4

Dewan Perwakilan Rakyat · kepariwisataan di destinasi utama, destinasi prioritas, destinasi bahari, destinasi khusus dan reguler. Kementerian Pariwisata RI perlu melibatkan SMKN

Download PDF Report

Upload
others
View
13
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dewan Perwakilan Rakyat · kepariwisataan di destinasi utama, destinasi prioritas, destinasi bahari, destinasi khusus dan reguler. Kementerian Pariwisata RI perlu melibatkan SMKN

Page 2: Dewan Perwakilan Rakyat · kepariwisataan di destinasi utama, destinasi prioritas, destinasi bahari, destinasi khusus dan reguler. Kementerian Pariwisata RI perlu melibatkan SMKN

Page 3: Dewan Perwakilan Rakyat · kepariwisataan di destinasi utama, destinasi prioritas, destinasi bahari, destinasi khusus dan reguler. Kementerian Pariwisata RI perlu melibatkan SMKN

Page 4: Dewan Perwakilan Rakyat · kepariwisataan di destinasi utama, destinasi prioritas, destinasi bahari, destinasi khusus dan reguler. Kementerian Pariwisata RI perlu melibatkan SMKN

TINJAUAN UMUM KEPARIWISATAAN

TINJAUAN UMUM KEPARIWISATAAN

Documents

Pengembangan Kepariwisataan

Pengembangan Kepariwisataan

Documents

SALINAN TENTANG PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN ... · Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan ... destinasi pariwisata berkelanjutan yang mampu mewujudkan

SALINAN TENTANG PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN ... · Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan ... destinasi pariwisata berkelanjutan yang mampu mewujudkan

Documents

destinasi pariwisata

destinasi pariwisata

Documents

KEPARIWISATAAN T E R P A D U - kemenpar.go.id...sepuluh provinsi, 12 Destinasi Pariwisata Nasional, dan 20 KSPN, sekaligus menjadi kebijakan operasional pelaksanaan Ripparnas dan arahan

KEPARIWISATAAN T E R P A D U - kemenpar.go.id...sepuluh provinsi, 12 Destinasi Pariwisata Nasional, dan 20 KSPN, sekaligus menjadi kebijakan operasional pelaksanaan Ripparnas dan arahan

Documents

Hukum kepariwisataan

Hukum kepariwisataan

Documents

Penataan ruang kepariwisataan

Penataan ruang kepariwisataan

Real Estate

Hukum Kepariwisataan (1)

Hukum Kepariwisataan (1)

Documents

Perencanaan Wisata Daerah...- Sistem perencanaan kepariwisataan di Indonesia - Elemen dan unsur perencanaan kepariwisataan - Destinasi pariwisata - Industri pariwisata - Pemasaran

Perencanaan Wisata Daerah...- Sistem perencanaan kepariwisataan di Indonesia - Elemen dan unsur perencanaan kepariwisataan - Destinasi pariwisata - Industri pariwisata - Pemasaran

Documents

BIDANG PARIWISATA Program Studi Pariwisata … · taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan ... aspek kepariwisataan dalam satu destinasi skala tapak dan ... etika

BIDANG PARIWISATA Program Studi Pariwisata … · taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan ... aspek kepariwisataan dalam satu destinasi skala tapak dan ... etika

Documents

Pengantar Kepariwisataan

Pengantar Kepariwisataan

Travel

System Requirements - bappeda.palangkaraya.go.id · PDRB Sektor Kepariwisataan (%) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pengembangan Destinasi Wisata Destinasi wisata baru (buah)

System Requirements - bappeda.palangkaraya.go.id · PDRB Sektor Kepariwisataan (%) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pengembangan Destinasi Wisata Destinasi wisata baru (buah)

Documents

KEPARIWISATAAN BUPATI WAJO,

KEPARIWISATAAN BUPATI WAJO,

Documents

kepariwisataan” (UU No. 10 tahun 2009 pasal 1 ayat 6). Jadi, · 2018. 11. 12. · KAJIAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA KECAMATAN GUNUNHALU 7 A. Pendekatan Studi 1. Konsep Parwisata

kepariwisataan” (UU No. 10 tahun 2009 pasal 1 ayat 6). Jadi, · 2018. 11. 12. · KAJIAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA KECAMATAN GUNUNHALU 7 A. Pendekatan Studi 1. Konsep Parwisata

Documents

JURNAL KEPARIWISATAAN INDONESIA

JURNAL KEPARIWISATAAN INDONESIA

Documents

CITRA DESTINASI DAN STRATEGI PEMASARAN DESTINASI …

CITRA DESTINASI DAN STRATEGI PEMASARAN DESTINASI …

Documents

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI NASIONAL UNTUK ... · jasa kreatif lokal oleh masyarakat Indonesia (4) 1. Mengembangkan kepariwisataan ... dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI NASIONAL UNTUK ... · jasa kreatif lokal oleh masyarakat Indonesia (4) 1. Mengembangkan kepariwisataan ... dan pengembangan kebijakan di sektor pariwisata

Documents

EKOLOGI KEPARIWISATAAN

EKOLOGI KEPARIWISATAAN

Documents

SOSIOLOGI KEPARIWISATAAN

SOSIOLOGI KEPARIWISATAAN

Documents

Pengenalan kepariwisataan

Pengenalan kepariwisataan

Documents

covid19.hukumonline.com · Contoh Surat Permohonan Rekomendasi uji coba Kegiatan Kepariwisataan Secara Terbatas KOP DESTINASI WISATA USAHA JASA PARIWtSATA . Juni 2020 . I Lembar

covid19.hukumonline.com · Contoh Surat Permohonan Rekomendasi uji coba Kegiatan Kepariwisataan Secara Terbatas KOP DESTINASI WISATA USAHA JASA PARIWtSATA . Juni 2020 . I Lembar

Documents

ASPEK HUKUM DALAM TATA KELOLA DESTINASI ......This presentation uses a free template provided by FPPT.com Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 2

ASPEK HUKUM DALAM TATA KELOLA DESTINASI ......This presentation uses a free template provided by FPPT.com Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 2

Documents

Sosialisasi KEPARIWISATAAN

Sosialisasi KEPARIWISATAAN

Documents

Marhanani Tri Astuti dan Any Ariani Noor: Daya Tarik ... · Destinasi Wisata Sejarah dan Bahari 25 DAYA TARIK MOROTAI SEBAGAI DESTINASI WISATA ... ingin berkunjung ke suatu tempat

Marhanani Tri Astuti dan Any Ariani Noor: Daya Tarik ... · Destinasi Wisata Sejarah dan Bahari 25 DAYA TARIK MOROTAI SEBAGAI DESTINASI WISATA ... ingin berkunjung ke suatu tempat

Documents

Seri Aktivitas Bahari yang Bertanggung Jawab · di laut atau di pantai. ... mendorong pengelolaan sumber daya alam sebijak mungkin demi meningkatkan ... Secara umum, kepariwisataan

Seri Aktivitas Bahari yang Bertanggung Jawab · di laut atau di pantai. ... mendorong pengelolaan sumber daya alam sebijak mungkin demi meningkatkan ... Secara umum, kepariwisataan

Documents

Ekowisata bahari

Ekowisata bahari

Documents

Design

NOMOR : 1 TAHUN 2018dprd-indramayukab.go.id/perda/2018/ld-no-1-2018.pdf · Visi Pasal 3 Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah mewujudkan kabupaten sebagai destinasi pariwisata

NOMOR : 1 TAHUN 2018dprd-indramayukab.go.id/perda/2018/ld-no-1-2018.pdf · Visi Pasal 3 Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah mewujudkan kabupaten sebagai destinasi pariwisata

Documents

News & Politics

M03 Lembaga Kepariwisataan

M03 Lembaga Kepariwisataan

Education