'f '· '

'*.·:;,,.,·'

PENDAPAT AKHIR F~AKSI PARTAI DEMDKRASI INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-LJNDANG

TEN TANG 1~ PERKERETAAPIAAN

2- LALLI LINTAS DAN ANGKLJTAN JALAN 3- PENERBANGAN

J

7·2 rll ·""', . . .

rt t J$ M'l'/''':J'N· ., 'I f -

DEWAN PERW Af\ILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Sekretariat: Jalan Gatot Subroto, Telp. 5715425, 5715560 JAKARTA 10270

KATA AKtHR Ff<AKSI PARTAI DEl"IOKRASI INDONESIA DPH RI

TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG DI BlDANG TRANSPORTASI

TENTANG 1. P E R K ~ R E T A A P I A N

2. LALLI LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 3. P E N E R B A N G A N

Dibacakan 'oleh 1· Ir. H. Anwar Datuk No. Anggota · a A - 363

A~s~lamu'al~ikum Wr. Wb.

M E R D E K A

Yang terhormat Saudara Ketua Sidanga

Yang terhormat Saud~ra Menteri Perhubungan beserta Stat;

Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan;

'Sidang Paripurna yang kami muliakan.

Tuhan Yand Maha Esa, atas berkat rachmat~Nya, kita dapat mengi-

kuti sidang paripurna hari ini dalam keadaan sahat wal'afiat,

u11tuk bersama-sama mendengarkan pendapat akhir dalam sidang Dewan

p~da hari ini dari Fraksi terhadap Rancangan Undang-undang Ten­

t."\ng Per·kerc>taapian, Rancangan Undang-undii\nl;J Ten tanc.;i Lal u Lin ti .. ~s

J~lan, dan Rancang~n Undang-undang Tentang Penerbang~n.

D,:,lam ke~;;empat.<:m ini pula Frakui Partai O€~mo~:r'i:1si Indone~~ia

mi:myampaikan l.tc.:~p::m t.erima kasih yc:mg Gf~bE'r><.:11·-l><.c!s;arnya at<.~s

kesempatan yang diberikan, untuk manyam~aikan p~ndapat akhir

t1·~rh.:1dap ketiga F~<~n1:.:-,\ngan LJndang-Ltnd·:;ing tersc:but., yang sec.::\rcl

tuntas· tel~:,h d.U::>ahd!5 oleh f'ans-.us ben~ama Penu:.•rinl:.:\l'l, d.=1n telah

dj.persiapl·: . .:.'ln dc:dam bentuk rumusan ter-akhir pad.::\ SJ.de.mg hari ini

20 Maret 1992 sebag~imana tadi telah dilaporkan secara rinci oleh

K12b.1.a Pans1.1s.

5idang Dowan yang k~mi muliakan • . . ·

OJlam ke~empata~ yang sangat berbahagia ini Fraksi Partai Demo­

krasi Indonesia ingin menegAskan sekali lagi, betapa pentingnya

adanya perangkat peraturan perun~ang-undangan di bidang tranGpor-

.i· ~---------_ ....... ___ ;..;.__.;.._ _____ ~------1!1!11!1!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~,,M.~~;,,,r.• .. -

.?m ,,.,7~~""1171 mrmttstt:!:rrtntffW . 'T L .· I ' I I . . ' . ' I ..

· .. ·-,7 .. ,,.T rii 1

2 -

tasi yang ;diatur dalam satuan yang utuh dan terp~du, sehingga ) . ;

dapat menjadi dasar hukum yang kokoh dalam penyelen~garaan perhu-

bungan sesuai dengan kedudukan dan peranannya yang ~ang~t strate­

gis dalam kehidupan bangsa.

Dahwa peraturan perundang-undangan di Bidang Transportasi yang

clda pada saat ini, baik yang berasal dari berbagai undang-undang

~tau peratur~n lain yang dibentuk pada masa Pem8rintah Hindia

Delanda, maupun peraturan perundang-undangan y~ng dibentuk pada

masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia~ kesemua mudah tidak

ciapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang telah berkembang pesat

selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

n1akin canggih, oleh karena itu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

nienyambut balk dJ.ajukannya keempat · Rancangan Undang-Ltndang di

bidang transportasi sebagaimana tersebut di atas.

