DEPUTI I - ekon.go.id · PDF fileRekomendasi terhadap penyusunan RPP Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas ... Dokumen Strategi ... Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Kementerian koordinator Bidang Perekonomian

(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(c) (f)

Realisasi :47 buah

Target : 40 RPPU/Keputusan Strategis

Rancangan Peraturan Perundang-undangan Perubahan atau Kebijakan Strategis Nasional yang bersifat merivisi kebijakan sebelumnya

Realisasi : 18 buahTarget : 13 RPPU/Keputusan Strategis Revisi

Tata kelola Kebijakan Kementerian Teknis melalui Peraturan/Keputusan Teknis dalam rangka deregulasi kebijakan perekonomian

Realisasi : 72 buah

Target : 79 peraturan/keputusan kementerian teknis

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Keterangan

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian

Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

Presentase kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi 100%

Unit : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

SS Indikator KinerjaRealisasi s/d

Desember 2016

Sangat Baik

100% 118% 118%

Kinerja

Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU) Baru atau Kebijakan Strategis Nasional Baru)

TAHUN 2016

Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

138% 138%

Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau)65≤n<85 = 3 : Baik (Hijau)45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah) n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)

4 4

Target 2016

DEPUTI I

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

1Rekomendasi terhadap penyusunan revisi PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas PajakPenghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-DaerahTertentu (Tax Allowance) - (Paket Kebijakan VII : Mendorong Industri Padat Karya).

2Rekomendasi terhadap penyusunan RPP Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PenghasilanPegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu (Paket Kebijakan VII: Mendorong Industri PadatKarya).

3 Tersusunnya Basis Data Perekonomian (PANDURATA) yang Terbaharui secara Periodik4 Tersusunnya Model Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Leading Economic Indicator5 Rekomendasi Kebijakan terkait Pemberdayaan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

6 Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Dalam Negeri perihal Permohonan Penerbitan SuratEdaran kepada Pemda Kabupaten/Kota, sebagai dasar pengurangan BPHTB

7Peraturan Presiden No.82 tentangStrategi Nasional Keuangan Inklusif. Dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif dipaparkan dihadapan Queen Maxima dalam kunjungan ke RI pada 30 Agustus 2016 s/d 1 September 2016

8Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang PedomanPelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

9Tersusunnya Arahan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) atas Program TahunanPrivatisasi (PTP) Tahun 2016 melalui Keputusan Komite Privatisasi dalam rapat sirkuler Nomor: Rakor. 29.01.2016 tanggal 29 Januari 2016

10Tersusunnya Arahan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) atas Privatisasi diluar PTPTahun 2016 melalui surat Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi PerusahaanPerseroan (Persero) Nomor: S-178/M.EKON/07/2016 tanggal 15 Juli 2016

1 Pengendalian pelaksanaan kebijakan fasilitas Tax Allowance2 Rekomendasi tentang fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID tahun 2016 dan Penyampaianrekomendasi hasil Rakornas oleh Menko Perekonomian kepada Menteri/Pimpinan lembaga

4 Penyusunan Rekomendasi Penguatan Dasar Hukum Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional

5 Nota Dinas Deputi I kepada Sekretaris Menko Perekonomian Nomor: 105/D.I.M.EKON/6/2016 terkaitKonsep Kata Pengantar dalam Buku Kumpulan Peraturan Terkait Ease of Doing Business (EoDB

6 Surat Deputi I Kepada Sekretaris Majelis Wali Amanat ICCTF Terkait Tanggapan dan PersetujuanKegiatan ICCTF

7Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan BagiUMKM Nomor S-110/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penyusunan PedomanPelaksanaan KUR Sektoral kepada 11 Menteri dan 2 Kepala Badan

8

Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan BagiUMKM nomor S-112/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Fokus Penyaluran KUR kepadaGubernur Provinsi Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali,Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat; KementerianKeuangan; Kementerian Koperasi dan UKM; dan 19 Direksi Bank Pelaksana KUR

9 Pemberian Persetujuan PKLN PT PLN

10 Masukan terhadap Permintaan Paraf Menko Perekonomian pada Rancangan Reraturan Pemerintah(RPP) Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN/Institusi dibawah Kementerian Keuangan

1 Tahun 2016 Pemerintah telah memutuskan penyaluran KUR sebesar Rp. 100 Triliun2 Kinerja target penyaluran KUR adalah 95%

Rp 100 Triliun

Rp 95 triliun 95%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan

Presentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan

80% 100% 125%

Unit : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Target 2016SS Indikator Kinerja Realisasi

2016 Kinerja

Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit Usaha Rakyat/KUR (dalam rupiah)

Keterangan(f)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan

80%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016

100% 125%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

1 Rekomendasi terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2Rekomendasi terhadap penyusunan revisi PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) - (Paket Kebijakan VII: Mendorong Industri Padat Karya)

3Rekomendasi terhadap penyusunan RPMK Perubahan PMK 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan

4 Rekomendasi terhadap penyusunan RPP Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu (Paket Kebijakan VII: Mendorong Industri Padat Karya)

5 Rekomendasi terhadap penyusunan RPP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu

6 Rekomendasi terhadap penyusunan RPP tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah (Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008)

7Rekomendasi terhadap penyusunan Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

8 Rekomendasi terhadap usulan pemberian fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) kepada PT Sateri Viscose International

9 Rekomendasi terhadap penyusunan RPP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (RPP PPh UMKM)

10 Rekomendasi terhadap usulan Penyusunan RPP tentang Pengenaan Cukai Terhadap Kemasan Plastik Minuman

11 Rekomendasi terhadap Inventarisasi dan Evaluasi Perizinan/Standar/Syarat Kementerian/Lembaga di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

12 Rekomendasi terhadap penyusunan RPP PNBP kementerian/lembaga:a. RPP PNBP Kementerian Perhubunganb. RPP PNBP Kementerian Pertanianc. RPP PNBP Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerald. RPP PNBP Kementerian Luar Negerie. RPP PNBP Lembaga Aparatur Negaraf. RPP PNBP TVRIg. RPP PNBP Kementerian Pemuda dan Olahragah. RPP PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatikai. RPP PNBP RRIj. RPP PNBP BPPTk. RPP PNBP Kementerian Agamal. RPP PNBP Badan Pusat Statistikm. RPP PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanann. RPP PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaano. RPP PNBP Kementerian Hukum dan HAMp. RPP PNBP LIPIq. RPP PNBP Kementerian Kesehatanr. RPP PNBP Kementerian Perdagangans. RPP PNBP Kementerian Pariwisata

1

Pengendalian pelaksanaan kebijakan fasilitas Tax Allowance:Rekomendasi terhadap usulan pemberian fasilitas Tax Allowance PT Samsung Electronics Indonesia, PT Rayon Utama Makmur, PT Ungaran Sari Garments, PT Sukses Mantap Sejahtera, dan PT Permata Hijau Palm Oleo.Evaluasi regulasi fasilitas Tax Allowance Rekomendasi terhadap penyusunan revisi PP No.9 Tahun 2016 tentang Perubahan PP No.18 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance)

2 Rekomendasi tentang fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

3 Rekomendasi mengenai penyusunan instrumen Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam rangka penentuan besaran dan jangka waktu pemberianfasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Kawasan Ekonomi Khusus

4 Rekomendasi mengenai perkembangan pencapaian target pajak5 Rekomendasi mengenai perkembangan pencapaian realisasi belanja dan pembiayaan

a. Penyusunan Kontrak dan SK PTT dan TA 2016 serta Perubahannyab. Rakor Deputi I (Persiapan Rakerja Menko)c. Rapat Penilaian Prestasi Kerja PNSd. Rakerja Menko Perekonomiane. Rapat Evaluasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuanganf. Rakor Deputi I (tindaklanjut Rakerja Menko)g. Rapat Indikator Evaluasi dan Penilaian SAKIPh. Rapat Evaluasi Triwulan II 2016i. Rapat Trilateral Meeting Tahap IIj. Rakerja Triwulan II Deputi I 2016, Rencana Kerja Deputi I 2017k. Rapat Penyusunan TOR dan RAB 2017l. Rapat Kerja Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasim. Rapat Evaluasi Kinerja Capaian IKU Semester I 2016n. Penyusunan LAKIP 2016o. Penyusunan Renstra 2015-2019p. Penyusunan Renja 2017q. Penyusunan TOR dan RAB 2017r. Penyusunan Draft Kompilasi Revisi POK 1-5s. Penyusunan dan Kompilasi RUP 2017t. Kompilasi & Pengajuan Penilaian Laporan Kinerja Pegawai bulanan (Target dan Realisasi)u. Laporan Persediaan Barang (ATK) Bulananv. Laporan Konsilidasi Kegiatan per Triwulanw. Penataan Persuratan (TU) Kedeputianx. Penataan Sistem Informasi Kedeputian (Website Laman Deputi)

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit : Asisten Deputi Fiskal

SS Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi 2016 Kinerja Keterangan

100%

(f)

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal (4 rekomendasi)

Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal yang ditindaklanjuti

80% 80% 100%

Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal (4 rekomendasi)

Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal yang ditindaklanjuti

80% 80% 100%

Laporan Kinerja Bidang Administrasi dan Tata Kelola Semester I dan II Tahun 2016, meliputi kegiatan-kegiatan :Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan deputi (2 laporan)

Persentase hasil dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan deputi

80% 80%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

1 Pelaksanaan kajian transportasi barang dalam rangka mempersempit defisit transaksi berjalan

2 Penyusunan analisis kinerja transaksi barang

3 Penyusunan basis data perekonomian (PANDURATA) yang terbaharui secara periodik.

4 Penyusunan panel ekonomi (DASHBOARD) harian

5 Penyusunan model proyeksi pertumbuhan ekonomi dan Leading Economic Indicator

6 Penyusunan booklet statistik perekonomian triwulanan.

7 Penerapan Website Pokjanas TPID dan Video Conference CISC0 WEBEX untuk mendukung Komunikasi yang efektif dan efisien dengan TPID dan antar TPID

8 Koordinasi Penguatan kerjasama dengan pelaku pasar keuangan dalam rangka pemantauan pasar keuangan.

9 Penyusunan basis data TPID yang mendukung penguatan sinergi antar TPID

10Penyelenggaraan Sarasehan/Dialog Interaktif Perekonomian Nasional (bagian dari Rakornas TPID tahun 2016) dan Penyusunan konsep Bahan Menko Perekonomian terkait

11 Penyusunan Rekomendasi SOP Operasi Pasar dan Pasar Murah serta Pasar Lelang Komoditas bersama tim TPI dan Pokjanas TPID.

12 Pengoperasian Sekretariat Pokjanas TPID di Kantor Kemenko Perekonomian

13 Penyusunan SOP Sekretariat Pokjanas TPID (dalam proses)

1 Addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) Pokjanas TPID.

2 Penyusunan analisis dan pemantauan suku bunga acuan, perbankan dan obligasi

3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sinergi Pokjanas TPID dengan KKPU dan POLRI

4 Penilaian TPID Terbaik dan Berprestasi Tahun 2015 (bagian dari Rakornas tahun 2016)

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID tahun 2016, termasuk Penyusunan rekomendasi hasil dan konsep Bahan Menko Perekonomian terkait

6Penyelenggaraan Rapat Koordinasi TPID antara Pusat dan Daerah (Rakorpusda) tahun 2016 , termasuk Penyusunan rekomendasi hasil dan berserta Penyusunan konsep paparan

- Peningkatan peran dalam Employment Working Group G20.

- Pelaksanaan kajian neraca jasa dalam rangka peningkatan cadangan devisa

-

(kegiatan-kegiatan langsung untuk mendukung output ini sudah tidak dilaksanakan mengingat sejak tahun 2014 koordinasinya sudah dilakukan oleh keasdepan lain yaitu Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk pembiayaan TKI dan Asdep keternagakerjaan untuk yang terkait remitansi)

-Walaupun demikian terdapat kegiatan-kegiatan kami yang terdapat irisan diantaranya adalah pemantauan naraca jasa yang merupakan bagian dari kegiatan koordinasi bidang Neraca Pembayaran

-Beberapa penghematan/pemotongan anggaran digunakan dari pos ini dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran output ini dan pencapaian output lainnya pada keasdepan MNP

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran


100%

(f)Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang moneter dan neraca pembayaran (5 rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang moneter dan neraca pembayaran yang ditindaklanjuti

80% 80% 100%

Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang moneter (inflasi), 5 rekomendasi

Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang moneter (inflasi) yang ditindaklanjuti

80% 80% 100%

Catatan :

Terwujudnya rekomendasi pengendalian kebijakan yang terkait dengan kebijakan remitansi, pembiayaan dan asuransi TKI (5 rekomendasi)

Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan kebijakan remitansi, pembiayaan dan asuransi TKI yang ditindaklanjuti

80% 80%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)

Nota Dinas Deputi kepada Menko Perekonomian terkait permohonan Rakor pengembangan UMKM melalui Sertifikat hak atas tanah (SHAT)Penerbitan revisi Perpres no. 39 tahun 2014 tentang daftar Bidang Usaha yang tertuutp dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang penanaman Modal/Daftar Negeri Investasi (DNI) sektor Keuangan

Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Dalam Negeri perihal Permohonan Penerbitan Surat Edaran kepada Pemda Kabupaten/Kota, sebagai dasar pengurangan BPHTB

Nota Dinas Deputi I kepada Sekretaris Menko Perekonomian terkait Konsep Kata Pengantar dalam Buku Kumpulan Peraturan Terkait Ease of Doing Business (EoDB)Surat Deputi I kepada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata terkait permohonan bahan masukan untuk butir wicara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Sidang Pleno ISEI ke XVIII di Gorontalo

Surat Deputi I kepada Sekretaris Majelis Wali Amanat ICCTF terkait Tanggapan dan Persetujuan Kegiatan ICCTF

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah & Sektor Riil

SS Indikator Kinerja Target 2016

Realisasi 2016 Kinerja Keterangan

Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengann bidang ekonomi daerah dan sektor riil yang ditindaklanjuti

80% 100% 125%

Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah (3 rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah yang ditindaklanjuti

80% 100% 125%

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi daerah dan sektor riil (3 rekomendasi)

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c1). Koordinasi penyusunan KMK No. 287/KMK.02/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna

Anggaran Subsidi Bunga KUR.2). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite

Kebijakan KUR Nomor S-67/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang AcuanPenyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoral, sebagai tindak lanjut sektor pertanian,kelautan dan perikanan, industri, jasa konstruksi, penempatan TKI, penyusunan petunjuk SistemInformasi Kredit Program, penyusunan database UMKM.

3). Koordinasi penyusunan petunjuk teknis KUR sektor kelautan dan perikanan dan ditindaklanjutidengan Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris KomiteKebijakan KUR Nomor S-67/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang AcuanPenyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoral.

4). Koordinasi penyusunan dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif direncanakan untukdipaparkan dihadapan Queen Maxima dalam kunjungan ke RI pada 30 Agustus 2016 sampaidengan 1 September 2016.

5). Koordinasi pengendalian penyaluran KUR Berorientasi Ekspor (KURBE) dengan LPEI.

6). Rekomendasi Penyusunan Komite Nasional Keuangan Syariah:

7). Rekomendasi Penyusunan Indikator dan Rancangan Definisi Operasional dari indicator TujuaanPembangunan Berkelanjutan (TPB)

8). Keputusan Deputi tantang Klinik KUR1). Rapat Teknis dalam rangka penetapan plafon penyaluran KUR tahun 2016 dan ditindaklanjuti

dengan Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris KomiteKebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-70/D.I.M.EKON/06/2016 tanggal 7 Juni 2016tentang Pengaturan Plafon KUR Tahun 2016.

2). Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan PembiayaanBagi UMKM nomor S-110/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penyusunan PedomanPelaksanaan KUR Sektoral kepada 11 Menteri dan 2 Kepala Badan.


Unit : Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

SS Realisasi 2016

Target 2016 Kinerja Indikator Kinerja Keterangan

(f)Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK (5 rekomendasi)

Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK yang ditindaklanjuti

80% 80% 100%

Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK (5 rekomendasi)

Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang PMLK yang ditindaklanjuti

80% 80% 100%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

SS Realisasi 2016


(f)3). Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan

Bagi UMKM nomor S-112/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Fokus Penyaluran KURkepada Gubernur Provinsi Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY,Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan PapuaBarat; Kementerian Keuangan; Kementerian Koperasi dan UKM; dan 19 Direksi Bank PelaksanaKUR.

4). Workshop Sistem Informasi Kredit Program dalam rangka Mendukung Program KUR di 6 Provinsidengan penyaluran KUR tertinggi dan ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Asdep Pasar Modal danLembaga Keuangan kepada Deputi I Nomor ND-55/D.I.M.EKON.4/02/2016 tentang LaporanWoorkshop SIKP

5). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan tentang permohonan usernamedan password bagi 29 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia kepadaDirjen Perbendaharaan

6).

Monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan penyaluran KUR di 7 Provinsi dengan penyaluran tertinggi dan ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Deputi 1 Nomor ND-370/D.I.M.EKON.4/10/2016 dan ND-387/D.I.M.EKON.4/02/2016 tentang laporan monitoring dan evaluasi KUR

7). Lokakarya Dana Investasi Real Estate (DIRE) di 2 Provinsi

1).Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)tanggal 11 Februari 2016 dalam rangka membahas skema KUR Menengah (dengan plafon diatasRp 500 juta - Rp 2 miliar)

2).Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)tanggal 29 Maret 2016 dalam rangka membahas skema KUR untuk sektor pertanian dan koperasisebagai penyalur KUR

3).

Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)tanggal 24 Juni 2016 dalam rangka membahas usulan perubahan Peraturan Menteri KoordinatorBidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 jo. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman PelaksanaanKUR.

4).Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan PembiayaanBagi UMKM nomor S-111/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Pelaksanaan KURTriwulan I Tahun 2016 kepada Presiden RI.

