4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

LAPORAN AUDITOR PUBLIK

ATAS AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DEWAN PIMPINAN CABANG

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI P)

KABUPATEN LABUHAN BATU

PERIODE 11 JANUARI 2013 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2014

Kantor Akuntan Publik Syamsur Oafiri cr fst Wpfign

lOgisteree Tu6fic Accountants And Consultant

Jalan Seth budi Komplek Seth budi Point C-8 Telephone: (061) 822 82 82 Faxinule : (061) 822 822 2

e-mail: kap esbe.rekanhoo.com

Medan 20132 Indonesia

I

n

I

I

I

I

I

I

I I I I

I

I

I

a S I KflpsyamsurBahrim eZw fkan %

Registered Puffic Accountants And Consultant II

DAFTAR ISI

Daftar Isi A. Laporan Auditor Publik Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye Pemilihan Umum DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu

B. Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati pada Laporan Penerimaan dan

Hal

1

Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu 2

C. Asersi Peserta Pemilihan Umum tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu 16

D. Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana tefah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu 19

E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilihan Umum DPC PDf Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu Periode 11 Januari 2013 sampai dengan 17 April 2014 25

F. Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan Kantor Akuntan Publik 26 1 G. Catatan Atas LPPDK Peserta Pemilihan Umum DPC PDI Perjuangan Kabupaten

Labuhan Batu:

1 1. Struktur Organisasi 27 2. Kebijakan Akuntansi 27 3. Penjelasan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai

Politik 28 4. Simpulan Temuan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 30

5. Simpulan Temuan Audit Kepatuhan Atas LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu 32

1

H. Lampiran Lam piran

I

I

Jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point C - 8; Telp : (061) 822 82 82, Fax : (061) 822 82 22 Medan 20132 Indonesia, e-mail: [email protected]

V

I

Kantor Akuntan ubiik

SyamsurOahri TRO etZ' Akan Registered Public Accountants And Consultant

NIKAP : KEP.011/KM.05/2005

A. Laporan Auditor Publik Atas Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum

No : 488.31/SIA/LPPDK/V/2014

Kepada Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Poin B dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ("LPPDK") dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Per iilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, 111 pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo

N awal dan saldo akhir LPPDK. I Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut

Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggungjawab I KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati

seperti yang diuraikan dalam Poin B dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya. Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Poin G-4 dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggungjawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggungjawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

Medan, 23,06i 2014

Drs. S a MS i 11 CPA CA, Ak AP.00.21

Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point C-8 Telp : (061) 822 82 82 Fax : (061) 822 82 22 "'""" Indonesia e-mail :kap esberekanPyahoo.com

I

I

n

I

I

I

I

I

I

I I I

VI IN VI a 111 III NI MS MI r SI r e IN

B. PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DPC POI PERJUANGAN KABUPATEN LABUHAN BATU

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKAT1 PERATURAN TERKAIT REFERENSI BUKT1TEMUAN TEMUAN DIKERJAKAN

OLEH DIPERIKSA

OLEH 1 2 3 4 5 6 7 A UMUM 1 Buat tanda terima untuk mencatat semua

laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu

a) Pasal 135 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 ayat (1)

b) Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana

telah diubah dengan

Peraturan KPU Nonor 1 Tahun 2014;

c) Model DK10 - PARPOL

PATUH CPA, CA, AK

TEUKU QAEDI AUFAR

DRS. SYAMSUL E3AHR1TRB, MM,

2 a) Tentukan kelengkapan pencatatan

transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana kampanye (yang mencakup

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012

PATUH TEUKU QAEDI AUFAR RS. SYAMSUL

D BAHR1TRB, MM,

CPA, CA, AK

2

a um ow ow se us in el ON OR ON NI II I I I I I IN III NI III 11111 NI MI 111 1111nIIII InI I I InI I InI 1 I I II1 U IIII U

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKATI PERATURAN TERKAIT REFERENS1 BUKTI TEMUAN TEMUAN

DIKERJAKAN OLEH

DIPERIKSA OLEH

1 2 3 4 5 6 7 2) Apabila 25% dari keseluruhan

transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.

3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran

dana

PATUH TEUKU QAEDI AUFAR DRS. SYAMSUL BAHRI TRB, MM,

CPA, CA, AK

kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh

transaksi tersebut b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK

untuk menentukan

tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK

c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan

atatan :

RKDK, LPPDK

PATUH

TIDAK PATUH (GA-1)

TEUKU QAEDI AUFAR

TEUKU QAEDI AUFAR

DRS. SYAMSUL BAHRI TRB, MM,

CPA, CA, AK


CPA, CA, AK

Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten?kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima betas) transaksi

3

In IN ill IN IN WO me In vs Ix IN IN IN eg SI In n III II n El EN

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKAT1 PERATURAN TERKAIT REFERENS1 BUKTI TEMUAN TEMUAN

DIKERJAKAN OLEH

D1PERIKSA OLEH

1 2 3 4 5 6 7 B. 3.

REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai

Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan

Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014


CPA, CA, AK

4. a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut

b) Apabila Rekening Khusus Dana

Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

a) Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012

b) Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

PATUH

PATUH

TEUKU QAEDI AUFAR

TEUKU QAEDI AUFAR


CPA, CA, AK


CPA, CA, AK

4

4 III I I I I I I le I I I MI IN MI OR 111 11111 U El MI SI oINiT FIF-

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKATI PEFtATURAN TERKAIT REFERENSI BUKTI TEMUAN TEMUAN

DIKERJAKAN OLEN

DIPERIKSA OLEN

1 2 3 4 5 6 7 C. PENERIMAAN DANA KAMPANYE 5. a) Pertiksa kesesuaian klasifikasi sumber

penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan

Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Pemilu Peserta

a) Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

b) Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45

untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup

penerimaan dari pihak-pihak berikut:

1) partai Politik Peserta Pemilu; 2) Caton anggota DPR/DPRD Provinsi/

DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain:

(a) Perseorangan (b) Kelompok (c) Perusahaan/ badan usaha non

Pemerintah 4)

Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b) Jika Daftar Laporan Penerimaan

Sumbangan Dana kampanye partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi dalam daftar

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi

dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan

ayat (2), dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

c) Model DK1 - PARPOL d) Model DK3 - PARPOL e) Model DK5 - PARPOL f) Surat KPU Nomor

811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;

g) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggat

29 November 2013;

a) Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana

diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

b) Model DK2 - PARPOL c) Model DK6 - PARPOL

PATUH

PATUH

TEUKU QAEDIAUFAR

TEUKU QAEDI AUFAR '

DRS. SYAMSUL BAHR! TRB, MM,

CPA, CA, AK

DRS. SYAMSUL BAHR! TRB, MM,

CPA, CA, AK

5

........ go.= mon No Insior si Isissisimili et IN se low- 111-1111-111-11111-111- 1111- TUW

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKATI PERATURAN TERKAIT REFERENS!

BUKTI TEMUAN TEMUAN DIKERJAKAN

OLEH DIFERIKSA

OLEH 2 3 4 5 6 7

c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: PATUH TEUKU QAEDI AUFAR


CPA, CA, AK

1) Perseorangan; 2) Kelompok; 3) Perusahaan/ badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)

d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.

PATUH TEUKU QAEDI AUFAR DRS. BAHR

SYAMSUL !TRB, MM,

CPA, CA, AK

6. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara mekiakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporan dalam temuan.