Dahwa dalam pembahasan Rancangan Undang-undang di Didang Trans-

portasi ini~ Fraksi Partai Demokrasi Indonesia bertolok ukur

kepada masalah-masctlah yang berkaitan dengan aspirasi maayarclkat

secara luas~ baik bagi mereka yan~ mempuny~i kepentingan langsung

maupun yang tidak langsung, sem~ta-mata dengan maksud untuk dapat . '

rnemperseinb.::1hkan k8pada _ masy.:.,raka t sua tu perundang-µndangan yang

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara luas~ serta

oiengantisipasi kebutuhan dan perkembangan dimaaa-masa yang akdn­

ciatang, dengan demikian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia sangat

11iengharapkan bahw'\ Undang Undang di Bidang Transpo1rtasi ini dapat

Lerlaku dalam kurun waktu yang relatif lama ddn tidak mudah

usang, di. pihak lain Fraksi berpendapat bahwa bahwa Undang Undang

cii Bidang Transportasi in~.akan mengatur masalah-masalah yang i

bersifat pokok, sedangkan secara rinci akan diatur dalam pera-

luran-peraturan ~elaksanaannya, maka harus dipertimbangkan secara

~eseluruhan, dangan catatan seluruh permas~lahan yang telah

cJiatur dal am p~·aturan perundang-w1d.:mgan yang l .:1mi:.'\ dan y.;:mg

dirasakan masih relevant untuk dipertahankan.parlu diakomcdasikan

ciaJam k•-empat RUU di Bidang Transporasi ini dengan demikian

tidak terjadi kevdkuman hukum dalam pelaksanaan opGrasional di

rnasa-masa mendatang.

Sidang yang kami muliakan,

Lerdasarkan hal~hcil yang telah kami uraikan di ata5, dalam pe­

nyempurnaan RUU di Bidang Transportasi ini Fraksi P~rtai Demokra-

-----------·----·------· - - ------'

/'.,1··' '·

- 3 -

5i Indonesi~ telah memusatkan perhatian atas beberpa aspek pen­

ting yang harus menjadi tekanan dal~m Rancangan Undang-undang

yaitu :

1. Aspek pelayan~n masyarakat dalam mengantisipasi

gan

per··kemban-

kebutuhan jasa perhubungan yang berkaitan dengan

penduduk dan sumber daya alam yang tidak merata. Selain .itu

karena keadaan geografis dimana Indonesia terletak pada posisi

silang di antara 2 samudara dan 2 benua besar, dengan rcntdng

geografisnya 1/8 dari muka bumi. Sehingga secara jurisdiksi

kadaulatan nasion~l hendaknya dimanfaatkan untuk kepenting~n

ekonomi nasional dan membawa keuntungan bagi perusahaan-µeru­

sahaan penerbangan, maupun pelayaran nasional sel1ing~Ja menj c.:1di

kuat.

2. Aspek pembinaan transportasi yang diarahkan Ltntuk men.ing k.::1 tkan

per.an serta intE~r dan antar moda angkutan dal.::1m kf1SFdur-uh•rn

moda transportasi secara terpadu.

3. Aspek kesatuan dan persatuan bangsa dalarn rangka

Nusantara yang memandang rakyat, bangsa, negara~ wilayah

nusantara : darat, l.aut dan udara sebagai satL1 kestu<Jn yang

utuh dan tidak terpisahkan, sebagc:.dmana terc:ermin d<:i 1 iilll l .;;un­

bang Negara Bhinneka Tunggal Ika.

;~. Aspek pemerataan, karena mod.a transportasi darat, laut

udara merupakan tatanan sebagai penghubung, baik antara pusat

dc:.\n daerah antara daerah yang satu dengan daer-.;:1f·i yang 1 ~~in,

maupun di D~erah itu sendiri, serta hubungan antar bangsa~

perlu lebih ditingkatkan peranannya dalam mendukung pem~rataan

pembangunan nasional.

~. Aspek kesatuan sistem, dengan penegasan bahwa tiap-tiap mod a

transportasi harus dapat beroperasi secara fungsianal, e1isien

dan efektif~ sehingga melengkapi satu dengah liilinnya · c:Jc.d•:1m

satu Jaraingc:.m yang· tarpadu, baik inter maL1pL1n an tar n;odd

angkutan dale:\m satu sistem transportasi, dengan tetap mengut~,---­

makan kepentingan umum.

1)tas dasar pemikiran sebagaimana ·diuraikan di atas,

. !

- --·-·-- -~-·J

I . ,.r-~

- 4 -

satu sistem transportasi nasion~l yang didasarkan kepada pende­

katan sistem terpadu dengan demikian ~e-empat Rancangan Undang­

undang di Bidang transportasi, harus mampu menentukan arah dan

tuJuan pembangunan perhubungan nasional.

Adapun tujuan pembangunan sebagaimana digariskan dalam GBHN, maka

sebagai tolok ukur keberhasilan Sistem Transportasi Nasional

adalah sebagai berikut 1 .

1) Peningkatan kemampuan perhubungan agar lebih luas, tertib,

teratur, aman, lancar, cepat, tepat waktu, e·fisien~ dan e·f<::_.k-­

tif dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyar<..'-\kat.

2) Meningkatkan kehidupan masyarakat dan mendorong pemerataan

pembangunan keseluruh wilayah tan~h air dan seluruh lapisan

masyara~~a t.