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha mikro dan kecil (5 rekomendasi)

Persentase hasil rekomendasi kebijakan KUR mikro

Rp 100 Triliun

Rp 95,8 Triliun

95,80%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

SS Realisasi 2016


(f)

5).Rapat Koordinasi Teknis tentang penambahan penyalur KUR (perusahaan pembiayaan dankoperasi). Saat ini tengah disusun revisi Pedoman Pelaksanaan KUR yang mengatur mekanismepenambahan penyalur dan penjamin KUR.

6).Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris KomiteKebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-68/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016tentang Relaksasi Aturan SIKP kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

7).Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris KomiteKebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-49/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentangKajian Subsidi Bunga KUR Super Mikro, kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

8).

Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris KomiteKebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-48/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentangRekomendasi Kinerja dan Kesehatan PT. PNM (Persero) kepada Deputi Komisioner PengawasIKNB II OJK.

9).Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris KomiteKebijakan Pembiayaan Bagi UMKM mengenai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atasLaporan Hasil Pemeriksaan Program KUR tahun 2011 - Semester I 2015.

10).Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-49/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Kajian Subsidi Bunga KUR Super Mikro, kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

11).

Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-48/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Rekomendasi Kinerja dan Kesehatan PT. PNM (Persero) kepada Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK

12).

Surat tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Program KUR tahun 2011 - Semester I 2015. Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM tersebut ditujukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

SS Realisasi 2016


(f)

13).

Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKMNomor S-84/D.I.M.EKON/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang monitoring pelaksanaan program KUR kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

14).

Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKMNomor S-79/D.I.M.EKON/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Penyaluran dan Pelaporan kepada BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BTPN, OCBC NISP, Maybank, Bank ArthaGraha, Bank BPD Bali, BPD DIY, BPD Sulselbar, BPD Jateng, BPD Sumut, BPD Riau Kepri, BPD Sumbar

15).Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKMNomor S-83/D.I.M.EKON/08/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Konfirmasi Alokasi Plafon KUR Tahun 2016 kepada PT. BRI Agroniaga.

16).Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-90/D.I.M.EKON/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Permohonan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada BNI

17).

Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKMNomor S-107/D.I.M.EKON/09/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penyaluran dan Pelaporan kepada Bank Sinarmas, Bank Permata, BCA, BRI Agroniaga, BPD Papua, BPD NTB, BPD Kalbar, BPD JabarBanten, BPD NTT, BPD Kalsel, BPD Jambii, Adira Dinamika Multi Finance, Mega Central Finance.

18). Rekomendasi Penyusunan Pedoman KUR TKI dan KUR TKI Purna

19). Rekomendasi Penetapan Koperasi Sebagai Penyalur KUR

20). Rekomendasi penyusunan perubahan Permenko No.8 tahun 2015 juncto No.13 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR

21). Rekomendasi penyusunan Forum Pengawasan KUR22). Rekomendasi penyusunan pedoman KUR e-Commerce

23). Rekomendasi penyusunan pedoman KUR sektor pariwisata, perdagangan dan petanian

24). Rekomendasi Penyusunan KUR 2017

(a) (b) (c) (e)=d/c

1. Surat Menko Perekonomian tentang Arahan atas Program Tahunan Privatisasi BUMN 2016

2. Rapat Tim Pelaksana Komite Privatisasi tentang Program Tahunan Privatisasi BUMN 2016 (13 Januari 2016)

3. Rapat penyusunan bahan Rakor Komite Privatisasi (25 Januari 2016)

4. Rakor Komite Privatisasi (tingkat Menteri) PTP BUMN 2016, 28 Januari 2016.

5. Rapat FGD Tim Teknis Komite Privatisasi, 23-24 Maret 2016

6. Rapat Tim Revisi PP 44 dan 45 Tahun 2005 (di Kementerian BUMN dan Kemenko Perekonomian)

7. Rapat Tim Revisi Permen BUMN Tentang PKBL

8. Rapat Tim Pelaksana Komite Privatisasi tentang Privatisasi diluar PTP (30 Juni 2016)

9. Rakor Komite Privatisasi tentang Privatisasi diluar PTP 2016 (12 Juli 2016)

10. Rapat terkait Holding BUMN (di Kementerian BUMN dan di Kemenko Perekonomian)

11. Rakor penyerahan PT Aldevco kepada Negara

12. Rakor tindak lanjut penyerahan aset Otorita Asahan kepada PT Inalum

1.Penyampaian Masukan Terkait hasil kajian awal pembentukan danaamanah PKBL, Surat Deputi Bidang Ekonomi Makro dan KeuanganKepada Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN.

2. Penyampaian tanggapan atas pertanyaan Ijin PKLN PT. PLN, mengenai pengecualian PT PLN sesuai Perpres No 4 tahun 2016

3. Rapat Tim Teknis Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN)pembahasan permohonan persetujuan PKLN

4.

Revisi Keppres No.39/1991 tentang Koordinasi PengelolaanPinjaman Komersial Luar Negeri dan Keppres No.59/1972 tentangPenerimaan Kredit Luar Negeri (di Kementerian Keuangan danKemenko Perekonomian).

5. FGD Progres Revisi Keppres 39/1991 dan 59/19726. Rapat Sharing Informasi Audit Korporasi oleh BPKP

7.Rapat Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN (diKementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukumdan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

8. Rapat/FGD Kebijakan Holding BUMN;

9. Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan PMN pada BUMN(PT. Pertani, PT. Bulog, PT, SHS, PT. Inalum);

10. Monev pelaksanaan PKLN (BP Berau, PT. Inpola)11. Partisipasi Sosialisasi Holding BUMN Pertambangan

Kinerja

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

SS Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi 2016 Keterangan

Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN (5 rekomendasi)

Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang BUMN yang ditindaklanjuti

80% 80% 100%

(f)

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN (5 rekomendasi)

Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN yang ditindaklanjuti

80% 80% 100%

DEPUTI II

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c1 Roadmap Beras (1 rekomendasi)

2 Permentan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permentan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas Oleh Pemerintah (1 rekomendasi

3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan sebagai tindak lanjut dari penerbitan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (1 rekomendasi)

4 Roadmap Jagung (1 rekomendasi)

5Permendag 63 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (1 rekomendasi)

6 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan (1 rekomendasi)

7Verifikasi Lahan Pangan dan Pertanian yang menghasilan 2 (dua) rekomendasi (buku) yakni Aplikasi Geospasial Untuk Meningkatkan Akurasi Data Persawahan di Indonesia dan Hasil Verifikasi Lahan Sawah di 3 Kabupaten Jawa Barat

8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (1 rekomendasi)

9 Rancangan Perpres tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2017-2021 (1 rekomendasi)

10 Permentan No. 17 Tahun 2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (1 rekomendasi)

11 Permentan No. 61 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan ayam Ras (1 rekomendasi)

12 Rancangan Permentan tentang Penyediaan dan Peredaran Susu (1 rekomendasi)13 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang replanting kelapa sawit (1 rekomendasi)14 Rancangan Roadmap Gula (1 rekomendasi)

15 Rancangan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Karet Alam Di Dalam Negeri (1 rekomendasi)

16 Rancangan Instruksi Presiden tentang Penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) (1 rekomendasi)

17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (1 rekomendasi

18Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Penundaan Alih Fungsi Lahan Sawah (1 rekomendasi)

19 Rancangan Kerangka Roadmap Pengembangan Produk Rekayasa Genetika (1 rekomendasi)

20Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 yang merevisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Penyusunan KUR Sektor Pertanian (1 rekomendasi)

21 Kebijakan Model Bisnis Penggemukan Sapi Potong Dengan Pemanfaatan KUR (1 rekomendasi

22 Kebijakan Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak dan Tenaga Bakti Rimbawan Kehutanan menjadi Aparatur Sipil Negara (1 rekomendasi)

23 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan BLU Riset Perkebunan dan Hortikultura Indonesia (1 rekomendasi)

24 Kebijakan Pengembangan Sagu Untuk Pangan Nasional (1 rekomendasi)25 Rancangan Roadmap Revolusi Orange (1 rekomendasi)26 Rancangan kebijakan peningkatan ekspor komoditas buah Indonesia (1 rekomendasi)

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

SS Target 2016Indikator Kinerja Realisasi 2016 Kinerja Keterangan

(f)Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian yang diselesaikan (23 Rekomendasi)

100% 117% 117%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

SS Target 2016Indikator Kinerja Realisasi 2016 Kinerja Keterangan

(f)1 Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan Nasional (1 rekomendasi)

2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Jagung (1 rekomendasi)

3 Kebijakan moratorium publikasi data produksi tanaman pangan oleh BPS sampai dengan tahun 2018 (1 rekomendasi)

4Permentan No. 16 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (1 rekomendasi)

5

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (1 rekomendasi)

6 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (1 rekomendasi)

7Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (1 rekomendasi)

8 Rancangan revisi Permentan No 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (1 rekomendasi)

9 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (1 rekomendasi)

10Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (1 rekomendasi)

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pangan dan Pertanian

Persentase kebijakan bidang Pangan dan Pertanian yang terimplementasi (8 rekomendasi)