Pasal 280 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012


CPA, CA, AK

7. a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

Pasal 280 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 PATUH TEUKU QAEDI AUFAR


CPA, CA, AK

6

iv sr IN ow se I MI I ION III I I I I I I MI I I I I I I I I I 1111 1 I I us Ng is museum= um is Er EN am ow ow

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKATI PERATURAN TERKAIT REFERENS1

BUKTI TEMUAN TEMUAN DIKERJAKAN OLEH

DIPERIKSA OLEH

1 2 3 4 5 6 7 b) Laporkan perbandingan jumlah

penerimaan tersebut dalam temuan. PATUH TEUKU QAEDI AUFAR


CPA, CA, AK

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi etas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta

d) Laporkan dalam temuan pebedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

PATUH

PATUH

TEUKU QAEDI AUFAR

8. a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

Daftar Laporan Penerimaan

Sumbangan Dana Kampanye

T1DAK PATUH (G.4-2)

(G.4-2)

TEUKU QAEDI AUFAR


CPA, CA, AK

DRS. SYAMSUL BAHR1 TRB, MM,

CPA, CA, AK

a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, Iaporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbanga tersebut dalam temuan.

a) Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

b) Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

PATUH

PATUH

TEUKU QAEDI AUFAR

TEUKU QAEDI AUFAR

7

- MN mu no us am um s an on um so El IN so ON IN MI MI III Ili III MI MI Si S Mr-Mr 1111-1W-1111

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKATI PERATURAN TERKAIT REFERENSI BUKTI TEMUAN TEMUAN DIKERJAKAN

OLEN DIPERIKSA

LEH 1 2 3 4 5 6 7

10. a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cars :

Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan

Daftar Laporan Penerimaan

Sumbangan Dana Kampanye

TIDAK PATUH (G.4-3)

TEUKU QAED1 AUFAR

DRS. SYAMSUL

BAHR! TRB, MM, CPA, CA, AK

1) Memilah 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas),

KPU Nomor 1 Tahun 2014

Klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi,

3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut

8

4I1 SIX MI MI ai EN ON MO In OM I MI IN MI III In In IN III In IN III VI IN S IN III a

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKAT1 PERATURAN TERKAIT REFERENSI BUKTI TEMUAN TEMUAN DIKERJAKAN

OLEH DIPERIKSA

OLEH 1 2 3 4 5 6 7

b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat

penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. a) Identitas penyumbang

perseorangan

dibuktikan dengan surat pemyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku ataun identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).

b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).

c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.

d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.

,

PATUH

PATUH

TEUKU QAEDI AUFAR

TEUKU QAEDI AUFAR


CPA, CA, AK

9

VIM RS IN Mg 111111 III 1111 MI IN El IN In IN NI UM NI NI al IN IN

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKATI PERATURAN TERKAIT REFERENSI BUKT1 TEMUAN TEMUAN DIKERJAKAN

OLEH DIPERIKSA

OLEN 2 3 4 5 6 7

c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.

d) Jika

terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.

e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi

KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pihak yang memberikan sumbangan.

4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas) 5) klasifikasi penerimaan

f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.

a) Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

b) Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana

diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

Pasa1 30 ayat (2) hauruf a, b dan c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

TEUKU QAEDI AUFAR

TEUKU QAEDI AUFAR

TEUKU

TEUKU QAEDI AUFAR '

TEUKU QAEDI AUFAR

DRS SYAMSUL BAHR1TRB, MM,

CPA, CA, AK

DRS. SYAMSUL TRB, MM,

CPA, CA, AK

DRS. SYAMSUL BAHRI TR$, MM,

CPA, CA, AK

10

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKATI PERATURAN TERKAIT REFERENSI BUKTI TEMUAN TEMUAN

DIKERJAKAN OLEH

DIPERIKSA OLEH

1 2 3 4 5 6 7 g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai

kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.

h) bandingjkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

I) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

j) Jika terdapat perbedaan atara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Pesertra

pemilu dan malakukan pencocokan atas bukti-bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.

k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.

I)

Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima,

berdasarkan tabel yang disediakan.

m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut,

laporkan dalam temuan

Pasal 30 ayat (2) hauruf a, b dan c Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

a) Pasai 2132 ayat (5)

Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (1), (2) dan

(3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana

diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 8

PATUH

PATUH

TEUKU QAEDI AUFAR

TEUKU QAEDI AUFAR


CPA, CA, AK


CPA, CA, AK

11

1111 NO IN NM 1. in Me ON IN au no in no no no in no no in in in ill In Inl al NI IN III IN UR R IF II

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKATI PERATURAN TERKAIT REFERENSI BUKTI TEMUAN TEMUAN DIKERJAKAN

OLEH D1PERIKSA

OLEH 1 2 3 4 5 6 7

D. PENGELUARAN DANA KAMPANYE 11. a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk

pengeluaran dalam daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catat sebagal pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye dari partai Politik Peserta Pemilu memperiihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.

b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperhatikan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.

a) Pasal 280 Undang- Undang Nomor 8 TahLn 2012

b) DK 7-PARPOL PATUH

PATUH

TEUKU QAEDI AUFAR

TEUKU QAED1 AUFAR

DRS. SYAMSUL BAHR1TRB, MM,

CPA, CA, AK

DRS. SYAMSUL BAHR1TRB, MM,

CPA, CA, AK

12. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seiuruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara metakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporakan dalam temuan.


CPA, CA, AK


12

m, AN a. ow an as El MN 1111 in 1111 MS Mg Me i IM

Ng MI UK MI II NI

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKATI PERATURAN TERKAIT REFERENSI BUKTI TEMUAN TEMUAN

DIKERJAKAN OLEH

DIPERIKSA OLEN

1 2 3 4 5 6 7 13. a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut

klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

c) Jika terdapat perbedaan jumlah keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dan Partai Politik Peserta Pemilu.



CPA, CA, AK

14. Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan carat a) Memilih 25% clan seluruh jumlah item

transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan saluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK

b) Apabila 25% dart keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit alah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.


PATUH

PATUH

PATUH

TEUKU QAEDI AUFAR

TEUKU QAEDI AUFAR

TEUKU QAEDI AUFAR

CPA, CA, AK



CPA, CA, AK

13

awi z

73 lo o -o Fa.- A- c o_ o CD CD W CD D D) A 0 D ,.... 3 ....

co 0) Do an c -0 a, 7 la.) a) pc- , A"' =4; (D -z-.,: co - co .2., W,.. U) Etj c A- ...< c n -

D3 2. 11) D "(.1 =-7 CI- M. . ii) n) D Fal A- co (1) a) 3 n to n (t) 0. D

(I) (1) CL 13 a) (-7 cr (1) ED- 0) a) cl) .c., CD X'

co (.0 3 0) (i) tii 7- Fri c 3 -. Pc- -- 1--1. CD al --, fa)

cr 0- x- co --

o E 3 C W c a) 6')

Cr .0 130) -0) a) CT 0 (1) cp _,... 0. ci_ C D D 0.. A. ,,,s." r.--: co - "R E CO 01 (1) '''' , a)

7- - - o- c - -- a- o

c -, cu ..< --, , c ,T, 0 = --.- a, ci A. z CO -,

-raj o- cu a) 10 a) a) o co 7 7 X- 7 CA .< a) o_ (n. 0) a) R cu a.

A.- n a) -:. - n a) N. co D fl). (I' W .

0.

GO N3 .." 'ID 3 if it7 -----. ED" ta' >

---- -- a) m 05 -o cr 0.) --, O. CI, CO at cr E, c-, -o -1 va a)=1"- ra cau) a) 0r) cra am

(1) 0 -5 a) -, C -, A- CD (1) io 7,-. 0. er 10 , _

-'....- CI- 0 E A- c c c c - - sii - c, r.