3J Mengembangkan potensi transportasi dan meningkatkan paran

serta masyarakat.

4) Meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi dalam pengelolaan

mutu pelayanan dalam pengelolaan moda transportasi.

5) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang tepat dan hemat

berenergi.

6) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia yang

mempunyai keahlian dan ketrampilan dibidang transportasi. ,,, '

7) Mengembangkan perwujudan dan semangat Waw~san Nusantara.

8) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi.

S<ludara Pimpinan,

Sidang Dewan yang kami muliakan.

P8rkenankalah selanjutnya Fraksi Partai Demokr~si Indonesia dalam

k~sempatan ini ingin menca~at beberapa masalah yang penting~ yanQ

telah disepakati dan dituangkan dalam 3 Rancangan Undang-undang

ycing telah disempYrnakan, baik dalam Konsideran, Batang Tubutl~

·- I

i

1'··5..1 '~·.· .... ·<: ... , ._,.~. ·:· ~ ... " '

·,.,

- 5

yang diJabarkan dalam Pasal-pasalnya, maupun dalam penJelasannya.

. , .. r'

I. Raocao99n Uodanq-uodaqg tentaog ferkeret~apian

···'I•·

1. Bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transpor­

tasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi

lain, mempunyai karakter dan keunggulan tersendiri, karena

merupakan alat angkut yang bersifat massal dan dengan tarif

angkutan yang relatif murah, sehingga terjangkau oleh

masyarakat berpenghasilan rendah.

Bahwa moda transportasi ini mempuny.ai seJarah yang cukup

lama di Indonesia, tetapi pengaturannya masih merupakan

produk Hindia Belanda, sedangkan pengaturannya yang dibuat

sejak Proklamasi Kemerdekaan yang masih bersumber dari UUD

RIS dan UUDS yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkem­

bang~n keadaan, oleh kareria itu perlu dibuat Undang-undang

Tentang Perkeretaapian yang baru.

B~hwa motivasi, filosifi, dan latar bekalakang diajukannya

Rancangan Undang UncfClng Parkeretaapian telah digambar-k.:rn

secara jelas, yang menyatakan bahwa Perkeretaapian seb<lyai

salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari

moda-moda transportasi lain.yang ditata dalam satu sisten1

transportasi nasional, mempunyai karakteristik pengangkutan

secara massal dan keunggulan perlu lebih dikembangkan

potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai p~nghubung

wilayah baik nasional, maupun internasional sebagai penun­

jangJ penndorong, penggerak pembangunan nasional demi

peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyambut baik kr~p~da

semuc.~ , f raksi dan Pemer intah yang pad a akhi rny.:.1 ddp~l t mt~·ma­

hami dan menerima untuk dicantumkannya Pasal 33 UUD 1945

sebagai acuan dan landasan hukum Rancangan Undang-und~ng

Perkeretaapian disamping Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 dyat

(1) •

Dengan demikian diterimanya Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat

(1), dan UUD 1945 adalah hasil maksimal yang dicapai berda­

sarkan permufakatan secara bulat, oleh karena itu s~mua

pihak berkewajiban mentaatinya •

?Li : .· ·.·.' '. " ' .· '• .

. ,

, ...... - 6 -

3. Banwa 1n·asalah pembinaan dan pehyeleggaraan Perker-et"-<-api­

an oleh Pansus telah dirumuskah secara tepat sebagaimana

diatur dalam Bab III dan Bab IV.

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Rancangan Undang-uridang yang

telah disempurnakan ditegaskan, bahwa perkeretaapian dikua­

sai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemer-intah

yang diarahkan untuk meningkatkan peranserta angkutan

kereta api dalam keaeluruhan moda transportasi secara

terpadu, seda~gkan dalam Pasal 6 Rancangan Undang-undang

telah diatur, bahwa penyelenggaraan perkeretaapian dilaku­

kan. oleh Pemerintah dan pelaksanaannya diserahkan kepada

badan penyelenggara yang dibentuk untuk itu, sedangkan

badan usaha lain sel~in badan penyelenggara dapat diikut­

sertakan dalam ~angka bekerja sama dengan badan penyeleng­

gara, dengan catatan bahwa yang dimaksud dengan badan usaha

lain disini adalah koperasi, swasta, maupun BUMN yang

merupakan pelaku-pelaku ekonomi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 UUD 1945.

Pemerintah tetap ~en~ediakan dan merawat prasarana kereta

api. yang dapat dilimpahkan kepada Badan Penyelenggara.

Dalam kerj~sama antar b~dan penyelenggara dan badan usaha

lain, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia meminta kepada

Pemerintah maupun pada badan penyelenggara agar azas pe­

merataan berusaha betul-betul dihadirkan dalam kerjas:;ama

tersebut, sehingga tidak terjadi penumpukkan pada salah

satu kelompok atau golongan.

Selanjutnya mengenai Stasiun dijelaskan merupakan tempat

kereta api berangkat dan berhenti untuk melayani naik­

turunnya penumpang dan atau bongkar muat kecuali dalam hal­

hal tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara. Selain

berfungsi sebagai tempat ~aik atau turunnya penumpang at~u

bongkar muat barang di stasiun dapat dilakukan kegiatan

usaha penunjang angkutan kereta api antara lain pe1to-

koan, restaurant, perkantoran, perhotelan, tentunya aepan­

jang tidak mengganggu fungsi pokok stasiun. Fraksi Par-tai

Demokrasi Indonesia memint~ agar dalam melaksanakan usaha­

usaha penunjang ini penyelenggara bekerja sama sejauh

mungk in dengc.'\n pengL1saha-pengusaha ekonomi 1 emah.

? . ( ·· . .:-·. ". ,' .. ,,

. "'

_,,:i, •

;;.'!"& ··· Cdt' · i" ,.

- 7 -

Fraksi POI sangat prihatin terhadap perjalanan Keretaapi

khususnya dalam menghadapi hari-hari Lebaran maupun hari­

hari Liburan Sekolah, dimana sampai dengan saat ini masih

terlihat para penumpang berjejal, tidak hanya di dalam

gerbong, tetapi sampai ke atap dari gerbong-gerbong penum­

pang.

Keadaan ini menggamberkan bahwa Perkeretaapian kita belum

bersikap memanusiawikan masyarakat kecil. Frahd Partai

Demokrasi Indonesia meminta agar Pemerintah harus sanggup

menyediakan alat angkut Kereta-Api yang memadai, baik

jumlah maupun frekwensinya," sehingga w::mg c:ilik dap.:.\t. tLwut

menikmati. secara wajar hasil pembangun~n ini~ khususnya di

bidang transportasi Keretaapi.

Fraksi Partai DemokFasi lndonesia betul-betul ingin mene­

kankan bahwa penumpang atau barang · yang telah memenuhi

syarat-syarat umum angkutan, wajib diangkut oleh badan

penyelenggara, dan jika terjadi pembatalan pemberangk~tan

perjalanan kereta api, badan penyelenggar~-\ wajib mengc::·mbdl­

ikan jumlah biaya yang t~lah dibayar oleh penumpcing dan

atau pengirim barang.

Dengan demikian penumpang yang telah mempunyai karcis

perjalanan

sehingga

masyarakat

bepergian

merasa aman dan terjamin at.as peJalananny~,

melalui Undang-undang ini . keragu-raguan pada

yang telah mempunyai ticket belum tentu dapat

d.:1pat hilang.

Selain itu badan penyelengg~ra bertanggung jawab atas keru

gian yang diderita oleh pengguna jasa dan at~u pihak ketiga

yang. timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan keretcl

api. Dilain pihak penyelenggara diberi wewenang untuk

mengadakan penertiban terhadap perjalanan kereta api,

sehingga perJalancm kereta api betul-betul dapat drnan,

nyaman, cepat, tepat, teratur dengan biaya yang terjangkaL1

oleh day,a bel i masyaraka t. Ada.pun s truk tL1r dan go 1 oncJan

tarif angkutan kereta api ditetapkan oleh Pemerintah~

tetapi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia meminta Pemerintah

memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas~

tan pa melupakan peningkatan mutu pelayanan.

t.i:::i:I,;,; • . •, 119, .. ,

~ ... '.J:: '~· .";"' .• ·. ,~-: •

.., .

- a -

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia sangat mendukung keten­

tuan dalam RUU ini dimana penderita cacat dan atau orang

sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus

dalam bidang angkutan kereta api.

Dengan demikian melal~i Undang Undang Tentang Perkeretaapi­

an ini, kita telah berusaha memenuhi Pasal 27 UUD 1945

dimana segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam

hu~~um dan Pemerintahan se.rta berhak atas peker-j aan dc.1n

penghidupan yang layak bagi keman~siaan.

5. Jent~ng K~tentuao Pidaqa.

Bahwa Rancangan Undang-undang perkeretaapian yang telah

disempurnakan ini telah mengatur ketentuan pidana sebagai -

mana telah dirumuskan dalam P~sal 37 sampai dengan Pasal 42

Rancangan Undang-undang yang menegaskan adanya sanksi­

sanksi pidana terhadap pelanggaran norma-norma yang diatur

tersebar dalam Rancangan Undang-undang baik yang menyangkut

tindak pidana ~erat yang dikatagorikan kejahatan, maupun

tindak pidana .ringan yang secara keseluruhan dipanddng

cukup mampu untuk mencegah terJadinya pelanggaran-pelang­

garan terhadap norma-norma tersebut.

6. D'.mj:e:1r:i_q Ket~n~t.h•an Peral ih9n dan Penutup.

Bahwa dalam Rancangan Undang-undang perkeretaapian yang

telah mengalami ~enyempurnaan ini telah ditegaskan adanya 7

~er- aturan perundang-und~ngan peninggalan Pemerintah

Hindia Belandc.~ yang dinyatakan dicabut d.:m tidak bc·r.l<A~:u

lagi dengan adanya pencabutan tersebut untuk mengisi keko­

songan hukum yang mungkin timbul dengan berlakunya Unddng -

undang ini maka diaturl~h dalam ketentuan PeralihJn ini

yang menyatakan, bahwa semua peraturan pelaksanaan meng~nai

perkeretaapian yang dinyat.ak.an masih tetap berlaku sepan­

jang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru

berdasarkan Undang-undang ini.

Saudara Ketua Sidang,

Saudara Mentari Perhub~ngan RI, dan

Hadirin yang kami muliakan •.

Perkenanka.n kami selanjutnya membahas mengenai Rdncangan

Undang Undang.Tentang Lalu Lint~s dan Angkutan Jalan.

-·9 -

Dal am

ingin

oleh

pemb~hasan ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

mencatat beberapa hal penting yang tidak disepakati

c:angan

belum

Pansus, dan t.elah dituang~~an secara Jelas dalc.1m

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

disempurnakan, baik dalam konsideran, Batang

maupun dalam penjelasannya.

1. Ten tanq Kon.~~_.Ltj_erao

Ran-

yang

Tubuhp

Pada dasarnya Konsideran adalah motivasi,

landasan hukum dari suatu Undang-u~dang

dalam Batang Tubuhnya.

filosofi, dan

yang terjabar

Sebenarnya transportasi t~rpadu dalam sektor perhubungan

diamanatkan oleh GBHN, yang semestinya tercantum dcilam

Konsideran Mengingat, akan tetapi karena dengan pertim­

bangan bahwa GBHN adalah landasan oper~sional yang tiap

lima tahun sekali diadakan peninjauan kembali maka Fraksi

Parta~ Demokrasi Indonesia mengusulkan Rancangan Undang­

undang tentang transportasi Nasional untuk dipakai sebagai

dasar hukumnya, sekalipun di Pansus belum memperolc-~h

kesepak~tan. Meskipun demikian dengan usaha bersama Pansus

telah merumuskan Konsideran Menimbang huruf b sedemikian

rupa, sehingga didalamnya tersurat dan tersirat adanya

transportasi secara terpadu, ~ebagaimana diamanatkan oleh

GBHN.

2. Asas dan TujJJ~

Setelah Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Peme­

rintah disempurnakan·oleh Pansus, maka tampak lebih mantap

tentang asas, maupun tujuan transportasi sebagaim~na

tertuang dalam Pasal 2 ~an Pasal 3 Rancangan Undang-un-,

dang, khususnya Pasal 3 yang menegaskan, bahwa transport~-

si Jalan diselenggarakan. ~engan tujuan Untuk mewujudkan " J

Lalu Lintas dan Angkutan 'Jalan dengan selamat~ aman~ "

cepat, l.ant:<.c:,r, tertib, teratur, nyaman d<.'\n efisien marnpu

menadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh

pelosok wilayah darat~n, untuk menunjang pemerataan,

pertumbuhan dan stabilitas seb.gai pendorong, penggerak,

dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang

terjangkau oleh daya kemampuan masyarakat •

..... · ... : ... _._ .. _. - ·- ·~···--··---.

--1

- 10 -

3. P~J!Lbina,m.L. Prasar.;i,na, termas1.,1k peoqe l gJ a0_!J..fl_y_,l!.

Setelah diadakan penyempurnaan dalam Pansus~ maka baik

pembinaan prasarana termasuk pengelolaannya kini telah

tergambar cukup jelas dan mantap sebagaimana dirL1mu::;kan

dalam Bab III dan Bab IV, Pasal 4 sampai dengan Pasal 10

~Rancang~n Undang-undang

4. I en tang Kgn.~1 .. ~rssn dan Peng_§J.!!qdi.

Rancangan Undang-undang telah disempurnakan yang berkaitan

dengan masalah kendaraan yang berkaitan dengan persyaratan

teknis dan laik jalan, masalah pengujian, pendaftaran,

bengkel umum pemeriksaan kendaraa~. di jalan, tentang

persyarat~n pengemudi telah diatur d~ .am suatu pengaturan

tentang pengemudi.

Dalam penyelenggaraan izin ~engemudi yang akan diatur oleh

Peraturan Pemerintah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

meminta agar sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah tidak

melalui kerja sama dengan swasta, karena dengan memakai

Jalur kerja sama ini dapat mengakibatkan biaya tinygi

sehingga ·mengurangi pendapatan negara, karena adanyd

penambahan mata rantai. Adapun alasan karena kekurangan

dana, hal ini dapat diatasi mengingat jumlah pendapat~n

dari surat izin-izin ini cukup besar. Fraksi Partai Demok­

rasi Indonesia setuju peran swasta ditingkatkan dalam

mendukung pembangunan, tetapi bukan dengan menswastanisasi

sebagian atau seluruh tugas-tugas pelayanan masyarakat

yang wajib dilakukan oleh Pemerintah.

:5 • Tun t §1....o..g_...lJ.a fs~o..._!s_ewa j i ban pen q ern11£lU}-£D . .flk.!.?2.'3 h d <HJ._gk qJ_<All

Y.IIlhUD d c:~ !l_11~llil9.!-..l.O c~ j as 9 •

Dalam Ranc::.::mo.;:m Undang-undang yang telah disc•mpurnakan .11iJ.

telah diatur tentang hak dan kewajiban pemilik k~ndarddn,

pengemudi, pengusaha angkutan umum dan pengguna jasa,

sehingga menjadi cukup jelas masalah hak, kewajiban dan

tanggung jawabnya maaing-masing.

6. Ket~ntuan Pidana.

l

-·11 -

Bahwa ketentuan pidana yang diatyur dalam Bab tersendiri

khususnya yang berkaitan dengan larangan , wajib ditaati

oleh siapa saja, dengan pengertian yang prefentif dan

represif.

Saudara Ketua Sidang,

Saudara Menteri Perhubungan RI, dan

Hadir;in yang kami hormati. ' .. ·V

Perkenankan kami selanjMtnya membahas RUU. Tentang Pener­

bangan.

1. Paralel dengan pembahasan RUU. Tentang Perkeretaapian,

maka motivasi, folosofi ~an latar belakang disyahkannya

RUU tentang Penerbangan ini telah dengan jelas dirumuskan

dalam konsiderans dengan r~musan sebagai berikut =

ditata dalam sistem transporta~i nasional yang dinamis dan

mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan~ mt-?mpuny~-:<.i

karateristik mampu mencapai tujuan dalam merata cepat,

berteknologi tinggi dan ~em~rlukan tingkat keselamdtan

tinggi perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkat­

kan peran.::rnnya sebagai penghubung wilayah baik nasional

maupun intc•rnasional, seb,agai penunj ang, pendor-ong, dan

penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahte­

raan rakyat.

2 •. P.s 1 a.m_~...n..~?.Jdc.'!r9ns tl!=ng ingat

F't:?mbahc:1san Konsiderans Mengingat ini tel ah dial ami s;ama ·'

dengan pada waktu pembahasan-RUU tentang Perkeretaapian

dan RUU t~ntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada

akhirnya disepakati oleh semua Fraksi dan Pemerintah

di ma- sukannya Pasal 33 UUD 1945, di samping Pa~l

ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1).

Di samping itu mengingat Indonesia sebagai salah satu

Negara Anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional

(International Civil Aviation Organization disebut ICAOJ,

maka katentuan-ketentuan pene~bangan internasional seba-

gaimana tercantum dalam Konvensi Chicago 1944 beserta

Anne:.:es d.;m dokumen-doki-umen teknis· opt::>rasionalnya S!~rta

Konvensi Jnternasional terkait lainnya, merupakan keten­

tuan yang harus ditaati sesuai dengan kepentingan nasio-

.....

,.

;.'~ - 12 -

nal, meskipun hal ini tidak dicantumkan dalam konsiderans

mengingat, akan tetapi ditegaskan dalam penjelasan umum

RUU sebagai penyempurnaan RUU yang diajukan oleh Pemerin­

tah.

3. Tentcmg Pt::~.mbinaan dsn Peoyelengg9raan

Bahwa masalah pembinaan dan penyelenggaraan ini telah

dirumuskan secara tepat sebagaimana diatur dalam Dab IV.

Dalam Pasal 7 RUU yang talah disempurnakan ditegaskan,

bahwa penerbangan dikuasi oleh Negara dan pembinaannya

dilc:.'\kukcu1 ale~ Pemerintah, dan pf·mb.inaan penerbiilngan

.tersebut diarahkari untu~ meningkatkan secara terpadu,

terwujudnya sarana dan prasarana penerbangan yang andal,

sumber daya manusia yang profesional serta didukung

industri penerbangan pesawat terbang nasional yang tang-

guh, dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan

raka t.

Dal am pembinaan ini Fraksi Par-t.::d

Pemerintah memperhafikan

Demokrasi Indont0sia

meminta betul-betul mr21 HJ end i

kedudukan perusahaan penerbangan Garuda sebayai perusa­

haan pembawa bendera negara kita. Perusahaan berseJcirah

ini yang pada awalnya dimulai dari sebuah pesawat Dakota

hasil sumbangan rakyat Aceh telah berkembang dan menjadi

kebanggaan nasional bangsa Indonesia disaat revolusi

fisik yang lalu jangan sampai d~lam pembinaan lebih

lanjut dilupakan, yang pada akhirnya Perusahaan penerban­

gan Garuda dapat hanya menjadi satu catatan sejarah saJa,

karena dalam pembinaannya sering terjadi seperti apa y~ng

diumpamakan ada anak Emas dan anak Loyang, sehingga

terjadi ada bayi yang langsung dapat berjalan karena

mendapat ASI yang melimpah ruah, sedangkan di lain pihak

ada Kakak~ya yang jauh lebih tua, kalau berjalan masih

terseok-seok.

Dalam usaha kerja sama udara secara bilateral dengan

negara lain, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia memint~

agar· Pemer-intah tetap meinegang pada kepentingan bangsa

dan negara, sehingga hasil kerjasama tersebut menguntung­

kan bii:\gi pE~rtumbuhan ekonomi maupun kesej ahteraan rak ya t.

·'_..,_

~I, . . . .

.....

- 13 -

Dalam hal ini telah diatur tentang Bandara Udara, penye­

lenggaraan Bandara udara, begitu pula daldm Bab IX telah

d ia tur ten tang pencarian .. dan pertol ong.:.u1 kece 1 ak<i>.<'.Hl ~;urta

penelitian sebab-sebab kecel~kaan dsb.

5. Ket~nt_lli~ __ pidsoa,. Ke!;eotuan PerqLiha1i_.9an ___ !:itleo...tqi.i[l

f P.QLI tJ:!.E_

Sesuai dengan RUU Tentang Perkeretaapian dao RUU. Tentang~ ' ~ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Tentng Penerbangan·

~

ini disempurnakan deMgan rumusan Ketentuan Pidana, Keten-·

tuan Peralihan dan Penutup, yang kiranya tidak perlu kami

uraikan sdtu persatu.

Saudara Pimpinan,

Saudara ment~ri Perhubungan Besert~ St~f,

~idang yang k~mi muliakan.

Set~lah mengadakan peninjauan tentang materi dan subtansi R~n-

Undang-Undang Tentang Perkeretaapian, Lalu c:angan

Angkutan Jalan dan Rancangan Undang Undang Tentang F'en er· ban lJ an

yang telah disempurnakan dan disepakati Pansus, perkemankan lah

dalam kesempatan .ini kami menyampaikan b~berapa hal

pendapat, usul dan saran sebagai .berikut

1. Fraksi Partai D~mokrasi Indonesia mengharapkan kepada Pemerin­

tah setelah ke-3 Rancangan Undang-undang ini disyahkan menJadi

Undang · Un dang, agar segera dikeluarkan peraturan-peraturan

pfJ';laksana~rnya b<:.HJi permasalahan yang belL1m diatur, sedan<Jkan

peraturan pe-undang-undangan yang kini masih berlaku untuk

segera disesuaikan dan disempurnakan dengan ketentuan-keten­

tuan ke-3 Und.::1ng-Undang ini dengan maksL1d agar demikian

Undang Undang Tentang Perkeretaapian, Undang Undang Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ~an Undang Undang Tentang

Penerbanga, ini menjadi efektif berlaku dan dapat dilaksan~kan

dengan segera ,•

2. Fraksi F'e:irtai Dt?mokrasi Indonesia mengharapkan w..::-rhatian d.;,1ri

kita semua, lebih-lebih dari Pemerintah beserta seluruh Apa-

ratnya, setelah Ke - 3 Rancangan Undang-undang ini dis~hkan

menjadi .Undang Undang segera melakukan upaya-upaya memasyara­

katkannya secara luas, agar pelaksanaannya akan menjadi lcbih

lanc:ar •.

- 14 -

3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengharapkan kepcidd semua

pihak yang terkait dengan operasionalisasi ketiga Un dang--

undc.'\ng ini, C.'l1]dr dapat melaksanakC:1n tugas dungan !3f2baik-bd.ik--

nya, seb<."l.b pi:.~rlu kita sa.dari betapa baik dc1n f:;cmpurnanya

rumus<..'ln keti<;Jc::\ Undang-undang .ini, akan tetapi daL.rn1 peL.;.ksE1-

naannya akan sangat tergantung kepada pelaksanaannya dan untuk

itu sangat diperlukan kejujuran, kesungguhan serta tekad dari

pelaksan~ itu sendiri untuk mencapai sukses yang sebesar-

besarnya sudah barang tentu harus disertai dukungan dari I

.masyarakat yang terJangkau oleh ~etiga Undang-undang ini.

Saudara Pimpinan~ Sidang yang kami muliakan,

Se~entar tadi kita telah mendengarkan bers~na dalam laporannya

bahwa pansus telah dapat melaksanakan tugas dengdn sebaik-

baiknya. Bahwa keberhasilan yang telah dicapai ini tidak l .:1in

berkat kerja sama yang baik antar Pemerintah yang diwakili oleh

Me~teri Perhubungan ~eserta Staf dengan DPR, khususnya dungan

Pansus kerjasama yang baik dan harmonis antara frdksi-fraksi

dengan Pemerintah yang dil~puti semangat kebersamaan keso:-1 LL1an

dan persatua~, keterbukaan, penuh toleransi, tenggang rasa sert~

tanggung jawab bersama dan mendalam, dengan mengutamakan kep0n­

tingan yang lebih besar di atas kepenting<..'ln prribadi d<~.n kelompok­

nya; dengc:u1 per-kc:1 ta an lain pe 1 aksanaan Demok r-asi Pc:rnc: ;..:isd. l d b1::'nci r··­

benar dapat diwuJudkan berdasrkan musyawarah untuk mencapai

mufakat. Bagaimanapun juga pelaksanaan Demokrasi Pancasila hcir·us

tetap terus-menerus dikembangkan dalaef pelaksanaan kchidup~n

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ~arena Demckrasi Panc~si-

la merupakan asset nasional milik bangsa Indonesia ddn

dimiliki oleh bangsa l~in.

t.iddk

Derdasarkan hal~hal yang telah diuraikan di atas dalam k8scmpatan

yang baik ini kami atas nama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

ingin menyampaikan ucapan terima kasih ~erta penghargaan

sebesar-besarnya kepada Pimpinan Pansus yang sucara kolektif dan

terus-menerus telah memimpin persidangan dalam Pansus~ Panja dan

Timt.ts' dengan pent.1h kebijaksanaan dan t01er<..·illsi sc:hingga pt0~1nbica­

raan dan pembahas~n ketiga Rancangan Undang-~ndang tentang Per­

keretaapian, Li.\lu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ra,ncan(Jd.n Und<..\ng·-

undang te~tang P8nerbang~n dapat berjalan dengan

tertib tid~3.k mengalami htttmbatan yang berarti.

-· -~·~------~....._.._..__ ___ -'---~--------------

'.

. - 15 -

Dengan tulus dan ikhlas Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dalam

kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih serta pengh~rgaan

k.epada. :

1. Saudara Menteri Perhubungan selaku wakil Pemerintah beserta

Staf yang dengdn kesabara:~, kesungguhan, keterbuko-~.:.:.in P serta

sikap yang akomodatif, sehingga sangat membantu kelancara~ . jalannya sidang pad• saat pembahasan Rancangan Undang-undang

yang diajukan.

2. Rekan-rekan dari Fraksi Karya Pembangunan,Fraksi ABRI~ dan

Fraksi Persatuan Pembangunan, yang semuanya telah menyampaikan

sumbangan · pikiran yang sangat berharga dalam usaha bersama

menyempurnakan dan menyele~aikan Rancangan Undang--und<.1ng

tentang Perkeretaapian,

Penerbangan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

3.·Para Pakar, Nara Sumber serta pihak-pihak lain yang telah

memberikan ~umbangan pikiran dalam penyempurnaan Rancangan Un­

dang-undang t~ntang Perkeretaapian, Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan dan Penerbangan.

4. Rekan-rekan Wartawan, Jajaran RRI/TV-RI, dan segenap pers dan

st"?genap media 111<:1~:as.:\ lainnya yang telah meliput dan menydmpai·-·

kan berita kep~da masyarakat secara luas.

Tidak lupa kami ucapkan terima.kasih serta penghargaan kepada

jajaran Sekret~riat Jenderal DPR-RI khususnya Staf S~kretariat

Pansus besert.::1 ~;elengkapannya, yang sudah bar.::u1g tentu mempu­

nyai peranan besar daiam menciptakan kelancaran semua kegiatan

yang terjadi dalam semua persidangan, baik dalam sidang Pdn-

SLISp Panja, d~n Timus~ sehingga k~semuannya diselesaikan

dengan sebaik-baiknya.

i~khirnva Fraksi F-'arta.i L>emokrasi Indonesia. dengan penuh ras..q

i:anggung Je:H-.i ... ::tb dapa.t menerima da.n meny·etujui Ranc<:.inqan Unde1nc1-

undang tentana Per·keretaapian, La.l u Linta.s dan f)ngkut .. o:i.n Ja 1 an d,:.u1

Penerbangan >y•a.ng telah dibaha.s da.n disempurna.Aan oleh P.=1n£•us

untuk ditt?t.;ipkan a«:.<n disyahkan menja.di Undang-und~:ing.

Demikianlah penda~at akhir dari Fraksi Partai Demokrasi Indone-

- 1~ -

sia, atas perhatian dan kesabaran hadirin kami ucapkan banyak

terima kasih.

Wabilahi taufiq walhidayah wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 Maret 1992.

.. . ''.· ~ : '•';

I

~