100% 125% 125%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

1 Roadmap Beras (1 rekomendasi)

2Permentan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permentan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas Oleh Pemerintah (1 rekomendasi)

3

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan sebagai tindak lanjut dari penerbitan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (1 rekomendasi)

4 Roadmap Jagung (1 rekomendasi)

5 Permendag 63 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (1 rekomendasi)

6Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan (1 rekomendasi)

7

Verifikasi Lahan Pangan dan Pertanian yang menghasilan 2 (dua) rekomendasi (buku) yakni Aplikasi Geospasial Untuk Meningkatkan Akurasi Data Persawahan di Indonesia dan Hasil Verifikasi Lahan Sawah di 3 Kabupaten Jawa Barat

1 Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan Nasional (1 rekomendasi)

2

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Jagung (1 rekomendasi)

3 Kebijakan moratorium publikasi data produksi tanaman pangan oleh BPS sampai dengan tahun 2018 (1 rekomendasi)

1 Penyusunan LAKIN 20162 Penyusunan laporan anggaran dan kegiatan 2016 triwulanan3 Penyusunan realisasi QW 20164 Penyusunan realisasi IKU 20165 Penyusunan Renstra 2015-20196 Penyusunan RKAKL 20177 Penyusunan QW 2016 8 Penyusunan IKU 20169 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

10 Pelayanan administrasi keuangan11 Pelayanan kepegawaian D212 Pelayanan absensi pegawai D213 Pelayanan rapat (konsumsi dan akomodasi)

Realisasi 2016 Kinerja

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pangan

SS Indikator Kinerja Target 2016 Keterangan(f)

Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan (1 dokumen )

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan yang diselesaikan (8 rekomendasi)

100% 100% 100%

Persentase kebijakan bidang pangan yang terimplementasikan (3 rekomendasi)

100% 100% 100%

Terwujudnya layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian (1 dokumen)

Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

12 12 100%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan pangan (1 dokumen )

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

1

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (1 rekomendasi)

2 Rancangan Perpres tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2017-2021 (1 rekomendasi)

3Permentan No. 17 Tahun 2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (1 rekomendasi)

4 Permentan No. 61 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan ayam Ras (1 rekomendasi)

5 Rancangan Permentan tentang Penyediaan dan Peredaran Susu (1 rekomendasi)

1

Permentan No. 16 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (1 rekomendasi)

2

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (1 rekomendasi)

200%

Kinerja Target 2016

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan

SS Indikator Kinerja Realisasi 2016 Keterangan

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan peternakan dan perikanan (1 dokumen)

Persentase kebijakan bidang peternakan dan perikanan yang terimplementasikan (1 rekomendasi)

100%

(f)

Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peternakan dan perikanan (1 dokumen)

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peternakan dan perikanan yang diselesaikan (3 rekomendasi)

100% 167% 167%

200%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

1 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang replanting kelapa sawit (1 rekomendasi)

2 Rancangan Roadmap Gula (1 rekomendasi)

3 Rancangan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Peningkatan Pemanfaatan Karet Alam Di Dalam Negeri (1 rekomendasi)

4 Rancangan Instruksi Presiden tentang Penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) (1 rekomendasi)

1Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (1 rekomendasi)

2

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (1 rekomendasi)

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan perkebunan dan hortikultura (1 dokumen)

Indikator Kinerja Realisasi 2016

Unit : Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura

SS


Target 2016 Kinerja Keterangan

Persentase kebijakan bidang perkebunan dan hortikultura yang terimplementasikan (2 rekomendasi)

100%

(f)Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perkebunan dan hortikultura (1 dokumen)

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diselesaikan (4 rekomendasi)

100% 100% 100%

100% 100%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

1Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (1 rekomendasi)

2Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Penundaan Alih Fungsi Lahan Sawah (1 rekomendasi)

3 Rancangan Kerangka Roadmap Pengembangan Produk Rekayasa Genetika (1 rekomendasi)

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian (1 dokumen)

Persentase kebijakan bidang prasarana, sarana pangan dan pertanian yang terimplementasikan (1 rekomendasi)

100% 100% 100%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian



Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian yang diselesaikan (3 rekomendasi)

100% 100% 100%(f)

Rancangan revisi Permentan No 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (1 rekomendasi)

Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian (1 dokumen)

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

1

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 yang merevisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Penyusunan KUR Sektor Pertanian (1 rekomendasi)

2Kebijakan Model Bisnis Penggemukan Sapi Potong Dengan Pemanfaatan KUR (1 rekomendasi)

3Kebijakan Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak dan Tenaga Bakti Rimbawan Kehutanan menjadi Aparatur Sipil Negara (1 rekomendasi)

4Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan BLU Riset Perkebunan dan Hortikultura Indonesia (1 rekomendasi)

5 Kebijakan Pengembangan Sagu Untuk Pangan Nasional (1 rekomendasi)6 Rancangan Roadmap Revolusi Orange (1 rekomendasi)

7Rancangan kebijakan peningkatan ekspor komoditas buah Indonesia (1 rekomendasi)

1Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (1 rekomendasi)

2

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (1 rekomendasi)




Unit : Asisten Deputi Agribisnis

Keterangan

140%(f)

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan agribisnis (1 dokumen)

Persentase kebijakan bidang agribisnis yang terimplementasikan (1 rekomendasi)

100% 117% 117%

Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan agribisnis (1 dokumen)

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan agribisnis yang diselesaikan ( 5 rekomendasi)

100% 140%

DEPUTI III

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)Regulasi yang telah dan sedang dikoordinasikan antara lain :-Perpres No. 40 th 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi -RPerpres Tata Kelola Gas (masih dalam proses)-Persiapan Pembangunan kilang Bontang dan kilang Tuban-Perpres 4/2016 Percepatan Pembangunan Infrstruktur Ketenagalistrikan-RPP Panas Bumi (dalam proses)-Koordinasi Pembangunan Pembangkit 35 GW-Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara-Renegosiasi KK dan PKP2B, -Kebijakan hilirisasi batubara-RPerpres Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan -RInpres Moratorium Ijin Perkebunan Kelapa Sawit -RPerpres Kelembagaan Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

-Perpres 18/2016 Percepatan Pembangunan Listrik Sampah Kota -RPerpres Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional. -RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan HidupPengendalian kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang dilaksanakan :-Peninjauan Harga BBM secara berkala, -Evaluasi penetapan harga gas LPG tabung 3 kg- Revisi PP 79 tahun 2010-Penyelesaian permasalahan PLTU Mulut Tambang -Kebijakan tarif dan subsidi listrik 900 Va -Penyelesaian Permasalahan Lahan PLTA Asahan III-Penyelesaian divestasi saham perusahaan pertambangan-Kebijakan tata cara pemberian Izin Khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara (Permen ESDM No 32 Tahun 2015- Revisi Permendag 35/2015 ttg ketentuan ekspor produk industri kehutanan-Revisi PerMenDag 89/2015 tentang Ketentuan Ekspor Industri Kehutanan danPerMenDag 35/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan- Belum adanya standar BBM yang mengacu pada EURO IV

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI

90% 90% 100% Penyusunan rancangan road map transparansi beneficial ownership (pemilik manfaat) perusahaan tambang.

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang diselesaikan

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup

Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasikan

100% 100,00% 100%

100% 100%100,00%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

SS Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi2016

Kinerja Keterangan

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

- Rerpres harga gas bumi (telah di tetapkan Perpres 40/2016)

- RPerpres Tata Kelola (masih dalam proses pembahasan)- Proses pembangunan kilang Bontang dan Kilang Tuban- Penetapan harag BBM- Koordinasi penetapan harga gas bumi untuk industri tertentu

- Prninjauan harga BBM secara berkala

- Evaluasi penetapan harga gas LPG tabung 3 kg

-Penyelesaian Tumpang Tindih lahan Kilang Tuban dengan peruntukan lainnya

- Penyelesaian masalah kegiatan Tim Penghematan Energi dan Air

- Revisi PP 79 tahun 2010- Implementasi penugasan Pertamina untuk kilang Bontang

Terwujudnya layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup (3 Laporan)

Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

100% 100% 100%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit : Asisten Deputi Produktivitas Energi


(f)

Koordinasi kebijakan bidang Produktivitas Energi yang telah dilakukan:- Perpres Harga Gas Bumi (telah ditetapkan Perpres 40/2016)

Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang Produktivitas energi (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Produktivitas energi yang terimplementasikan

100% 100% 100%

Pengendalian kebijakan bidang Produktivitas Energi yang dilakukan :

Laporan Kegiatan Administrasi dan Tata Kelola Kegiatan Deputi III Triwulan III dan Laporan Kegiatan Administrasi dan Tata Kelola Kegiatan Deputi III Triwulan III.

Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang Produktivitas energi (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Produktivitas energi

100% 100% 100%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

- Merumuskan RPP Pans Bumi

- Koordinasi Pembangunan Pembangkit 35 GW

- Penyelesaian permasalahan PLTU mulut Tambang- Pembahasan penyelesaian kebijakan tarif dan subsidi listrik 900 Va- penyelesaian masalah penundaan pembayaran dan diskon tarif

industri- Penyelesaian permasalahan lahan dan perijinan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit : Asisten Deputi Infrastruktur Energi

SS Indikator Kinerja Realisasi 2016 Kinerja Target

2016 Keterangan

(f)Koordinasi kebijakan bidang Infrastruktur Energi yang telah dilakukan :Terwujudnya koordinasi kebijakan

bidang Infrastruktur energi (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang infrastruktur energi yang terimplementasikan

100% 100% 100%

Pengendalian kebijakan bidang Infrastruktur Energi yang dilakukan :Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang infrastruktur energi (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur Energi

100% 100% 100%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang industri ekstraktif (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang industry ekstraktif yang terimplementasikan

100% 100% 100%Koordinasi kebijakan bidang industri ekstraktif yang telah dibahas diantaranya adalah Kebijakan renegosiasi KK dan PKP2B, Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral, Kebijakan revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kebijakan hilirisasi batubara (pemanfaatan batubara untuk PLTU Mulut Tambang), dan Kebijakan tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri (Permen ESDM No 5 Tahun 2016).

Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang industri ekstraktif (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang industri ekstraktif

100% 100% 100%Pengendalian kebijakan bidang industri ekstraktif yang telah dilakukan diantaranya adalah Penyelesaian divestasi saham perusahaan pertambangan, Kebijakan tata cara pemberian Izin Khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara (Permen ESDM No 32 Tahun 2015), dan kebijakan pengurangan merkuri pada pertambangan emas skala kecil.

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) (1 Laporan)

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI

90% 90% 100%EITI mengharapkan agar pemerintah daerah dan Perusahaan tambang (minerba dan migas) lebih terbuka di dalam melaporkan pajak dan PNBP di sektor energi dan sumber daya mineral. Isu yang telah dibahas yaitu penyusunan rancangan road map transparansi beneficial ownership (pemilik manfaat) perusahaan tambang.


Kinerja KeteranganTarget 2016

Unit : Asisten Deputi Industri Ekstraktif

SS Indikator Kinerja Realisasi 2016

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

- Penyusunan SOP dan Raperpres Kelembagaan Operasinal Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

- Penyusunan Raperpres Penggunaan Lahan di kawasan Hutan

- Menyusun Raperpres Moratorium ijin perkebunan kelapa sawit

- Revisi Permendag Nomor 89 tahun 2015 tentang ketentuan ekspor - Revisi Permendag 35 tahun 2011 tentang ketentuan ekspor rotan

dan produk rotan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit : Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan

SS Indikator Kinerja Realisasi 2016 Kinerja Target 2016 Keterangan

(f)Isu Tata Kelola Kehutanan yang telah dibahas dalam rapat koordinasi :Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang Tata

Kelola Kehutanan (3 Rekomendasi)Persentase rekomendasi kebijakan di bidang tata kelola kehutanan yang terimplementasikan

100% 100% 100%

Pengendalian kebijakan Tata Kelola Kehutanan yang telah dilaksanakan :Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang Tata Kelola Kehutanan (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Kelola Kehutanan

100% 100% 100%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

- Perpres Pembangunan listrik sampah kota (Perpres 18/2016)

- Merumuskan PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

- Merumuskan Perpres Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional

- Belum adanya standar BBM yang mengacu pada EURO IV- Belum ada ketentuan impor limbah non bahan berbahaya

bagi industri (Permendag31/M-DAG/PER/5/2016)

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit : Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup

SS Indikator Kinerja Realisasi 2016 Kinerja Target

2016 Keterangan

(f)Isu Pelestarian Lingkungan Hidup yang dikoordinasikan dilakukan :

Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pelestarian lingkungan hidup yang terimplementasikan

100% 100% 100%

Isu Pelestarian Lingkungan Hidup yang dikendalikan :Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian lingkungan hidup

100% 100% 100%

DEPUTI IV

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan

85% 85% 100%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan

85% 85% 100%

Keterangan


Unit : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi & UKM

Target 2016SS Indikator Kinerja Realisasi 2016 Kinerja

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

85% 100%

12 bulan 12 bulan 100%

85%

(f)

85% 85% 100%

Terwujudnya efektifitas pelaksanaan program dan tata kelola administrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM yang optimal (2 Laporan)

Jumlah layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang diselesaikan

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif


(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan


85% 85% 100%

85% 85%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan

100%Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan yang diselesaikan

(f)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan (2 Rekomendasi)


(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan yang diselesaikan 85% 85% 100%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kewirausahaan 85% 85% 100%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit : Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan


(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diselesaikan

85% 85% 100%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

85% 85% 100%

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis teknologi (B) (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi (B) yang diselesaikan

85% 85% 100%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi (B) (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi (B)

85% 85% 100%


(f)

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM


(a) (b) (c) (d) (e)=d/cTerwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (2 Rekomendasi)

Persentase koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan yang diselesaikan

85% 85% 100%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan

85% 85% 100%

(f)

KeteranganRealisasi 2016 Kinerja

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Ketenagakerjaan


DEPUTI V

(a) ( b) (c) (d) ( e) =d/c

1Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perluasan investasi melalui fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luarnegeri (Diaspora);

2Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor/impor melalui otomasi perijinan/ rekomendasi secara menyeluruh ke dalam sistem INSW melalui penerapan Indonesia Single Risk Management

3Rekomedasi hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam pembahasan rancangan PP tentang tindangan pengamanan, tindangan anti dumping dan tindakan imbalan (RPP TPTATI)

4 Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan logistik nasional melalui pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB).

5

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri memalui penerapan sertifikasi online untuk meminimalisir kesalahan dalam penerbitan sertifikasi halal makanan, minuman, obat, kosmetik, kimiawi, biologi, rekayasa genetika dan barang gunaan.

1

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perubahan PP nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan PP nomor 18 Tahun 2016 tentang fasilitasi pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang Bidang Usaha tertentu dan/atau didaerah daerah tertentu

2Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan integrasi INSW ke dalam sistem ASW melalui pembentukan Tim Nasional dalam rangka penanganan ASEAN Solution for Investment, service and trade (asssit)

3Rekomendasi kebijakan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penerapan Inland FTA sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 13/2015 tentang Kebijakan Fasilitasi Perdagangan Bebas di dalam Negeri.

4 Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sertifikasi kopetensi sumber daya manusia (SDM) di b idang logistik.


1

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tantang Daftar Bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang tertutup dengan persyaratan di bidang penananaman modal.

2

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dengan diterbitkannyan Inpres No. 6 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional

Persentase kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi

85% 100% 118%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan perniagaan dan industri

Persentase kebijakan bidang perniagaan dan industri yang terimplementasi

85% 100% 118%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perniagaan dan industri

Persentase rancangan peraturan bidang perniagaan dan industri yang diselesaikan

85% 100% 118%(f)



(a) (b) (c) (d) ( e) =d/c

1

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perluasan investasi melalui fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luarnegeri (Diaspora);

2Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perubahan PP nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan PP nomor 18 Tahun 2016 tentang fasilitasi pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang Bidang Usaha tertentu dan/atau didaerah daerah tertentu

3

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi daerah (PEPIDA) melalui pembentukan Tim PEPIDA dalam rangka penyelesaian permasalahan ekspor daerah seperti pengembangan potensi produk daerah di kawasan timur Indonesia.

4

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyederhanaan perijinan melalui pelaksanaan pencabutan ijin ganguan di daerah dalam rangka penyederhanaan perijinan melalui penerapan ijin investasi 3 jam di Kawasan Industri.

5Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Satgas Percepatan dan Pelaksanaan Kebijakan bidang Ekonomi melalui Usulan paket kebijakan ekonomi tahp IX sd XIV.

1

Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kebijakan pembentukan kelembagaan PTSP di daerah sebanyak 526 PTSP Prov/Kab/kota/KPBPB/KEK

2Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kemudahan investasi didaerah dengan memperbaiki peringkat EoDB di Jakarta dan Surabaya.

3Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perijinan dan pengembangan Kawasan Industri di Medan, Makassar dan Surakarta.

4 Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Ijin gangguan (HO) yang disatukan dengan ijin lingkungan.

Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Terwujudnya layanan dukungan administrasi dan tata kelola dapa Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri (12 Bulan)

Jumlah (bulan) layanan dukungan administrasi dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri


Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tantang Daftar Bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang tertutup dengan persyaratan di bidang

Terlaksananya layanan dukungan administrasi dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri selama 12 bulan

Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan investasi (4 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan investasi yang ditindak lanjuti

100% 100% 100%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit: Asisten Deputi Pengembangan Iklim Investasi

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengembangan investasi (4 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan investasi yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%(f)



(a) (b) (c) (d) ( e) =d/c

1Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor/impor melalui otomasi perijinan/ rekomendasi secara menyeluruh ke dalam sistem INSW melalui penerapan Single Sing On (SSO).

2Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor/impor melalui otomasi perijinan/ rekomendasi secara menyeluruh ke dalam sistem INSW melalui penerapan Indonesia Single Risk Management

1

Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan integrasi INSW ke dalam sistem ASW melalui pembentukan Tim Nasional dalam rangka penanganan ASEAN Solution for Investment, service and trade (asssit)

2 Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penerapan Single Sign On dan Indonesia Single Risk Manajemen (ISRM).

1

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas eskpor barang dan jasa prioritas melalui stadardisasi pengaturan tata niaga ekspor dan impor melalui pembenukan agregator/konsolidator BUMN.

2Rekomedasi hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam pembahasan rancangan PP tentang tindangan pengamanan, tindangan anti dumping dan tindakan imbalan (RPP TPTATI)

3 Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fasilitasi perdagangan internasional melalui trade financing.

4Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam pembahasan hasil pemuktahiran katagori komitmen WTO-FTA dan inisiatif pembentukan National Committee on Trade fasilitation (NCTF)


2Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor produk non migas melalui peningkatan peran ekspor di sektor UKM/IKM

3Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan implementasi WTO trade Facilitation Agreement (WTO-TFA) yang telah dilaksanakan.

4

Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Tindakan Anti Dumping dan tindangan pengamanan perdagangan melalui perpanjangan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) atas importasi CRC/S, HRC dan BOPP.

1Rekomendasi peningkatan daya saing ekspor daerah di wilayah Timur Indonesia dengan pembentukan Konsolidator ekspor produk UKM dalam rangka direct call rute Bitung - Davao (Pilipina)

2 Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor produk olahan berbasis ikan di Bitung, Sulawesi Utara.

3 Rekomendasi kebijakan penanggulangan masalah penyelundupan dan rencana pembentukan satgas penanggulangan penyelundupan.

100% 100%

Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional (4 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional yang ditindaklanjuti

100%

Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional (4 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pelaksanan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

(f)

Terwujudnya rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW(2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%


(a) (b) (c) (d) ( e) =d/c

1

Rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 32 Tahun 2014 dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah mengenai kebijakan penyederhanaan perijinan penyelenggaraan jasa pos.

2 Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan logistik nasional melalui pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB).

3Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatyan daya saing industri penerbangan nasional melalui insentif be amasuk 0% untuk 21 pos tarif suku cadang dan komponen pesawat terbang.

4Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kenijakan pengembangan agregator/konsolidator produk ekspor untuk mendukung pengembangan pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional

1 Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sertifikasi kopetensi sumber daya manusia (SDM) di b idang logistik.

2Rekomendasi hasil monitoring dan evaluais pelaksanaan kebijakan Sistem Pendidikan Akademi Komunitas Logistik di Kabi=upaten batubara dan Bitung.

3 Rekomendasi hasil monitoringd an evaluasi pelaksnaan kebijakan integrasi Sistem INAPORTNET ke dalam sistem INSW.

Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningakatam daya saing logistik nasional (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing logistik nasional yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing penyedia jasa logistik nasional yang mendorong pengembangan usaha ekonomi rakyat.

Terwujudnya rekomendasi pelaksaanan pengendalian kebijakan pengembangan logistik nasional (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pelaksanan pengendalian kebijakan pengembangan logistik nasional yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit: Asistern Deputi Pengembangan Logistik Nasional

(f)

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional (4 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%



(a) (b) (c) (d) ( e) =d/c

1

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan kelembagaan melalui program penjaminan dan pendampingan calon pengelola resi gudang dan sistem pasar lelang dalam rangka mengoptimalkan nilai jual komkoditas.

2

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri memalui penerapan sertifikasi online untuk meminimalisir kesalahan dalam penerbitan sertifikasi halal makanan, minuman, obat, kosmetik, kimiawi, biologi, rekayasa genetika dan barang gunaan.

3 Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kemudahan akses pembayaan melalui e-commerce.

4Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbenlanjaan dan toko swalayan.

1

Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakann penyederhanaan skema sertifikasi wajib SNI terkait dengan produk pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak membebani pelaku usaha mikro dan kecil.

2Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penerapan zonasi dan jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan pada setiap daerah.

3Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan produk UKM pada setiap toko swalayan dalam jumlah tertentu.

4Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penerapan lembaga pengawasan persaingan usaha dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pasar dalam negeri (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan peningaktan daya saing pasasr dalam negeri yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

SS Indikator Kinerja Target 2016 Reealisasi 2016 Kinerja

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha

(f)Terwujudnya rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha (4 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha (4 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pelaksanan pengendalian kebijakan pengembangan pasar dalam negeri yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing di pasar dalam negeri melalui penyempurnaan regulasi yang memuat penerapan sertifikasi halal terhadap produk-produk tertentu, pengawasan oleh Badan Penyelenggara jaminan produk halal serta sanksi sanksi tergadap pelaku usaha.

Keterangan

(a) (b) (c) (d) ( e) =d/c

1

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan pendukung pengembangan industri melalui Kawasan Industri yang tertuang dalam PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, yaitu Permenperin No. 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, dan Permenperin No. 40/M-ND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.

2Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dengan diterbitkannyan Inpres No. 6 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

1

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk peningkatan daya saing industri nasional, seperti Permenperin No. 38/M-IND/PER/6/2016 tentang Industri Tertentu yang Mendapatkan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland FTA), Permenperin No. 22/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Permenperin No. 34/M-IND/PER/3/2014 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor

2Rekomendasi kebijakan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran serta phase out pupuk bersubsidi , dengan diterbitkannya Perm,entan nomor 69 Thaun 2016 tentang alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2017.

1 Kebijakan peningkatan daya saing industri farmasi dan lakes melalui penerbitan Inpres No. 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan

2Peningkatan daya saing industri baja dengan diterbitkannya Permenperin No. 11/M/IND/PER/2/2016 tentang pemberlakuan standar Nasional Indonesia (SNI) Pipa baja saluran air dengan atau tampa lapisan seng secara wajib

3 Peningkatan daya saing industri petrokimia dengan diterbitkannya Perpres No. 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi

4Industri padat karya dengan diterbitkannya PP nomor 41 tahun 2016 tentang perlakuan pajak penghasilan pasal PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu

100% 100% 100%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pengembangan Industri

(f)

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengembangan industri (2 rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan industri yang ditindak lanjuti


Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing industri (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan peningakatan daya saing industri yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan industri (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan industri yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

DEPUTI VI

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)

Terwujudanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah

Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

4 4 100%

Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah

Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan

80% 91,67% 115%

Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa

Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa 2 3 150%

Tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan

Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

7 7 100%Penetapan proyek prioritas ditindaklanjuti dengan penyelesaian OBC (outline Business Case ) pada 7 PP sebagai rekomendasi pelaksanaan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


(a) (b) (c) (e)=d/c (f)

Koordinasi Pemetaan Kinerja Layanan Irigasi dari Primer hingga Tersier sebagai tindaklanjut Surat Menko Perekonomian No. S-44/M.EKON/ 02/2016 kepada Menteri PUPR. Saat ini sudah dilakukan penyiapan audit teknis kinerja layanan irigasi dari primer hingga tersier di 4 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat oleh Kementerian PUPR

Koordinasi Percepatan Pembangunan Bendungan Karian dan Sindang Heula melalui Surat Deputi VI Kemeko Perekonomian kepada K/L

terkait untuk mempercepat penyelesaian masalah lahan.

Koordinasi Percepatan Penyusunan Raperpres Perubahan Perpres 29 Tahun 2009, yang saat ini telah sampai pada tahap Pembahasan di Panitia Antar Kementerian dan selanjutnya akan dilakukan harmonisasi di Kemenkum HAM

Persentase (%) rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan terpadu pesisir Ibukota Negara Indonesia

80% 90% 113%Koordinasi Percepatan Penetapan Skema Pembiayaan Jakarta Severage System, yang saat ini dalam tahap koordinasi penetapan skema pembiayaan untuk seluruh zona diluar 1 dan 6

Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan terpadu pesisir Ibukota

80% 90% 113%Koordinasi Percepatan Penyusunan MoU Tripartide Indonesia - Korea - Belanda, yang saat ini dalam tahap finalisasi MoU.

Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Estuary Dam Teluk Bintan, melalui Surat Menko No. S-38/M.EKON/ 02/2016, kepada K/L terkait untuk mereview kembali perijinan pembangunan berdasarkan RTRW.

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 1 juta ha irigasi dan Rehabilitasi 3 juta ha irigasi, melalui Surat Deputi VI Kemenko Perekonomian kepada Ditjen Bina Bangda Kemendagri tentang Rekomendasi Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier, yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen Bina Bangda kepada Gubernur se-Indonesia yang telah ditindaklanjuti melalui sinkronisasi Pembangunan Irigasi oleh

Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air


Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air (4 Rekomendasi)

Persentase (%) rekomendasi kebijakan infrastruktur sumber daya air yang ditindaklanjuti

85% 100% 118%

Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air (4 Rekomendasi) Persentase (%) rekomendasi pengendalian

pelaksanaan kebijakan infrastruktur sumber daya air yang ditindaklanjuti

90% 100% 111%

(a) (b) (c) (e)=d/c (f)


Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengembangan SPAM Umbulan dan SPAM Jatiluhur sebagai salah satu amanat Perpres No.3/2016, yang saat ini telah dilakukan penandatanganan kontrak antara PJPK dengan Badan Usaha, PII dan SMI. Sedangkan untuk SPAM Jatiluhur, saat ini sedang dalam pembahasan mengenai penetapan pola kerjasama antara KPBU atau Business to Business

Koordinasi Peningkatan Kerjasama Indonesia - Singapura dalam pengembangan Batam-Bintan-Karimun, yang saat ini telah sampai pada tahap tersusunnya Terms of Reference dan finalisasi Joint Action Roadmap Working Group (WG) on Batam-Bintan-Karimun (BBK) and other Special Economic Zones in Indonesia Periode 2015-2019.

Koordinasi Peningkatan Daya Saing dan Revitalisasi Kelembagaan BP Batam, yang saat ini telah ditetapkan kepengurusan baru berdasarkan Kepmenko Perekonomian no 43 Tahun 2016

Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (12 Bulan)

Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


83%Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti (2 Rekomendasi)

Persentase (%) rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti

80% 66%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)Tersusunnya rekomendasi kebijakan telematika dan utilitas (8 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan telematika dan utilitas yang ditindaklanjuti

80% 50% 63% Target rekomendasi: 8 Realisasi: 4 ,yaitu (1) Koordinasi Revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 tentang Penyelanggaraan Telekomunikasi dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; (2) Koordinasi dan Pemantapan Konsepsi RPP Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; (3) Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Integrasi Hulu Hilir Percepatan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase Di Kawasan Sepanjang Bantaran Sungai Ciliwung; (4) Koordinasi Tersusunnya rekomendasi

pengendalian pelaksanaan kebijakan telematika dan utilitas (5 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan telematika dan utilitas yang ditindaklanjuti

80% 40% 50%

Target rekomendasi: 5 Realisasi: 2 ,yaitu (1) Pemantauan Pelaksanaan Infrastruktur bersama/sharing ; (2) Percepatan Implementasi kebijakan Sanitary Landfill .

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Telematika dan Utilitas



(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)

Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan sistem transportasi multimoda (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan sistem transportasi multimoda yang ditindaklanjuti 80% 150% 188%

Target rekomendasi : 2Realisasi : 3 (Perpres No. 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Perpres No. 116 Tahun 2015 tentang LRT Sumatera Selatan, Rekomendasi Pengenaan Pajak PBHTB untuk Bandara Internasional Yogyakarta, Finaslisasi MoU Cikarang - Bekasi)

Terwujudnya pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan sistem transportasi multimoda (2 Laporan)

Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan sistem transportasi multimoda 80% 100% 125%

Target : 2 laporanRealisasi : 2 (Sosialisasi Pola Kelembagaan dan Pembiayaan LRT Sumatera Selatan, Sosialisasi Strategi Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung Menjadi Pelabuhan Transhipment Internasional)

Tersusunnya rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi JABODETABEK (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi JABODETABEK 80% 150% 188%

Target rekomendasi : 2Realisasi : 3 (Rekomendasi TOD & Transportasi Perkotaan di Jabodetabek, Perpres No. 79 Tahun 2016 tentang Perubahan No. 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Prov. DKI Jakarta, Perpres 65 tahun 2016 tentang perubahan perpres 98 tahun 2015 tentang percepatan pembangunan LRT Jabodebek)

Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi JABODETABEK (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sistem transportasi JABODETABEK yang ditindaklanjuti

80% 100% 125%

Target rekomendasi : 1Realisasi : 1 (Rekomendasi PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi)

156%Target rekomendasi : 4Realisasi : 5 (Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang PSN, Perpres no 47 tahun 2016 tentang penetapan pelabuhan patimban dalam PSN, Surat Menko Penyelesaian Lahan Otoritas Asahan, PP No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, Rekomendasi Percepatan Percepatan Pembangunan Bandara Kertajati)

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda



Tersusunnya rekomendasi kebijakan sistem transportasi multimoda (4 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan sistem transportasi multimoda yang ditindaklanjuti

80% 125%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)

Tersusunnya rekomendasi kebijakan penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi (12 Rekomendasi)

Persentase (%) rekomendasi hasil koordinasi dansinkronisasi kebijakan bidang penataan ruang dankawasan strategis ekonomi yang ditindaklanjuti

80% 75% 94%

Target Rekomendasi : 12Realisasi : 9 (Revisi RTR BBK, RPerpres RTR Perbatasan Kaltim-Kaltara-Sulteng-Gorontalo-Sulut, Revisi RTRWN, PK Jabodetabekpunjur, Revisi PP 15/2010, Revisi PP Kawasan Industri, RPP Perencanaan Ruang Laut, RPP RTRLN, Ranperda RTRWP Kepri)

Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi (8 Rekomendasi)

Persentase (%) rekomendasi hasil pemantauan danevaluasi pelaksanaan kebijakan penataan ruang dankawasan strategis ekonomi yang ditindaklanjuti

80% 88% 109%

Target Rekomendasi : 8 LaporanRealisasi : 7 (Pengembangan Kawasan BBK, SUTET New Aur Duri-Peranap-Perawang, SUTET Bandung Selatan, SUTET Ungaran-Mandrancan, PLTGU Bangka Peaker, PLTGU Lombok Peaker, Pelabuhan Patimban)

Terwujudnya pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi (1 Laporan)

Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materisosialisasi kebijakan penataan ruang dan kawasanstrategis ekonomi

80% 100% 125%Target : 1 Laporan, Realisasi : 1 (Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta) penyelenggaraan sosialisasi yang dihadiri oleh 200 peserta, 170 peserta (85%) dapat memahami sosialisasi ini secara baik.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

SS Indikator Kinerja Realisasi 2016 Kinerja KeteranganTarget

2016

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)Target : 4 rekomendasi Realisasi : 5 rekomendasi1. UU No 4 Tahun 2016 (Tapera)2. PP No 64 Tahun 2016 (Pembangunan Perumahan MBR)

3. Perpres No 102 Tahun 2016 (Pendanaan Pengadaan Tanah

4. Permendagri No 96 Tahun 2016(AP Daerah)5. Rekomendasi skema Project Delivery PartnershipTarget : 4 rekomendasiRealisasi : 5 rekomendasi1. RPP Rumah Negara2. PermenATR No 13 Tahun 2016 tentang tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing 3. RPP HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah4. RPP Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

5. PMK No 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara AP pada proyek KPBU

Target : 2 sosialisasiRealiasi : 3 sosialisasi1. Sosialisasi Pelaksanaan KPBU dalam Proyek Rusunawa2. Sosialiasasi Pertanahan3. Sosialiasi pelaksanaan KPBU di daerahTarget: 7 rekomendasiRealisasi: 13 rekomendasi1. Konsep Penyerapan Tax Amnesti untuk Infrastruktur2. Rekomendasi perubahan kebijakan terkait pembebasan biaya masuk untuk import bahan mentah.3. Rekomendasi perubahan harga batu bara untuk perubahan PLTU Mulut Tambang4. Rekomendasi untuk perubahan peraturan pemerintah no 79 Tahun 2010 untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas.5. Rekomendasi terkait skema pendanaan untuk kilang minyak Bontang dan Tuban6. Penyusunan PMK 129/2016 terkait penyiapan dan pelaksanaan transaksi penyiapan proyek kilang minyak Bontang.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur

Keterangan

Tersusunnya rekomendasi kebijakan bidang perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur (4 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan perumahan, pertanahan, dan pembiayaan infrastruktur yang ditindaklanjuti

80% 100% 125%



Terwujudnya pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur (2 Laporan)

Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur

80% 150% 188%

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur yang ditindaklanjuti

80% 94% 118%

Tersusunnya rekomendasi hasil kebijakan ekonomi terkait penyediaan infrastruktur prioritas (7 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi hasil kebijakan ekonomi terkait penyediaan infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti

80% 186% 232%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)

KeteranganSS Indikator Kinerja Target 2016


7. Penyusunan Perpres and PMK untuk pembentuk BLU LMAN dalam pengadaan tanah.8. Rekomendasi usulan perubahan tupoksi BPJT9. Usulan penyempuranaan SPM Jalan Tol untuk mengakomodasi mekanisme AP

10. Rekomendasi perubahan Perpres 79/2015 tentang Jasa Konstruksi

11. Perubahan Perpres LRT Jabodebek dan Sumsel (Perpres no 98/2015, 99/2015 dan 116/2015)12. Rekomendasi Perubahan PP Penyelenggaraan Perkeretaapian (PP 56/2009)

13. Revisi Perpres no 75/2014

Target: 7 rekomendasiRealisasi: 7 rekomendasi1. Harga keekonomian Kilang Minyak Bontang.2. Evaluasi skema pendanaan untuk proyek Jakarta Sewerage System non-Zona 1 dan Zona 63. Review Pra-FS PLTA Karangkates, Kesamben, Ledoyo4. Evaluasi Skema Pendanaan SPAM Semarang Barat5. Skema Pendanaan Jalan Tol Serang Panimbang6. Skema pembiayaan Hutama Karya untuk Trans Sumatera (8 ruas+3 ruas)7. OBC Pelabuhan Hub Internasional Kuala TanjungTarget: 1 laporanRealisasi: 4 laporan1. Laporan Semester 1 KPPIP 20162. Laporan PSN kepada Presiden July 20163. Laporan Semester 2 KPPIP 20164. Laporan PSN kepada Presiden Desember 2016Target: 1 laporan

Realisasi: 1 laporan1. Laporan Pengembangan Kapasitas

Tersusunnya rekomendasi hasil Pre FS/Revisi Pre Fs proyek infrastruktur prioritas (7 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi hasil Pre FS / Revisi Pre FS proyek infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti

80% 100% 125%

500%

Terwujudnya pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas (1 Laporan)

Persentase pemahaman pserta terhadap materi sosialisasi kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas

80% 100% 125%

Tersusunnya rekomendasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas (1 Laporan)

Persentase rekomendasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti

80% 400%

VIIDEPUTI

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)

Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Internasional yang terselesaikan 85% 82,60% 97%

Terselesaikan 23 kesepakatan dari 28 kesepakatan yang direncanakan. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran dan selfblooking

Persentase (%) Rekomendasi penguatan daya saing Nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA

80% 88,89% 111% Rekomendasi penyelesaian target untuk penguatan daya saing nasional telah dapat diselesaikan sebanyak 88,89%

Presentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi International yang ditindaklanjuti 85% 82,60% 97% Dari 28 kesepakatan yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti,

24 kesepakatan telah ditindaklanjuti

Presentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi International yang ditindaklanjuti

85% 88,10% 104% Dari 12 rekomendasi yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, terdapat 7 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti

Terwujudnya Pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Internasional

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Internasional

85% 86,80% 102% Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi internasional sudah mencapai 86,60%, diatas dari target.

Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang kerjasama Ekonomi Internasional

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit: Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional



(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)Tercapainya Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia (5 Kesepakatan)

Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang terselesaikan 85% 100% 118% Dari 5 kesepakatan yang direncanakan, dapat terselesaikan 5

kesepakatan. Realisasi 100%

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti 85% 80% 94% Dari 5 kesepakatan yang terselesaikan, 4 kesepakatan telah

ditindaklanjuti

Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Asia yang ditindaklanjuti

85% 100% 118% 8 Rekomendasi pada saat Monev, telah ditindaklanjuti semuanya

Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Asia (2 Laporan)

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Asia 85% 90% 106% 90 % peserta sudah cukup memahami hasil-hasil kerjasama ekonomi

Asia yang disosialisasikan

Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional (12 Bulan)

Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Kerjasma Ekonomi Internasional

12 Bulan 12 Bulan 100% Dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola dilaksanakan selama 12 bulan, dengan beberapa laporan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia

Tersusunnya rekomendasi pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Asia (8 Rekomendasi)


(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)

Tercapainya Kesepakatan KSE Eropa, Afrika dan Timur Tengah (5 Kesepakatan)

Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang terselesaikan

85% 60% 71%Dari 5 kesepakatan yang direncanakan, terselesaikan 3 kesepakatan, sehingga realisasi 60%. Hal ini karena adanya pemotongan anggaran

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti

85% 80% 94% Dari 5 kesepakatan yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, 4 kesepakatan sudah ditindaklanjuti

Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti

85% 58% 68% Dari 12 rekomendasi yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, terdapat 7 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti

Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah (2 Laporan)

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

85% 85% 100%Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah sudah mencapai 85% dan sesuai dengan yang ditargetkan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

Tersusunnya pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah (12 Rekomendasi)



(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)Tercapainya Kesepakatan KSE Amerika dan Pasifik ( 4 Kesepakatan)

Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang terselesaikan

85% 75% 88% Direncanakan 4 kesepakatan dapat terselesaikan, dan terselesaikan 3 kesepakatan, sehingga realisasi 75%

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti

85% 75% 88% Dari 4 kesepakatan yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, 3 kesepakatan yang terselesaikan sudah ditindaklanjuti

Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti


Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik (1 Laporan)

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik

85% 85% 100%Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik sudah mencapai 85% dan sesuai dengan yang ditargetkan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik

Tersusunnya Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik (8 Rekomendasi)



(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)

Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang terselesaikan 85% 78% 92% Dari 9 kesepakatan yang direncanakan, terselesaikan 7

kesepakatan, sehingga realisasi 92%

Persentase (%) rekomendasi penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA

80% 88,89% 111% Rekomendasi penyelesaian target untuk penguatan daya saing nasional telah dapat diselesaikan sebanyak 88,89%

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang ditindaklanjuti 85% 78% 92% Dari 9 kesepakatan yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti,

7 kesepakatan yang sudah ditindaklanjuti

Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang ditindaklanjuti

85% 100% 118% Dari 6 rekomendasi yang ditargetkan dapat ditindaklanjuti, telah ditindaklanjuti semua

Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional (4 Laporan)

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional

85% 88% 104% Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional sudah mencapai 88%

Tercapainya kesepakatan KSE Regional dan Subregional (9 Kesepakatan)

Tersusunnya pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional (6 Rekomendasi)

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional



(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)Tercapainya Kesepakatan KSE Multilateral dan Pembiayaan (5 Kesepakatan)

Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang terselesaikan

85% 100% 118% Dari 5 kesepakatan yang direncanakan, terselesaikan 5 kesepakatan, sehingga realisasi 100%

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti 85% 100% 117,65% Dari 5 kesepakatan yang terselesaikan, sudah ditindaklanjuti

Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti


Terwujudnya Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan (2 Laporan)

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

85% 86% 101% Pemahaman peserta terhadap kerjasama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan sudah mencapai 86%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

Tersusunnya Rekomendasi pengendalian Kebijakan di Bidang Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan (8 Rekomendasi)



SETMENKO

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)

Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian 90% 90,77% 101%

Indeks kepuasan layanan kesekretariatan 3 2,89 96%

Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan 80% 85,72% 107%

Kualifikasi Laporan Keuangan tetap “Wajar Tanpa Pengecualian” 100% 100% 100%

Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi 75% 71,87% 96%

Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai 100% 100% 100%

Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi 2016 Kinerja


Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik

Unit : Sekretariat Kemenko Perekonomian

SS Keterangan

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

- Dokumen Program dan Anggaran- Dokuemn Implementasi RB- Dokuemn Implementasi SAKIP- Dokumen Pengembangan layanan DSI


Kinerja Target 2016

Unit : Biro Perencanaan


(f)

Terwujudnya layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian 4 dok 4 dok 100%

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c (f)

Tercapainya penyampaian informasi publik kepada stakeholder terkait dengan Kemenko Bidang Perekonomian

Jumlah laporan komunikasi publik kebijakan bidang perekonomian 2 laporan 2 laporan 100%

Terselenggaranya rapat koordinasi dan rapat pimpinan di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian Jumlah laporan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian 1 laporan 1 laporan 100%

Terselenggaranya dukungan kegiatan Menko Bidang Perekonomian dan fasilitasi penyiapan naskah menteri yang efektif dan efisien

Jumlah laporan dukungan kegiatan Menko Bidang Perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri 1 laporan 1 laporan 100%

Tersusunnya peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dan surat keputusan di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian

Jumlah laporan rancangan peraturan perundang-undangan serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum 3 laporan 3 laporan 100%


Kinerja KeteranganTarget 2016

Unit : Biro Hukum, Persidangan dan Humas

SS Indikator Kinerja Realisasi 2016

(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

Terselenggaranya layanan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia

Pelaksanaan administrasi umum kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan penempatan sumber daya manusia 12 bulan 12 bulan 100%

Terselenggarannya layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan

Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan), pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan, dan pelaksanaan/verifikasi dokumen anggaran

3 paket dokumen

3 paket dokumen 100%

Terselenggaranya layanan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara

Jumlah bulan pengelolaan Barang Milik Negara 12 bulan 12 bulan 100%

Terselenggaranya layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan Jumlah bulan pelayanan kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan 12 bulan 12 bulan 100%

Pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu 12 bulan 12 bulan 100%

Pelayanan operasional perkantoran Pelayanan operasional perkantoran dan pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 100%

Terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa Jumlah bulan pelayanan pengadaan barang/jasa 12 bulan 12 bulan 100%

(f)


Kinerja Target 2016

Unit : Biro Umum


(a) (b) (c) (d) (e)=d/c

Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal) 3 laporan 3 laporan 100%

Keterangan

Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan yang dilaksanakan 4 laporan 4 laporan 100%

(f)

Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian intern yang efektif


Kinerja

Unit : Inspektorat

SS Indikator Kinerja Target 2016 Realisasi 2016

www.ekon.go.id || Gd. AA.Maramis II Lt.6 || Jalan Lapangan Banteng Timur No.2 Jakarta

Documents

DEPUTI I - ekon.go.id · PDF fileRekomendasi terhadap penyusunan RPP Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas ... Dokumen Strategi ... Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi