketua dan beberapa elemen di dalamnya itu, Pak. Nah, memang prakteknya selama itu dilakukan artinya ada unsur dari protokol kesekretariatan negara berkoordinasi dengan petugas protokol di kesekretariatan DPR, itu selama ini memang demikian ini.

KETUA RAPAT : Jadi Pemerintah untuk menegaskan saja, ini kalau, ada dua hal ya, kalau kita, ini saya

menggunakan format steering community …(tidak jelas) community, yang itu yang pertama, yang kedua kalau ini misalnya ada dua kepanitiaan seperti apa yang lazim sementara ini dilaksanakan, jadi kepanitian di tingkat MPR, misalnya dan kepanitian di tingkat kepresidenan. Mungin itu Pak, coba dielaborasi.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi praktek yang selama ini karena kita berpatokan pada prinsip sifat dari acara itu tadi

dihadiri oleh presiden, meskipun diselenggarakan di DPR misalnya, tetapi dalam pelaksanaannya karena acaranya acara negara, acara kenegaraan, maka dilaksanakan oleh panitia negara. Panitia negara yang berdasarkan PP yang ada diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara yang notabene juga bisa memasukan unsur-unsur dari kesekretariatan lembaga DPR dalam hal ini.

ARSIP D

PR RI

89

Itu barangkali. KETUA RAPAT : Bapak silahkan Pak Guntur. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Terima kasih Pimpinan. Saya mengerti yang dimaksud Bapak, hanya masalahnya di sini sesuai dengan Pak Zamil

yang ditanyakan tadi adalah yang mengetuai adalah menteri sekretaris negara, dalam hal ini mungkin kalau terjadi sesuatu ada yang lebih bertanggung jawab walaupun pelaksanaannya mungkin bisa melibatkan kesekjenan DPR dalam panitia itu, tetapi inclusive ketua adalah tetap menteri di sini adalah juga yang paling bertanggung jawab.

KETUA RAPAT : Demikian adanya, Pak, yang kami masukan dari Pemerintah. Bahwa dalam pelaksanaannya

itu karena sifatnya acara kenegaraan maka dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri dalam hal ini Sekneg, Pak.

Nah, tentunya kalau bicara panitia itu kan ada elemen, Pak. Nah, elemen yang ada di dalamnya itu adalah melibatkan juga unsur keprotokolan dari kesekretariatan DPR. Jadi ini lebih dalam konteks menurut pemahaman kita adalah kesekretariatan itu yang menjadi bagian dari panitia, untuk koordinasi saja saya kira.

KETUA RAPAT : Pak Rusli mangga. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Jadi saya sepakat itu, Pak, terkait dengan DIM 38 saya ingin membacakan sedikit ini, Pak,

“acara kenegaraan diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh panitia negara saya sepakat

yang diketuai oleh menteri …”, nah di sini muncul pertanyaan, harus diketuai oleh menteri. Kita ambil hubungannya ini dengan anggaran, setiap kegiatan penyelenggaraan kenegaraan itu ada anggaran, Pak. Di DPR itu kan apa iya panitianya harus menteri? Ini pemahaman tafsir itu Bapak tadi, tetapi sebetulnya kalau ditambah saja kesekretariatan lembaga yang setingkat menteri itu barangkali tidak persoalan. Contoh lagi KPU, ketika saya dilantik itu anggarannya kan di KPU itu Pak, kalau diketuai oleh menteri bagaimana.

Nah, ini saya pikir pelantikan-pelantikan itu yang melantik siapa, di situlah sebetulnya kesekretariatannya itu sebagai ketua, jadi bukan saja menteri tetapi kesekretariatan lembaga negara yang setingkat dengan menteri. Kira-kira begitu, Pak. Nah, baru barangkali ini jalan, kalau menteri saja nampaknya berat, apalagi kegiatan-kegiatan yang di DPR, itu banyak mulai pelantikan presiden, kemudian pelantikan anggota DPR dan sebagainya, nah ini anggarannya ini.

Nah, ini barangkali kalau saya menyarankan tambahan jadi bukan saja menteri tetapi kesekretariatan negara pada lembaga-lembaga negara.

Terima kasih Pak. KETUA RAPAT :

ARSIP D

PR RI

90

Baik, sebelum lebih jauh, Pak Pemerintah, kami mengajak untuk membandingkan ya antara DIM 38 ini dengan DIM 11 yang sudah kita sahkan. Itu yang pertama, bisa kita lihat nanti kita perbandingkan.

Kemudian yang kedua, ternyata penyebutan panitia negara ini sudah lebih dari satu kali, Pak, dan kita kalau mengunakan versi Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2004, ini mohon koreksi dari teman-teman dari Hukum dan Ham, apabila ada satu term yang diulang penggunaannya itu maka dia harus diberikan definisi dalam ketentuan umum. Nah, ini kalau misalnya nanti kita mendapati juga istilah ini pada DIM lainnya saya kira kebutuhan akan adanya pengertian dalam ketentuan umum itu tidak bisa dihindarkan lagi.

Nah, oleh karena itu, sambil mendiskusikan hal yang berkembang ini juga kami meminta Pemerintah untuk menyiapkan rancangan atau usul definisi atau pengertian tentang panitia negara, sehingga menyelesaikan menteri, itu biasanya kalau hanya menteri itu saja biasanya pada ketentuan umum disebutkan juga kalau hanya satu menteri misalnya. Kita lihat di dalam beberapa undang-undang bisa dikatakan bahwa menteri yang dimaksud adalah menteri apa-apa itu.

Demikian, Pemerintah silahkan. PEMERINTAH/KEMENHUKUM DAN HAM (WAHIDUDIN ADAM) : Pimpinan dan Anggota yang terhormat, Yang terakhir disampaikan oleh Bapak Pimpinan mengenai kebutuhan untuk karena sudah

disebut panitia negara sekurang-kurangnya lebih dari satu kali maka disarakan kita untuk nantinya menyiapkan rumusan yang menjadi ketentuan umum. Nah, ini memang di Undang-Undang Nomor: 10 disebutkan apabila ada kebutuhan yang dirasa perlu kita definisikan karena belum jelas, tetapi kalau kita merasa panitia negara itu sudah given begitu, sudah jelas, meskipun disebut berapa kali kebutuhan itu mungkin tidak butuhkan tetapi kalau kita melihat nanti disebut berapa kali dan kebutuhannya memerlukan ya memang itu perlu dipersiapkan rumusan, mungkin pada waktu terakhir juga, sebab nanti mungkin ada istilah-istilah lain juga akan kita sebut.

Nah yang kedua tadi mengenai definisi menteri yang mana ini hanya disebut sekali ya maka nampaknya cukup dimasukan di dalam pasal, karena hanya menyebut menteri sekali dan …(tidak jelas)… ke sekretariat negara, tetapi kalau nanti ternyata beberapa kali kita perlukan di dalam pelaksanaan pasal-pasal berikutnya akan kita tarik menjadi ketentuan umum begitu, Pak, kita definisikan.

KETUA RAPAT : Terima kasih Pemerintah. Berarti di sini untuk sementara dalam catatan meja Pimpinan ada dua PR ya untuk

Pemerintah, yang pertama tentang tadi apa, Pak? PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : …(tidak menggunakan microphone)…

KETUA RAPAT :

ARSIP D

PR RI

91

Ya, tentang lingkup ya Pak ya, karena tadi dianggap perlu silahkan didefinisikan rancangan ayat (3)-nya kalau tidak salah. Yang kedua juga yang berkenaan dengan pengertian panitia negara sejauh dibutuhkan di dalam dinamikanya, sementara kan ada pemakluman, kita pahamilah. Nah, fahim-nya begitu kira-kira.

Dari Pemerintah ada tambahan, silahkan Pak Luthfi? PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Disamping itu Pak, kami juga sebelum tentunya kita juga saya ingin meng-alert-kan saja dari

awal bahwa juga Pasal 7 kami ada rumusan baru sebenarnya jadi nanti kita akan sampaikan. KETUA RAPAT : Baik, sebelum pindah kepada DIM yang lain dari Anggota ada hal? Pak Rusli silahkan, Pak. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Ya tadi belum terjawab pertanyaannya kalau dilaksanakan acara kenegaraan yang ada kaitan

sama sekali baik tugas pokok, fungsi maupun anggaran ya itu tidak ada kaitan dengan menteri manapun apakah iya ketuanya harus menteri. Ini barangkali belum terjawab.

KETUA RAPAT : Bapak bisa dapat contoh mungkin. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Contohnya kegiatan-kegiatan di Dewan ada pelantikan presiden, pelantikan Anggota DPR

saja tidak ada hubungan dengan menteri manapun, anggarannya dari mana, siapa yang melaksanakan tugas pokok ? Fungsi mana yang melantik itu jelas. Yang saya tahu pelantikan Dewan itu anggarannya di KPU. Tugas pokok yang harus menyelenggarakan, mempersiapkan dari A sampai Z itu juga tidak ada hubungan dengan menteri manapun, apa iya harus menteri?

KETUA RAPAT : Baik, ada pertanyaan Pemerintah dari Pak Rusli, silahkan Pak. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Saya bisa memahami itu dengan penjelasan seperti itu cuma memang artinya kita bertitik

tolak dari pemahaman acara kenegaraan dulu Bapak. Nah, acara kenegaraan ini ditentukan oleh kriteria seperti yang disebutkan tadi, dihadiri oleh presiden dan menyangkut masalah tata tempat.

Oleh karena itu, pada saat kita bicara kenegaraan maka acara itu diselenggarakan oleh negaram tentunya dalam hal ini dilaksanakan oleh aparat dari negara itu. Dalam konteks ini maka diperlukan adalah panitia negara yang dalam hal ini di dalam tataran pemikiran birokrasi Indonesia, pemerintahan itu diketuai oleh menteri yang membidangi kesekretarisan negara yang memang sudah dicantumkan sudah dalam PP, nah ini kita coba menjadikan referensi lagi.

Oleh karena itu, dalam hal acara kenegaraan itu yang dilaksanakan oleh DPR seperti misalnya acara kenegaraan yang dihadiri oleh Bapak Presiden tentunya juga dilaksanakan oleh penyelenggara dimana di dalam seperti yang kami sebutkan tadi unsur pelaksananya itu terdiri dari unsur-unsur dari kesekretariatan yang memang menangani masalah-masalah administrasi, sehingga

ARSIP D

PR RI

92

dengan demikian unsur koordinasinya di sini yang ditekankan itu, Pak, tidak berarti menegasikan peranan dari lembaga negara itu dalam pelaksanaannya, tetapi karena sifatnya acara kenegaraan dihadiri oleh Presiden maka penyelenggaraannya oleh panitia negara yang didalamnya itu diketuai oleh menteri yang membidangi masalah kesekretariatan negara dimana kalau misalnya bicara mengenai panitia negara unsur-unsurnya ada di dalam katakanlah unsur protokol dari kesekretariatan lembaga negara katakanlah DPR dan lain sebagainya.

Jadi sekali lagi kami ingin melihat dari faktor koordinasi, dan kedua mengenai konsekwensi anggaran, sama halnya tadi kalau kita bicara mengenai kunjungan tamu negara ke daerah, artinya jika memang ada konsekwensi anggaran yang harus dibebankan kepada penyelenggaranya atau di daerah ya mungkin ini ada korseri misalnya, mungkin barangkali Pak, mungkin barangkali dari kawan-kawan Kementerian Keuangan bisa menjelaskan itu sehingga nanti bisa lebih jelas hitung-hitungannya dalam masalah anggarannya. Kan ini menurut Bapak yang pasal ini konsekwensi anggaran ini.

Itu barangkali, Pak, penjelasan dari kami. KETUA RAPAT : Baik terima kasih, Pemerintah. Memang kalau kita hubungkan tadi ya DIM 38 dengan DIM sesudahnya bahwa DIM 38 ini

memang mengatur acara kenegaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah secara terbatas ya Pak ya? secara terbatas.

Jadi ilustrasi-ilustrasi yang mungkin misalnya tadi dikaitkan ke MPR, ke DPR, itu belum bertemu langsung itu Pak, cuman mungkin apa nanti ada panitia bersama, kalau tadi Pak Lutfi cenderung menggunakan elemen-elemen itu atau bagaimana istilahnya. Silahkan Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi unsur-unsur Pak, yang ada di dalam, karena panitia itu kan bukan hanya dari katakan

sekretariat negara tetapi fungsi di sini adalah koordinasi di dalamnya itu kan ada unsur kesekretariatan dari lembaga negara yang memang tugasnya menangani masalah-masalah administrasi manajemen, jadi bukan lembaga parlemennya sendiri tetapi lebih kepada kesekretariatannya.

F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Terima kasih Pimpinan. Memang saya melihat ini DIM 38 cukup krusial dan ini cukup banyak dikeluhkan oleh orang

atau institusi yang menyelenggarakan upacara kenegaraan terutama juga di daerah-daerah dan dimana-mana, Pak. Namun menurut saya memang harusnya peranan ketua itu tadi saya katakan bertanggung jawab termasuk juga anggaran dan lain-lainnya, hanya di sini kan Pemerintah mengambil peran koordinasinya yang melibatkan institusi-institusi yang bersangkutan tetapi tidak jelas mengenai bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana dukungan anggaran, saya melihat di sini yang bertanggung jawab adalah Ketua, adalah Menteri Sekretaris Negara. Memang perlu dipikirkan, ini keluhan daerah banyak apalagi kalau dikaitkan dengan APBN/APBD upacara-upacara kenegaraan

ARSIP D

PR RI

93

presiden pun kadang-kadang bisa tidak terjadwal, tidak terprogram sehingga dia terpaksa harus mengambil-ngambil dari apa yang sekiranya bisa mendukung masalah itu. Ini tambahan dari kami.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Pak Muzzamil silahkan. F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Ya saya sepakat dengan Pak Guntur Pasal 6 ini krusial, bahkan krusial dalam konteks yang

bisa membatalkan sebuah acara kenegaraan tanpa memenuhi undang-undang ini jika ketuanya ternyata bukan menteri. Saya ambil contoh begini, kasus yang akan terjadi conflict of interest adalah Pak, misalnya terjadi impeachment, menterinya itu adalah menteri seorang presiden, presiden di-impeach akan terjadi pergantian presiden dilantik di MPR, presiden tinggal menyandera menterinya, “jangan menjadi ketua, tidak boleh”, tidak ada ketua pada waktu itu, maka acara itu kalau dilaksanakan acara yang batal demi hukum karena ketua acara itu bukan menteri sekretariat negara. Ini persoalan, Pak. Ketika dia dalam konteks pemerintahan betul, dengan konteks eksekutif betul dia menteri kesekretariatan negara, tetapi kalau dia sudah bicara kelompok kekuasaan yang lain, MPR misalnya, kita tidak bisa menutup mata kemungkinan terjadi seperti masa Gus Dur, terjadi masa Soeharto ya, apakah dalam periode ini atau periode yang akan datang, presiden tinggal menyandera menteri sekretariat negara, ketuanya, acara tidak sah karena ketuanya bukan menteri kesekretariatan negara. Ini persoalan besar dalam ketatanegaraan kita.

Oleh karena itu menurut saya berkoordinasi itu lebih tepat, dilaksanakan oleh panitia negara yang berkoordinasi dengan menteri yang membidangi urusan sekretariat negara, bukan dikoordinasi, berkoordinasi. Artinya memang kepemimpinan itu sah di panitia negara itu apakah dia MPR, apa di KPU tadi ketika pelantikan Anggota Dewan, ya apakah dia di daerah konteksnya, berkoordinasi. Bahaya ini, Pak. Dan kalau disebutkan dia ada rujukan PP ya kita sekarang bicara di atas PP, kita sedang menata sesuatu di atas PP, kita jangan sampai membuka suatu keran dimana persoalan ketatanegaraan kita yang lebih berat tersandera oleh ini.

Demikian Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Saya coba ingin mengingatkan kembali bahwa ada DIM sebelumnya, Pak, kalau DIM 11 itu

kan tentang pengertian acara kenegaraan ya, Pak ya, sedangkan pada DIM yang sekarang kita bahas DIM 38 adalah penyelenggaraannya. Jadi coba kita ini harus dibuat berbeda memang antara pengertian dengan implementasi. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kalau tadi anologi atau ilustrasi, maaf, yang disampaikan oleh Pak Muzammil kira-kira dari Pemerintah relevan tidak ilustrasi seperti itu, sebab ini acaranya di gedung MPR ya Presiden harus hadir. Nah, kalau menurut definisi tadi itu kan seakan-akan acara kenegaraan yang harus diketuai oleh, kan berbeda sangat kalau saya katakan tadi ini misalnya ada steering

ARSIP D

PR RI

94

community-nya, organisasi komunity-nya atau ini ada organisasi kepanitiaan bersama seperti itu misalnya, tentu kan yang dikhawatirkan oleh Pak Muzzamil tadi relatif tidak akan terjadi, karena tuan rumah sesungguhnya di MPR kan tentu MPR dalam hal ini, tuan rumah sesungguhnya di DPR tentu DPR, di DPD dan sebagainya ya seperti itu, tetapi kalau sudah berhubungan dengan bukan lembaga negara, Pak mohon maaf ya Pak misalnya dengan badan-badan lain dan/atau di tingkat provinsi, kabupaten/kota atau acara kenegaraan di kabupaten kan lain lagi, ini antara lembaga negara, mohon penjelasan. Silahkan Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Baik, ini ada elemen baru yang muncul tentunya saya sangat setuju karena dinamika

tentunya, dan saya sangat setuju bahwa kami mengunakan referensi PP yang ada tetapi faktanya bahwa kita akan mengangkat ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mohon izin, Pimpinan, kalau bisa saya mohon waktu 2-3 menit untuk break dulu konsultasi.

Demikian barangkali, terima kasih. KETUA RAPAT : Baik, sebelum diskors juga mohon dihubungkan juga DIM 112 nanti ya Pak ya kaitan ini. Kita

setuju ya untuk diskors ya sekitar 5 menit lah ya. (RAPAT DISKORS PADA PUKUL : 14.48 WIB)

Dilanjutkan dan skors sudah kami cabut kembali, bismillahirrahmanirrahim. (SKORS DICABUT PADA PUKUL : 15.00 WIB)

Tadi kita sudah memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menyampaikan alternatif perumusan antara yang berkembang dalam dinamika diskusi ini termasuk juga mudah-mudahan juga ada solusi yang terbaik meng-combain antara rumusan asli di RUU ini dengan usulan dari Pemerintah.

Silahkan Pemerintah. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Baik, terima kasih. Setelah melihat dinamika diskusi dan pembicaraan yang berkembang, di sisi lain kami

menyadari dan memahami ruh mengenai pandangan yang disampaikan Pak Muzzamil tadi. Namun demikian dalam tataran posisi Pemerintah ayat (1) ini memang kami sarankan dengan dibuat seperti ini karena acara kenegaraan ini memang sifatnya lebih luas dan umumnya memang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dalam hal ini, seperti misalnya acara kenegaraan untuk peringatan HUT RI, demikian juga acara kenegaraan yang melibatkan tamu negara dan lain sebagainya memang harus ada penanggung jawab dalam panitia negara.

Nah untuk mengakomodasikan mengenai kemungkinan-kemungkinan atau perspektif yang mungkin muncul dan memang faktanya demikian dengan berkembangnya dinamika dengan hubungan antara lembaga, oleh karena itu, kami menyarankan mungkin ditambahkan satu elemen baru yang bisa memuat mengenai peranan dan posisi dari kesekretariatan lembaga negara dalam penyelenggaraan acara kenegaraan. Oleh karena itu, kami menyarankan atau mengusulkan dengan

ARSIP D

PR RI

95

kira-kira wording atau kalimat seperti ini, ayat (2) maksud saya, ditambahkan ayat baru, “acara kenegaraan di lingkungan lembaga negara lainnya diselenggarakan oleh kesekretariatan lembaga negara maksudnya bersangkutan berkoordinasi dengan panitia negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”, jadi ini tidak menegasikan posisi dari unsur kesekretariatan, Pak.

KETUA RAPAT : Mohon diulang Pak, supaya tidak salah dalam pengetikan. Silahkan diulangi. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Kami ulangi, “acara kenegaraan di lingkungan lembaga lainnya diselenggarakan oleh

kesekretariatan lembaga negara yang dimaksud ya, berkoordinasi dengan panitia negara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”, ini ada berkoordinasi di sini Pak. Contoh misalnya Pak, pada acara pelantikan atau pengambilan sumpah presiden disamping tamu-tamu yang disebutkan dari lembaga negara dan lain-lain juga sering dihadiri oleh kepala pemerintahan dan kepala negara.

Nah ini tadi ada istilahnya tamu negara, unsur tamu negara di situ. Di sinilah fungsi koordinasi itu, Pak, tanpa sekali lagi menegasikan peranan dari kesekretariatan lembaga negara. Ini barangkali masukan yang kami bisa sampaikan karena memang untuk ayat (1) memang faktanya demikian yang sulit barangkali untuk dihapuskan karena memang dari masalah fungsinya seperti itu.

Demikian barangkali Pak. Mengenai konsekwensi Keuangan mungkin dari Kementerian Keuangan, mohon izin, Pak, untuk memberi kesempatan, menjelaskan barangkali.

KETUA RAPAT : Atau Pemerintah maaf, sebelum kita keuangan ini mohon maaf, kita fokus dulu Pak ya nanti,

itu kan konsekwensi Pak ya. Terima kasih. Ibu/Bapak sekalian yang berbahagia, Kalau kita sepintas menyimak rumusan ini tampaknya memang ada penggabungan ini antara

pemindahan posisi saja ya ada usul pemerintah itu pada ayat (1) itu kira-kira, sementara usul, maaf rancangan ini disimpan pada ayat (2), jiwanya seperti itu, Pak, jadi ini sudah bertemu sesungguhnya, substansinya sudah bertemu, tinggal kita mereformulasi. Pertama misalnya kalau ayat (1) itu sangat spesifik ya sudah fokus kepada satu istilah, satu subjek maaf, sedangkan untuk ayat (2)-nya rancangan ayat (2) ini menunjuk yang bersifat umum, kalau dalam bahasa RUU-nya, Ibu/Bapak sekalian, bisa dibaca itu produk Undang-Undang Dasar ya seperti peristilahan lembaga-lembaga negara lain ini.

Ini bisa kita diskusikan pertama posisi apakah yang umum dulu baru yang khusus atau yang khusus baru yang umum. Yang kedua substansi apakah ada yang kurang atau berlebih, yang ketiga pengkalimatannya, pengredaksiannya. Ini yang coba kami sampaikan kepada Bapak yang terhormat Anggota Panja lebih dahulu. Silahkan kalau ada.

F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Saya bisa menerima Pasal 6 ini dengan tambahan pada ayat (1) dipertegas saja, “acara

kenegaraan di lingkungan eksekutif …” dipertegas saja. Dikasih miring saja acara di atas, acara ayat (1) ya ? Dikasih warna lain, “acara kenegaraan di lingkungan eksekutif …” di bawah atau “di lembaga

ARSIP D

PR RI

96

eksekutif diselenggarakan oleh …”, maka yang ayat (2) tetap, maka disebut lembaga negara lainnya, itu berarti bukan eksektutif ya.

Itu tambahan saya agar mempertegas. Terima kasih. KETUA RAPAT : Satu dulu ya Pak ya. Apa mau diwacanakan dulu atau Pak Rusli dulu. Silahkan Pak Rusli. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Mencoba barangkali saya kembali kepada konsep yang sudah kita sepakati semula yang dari

Dewan, kalau saya berpendapat begini tinggal menambah kata “penyelenggaraan acara kenegaraan

dilakukan oleh lembaga negara yang kewenangannya disebut dalam Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia diketuai oleh Pimpinan Lembaga yang bersangkutan”, jadi diketuai oleh Pimpinan lembaga yang bersangkutan, untuk memisahkan ini perintah Undang-Undang Dasar memisahkan mana eksekutif, mana legislatif, mana yudikatif, dipisahkan, dialah yang menjadi pimpinan.

Kemudian ayat (2)-nya sepakat dengan Pak Muzzamil tadi bahwa acara kenegaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diketuai oleh menteri yang bersangkutan atau yang diketuai yang membidangi urusan kesekretariatan. Jadi dua pasal, pasal pertama kita mengambil konsep kita yang sudah … (terpotong interupsi).

KETUA RAPAT : Sebentara Pak, dua pasal atau dua ayat, Pak? F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Dua ayat ya, dengan dua ayat, ayat pertama kita kembali kepada konsep kita dengan

menambah diketuai oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan gitu, jadi ayat (1)-nya. Ayat (2)-nya kita sepakat dengan konsep dari Pemerintah, “acara kenegaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diketuai oleh menteri yang bersangkutan”.

KETUA RAPAT : Sudah cukup Pak F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Ya. KETUA RAPAT : Baik, dari Bapak yang lain? Pak Guntur mangga. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Saya hanya mengkomentari dari Pak Zamil, di sini kalau ayat (1) itu jelas ada yang mengetuai

karena mereka menyelenggarakan upacara di lembaga eksekutif, tetapi dengan ayat (2) menjadi tidak jelas siapa yang mengetuai. Di sini deh kelihatannya deh. Itu dulu, Ketua. Tetapi itu untuk di lembaga eksekutif. Yang ayat (2) kan di lembaga lainnya menjadi terputus.

F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Tadi ada usul Pak Rusli, Pak, yang diketuai oleh gitu. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

ARSIP D

PR RI

97

Kalau menurut saya ini berdasarkan pengalaman lapangan memang ketua itu harus, cocok saya dengan menteri sekretaris negara, karena yang menyangkut upacara negara dimana melibatkan seorang presiden, tetapi peranan koordinasi yang lebih diutamakan. Jadi di sini peranan tanggung jawab tetap oleh Mensekneg, tetapi peranan pendukung adalah koordinasi dengan menteri yang bersangkutan di lembaga masing-masing.

KETUA RAPAT : Pak Rio ya mangga. F- PG (H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Sebenarnya auranya sudah masuk Pak, arah politiknya yang oleh Pemerintah, cuma

masalahnya adalah koordinasinya, begitu juga yang dikatakan oleh Pak Guntur tadi ini koordinasi antara menteri dengan panitia negara. Lah kalau seumpamanya adalah yang dalam hal ini yang dikatakan tadi Pak Muzammil adalah kalau yang bertanggung jawab dalam melaksanakan acara kenegaraan ini yang bertanggung jawab itu siapa, lah kalau menteri yang bertanggung jawab terus menteri yang dicekal itu bagaimana gitu Pak? Tetapi kalau koordinasinya sih sudah benar. Jadi koordinasi antara menteri dengan panitia negara sudah masuk.

Mungkin begitu kali, Pak. KETUA RAPAT : Baik, saya coba ingin sedikit melontar ramuan yang berkembang ya, Pemerintah, Pak Lutfi

dan Bapak sekalian yang saya hormati, yang pertama saya berkeyakinan bahwa rumusan pemerintah yang baru ini ada posisi yang terbalik saja ya dengan rumusan dari RUU ini. Jadi rumusan di RUU substansinya disimpan di ayat (2), kemudian urusan Pemerintah di ayat (1). Saya menawarkan tadi apakah kita akan membuat rumusan dari umum dulu, jadi lembaga-lembaga negara baru kemudian yang khusus. Sesungguhnya apabila kita mengambil rumusan dari DPR, Bapak sekalian, itu kalimatnya akan berbunyi “acara kenegaraan” bukan “penyelengaraan”, jadi kalau saya bacakan, mohon maaf ini Pasal 6, maaf DIM 38 ini jadi acara kenegaraan diselenggarakan oleh gitu kan, sehingga sama ini. Dari DIM 38 ini Pasal 6 perubahan ayat (1) juga sama “acara kenegaraan

diselenggarakan oleh …”, mungkin untuk usul Pemerintah ini ada di-insert, Pak, yaitu acara kenegaraan yang terpusat, begitu barangkali, Pak, atau mau dilepas sajas, sama saja.

Pemerintah. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Mungkin statement dulu dari Hukham. PEMERINTAH/KEMENHUKUM DAN HAM (WAHIDUDIN ADAM) : Baik, terima kasih. Saya kira memang kita masuk pada pasal substansi yang mengatur mengenai acara

kenegaraan dan acara resmi dan yang akan kita atur di sini adalah mengenai tata tempat, tata upacara dan juga penyelenggarannya. Nah oleh sebab itu saya kira itu titik tolak kita sehingga kita melihatnya ini sebagai tempat teknis upacara, sehingga mohon maaf Pak Muzammil yang terhormat

ARSIP D

PR RI

98

saya kira kalau dilihat bahwa akan sulit terjadi misalnya dalam kasus yang digambarkan tadi lalu menteri diperintahkan untuk tidak menyelenggarakan ya sama juga halnya kalau di DPR Sekjennya tidak menyelenggarakan karena Sekjen itu esselon I Pemerintah, Pak ya, jadi saya kira ini fokusnya pada ini tata upacara, tata tempat dan siapa yang bertanggung jawab saya kira. Jadi kita batasi pada hal-hal yang demikian saya kira sangat teknis sekali ini.

Saya kira itu ini titik tolak kita saya kira, Pak. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak. Tentang tawaran dari meja Pimpinan tadi, Pak, posisinya? Kita ingin menggabungkan saja

jadi antara rumusan awal dalam RUU digabungkan dengan usulan dari Pemerintah sehingga DIM 38 Pasal 6 ini ada ayat (1) dan ayat (2) dengan substansi sebagaimana disampaikan pada layar tayang ini.

Pak Guntur silahkan. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Saya pikir tadi sudah ada titik temu ya dari usulan Pak Muzammil yang ayat pertama dengan

menekankan koordinasi, kemudian ayat (2) ini sudah tepat, mungkin dari Pemerintah bisa mengulangi ayat (1) yang menyebutkan koordinasi tadi. Tadi kalau tidak salah usulan Pak Zammil.

Yang kedua oke saya sudah sependapat yang kedua itu kalau bisa diterima karena sudah memisah-misahkan. Kemudian yang pertama ini pejabat negara yang diketuai dan berkoordinasi dengan lembaga terkait, mungkin begitu.

Monggo silahkan ada pemikiran baru, pokoknya ada penekanan berkoordinasi yang menjadi tempat penyelenggaraan upacara. Bukan di lembaga eksekutif maksud saya yang di atas saja yang dari usulan Pemerintah yang itu yang ditambahkan.

KETUA RAPAT : Ini pengetikanannya mohon maaf Pak, agak, mungkin kita, saya juga belum dapat copy, ini

mohon maaf ini. Jadi yang pertama, saya bacakan ya, acara kenegaraan diselenggarakan oleh negara dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh, gitu kan ? Berarti koordinasinya sekarang tidak ada. Nah, sekarang ingin di-insert ada koordinasi, begitu Pak ? Yang Bapak maksudkan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait atau bagaimana istilahnya? Kalau itu kan biasanya otomatis ya Pak ya?

Nah ini aslinya begini aslinya. Kalau Pak Muzammil ini di ayat (1) itu cenderung, Pak, menggunakan istilah lembaga eksekutif gitu, ini juga sebuah tawaran, hal yang baru mungkin ya sebelum kita lebih lanjut. Kami kembali mengembalikan kepada Pemerintah coba.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Sebelum kembali. KETUA RAPAT : Oh, iya silahkan Pak.

ARSIP D

PR RI

99

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.): Saya ingin tampilkan dulu itu versi Pasal 6 ayat (1) dari DPR ya. Itu kan. Nah, saya tolong

barangkali kalau kita penyelenggaranya kita delete. Penyelenggaranya saja. Kata-kata “penyelenggaranya” saja atau dibuangkan, hilangkan. Yang Pasal 1, jadi acara kenegaraan, Pasal 1 bunyinya, penyelenggaranya kan di-delete, acara kenegaraan dilakukan oleh lembaga negara yang

penanganannya disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ditambah dengan kata yang diketuai oleh Pimpinan lembaga yang bersangkutan, ini dalam rangka tugas pokok fungsi eksekutif, legislatif, semua diambil alih oleh eksekutif itu tidak benar, kalau menurut saya. Diketuai

oleh Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

Nah kemudian ayat (2)-nya baru masuk dari eksekutif bahwa acara kenegaraan yang dipimpin oleh menteri itu, jadi begini acara kenegaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan

dilaksanakan oleh Pemerintah diketuai oleh menteri sekretariat negara. Jadi jelas gitu tugas pokok fungsi masing-masing lembaga yang diatur dalam Undang-undang Dasar jelas.

KETUA RAPAT : Saya sedikit mencoba saran dulu. Jadi kalau kita menggunakan ayat (1) di sana versi yang

disampaikan berarti itu keseluruhan lembaga negara sudah tercover, itu yang pertama. Tetapi kita juga menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah kabinet presidensial ya, sistem pemerintahan presidensial karena itu sangat sewajarnya, sudah sepantasnya memang ada hal yang khusus bagi beliau itu, Presiden dalam hal ini. Kalau tadi saya melontarkan itu penempatannya, Pak, itu. Ini bukan soal hebat dulu, bukan, soal kemauan menempatkan saja kita mau dimana itu, yang umum dulu atau yang khusus dulu, yang khusus dulu atau yang umum dulu. itu yang pertama.

Yang kedua, rumusan-rumusan ini yang diajukan oleh Pak Muzammil, Pak Rusli, dan Pemerintah hampir-hampir tidak perlu action Pak ya, Pak Guntur? Namun demikian kan kita perlu kesepakatan ya kira-kira, kecenderungan kita untuk mengambil yang mana. Sebelum kepada Pemerintah silahkan Pak Muzammil baru Pak Rio.

F- PKS (DRS. AL MUZAMMIL YUSUF): Kalau kita lihat PP No. 62 Tahun 1990 ini sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Presiden itu Mandataris MPR, sangat kuat memang, powerfull, tetapi dengan perubahan kita yang saat ini perubahan Undang-Undang Dasar kita saat ini posisi Presiden Mandataris MPR itu sudah tidak ada. Bahkan amandemen itu sendiri adalah dalam rangka mengkoreksi keberadaan Mandataris MPR itu dan posisi MPR juga berubah ya. Sehingga logika dari perubahan konstitusi kita ini memang kita dudukan betul jangan ada satu konsekwensi yang akan membawa dampak yang berat bagi independensi sebuah lembaga negara dengan tupoksinya. Pelantikan, pemberhentian presiden itu tupoksinya MPR ya, itu acara kenegaraan.

Oleh karena itu kita harus jamin betul. Saya pendapat Pak Rusli saya lebih dekat sepertinya kalau butuh logika ketatanegaraan itu lebih aman. MPR punya kewenangan, tidak ada satu lembaga bisa masuk diwenang dia. Mahkamah Konstitusi juga punya sendiri, Presiden punya sendiri, DPR punya sendiri, tidak boleh ada pihak masuk.

ARSIP D

PR RI

100

Oleh karena itu, kita harus jamin dulu itu, semangat reformasi ini kita harus jamin tidak ada satu pasal yang mendestrorsis makna Undang-Undang Dasar 1945. Ketika bicara pelantikan Presiden tupoksinya MPR itu, tidak ada orang posisi apapun yang bisa di atas, posisi Ketua Mahkamah Konstitusi, nanti yang bertanggung jawab sama dia. Jadi saya sepakat itu. Ketika mengundang Presiden ke DPR itu Tupoksinya DPR, Ketua DPR-nya itu yang mengetuai.

Bahwa ada koordinasi bantuan karena Sekneg bisa aparat keamanan segala macam itu semua bisa digerakan, itu koordinasi, tetapi dia tidak punya posisi legal atau tidak legal acara ini. Ketika kita mengangkat menteri itu apa pun menteri itu sebagai pihak ketua yang sah, lantas ketidak beradaan menteri itu acara itu tidak sah. Kalau kita bicara rekayasa hukum itu kan mengantisipasi suatu kejadian yang tidak kita kehendaki. Antisipatif hukum itu. Kita pernah punya Presiden yang sangat berani berhadapan dengan publik, Gus Dur ya, karena secara kelebihan kekurangan, dimanfaatkan pasal seperti ini gitu.

Oleh karena itu, menurut saya memang bahasa Undang-Undang Dasar 1945 kita ini harus kita …(tidak jelas)… bahasa Pak Rusli itu lebih aman Pak. Lebih membawa ruh perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika di DPD ya DPD. Bahwa aparatur kementerian kesekretariatan negara punya tangan yang bisa mensukseskan, membantu, biasanya itu sekedar membantu, tidak membuat acara ini sah atau tidak sah. Itu arus dulu. Itu kerangkanya dulu, pembahasan berikutnya.

Nah, kebetulan Pak Rusli tadi membahasakan, menurut saya itu lebih dekat. Tetapi kalau keputusan penting ini memang belum bisa kita ambil pada kesempatan ini menurut saya kita lewatkan, tidak usah kita paksakan, mungkin ini harus diambil Pak Menteri ini, decision ini. Ini persoalan besar ini menurut saya. Konsekwensinya besar. Kalau diantara kita yang nanti mau jadi Presiden dia tahu,”wah ini pasal ini saya manfaatkan, impeachment-impeachment menteri gua sandera, pergi lu ke Rusia jangan pulang-pulang”, acara tidak bisa dilakukan, pelantikan dan impeachment.

Demikian, Pimpinan. Saran saya kalau ini berat, dari Pemerintah berat mungkin kita lewatkan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Muzzamil. Jadi kalau kita melihat kembali ya, saya mohon lagi berulang-ulang ini bagaimana pun juga

DIM 38 ini tidak bisa lepas dari DIM 11, oleh karena itu, perlu dipertimbangkan oleh kita apakah memang diperlukan memasukan istilah “terpusat” itu, Pak Pemerintah.

Kemudian yang kedua karena dia sifatnya khusus ada kecenderungan dari dinamika forum ini, rekan-rekan yang terhormat tadi Panja RUU ini, itu lebih mendahulukan yang sifatnya umum, terus yang kedua kemudian untuk Presiden, tetapi tadi saya katakan karena sistem kita presidensial maka wajar saja kalau untuk presiden misalnya didahulukan.

Kemudian juga mungkin, Pak, bahan pendalaman kita kalau kita melihat pelantikan Presiden kemarin ya hasil Pemilu kemarin, Pilpres kemarin itu agak unik memang ya penyelenggaranya adalah KPU, tuan rumahnya MPR, yang dilantiknya calon presiden dan wakil presiden ya, yang sudah punya

ARSIP D

PR RI

101

protab tentu saja dalam masalah ini. Soal-soal begini saya kira memang harus selesai, Pak, karena itu istilah koordinasi tadi jadi diperlukan dengan tidak sekali lagi mereduksi kewenangan tetap menghormati memberi kepastian hukum pada masing-masing lembaga penyelenggara itu.

Kami kembalikan kepada Pemerintah, silahkan. Oh tadi Pak Gubernur, Pak Menteri ini, Pak. Sudah jadi Gubernur, Wakil Gubernur, tinggal

Menteri yang belum dan Presiden. Silahkan calon Presiden. F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): Pertama terima kasih karena tadi BBM, bobo-bobo siang, tetapi sendiri. Tetapi hanya sendiri

tidak bersama yang lain. Jadi saya mereduksi barangkali di Sekneg itu ada pada hari ulang tahun ke-50 kemerdekaan Republik Indonesia, file-nya mungkin ada.

KETUA RAPAT : 17 Agustus 1945, ya Pak ya? F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): Bukan, ke-50 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Tahun 1995. Kebetulan saya panitia

negara juga termasuk, waktu itu saya Sekda, bukan Bupati. Jadi begini dulu, kalau saya cantumkan dalam kalimatnya begini, acara kenegaraan diselenggarakan oleh negara yang dikoordinir oleh Sekretaris Negara dan pada saat itu ditunjuk ketua panitianya Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup, kalau tidak salah, karena waktu itu suasana lingkungan hidup itu begitu besar termasuk penanaman pertama pohon-pohon di sekitar Monas itu sampai sekarang jadi itu. Itu pada waktu itu. Dan saat itu saya selaku Ketua Panitia DKI yang ditunjuk untuk membantu penyelenggaraan yang ke-50 dan kemeriahan barangkali belum pernah terjadi di dunia pada saat itu adalah kembang api di Monas dihadiri oleh tiga juta orang dan kebetulan saya diutus sekretaris dan pada saat itu kami ketemu Gubernur Paris yang jadi Presiden itu, Jack Sirat. Jack Sirat itu dua kali perdana menteri, setelah itu jadi Gubernur, setelah itu jadi Presiden. Dan nanti waktu kalau saya tanya, kami tanya dulu setelah jadi Presiden bagaimana, kalau saya ditunjuk jadi lurah oleh masyarakat saya harus terima, karena suara rakyat itu suara tuhan gitu loh, baru saya tahu suara rakyat suara tuhan gitu. Ya dari situ.

Jadi di situ adalah yang mengkoordinir ini adalah Sekneg, lantas dia yang mengatur semua, apa saja itu bisa bergerak dan bisa digerakan oleh beliau untuk membantu kami. Nah, di sinilah barangkali bahwa ya koordinator itu memang dari Sekneg karena memang ada channel-nya yang punya kewenangan yang kuat seakan-akan dia itu ya perdana menteri atau wakil presiden, secara tidak langsung di dalam koordinasi penyelenggaraan yang ada di negara Republik Indonesia ini.

Jadi itulah yang mungkin sekedar suatu gambaran bahwa saya juga pernah jadi panitia walaupun honornya tidak ada pada waktu itu, maka untuk itu saya hadir hari ini karena untuk dapat honor itu.

Terima kasih. KETUA RAPAT: Sedikit tanya Bapak Harun, terima kasih ya. Kalau dikoordinasikan lantas penanggung

jawabnya siapa Pak?

ARSIP D

PR RI

102

F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): Pak Emil Salim, kebetulan Menteri Lingkungan Hidup sebagai Ketua Panitia. Nah, di situlah

barangkali kewenangan daripada Sekneg menunjuk pejabat negara sebagai penyelenggara. KETUA RAPAT : Baik, terima kasih Pak. Melalui Pemerintah ini bertanya kepada Kementerian Hukum dan Ham, ya Pak, kalau

undang-undang ini menunjuk seperti ini boleh tidak, Pak, menunjuk Menteri Sekretaris Negara itu, padahal itu misalnya kewenangan Presiden misalnya.

PEMERINTAH/KEMENHUKUM DAN HAM (WAHIDUDIN ADAM) : Ya, baik Pak. Jadi sebelum kami respons apa yang disampaikan oleh Pimpinan, kami banyak

tadi pemikiran apakah ini kita endapkan dulu, tetapi saya kira kita dalami, kita kaji yang pertama posisi RUU ini inisiatif DPR Pak ya, bolehkah kita juga bertanya ke DPR pengalaman selama ini dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan yang sudah ditetapkan oleh lembaga negara DPR itu bagaimana koordinasi dengan Sekretariat Negara? Kalau biaya memang ini APBN, ini terkait dengan DIM yang berikut disebutkan oleh Pimpinan tadi. Nah, ini kalau biaya pasti APBN, tetapi DIPA, Daftar Isian Proyeknya siapa itu sebetulnya? Nah, ini sebetulnya lebih banyak pada siapa yang menyelenggarakan, siapa yang bertanggung jawab, ini terkait anggaran ini, Pak. Dan ini saya kira yang harus kita juga ketahui, dan kalau di Sekneg memang sudah jelas, Pak.

Walaupun Pak Harun Al-Rasyid ya dulu belum terima honornya Pak ya? Ini jelas anggaran selama ini. Tetapi kalau seperti itu dan ini inisiatif DPR kami ingin mendalami juga pelaksanaan selama ini kalau penyelenggaraan di DPR itu DIPA-nya ini DIPA siapa gitu ya apa Sekneg atau DPR? Nah, ini saya kira titik tolak pembahasan pasal ini sebetulnya siapa yang bertanggung jawab itu siapa yang bertanggung jawab pembiayaan ini sebetulnya lebih banyak, jadi bukan pada kewenangan-kewenangan tertentu, ini tanggung jawab pembiayaan karena terkait nanti dengan yang DIM yang disebutkan oleh Pimpinan tadi, tolong dikaitkan dengan penganggarannya. Nah, ini saya kira di sana ini titik tolak dan apakah sudah ada pembaharuan tertentu di DPR termasuk penyelenggaraan acara kenegaraan ini gitu ya. Itu saya kira yang pertama, Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Pimpinan. KETUA RAPAT: Oh mangga silahkan Pak ya. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Memang ini wacana berkembang terutama dalam hubungan antar lembaga, sekali lagi bahwa

saya sependapat bahwa memang sistem pemerintahan kita memang berdasarkan sistem pemerintahan presidensil, tanpa tentunya mengabaikan kewenangan-kewenangan khusus lembaga-lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan secara spesifik Pasal 6, DIM 38 ini tentunya kita konsisten dengan DIM No. 11 yang sudah jelas disebutkan. Yang saya lihat di sini adalah mungkin masalahnya panitia negara yang ada unsur diketuai oleh menteri, karena ini masalah

ARSIP D

PR RI

103

tanggung jawab, mungkin barangkali untuk sementara kita bisa abaikan dulu, jadi panitia negara, untuk sementara distop di situ.

Nah, kalau kedua yang saya ingin tegaskan, saya sampaikan di sini bahwa kami melihat dari perspektif penyelenggara sebenarnya bukan esensi dari kekuasaan, dari esensi penyelenggara, karena yang menyelenggarakan di lembaga adalah kesekretariatan juga yang notabene adalah eksekutif, yang provider services saja penyelenggara, artinya melayani.

Nah, kalau ada kekhawatiran tadi bahwa akan tersandera saya tidak melihat kemungkinan itu, karena kewenangan lembaga negara itu mutlak, dia tinggal memerintahkan penyelenggara ini, “ini kau selenggarakan”, dia wajib hukumnya untuk menyelenggarakan. Ini saya melihat dari konteks itu, bukan dari konteks esensi kewenangan itu. Kalau kewenangan jelas, lembaga negara punya kewenangan mutlak. Karena ini hanya penyelenggara dalam tata upacara tadi itu sehingga sifatnya seremonial. Itu saya melihat dalam perspektif itu bukan dalam konteks esensi kekuasaan.

Oleh karena itu, saya menyampaikan bahwa dalam hal acara kenegaraan yang menyangkut tata tempat, tata penghormatan dan tata upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi oleh pejabat negara dan sebagainya, ini hanya unsur penyelenggaraannya, yang menyelenggarakan itu tentu bukan anggota …(tidak dilanjutkan). Contoh misalnya di MPR, yang menyelenggarakan bukan Anggota MPR, tetapi kesekretariatan. Mengenai apa kebijakan atau keputusan dari lembaga negara tersebut tinggal memerintahkan penyelenggara ini, dalam hal ini adalah kesekretariatan. Mengenai berkoordinasi tentu nanti ada hitung-hitungannya, ini maunya parlemen, tinggal nanti penyelenggaraannya bagaimana untuk ensure kelancaran dan ketertiban acara itu. Jadi, kita melihat murni dari segi bukan kewenangan tetapi dari segi penyelenggaraan.

Jadi ini barangkali Pak, pandangan dari kami, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Sekian dan terima kasih barangkali.

KETUA RAPAT: Baik, terima kasih Pemerintah. Tentu kita di dalam mewacanakan sesuatu ya boleh dengan yang ringan sampai ke tingkat

yang ekstrim saya kira ya. Ini memang kata orang Sunda …(tidak jelas)… berkunjung ke hari esok. Ini sekali lagi satu hal yang sangat dengan tidak ada maksud lain kecuali kita ingin mendapat suatu rumusan yang membuat kenyamanan lah ya, membuat ketenangan hati kita dalam menerapkan nanti.

Sekarang sudah terpampang, Bapak sekalian yang terhormat, ada beberapa rumusan ya kita bisa, Pemerintah, memperhatikan kami beri kesempatan lebih dahulu untuk mencermati alternatif-alternatif baik yang diajukan olehnya sendiri maupun juga yang bermunculan dari rekan-rekan yang terhormat dari anggota Panja ini.

Dari Pemerintah silahkan Pak. Apakah akan di-print dulu atau bagaimana? PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi mungkin barangkali, Pak, yang untuk DIM 38 ayat (1) itu, kami tetap pada posisi esensi

mengenai acara kenegaraan dilaksanakan oleh panitia negara, full stop, tanpa harus diketuai oleh siapa mungkin barangkali nanti formulasinya kita cari bagaimana, sementara unsur yang kami

ARSIP D

PR RI

104

sampaikan tadi untuk mengakomodasikan mengenai acara kenegaraan yang berlangsung atau dilaksanakan oleh lembaga negara lainnya diselenggarakan oleh kesekretariatan. Ini menurut kami bisa mengakomodasikan mengenai kewenangan yang ada di lembaga negara untuk itu masalah yang tadi.

Jadi kembali lagi barangkali, itu posisi kami sampai saat ini kecuali kalau ada masukan lain, tambahan barangkali dari kawan-kawan yang lain.

KETUA RAPAT: Pemerintah, Pak Lutfi, sebelum kepada teman-teman anggota, tadi ada tawaran, Pak, tentang

apakah akan memasukan kata “terpusat” khusus untuk acara kenegaraan. Itu yang pertama ya Pak ya.

Yang kedua, anggota yang terhormat tadi kan, cenderung Pimpinan itu mengkoordinasikan, mungkin begitu Pak ya, sebagai penanggung jawab, mengkoordinasikan bahwa implementasinya nanti saya kira sudah jadi kelaziman untuk sekretariat jenderal masing-masing lah ya, tetapi sekali lagi substansi sudah tertangkap, pada titik ini kita Insya Allah tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, hanya memformulakan kira-kira bagaimananya.

Tadi dari Pemerintah sudah tawaran tadi, Bapak-bapak sekalian, dan kami saat Pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada timnya barangkali dari Bapak-bapak anggota juga ada pandangan, kami persilahkan sebelum Pemerintah.

Pak Guntur, mangga. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Terima kasih Ketua. Mungkin saran saya memang kelihatannya perlu kita berpikir dingin dan depending dulu, ini

pertama yang melatarbelakangi, karena memang cukup krusial. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mendengar nanti dari Keuangan karena ini juga

menyangkut masalah-masalah keuangan untuk bahan pendinginan kita. Yang ketiga, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pemerintah, memang pada

kondisi-kondisi seperti ini memang kepentingan politik tidak bisa kita abaikan di dalam keadaan-keadaan tertentu. Saya mengambil contoh tidak yang dicontohkan Pak Muzammil tadi pada pelantikan kita pada 2004 itu Ketua MPR Pak Hidayat mempermasalahkan kita harus kumpul di Hotel Mulia karena harus efisiensi anggaran, saya berpikir kalau titik tolaknya hanya itu kalau anggota di luar tidak satu fokus tempat, dibuat macet Jakarta saja, tidak memenuhi kourum sudah upacara kenegaraan tidak terjadi, itu kondisi-kondisi secara politis yang apabila dimanfaatkan penguasa atau lembaga-lembaga tertentu juga melibatkan hal-hal yang fatal. Juga pernah terjadi pada waktu itu di Bukit Tinggi ada ancaman dari Pak Sapto Edi juga untuk menggagalkan bagaimana DPR tidak quorum. Contoh-contoh seperti itu di dalam ranah upacara kenegaraan.

Sekali lagi saya ingin menekankan yang pertama adalah harus ada yang bertanggung jawab, kemudian yang kedua memang seyogyanya koordinasi sepenuhnya kepada lembaga yang terkait.

Terima kasih.

ARSIP D

PR RI

105

KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Guntur yang terhormat. Kalau tadi ada usul sejenis pending, bahasa Pak Muzammil itu, kalau bahasa Pak Guntur

pendinginan gitu ya supaya dirangsang dengan anggaran. Anggaran itu gini, Pak, kalau adnya jatuh tinggal …(tidak jelas)… panas juga. Dari Pemerintah tadi khususnya dari Kementerian Hukum dan Ham sebenarnya bisa dilanjutkan ya.

Kami menawarkan ini kami mendengarkan dulu anggaran, Pak, Bapak/Ibu sekalian, atau kami cenderung kita skors untuk lobby, ini sebenarnya sudah selesai ini, mempertemukan hal-hal yang saya kira bisa dalam waktu cepat sehingga rumusan ini bisa clear. Tetapi kalau juga anggaran mau didahulukan bisa juga. Bagaimana Pemerintah.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Kami setuju, Pak, untuk break sebentar, mungkin barangkali ini juga ini sudah waktu Ashar. KETUA RAPAT : Oh ya, baik kalau gitu kita break sampai pukul 16.00 WIB atau lebih? PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Atau kami serahkan ini, ini hanya kalau memang ada waktu bisa dimanfaatkan sekaligus saja

biar tidak bolak balik. KETUA RAPAT : Kalau kita break sholat Ashar, kan ini 4 rakaat kalau tidak salah ya? PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Ini dari faktor praktis saja. KETUA RAPAT : Kami paham. Kalau kita memanfaatkan waktu 20 menit atau 30 menit ya menurut saya, kita

kembali di sini Insya Allah pukul 16.10 wib, cukup Pak ya? Kita memanfaatkan sebelum kita berangkat Sholat Ashar barang 10 menit kita ketemu sebentar saja dulu, setelah itu baru kita melanjutkan.

F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): Kok jauh-jauh, sekarang saja sudah ketemu, bagaimana sih. KETUA RAPAT : Oh iya, Pak. Lebih mendekatkan lagi, Pak. Kita skors lah Pak ya, selama 30 menit dan

kembali ke sini pukul 16.10 WIB. Terima kasih.

(RAPAT DISKORS PADA PUKUL : 15.45 WIB) (SKORS DICABUT PADA PUKUL : 16.25 WIB)

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Ibu/Bapak sekalian yang terhormat, Tadi ada permintaan dari yang terhormat Bapak Guntur untuk memberikan kesempatan

kepada Pemerintah agar menyampaikan informasi yang berkenaan dengan keuangan berkenaan

ARSIP D

PR RI

106

dengan RUU Protokol ini. Mudah-mudahan ini pencerahan yang sekaligus juga memberikan refreshing untuk kita sekalian. Melalui Pemerintah kami persilahkan Pak.

PEMERINTAH/KEMENKEU : Baik Pak. Masalah keuangan kadang-kadang seperti ini Pak, maka petinggi-petinggi kita itu

sebetulnya sudah betul dalam membangun patung di Mampang sana itu Pak, ada patung yang menunjuk ke atas, ke sana, itu menunjuk ke Lapangan Banteng Pak, di sana ada uang. Kemudian di Lapangan Banteng itu ada Tugu Pembebasan Pak, tangannya ke atas, itu menandakan bahwa di sini tidak ada uang, Pak. Na hadong hepeng lah begitu kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya di sana memang betul masalah di Lapangan Banteng itu seperti itu.

Nah, kaitan dengan tadi permintaan yang terhormat Pak Guntur tadi, masalah pendanaan kami tidak masalah, Pak. Artinya bahwa pendanaan kami itu kita harus lihat tupoksinya masing-masing. Jadi kalau misalkan kalau kita pendekatannya tupoksi maka kita akan mudah mencari output-nya, mengukurnya mudah ada input, ada output, nanti kita bisa menilai kinerja anggarannya ada di situ.

Jadi kalau misalkan kita bicara masalah Sekretariat Negara akan tidak mungkin kami mengalokasikan dana di Sekretariat Negara untuk pelantikan Anggota Dewan di DPR misalkan, itu tidak ada dananya di Sekneg. Demikian sebaliknya acara misalkan tamu kenegaraan di Sekneg adalah tidak mungkin kami mengalokasikan dananya itu ada di Sekwan, karena memang tupoksi ada di masing-masing itu kementerian/lembaga.

Jadi sebetulnya masalah yang tadi disampaikan masalah diketuai itu sebetulnya yang menjadi masalah itu hanya masalah koordinasi saja. Kalau misalkan saya mempetakan dana yang ada di Sekretariat Negara paling tidak ada untuk tamu kenegaraan, kemudian peringatan-peringatan hari besar, itu ada dananya di Sekneg. Kemudian di DPR itu ada pelantikan, kemudian pelantikan anggota Dewan, pelantikan Presiden, Sidang Umum dan lain sebagainya ada di situ. Sehingga wacana kalau misalkan itu ada di-impeach segala macam itu saya rasa agak jauh karena memang kalau misalnya mau di-impeach mendingan saya bintangi dulu untuk dana pelantikan, kalau sudah dibintangi sudah tidak akan bisa cair kalau misalkan kita bicara ekstrim ke sana.

Jadi untuk masalah pendanaan saya akan melihat dari sisi Tupoksinya sehingga outputnya kelihatan. Dan itu sebetulnya yang disampaikan ini hanya masalah bagaimana koordinasinya dan koordinasi itu tidak akan lepas dari Pasal 11 yang di situ bicara masalah protokol itu apa, keprotokolan itu apa, acara kenegaraan itu apa, kemudian dilaksanakan oleh di masing-masing kelembagaan itu, kalau misalkan masing-masing lembaga punya protokol sendiri, punya tata duduk sendiri, mungkin agak lucu gitu, kira-kira seperti itu. Memang koordinasi, tetapi harus ada Kementerian lah atau siapalah yang bertanggung jawab. Kira-kira kebutuhannya seperti itu, Pak Pimpinan.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik, terima kasih pada Pemerintah khususnya yang telah menyampaikan masalah

keuangan. Saya tadi membayangkan akan lama begitu Pak, sampai ke pembagiannya gitu, ternyata

ARSIP D

PR RI

107

baru megang kue sudah selesai. Kalau bisa agak panjang sedikit Pak ya, supaya saya bisa makan kue. Tetapi sudah terlanjur. Terima kasih atas penjelasan.

Sayang sekali ini Pak Guntur yang meminta kebetulan beliau belum hadir, namun demikian saya kira kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pemerintah tadi.

Dan kami kembali mengingatkan kepada kita sekalian tadi kita dalam posisi menahan nafas ya untuk melanjukan DIM 38 dengan berbagai pertimbangan, ini kami kembalikan kepada kita sekalian apakah kita akan melanjutkan kepada pembahasan DIM ini atau kita secara pending dan kita berpindah ke DIM lainnya.

Silahkan barangkali Pemerintah ada pandangan. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Sebelumnya kita sudah memberikan proposal dan counter proposal dan memang sepertinya

masih perlu pemikiran lebih lanjut dan pendalaman lebih jauh, oleh karena itu, kami tidak keberatan untuk sementara dipending dulu bagian ini sambil pindah ke DIM-DIM selanjutnya yang kita kira-kira bisa bahas dan mencapai kesepakatan.

Demikian barangkali Pak. KETUA RAPAT : Baik, terima kasih Pemerintah. Dan khusus untuk DIM 38 dan 39 ya ini kita pending. Tentu saja karena juga ada usul

tambahan pada DIM 40 apakah ini merupakan dan selanjutnya, Pak, apakah merupakan paket atau bagaimana atau kita akan pending sampai ke DIM 47 misalnya. Demikian.

Silahkan. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Baik Pimpinan, mungkin tidak ada salahnya kalau kita coba menyinggung atau membicarakan

DIM 39 meskipun ada kaitan tetapi ada perbedaan nuansa menurut kami di situ sehingga mungkin tidak ada salahnya kalau kita brainstorming dulu apa kira-kira yang tercermin atau terkandung dalam pemikiran di Pasal 7 ini, DIM 39 dan 40.

Untuk DIM 39 ini ada pernyataan tadi disampaikan oleh Pimpinan bahwa mengenai istilah terpusat, mungkin ini dalam hal penyelenggaraan acara kenegaraan itu karena memang ada sifatnya dilaksanakan secara terpusat di ibu kota dan tidak tertutup kemungkinan suatu saat nanti ke depan bisa saja dilaksanakan tanpa menanggalkan istilah terpusat itu, hanya pindah tempat saja, tetapi penyelenggaraannya tetap terpusat.

Mungkin itu barangkali, Pak, penjelasan dari DIM 39 ini. KETUA RAPAT : Terima kasih. Ada pandangan dari Anggota yang terhormat berkenaan dengan pertama tadi diusulkan agar

DIM 38 itu pending, sedangkan DIM 39 kita bisa curah saran atau brainstorming ya, termasuk nanti apakah juga ya pending atau tidak kita lewati dahulu setelah melalui pembahasan sepenuhnya.

Tadi Pemerintah mengajukan hal seperti itu, dari anggota ada pandangan?

ARSIP D

PR RI

108

Pak Harun silahkan. F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): Saya rasa ini memang tidak perlu dipending. KETUA RAPAT : Yang DIM berapa Pak, maaf. F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): DIM 39. KETUA RAPAT : DIM 39 silahkan. F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): DIM 39 ini saya rasa apa yang disampaikan oleh Pemerintah saya rasa itu hal yang memang

sudah pernah terjadi dan dilakukan itu, karena ada penyelenggaraan yang memang di ibukota, tanggung jawab ada di pusat juga. Saya rasa tidak ada masalah itu.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak. Pemerintah tadi waktu saya melontarkan saran menambah kata “terpusat” itu berkenaan

dengan DIM 38 Pak, bukan di 39. karena itu bagian kita pending dulu tapi kalau misalnya ada sepakat seperti yang Bapak Harun Al-Rasyid yang terhormat sampaikan tadi kita mungkin bisa menerima usulan ini.

Silakan dari tadi kalau kami melihat bahwa tim 39 ini tampaknya bagian yang tidak terpisahkan dari tim 38 karena itu kita bagaimana kita sepakati pending dulu saja Pak? 38, 39 ya Pak? Pak Muzamil silakan.

F-PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Saya kira 39 ini tidak terlalu terikat dengan 38 sehingga saya menyetujui usulan dari

Pemerintah, walau Pemerintah mengatakan tetap sebenarnya bukan tetap ini, ada perubahan disini dan lebih bagus rumusan dari Pemerintah. dari DPR itu penyelenggaraan acara kenegaraan dapat dilaksanakan di ibukota negara Indonesia atau diluar Ibukota Negara Indonesia. Kalau dari Pemerintah “dapat” itu hilang dipindah ke belakang, “penyelenggaraan acara negara dilaksanakan di

ibukota negara Republik Indonesia atau dapat diluar ibukota negara Republik Indonesia”. Ini lebih benar karena sesungguhnya asalnya di ibukota negara. Kalau tidak bisa di ibukota baru dapat diluar. Ini sudah benar rumusan “dapat” ini di belakang. Menurut saya 39 ini tidak perlu dipending memang beginilah adanya, bisa diketok pimpinan.

KETUA RAPAT: Terima kasih. Sebelum di ketok dari ibu ahli bahasa khusus untuk rumusan DIM 39 ini, pada kolom usulan

perubahan. Silakan. AHLI BAHASA: Pas Pak, artinya menurut bahasa itu sudah sesuai yang dimaksudkan.

ARSIP D

PR RI

109

KETUA RAPAT: Terima kasih Ibu. Dari anggota yang lain, cukup ya ? Kita bisa sepakati untuk DIM 39,

Pemerintah cukup ya? Tidak perubahan? Baik. (RAPAT : SETUJU)

DIM 39 selesai. Memang sudah tetap 39, eh ada perubahan, betul. Pak Ketua selamat datang.

Baiklah kita lanjutkan kembali kepada kita sekalian apakah DIM 40 ini bisa kita bahas bersama? Bisa. Sebelum dibahas kami pesilakan kepada Pemerintah selaku pengusul atas usul perubahan pada DIM 40 ini, silakan Pemerintah.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Baik Pimpinan, terima kasih. Karena kita dari awal memberikan klasifikasi mengenai acara kenegaraan dan acara resmi

sehingga perlu juga barangkali dijelaskan atau dicantumkan dalam batang tubuh secara spesifik mengenai acara resmi ini. Oleh karena itu kami coba memformulasikan rumusan seperti yang tertera disini yaitu acara resmi diselenggarakan, penyelenggaraan keprotokolan secara resmi dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan instansi kepemerintahan yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan keprotokolan. Kembali lagi ini hanya penyelenggaranya sebenarnya diluar dari acara kenegaraan tentu ada acara-acara resmi yang juga tetap berkaitan dengan masalah tata tempat, tata penghormatan dan juga tata upacara. Demikian barangkali.

Mohon maaf ada tambahan, saya terlewat. Itu nampaknya ada ketentuan ini merupakan pindahan dari bab khusus yang disampaikan oleh DPR, Bab VIII Pasal 34. itu ada secara spesifik diatur dalam bab itu, oleh karena itu ini yang kami coba pindahkan menjadi Pasal 7.

KETUA RAPAT: Sebentar ya, Pasal 34 itu DIM 194. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Oleh karena itu kaitan dengan ini Bab VIII DIM 94 kami sarankan dihapus karena sudah

dimuat dalam Pasal 7 Ayat (1), sebenarnya dipindahkan ke depan. Demikian Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih, demikian dari Pemerintah. Bapak Guntur yang terhormat tadi ada pembahasan menarik Pak, tentang keuangan, pas

bapak tidak ada, tapi yang mewakili uangnya nanti ya Pak. Jadi kita sekarang masuk ke DIM 40 dan Pemerintah sudah memberikan penjelasan

seperlunya yakni yang berkaitan dengan DIM 193 yang nanti itu akan dihilangkan. Oleh karena itu kami kembali kepada floor pada Bapak yang terhormat, silakan Pak Rusli kemudian lain menyusul.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Baik, terima kasih.

ARSIP D

PR RI

110

Kalau boleh saya sedikit usul untuk bisa mengkoreksi redaksionalnya ini, kalau saya usul begini, sedikit saja sebetulnya. Penyelenggaraan keprotokolan acara resmi dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara atau instansi pemerintahan. Jadi instansinya bukan dan boleh, kalau menurut saya “atau”, usulnya bukan “dan” tapi “atau instansi pemerintahan”, kalau pemerintahan itu dari pusat sampai daerah. Acara resmi juga diadakan di daerah ya Pak? ya, jadi instansi pemerintahan yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan keprotokolan.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Pimpinan, mungkin barangkali kami minta dari ahli bahasa. KETUA RAPAT: Silakan Pak silakan Ibu. Terutama ada kata “yang merupakan” itu Bu. AHLI BAHASA: Yang penggunaan “dan atau” itu Bu? KETUA RAPAT: Mungkin keseluruhan saja ya Pemerintah, keseluruhan dilihat dari aspek bahasa Indonesia AHLI BAHASA: Saya ulangi lagi, penyelenggaraan keprotokolan acara resmi dilaksanakan oleh petugas

protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara, ini bergantung pada substansi yang diinginkan apakah kita kalau “dan” itu berarti dua-duanya, kalau “atau” berarti pilihan salah satu. Tapi saya melihat lembaga negara itu bisa juga sama dengan instansi atau dipilih salah satu.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Sedikit ya Bu, Ibu bisa bandingkan dulu antara yang diatas dan yang dibawah. Jadi kalau

yang diatas itu “dan instansi Pemerintah’ mungkin Ibu bisa memaknakan ini suatu hal yang sama tapi yang dibawah ini “atau instansi pemerintahan”. Dalam terminology Undang-Undang 32 itu diantaranya 2004 Pemerintahan itu pemerintah meliputi pusat sampai ke daerah kabupaten/kota. Demikian. Sedangkan lembaga negara itu adalah lembaga-lembaga yang memang secara khusus diatur oleh Undang-undang Dasar kita. Terima kasih.

AHLI BAHASA: Tadi saya tidak melihat ada –“an” nya jadi membacanya pemerintah. Jadi instansi

pemerintahan. KETUA RAPAT: Jadi Ibu boleh membaca dua-duanya, mengkomentari kedua-duanya kemudian ketepatannya

yang mana kira-kira seperti itu. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Pimpinan sedikit, itu yang saya sampaikan tadi merupakan “yang atau” itu pakai “dan atau”

maksud saya karena ini hubungan kerja antara protokol pusat dan daerah terjalin di situ maksud saya. KETUA RAPAT: Silakan Ibu.

ARSIP D

PR RI

111

AHLI BAHASA: Baik Pak, sebenarnya ini sudah menyangkut substansi ya Pak karena kalau dari segi bahasa

maknanya hampir sama tapi keinginan kita seperti ini penekanannya perbedaannya hanya pada kata “dan” dan “atau”. Di situ yang membedakan makna termasuk itu. Itu yang pertama.

Yang kedua disitu instansi pemerintah, sedangkan yang keduakan instansi pemerintahan. Itu sebenarnya juga substansi Pak karena penggunaan itu bisa benar karena kalau memang yang diinginkan itu dari pusat sampai daerah memang instansi pemerintahan. Kemudian yang diatas misalnya “lembaga negara dan instansi pemerintah” kalau memang instansi pemerintah disitu bukan mengacu pada pemerintahan dia memang benar diatas juga instansi pemerintah. Jadi saya rasa disitu Pak.

KETUA RAPAT: Iya terima kasih, demikianlah hukum bahasa. Kita kembali kepada bahas hukumnya saja,

kira-kira yang tidak mengenal EYD kadang-kadang, mohon maaf ini. Terima kasih Bu, apresiasi kami untuk Ibu.

Silakan Pak. PEMERINTAH/KEMENHUKUM DAN HAM (WAHIDUDIN ADAM) : Ingin kita ingatkan bersama bahwa yang ditekankan disini adalah petugas protokol. Petugas

protokol itu bisa bagian dari kesekretariatan lembaga atau bagian dari instansi pemerintahan. Jadi dua yang tidak mungkin petugas protokol itu dia merupakan bagian dari instansi lembaga negara bersamaan dengan bagian instansi pemerintahan. Ini mungkin lebih baik “atau” karena yang kita maksud disini petugas protokolnya Pak. Ini nanti ada konsekuensi jadi bahwa organisasi petugas protokol itu adalah bagian dari kesekretariatan lembaga negara atau petuga protokol itu bagian dari instansi pemerintahan. Ini akan ada dalam struktur organisasi saya kira nanti, P4 lebih banyak mendalami ini bahwa petugas protokol disana tempatnya tidak ditempat lain nanti. Ini menyangkut keorganisasian pelaksanaan penyelenggaraan ini saya kira. Saya kira kalau dua-duanya tidak, mungkin “atau” atau pakai koma. Mungkin ahli bahasa pakai koma, yang jelas tidak “dan”. Tidak mungkin petugas protokol itu di dua tempat. Kalau dia dilembaga negara,dia bagian dari kesekretariatan lembaga negara. kalau di pemerintahan tergantung nanti struktur di pemerintahan itu, mungkin di biro hukum, biro humas, atau apa begitu. Lebih baik “atau”.

KETUA RAPAT: Memang kalau “dan” itu seakan-akan begitu mengharuskan dia tergabung didalam lembaga

negara dan instansi pemerintahan. Tapi kalau “atau” masing-masing memiliki, begitukan maksud Bapak? Begitu ya Ibu? Ibu ada pandangan lain sepertinya ada keraguan. Artinya bisa yang disana, bisa juga yang disini kan begitu. Ini mohon kesempatan dari Pak Ketua, kami persilakan.

KETUA PANSUS: Terima kasih, mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian. Dari apa yang disampaikan oleh beliau dan dari tanggapan redaksional ahli bahasa kita

merujuk pada petugas protokol. Pada kegiatan keprotokolan ini bisa dilaksanakan mulai dari pusat

ARSIP D

PR RI

112

sampai dengan daerah dan pejabat tinggi negara yang akan datang juga bisa dilaksanakan dipusat dan di daerah. Oleh karena itu apa yang disampaikan saran oleh rekan kita tadi yaitu “dan” langsung saja “petugas protokol yang merupakan bagian kesekretariatan lembaga negara atau instansi pemerintahan” jadi “dan” bisa kemudian diganti “atau”. Jadi pilihan kalau dilaksanakan di pusat yang berlaku itu, kalau di daerah seperti itu. Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Tri yang terhormat. Pertanyaan Pemerintah mungkinkah ini ada kegiatan gabungan kepanitiaannya. Sebab kalau

menggunakan “dan atau” itu dalam satu tempo mereka masing-masing tapi dalam tempo yang lain mereka bersama-sama. Karena tadi menurut Ibu sudah masuk ke ranah substansi kami kembali ke Pemerintah terlebih dahulu. Silakan Pemerintah. Pak Rusli silakan.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Barangkali saya boleh tambah sedikit. Saya juga bertanya kepada Pemerintah, berkaitan dengan kata “penyelenggaraan” apakah ini

sebuah kegiatan beda dengan penyelenggara. Penyelenggara keprotokolan itu menunjuk tugas seperti tadi yang dari Menhukham. Tapi kalau penyelenggaraan itu menunjuk pada proses kegiatan menurut saya, kalau proses kegiatan itu harus pakai “dan atau”.

Saya punya pengalaman yaitu kalau presiden datang itu tidak bisa sendiri protokol yang ada di kabupaten/kota kerja sendiri, pasti intervensi dari pusat, berarti dia kerjasama, ada hubungan kerja antara protokol pusat dengan protokol di daerah. Kalau kita berbicara penyelenggaraan, tapi kalau penyelenggara itu berarti tugas menurut saya. Kalau tugas pakai “dan” atau pakai “atau” bukan pakai “dan”, tapi kalau penyelenggaraan adalah proses kegiatan pakai “dan atau”, itu pemahaman saya.

KETUA RAPAT: Ya sudah, jadi maksudnya ini pertanyaan atau pernyataan Bapak ini? dua-duanya ya Pak?

ada pertanyaannya ada pernyataannya. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Pertanyaan saya disitu penyelenggaraan atau penyelenggara? KETUA RAPAT: Baik, ada pertanyaan satu Pak dari Pak Rusli. Silakan Pak Tri, Pak Ketua. KETUA PANSUS: Ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Rusli yang merupakan bahan pertanyaan yang

dilemparkan kepada Pemerintah. kita coba mengaplikasikan apa yang Beliau sampaikan tadi pada penyelenggaraan kegiatan di lapangan. Saya ambil contoh pengalaman kami selaku Kasgar, pada event nasional disitu yang disampaikan disampaikan oleh Pak Rusli kalau sebagai penyelenggaraan berarti runtut urut-urutan kegiatan yang dilaksanakan. Disitu orang pusat tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada orang di daerah. Jadi oleh karena itu apa yang beliau sampaikan “dan atau” nya ini salah satu harus dihisap. Yang dihisap adalah “dan” ya Pak? saya sependapat dengan Beliau, tentu ini ada

ARSIP D

PR RI

113

satu kesepakatan yang harus kita coba tampung dari rekan-rekan sekalian. Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, terima kasih Ketua. Pemerintah silakan mudah-mudahan kita bisa mengambil satu result ya. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Memang faktanya demikian artinya dalam hal pengaturan keprotokolan khusus untuk acara

resmi misalnya tujuan pokoknya adalah kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan lain sebagainya. Tentu dalam melaksanakan itu seharusnya dilaksanakan secara bersama-sama artinya itu nafasnya . oleh karena itu dalam konteks seperti ini daripada kita mendekotomikan lebih baik menggunakan kata yang konsiliasi. Artinya kalau memang suatu pekerjaan dalam melaksanakan tugas bisa diselesaikan secara sinergi kenapa tidak? Oleh karena itu kami berpendapat kata-kata yang harus dipakai yang arahnya ke situ, oleh karena itu “dan atau”. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan.

KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Mengkerucut tidak itu pada alternative yang bawah nampaknya. Oke, dari anggota mudah-

mudahan juga tidak ada masalah lagi. Dengan demikian akan saya bacakan alternative yang bawah, dalam kurung satu ini DIM 40; “Penyelenggaraan keprotokolan acara resmi dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan atau instansi pemerintahan yang tugas pokok dan fungsinya menjalankan keprotokolan”. Begitu Pak? masih ada, silakan.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Mohon ijin Pimpinan. Mohon maaf sebelumnya, saya hanya sekedar mengingatkan saja bahwa rumusan ini

merupakan rumusan dari DPR yang kita coba angkat ke atas dengan catatan bahwa khusus yang menyangkut ini persis rumusan seperti ini kami sarankan dihapus dan kami pindahkan ke pasal sebelumnya. Pasal 34 sebenarnya Pak, oleh karena itu barangkali ini yang kita coba formulasikan. Dengan demikian kita perlu mendengarkan apakah ada konsekuensi-konsekuensi dengan rumusan seperti ini karena perlu juga kita melihat kemungkinan ada konsekuensi terhadap rumusan ini, demikian Pak. mohon ijin mungkin kami bisa berikan kesempatan.

KETUA RAPAT: Mungkin sebelum beliau ya Pak, ada kesan cenderung menarik kembali unsur itu. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Tidak Pak, jadi hanya untuk menjelaskan bahwa sebenarnya ide rumusan ini sudah ada

sebelumnya. Tapi kami belum sempat kepada unsure dari konsekuensi apa, perlu kita bicarakan juga. KETUA RAPAT: Silakan. AHLI BAHASA: Terima kasih Pimpinan.

ARSIP D

PR RI

114

Jadi Pasal 7 itu diambil dari Pasal 34, jadi ini hanya memindahkan. Dari sisi keuangan, bagaimana bisa merumuskan agar ini tidak menjadikan sebuah jabatan structural atau jabatan fungsional yang itu berimplikasi dari sabang sampai merauke kata-kata instansi pemerintah. nanti kemudian di merauke sana mungkin harus ada juga yang namanya jabatan protokoler yang seperti ini, atau jabatan fungsional protokoler seperti ini dan ini akan membebani APBN atau APBD.

Oeh karena itu bagaimana rumusannya supaya bahwa seperti ini disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing instansi pemerintah terutama yang ada di daerah sehingga tidak serta merta bahwa ini sesuatu keharusan menunjuk jabatan structural, kalau fungsi mungkin bisa itu bisa dititipkan di jabatan structural yang sudah ada tetapi jangan membuk apeluang ini akan menjadikan daerah itu membuat jabatan-jabatan yang semestinya beban kerjanya itu belum bisa mengatakan bahwa itu ada jabatan structural seperti itu, apalagi jabatan fungsional seperti itu, itu nanti akan menambah beban. Ini concern kami saja, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT: Sebelum diskusi ya Pak, saya bertanya melalui pihak Pemerintah, kalau kata tugas pokoknya

di drop, karena dia ada kata “merupakan bagian dari Kesekretariatan”. Kemudian “tugas pokoknya” dihilangkan misalnya tetapi disitu ada fungsi penyelenggarannya. Sebab kalau sudah tugas pokok itu memang biasa berkaitan dengan jabatan biasanya tapi kalau penyelenggaraan dia bisa end off, ini mohon pandangan. Terima kasih.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Sebelumnya Pimpinan, saya berikan informasi. Se-Indonesia ini itu yang namanya tupoksi itu

sudah ditetapkan, semua daerah kabupaten/kota itu ada yang namanya kasubag protokol itu dibawah bagian umum. Jadi kabag umum itu membawahi kasubag-kasubag, salah satu kasubagnya kasubag protokol, jadi sudah ada itu, dan sudah lama. Sekarang masih ada. Kemudian yang justru menjadi persoalan buat saya pintu masuk tugasnya ada, tugas pokoknya ada, digit anggarannya yang tidak pernah ada. Contoh yang paling besar, ketika presiden datang protokol dari kepresidenan itu 2 bulan sebelumnya sudah datang, bahkan seminggu atau 2 minggu sebelumnya dia datang, tidur di hotel dan sebagainya itu mungkin masih ditangani oleh secretariat negara. Ketika berhadapan dengan pengamanan lokal itu tidak akan kurang 150 personil ABRI dan polisi itu dikerahkan. Dia perlu makan dan sebagainya, bantuan kepada aparat kepolisian daerah, itu yang tidak boleh. Saya harap ini pintu masuk jangan sampai ini Setda masuk tahanan gara-gara tugas ini. terima kasih.

KETUA RAPAT: Pak Rusli mungkin bisa menyebut angkanya rata-rata 500 juta itu Pak. Demikian, keberkahan

datangnya Presiden ke sebuah daerah itu. Silakan Pak, kembali ke Pemerintah. Pak Keuangan tadi Pak, silakan.

PEMERINTAH/KEMENKEU : Memang fungsinya ada, itu nempel biasanya di bagian umum tetapi tidak serta merta bahwa

jabatan itu harus ada, tunjangan structural itu juga ada, pendekatannya pasti yang namanya beban kerja, analisa jabatan, evaluasi job dan sebagainya. Itu yang menjadi kekhawatiran nanti kemudian

ARSIP D

PR RI

115

menjadi seperti itu. Saya mau ambil contoh di instansi tempat kami ini ada di biro umum dengan 60.000 pegawai, 70.000 pegawai. Di instansi kami di kanwil di daerah tidak ada yang namanya kasubag protokol tapi tusinya itu dilaksanakan oleh bagian rumah tangga. Di kanwil pajak misalnya, dibea cukai misalnya, di instansi pemerintah di kantor pusat juga seperti itu. Hanya concern kami seperti itu saja Pak. Ini nanti akan seperti itu, terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Silakan Bapak Harun Al Rasyid. F- PARTAI GERINDRA (DRS. H. HARUN AL-RASYID, M.Si): Inikan Sekda ditingkat kabupaten dan saya Sekda tingkat provinsi dan pernah juga jadi

gubernur. Memang biasa mau buka-bukaan tidak enak juga ini, mau tidak buka. Memang kalau sudah bicara soal datang presiden, ada resiko daripada Pemerintah daerah itu ya terus terang saja macam-macam dana yang harus dikeluarkan. Tetapi Pemerintah itu sangat bangga didatangi oleh Presiden walaupun turun di pesawat harus pakai forklift misalnya. Ingat waktu Gus Dur datang kita pakai itu tidak pernah kita perkirakan untuk jalan saja, memang harus keluar juga dana, belum lagi kalau polisi minta. Padahal harusnya tidak minta kayak Kapolri sana, tapi dia tetap saja minta kepada Pemerintah daerah, bagaimana bisa-bisanya Pemerintah daerah. Dulu namanya belum ada KPK, barangkali bisa. Tapi kalau sekarang ini simalakama yang dihadapi. Kalau memang perlu ada jauh-jauh ada koordinasi, setiap instansi yang kaitannya dengan penyelenggaraan itu terlibat semua, apakah yang namanya Danrem, Pangdam, Kapolri kadang-kadang mereka keluar dananya dari instansi pusatnya itu ya susah, terpaksa dibantu oleh Pemerintah daerah. Makanya pernah ada satu wacana dalam Undang-Undang Pemerintah itu ya sebaiknya polisi itu dibawah Pemerintah daerah. Makanya kenapa, terpaksa karena tidak dibawah dibikinlah polisi pamong praja itu salah satu jalan keluar untuk menangani permasalahan peraturan dan ketentuan yang mungkin hilang. Kalau kita minta kepada polisi waduh ini bagaimana Pak ya susah. Kadang-kadang maaf saja, kebetulan adiknya daripada beliau adalah kepala polisi negara Pak, tapi beliau inikan tentara. Tetapi lebih baik kadang-kadang tentara tidak pakai hitung dia utuhnya Pemerintah negara ini ya sudah kita pergi mati saja tembak mati, apa harus begini saja tidak usah urus soal uang, kita siap begitu itu kalau tentara. Ini sekedar suatu ilustrasi saja.

Jadi menyangkut masalah ini saja, keprotokoleran itu memang perlu ada digit soal anggaran yang memang harus diatur didalam APBD atau APBN. Kalau tidak ada prediksi dulu walaupun nantinya barangkali ada kelebihan, ada kekurangan itukan ada diperhitungannya. Tapi menyangkut masalah protokoler ini memang sangat luar biasa apalagi kaitannya bagi di daerah sangat paling sering datang menteri, ada bapak duta besar, apakah datang juga investor. Kalau tidak secara protokoler kita atur mereka juga penanaman modal juga mungkin tidak akan bisa. Baik, mungkin disitu memang disesuaikan dengan keadaan juga, bahasa juga kita harus didik, menerima orang juga kita harus didik, menerima orang juga bagaimana secara protokoler, sedangkan orang yang datang tidak

ARSIP D

PR RI

116

mengerti, tidak mau tahu. Sedangkan kita perlu pengamanan, perlu mengatur. Makanya Departemen Keuangan perlu keluarkan uang juga begitu. Ini sekedar gambaran saja, terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Ada unsur lapangan, silakan Pak. KETUA PANSUS: Terima kasih Pak Rusli, Pak Harun yang telah memberikan gambaran kepada kita sekalian.

Bahwa didalam setiap aplikasi lapangan selalu ada pengorbanan, yang kita lihat selama ini beliau tadi menyampaikan di DKI kita samaa-sama Pak. kemudian saya pernah mohon maaf, Panglima. Bagaimana kita melayani kunjungan Presiden Megawati maupun Pak SBY dalam beberapa event ke daerahan. Kalau tadi Pak Harun bilang kalau serdadu jalan dulu, urusannya belakangan. Pakai duit syukur, enggak tidak apa-apa. Tapi era sekarang tidak bisa. Sekarang kita kaitkan dengan kunjungan terakhir yang kita lakukan baik ke Kanada maupun Perancis. Penjelasan yang disampaikan oleh pejabat walikota disitu menyampaikan bahwa penyelenggaraan itu ada digit tadi yang disampaikan oleh Pak Harun. Ini sebagai manakala terjadi sesuatu, ini sebagai talangan untuk tidak masuk jerat hukum seperti yang disampaikan Pak Rusli.

Oleh karena itu bagaimana mencarikan pintu masuk yang tentu saja ini sebagai pertimbangan dari Pemerintah kira-kira dimana supaya Pemerintah juga ada tanggap bahwa kegiatan penyelenggaraan keprotokoleran yang di daerah itu membutuhkan sesuatu. Sesuatu ini semua jalan fulus, ada fulus semua bisa jalan, tidak ada fulus kita paksakan masuk bui sekarang Pak.

Oleh karena itu masukan dari Pak Rusli dan pengalaman dari negara tetangga, kita coba adopt mana kira-kira yang terbaik sehingga bisa memberikan pintu masuk dan jalan keluar yang selama ini menjadi kendala agak membuat kelonggaran bagi kita sekalian. Ini Pak sebagai tambahan masukan mungkin dari teman yang lain. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Murad. Silakan Pak. F- PG (DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si): Pak Ketua, jadi poin ini memang mari kita bersama-sama mencoba memformulasikan sebuah

bahasa hukum disini untuk bisa menjadi pintu masuk bagaimana menjawab mengatasi kesulitan daerah apabila ada kegiatan-kegiatan kenegaraan ditetapkan di daerah.

Sejalan dengan pemikiran Pak Rusli, Pak Harun, Pak Ketua memang selalu menjadi kesulitan di daerah apabila event-event di daerah kunjungan presiden memang itu berkonsekuensi dengan dana. Beberapa kali pertemuan di daerah antara para gubernur, seluruh DPRD provinsi, mempertanyakan kepada BPK apa salah Pemerintah daerah memberi bantuan pada hal kegiatan-kegiatan seperti ini, kata masih Pak Nasution pada waktu itu Pak Anwar, itu haram hukumnya bagi Pemerintah daerah mengeluarkan dana untuk membantu instansi kepolisian ataupun tentara, itu

ARSIP D

PR RI

117

dilarang, haram hukumnya. Tetapi kami mempertanyakan jika demikian bagaimana kita bisa bergerak sedangkan kegiatan ini harus kita amankan.

Oleh karena itu ada jalan keluarnya, coba masukan materi ini sebagai pintu masuk bahwa membantu instansi kepolisian maupun korem memang tidak boleh tetapi pada kegiatan itulah bisa diberikan bantuan. Oleh karena itu bisa dianggarakan di APBD, oleh karena itu pemikiran semacam ini bagaimana kita bisa coba menuangkan dalam pasal ini supaya bisa menjadi pintu masuk dan kita tidak masuk bui.

Pada satu sisi Pemda ingin membantu tetapi pada satu sisi Pemda juga tidak mau masuk dalam jebakan hukum untuk bisa masuk dalam kategori kesalahan melanggar atau merugikan keuangan negara. saya kira ini Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih. Ini sempurna lagi Pak. Beliau ketua DPRD Provinsi Pak, dulu. Memang sekali

lagi kami ingin kita semua selamat ya Pak tentunya. Tadi saya mengingatkan bahwa kita memang punya pengaturan keuangan itu paling tidak ada Undang-Undang yang harus dicermati betul dalam konsekuensinya dengan keprotokolan ini. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004, dan Undang-Undang 15 Tahun 2004.

Saya kira sudah cukup berkembang wacana ini dan dinamika ini juga, karena itu kami kembali kepada Pemerintah, silakan.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Baik, terima kasih Pimpinan. Anggota yang saya hormati, Memang kita perlu clearkan dulu bahwa yang dibicarakan mengenai usulan protokolan.

Sudah jelas tadi ruang cakupnya bagaimana, namun demikian tentu dengan pelaksanaannya ada elemen-elemen lain yang mengikuti yang tidak dilepaskan, yang serta merta tidak berada dalam ruang lingkup dari keprotokolannya dalam arti pengamanannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tidak bisa membantah bahwa aspek pengamanan ini merupakan hal yang melekat dalam pelaksanaan keprotokolan khususnya dalam menangani acara-acara resmi yang dihadiri oleh kepala negara dan pejabat yang kita sebutkan.

Oleh karena itu barangkali memang tidak ada yang bisa membantah bahwa dalam memberikan layanan keamanan sama artinya dengan memberikan layanan keprotokolan. Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan prima tentunya memang dalam operasional dalam pelaksanaan pelayanan pengamanan ini memerlukan dana. Pertanyaannya adalah seperti yang kita perbincangkan disini sumbernya dari mana? Didalam Rancangan Undang-Undang ini di Pasal 37 sudah jelas sekali mengatur hal itu bahwa pendanaan keprotokolan dalam acara resmi dibebankan dalam anggaran belanja daerah. Itu secara tegas. Mengenai ada unsure pengamanannya juga mungkin ada instansi yang memiliki fungsi juga melakukan artinya mengajukan kebutuhan anggaran yang dibenarkan dalam ketentuan. Itu barangkali yang perlu kita bedah secara tegas dan jelas. Itu barangkali Pak.

ARSIP D

PR RI

118

Mengenai barangkali rumusan di atas tentang kekhawatiran tentang membengkaknya atau terbukanya peluang untuk menciptakan struktur-struktur baru, barangkali kalau kita mencermati dari rumusan ini, secara tegas disebutkan bahwa petugas protokol merupakan bagian dari secretariat lembaga negara dan atau instansi pemerintahan. Kalau misalnya untuk menutup celah-celah itu mungkin tidak perlu secara tegas disebutkan yang tugas pokok, mungkin langsung disebutkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fugnsi-fungsi keprotokolan atau yang tidak perlu tugas pokok disitu tapi langsung pada fungsional, ini konsekuensinya kalau ada struktur meskipun sebenarnya di beberapa tempat secara struktur sudha dibentuk. Yang sudah dibentuk oke, sudah terlanjur tapi inikan kedepan supaya tidak terbuka lagi kesempatan yang lebih besar lagi untuk terciptanya atau terbentuknya struktur-struktur baru, mungkin itu barangkali kekhawatiran dari kementerian keuangan. Jadi kalau penekanannya langsung ke fungsional tidak perlu bisa saja misalnya dalam ada beberapa saya lihat di daerah itu bagian atau bagian humas dan keprotokolan atau apapun tanpa menciptakan kotak-kotak baru. Itu barangkali Pak, jadi kita penekanannya fungsional karena memang masalah keprotokolannya ini lebih banyak fungsional. Contoh misalnya Pak kami ini kepala negara, itu saya kadang-kadang bercanda bahwa kami ini organisasi OTB (organisasi tanpa bentuk) karena tidak ada bentuknya tapi pelaksanaan fungsi itu sangat jelas. Fungsi pelayanan keprotokolan itu, oleh karena itu penekanannya barangkali untuk konteks itu penekanannya adalah fungsional tanpa menyebutkan tugas pokok seperti itu. demikian barangkali Pak.

KETUA RAPAT: Baik, Pemerintah. Saya ingin minta tanggapan dulu dari ahli bahasa dulu ya Pak, sedikit, Ibu melalui Pak Lutfi ya

kira-kira kalau seperti ini salah tidak bunyinya. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Atau barangkali untuk menyempurnakan sekaligus saya ingin karena ini ada yang didelete,

sedikit saya ingin memberikan informasi cuma saya lupa. Itu ada PP yang terakhir tahun 2006. KETUA RAPAT: Bapak punya informasi yang Bapak lupa atau bagaimana? F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Informasi PP nya. Jadi ada PP itu, saya lupa nomornya tapi sekitar tahun 2006-2007 yang

mengatur tentang SOTK di Pemerintahan daerah. jadi itu sudah hanya menyambungkan saja dari PP itu ke sini. Jadi tidak mungkin lagi itu tugas pokok itu dihilangkan sehingga akan melawan PP ini, pengangguran dimana-mana nanti, jabatan hilang itu gara-gara Undang-Undang ini. PP kan dibawah Undang-Undang, gara-gara ini terbit itu ada pejabat, itukan pangkatnya 3B minimal, itu pada menganggur semua se-Indonesia itu. karena ada PP. PP itu harus diikuti, itu yang pertama.

Jadi saya tidak sepakat kalau tugas pokok itu dihilangkan jadi jabatan fungsional, itu jabatan struktural dengan minimal jabatannya 3B. jadi kalau ini turun PP dibawah inikan bubar semua, nanti saya kasihan. Itu saja barangkali.

ARSIP D

PR RI

119

Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan masalah anggaran tadi kalau ada pintu masuk sedikit saja dengan bahasa bahwa kegiatan penyelenggaraan keprotokolan ini dapat dibiayai dari lembaga negara dan atau dari instansi pemerintahan. Dengan kata itu saja.

KETUA RAPAT: Terima kasih. Pak Guntur mana ? Sambil nanti mohon dari Pemerintah menyiapkan bekal-bekal yang

berkaitan dengan diskusi ini. silakan Pak Guntur. F- PD (DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si): Terima kasih Pimpinan. Rupanya ini Pasal 7 ini sama dengan DIM yang nomor 38, kelihatannya esensinya juga pada

penyelenggaraan dan pada anggaran. Dan ini juga yang sangat dikeluhkan pada saat kami di daerah-daerah seperti pengalaman nasib Bapak ini oleh para petugas-petugas di protokol mereka seolah tidak dihargai padahal tanggung jawabnya demikian besar dituntut. Pada posisi ini sebetulnya anggaran untuk penyelenggaran sudah jelas di pasal 37 tadi. hanya pendekatan bagaimana kita menghargai suatu tanggung jawab yang demikian besar. Kalau Undang-undang merupakan satu terobosan maka nilainya ini cukup besar. Kita berani tidak mengambil konsekuensi untuk menghargai suatu tanggung jawab dengan suatu terobosan pada era demokrasi seperti ini. saya kira ini yang perlu menjadi esensi daripada harga undang-undang ini, ini sedikit ketua.

KETUA RAPAT: Terima kasih. Sekedar review sedikit ya, ketika dulu di Baleg merancang RUU ini, ini termasuk RUU yang

aneh Pak karena tidak ada sanksi terhadap penyelenggara. Mengapa? Tadi itu, ini tidak jelas kaitannya pada struktur atau fungsi mana tapi ketika dimunculkan strukturnya, ada fungsionalnya kemudian juga ada anggarannya maka dia bukan tidak mungkin akan memunculkan kembali pasal yang berkenaan dengan sanksi itu, reward and punnishment kira-kira seperti itu. kami melalui Pak Lutfi ingin mendapat wawasan dari kementerian aparatur negara pendayagunaan, sedang mengeluarkan ininya Pak. Maksud saya mungkin yang lain dulu atau ditunggu atau bagaimana atau bisa langsung ke pokok ini Pak? Silakan Pak Lutfi.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Intinya yang menjadi krusial point disini adalah

anggaran sebenarnya. Karena akhirnya tadi merembet ke masalah anggaran pengamanan dan lain sebagainya. artinya kalau kita mau straight dari falsafah dari pelaksanaan tugas itu seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kalau TNI pokoknya laksanakan tugas itu ada atau tidak ada anggaran itu memang secara melekat fungsi itu, fungsi pengamanan.

Oleh karena itu kita tentunya tidak berpikir seekstrim itu karena petugas ini adalah manusia biasa bukan mesin, bukan robot yang perlu makan. Memang kendalanya adalah darimana anggaran itu diperoleh dan tentunya sudah masalah teknis Departemen Keuangan. Kalau untuk keprotokolan ini jelas sekali dalam Pasal 30 sudah disebutkan itu, 37. Kalau dimasukan lagi diinsert lagi sesuatu

ARSIP D

PR RI

120

peluang disini artinya sumber anggaran itu bisa dipindahkan ke instansi lain, saya tidak tahu apakah tidak ada Undang-undang lain yang dilanggar. Karena saya pikir masing-masing institusi punya otoritas tersendiri untuk menentukan anggarannya, untuk merumuskan anggaran, mengajukan ke Kementerian Keuangan dan tentunya DPR. Ini barangkali cara berpikir kita secara esential sebelum kita melakukan hal-hal yang secara ad hoc yang mungkin kita tidak tahu konsekuensinya ke depan nanti, itu barangkali masukan pemikiran kami. Demikian Pak.

KETUA RAPAT: Baik, saya coba membacakan rumusan ini sebagai berikut dengan meminta pertimbangan

dari ahli bahasa lebih dahulu. Penyelenggaraan keprotokolan acara resmi, maaf ini yang kedua, yang bawah.

“Penyelenggaraan keprotokolan acara resmi dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan

bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan atau instansi Pemerintah”, titik kan bisa itu Pak karena sudah ada fungsi protokol diatas petugas protokol. Saya kira ini anak kalimat agak mengganggu tapi entahlah kalau dari segi pendekatan bahasa Indonesia. Apabila ini misalnya selesai kita bisa drop setelah kata pemerintahan. Mohon pandangan.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Saya pikir ini bisa kita terima Pak karena disitulah fleksibilitasnya karena ini masalah internal

pembagian kerja saja di suatu kesekretariatan, ini menyangkut masalah uraian kerja sebenarnya. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pemerintah, akan kami bacakan ulang. Yang bawah. Ayat (2), “Penyelenggaraan keprotokolan acara resmi dilaksanakan oleh petugas protokol

yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan atau instansi Pemerintah”. Begitu? Baik, pemerintahan? Mohon maaf, iya.

(RAPAT: SETUJU) Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang waktu sudah menunjukan pukul 19.00 waktu Indonesia bagian timur, hampir Isya.

Kita sekejap ada waktu menjelang Magrib. Dari meja pimpinan kita menawarkan skors dahulu untuk Magrib dan teman-temannya, bagaimana Pemerintah kita skors dulu? Kita akan kembali nanti pukul 19.30, atau Pemerintah ada pandangan lain?

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Kami mengikuti pimpinan saja, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Baiklah dengan memberikan penghargaan ucapan terima kasih dan mohon maaf serta

apresiasi dari meja pimpinan kami akan skors kegiatan kita dan akan kembali, pada posisi sampai dengan DIM yang ke-40 selesai, kita akan lanjutkan DIM 41, dan insya Allah kembali pada ruangan ini pada pukul 19.30.

ARSIP D

PR RI

121

Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DISKORS PUKUL 17.30 WIB) KETUA PANSUS: Setelah kita melakukan sholat, kita makan malam dan sekarang mulai kembali.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 20.00 WIB) Oleha karena itu kami selaku Pimpinan mohon kepada rekan-rekan sekalian awal kegiatan

dewan mengajukan rancangan ini atas inisiatif kemudian diserahkan kepada Pemerintah kemudian Pemerintah melakukan check dan kemudian timbul 205 daftar isian masalah yang pada hari ini kita sama-sama menyelaraskan mendapatkan titik temu yang kita harapkan. Ini semua perlu saya angkat di depan karena apa? Karena kita semua sebenarnya sudah punya satu pemahaman. Namun kita lihat juga kepada batas waktu yang ada kita berkumpul ini sampai dengan Rabu besok sore. Disini kita juga berpegang kepada waktu tersebut dan waktu yang kita lakukan pada sisa waktu hari ini hari Selasa sampai dengan pukul 22.30. dari DIM yang ada kita baru bicarakan 40 dapat persetujuan dari quorum, tinggal 92 yang bersifat tetap, 103 sisa yang perlu mendapatkan satu perhatian dari kita sekalian. Saya mencoba mengajukan saran pendapat dan tentu kita minta pandangan kepada rekan-rekan sekalian kita yang mudah, kita mudahin Pak, jangan yang mudah dipersulit ini akan panjang. Jangan pernah lupa kita punya timus dan timsin nantinya yang akan mensinkronkan bagaimana ini keseluruhan. Tapi kalau kita sudah berkutat dari redaksional ini panjang.

Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu yang ada, yang penting kita punya kesepahamanan dari esensi yang kita harapkan dari situ dapat. Kemudian nanti penghalusannya kita serahkan kepada timus, timsin yang akan ditindaklanjuti setelah kita melakukan kegiatan ini yang saya sampaikan kalau mendapat persetujuan dan tanggapan dari teman-teman ktia lanjut, minta masukan dan pandangan dari rekan-rekan anggota, kita lemparkan kepada rekan-rekan dari yang mewakili Pemerintah. Disampaikan Pak.

F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Terima kasih Pak Ketua. Anggota dan Pemerintah yang saya hormati, Usulan tersebut sangat saya dukung dengan tambahan seperti ini. kita tidak perlu bertumpu

pada satu pasal atau masalah yang sulit, kalau dipandang sulit kita pending lalu kita maju pada hal-hal yang lebih gampang sehingga itu bisa ditunda beberapa hal dan kita maju kepada hal yang sangat mudah kita sepakati. Jadi tidak disitu terus-terusan kita menguras energinya. Terima kasih.

F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Saya kira yang tadi kita sampaikan juga yang tetap tadi harus kita sudah kita ketok mungkin

ya, tinggal kita membahas yang belum, saya tidak tahu berapa sisa DIM yang belum kita sepakati diketok. saya kira pimpinan saya setuju saja, tadi juga setuju dengan Pak Permana bahwa yang sulit artinya kita lama nyangkut ke yang sulit. Jadi kalau agak sulit kita antisipasi perdebatan agak panjang kita lewatkan saja dulu, terima kasih.

ARSIP D

PR RI

122

F- PG (DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si): Terima kasih Pak Ketua. Saran Pak Ketua saya pikir sangat simpatik, lebih memperlancar proses pembahasan RUU ini

Pak. Menurut hemat saya Pak Ketua, selama ini kita sudah memberikan berbagai pemikiran dari muatan rancangan undang-undang ini dan dari Pemerintah juga sudah memberikan berbagai pemikiran, dan sekaligus beberapa usulan yang argumentatif dalam proses penyempurnaan daripada RUU ini sehingga saya pikir proses pembahasan ini lebih lancar dan satu hal lagi bahwa besok juga ini beberapa anggota berhadapan dengan berbagai kesibukan di masing-masing komisi maupun di badan legislasi.

Oleh karena itu hal-hal yang kecuali yang prinsipil dibahas, tapi kalau yang sudah begitu baik berdasarkan rumusan yang ada berdasarkan usulan Pemerintah saya pikir sudah bisa kita sepakati bersama. Terima kasih Pak.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Baik, Terima kasih. Jadi kalau kita lihat sisanya walaupun begitu banyak tapi saya melihat ini yang sulit-sulitnya

sudah dilewati dan saya yakin sebetulnya malam ini bisa selesai ini semua. Kalau tidak selesai yang sulit-sulit kita laksanakan besok. Saya yakin tidak lebih dari 5 poin ini. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT: Baik, dari rekan-rekan ada tambahan masih? Dari rekan-rekan Anggota Pansus sependapat

seiya sekata sepahaman, tinggal kami lemparkan kepada rekan-rekan yang mewakili Pemerintah. Sampaikan Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Pimpinan dan Anggota yang kami hormati, Saya sangat setuju dengan pendekatan seperti ini karena memang kita dihadapkan pada

masalah waktu yang sangat terbatas sekali. Jadi saya sangat setuju, jadi hal-hal yang kira-kira masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk disepakati kalau terasa sulit mungkin kita pending dulu sambil menyelesaika hal-hal yang lebih mudah. Ini bukan masalah mengorbankan masalah prinsip-prinsip tapi ini masalah budgeting saja dan untuk efektivitas yang kita miliki.

Jadi prinsipnya kami tidak melihat adanya keberatan untuk menyetujui usul dari Pimpinan. Demikian.

KETUA RAPAT: Baik, jadi kita semua sudah sependapat bahwa yang sulit, yang berat tinggalkan beri tanda,

kita bahas kemudian, jadi kita bukan meninggalkan substansi tapi kita coba merambah yang mudah, baru nanti yang sulit kita coba untuk membahas dengan sisa waktu yang tersedia. Baik, kalau ini disetujui dan forum dari apa yang sudah disampaikan ya kita sependapat. Oleh karena itu dengan persetujuan Saudara kita mulai.

(RAPAT : SETUJU)

ARSIP D

PR RI

123

Baik, sekarang kita masuk pada DIM nomor 41, 42, 43. Itu semua bersifat tetap, kita lanjur Pak? Lajur.

(RAPAT : SETUJU) Kemudian DIM nomor 44, 45 juga bersifat tetap, kesepakatan kita ketok palu Pak.

(RAPAT : SETUJU) Kita masuk kepada 46. Saran penambahan dari tanggapan Pemerintah tentang organisasi

lainnya, mohon. Setuju Pak? (RAPAT : SETUJU)

Kemudian 47, 48 bersifat tetap, kita lajur. (RAPAT : SETUJU)

Kemudian DIM 49 Pasal 8 saran perubahan lihat DIM nomor 2. Setuju Pak? Setuju. (RAPAT : SETUJU)

Kita masuk kepada DIM 50 Pasal 9, “Tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi di

ibukota negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan.” Saran perubahan; “Tata tempat dalam

acara kenegaraan dan acara resmi yang diadakan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia

ditentukan dengan urutan sebagai berikut...” . Setuju Pak? (RAPAT : SETUJU)

Kemudian kita menginjak pada DIM 51, 52 bersifat tetap. (RAPAT : SETUJU)

Kemudian kita masuk pada DIM 53, c. Majelis Permusyawaratan Rakyat diubah alphabetnya menjadi huruf D. Setuju Pak? Kita lihat draft yang ada, mantan presiden di C dan mantan wakil Republik Indonesia, ini tata tempat. Lajur Pak?

(RAPAT : SETUJU) Kita masuk kepada DIM nomor 54 tentang huruf D “Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini ketua

Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Usulan dari perubahan tersebut. F- PKS (DRS. AL MUZAMMIL YUSUF): Pimpinan, saya kira sampai 59 ini tidak ada masalah karena beda tempat. KETUA RAPAT: Tidak ada masalah ya? Baik, kita dari 53 sampai 59 tidak ada masalah, tetap.

(RAPAT : SETUJU) Masuk pada DIM nomor 60, “Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan” menjadi huruf

L. J nya dari usulan perubahan yaitu menjadi ketua komisi yudisial. Setuju Pak? Lajur. (RAPAT : SETUJU)

Nomor 61 tentang Pimpinan Lembaga Negara Lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang ini sebagai saran perubahan. Lanjut Pak? Lanjut.

(RAPAT : SETUJU)

ARSIP D

PR RI

124

Nomor 62 huruf K duta besar asing untuk Republik Indonesia menjadi M tanggapan dari Pemerintah. Lanjut Pak?

(RAPAT : SETUJU) Nomor 63. L, wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, wakil Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat, wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, wakil Ketua Mahkamah Agung sampai dengan Ketua Komisi. Saran perubahan seperti yang kita lihat apakah ini disetujui?

(RAPAT : SETUJU) Kita masuk pada nomor 68, M. Pimpinan partai politik yang memiliki wakil-wakil di Dewan

Perwakilan Rakyat Indonesia dan pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional menjadi huruf U. minta persetujuan, ada tanggapan Pak? Sampaikan.

……?…: Pimpinan, ada tanggapan. Ini saran dari Pemerintah untuk dipindah ke huruf U. seingat saya ini memang ada

perdebatan agak panjang ketika disusun di Baleg. Mengingat anggota-anggota dewan atau bahkan pimpinan dewan itu sendiri itu anak buahnya pimpinan partai politik, waktu itu secara psikologis kenapa ini menjadi berat. Jangankan anggota dewan, bisa pimpinan DPR, MPR nya itu ada anak buahnya pimpinan partai politik. Psikologis ini yang perlu dipertimbangkan sehingga pada waktu itu jangan diletakan terlalu belakang, ini yang perlu diperhitungan oleh Pemerintah. Oleh karena itu saya juga saya serahkan saja bagaimana kita mempertimbangkan karena ada yang tidak enak, saya duduk disini, pimpinan saya dimana, tidak mungkin. Ini mohon dipertimbangan oleh kuorum.

KETUA RAPAT: Baik, ini pernah kita bicarakan pada waktu kita masih rapat kerja di pangkalan yaitu dengan

pejabat menteri yang terkait bagaimana tanggapan kita terhadap posisi ketua partai politik. Disini memang yang disampaikan beliau tadi rekan kami sangat krusial kalau beliau ini ditaruh dibelakang dari anak buah. Sekarang dari kesepakatan tempo hari yang kita bicarakan di pangkalan, ini memposisikan beliau ada di samping pejabat kemudian yang ini disebelah kanannya. Sekarang saya minta pandangan dari Pemerintah. Sampaikan Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Untuk penjelasan Pemerintah saya ijin Pak, saya akan memberi kesempatan kepada kawan-

kawan dari Kementerian PAN untuk memberikan pandangan. Silakan. PEMERINTAH/KEMENPAN : Terima kasih. Mohon ijin Bapak Pimpinan yang terhormat, terkait dengan apa yang sudah disepakati semula

terkait dengan pejabat negara ini untuk DIM 63 itu Pak, itu mohon ketua KPU itu DIM 63 Pak, disana disebutkan ketua KPU, itu bukan pejabat negara Pak. Terima kasih Pak.

AHLI BAHASA : Sekedar menambahkan Pak, kalau terminologi yang kita pakai itu yang diatas itu pejabat

negara, maka itu pejabat negara semua kecuali KPU. Kami melihat kalau misalkan ini bukan pejabat

ARSIP D

PR RI

125

negara kemudian kita masukan dalam tata letak seperti ini, apakah nanti yang setipe dengan KPU jadi lembaga negara tapi bukan pejabat negara nanti akan menjadi apa tidak iri? Karena kita bangun bahwa yang ada ditempat-tempat yang kita tempatkan itu adalah pejabat negara. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT: Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain dari Pemerintah terkait masalah pejabat KPU ya Pak, jadi disini

hanya tata letak tempatnya, tidak terkait dengan masalah yang lain termasuk pada posisi-posisi yang lain. Tata letak tempat, bagaimana terkait dengan masalah Pak Lutfi barangkali menjelaskan.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Baik Pak, mungkin barangkali kalau boleh saya minta pendapat dari kawan Kementerian

Dalam Negeri Pak karena ini juga menyangkut masalah tata tempat dalam hal masalah keprotokolan untuk pejabat-pejabat yang disebutkan dalam pasal ini.

Sambil menunggu Pak, barangkali yang untuk posisi dari ketua umum partai politik yang memiliki wakil-wakil, memang feeling saya secara pribadi sama dengan apa yang dirasakan oleh Bapak. Saya hanya di perspektif melihat disini saja, ada semacam mungkin psikologic konstrain. Jadi kalau memang terlalu ditempatkan di bawah juga rasanya mungkin kurang tepat, dari perspektif kami ya Pak. Meskipun nantinya perlu di selarasakan atau dikonfirmasikan. Mungkin kalau toh memang ada pemikiran tadinya bahwa anggota dewan merasa berada dibawah pimpinan partai mungkin barangkali posisinya diangkat ke atas, apakah itu sejajar dengan dengan anggota dewan itu sendiri atau setingkat di atas anggota dewan. Oleh karena itu dari pihak kami tentu saya juga nanti minta kawan-kawan dari Kementerian Dalam Negeri, kalau posisi ketua umum partai ini yang dicantumkan di huruf undang-undang bisa diangka menjadi posisi diatas q, jadi sebelum antara p dan q. Mungkin barangkali anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, mungkin diatas itu. Ini perspektif kita tentunya Bapak nanti yang bisa memberikan pandangan.

Jadi ini hanya untuk sambil menunggu karena ini menghemat waktu Pak, karena ada dua isu yang diungkapkan disini, satu mengenai posisi ketua partai yang direpresentasi di parlemen juga mengenai status pejabat negara dalam tata tempat yang dimaksudkan disitu. Jadi mungkin Bapak dari Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan penjelasan. Mohon ijin Pimpinan. Terima kasih.

Kalau boleh kami menyarankan sambil menunggu apakah kita bisa kembali nanti sesuai dengan karena kami menunggu penjelasan.

KETUA RAPAT: Mohon maaf, maksudnya bagaimana tadi? PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Karena masih untuk memberikan penjelasan mengenai tata tempat bagi pejabat negara ini

karena kami meminta penjelasan dari kawan di kementerian yang lebih menurut perspektif mungkin lebih bisa memahami namun nampaknya beliau belum memberikan tanggapan sehingga kalau ditunggu akan memakan waktu jadi untuk sementara sambil kita menunggu itu kita bisa bergerak, mungkin nanti kembali lagi. Ini saran saja Pak.

ARSIP D

PR RI

126

KETUA RAPAT: Terima kasih. Karena terkait masalah yang krusial sekali ketika berkaitan masalah tata letak tempat

pimpinan partai politik menjadi perdebatan yang cukup alot di tingkat fraksi-fraksi kami, untuk itu silakan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memformulasikan bagaimana baiknya. Untuk itu rapat kami serahkan kembali kepada Pimpinan. Terima kasih.

KETUA PANSUS : Baik Pak, yang disampaikan oleh Pemerintah cukup memberikan gambaran kepada kita

sekalian. Yang penting kita harus mensikapi ini arif, bijak, namun kita juga bisa memposisikan beliaunya seperti ketua umum-ketua umum ini yang tadi disaran oleh Pemerintah, ini diatas U jadi antara P dan q. tapi untuk sementara kita pending, kita lajur saja nanti baru pada berikutnya kita bicarakan, setuju Pak?

(RAPAT: SETUJU) Kita masuk pada DIM 65. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. tanggapan Pemerintah sebaiknya menjadi Q dari usulan perubahan o, menteri, jaksa agung, panglima TNI, Kapolri, pejabat setingkat menteri dan duta besar luar biasa berkuasa penuh. Silakan.

F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Anggota MPR, DPR dan DPD, saya berpandangan kita berada di lembaga tersebut itu hasil

kerja keras dan kemudian dipilih oleh rakyat, kita adalah representasi kedaulatan tertinggi. Sementara sebetulnya para menteri, jaksa agung, panglima TNI, Kapolri, itu hanya pembantu yang ditunjuk oleh presiden dan tidak melewati proses pemilihan yang panjang. Karena itu saya beranggapan bukan karena kita berada disitu bukan. Melihat prosesnya yang demikian maka saya tetap beranggapan usulan kita tepat kita diatas menteri, jaksa agung dan seterusnya karena kita melewati proses pemilihan dan kita menjadi presentasi kedaulatan rakyat yang memilih kita duduk disini. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Silakan Pak. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Beda dengan saya ini agak rikuh memang, kalau saya duduk di depan Hatta Radjasa

dibelakang saya rasanya buntutan saya, kalau menteri ditaruh dibelakang Anggota Dewan. Jadi masalah. Jadi kalau pikir ya serahkan saja, saya tidak bisa memberikan pandangan karena ini debat diantara kita. Kalau saya terus mana lagi yang ininya jadi menteri PPP, mungkin keberatan begitu. Jadi itu saya tidak bisa memberikan ini. seperti ketua partai depan kita, menteri di belakang, ini posisinya. Seperti kalau PPP tidak memberikan pendapat.

WAKIL KETUA/F-PD (DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM): Terima kasih Pak. Kami pula sebenarnya ini menjadi suatu perdebatan yang debatable kemarin pada saat kita

RDP rapat internalpun kita bahas terkait bagaimana posisi pejabat-pejabat tadi yang terkait masalah

ARSIP D

PR RI

127

ini, jaksa agung, menteri itukan tidak dipilih lagi secara langsung, akan tetapi kita DPR ini dalam kapasitas mengelola negara ini sederajat dengan presiden. Kita punya fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, sudah barang tentu memang tidak sewajarnya kalau kita diposisikan sama dengan pembantu presiden. Inilah semangat kita untuk mengubah rancangan Undang-Undang Protokol ini maka untuk ini jangan dinafikan ketika kita pimpinan partai politik kita di belakang pada posisi tadi sudah diberi penghormatan ketika kita membahas masalah menjadi huruf “u” tadi kita pending itu memberikan penghormatan kepada ketua-ketua partai politik.

Sudah barang tentu ketika pimpinan partai politik menjadi menteri duduk dibelakang kita itu menjadi sebuah konsekuensi tapi pada prinsipnya kita setuju kepada Bapak PDIP perjuangan tadi memang ini menjadi masalah yang debatable tapi semua fraksi nampaknya menghendaki seperti itu sehingga pada posisi kita pada pejabat negara ini betul-betul terakomodir pada posisi tempat tadi. saya setuju kalau memang tidak disamakan dengan lembaga-lembaga seperti menteri, jaksa agung dan lain-lainnya tadi sehingga pada posisi level lebih diatasnya. Dari fraksi kami terus terang begitu.

KETUA RAPAT: Jadi begini Pak, dari apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan sekalian tentu kita meminta

pandangan dari Pemerintah tadi karena kita sudah uji coba pada waktu peringatan Pancasila 1 Juni, bagaimana ketua umum partai ada di jajaran depan sedangkan panglima TNI, Kapolri, dan sebagainya ada di deretan keempat didepan ulangi didepannya adalah menteri-menteri pembantu presiden sesuai dengan strata yang diharapkan dari undang-undang yang ada. Oleh karena itu ini menjadi penting bahwa beliau ini di posisikan sejajar ada di depan beliau menteri sampai dengan jaksa agung, Panglima TNI, dan sebagainya. Ini kita minta masukan dari Pemerintah sekelumit, sampaikan Pak. Mungkin sudah ada tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri, kami persilakan.

F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Mohon klarifikasi saja Pak, apakah yang Bapak pimpinan maksud ketua umum partai yang

ada di butir U diangkat ke atas atau anggota dewan? WAKIL KETUA/F- PD (DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM): Barangkali meluruskan sedikit ya Pak apa yang disampaikan tadi Bapak usulan dari PDI

Perjuangan bahwa disini anggota DPR ini dipilih oleh wakil rakyat langsung, representase daerah dan pada posisi level sebagai wakil rakyat untuk mengelola negara ini pada tataran setingkat selevel dengan Presiden pada posisi levelnya karena mempunyai pengawasan, anggaran dan pembuat undang-undang. Tadi Bapak menyampaikan bahwa bagaimana kita dipersandingkan di posisikan sama dengan pejabat-pejabat yang dilantik diangkat presiden tanpa melalui representasi dari rakyat, maksudnya begitu.

Jadi untuk terkait masalah pimpinan partai politik tadi sudah jelas kita drop itu karena pada posisi ini bagaimana kalau kita sebagai wakil rakyat anak buah pimpinan partai kok ada di depan inikan kita masih menunggu jawaban dari Kementerian Dalam Negeri, tapi disini terkait dengan wakil rakyat ini Anggota DPR ini, pada posisi dimana, apakah posisi selevel dengan setingkat pada menteri atau jaksa agung atau tidak. Dan itu memang menjadi perdebatan yang cukup alot di tingkat fraksi-

ARSIP D

PR RI

128

fraksi kami maupun di setiap RDP, kenapa kita dipersamakan dengan pejabat yang dilantik oleh presiden tanpa melalui pembicaraan umum dan dipilih oleh rakyat, barangkali maksudnya begitu kira-kira begitu ya Pak.

?…………….: Ilustrasi lain ya Pak Pimpinan kita secara konstitusional menyebut presiden itu Saudara,

setara itu. jadi kalau menyebut kepada menteri apa sebutnya tentu kan dibawah saudaranya. Sekarang secara formasi, tempat segala macam kalau kemudian kita ditempatkan di belakang menteri, itukan menjadi tidak bermakna apa-apa kita menyebut saudara kepada presiden, itu hanya sekedar ritual saja padahal disitu menunjukan fungsi yang setara secara kultur kenegaraan, secara konstitusional. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Untuk menyingkat waktu karena disini memang kemarin bahasanya ini memang banyak

teman-teman juga yang semangat untuk terkait dengan masalah RUU ini memang disitulah antaralain titik krusialnya disitu, mengapa kita ketika ada acara-acara resmi kenegaraan kita ditaruh di belakang sendiri di sana, itu menjadi persoalan bahwa ketika kita menyandang sebuah pejabat negara tapi disisi lain ketika ada acara resmi ditaruh di belakang. Disini ada semangat baru dari teman-teman waktu RDP maupun rapat internal itu menghendakilah jadi diposisikan secara konstitusional bahwa kita itu pejabat negara bukan berarti kita mengatur diri kita sendiri untuk meninggikan diri bukan.

Tapi pada tataran ini bagaimana secara konstitusional kita tidak keluar dari rel itu, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bagaimana tolong diformulasikan dari kementerian dalam negeri barangkali ditempatkan yang layak jangan sampai kita terlalu dipandang rendah bagi mereka. Ada kasus beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang sudah menyampaikan ketika kita diundang acara launching Larasita di BBN sampai dia jalan kaki kena hujan, ditaruh dibelakang disana Anggota DPR dapat undangan tapi di taruh di posisi di belakang sendiri, akhirnya dia balik lagi, itu yang tidak salah dari suaminya Ratu Atut dari Golkar itu, dia cerita begitu juga. Kejadian ini jangan sampai terulang yang kedua kalinya, sehingga maka untuk itu kita buat RUU ini untuk itu tujuannya, kira-kira begitu.

Untuk memperjelas apa yang diinginkan dari Bapak tadi, ini apakah kita pada level ini disetarakan dengan pejabat-pejabat setingkat menteri itu atau ditempatkan di tempat lain, kira-kira tidak pada posisi selevel itu, yang lebih jelas saja sehingga kita bisa. Pemerintah ya Pak, silakan.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Seperti yang saya sampaikan tadi mungkin dari kementerian dalam negeri sudah bisa

memberikan tanggapan, silakan Pak. PEMERINTAH/KEMENDAGRI : Terima kasih Bapak Pimpinan. Dalam membahas tata tempat ini ada yang memang kami selaku mewakili dari sisi

Pemerintah ada yang harus kami konsultasikan dulu dengan menteri jadi tidak bisa kami dalam posisi seperti ini memberikan jawaban yang seperti pada malam kemarin yang secara tegas disebutkan

ARSIP D

PR RI

129

tetapi ini kami harus konsultasi dulu Bapak Pimpinan mengenai tata tempat yang seperti ini. kami memahami bahwa ada kebutuhan untuk kita sama-sama saling menghormati, sama-sama saling menghargai posisi, peran, tugas pokok dan fungsi dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dari anggota DPR yang terhormat, kami juga harus konsultasi pada pimpinan kami yaitu Bapak menteri mengenai bagaimana kita menempatkan ini dalam posisi yang terhormat. Saya kira kami mohon diijinkan untuk kami konsultasi dulu Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Terima kasih atas ijin Pimpinan sekaligus Bapak Ketua Pansus, berikutnya kita pending dulu

ya Pak untuk kita bahas lebih lanjut. Terkait itu pula baik teman-teman yang ada di sini juga mari kita konsultasi pada fraksi masing-masing atau anggota pansus yang lain karena ini anggota panja saja yang ada disini tidak memenuhi semua unsur dari anggota pansus. Kita pending ya Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Mohon ijin Pimpinan, disamping ada penjelasan dari beliau mungkin ada juga sebagai

wacana lagian ini masih memberikan tataran memberikan penjelasan tentunya, dari kawan kementerian hukum dan HAM untuk menyampaikan kira-kira pemikiran yang melatarbelakangi tata tempat seperti ini, kalau diijinkan.

PEMERINTAH/KEMENHUKUM DAN HAM (WAHIDUDIN ADAM) : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Pimpinan, para Anggota Dewan yang terhormat, Memang kita-kita menyusun pikiran untuk menanggapi rancangan undang-undang ini dan

hasil yang kita lihat hari ini ada tanggapan dari Pemerintah terutama tadi terkait mengapa anggota-anggota yang terhormat pejabat negara yang hasil seleksi pemilihan yang cukup panjang, yang cukup kualitatif dia berada di belakang dari pejabat-pejabat yang konotasi, pejabat negara tapi diangkat, memang waktu diskusi-diskusi baik di koordinasi di kantor Menkopolhukam dan lain sebagainya saya kira sudah dibahas cukup lama dan pemikiran memang bahwa sistem atau struktur ketatanegaraan kita mengalami perubahan sejak Undang-undang Dasar 1945 namun kita tetap pahami bahwa sistem pemerintahan tetap presidential ya.

Kemudian yang kedua, bahwa keprotokolan ini menyangkut pertama tadi saya kira dsampaikan oleh para anggota dewan terhormat adalah penghormatan dan penghormatan itu tentu memiliki kriteria-kriteria sesuai dengan fungsi, posisi, proporsi dan lain sebagainya.

Yang kedua bahwa ini untuk memberikan pedoman dan tuntunan bagi para petugas-petugas di bidang protokol. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang baik. Dan yang keempat, sebetulnya untuk meningkatkan kinerja. lalu memang tata urutan tempat ini juga dipikirkan terkait dengan jumlah, ini juga menjadi pertimbangan. Jadi andaikata, mohon maaf sekali lagi misalnya seluruh anggota dewan dan MPR termasuk DPD didalamnya itu berapa ratus, sementara itu tempat terbatas lalu posisi eksekutif yang tidak sebanyak itu ada di belakang ini juga menjadi persoalan mengapa pada waktu itu

ARSIP D

PR RI

130

disesuaikan tata tempatnya. Sehingga diusul Pemerintah itu menteri pada urutan O, dan anggota majelis, anggota DPR itu pada urutan Q.

Adapun pimpinannya itu memang berada di depan di N. ini latar belakang saja Pak pemikirannya Pak waktu itu. jadi ini juga terkait hal-hal yang begitu, digambarkan oleh teman-teman dari Setneg itu misalnya pada praktek-praktek penyelenggaraan kegiatan acara-acara kenegaraan yang tempatnya terbatas ini tentu akan menjadi pilihan apa yang lebih efektif untuk pelaksanaan acara ini. Jadi segera latar belakangnya begitu Pak, tapi nanti saya kira kita akan dalami lebih jauh lagi. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. WAKIL KETUA/F- PD (DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM): Terima kasih apa yang disampaikan bukan suatu argumentasi dari Pemerintah akan tetapi

disini ada semangat baru barangkali biar kita bisa kuorum sebaiknya DIM ini kita pending dulu saja. karena apa? Kalau kita putus sekarang hanya representasi tidak semua dari fraksi nanti menjadi permasalahan karena tidak ada masalah ini termasuk kita pending saja, setuju ya Pak? Nanti kita mengambil keputusan betul-betul smooth, smilling tidak ada yang dirugikan dalam hal ini.

Berikutnya masuk ke 66 ya Pak. F- PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF): Pimpinan saran saya itu kan satu panjang itu kita ke 78 saja Pimpinan, ke pasal 10, itu pasal

baru, itu tema baru. Jadi sampai 77 itu akan kita pending, sekarang 78. WAKIL KETUA/F- PD (DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM): Masuk 78 ya Pak, oke. Pasal 10 ya, Tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi

ditentukan dengan urutan. Saran perubahan urutan tata tempat disesuaikan. Tata tempat dan acara kenegaraan dan acara resmi ditentukan dengan urutan. Bagaimana ada masukan?

F- PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF): Saya kira Pimpinan sampai 81 itu sama. WAKIL KETUA/F- PD (DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM): Monggo Pak Ketua diketuk.

(RAPAT: SETUJU) 82 D, ketua pengadilan tinggi semua badan peradilan panglima/komandan tertinggi TNI,

semua angkatan di provinsi, kepala kepolisian di provinsi dan kepala kejaksaan tinggi menjadi huruf P. mantan gubernur, wakil gubernur. Ada tanggapan? Cukup?

F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Saya kira mengikuti apa yang diurut-urutkan pada tingkat nasional tadi. kalau kemudian ini

sesuai saya kira tidak ada masalah kalau sesuai. Kita konsisten. WAKIL KETUA/F- PD (DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM): Pandangan Pemerintah barangkali. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) :

ARSIP D

PR RI

131

Sesuai dengan saran kami saya pikir demikian adanya, karena tadi juga disebutkan mantan presiden, mungkin dalam konteks itu penyesuaian.

KETUA RAPAT: Setuju. Berikutnya 83 E, wakil dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sama juga ini ya,

sesuaikan ya, sampai ke berikutnya 86. 87 bagaimana, masuk ke DIM 87. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Daerah ini lembaga baru ini yang belum terakomodir menjadi huruf G, alasan menempati kepala perwakilan BPK di daerah pada huruf G karena pembentukan badan ini berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 amandemen. Pimpinan partai politik yang memiliki wakil-wakil di dewan perwakilan daerah. Bagaimana? Ini badan baru BPK, belum ada perwakilan karena amandemen Undang-undang Dasar 1945. Bagaimana Pemerintah? Monggo Pak dulu.

F- PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF): Saya kira yang kita ketok palu selesai itu 84 lah, selesai. Maaf Pak 83 ya, karena 84 nya ini

lompatnya dua ini, kita bahas mungkin dari 84 juga nanti. Sebab konsul yang harusnya turun satu, tingkat ini menjadi turun menjadi dua tingkat kan. Jadi point DIM 84, 85 seterusnya ini yang kita mulai bahas menurut saya.

KETUA RAPAT: Bagaimana ada masukan? F- PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF): Sebentar, saya belum ini. baru yang saya katakan tadi ketok palu kita 83 selesai. Terima

kasih. (RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT: Monggo barangkali ada masukan dari Pemerintah atau dari anggota panja? PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Saya pikir konsekuensi pergerakan ini karena ada penyesuaian dengan memasukan mantan

gubernur, wakil gubernur dan ada penambahan elemen baru yaitu BPK sehingga dengan demikian seperti pergeseran konsul kehormatan sebagai konsekuensi adanya perubahan itu yang posisinya memang dikuatkan oleh konstitusi dan kebiasaan-kebiasaan yang tadi disesuaikan dengan adanya mantan gubernur dan wakil gubernur barangkali, itu yang menyebabkan konsekuensi terjadinya pergeseran yang agak loncat dua poin seperti misalnya konsul kehormatan menurut saya, menurut pihak kami ini saya pikir tidak ada masalah.

KETUA RAPAT: Tidak begitu prinsip begitu ya? Bagaimana teman-teman barangkali memberikan masukan

usulan. F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Sedikit Pimpinan, jadi kalau saya melihat ini bayangan kita seolah-olah ini kalau kebelakang

itu berbanjar ya, kalau baris ke belakang. Tapi dalam pelaksanaan di daerah itu nampak-nampaknya sangat amat ditentukan oleh suasana tempat disana. Ini saya pikir banyak penyesuaian ini, tidak bisa

ARSIP D

PR RI

132

diatur seperti ini sebetulnya,ini hanya sebuah pedoman saja sebetulnya, nanti sangat amat ini ditentukan. Karena kalau gubernur duduk, wakil gubernur langsung itu Muspida. Kemudian bagaimana cara menempatkan namanya anggota dewan yang 75 orang. Ini jadi sangat ditentukan itu dengan suasana tempat, saya pikir ini hanya sebuah penghormatan dalam sebuah pedoman saja. Karena di lapangan itu sangat amat menyesuaikan, itu saya pikir.

KETUA RAPAT: Jadi saya paham apa yang disampaikan oleh rekan dari Pemerintah maupun dari Pak Rusli.

Ini kita gunakan sebagai pedoman, tentunya kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut keprotokolan di daerah kita melihat pada konteks dan jumlah undangan yang hadir. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Rusli kalau jumlahnya 30 orang, 40 orang jelas dia harus ke belakang. Kepalanya yang di depan yang lainnya ke belakang, ini sebagai suatu konsekuensi logis dari apa yang kita pegang. Oleh karena itu ini cukup dijadikan pedoman nanti pengembangan di lapangan tergantung dari dinamika yang ada, konteks dan jumlah yang terundang. Setuju Pak?

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Kami setuju Pak dan memang ada pemikiran dari kita pada saat nanti tiba pada pembahasan

penjelasan Pak, itu akan diberikan penjelasan itu bahwa dalam situasi lapangan tidak memungkinkan maka tata tempat pengaturannya mengalami penyesuian. Karena memang salah satu asas dari protokol ini Pak adalah fleksibilitas dalam keadaan tertentu dan itu berlaku umum di berbagai daerah, mungkin juga kawan-kawan yang melakukan studi ke Kanada dan ini memang asas fleksibilitas, dalam hal-hal tertentu tentu tidak bisa difleksibilitaskan semua tapi dalam hal-hal tertentu ini barangkali bisa kita atur dalam bagian penjelasan barangkali nantinya kalau memang sudah sampai kita di tahap sana. Demikian Pak.

WAKIL KETUA/F- PD (DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM): Setuju Pak? setuju. F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Pimpinan, saya setuju soal fleksibilitas itu karena hasil kunjungan kita ke Perancis juga satu

poinnya kan itu. Tetapi ayat fleksibilitas itu kita buat satu ayat tersendiri saja di belakang bahwa dalam suatu kondisi tertentu kondisi lapangan ada fleksibilitas. Kita bicara ini dalam ukuran ideal Pak, tetap kalau bicara ideal kita harus tetap ada patokan bahwa di ujungnya ada fleksibilitas jelas dimanapun tempat, di hotel apa. jadi poin itu kita sepakat mungkin kalau belum ada ayatnya kita masukan.

Oleh karena itu menurut saya tetap relevan kita membicarakan urutan ini kalau memang bisa kita selesaikan, kalau tidak ya tadi persoalan pending. Contoh ya saya masih tetap berpegang pada urutan yang diusulkan oleh DPR, contoh DIM 84, kenapa saya sebut 84 ya? Kita menghormati konsul negara asing di atas pimpinan partai lalu anggota DPRD. Kita tahu Anggota DPRD di Undang-Undang Dasar pusat pemerintahan daerah itu kepala daerah dan DPRD, tidak sejajar. Oleh karena itu menempatkan DPRD di belakang BPK saya kira tidak pada tempatnya dibelakang BI, tidak pada tempatnya.

ARSIP D

PR RI

133

Dalam konteks ini saya melihat urutan yang dibuat oleh DPR lebih pas konsul negara asing, kita hormati negara asing. Berikutnya pimpinan partai, ini psikologis lagi, psikologi Anggota DPRD dengan pimpinan partainya. Berikutnya Anggota DPRD provinsi terus, apakah BPK, wakil gubernur sudah kita angkat ini, kita sepakat, mantan kita sudah sepakat kita angkat keluar, tapi untuk urutan berikutnya DIM 85,86, 87, 88, 89, 90, saya kira sudah pas pada tempatnya. Kalau disebut BPK karena lembaga negara, pertanyaan saya orang BPK yang ada disitu itu bukan sebagai orang yang dipilih, itu kan seperti PNS Pak. tidak bisa diletakan dia di atas perjuangan beratnya anggota dewan. Yang di dalam Undang-undang Dasar 1945 mereka adalah unsure pemerintahan daerah. Demikian Pimpinan, terima kasih.

WAKIL KETUA/F- PD (DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM): Terima kasih, mohon ijin Pak Pimpinan. Jadi merujuk kembali ke tadi bahwa unsure dari pemerintahan itu terdiri dari gubernur dan

DPRD, itu diatur dalam Undang-undang Nomor 32, pemerintah daerah ada dua hal tersebut. Akan tetapi pula kalau kita merujuk ke belakang tadi, seperti tadi kalau menjadi mohon catatan buat bapak dari unsure dari pemerintah bahwa presiden itu setingkat sederajat, kira-kira begitu ya Pak menjadi catatan. Untuk itu barangkali memang idealnya seperti itu ketika anggota DPRD jumlahnya 75 di belakang BPK, sebenarnya tidak elok juga karena akan bertentangan dengan Undang-undang 32 kan akhirnya begitu, balik mundur. Oke, berikutnya kita setujui ya Pak?

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Tadi ada paparan dari Pemerintah tentang prinsip lentur, luwes dan kemudian juga soal

tempat yang dipikirkan bagaimana anggota DPR-RI dengan DPRD sudah 600 sekian. Tetapi kita tidak boleh mereduksi jumlah tersebut dengan kemudian menempatkannya pada tempat yang secara simbolik bisa merendahkannya, kira-kira begitu. Jadi kalau kemudian nanti ada muncul pertimbangan-pertimbangan kelenturan kita bisa saja kemudian mensejajarkan, jadi ke samping sejajar, itu pun kemudian dan tidak belum tentu semua anggota MPR hadir, belum tentukan.

Jadi mohon persoalan jumlah tidak menjadi prinsip tapi lebih kepada disitu ada kapabilitas simbolik secara sistem politik yang harus dipertimbangkan secara arif juga. Ini nanti teknis di lapangan segala macam menyesuaikan seperti usul dari Pak Lutfi tentang fleksiblitas sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Terima kasih. WAKIL KETUA/F- PD (DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM): Kira-kira begitu ya Pak, ini barangkali catatan untuk eksekutif ketika nanti Bapak

mengkonsultasi dengan. Berikutnya. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Sedikit ini sebagai gambaran saja bahwa kalau dibicarakan di tingkat provinsi itu pejabat-

pejabat untuk Sekda saja itu sudah eselon I. kemudian untuk kepala dinas itu sudah eselon II. Jadi ini mohon pertimbangan, dibandingkan dengan BPK apalagi disini ada Bank Indonesia dan sebagainya ini, saya pikir posisinya memang harus di bawah jangan kemudian kita melihat disini bahkan wakil

ARSIP D

PR RI

134

bupati, wakil walikota itu di belakang mereka, saya pikir ini perlu ditinjau. Bahwa ini sebagai gambaran bahwa pejabat di daerah itu jauh lebih tinggi. Terima kasih, itu saja.

KETUA RAPAT: Bagaimana tanggapan Pemerintah barangkali apa bisa di selesaikan sekarang juga atau

harus menunggu konsultasi dengan Pemerintah. F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Ijin Pak Pimpinan. Pertama mengenai penempatan kepala perwakilan BPK, kami berpendapat bahwa dalam

struktur seperti ini kita perlu tata kembali Pak. jadi artinya usulan perubahan yang disampaikan sebagai tanggapan atas di dalam DIM ini perlu ditata kembali Pak. memang ada hal-hal yang kalau kita lihat dari segi surat surat keputusan pengangkatannya. Sekda itu SK Pengangkatannya ditanda tangani oleh presiden karena dia eselon I. Sementara kepala kantor perwakilan Bank Indonesia dia ditanda tangani paling tinggi oleh Deputy Senior atau barangkali oleh Gubernur Bank Indonesia, artinya dia eselon II. Kemudian juga kepala perwakilan BPK, juga eselon II.

Jadi dalam konteks ini kami ingin mengusulkan barangkali kalau ada sedikit waktu kita pending sementara kemudian kita tata kembali untuk kita sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Setuju ya? Supaya hasil kita maksimal betul jadi tidak grusak grusuk yang terkait dengan masalah yang principal begini agak sedikit principal. Terima kasih.

Berikutnya, 86. masuk ini 86 ya? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi menjadi huruf J dan ditambah hakim. Yang disesuaikan tadi ya? Oke lanjut.

Berikutnya 87, kepala perwakilan badan terus tadi ya, sampai ke 89. masuk ke 90 saja ya, kalau 88 sudah pasti. 90 ya Pak? 88 naik, masuk ke 90. Semua ini. mantan gubernur dan wakil gubernur menjadi huruf D, alasannya yang tadi ya? Oke, berarti kita lanjut ya? Oke.

Berikutnya Sekda menjadi huruf F, ini eselon I Sekda sebagaimana disampaikan Bapak tadi ini menjadi pasal krusial yang harusnya dikonsultasikan dulu ya Pak, oke. Berikutnya termasuk Bupati walikota ini terus. Menyesuaikan juga, oke tidak masalah.

Terus 91, kepala dinas ini juga, sama juga Pimpinan tertinggi. Ini Pak 92 pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat provinsi, tokoh adat dan tokoh masyarakat provinsi menjadi huruf k. Wakil bupati, wakil walikota dan wakil Dewan Perwakilan Daerah kabupaten dan kota, ini yang menjadi representasi organisasi keagamaan ditingkat provinsi. Ini kita Depdagri barangkali.

Oke di tata kembali saja ya Pak? terus berikutnya masuk tahapan berikutnya, kepala biro juga sama semua sampai 96, tetap ya? 111 ya.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Karena sampai 111, ini ada yang di DIM 107 sebutan kepala Departemen tingkat kabupaten

kota saya pikir tidak ada ini. oh kepala dinas, ada kepala kantor seperti kepala kantor agama, itu barangkali maksudnya ya. Kepala kantor departemen barangkali bukan kepala departemen tapi

ARSIP D

PR RI

135

kepala kantor? Bukan, kepala kantor ini maksudnya ini, untuk meluruskan kalau kepala departemen tidak ada ini.

Terima kasih. KETUA RAPAT: Lanjut ya Pak, masuk ke 112, tetap ya dalam hal pejabat negara, pejabat Pemerintah, pejabat

pemerintah daerah, pejabat Pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan wakil negara asing sebagaimana diatur dalam Pasal 9, tetap ya Pak? ada perubahan?

Dalam hal penyelenggaraan tokoh masyarakat dan perwakilan negara asing sebagaimana diatur dalam Pasal 9 tetap, tidak ada masalah ya Pak.

Berikutnya 113, Pasal 12. ?………: 112 itu ? Tetap ? KETUA RAPAT: Disini tetap itu. Coba dalam hal penyelenggaraan negara tokoh masyarakat dan perwakilan

negara asing sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) hadir dalam acara resmi di kabupaten kota menempati tata kota terlebih dahulu.

Pemerintah bagaimana coba? PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi penyelenggara ini sebagai singkatan dari sekian penyebutan sebelumnya, pejabat

negara, pejabat pemerintah, pejabat penyelenggara pemerintah daerah. Oleh Pemerintah tiga nomenklatur ini disingkat menjadi dalam hal penyelenggara negara, yang maksudnya tetap itu. Merubah tiga nomenklatur menjadi satu nomenklatur oleh Pemerintah.

KETUA RAPAT: Digabung begitu ya, bagaimana setuju ya? Tidak merubah substansi isinya tidak dirubah.

Ketok setuju Pak ketua. (RAPAT: SETUJU)

Berikutnya 113 Pasal 12, tata tempat pejabat yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan acara, tetap.

(RAPAT: SETUJU) F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Sebentar. Ini juga redaksi berbeda tapi apa substansi yang kemudian atau prinsip apa yang kemudian

Pemerintah harus mengubahnya seperti ini redaksinya seperti ini. Jadi mohon penjelasan Pemerintah kenapa muncul redaksinya seperti itu formulasinya dan apa yang sudah prinsip ini menjadi berubah.

KETUA RAPAT: Silakan Pemerintah. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) :

ARSIP D

PR RI

136

Jadi pemikirannya kira-kira begini Pak cara menggambarkannya, katakanlah provinsi Bali misalnya, mereka bisa menjadi penyelenggara event sekaligus sebagai tuan rumah. Disamping itu provinsi Bali bisa hanya sebagai tuan rumah tapi bukan penyelenggara, contoh misalnya kalau ada konferensi-konferensi hanya ketempatan tapi bukan penyelenggara tapi tuan rumah iya. Mungkin dalam konteks perspektif itu kenapa ada semacam ini penyelenggara dan atau pejabat tuan rumah. Karena misalnya ini sering di daerah gubernur Bali misalnya dalam hal acara-acara yang tidak diselenggarakan oleh provinsi Bali itu peranan dari gubernur itu sangat minim karena memang bukan penyelenggara tapi tuan rumah iya. Oleh karena itu keterlibatan beliau dalam acara itu sangat terbatas, ini praktek yang kita amati di lapangan Pak. Kira-kira dalam perspektif itu makanya ada perubahan redaksional yang bisa menjelaskan posisi itu. Tidak tertutup kemungkinan itu terjadi di provinsi-provinsi lain. Contoh kemarin mungkin bisa dijadikan referensi adalah pada saat katakanlah pemerintah provinsi Sulawesi Utara sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraaan acara resmi misalnya konferensi laut yang bukan penyelnggara tapi tuan rumah, itu barangkali pemikirannya disitu. Demikian penjelasan.

KETUA RAPAT: Iya terima kasih. Memang substansinya tetap tapi redaksionalnya saja, tapi kita bisa pahami apa yang

dimaksud bapak ini karena memang berlaku di ketatakenegaraan kita ini bahwa daerah provinsi ketempatan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara itu memang sering terjadi begitu, apalagi di Bali itu sering begitu tapi pemerintah Bali sendiri tidak tahu apa-apa hanya ketempatan saja. Kira-kira bagaimana?

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Iya pimpinan, jadi sebetulnya ini penambahan juga tidak seberapa sebetulnya, pemerintah ini

hanya menambah kata sebagai berikut. tambahannya dan atau dan diakhir sebagai berikut jadi tidak prinsip menurut saya.

KETUA RAPAT: Lanjut ya Pak?

(RAPAT : SETUJU) Dalam acara resmi dihadiri Presiden, wakil presiden, pejabat tersebut mendampingi presiden

dan atau wakil presiden. Saran perubahan, formulasi kalimat dan penambahan frasa penyelenggara dan atau pejabat

tuan rumah. Alasannya ditambahkan kata penyelenggara dan atau pejabat tuan rumah karena acara resmi dapat diselenggarakan bukan hanya pejabat tuan rumah tapi juga penyelenggara selain tuan rumah. Bagaimana ini ? sudah cukup ?

F- PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF): Kalau dibagi dua maka disitupun dibagi dua ada nomenklatur penyelenggara dan nomenklatur

pejabat tuan rumah, tapi biar ini paham menurut saya nanti ada penjelasan kita, kasus-kasus seperti

ARSIP D

PR RI

137

ini orang bingung kok ada dua istilah kecuali itu contoh kan tadi. Jadi perlu ada penjelasan nanti pimpinan. Jadi a, b ini saya kira sudah bisa kita terima, 114, 115 ini. terima kasih.

KETUA RAPAT: Setuju ya Pak?

(RAPAT : SETUJU) Masuk 116, pejabat negara, pejabat pemerintah. saran perubahan, lihat DIM nomor 2. mari

kita lihat sama-sama. Pejabat negara, pejabat pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan negara asing dalam acara resmi dan atau acara kenegaraan dapat didampingi istri atau suami. Cocok ya ? Setuju.

(RAPAT: SETUJU) 117, ini masuk. F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Sebentar Pimpinan. Pada DIM 112 istilah pejabat negara, pejabat pemerintah, dan pejabat penyelenggara

pemerintahan daerah itu digunakan oleh pemerintah dengan penyelenggara negara. itu DIM 112, tapi kenapa disini tidak konsisten disini penggunaannya. Mohon dijelaskan.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Jadi kembali lagi memang perlu direformulasikan dari segi redaksionalnya tapi dari sisi

substansi kelihatannya tidak masalah. Dan nanti ada saran dari teman-teman kementerian hukum untuk nanti sinkronisasi dalam hal istilahnya tim perumus atau merubah jadi memang perlu disinkronkan Pak.

KETUA RAPAT: Tolong nanti kalau pembahasan ditingkat Timus artinya formulasikan artinya lebih betul-betul

sudah 90% ya ini terkait masalah ini yang disampaikan oleh Pak Muzzammil tadi ya. (RAPAT: SETUJU)

Berikutnya, ini DIM 118 Tata tempat bagi istri atau suami. Istri atau suami sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai dengan tata tempat ditambah kata suami atau istri setelah kata-kata tata tempat.

Usulan perubahan, istri atau suami sebagaimana dimaksud menempati urutan sesuai tata tempat suami atau istri. Bagaimana setuju ? Setuju ya Pak.

(RAPAT: SETUJU) 118, Tata tempat dan istri atau sebagaimana yang disebut pada ayat (1) istri yang didamping

suami mendapat tempat sesuai tata tempat urutan suami. Sudah ya Pak ya ? Tidak ada masalah. Dalam hal pejabat negara berhalangan hadir pada acara kenegaraaan atau acara resmi maka

tempatnya ditempati oleh pejabat negara yang mewakilinya. Alasannya dihapus ya Pak karena dikhawatirkan bertentangan dengan tata tempat yang sudah diatru dalam Pasal 9. dihapus ya Pak ?

(RAPAT: SETUJU)

ARSIP D

PR RI

138

Ini memang wacana yang luar biasa ditingkat daerah ini, ada Koramil duduk dengan Pangdam inikan Kapolda ini. Terus berikutnya Pasal 15 saran perubahan, dalam hal pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi maka tempatnya tidak ditempati oleh yang mewakili. Tanggapan Pemerintah, alasannya lazimnya dalam praktek keprotokolan jika pejabat yang bersangkutan berhalangan hadir maka tempat tidak diisi oleh pejabat yang mewakili sesuai Undang-Undang Nomor 62, ini sudah oke ya Pak, artinya terkait dengan pasal yang diatasnya kan ? Sesuai, setuju ya Pak ? bagaimana dasar landasan Pemerintah seperti ini? kalau kita merujuk ke belakang tadi memang tidak ditempati oleh siapapun. Karena kembali ke tadi praktek di lapangan itu ya tadi kapolda di wakili, kemudian TNI diwakili koramil, ini tidak klop. Betul saya pikir ini, tidak ada masalah ya Pak ? setuju.

(RAPAT: SETUJU) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terus lanjut. Bab V, DIM 122 tata upacara tetap dengan upacara bendera, tetap ya Pak?. Tetap terus

sampai lanjut terus 124. Ini 124, hari ulang tahun kemerdekaan dirubah menjadi ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, setuju tidak ? Setuju.

(RAPAT: SETUJU) Terus sampai 141. tata urutan upacara bendera, Dalam rangka rangkaian hari ulang tahun

Republik menjadi pasal baru. Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan ulang tahun Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 17 meliputi. Alasan disesuaikan dengan teknik penyesuaian peraturan perundangan. Proklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sekurang-kurangnya meliputi bagaimana? Setuju ya tidak ada masalah, normative ini.

(RAPAT: SETUJU) Terus berikutnya, DIM 142 sampai 146, tetap ya. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Sebentar barangkali saya ingin suasana di daerah kalau dijadikan pedoman di daerah ini

agak sedikit repot karena sekurang-kurangnya meliputi detik-detik proklamasi ini diiringi dengan tembakan meriam, sirene, bedug, lonceng gereja ini selama 1 menit. Ini barangkali pilihan ya sesuai dengan ini. teks proklamasi, ini kalau kan ada kebesaran buka, kebesaran tutup, yang berkaitan dengan apa ini?

?……….: Jadi dalam rangka ingin membacakan teks proklamasi diawali dengan tanda kebesaran buka,

dengan tanda kebesaran tutup. Jadi ini nanti pelaksanaan adalah teknis di lapangan Pak. Jadi protokol ini sudah paham. Oke, 145, masih tetap ya Pak. tetap semua sampai 147. Upacara bendera dan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu terbenamnya matahari tanpa diiringi lagu kebangsaan, betul ya Pak tapi kalau di luar negeri upacara nyanyi-nyanyi, Indonesia tidak ya, dihapus.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Itu sudah diatur Pak di Undang-Undang.

ARSIP D

PR RI

139

KETUA RAPAT: Lebih afdol memang harus nyanyi, buka nyanyi, tutup nyanyi. Nantikan, oke di hapus ya Pak?

setuju ya ? (RAPAT: SETUJU)

Upacara penurunan bendera negara sebagaimana yang dimaksud, ya sudah lihat DIM 147, hapus.

(RAPAT: SETUJU) Tetap sampai 52. menginjak 153, Tata laku upacara dalam upacara bendera sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi menjadi 3 ayat dengan substansi yang sama. Sesuaikan dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, ini setuju ya Pak?

(RAPAT: SETUJU) Kalau lupa menyanyikan lagu Indonesia Raya ada sanksinya tidak ini? kayak DPR kita lupa

menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya pengibaran atau penurunan bendera dengan menyanyikan lagu kebangsaaan. Lho? Tetap ya?

F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Tapi sebentar Pimpinan, apakah substansi ini sudah ada belum di Undang-undang 24/2009

bendera, bahasa, lambang, lagu? KETUA RAPAT: Pemerintah coba. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Ijin Pak, di Undang-Undang 24 tentang bendera dan bahasa, dan lambing negara itu tidak

dimuat tata upacaranya Pak. Jadi undang-undang itu tata upacaranya dimuat dalam Undang-Undang Protokol.

KETUA RAPAT: Setuju ya Pak?

(RAPAT: SETUJU) Oke, 155 tetap ya, tidak perlu dibacakan ya.

(RAPAT: SETUJU) 156, iringan nyanyi lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara

dilakukan oleh korps musik general dan atau sangkakala. (RAPAT: SETUJU)

Apabila tidak korps musik, gendereng dan sangkakala pengibaran bendera negara dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, menjadi ayat (2), setuju? Tidak ada masalah normative ini Pak.

(RAPAT: SETUJU) Sampai 158, pada waktu pengibaran bendera tidak dibenarkan dengan menggunakan musik

dari alat rekam. Setuju ya Pak? (RAPAT: SETUJU)

ARSIP D

PR RI

140

Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud, tetap. Terus sampai 162. Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran,

pakaian nasional, pakaian sipil atau seragam resmi diatur lebih lanjut pada peraturan Pemerintah. saran? Oke. Setuju ya Pak?

(RAPAT: SETUJU) 163, tetap. Terus lanjut, semua tetap semua sampai 166 tetap. 167 Pasal 24 usul perubahan, Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan dengan

cara acara kenegaraaan atau acara resmi; 1. pembukaan konferensi sidang rapat 2. pelantikan pejabat negara atau pejabat pemerintah, 3. peresmian proyek 4. penandatanganan kerjasama internasional dan penyambutan tamu

Jenis-jenis upacara tersebut pada penjelasan tersebut alasannya supaya lebih ringkas dan luas karena substansi yang ditabulasikan tersebut maka jenis-jenis acara kenegaraan atau acara resmi. Bagaimana Pak, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU) Lanjut, oke. Pasal 25, tetap. Pasal 26, tetap. Tetap semua. DIM 175, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam peraturan pemerintah. instrument peraturan pelaksanaan dengan peraturan presiden. Setuju ya Pak, ini diatur dengan aturan presiden lebih rincinya?

(RAPAT: SETUJU) Berikutnya tetap, DIM 176. 177, tetap. 178 Pasal 29, Pejabat negara, pejabat pemerintah, penyelenggara pemerintah daerah, tokoh

masyarakat dan perwakilan negara asing dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat penghormatan. Lihat DIM nomor 2. setuju? Sama ya. Sinkronisasi itu diharmonisasi

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Ijin Pak, jadi mengenai istilah pejabat negara, pejabat pemerintah, ini nantikan

disesuaikan dengan DIM 2 jadi nanti ditimuskan Pak. KETUA RAPAT: Betul ditimuskan karena inikan pembeda pejabat negara, pejabat pemerintah harus jelas dan

harus rinci. (RAPAT: SETUJU)

Berikutnya, tetap terus sampai 81. 182, Penghormatan terhadap jenazah dan atau, dihapus. Setuju ya Pak? ini sudah ada aturannya yang mengatur, regulasinya sudah ada undang-undangnya.

183, bentuk penghormatan lain ditambah frasa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, cocok. Setuju ini ya? Oke setuju.

(RAPAT: SETUJU)

ARSIP D

PR RI

141

Berikutnya, 184. Saran penambahan, pengaturan tata penghormatan yang tidak dimuat dalam undang-undang ini akan diatur dan harus dipisah dalam peraturan perundang-undangan. Ini sudah, peraturan peralihannya ada nanti ini, peraturan yang mengatur lebih rinci.

Ini pertanyaan, ketentuan peraturan perundang-undangan ini sudah ada Pak, ini ada yang dimaksud DIM 184 ini. Bagaimana Pemerintah undang-undang nomor berapa ini? apa kita pending nanti dalam Timus.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Ijin Pimpinan, barangkali kalau kata-katanya “dilaksanakan sesuai” itu kita ubah saja menjadi

“diatur lebih lanjut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kalau ada peraturan yang sekarang kan sama saja artinya, kalau belum nanti harus diciptakna.

Jadi tata penghormatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Nanti di Timus ya Pak, nanti diperdalam disitu sehingga Timus ada kerjaan nanti. Berikutnya, Pasal 30, DIM 185. Tata penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

Ayat (2) huruf A, huruf B, dan huruf C dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 Ayat (3) bagaimana? Iya pindah ke atas. Bagaimana, ada tanggapan? Cukup ya.

(RAPAT: SETUJU) Terus, 186 ya. Penghormatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, bagaimana Pak

Muzammil ada lagi? F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Itu yang kan DIM 185 DPR itukan dipindah ke DIM 184, menurut saya yang dipakai DIM DPR

saja Pak karena kalau kita katakan diatur lebih lanjut, seakan-akan belum ada, bisa jadi sudah ada. Tapi kalau kita katakan “dilaksanakan sesuai dengan aturan peraturan perundangan” ini ada tidak ada ya harus sesuai. Menurut saya tidak perlu diganti tadi Pak itu yang DIM 184 Ayat (3)nya itu dikembalikan sesuai dengan 185 DPR saja. sesuai dengan juga Pemerintah sebenarnya juga tidak merubah.

KETUA RAPAT: Bagaimana, setuju ya Pak? Pemerintah bagaimana?setuju ya?

(RAPAT: SETUJU) DIM 186, dihapus. Penghormatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf D dapat

berupa saran dan pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

Tanggapan Pemerintah dihapus, sarana dan pemberian perlindungan dan keamanan yang diperlukan dalam acara kenegaraan dan acara resmi merupakan hal yang sudah melekat. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

ARSIP D

PR RI

142

Menginjak 188, Bab VII Tamu Negara. Tamu negara yang berkunjung secara resmi ke Indonesia mendapat protokol sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai tata pergaulan internasional.

Saran penambahan, ditambah frasa “dengan asas timbal balik, norma-norma, dan atau

kebiasaan” setelah kata “negaranya”. Alasannya asas timbal balik dan norma-norma dan atau kebiasaan merupakan asas yang lazim digunakan dalam tata pergaulan internasional. Setuju ini ya ? Setuju tamu negara ini ya.

?………. : Itu tergantung 188 kita ketok atau tidak. KETUA RAPAT: Kita ketok, tamu negara.

(RAPAT: SETUJU) Ya oke. 190, Tamu negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tamu yang

berkunjung secara resmi ke negara Indonesia yang dilakukan oleh kepala negara, wakil kepala negara.

Saran perubahan, ayat (2) dan (3) menjadi Pasal 33. Tadi asing itu setingkat menteri, duta besar, bagaimana ini ? alasan perubahan ini untuk mempertegas kategori pejabat yang termasuk dalam tamu negara. Bagaimana Pemerintah ini atau teman-teman ? Kalau menurut saya ini sudah bagus. Tidak ada masalah ya ?

(RAPAT: SETUJU) DIM 191. Kunjungan tamu negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa

kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, kunjungan kerja atau kunjungan pribadi. Saran perubahan dipindah ke Pasal 33 Ayat (3), ini sudah tadi ya ? Setuju ini dari awal sore tadi.

(RAPAT: SETUJU) DIM 192 Pasal 33,urutan acara penyambutan tamu negara terdiri; acara penyambutan tamu

negara, acara pokok kunjungan dan pelepasan tamu negara. Dihapus ya ? Setuju ya ? Ada tanggapan ?

(RAPAT: SETUJU) DIM 193, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyambutan tamu negara diatur dalam

peraturan Pemerintah. Saran perubahan menjadi pasal baru. Bagaimana ini Pemerintah ? Setuju ya ? Setuju.

(RAPAT: SETUJU) 194 Bab VIII. Penyelenggaraan protokol Pasal 34. ?………… : Pimpinan jangan terlalu cepat, ini belum sempat mikir, pelan-pelan saja. KETUA RAPAT: Begitu ya, kita pelan, tinggal sedikit kok. Oke.

ARSIP D

PR RI

143

F- PKS (DRS. AL MUZZMIL YUSUF): Tadi nanya kepada Pemerintah, setuju tidak? Inikan usulan Pemerintah. KETUA RAPAT: Oke, makanya mengangguk terus ya Pak. Kita mulai ya, Bab VII Pak ya. Penyelenggaraan protokol. Bagaimana? F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Pimpinan. Ada sedikit catatan ini, yang sudah kita ketok tanpa merubah ketokan kita sebenarnya ada

nomenklatur juga yang setara dengan raja, ratu, Pasal 33 usulan Pemerintah DIM 192 ini, ada kaisar ada apalagi yang sepadan, sultan, itu belum masuk. Saran saya dimasukan Pak karena istilah-istilah yang memang ada raja, ada sultan, ada kaisar, itu memang istilah yang setara yang tanpa merubah ketok palu kita. Menurut saya kita masukan saja.

KETUA RAPAT: Setuju ya Pak? WAKIL KETUA/F- PD (DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM): Dari Pak Muzzamil ini perlu menjadikan perhatian tapi tidak merubah pada substansi hanya

tolong masukan disitu Pak, jadi nanti perlakuan terhadap raja, kaisar, kesultanan sendiri, walaupun tata upacaranya sendiri tidak berbeda tapi beliau tetap dicantumkan disini Pak, bagaimana Pemerintah.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Jadi mungkin kalau kita sebut raja, kita ini sudah termasuk katakanlah seperti sultan,

kaisaran jepang juga, pemahaman kita masuk dalam kategori namun demikian kita bisa memasukan tanpa mengurangi tapi kalau hanya sultan ini juga relatif agak belum tentu karena bisa sultan di Trenggano sultan ini tidak masuk ke dalam sultan ini, dia dipertuan agung. Mungkin itu.

F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Minimal begini Pimpinan, kalau tidak dimasukan disini karena ada sultan yang berbeda, diberi

dalam penjelasan. Sultan dalam posisinya sebagai raja maka dia disetarakan, tapi kalau kaisar tidak ada ya, kaisar trenggano, kaisaran apa ya.

KETUA RAPAT: Setuju ya Pak ? Tidak ada masalah ya? Benar ya ? Kaisar masukin. Kaisaran besar itu.

Masuk ke DIM 194. Setuju Pak ? Sudah masuk, dihapus ya Pak tidak perlu dibahas ya Pak. Terus masuk ke DIM 196, tetap ya. Bab IX ketentuan lain-lain, tetap.

DIM 197 Pasal 36, perlu dibaca tidak ini atau tetap ? Baca ini, Penyelenggara protokol khusus atau daerah istimewa dilaksanakan dengan menghormati kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Bagaimana Pak ? Setuju ya ? Langsung saja.

ARSIP D

PR RI

144

DIM 198 Pasal 37, Pembiayaan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Saran perubahan, kata “pembiayaan” diganti menjadi “pendanaan”. Alasan kata “pendanaan” lebih tepat karena melihat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pembiayaan mengandung pengertian tiap penerimaan atau perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Setuju ya Pak ? Masalahnya ini ada landasan hukumnya.

Tetap semuanya Pak. KETUA PANSUS: Jadi untuk DIM 198 untuk pembiayaan ini belum diatur tapi dalam Pasal 137 sudah ada, jadi

kita cukup pegangan ini saja Pak, jadi tidak ada masalah. Jadi kita sepakati nanti didalam pelaksanaan di penjelasannya. Setuju.

(RAPAT: SETUJU) KETUA RAPAT: Oke, berikutnya tetap ya Pak. Bagaimana ada usulan? 199 tetap.

(RAPAT: SETUJU) Wah 200. 201, tetap. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan

pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1987 tentang Protokol lembar negara tahun 1987 nomor 43 tambahan lembar negara Nomor: 3363 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

Sarannya ditambah frasa pada saat Undang-Undang ini berlaku, alasannya teknik perumusan pasal disesuaikan dengan lampiran Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan angka 122. Ini ada landasan hukumnya pula ini.

Coba komentarnya teman ada ? Kalau tidak Pemerintah coba jelaskan. Setuju ya Pak ? Setuju.

(RAPAT: SETUJU) Selesai. Tetap semua ini. perlu dibaca tidak ini. kalau dibaca ngerjain saya ini. Bagaimana?

Monggo. F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Tadi ada yang lewat sedikit mohon balik ke DIM 155, itu lewat. Coba Pimpinan 155, kita

itukan B nya “seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan

menurut keadaan setempat”. Tetap, tetapnya beda, kanan sama kiri jauh sekali bedanya itu. DIMnya 155 b nya dari DPR itu kemana larinya itu ? Coba Pemerintah. Kiri dan kanan jauh

sekali bedanya. Dari mana saya cari-cari kemananya DIM tetap itu. 156 C, iya maksud saya yang dari DPR Pak, 155 B nya DPR “seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan” larinya kemana itu ? oh nyambung ke sini ya, gabung ya.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si):

ARSIP D

PR RI

145

Iya Pimpinan, saya mau bertanya tapi ini diluar konteks tapi menurut saya ini penting. Dari dewan juga tidak menyampaikan konsep ini. ketika hari ulang tahun 17 Agustus kondisi hujan lebat, apakah ini diadakan dalam ruang tertutup, atau terbuka hujan-hujanan atau ditunda ? Belum diatur ini.

Kalau hujan lebat tanggal 17 Agustus kita ditempat hujan-hujanan atau kita tarik ke ruang tertutup ini pengalaman saya. Diruang tertutup, tata upacara di ruang tertutup tidak ada bendera, ini perlu ada pengaturan atau ditunda ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Harusnya pakai pawang hujan dulu. Bagaimana Pemerintah coba barangkali masukan ini. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Jadi itu bisa dikembangkan, kondisi ini bisa terjadi. KETUA RAPAT: Iya betul. Bagaimana Pemerintah ini diluar, barangkali bisa dimasukan. F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Tapi ini penting diwacanakan. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Mohon ijin Pak, artinya tentu pada saat kita menyampaikan ini untuk mencari referensinya.

Apakah ada referensinya jika dalam keadaan hujan misalnya. Terus terang saja saya sendiri belum pernah membaca atau melihat apakah memagn ada aturan secara khusus menyebutkan tapi feeling saya ini hanya very personnal perspektif Pak, saya yakin pasti sudah ada karena sejak Republik lahir pasti sudah diantisipasi, sama halnya misalnya Pak dengan upacara penyambutan kenegaraan jika ada tamu negara. Itu dilakukan di halaman istana, pasti pada saat hujan itu dilakukan di dalam jadi hal-hal seperti itu, ini asumsi dasar, hal-hal kecil itupun sudah diatur apalagi kalau istilahnya hari kebesaran Republik Indonesia yang dalam konteks seperti ini saya yakin cuma memang tentu tugas kita mencari apakah memang sudah ada rujukannya atau sudah yang terjadi selama Republik ini berdiri. Ini tentunya kita perlu mencari, saya sendiri tidak bisa memberikan jawabannya, saya hanya berasumsi saja Bapak. Terima kasih.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Jadi menurut saya ini, maaf Pimpinan. Jadi ini perlu dimasukan saya pikir di dalam sebuah

Undang-undang karena yang namanya hujan itu tidak ada yang bersifat merata se-Indonesia kasusnya kasuistis. Saya pernah mengalami upacara ini akhirnya mengambil lihat sendiri. Akhirnya dilaksanakan di ruang tertutup, perlu ada pedoman disini jika upacara bendera itu di ruangan tertutup itukan tidak ada bendera. Barangkali saya serahkan kepada Ketua yang juga pasti punya pengalaman.

KETUA PANSUS: Jadi mohon ijin Pak, ini diluar konteks tapi tidak bisa kita abaikan begitu saja. jadi kita merujuk

pada TUM ABRI, tata upacara militer ABRI. Kebetulan kami selaku kepala Staf Garnisun. Jadi ada dua kriteria, sebelum hujan turun pelaksanaan tetap dilakukan di lapangan, tapi sebelum acara dimulai cuaca tidak mengijinkan sini sudah ada antisipasi dari petugas protokol untuk mengalihkan

ARSIP D

PR RI

146

menyiapkan tempat tertutup. Di tempat tertutup kalau memang disitu ada presiden itu ada lambang negara, jadi ada bendera merah putih dan bendera negara tamu negara yang bersangkutan dua.

Kemudian jumlah eserta upacara itu dikurangi dari yang direpresentasikan di lapangan, yang penting ada perwakilan-perwakilan yang pelibatan, itu perwakilan, terwakili semuanya disitu. Dan undangan yang semula demikian padat dan besar juga skala prioritas mana yang diutamakan duduk, sisanya di tempat yang lain.

Jadi sebenarnya yang diusulkan tadi hal-hal yang belum termuat disini disampaikan di kolom penjelasan. Kalau hujan begini itu ada sendiri Pak, jadi kita tidak bisa abaikan untuk dicantumkan disini, harus ada penjelasan dan tidak bisa tidak dimasukan, harus ada. Demikian Pak.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Pimpinan kalau saya usul begitu, kita masukan disini atau barangkali nanti dimasukan disini

itu dalam keadaan suatu hujan, ini diatur saja dalam peraturan presiden. Jadi peraturan presiden lah yang nanti mengatur rincian seperti itu. untuk mempercepat ini undang-undang ini kapan mau beresnya. Jadi kita masukan saja dalam kondisi hujan, itu pelaksanaannya diatur oleh peraturan presiden.

KETUA RAPAT: Jadi usulnya dalam keadaan tertentu diatur oleh peraturan presiden. Dalam keadaan tertentu

bisa tetek dan bengek. Jadi harus diatur dalam PP. Pak Pemerintah setuju Pak, karena ini yang berlaku di TUM ABRI seperti itu.

F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Saran Pimpinan. Saya kira dari bidang perundang-undangan di Pemerintah, apakah ini di PP atau di

penjelasan, tapi kalau menurut saya ini masuk di pasal khusus, diakhir, apakah di ketentuan lain atau apa. Dalam keadaan situasi yang tidak memungkinkan baik karena faktor cuaca dan lain-lain maka diberikan kewenangan kepada protokol untuk menggantikan acara sesuai dengan waktu yang dimungkinkan. Karena misalnya gempa Pak atau angin ribut, bisa seharian, bisa sampai besok, itu bisa jadi lebih dari sehari. Menurut saya poin itu ada di pasal kita tapi nanti bagaimana teknis pelaksanaanya itu mungkin PP, tapi ada cantelannya Pak menurut saya di pasal. Saya tidak tahu pendapat bidang perundang-undangan kita mungkin dari Pemerintah silakan.

KETUA RAPAT: Jadi saya coba menambahkan dari apa yang disampaikan, memang ini perlu mendapatkan

perhatian dari kita Pak. Ini semua dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan baik kepada pembaca sehingga ada pemahaman oleh karena itu sesuai dengan substansi yang ada. ini seharusnya dicantumkan dalam pasal tersendiri. Jadi ini justru ini perubahan yang fundamental yang kita lihat yang di sebelum-sebelumnya tidak ada. ini Pak perlu masukan dari Pemerintah.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Secara prinsip kami tentunya tidak melihat adanya keberatan, cuma memang kita perlu

melihat lagi apakah ada aturan yang memang secara spesifik mengatur hal ini seperti yang kami

ARSIP D

PR RI

147

kemukaka tadi bisa saja ada, ini berdasarkan asumsi. Kalau memang ada yang mengatur secara khusus mungkin tidak perlu lagi kita. Tapi kalau tidak ada tentunya memang patut atau pantas dimasukan. Oleh karena itu juga dalam kaitan ini pimpinan tadi menyebutkan adanya tata upacara militer yang selama ini berlaku sebagai rujukan. Pertanyaan kami adalah apakah ada rujukan undang-undang atau aturan perundang-undangan dari tata upacara militer ini Pak?

KETUA RAPAT: Justru ini Pak, kalau yang berlaku itu, itu tidak ada rujukan, cantelan undang-undang

makanya dimasukan disini sebagai saran. Jadi cantelan TUM itu juga merajuk ke sini Pak. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Baik, jadi semakin jelas Pak kalau memang tidak ada rujukan yang mengatur secara spesifik

mengenai ini tidak ada salahnya dan bahkan pantas atau patut untuk diatur secara tersendiri, itu prinsipnya.

F- PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Pak ketua, saya sependapat sebaiknya dicantumkan dulu pasal khusus tersebut, dirancang

dulu lah, bahwa kemudian nanti ditemukan ada referensi yang mengatur itu semua tinggal dicabut, kira-kira begitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik jadi kesimpulan dari yang tadi Pak tolong yang penting dimasukan dulu di pasal di dalam

RUU ini, ada pasal yang mengatur seperti itu. nanti perkara diketemukan kemudian urusannya lain. Tapi yang saya tahu itu militer tidak ada cantelannya Pak, itu perlu dimasukan disitu tinggal dia masuk di bab berapa, pasalnya berapa. Sampaikan Pak.

WAKIL KETUA/F- PD (DR. H. SUBYAKTO, SH., MH., MM): Karena ini Undang-Undang Protokol peraturan seperti itu laiknya berada disini bukan di

undang-undang lainnya, jadi menurut saya harus masuk disini. Yang lain-lain itu merujuk pada ini. bagaimana bunyinya saya kira itu tolong dirumuskan oleh pihak Pemerintah dan DPR nanti besok mempertemuakan antara rumusan kita dengan rumusan Pemerintah, daripada kita eja sekarang. Demikian.

KETUA RAPAT: Iya bagus, dari Pemerintah kira-kira tidak berkeberatan ya Pak? Tolong dimasukan sesuai

dengan urutan yang pas begitu, jangan dimasukan yang tidak pas disitu. Dan berikutnya kembali bahwa wacana sudah selesai kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Pansus supaya acara rapat ini bisa ditutup oleh Pak Ketua Pansus, kiranya mudah-mudahan apa yang kita perbuat selama ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, maka untuk itu kami segera kembalikan kepada ketua pansus untuk menutup acara ini. Demikian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA PANSUS: Belum ditutup Pak, tambahan satu lagi. Kita coba sekarang melihat dari perkembangan yang

terjadi dan ini merupakan suatu realitas yang kita lihat di lapangan memang ada Pak yaitu mengenai

ARSIP D

PR RI

148

Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor: 31 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Anggota Delegasi Kunjungan Presiden, wakil Presiden Keluar Negeri. ini belum diatur, ini dimasukan kemana Pak ? Ini yang kita lihat menjadi temuan kita kemarin kunker dari berapa kedutaan menyampaikan bahwa dalam rangka kunjungan presiden maupun wakil presiden ini disesuaikan dengan norma atau aturan yang diberlakukan di negara tersebut.

Jadi seperti contoh rangkaian 16, ini harus kita pedomani. Sekarang yang kita lihat kalau kita rombongan berangkat dari sini rombongan bodrek Pak tidak jelas jumlahnya sehingga memberikan suatu tingkat kesulitan bagi KBRI setempat maupun bagi negara penerima sehingga ada penggalan, begitu ada penggalan merasa saya bagian dari sini ketersinggungannya berat. Ini kira-kira minta masukannya dari Pemerintah mau diposisikan dimana ? Sampaikan Pak.

F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Iya ini mungkin melengkapi sedikit kepada Pemerintah, dan Pemerintah mungkin bisa

mengeksplor internasional base practise untuk misalnya Amerika, kalau Obama datang itu ada tidak tim yang resmi dari delegasi mereka daftarnya ? Memang kita juga ada yang seperti itu yang diistilahkan oleh Pak Ketua tim bodrek tidak jelas, asal masuk bersama Presiden sudah dianggap tim. Satu dan hal bermasalah tidak bisa sebanyak itu tentunya, oleh karena itu menurut saya harus ada patokan itu apakah kita meniru misalnya merujuk internasional base practise yang ada, kita masukan ke sini. Mungkin Pemerintah yang lebih punya rujukan ini, terima kasih.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Dalam hal kunjungan presiden atau wakil presiden keluar negeri memang sepertinya sudah

ada protap yang sudah berlaku selama ini. Contoh misalnya dalam hal Bapak Presiden melakukan kunjungan dalam rangka KTT (konferensi tingkat tinggi) memagn dikirim tim survey lebih awal kira-kira 4 minggu setelah itu, nanti setelah itu sekian hari sebelumnya ada advance tim. Advance tim itu sudah ada berbagai unsur Pak, antara lain unsur, Bapak saya yakin paham betul, unsur pengamanan dalam hal ini Paspampres, Sekretaris Militer, Rumah Tangga Kepresiden dan juga Protokol Negara. Dan juga tentu ada perangkat lain seperti badan inteligen negara yang tentu sangat berkaitan dengan maslaha-masalah pengamanan, dan unsur-unsur ini tentu masing-masing punya fungsi untuk mempersiapkan itu dan ini juga dilakukan oleh negara-negara lain apalagi negara besar seperti amerika, bahkan Bapak sendiri mungkin baca dimedia pada saat rencana kunjungan Presiden Obama kemari yang berapa kali harus ditunda itu pre advance teamnya satu bulan itu sudah tiba kemudian ada lagi tim lain, dan bahkan lebih banyak tim mereka, bahkan tim yang ada di Jakarta berbeda dengan tim yang ada di Bali misalnya karena memang dari kepentingan mereka atau dari segi kebutuhan mereka itu yang mereka bisa lakukan.

Tentunya bagi kita dan dasar dari pelaksaana ini tentunya mempertimbangkan faktor efesiensi dan itu yang saya alami selama menjadi kepala…negara, faktor efesiensi ini yang selalu jadi diiingatkan atau disampaikan oleh presiden. Memang dalam hal kunjungan ini sudah ada protap yang ada dan tadi Bapak salah satunya menyebutkan keputusan Kementerian Sekretariat Negara dalam hal petunjuk guide lines sebagai delegasi dalam kunjungan tersebut. Sehingga mungkin secara

ARSIP D

PR RI

149

spesifik nanti barangkali bisa diatur atau dipertajam lagi dalam bentuk peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya Pak tanpa harus secara tegas menyebutkan disini.

Demikian juga dengan kunjugan tamu negara atau tamu Pemerintah seperti yang kita sebutkan yang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah secara terpisah.

Jadi sekali lagi apa yang dilakukan dalam hal menyiapkan kunjungan presiden dan wakil presiden di luar negeri itu sebenarnya juga secara umum praktek-praktek yang dilakukan negara lain bahkan negara sekecil Swiss pun mereka sebelumnya sudah mengirim tim advance karena ini menyangkut masalah logistik, masalah transportasi dan juga masalah keamanan tentunya. Memang perlu kita tinjau lagi pengaturan teknis di lapangan Pak yang tentunya harus menyesuaikan dengan keadaan setempat. Dalam hal tertentu memang berlaku asas reseprocal ini asas timbal balik. Contoh misalnya kemarin kunjugan presiden ke Swiss itu secara penuh pengaturan keprotokolan itu sama persis dengan kita Pak. Tapi ada juga negara yang tentunya tidak memberlakukan, oleh karena itu kita juga memberlakukan asas timbal balik.

Mengenai rangkaian ini memang disadari ada kebutuhan untuk menyesuaikan kondisi dilapangan dan itu sebenarnya saat tertentu dilakukan, contoh misalnya kalau Bapak presiden melakukan kunjungan kerja itu tidak sekompleks atau tidak sepenuh pengaturan protokol dan pengamanan jika Bapak presiden melakukan kunjungan kenegaraan. Oleh karena itulah sepertri yang saya katakan tadi bahwa perlakuan pelayanan keprotokolan dan keamanan itu tergantung dari jenis kunjungan itu. beda misalnya mungkin Bapak presiden berkunjung ke Tukri menghadiri KTT, pengaturan fasilitasi protokolannya berbeda pada saat beliau berkunjung secara kenegaraan.

Demikian juga di Arab Saudi tentunya, Arab Saudi quartosy nya cukup generous meskipun contohnya kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan beribadah untuk beribadah pengaturan keprotokolan dan fasilitas itu diberikan. Jadi sebenarnya praktek-praktek itu berlaku umum dalam berbagai negara. Demikian juga kalau misalnya raja Arab Saudi kesini sifatnya pribadi kita juga memberikan perlakuan yang timbal balik. Demikian barangkali Pak. Ini hanya sekedar ilustrasi saja.

KETUA RAPAT: Tambahan Pak, jadi dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi karena kunjungan

yang terbersit di Undang-Undang Setneg ini, sifatnya umum. Oleh karena itu kita juga paham bahwa keprotokolan ini kita harapkan tentu bersifat internasional yang akan menjadi rujukan, pegangan bagi negara sahabat bahwa di dalam negeri kita perlakukan seperti ini, di luar negeri seperti ini. jadi istilahnya UDK Pak (untuk diketahui).

Tentunya tadi seperti yang Bapak sampaikan dari Pemerintah kita setuju dan paham itu tergantung dari jenis dan kunjungan itu sendiri. Walaupun dari jenis kunjungan itu sendiri seluruhnya pasti ada yang menyangkut keprotokoleran. Sehubungan dengan itu yang kita sampaikan Pak, yang ada di KPN (keprotokolan negara) sampai dengan di Setneg ini belum ada jumlah paket yang ada Pak. Disini sebaiknya nanti teknis jumlah paketnya berapa, bodo teuing, Pak tidak ada urusannya, yang penting disini dimasukan didalam pasal manapun dia yang penting ekgiatan delegasi kunjungan presiden, wakil presiden luar negeri disesuaikan dengan titik-titik dan lain sebagianya yang berlaku di

ARSIP D

PR RI

150

negara tersebut. tentu nanti secara teknis mau advance team itu nanti terdiri dari Paspampres dulu atau kementerian dalam negeri dengan paketnya datang, BIN datang dan lain sebagainya, itu teknis Pak.

Tapi yang penting disini ada klausul yang menyatakan bahwa pasal sekian ada rujukan yang nanti akan jadi cantelan juga bagi rombongan-rombongan bodrek yang akan datang sudah dibatasi oleh aturan norma yang berlaku sehingga negara penerima KBRI juga akan menerima juga tidak begini Pak. Ini yang kita lihat sekarang ini keluhan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, perwakilan negara kita yang ada di luar negeri. Sampaikan mungkin ada tambahan.

F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Sip, bunyi pasalnya sederhana menurut saya kalau kita tambahkan tinggal kita cari tempatnya

dimana. Kira-kira bunyinya seperti ini: “Dalam hal presiden dan atau wakil presiden melakukan

kunjungan keluar negeri diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah”. Itu ada kunjungan yang Bapak sebutkan tadi, apakah kunjungan pertemuan ASEAN atau PBB, atau apa jenisnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah sehingga tidak kita detailkan disini tetapi cantelan itu ada. Sehingga ketika keluar peraturan Pemerintah itu bagi KBRI kita disana, bagi Pemerintah yang akan datang ke sana dia tahu inilah orangnya, itu juga akan menjaga efesiensi tidak masuk orang-orang yang tidak jelas, mengklaim dia sebagai delegasi. Saya kira ini perlu kita masukan yang bunyinya kurang lebih seperti itu Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Jadi dari Pemerintah setuju Pak kalau kita masukan Pak ? Nanti dicarikan tempatnya yang

penting ada dulu. Mungkin ada tanggapan dari Pemerintah? PEMERINTAH/KEMENHUKUM DAN HAM (WAHIDUDUN ADAM): Baik terima kasih Bapak, saya kira memang mungkin hal ini ditemukan didalam keadaan yang

sekarang ditemukan sehingga kita ingin mencarikan pengaturannya, dasarnya, atau jalan keluarnya. Namun kalau kita melihat lingkup dari undang-undang ini mengatur mengenai tata tempat, tata acara dan penyelenggarannya yang dilakukan didalam negeri artinya tidak menyangkut perjalanan, kunjungan mungkin kita harus carikan rezimnya dimana pengaturannya, di undang-undang ini saya kira lingkupnya tidak mengatur yang seperti ini, tapi kita carikan referensinya Pak nanti kita sampaikan sebaiknya dimuat atau ada peraturan perundang-undang yang kita ubah, yang harus kita bentuk lagi, sehingga tidak keluar dari lingkup yang ada di undang-undang ini. Di depan tadi sudah ada ruang lingkupnya kan Pak. Sehingga rezimnya bisa kita carikan tadi bahwa apa yang disebut sebagai pengalaman-pengalaman selama ini saya kira akan harus kita carikan solusinya Pak.

Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Tolong saya mengingatkan lagi Pak tambahan. Jadi apa yang kita lakukan ini Pak dengan maksud untuk mendapatkan kesetaraan, saling

menghormati dan menghargai antara kedua belah pihak. Kemudian kita juga jangan lupa bahwa yang saya sampaikan bahwa peraturan Mensesneg Nomor 31 itu dimengingat ada Ad 2 yang berisi

ARSIP D

PR RI

151

peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan ini tolong Pak dipegang.

Jadi dengan kata lain teknis tidak kita cantumkan Pak disini tapi yang penting disini ada pasal tertentu yang menyatakan seperti ini sehingga ini bisa menjadi rujukan bagi siapapun yang akan berangkat dan menerima disana oh seperti ini, tinggal paket nanti yang akan dikirim berbicara mengenai masalah teknis. Demikian Pak. Silakan Pak.

F- PAN (DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si): Jadi saya masih sepakat untuk bisa dimasukan bahwa defenisi daripada protokol itu yang

Undang-undang kita menyatakan bahwa serangkaian aturan dalam rangka kenegaraan kalau kita kunjungan keluar negeri itu kenegaraan juga sebetulnya. kemudian ada komponen penghormatan. Jadi saya pikir ini pas masuk kesini, yang kedua ini ada pintu masuk Pak, pintu masuk buat para teman-teman kita para duta besar disana itu kewalahan anggarannya dari mana ? saya bayar ke sananya bayar sendiri untuk kasih makan datang lagi, datang lagi tamu. Kecapean apalagi rombongan presiden Pak.

Jadi saya pikir ini kalau kita masuk itu masih relevan, karena Undang-undang ini mengatur masalah protokol, disini serangkaian aturan dalam acara kenegaraan kecuali main-main presidennya ke sana. Selama acara kenegaraan dia kunjungan kenegaraan saya pikir dia masuk. Kemudian ada tata penghormatan kepada pejabat negara. Saya pikir ini masih bisa pintu masuk ketimbang kita mengaturnya ke aturan yang lain cantolannya tidak ada Pak. Terima kasih Pak.

F- PKS (DRS. AL MUZZAMIL YUSUF): Ijin Pimpinan. Saya kira ini masih relevan melihat ketentuan umum, saya kira masih relevan ini protokol kita

tadi sudah sebutkan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Acara kenegaraan dihadiri oleh presiden dan wakil presiden. Kita bicara untuk konteks ada presiden dan wakil presiden, lalu kita bicara acara resmi, itu juga acara resmi. Tata tempat justru karena kita tidak ingin timbul tim bondrek yang tidak tahu menahu menempati tempat mengambil atas nama negara maka perlu tata tempat. Ini belum lagi kita bicara efesiensi. Kalau kita bicara terakhir kan koran memberikan catatan persoalan perbedaan sekian presiden berapa anggaran yang dihabiskan itu menjadi perhatian publik, jadi inilah pada tempatnya saya kira Pak. Kalau tidak disini dimana kita mengatur itu. Terima kasih.

PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Mohon ijin Pak, menyinggung mengenai substansinya, mengenai kunjungan presiden dan

wakil presiden keluar negeri sebenarnya sudah ada rujukan dalam bentuk peraturan Menteri Sekretaris Negara seperti yang Bapak sebutkan tadi itu secara jelas disebutkan disitu antara lain misalnya secara jelas disebutkan dalam bab I mengenai ketentuan ini pedoman bagi anggota delegasi kunjungan wakil presiden itu mencantumkan maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian dan batasan dan juga sudah dicantumkan dalam rancangan undang-undang ini mengenai kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, kunjungan tidak resmi, khusus dan delegasi kunjungan presiden semua dicantumkan disini sebenarnya. Acara kunjungan, acara resmi, acara tidak resmi dan delegasi

ARSIP D

PR RI

152

kunjungan presiden dan wakil presiden keluar negeri, penyusunan daftar anggota delegasi, rombongan serta pengiriman daftar anggota delegasi, tim penjajakan, survei tim. Jadi secara teknis sudah diatur sebenarnya disini.

KETUA RAPAT: Cantelan diatasnya apa Pak? PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Undang-Undang Nomor 37 tentang Hubungan Luar Negeri. ?……..: Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar

Negeri itu tidak ada yang mengatur tentang protokol Pak. AHLI BAHASA: Ijin Pak, kalau boleh apa yang diusulkan tadi oleh Pak yang terhormat Pak Muzzamil, kita

ubah sedikit kalimatnya nanti kita masukan Pak. Jadi “pengaturan keprotokolan untuk kunjungan

presiden dan atau wakil presiden keluar negeri ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden” itu cukup Pak. “pengaturan keprotokolan bagi kunjungan presiden dan atau wakil presiden keluar, dalam

halnya dibuang, melakukannya dibuang, kunjungannya buang, ditetapkan lebih lanjut dengan

peraturan Presiden”. Jadi sebetulnya barangkali ini pendapat saya pribadi juga mestinya bukan Mensesneg yang mengatur tapi presiden sendiri yang mengatur. Kemudian soal yang bikinnya kita itu soal lain tapikan meneken sendiri ini aturannya begini, kalau kunjungan saya keluar negeri itu seperti ini. kira-kira demikian. Yang bikin tentu kita birokrat juga.

KETUA RAPAT: Baik Pak, jadi dari masukan tambahan dari kita sekalian, yang menyangkut tambahan Pak

kunjungan presiden, wakil presiden keluar negeri dan lain sebagainya plus yang kita bicarakan dengan DIM 1 sampai dengan DIM 205 itu ada hal-hal yang perlu mendapatkan pertimbangan dari atasan kita kementerian kita masing-masing untuk dikonsultasikan antaralain nomor 38, DIM 38. DIM 40, DIM 53, DIM 77, DIM 78, DIM 82, DIM 90, DIM 92, DIM 97, DIM 101, dan DIM 111.

Saya perlu mendapat persetujuan dari pihak Pemerintah apakah ke-10 hal ini dikonsultasikan besok oleh saudara-saudara wakil Pemerintah kepada induk kemudian baru kita tindak lanjuti pada pertemuan lanjutan yang akan datang setelah mendapatkan inian semua termasuk yang terakhir tadi disampaikan. Seandainya besok Bapak ajukan dapat jawaban dan kita tindaklanjuti pada sore hari yang sekian jam itu sebagai waktu yang efektif. Tentunya disini kita minta pertimbangan dari rekan-rekan sekalian dari anggota pansus plus teman-teman dari yang mewakili Pemerintah sebelum kita tutup kita minta pandangan dan pendapat dari saudara sekalian. Sampaikan.

F-PDI PERJUANGAN (DRS. H. SETIA PERMANA): Kita berpikir berhemat, jadi kita minta kepada pihak Pemerintah untuk melakukan itu

seoptimal mungkin besok sehingga kita kalau dimungkinkan itu siang sampai sore kita bisa bahas sehingga besok bisa tuntas. Tapi jika kemudian besok tidak didapatkan itu semua, kita mendapatkan informasinya mungkin juga siang, kita bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi kita

ARSIP D

PR RI

153

mohonkan secara sungguh-sungguh, optimal besok bisa ada sesuatu ada langkah seperti yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan dan pemerintah agar besok kita bisa memanfaatkan waktu yang tersisa tersebut. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Mohon jawaban dari rekan-rekan pemerintah terhadap usulan yang kita sampaikan tadi.

Kalau besok bisa dapat jawaban langsung alhamdulillah, siap kita tembak langsung tinggal Timus, Timsin bermain. Tapi kalau tidak bisa tolong beri jawaban kepada kita baru kita ambil keputusan yang akan datang kita tentukan, minta masukan Pak, lanjut saja.

Ya skors lima menit dulu Pak, sebentar. RAPAT DISKORS PUKUL 10.05 WIB

SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 10.15 WIB Mohon masukan, pendapat dan pandangan dari rekan Pemerintah terhadap apa yang kami

sampaikan 10 hal tersebut, sampaikan Pak. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Pimpinan dan anggota yang kami hormati, Setelah melakukan konsultasi dengan kawan-kawan dari kementerian yang ada, kami

tentunya akan mengoptimalkan semaksimal mungkin untuk mengkonsultasikan hal-hal yang pending ini kepada pimpinan kita masing-masing dan jika tentunya akan kami beritahukan atau memberikan informasi pada saat arahan-arahan directive dari pimpinan masing-masing bagaimana kelanjutannya untuk hal-hal yang masih pending tersebut. Tentunya ke kami secara maksimal, kami bayangkan mungkin besok Pak.

Yang kedua, sebelum Pimpinan menutup forum yang terhormat ini ada hal yang terlewatkan khususnya dalam DIM 203 sebenarnya itu ada perubahan, itu tidak tetap. Ini masalah penulisan dari penyebutan nama Presiden Republik Indonesia. Seharusnya secara resmi disebutkan DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, kalau DIM 203 versi usulan DPR hanya Susilo Bambang Yudhoyono, jadi ini hanya perubahan nama saja.

Jadi sekali lagi Pak kami akan mengupayakan untuk mendapatkan arahan setelah berkonsultasi dengan pimpinan masing-masing besok dan akan kembali ke Bapak memberi apapun hasilnya. Demikian, terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

KETUA RAPAT: Baik, dari penjelasan rekan-rekan yang mewakili Pemerintah, beliau menyampaikan bahwa

besok akan diupayakan seoptimal mungkin dengan waktu yang tersedia untuk berkomunikasi dengan bagian masing-masing apakah 10 hal yang kita utarakan tadi bisa dilaksanakan atau tidak. Oleh karena itu Pak, kami ulangi lagi DIM 38, DI 40, DIM 53, DIM 77, DIM 78, DIM 82, DI 90, DIM 92, DIM 97, DIM 101, DIM 111. Tambah keadaan tertentu, hujan dan lain sebagainya, ini tolong dimasukan plus kunjungan RI 1 maupun RI 2 keluar negeri, ini tolong dikonsultasikan. Kita tunggu sampai ancer-ancer pukul 13.00 jam 1 siang kira-kira belum ada jawaban maka kita bisa putuskan bahwa ini akan ditindaklanjuti pada rapat selanjutnya. Demikian ya Pak, alhamdulillah mungkin ada masukan.

ARSIP D

PR RI

154

F- PKS (AL MUZZAMIL YUSUF) : Itu Pimpinan, kita merujuk Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2004 dalam teknis penulisan

perundang-undangan. Yang disampaikan oleh Pemerintah soal gelar, doktor haji dan segala macam, Undang-Undang Nomor: 110 Tahun 2004 jelas sekali Pak. Di penutup itu 138 ayat d, nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan pangkat. Jadi itu sudah benar tetap Pak. Bapak salah tulis kanannya itu, sudah tulis tetap tapi dirubah. Jadi saya kira kita kembalikan dengan usulan DPR, itu yang lebih sesuai.

KETUA RAPAT: Baik saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Muzzamil dari perjanjian yang lalu

yang tadi juga dilakukan bahwa tulisan gelar dan sebagainya tidak dicantumkan termasuk antaralain contoh Pak Patrialis Akbar tidak dicantumkan gelar dan sebagainya, ini juga tolong menjadikan perhatian bahwa itu merujuk dari undang-undang yang berlaku.

AHLI BAHASA: Mohon ijin, terima kasih atas masukannya tentunya kita harus patuh terhadap undang-undang

itu, sekian dan terima kasih. PEMERINTAH/DIRJEN PROTOKOL KEMENDEPLU (LUTFI) : Pimpinan boleh usul, terkait dengan hal force major yang tadi telah disampaikan kalau terjadi

hujan atau terjadi longsor tiba-tiba atau sesuatu hal, kami menyampaikan usulan sedikit pengaturan untuk bahan kita berwacana barangkali tapi kita berwacana barangkali tapi ini akan kami laporkan juga tapi sebelumnya kalau boleh dicatat itu akan menjadi Pasal 23a kita sebut. Karena setelah Pasal 23 kita akan Pasal 23a. Ayat (1) nya; “dalam hal terjadi perubahan situasi dan kondisi yang tidak

memungkinkan terlaksananya tata upacara mengikuti ketentuan Pasal 19 dan Pasal 19a, inspektur

upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menetapkan kebijakan pelaksanaan upacara sesuai

pedoman upacara bendera.” Ayat (2); “Pedoman upacara bendera sebagaimana yang dimaksud pada

Ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden.” Itu usulannya Pak. KETUA RAPAT: Baik, usulan sementara ditampung tinggal besok bagaimana pihak pemerintah

mengkonsultasikan kepada pimpinan masing-masing apakah ini disepakati, disetujui. Manakala disetujui disepakati ini menjadi direktif buat kita sekalian dalam rangka penguatan didalam RUU ini sekalian.

Baik atas persetujuan sesuai dengan waktu yang kita jadwalkan pukul 22.00 break maka dengan segala kerja keras, kesabaran, ketekunan, ketelitian dan kebersamaan dari kita sekalian apa yang kita rumuskan dalam rangka menyempurnakan RUU Pansus Protokol sebagai perubahan dari Nomor: 8 Tahun 1987 yang lalu yang dianggap kurang sempurna karena ada perubahan-perubahan kami atas nama Pimpinan Pansus Protokol mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada rekan-rekan Anggota Pansus yang telah dengan kesabarannya mengikuti seluruh rangkaian demikian juga dengan pihak pemerintah.

ARSIP D

PR RI

155

Oleh karena itu dengan segala ketelitian tadi masih ada 8 yang perlu dikonsultasikan kepada pihak Pemerintah dan atasan masing-masing untuk mendapatkan jawaban besok. Dan atas kesepakatan kita tunggu sampai dengan pukul 13.00 dan bilamana pada pukul 13.00 ada jawaban, kita tindak lanjuti tinggal tergantung dari isian pokok iya atau tidak.

Oleh karena itu dengan perkembangan dinamika di lapangan seperti ini rapat yang telah memenuhi kuorum kita skors sampai dengan pukul 13.00. Pertemuan ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah SWT mudah-mudahan kesungguhan niat tulus dari bapak-bapak dan hadirin sekalian kiranya yang maha kuasa akan memberikan barokah nikmat hari ini, besok dan akan datang buat kita sekalian dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Bilamana didalam penyelenggaraan ini ada hal yang kurang pas kita menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tiada gading yang tak retak.

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Dengan demikian kita tutup. Alhamdulillah.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 22.25 WIB)

Jakarta, 27 Juli 2010 a.n. KETUA PANSUS

RUU TENTANG PROTOKOL SEKRETARIS RAPAT,

ttd DRS. BUDI KUNTARYO

NIP. 19630122 199103 1 001

ARSIP D

PR RI