,-;,-, n CD 3 o 0) cu -0 v- c , - a, et c 3 a) Cn

It!. co PC (D (D ED =1,' LK- m...< 7 2; ii "E'

co - D D" fa) - CL A . ID R. cr) x a)

co0 A-- a)

S' - ii FIT a) = Ts to - o ., c 3 ic-,- i:0- ". --) ie.. 0 CI. 0) il) 0 " 0

w IT) A c 0 --. D Ca: CP a) ,c- 3 (D o (0 a) A- A ". -5 CD a) A- CT CT c -0 CI

co cn c D , ci co

CL CU = c -g 0 ci X

-- a) .... a) A- o- c > 0

A-- < Q. A- aa 0) D D (I) --, .._..D

co. a, a) - co --.- o 3 2

o a) A' a) ci c co D -- 0) a 7,- c

(ci A -0 ,--. C .-4- : , -. 0) --)

"-^ il) ID (1) X (71, (D cr 4;9 cu- .. 3 S.

9 ' '8 c @ 7C 0 g , - .

co a --, - ci (D --. -o n,

= c 7C" Ex

cu - D A 0

....- (1) co ca .-

-- _, =

c -0 co il)

9 2 ,- D. um ca. ill

-0 (D 0. CD 0 7 X" n) co a) --,. .< (f)

su 1c-* `r,, (D 3 7,-- ,g- 0) 0) -o 0)

,.... 0, - it--) ,--..: - - ,-. ,- _ _ _ _

' 3 *: " a) (n L6' all (n. (J) -. (10 X =.-- V)

ps,)

PRO

SEDU

R Y

ANG

DI SEPAK

ATI

X Ca: I -0 1:1

13 E a) CD 0) c lo n'" Fo, (I) a, c ,...,_ cu Zoo c

o g cc. co ,

CD -.. Z. 0 D ---. C.,.) X 01 __. to -0 ID 0) a, o- _,, a,

'1) co r_ .< c a) O 0 Co

D ii3 fp= . 5 r..) E 0 c) -, a) '' _, a, o __, 4%. = a) ---4 -....,

0- 1 -13 -0 -0 E- su (1) ID 7' --, 0) C g , a) a, Z a = c

9- Clisj 73 ,.1,

0 D (,) x co -' co -' cu c 13 _I (D C 0 CT to

= 1:1 CO Z .< , (o ta 0 0) D (j) ED. . 3 1,, --- 3 c -, c) -, a)

a, o ...., Ks -1). D SD ---4 -....-

GI

PERA

TU

RA

N TER

KA

IT

4)).

RE

FER

EN

SI BU

KT 1 TEM

U AN

>

C 2

>

C 1

>

C I

>

C 1

0

TEMU

AN

mI > C

C -n > p

ITI 0

I M

> C .x.

In 0

-n E

I M

> C

c c -n

RI 0 .....

--I PI

> Cx c m c

al 0

a)

DIK

ERJAKA

N

OLEH

0 0 T x -U 0) > X

W

DAD '-<

> > C

I> v. (n X p... C

r-

01 0 a 1 1:1 0) > - 01 I 0 '"< 7J > >

(n A g C

r-

-

03 0 > 0 7J

I/ W > 7) ' 0 0 > X > co > . u) A ,... c

r- -

03 0 0 > 7J -0 1

CD > X - (j) 0 > X > co > ;. cn A .,? c

r-

...,1

a .-, -0 %., m mr- 73 ..

X X Cn >

a

I

I

I

I

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

C

116

v

a

..a. 91

in "

Z 0 .

Dapatka

n S

ura

t Represe

ntasi P

artai

Poli tik P

ese

rta P

em

ilu yang

menyataka

n

hal yang

tel ah diminta

oleh KA

P yang

telah disa

mpaik

an oleh P

ese

rta P

em

ilu

k epad a KAP

.

SURA

T REPR

ESENTAS

I DART PA

RTA

I PO

LITIK PESERTA P

EMILU KE PA

DA

KA

P

O. (f) Cr 'CS 0) 0 r-aac xo)c.-0.0-5:o- s_-: i,-, c a) a) (D (0 0) 0) (7) 3 ai w ---: R. 0 `-"D A-

--, 0) D (D Q' 3 jaj7 - C*C0)03C1 CT CT (0 C) D IN 0 0 _12, .-o- 3 0) C c a) , 0) ..--. a3 n --. D) CD (t) ,-..-s tus7C D -, ,,,_, .., .,-

R. eo-

*". 0) CI frY 0) 0) a )11 R. 0- cr (1) ca) R- iii D 6 Er) 7 IA 03

3 (D 0) a z a) = "( a) -, .?* n) -0 c 0) --, co Q. (f) n 1:D -el 7 (1) C + 2) 11) La ) -0 Q.

D) C1) -tj '-' (1) 7(' -n e*- D w D

CI 3 7c- ..,- noco- n, g._) ,,,,_ . - w (sa F_.). N cr .....-. e, -cf, (3 3 ,C. n i,-; L, iii Ity) a) a U) ID (1) CD m. X

A" CO 7 X CD 71/4)- D) 0 :a. co = 3 ) (/) CD X-

DO 0 a) 1:3 fin tu c E D a) 'CS W, n a) LT 03 ,,,". .._... 7 D 0- 3 A" 0) D3 .....- E. -0 "" 0) (C)

W g il) a (C) SfE 3 5 ,,-. a' A) ,,, N. ill tD

'''' - --,(1) (D- cr cr =-a) g N, . . ID n ..' a) a --, ...< -, 0) a) w 3 cf;- ,,, o- 2" . _ co iv n)

mn7-. c c m ci)3'113 ea o n co

CD 3 3 - - up :7,7 Tr cr o- o r cr -10 Cl. es u) ,.....- ID (3

. (1) C 7 n --.. IT --, - cu o a.) 7' a a) D- (0 11) (C) LI) .-) ) SD A'-' 0, (0 iir 07) 0) Cr 0) ID DI II) 11) , 7 01 (0 w 7- D Cr D o -, n o.) co co n -,

1,,,)

PROSEDUR Y

AN

G DISEPAKATI

Pa

sal 30 ay

at (2) h

uruf (e)

Pe

ratura

n KP

U N

om

or 17

Tah

un

20

13 seb

a gaimana

di ubah d

eng

an

Pe

rat ura

n

KPU N

om

or 1

T

ahun 2 014

7c (:), -I 1:1 1:1 C 6 n- ;, co -- , c ; ID Z D-7 C 0 Iv a') pp - 0 , o n --). (.., --. to 0, ,es --.

..--1 D (1) ,:t) u, -LI C , u - ., t"CT o - ... c a, co 11) 7 ii; ). 3

IV 3 c) NOS , c'-. Iii (1) --.. 1,3 -A D 0) -.1 .-..-

Col

PERA

TUR

AN

TER

K AIT

41.

REFER

ENSI B

UK

TI T EMU

A N

> ---1 C i

> > > --1 -1 ---1

I I I VI

TEMU

AN

--i 01

,.._ C ....- A C c n > 0 X1 >

m 0

-I

M -I

m M

C ...._ C ,.., C

> ,. ..... A .).- A

c c c c cTI c .T1 -TI -

> 0 > 0 > 0

X) >

X) > X/ >

Ill Ill r0

0 0 _

DIK

ERJAKA

N

OLEH

CD o0 > XI 13 I 0.) AX'

, CO 0 --) -

X > , w

01 CU g 03 0 0 >, -x > 0 -0 CO -0 I Cn

X 0 -11:1 X 0)

> X X/ > _ > ' EAU)

(/) - Cn

-I 0 -I - 0 -C DAD

--C X) > > X > > co - cri

> 7a > - so K 7> z. co > ,. w > , w

- X 4 c X 4.

.. r-

-4

DIPER

IKSA O

LEH

I

I

I

I

I

n I

I n I

I I

I

n

I

I

LAMPIRAN Al

C, ASERSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Kami yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nama : H. PANGONAL HARAHAP,SE.M.Si

Alamat : J1. T. Amir Hamzah Kel. Sioldengan

Alamat domisili : .11. T. Amir Hamzah Kel. Sioldengan

Nomor telepon

Nomor HP (aktif) : 0811623054 Jabatan : Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Nama : NURHAYATI SIREGAR

Alamat : JLN.KAMP.BARU

Alamat domisili 1210024710690005 Nomor telepon

Nomor HP (aktif) : 0813 9685 4887 Jabatan : Wakil Bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tabun 2014, sebagai berikut:

1) Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.

2) Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.

3) Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank

4) Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini :

a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.

16

5) Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :

a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode 11 b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c. Laporan Awal Dana Kampanye

6) Bahwa, Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan

c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.

7) Bahwa, Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dan kekayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

8 Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan

dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :

a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana

Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye

dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

9) Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu :

a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

c. Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila rekening khusus Dana Kampanye Partai

Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan,

wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

17

10)Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:

a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya

apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye

yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

11) Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:

a. informasi daftar penyumbang;

b. jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

c. jumlah penerimaan dan pengeluf ran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dan bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

METERAI TEMPEL

7427092

61:11 TO .Si

Rantauprapat, 16 April 2014

WAKIL BENDAHARA

NURHAYATI SIREGAR

18 fa

I

I $

I

I

I

D. AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DPC PDI PERJUANGAN LABUHAN BATU

No. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUHITIDAK

PATUH 1 2 3 4 5

A UMUM . CAKUPAN

LAPORAN Partai Politik Peserta Pernik, wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait a) Pada Partai Politik Tingkat

Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Partai Politik Tingkat Pusat.

b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup : 1) Laporan Penerimaan dan

engeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan

2) Seluruh Laporan Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.

Dilangkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK 1 PARPOL; 2) Model DK2 - PARPOL; 3) Model DK3 - PARPOL; 4) Model DK4 - PARPOL; 5) Model DK5 - PARPOL; 6) Model DK6 - PARPOL; 7) Model DK7 - PARPOL; 8) Model DK8 - PARPOL; 9) Model DK9 - PARPOL; 10) Model DK10 - PARPOL; 11) Model DK11 - PARPOL; 12) Model DK12 - PARPOL; 13) Model DK13 - PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15) Bukti-bukti Transaksi

Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran

16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain


b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

c) Model DK10 PARPOL

PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH

PATUH (G.5-1) PATUH PATUH

PATUH

19

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

p

I

Olt

n

I

I

No. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUEUTIDAK

PATUH 1 2 3 4 5 2. PERIODE

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Partal Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebalum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.


b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

PATUH

B. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU

3. RKDKP Partai Politik Peserta Pemilu wajib menetapkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Pesertaq Pemilu pada bank

a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

PATUH

4. BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN

Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual bell secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar untuk

penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk

penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah

a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1); Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2014

Patuh

PATUH

PATUH

I

I

I

I p I

I

I

I

I

I

I

I

I

20 I

n

n

n

I

N

n n I

I

n I I

I

I

n I I

11

II

I

No. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUHITIDAK

PATUH 1 2 3 4 5 5.

-

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP- 1, LP-2, setoran ke kas Negara, lapor ke KPU)

Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan: a) Penerimaan Sumbangan

Periode I dan Periode 11 b) Pembukaan Rekening Khusus

Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana kampanye Dilengkapi dengan : - Berkas tanda terima dari

KPU - Daftar Penerimaan

Sumangan Dana kampanye Periode I dan Periodell

- Model DK8-PARPOL (lihat A.1)

- Model DK9-PARPOL (lihat A.1)


b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai mana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

c) Surat KPU Nomor 658/KPU/1X/2013 tanggal 27 September 2013;

d) Surat KPU Nomor 659/KPUM2013 tanggal 27 November 2013;

e) Surat KPU Nomor 811/KPU/X1/2013 tanggal 29 November 2013;

f) Surat KPU Nomor 821/KPU/X1/2013 tanggal 29 November 2013

g) Surat KPU Nomor 860/KPU/X1(/2013 tanggal 24 Desember 2013;

h) Surat KPU Nomor 69/KPU/11/2013 Tanggal 7 Februari 2014

1 Surat KPU Nomor 70/KPU/11/2013 tanggal 7 Februari 2014

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

6. Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan

sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang

dilarang ke kas Negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang

dilarang.

Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara bukan Pajak (SSPNBP")

a) Pasal 41 Peraturan KPU nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014

b) Surat KPU Nomor 859/KPU/X11/2013 tanggal 24 Desember 2013

PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

21

I

1 I

I

No. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUHMDAK

PATUH 1 2 3 4 5 7 SUMBER

DANA PARTAI DAN CALEG

Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- PARPOL dan DK12-PARPOL)

a) pasal 41 Paraturan KPU nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;

b) Surat KPU Nomor 859/KPU1X11/2013 tanggal 24 Desember 2013

PATUH

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEM1LU

8. PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL

Partai Politik Peserta emilu wajib mematuhi Iingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, ineiiputi a) Lingkup waktu pencatatan

penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye

b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.

a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah

dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;

c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014

d) Surat KPU Nomor 70/KPU/11/2013 tanggal 7 Februari 2014

PATUH

PATUH

I m

0 n I

I

I I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I 22

U

n

No. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH/TIDAK

PATUH 'I 2 3 4 5 9. TANGGAL Partai Politik Peserta Pemilu a) Pasal 129 ayat (4) dan

PEMBUKAAN wajib membuka Rekening ayat (6) dan 134 ayat RKDKP - Khusus Dana Kampanye : (1) dan ayat (6)

a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Undang-Undang PATUH Peserta pemilu ditetapkan Nomor 8 Tahun 2012;

NAMA BANK sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) had sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye

b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013

NAMA dalam bentuk rapat umum. sebagaimana diubah PEMILIK b) Pada bank pemerintah atau

bank bukan bank pemerintah yang mempunyai perwakilan di

dengan Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2014

c) Surat KPU Nomor PATUH

Provinsi dan/atau kabupaten/ 851/KPU/X1I/2013 RKDKP kota diseluruh wilayah tanggal 19 Desember

Indonesia c) Atas nama Partai Politik

2013 PATUH

Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pemyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus PATUH

Dana kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;

2) Pastikan pengelola PATUH Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai pilitik, disertai dengan surat keterangan/surat pemyataan dari partai politikyang bersangkutan.

I

I

I I 23

I

I

I

n I

I I I

O I

I

I

I

I

I

I I

I

No. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH/TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5 10 CAKUPAN

LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup : a) Sumber perolehan saldo ewal

atau saldo pembukaan: b) Rincian perhitungan

penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan

penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.

2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU

a) Pasai 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahuan 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014;

c) Model DK8-PARPOL d) Model DK12-PARPOL

PATUH (G.5-2) PATUH (G.5-3)

PATUH

PATUH 11. CAKUPAN

LAPORAN AWAL

Partai Politik eserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Informasi daftar penyumbang; b) Jumlah penerimaan dan

pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;

c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

DILENGKAPI : 1) Laporan Pencatatan

penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD

2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU

a) Pasal 131 ayat (3) undang-Undang Nomor 8 tahun 2012;

b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

c) Model DK9 PARPOL d) Model DK12 - PARPOL

PATUH PATUH

PATUH

PATUH

PATUH

I

24

I

r.

I I I

I

I I

I I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I I

R

I

MODEL DK1O-PARPOL

E. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PIMPINAN CABANG LABUHAN BATU LAPORAN PENERIMAAN DAN pENGELUARAN DANA KAMPANYE PEFOODE 11 JANUARI 2013 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2014

No. Uraian CATT

G Rp- Unit Keterangan

A. SALDO Kas di Rekening Nomor: 107-00-0701252-1 1 922.000 Kas 2

Barang 3

Tagihan Kepada 5 4

Utang

S. Penerimaan 20 Desember 2013 s.d 17 April 2014 Partai Politik 1.

2. Para Calon Legistatif (Total Penerimaan) 7 186.635.000 3. Sumbangan Perseorangan ' Sumbangan Kelompok (kelompok organisasi non

pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dli) 5. Sumbangan Badan Usaha 10 - 6. Lain-lain komitmen

a. Pencairan utang

b. Penerimaan Piutang 186.635.000 Jumlah Penerimaan

C. Pengeluaran 20 Desember 2013 s.d 17 April 2014 1. Pengeluaran Operasi 11

a. Pertemuan Terbatas b. Pertemuan Tatap Muka c. Media massa cetak dan media massa elektronik d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum 186.635.000 e. Pemasangan alat peraga di tempat umum f. Rapat umum g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Pengeluaran Operasi (I) 186.635.000 2. Pengeluaran Modal 12

a. Pembelian Kendaraan b. Pembelian Peralatan c. Lain-lain

Jumlah Pengeluaran Modal (II) 3. Pengeluaran Lain-lain 13

a. Pemberian Piutang b. Pembayaran Utang

Jumlah Pengeluaran Lain-lain (III) Jumlah 1,11,111 186.635.000

C. SALDO PER 17 APRIL 2014 Kas di Rekening Nomor: 14

15 922.000

Kas di Tongan Barang 16 Tagihan Kepada 17 Utang

I

I

I

I I

I

I

I I

I I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I I I

25

I

U

F. DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. Audit ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian No. 1019/SPK/IV/2014 tanggal 24 April 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja No. 1031/SPMK/IV/2014 tanggal 24 April 2014.

- 2. Ruang Lingkup Penugasan KAP a. Persiapan Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu:

1. Membuat perikatan dengan KPU Provinsi Sumatera Utara; 2. Menandatangani bersama prosedur yang disepakati; 3. Menyerahkan surat tugas dari KAP untuk Audit Dana Kampanye Parpol

Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. b. Menerima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu beserta asersi (bukti pendukung)

dari KPU Provinsi Sumatera Utara dan menandatangani tanda terima.

c. Melakukan uji substantive terhadap bukti pendukung asersi dan LPPDK antara lain: 1. Melakukan konfirmasi penerimaan dana kepada pemberi dana; 2. Konfirmasi (opname fisik) atas persediaan dan aset tetap yang ada; 3. Penelusuran ke bukti; 4. Membandingkan bukti pendukung (asersi) dengan ketentuan yang berlaku; 5. Rekalkulasi; 6. Menganalisis penyebab perbedaan temuan (jika ada) dengan LPPDK; 7. Menilai kewajaran nilai barang/ jasa yang divangkan;

d. Meminta Surat Representasi dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diaudit. e. Menyusun Laporan Hasil Audit. f. Menggandakan Laporan Hasil Audit. g. Menyerahkan Laporan Hasil Audit ke KPU Provinsi Sumatera Utara.

I

26

G. CATATAN ATAS LPPDK PESERTA PEMILIHAN UMUM DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN LABUHAN BATU

G.1 STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu Berdasarkan Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor: 26.01-B/TAP-DPC/DPP/X11/2012 Tanggal 03 Desember 2012 terdiri dari: Ketua : H. Pangonal Harahap

Sekretaris : Nardus Naibaho, SE

Bendahara Dahlan Bukhori

G.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI Tata administrasi dan pengelolaan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diatur dalam Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah-ubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

2.1 Sumber Dana Kampanye yang diperbolehkan: a. Partai Politk Peserta Pemilu; b. Calon anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dari Partai

Politik yang bersangkutan; c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain:

a. Perseorangan; b. Kelompok; c. Perusahaan; dan/atau d: Badan Usaha Non Pemerintah.

2.2 Batas Sumbangan Dana Kampanye: a. Sumbangan perseorangan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar

Rupiah) b. Sumbangan Kelompok/ Perusahaan/ Badan Usaha Non Pemerintah

maksimal Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) 2.3 Sumber Dana Kampanye yang dilarang berasal dari:

a. Pihak Asing b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya c. Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) d. Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa, atau; e. Anak perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMD.

2.4 Pengawasan Dana Kampanye: a. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa

uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum. b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta

Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin a diiakukan secara terpisah dari Rekening Partai Politik.

2.5 Periode Pelaporan: Periode pelaporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 17 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014 adalah mulai dari 11 Januari 2013 sampai dengan 17 April 2014.

27

G.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK (LPPDKP)

3.1 Kas Di Rekening Saldo ini sejumlah Rp. 922.000,- merupakan jumlah dana/ uang yang ada pada rekening Bank Mandiri Cabang Rantauprapat No. Rek 107-00-0701252-1.

3.2 Kas di Tangan Saldo ini NIHIL.

3.3 Barang Saido ini NIHIL.

3.4 Tagihan Kepada Saldo ini NIHIL.

3.5 Utang Saldo ini NIHIL.

3.6 Penerimaan dari Partai Politik Perkiraan ini NIHIL.

3.7 Penerimaan dari Calon Anggota Legislatif Perkiraan ini sampai dengan 17 April 2014 sejumlah Rp. 186.635.000,-merupakan penerimaan dana kampanye di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu dari Calon Anggota Legislatif yang terdiri dari:

Rp. Kas 186.635.000 Non Kas Jumlah 186.635.000

3.8 Penerimaan dari Sumbangan Perseorangan Perkiraan ini NIHIL.

3.9 Penerimaan dari Sumbangan Kelompok Perkiraan ini

3.10 Penerimaan dari Sumbangan Badan Usaha Perkiraan ini NIHIL.

3.11 Pengeluaran Untuk Kegiatan Operasional Perkiraan ini sampai dengan 17 April 2014 merupakan pengeluaran dana kampanye yang dibayar/ dikeluarkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu, Untuk kegiatan kampanye meliputi pengeluaran tunai dan non tunai masing-masing sejumlah Rp. 186.635.000,- dan NIHIL Dengan rincian sebagai berikut:

Rp. a. Pertemuan Terbatas b. Pertemuan Tatap Muka c. Media massa cetak dan media massa elektronik d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

186.635.000 e. Pemasangan alat peraga di tempat umum f. Rapat umum g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye

dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah 186.635.000

28

3.12 Pengeluaran Modal Perkiraan ini NIHIL.

3.13 Pengeluaran Lain-Lain Perkiraan ini NIHIL.

3.14 Kas Di Rekening Saldo ini per tanggal 17 April 2014 sejumlah Rp. 922.000,- merupakan jumlah Jana/ uang yang ada pada rekening Bank Mandiri Cabang Rantauprapat No. Rek 107-00-0701252-1.

3.15 Kas Di Tangan Saldo ini NIHIL.

3.16 Barang Saldo lrtl N1H1L.

3.17 Tagihan Kepada Saldo ini NIHIL.

3.18 Utang Saldo ini NIHIL.

I

GA SIMPULAN TEMUAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

4.1 Kami telah melakukan prosedur audit butir A.2.c tentang transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik (LPPDK) sebagai berikut:

Rp. 20.000 25.000 3.000

48.000

Biaya Administrasi Bank Biaya Saldo Min Biaya Materai

Hal ini tidak sesuai dengan pasal 280 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012.

4.2 Kami telah melakukan prosedur audit butir C.8 tentang keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif bahwa ditemukan sumbangan periode 1 (11 Januari 2013 sld 27 Desember 2013) dan periode 2 (27 Desember s/d 02 Maret 2014) tidak dicatat di dalam LPPDK dengan rincian sebagai berikut:

Peride 1 (Rp) Periode 2 (Rp) Partai Politik - Calon Legislatif 598.700.500 163.642.500 Perseorangan Kelompok Badan Usaha

598.700.500 163.642.500

Pihak DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu tidak memasukkan sumbangan di atas ke dalam LPPDK, bukti-bukti sumbangan tersebut sudah dimasukkan ke dalam Laporan Awal Dana Kampanye (Laporan periode 2) yang berada di KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Labuhan Batu.

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 280 Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012. 4.3 Kami telah melakukan prosedur audit butir C.10.a tentang kepatuhan pencatatan

transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye bahwa ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) Calon Legislatif tidak menyertakan Laporan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif (DK-13) pada LPPDK dengan rincian sebagai berikut:

Nama Celan Legislatif No. Urut Daerah Pemilihan Mervin Silitonga, SE 5 Labuhan Batu 1 Obel Simbolon 7 Labuhan Batu 1 Abdul Rahman Haiky, ST 8 Labuhan Batu 2 Tua Parulian Sidabutar 10 Labuhan Batu 2 Nyono 7 Labuhan Batu 3 Maruba Nababan, S.Sos 9 Labuhan Batu 3 Aminuddin Manurung, SE 1 Labuhan Batu 4 Esmoyo 5 Labuhan Batu 4 Chaidir 2 Labuhan Batu 5 Lion Rafinson Purba 6 Labuhan Batu 5

Hal inl tidak sesuai dengan Pasal 25 Peraturan KPU no. 17 tahun 2093 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 1 tahun 2014.

30

11 4.4 Kami telah melakukan prosedur audit burD.11 tentang Daftar Aktivitas dan

Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) bahwa ditemukan beberapa bukti pengeluaran Dana Kampanye yang berasal dan Calon Legislatif berupa kwitansi dan bon faktur yang tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia no. 13 tahun 1985 tentang bea materai sebagaimana tarifnya diatur dalam Peraturan Presiden no. 24 tahun 2000.

31

G.5 SIMPULAN TEMUAN AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

5.1 Kami telah melaksanakan Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu, dimana dalam Poin A.1.b tentang Cakupan laporan yang dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye model DK-13 yaitu Laporan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Caton Legislatif bahwa ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) Caton Legislatif tidak menyertakan Laporan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Caton Legislatif (DK-13) pada LPPDKP (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Partai Politik) dengan nama-nama sebagai berikut:

Nama Caton Legislatif No. Urut Daerah Pemilihan Mervin Silitonga, SE 5 Labuhan Batu 1 Obel Simbolon 7 Labuhan Batu 1 Abdul Rahman Haiky, ST 8 Labuhan Batu 2 Tua Parulian Sidabutar 10 Labuhan Batu 2 Nyono 7 Labuhan Batu 3 Maruba Nababan, S.Sos 9 Labuhan Batu 3 Aminuddin Manurung, SE 1 Labuhan Batu 4 Esmoyo 5 Labuhan Batu 4 Chaidir 2 Labuhan Batu 5 Lion Rafinson Purba 6 Labuhan Batu 5

Hal ini tidak sesuai dengan pasal 135 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 25 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan KPU No.17 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.

5.2 Kami telah melaksanakan Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu, dimana dalam Poin C.10.a tentang Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan di dalam cakupan Laporan Pembukaan Rekening Khusus bahwa Sumber sejumlah Rp. 970.000,- pada RKDKP tidak dapat diketahui sumbernya. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 16 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014.

5.3 Kami telah melaksanakan Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu, dimana dalam Poin 10.b tentang Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye di dalam cakupan Laporan Pembukaan Rekening Khusus bahwa saldo yang tercantum pada Laporan Pembukaan Rekening Khusus milik DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu per 24 Desember 2013 sejumlah Rp. 922.000,- merupakan saldo RKDKP per tanggal 17 April 2014. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 16 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014.

32

H. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. MODEL DK-1 PARPOL











12. DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

If III NI IN IS El III i NB In MI UN MI NI NI NI IN MI In In NI MI OM YE 1111 nIII - EL In

MODEL DK1-PARPOL

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PIMPINAN CABANG LABUHAN BATU

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG BERSUMBER DAR, PERSEORANGAN


No. Tanggal Nama PenPenyumbang Tempati Tariggal lahir UMW Alamat

Penyumbang Jumlah Sumbangan Bentuk Sumbangan NPWP Pekerjaan Alamat Pekerjaan Buktl

..

Keterangan

-

(Rp) Unit Tunal Barang Jasa 1 . - - . - - - - - .. - 2 2 3

JUMLAH -

I MODEL DK2-PARPOL Nama Partal Politik: PDI PERJUANGAN KABUPATEN LABUHAN BATU

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG DANA KAMPANYE PEMILU 2014

Pada Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Alamat Nomor Identitas Nomor NPWP Pekerjaan Alamat Pekerjaan : Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Saya tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;

3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan 4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A WO MI 1111 IN am as IN Nu MI IN IN MI III MI 11111 III _ R- - MI!In i WI el

MODEL DIG-PARPOL

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PIMPiNAN CABANG LABUHAN BATU

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG BERSUMBER DARI KELOMPOK


No. Tanggal Nama Kelompok Alamat Kelompok Nama PImpinan

Kelompok

Alamat Pimpinan Kelompok

Jumlah Sumbangan Bentuk Sumbangan NPWP . Keterangan

Tentang Status Badan Hukum

Dula) Keterangan (Rp) Unit Tuna) Barang Jima

1 - - -

.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH - - - - -

MODEL DK4-PARPOL

Nama Partai Politik: PDi PERJUANGAN KABUPATEN LABUHAN BATU

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG KELOMPOK DANA KAMPANYE PEMILU 2014

Pada Hari tanggal Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Alamat Nomor Identitas Nomor NPWP Nama Pimpinan Kelompok : Alamat Pimpinan Kelompok: Jumlah Sumbangan

Asai Perolehan Dana Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak; 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit; 3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan 4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini says buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

si sow PIM PP PM PM PI MO MN MN ei ON ni in in III III III IM III II SI II ill

MODEL DES-PARPOL


DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE YANG BERSUMBER DARI BADAN USAHA


No. Tanggal Nama Perusahaan Alamat

Perusahaan Nama DIreks1 Alamat Direksi Jumlah Sumbangan Bentuk Sumbangan NPWP

Penjaahaan Keterangan

Tentang Status Baden Hukum

Buktl Keterangan (Rp) Unit

-

Tunal -

Barang -

Jasa

2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUNILAH

MODEL DK6-PARPOL I

Nama Partai Politik: PDt PERJUANGAN KABUPATEN LABUHAN BATU

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG BADAN USAHA DANA KAMPANYE PEMILU 2014 -

NOMOR -

Pada Hari tanggal Yang bertanda tangan di bawah

ini: Nama Alamat Nomor Identitas Nomor NPWP Perusahaan : Nama Direksi Alamat Direksi Nama Pemegang Saham Mayoritas Alamat Pemegang Saham Mayoritas Jumlah Sumbangan

Asa! Perolehan Dana Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak; 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit; 3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan 4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.III a IN III as am am In III on in so is so is si is in in is is in is IS II IS s111 111 IN III III IN

MODEL DK7-PARPOL

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DE1NAN PIMPINAN CABANG LABUHAN BATU

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERIODE 11 JANUAR! 2013 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2014

No. Tan al Buktl Pengeluamn Bentuk Aktivitas Jumlah Kas (Rp) Jumfah Non Kas (Unit)

Klasifikasi Pengeluamn Keterangan Operas! Modal LaIn4ain 1 13-Mar-14 1-12 Atribut Partai 1.200.000 - si 2 18-Mar-14 11-11 Atribut Partai 450.000 4 3 12-Mar-14 111-2, 111-3 Atribut Partai 1.400.000 1 4 10-Mar-14 IV-3, IV-4, 1V-5 Atribut Partai 6.600.000 4 5 29-Mar-14 IV-6 Konsumsi 330.000 4 6 17-Mar-14 V1-2, VI-3 Atribut Partai 900.000 4 7 12-Mar-14 VIII-8, V111-9 Atribut Partai 18.750.000 NT 8 05-Mar-14 IX-22,23,24,25 Atribut Partai 14.450.000 4 9 29-Mar-14 1X-26 Konsumsi 520.000 4- 10 06-Mar-14 X-18 Atribut Partai 36.325.000 4 11 16-Mar-14 X1-13 Atribut Partai 22.500.000 q 12 09-Mar-14 X11-13 Atribut Partai 2.300.000 4 13 25-Mar-14 X111-4 Atribut Partai 800.000 4 14 13-Mar-14 X1V-5 Atribut Partai 1.400.000 4 15 07-Mar-14 XV-9,10 Atribut Partai 5.425.000 4 16 06-Mar-14 XVI-7,8 Atribut Partai 3.100.000 4 17 29-Mar-14 XVI-9 Konsumsi 3.500.000 4 18 21-Mar-14 XV111-2,3 Atribut Partai 1.700.000 4 19 20-Mar-14 XX-5,6 Atribut Partai 2.275.000 4 20 19-Mar-14 XXI-9 Atribut Partai 2.075.000 4 21 30-Mar-14 )00-14 Atribut Partai 900.000 4 22 25-Mar-14 )0011-4 Atribut Partai 1.225.000 4 23 21-Mar-14 XXIV-2,3 Atribut Partai 1.600.000 NI 24 12-Mar-14 XXV-8,9 Atribut Partai 725.000 4 25 14-Mar-14 XXVII-8,9 Atribut Partai 5.150.000 4 26 13-Mar-14 XXIX-2,3 Atribut Partai 1.725.000 4 27 06-Mar-14 XXX1-5,6 Atribut Partai 2.525.000

4 4 28 13-Mar-14 )00(11-3,4 Atribut Partai 10.000.000

29 12-Mar-14 XXXIII-22,23 Atribut Partai 3.275.000 4 30 21-Mar-14 )00(V-2 Atribut Partai 1.200.000 4 31 19-Mar-14 XXXVI-8,9 Atribut Partai 6.100.000 4

Pindahan 160.425.000

A MI MI MI IR MO MI am me so on me as se in RI WI III III IN MI

III III III III III III IN

Said Pindattan 160.425.000 32 13-Mar-14 XXXVII-5,6 Atribut Partai 7.500.000 - ---4-- 33 18-Mar-14 XXXVIII-2 Atribut Partai 775.000 - 4 34 07-Mar-14 XXXIX-3,5 Atribut Partai 4.115.000 - 4 35 18-Mar-14 XXXIX-4 Konsumsi 2.100.000 - 4 36 05-Mar-14 XLI-3,4 Atribut Partai 8.700.000 - 4 37 05-Mar-14 XLII-5 Atribut Partai 500.000 - q 38 08-Mar-14 XLIII-2 Atribut Partai 800.000 - 4 39 12-Mar-14 XLV-3 Atribut Partai 1.720.000 - 4

186.635.000 .

MODEL DKS-PARPOL

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PIMPINAN CABANG LABUHAN BATU LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

Tanggal Pembukaan Rekening : 20 DESEMBER 2013 Nama Bank : BANK MANDIRI

Nama Rekening : DPC PERJUANGAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

No. Uralan Rp. Unit Keterangan A. Penerimaan 1. Partai Politik - 2.

Para Caton Legislatif (Total Penerimaan) 186.635.000 3. Sumbangan Perseorangan - 4. Sumbangan Kelompok . Sumbangan Badan Usaha -

Jumlah Penerimaan 186.635.000 B. Pengeluaran (s.d tanggal Rekening Khusus Dibuka) 1. Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan Terbatas - b. Pertemuan Tatap Muka - C. Penyebaran bahan kampanye kepada umum 186.635.000

Jumfah Pengeluaran Operas, el 186.635.000 2. Pengeluaran Modal

a. Pembelian Kendaraan - b. Pembelian Peralatan c. Lain-lain -

Jumlah Pen .eluaran Modal (II) - 3. Pengeluaran Lain-lain

a. Pemberian Piutang - b. Pembayaran Utang -

Jumlah Pengeluaran Lain-lain (III) Jumlah1,11,111

-

186.635.000 C. SALDO

Kas di Rekening Nomor 107-00-0701252-1 922.000 Kas - Barang - Tagihan Kepada - Utang -

I

U p

I

p

n n I

I I

I

I

I

I I I

I I I I

I

I

I I I 1

MODEL DK9-PARPOL

n


LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POUTIK PESERTA PEMILU

Ho. Uralan Rp. Unit Keterangan A. SALDO

Kas di Rekening Nomor 107-00-0701252-1 922.000 Kas . Barang ' Tagihan Kepada - Utang -

B. Penerimaan 20 Desember 2013 s.d 17 April 2014 1. Partai Patik - 2. Para Calon Legislatif (Total Penerimaan) 186.635.000 3. Sumbangan Perseorangan .. 4. Sumbangan Kelompok (kelompok organisasi non

pemerintah, kelompok sosial, kelompok keagamaan dli) _

5. Sumbangan Badan Usaha - 6. Lain-lain komitmen

a. Pencairan utang_ b. Penerimaan Piutang -

-

Jumlah Penerimaan 186.635.000

C. Pengeluaran 20 Desember 2013 s.d 17 April 2014 1. Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan Terbatas - - b. Pertemuan Tatap Muka - c. Media massa cetak dan media massa elektronik - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum 186.635.000 e. Pemasangan alat peraga di tempat umum - f. Rapat umum - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye

dan Peraturan Perundang-undanop -

Jumlah Pengeluaran Operasi (I) 186.635.000 2. Pengeluaran Modal

a. Pembelian Kendaraan - b. Pembelian Peralatan c. Lain-lain Jumlah Pengeluaran Modal (II) -

3. Pengeluaran Lain-lain a. Pemberian Piutang - b. Pembayaran Utang - c. Beban dan administrasi jasa giro Jumlah Pengeluaran Lain-lain (111) - Jumlah 1,11,111 186.635.000

C. SALDO PER 02 MARET 2014 Kas di Rekening Nomor 107-00-0701252-1 922.000 Kas di Tangan - Barang . Tagihan Kepada - Utang -

n n

I

n I

I

I

n

I

U

n

n n U

I I I I

I

I I

I

I I

I

I

Ke t

eran

gan

Jum

lah

Non

K

as

(Uni

t)

t I I

,

Jum

lah

Kas

(R

p)1

o o o 6 cr) (.0

cc6

922.

0001

..---

o 0 Lci el C.0 6 co .....-.

0 o o 0 (Ni ON)

Ura

ian

Pen

erim

aa

n da

d se

mua

ca

lon

le

gisl

atif

Kas

di R

eken

ing

107-

00-0

7012

5 2-1

Pe n

gelu

ara

n ca

lon

le

gisl

atif

Sald

o A

khir

Z Ci CNJ CO

n

n

I

I

I

n I

n I

n I

I PER

IOD

E 1

1 JA

NU

AR

I 201

3 SA

MPA

I DEN

GA

N 1

7 A

PR

IL 2

0 14

I

I

I I I I

I

n

n I I n I

MOD

EL DK

1 1-P

ARP

OL.

111

1 MODEL DK 12-PARPOL

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PIMPINAN CABANG ICABUPATEN LABUHANBATU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s/d 17 Aril 2014

Yang bertanda tangan di baWah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan :

Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan :

H. PANGONAL HARAHAP,SE.M.Si

J1. T. Amir Hamzah Kel. Sioldengan

1210022510690003

Ketua DPC PDI Perjuangan Kab.Labuhanbatu

NURHAYATI SIREGAR

JLN. KAMP.BARU

1210024710690005

Wakil Bendahara DPC PDI Perjuangan Kab.Labuhanbatu

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Labuhanbatu Periode tanggal 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya : 1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Dewan Pimpinan Cabang Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

Komisi Pemilihan Umum dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2013 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode laporan telah

disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran

dipergunakan " bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

Rantauprapat, 16 April 2014

KETU

cfc` p

H.PANGONAL HA' HAP;SE-M.

WAKIL BENDAHARA

NURIIAYATI SIREGAR

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggung jawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

11111 IN III NI MI NI IN NO Si I= MI MI IN ON NI III MB ON MO MI NI MI El I. MI 11 III III w ow


DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE 11 JANUARI 2013 SAMPAI DENGAN 17 APRIL 2014

No. ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE BENTUK SUMBANGAN

Junilah ) (Rp) Keterangan

UANG BARANG JASA (Rp.) (Rp.) (Unit) (Rp.) (Bentuk)

1 2

Partai Politik Calon Anggota Legislatif a. Daerah Pemilihan: Labuhan Batu 1

1) Nomor Urut: 1 Nama Calon: Nardus Naibaho, SE

2) Nomor Urut: 2 Nama Calon: Dahian Bukhari

3) Nomor Urut: 3 Nama Calon: Mariani Eni Tarigan

4) Nomor Urut: 4 Nama Calon: Sumarno, SE

5) Nomor Urut: 5 Nama Calon: Mervin Silitonga, SE

6) Nomor Urut: 6 Nama Calon: Riana Sitio, SE

7) Nomor Urut: 7 Nama Calon: Obel Simbolon

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.200.000

450.000

1.400.000

6.930.000

-

900.000

-

-

1.200.000

450.000

1.400.000

6.930.000

-

900.000

-

A vim nos aommisms Nosinsinial 1111111111.111111111111M1111111111111111111W11111.=


(Rp.) Jumtah UANG BARANG JASA

(Rp.) (Rp.) (Unit) (Rp.) (Bentuk) 8) Nomor Urut: 8

Nama Calon: Ali Akbar, SE - 18/50.000 18.750.000

9) Nomor Urut: 9 Nama Calon: Hj. Liza Falmiza, SH

b. Daerah Pemilihan: Labuhan Batu It (Dua) 1) Nomor Urut: 1

- 14.970.000 14.970.000

Nama Calon: H. Pangonal Harahap, SE, M.Si - 36.325.000 36.325.000

2) Nomor Urut: 2 Nama Calon: Parmonangan Tambunan - 22.500.000 22.500.000

3) Nomor Urut: 3 Nama Calon: Nurhayati Siregar - 2.300.000 2.300.000

4) Nomor Urut: 4 Nama Calon: ft. Mara Munte - 800.000 800.000

5) Nomor Urut: 5 Nama Calon: Hasanuddin Ritonga - 1.400.000 1.400.000

6) Nomor Urut: 6 Nama Calon: Mangunalnal Meita Tampubolon, ST - 5.425.000 5.425.000

7) Nomor Urut: 7 Nama Caton: Beriman Panjaitan, SH 6.600.000 6.600.000

8) Nomor Urut: 8 Nama Caton: Abdul Rahman Haiky, ST

am Ns wx am se NE ow en Fs nu on NI - UM IN 1111 e MI is IS I!! III III R II III 111

MI IN- in

No. ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE

BENTUK SUMBANGAN Jum hla (Rp) Keterangan


9) Nomor Urut: 9 Nama Calon: Nurmami 1.700.000 1.700.000

10) Nomor Urut: 10 Nama Calon: Tua Parulian Sidabutar

c. Daerah Pemilihan: Labuhan Batu III (Tiga) 1) Nomor Urut: 1

Nama Calon: Saptono 2.275.000 2.275.000

2) Nomor Urut: 2 Nama Calon: Sungguh Hati Daeli 2.075.000 2.075.000

3) Nomor Urut: 3 Nama Calon: Suparji 900.000 900.000

4) Nomor Urut: 4 Nama Calon: Andi Carma Damanik 1.225.000 1.225.000

5) Nomor Urut: 5 Nama Calon: Henni Vivianti 1.600.000 1.600.000

6) Nomor Urut: 6 Nama Calon: Edi Syahputra, ST 725.000 725.000

sumNIII

11111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111 WSW

No. ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE

BENTUK SUMBANGAN Jumlah(Rp.)

Keterangan UANG BARANG JASA

(Rp.) (Rp.) (Unit) (Rp.) (Sentuk) 7) Nomor Urut: 7 )

Nama Calon: Nyono - - - - -

8) Nomor Urut: 8 Nama Calon: Sinta Hotmauli, SH - - - 5.150.000 5.150.000

9) Nomor Urut: 9 Nama Caton: Maruba Nababan, S.Sos - - - - -

10) Nomor Urut: 10 Nama Caton: Edi Rohim Hasibuan

d. Daerah Pemilihan: Labuhan Batu IV (Empat) 1) Nomor Urut: 1

- - - 1.725.000 1.725.000

Nama Caton: Aminuddin Manurung, SE - - - - -

2) Nomor Urut: 2 Nama Caton: Syaifuf Usdek - - - 2.525.000 2.525.000

3) Nomor Urut: 3 Nama Calon: Sarmina R. Br. Manik - - - 10.000.000 10.000.000

4) Nomor Urut: 4 Nama Calon: Bayu Eko Broto, SE

- - - 3.275.000 3.275.000

5) Nomor Urut: 5 Nama Calon: Esmoyo - - - - -

6) Nomor Urut: 6 Nama Calon: Asmidar Bahri Harahap - - - 1.200.000 1 200.000

a al IN NI ON II IN MI MB MI MI III II MI III III MI IN IIII IN MB IN IIII 1111 el MI WI IF NI


Jum hia (Rp) Keterangan


7) Nomor Urut: 7 Nama Calon: Rudy Tambunan, ST - - - 6.100.000 6.100.000

8) Nomor Urut: 8 Nama Calon: Mutter Sinaga, SH

- - - 7.500.000 7.500.000

9) Nomor Urut: 9 Nama Calon: May Tusing

e. Daerah Pemilihan: Labuhan Batu V (Lima) 1) Nomor Urut: 1

- - - 775.000 775.000

Nama Caton: Ir. Sujarwo - - - 6.215.000 6.215.000 2) Nomor Urut: 2

Nama Calon: Chaidir - - - - -

3) Nomor Urut: 3 Nama Calon: Prisai Indrayani

- - 8.700.000 8.700.000

4) Nomor Urut: 4 Nama Calon: Parsono

- - - 500.000 500.000

5) Nomor Urut: 5 Nama Calon: Sarni, S.Pd

- - - 800.000 800.000

6) Nomor Urut: 6 Nama Calon: Lion Rafinson Purba

- - - 1.720.000 1.720.000

7) Nomor Urut: 7 Nama Caton: Khoirul Bariah NST, SP

- - - -

Jumlah Sumbangan Calon Anggota Legislatif - - - 186.635.000 186.635.000

.. .... no me no an no Is us Ns as in EN MI ON IN MI IN IIII MI VI WI R 1111 A 1111

No. ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE BENTUK SUABANGAN

Keterangan UANG BARANG JASA Jumlah (Rp.) (Rp.) (Unit) (Rp.) (Bentuk) (Rp.)

3

4

5

Sumbangan Perseorangan a. Nama Penyumbang: -

Alamat Penyumbang: -

Sumbangan Kelompok a. Nama Kelompok: -

Alamat Kelompok: -

Sumbangan Badan Usaha a. Nama Badan Usaha: -

Alamat Badan Usaha: -

-

_

JUMLAH 186.635.000 186.635.000

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23Page 24Page 25Page 26Page 27Page 28Page 29Page 30Page 31Page 32Page 33Page 34Page 35Page 36Page 37Page 38Page 39Page 40Page 41Page 42Page 43Page 44Page 45Page 46Page 47Page 48Page 49Page 50Page 51Page 52Page 53Page 54

Documents

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan