BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini, hampir semua negara-negara di dunia menamakan sistem

politiknya dengan “negara demokrasi”. Namun demikian tidak semua negara

mampu menterjemahkan kata demokrasi yang sejalan dengan kata perlindungan

terhadap hak asasi manusia, menjunjung tinggi hukum, tunduk terhadap kemauan

orang banyak tanpa mengabaikan hak golongan kecil, agar tidak timbul diktatur

mayoritas.

Dalam Ilmu Politik, awal pembahasan tentang demokrasi dapat ditarik

semenjak zaman Yunani kuno ketika Pericles menerapkan sistem pemerintahan

demokrasi dan kemudian mulai dikenalnya praktek pemilu yang dilaksanakan

secara langsung dalam city state di Athena. Perkembangan selanjutnya pada

zaman modern sekarang ini, pembahasan tentang demokrasi dipandang sebagai

konsep barat yang ideal dan lebih baik dari konsep lainnya, meskipun hal ini perlu

dipertanyakan lagi. Setidaknya dianggap lebih baik dibandingkan bentuk

otoritarian yang ada di Amerika Latin.

Konsep demokrasi yang berkembang di barat merupakan konsep yang

lahir dari masyarakat bawah yang kemudian memberikan bentuk demokrasi barat

itu sendiri. Ketika konsep yang dianggap ideal dan berkembang di barat ini

diterapkan di negara berkembang, terjadi pertanyaan baru tentang bagaimana

sebenarnya konsep, teori dan karakteristik dari demokrasi tersebut. Hal ini

dikarenakan konsep demokrasi adalah produk barat yang dipaksakan untuk

diterapkan di negara berkembang dan yang belum tentu sesuai dengan kondisi

masyarakat. Masyarakat barat adalah masyarakat modern dengan tingkat

pemahaman yang lebih baik dan tingkat ekonomi yang telah maju dibandingkan

masyarakat di negara berkembang yang masih termasuk dalam kategori

masyarakat tradisional dengan ekonomi dalam bidang agraris. Sehingga tidak

heran negara berkembang masih banyak sedang mencari bentuk demokrasi itu

sendiri.

Terlepas dari paparan tentang demokrasi di negara berkembang tersebut di

atas, makalah ini akan membahas tentang demokrasi yang ada di Amerika Serikat.

Mengambil contoh Amerika Serikat dikarenakan amerika selama ini dikenal dunia

sebagai negara empunya demokrasi, bahkan sering disebut sebagai negara paling

hebat demokrasinya. Demokrasi menjadi satu dari dua asas ideologi Amerika

Serikat. Dasar lainnya adalah ekonomi liberal yang tercermin dalam bentuk

kapitalisme. Meskipun hal tersebut perlu dianalisa lagi kebenarannya dengan

berbagai kondisi saat ini. Namun setidaknya praktik demokrasi tersebut dapat

dilihat di Amerika Serikat dan memang negara inilah yang dianggap motor

penerapan demokrasi di dunia khususnya di barat yang selanjutnya diharapkan

menjadi acuan negara berkembang dalam penerapan demokrasi di negaranya.

BAB II

PEMBAHASAN

DEMOKRASI LIBERAL

A. Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik

yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan

pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses

perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang

kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan

pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum

dalam konstitusi.

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh

penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-

Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak

belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang

demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi

langsung atau demokrasi partisipasi.

B. Asas Demokrasi Liberal

Kapitalisme yang menjadi ideologi dalam pemerintahan demokrasi liberal

berdiri atas akidah sekulerisme. Akidah sekulerisme adalah memisahkan agama

dari kehidupan(pemerintahan dan politik). Atas asas tersebut mereka menganggap

bahwa pembuat aturan/hukum di masyarakat adalah manusia, bukan yang lainnya.

Rakyat dalam demokrasi liberal dianggap sebagai sumber hukum. Kemudian

rakyat jugalah yang membuat perundang-undangan untuk kepentingan mereka

sendiri.

C. Konsep Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal memiliki konsep-konsep yang sangat menonjol

diantaranya dalah :

1) Individualisme.

Demokrasi Liberal yang ideologinya adalah kapitalisme memandang

bahwa masyarakat terbentuk dari individu-individu. Ideologi kapitalisme ini tidak

memprioritaskan pandangannya ke masyarakat sebagai satu kesatuan utuh.

Pemerintah selaku pelaksana amanah kekuasaan dari rakyat harus bisa

menjamin seriap individu agar bisa menyalurkan seluruh kebutuhan hidupnya,

baik itu kebutuhan rohani maupun jasmani. Setiap individu dalam demokrasi

liberal bisa memaksimalkan keinginan dan kemauannya secara bebas tanpa

batasan apapun.

2) Kebebasan.

Kebebasan atau liberalisme menjadi hal yang sangat pokok dalam

demokrasi liberal. Pemerintah harus bisa menjamin keamanan dan ketentraman

bagi setiap rakyat di lingkungan khusus maupun umum. Hak Asasi Manusia juga

harus dijaga dari gangguan pihak manapun.

Kebebasan berakidah (bebas memilih agama dan keyakinan sesuai dengan

kehendak) dan kebebasan ekonomi adalah 2 kebebasan yang dibangga-banggakan

dalam demokrasi liberal. Setiap individu berhak untuk berpidah-pindah agama.

Dalam roda perekonomian setiap individu berhak mengelola semua kepemilikan,

bahkan sumber air atau sumberdaya alam berhak dikelola atau dimonopoli oleh

individu.

3) Kesetaraan.

Demokrasi liberal yang memiliki akidah sekulerisme memandang bahwa

setiap manusia memiliki kesetaraan dalam semua hal, baik mengenai hak dan

kewajiban. Kesetaraan ini tidak memandang laki-laki atau perempuan, kaya atau

miskin, pejabat atau rakyat atau yang lainnya.

D. Komponen Khusus Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal memiliki beberapa komponen khusus sebagai berikut:

1. Kontrol terhadap negara, keputusan-keputusan dan alokasi-alokasi sumber

dayanya dilakukan secara faktual maupun teoritik oleh para pejabat publik

yang terpilih. Dalam hal ini kekuasaan militer berada di bawah subordinasi

para pejabat sipil yang terpilih.

2. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional dan faktual, oleh

kekuasaan otonom institusi-institusi pemerintahan lain (seperti peradilan

independen, parlemen dan mekanisme-mekanisme akuntabilitas horizontal

lainnya).

3. Selain hasil pemilu tidak dapat diprediksi, suara oposisi yang signifikan

dan peluang bagi setiap partai untuk memerintah, demokrasi liberal juga

mengakui hak kelompok yang tunduk pada prinsip-prinsip

konstitusionalisme untuk membentuk partai dan mengakui pemilu.

4. Demokrasi liberal tidak melarang kelompok-kelompok minoritas kultural,

etnik, agama dan lainnya untuk mengungkapkan kepentingannya dalam

proses politik atau untuk berbicara dengan bahasanya dan mempraktikkan

budayanya.

5. Di luar pemilu dan partai, warga negara mempunyai berbagai saluran

artikulasi dan representasi dari kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai

mereka, termasuk kebebasan membentuk dan bergabung dengan beragam

perkumpulan dan gerakan independen.

6. Demokrasi liberal menyediakan sumber-sumber informasi alternatif

(termasuk media independen) agar warga negara memiliki akses yang

tidak terkekang secara politik.

7. Setiap individu juga memiliki kebebasan beragama, berpendapat,

berdiskusi, berbicara, publikasi, berserikat, berdemonstrasi dan

menyampaikan petisi.

8. Setiap warga negara memiliki kedaulatan yang setara di hadapan hukum

(walaupun bisa dipastikan setiap warga negara tidak memiliki kedudukan

yang setara dari segi pemilikan sumber-sumber daya politik).

9. Kebebasan individu dan kelompok dilindungi secara efektif oleh sebuah

peradilan yang independen dan tidak diskriminatif, yang keputusan-

keputusannya ditegakkan dan dihormati pusat-pusat kekuasaan lainnya.

10. Rule of law melindungi warga negara terhadap penahanan yang tidak sah,

pengucilan, teror, penyiksaan dan campur tangan yang tidak sepantasnya

dalam kehidupan pribadi baik oleh negara maupun oleh kekuatan

terorganisasi non-negara dan anti negara.

Demokrasi di Amerika Serikat

A. Sejarah Demokrasi di Amerika Serikat

Akar sosial demokrasi AS berasal dari rasa kesataraan para kaum imigran

Eropa di pesisir New England. Dalam perkembangan sejarahnya, Amerika Serikat

merupakan negara yang terbentuk dari kumpulan imigran dari Eropa yang lari dari

kekuasaan feodal. Menurut Tocqueville (dalam Stone dan Menhell, 2005), dalam

sistem feodal sebelumnya semua anggota masyarakat diikat oleh jejaring yang

sudah baku, dalam sistem baru Amerika Serikat, Individualisme menjadi pilihan.

Dalam sistem baru ini, para individu menjadi diri yang bebas, komunalisme

berganti dengan Individualisme. Persamaan menjadi basis dari sistem masyarakat

di Amerika serikat.

Anglo-Amerika adalah bangsa pertama yang cukup senang untuk

menyingkirkan kekuasaan absolut, mereka mendapatkan kesempatan ini berkat

keadaan, asal ususl, kecerdasan dan perasaan moral mereka, yang menjaga

kedaulatan rakyat.

Amerika Serikat diterapkan demokrasi liberal dengan beberapa

karakteristik tentunya. Demokrasi Amerika Serikat menganut sistem pluralisme.

Teori pluralisme menyatakan bahwa sistem politik Amerika Serikat tersusun atas

sejumlah kekuatan yang masing-masing berdiri sebagai sebuah kelompok. Model

demokrasi pluralis (pluralist model of democracy) bahkan menafsirkan istilah

demokrasi sebagai ‘pemerintahan oleh orang banyak’ (government by the people),

dan hal tersebut ditafsirkan sebagai pemerintahan yang beroperasi atas dasar

kepentingan-kepentingan setiap warganya.

Hal ini memang ditopang oleh Konstitusi Amerika yang menjadi

legitimasi dari pluralisme. Empat gagasan politik yang menjadi pilar Konstitusi

1787 adalah:

1. Republikanisme yang bersumber dari pemikiran Aristoteles yang ingin

memadukan sistem demokrasi langsung ala Yunani dengan sistem

oligarki, bahwa pemerintahan Amerika merupakan kumpulan individu

terpilih yang oleh rakyat diserahi kedaulatan dan kekuasaan untuk

mengatur demi kebaikan dan kepentingan bersama.

2. Federalisme yang bersumber dari pemikiran para founding fathers

Amerika yang membagi kekuasaan secara vertikal dari pemerintahan

pusat/federal, negara bagian, dan lokal.

3. Separation of powers yang bersumber dari pemikiran John Locke dan

Charles-Louis de Secondat Montesquieu bahwa tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan kekuasaan untuk setiap tingkat pemerintahan (federal,

negara bagian, dan lokal) dipecah lagi menjadi beberapa cabang

(eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

4. Checks and balances yang bersumber dari pemikiran Henry St. John

Bolingbroke dan William Blackstone. bahwa masing-masing cabang dan

tingkat pemerintahan diwajibkan untuk senantiasa saling mengawasi dan

mengontrol.

B. Ciri-Ciri Demokrasi Amerika

1. Warga-warganya cenderung membentuk perkumpulan.

Ciri-ciri utama masyarakat AS adalah negara dimana warga negaranya

suka berkumpul hal inilah yang menjadikan Amerika disebut sebagai negara yang

memiliki tatanan sosial yang bersifat demokratis. Orang-orang Amerika Serikat

dari segala usia kondisi, dan kecenderuangan senantiasa membentuk

perkumpulan. Perkumpulan bukan hanya perkumpulan serikat pegawai, namun

juga perkumpulan agama, dan komunitas hiburan. Orang Amerika membentuk

perkumpulan untuk mencari hiburan, mendirikan lembaga pendidikan,

membangun penginapan, membangun geraja dan lain lain.

2. Agama berbaur dengan kebiasaan bangsa.

Mengingat masyarakat Amerika sering berkumpul dan salah satunya

adalah berkumpul dalam aktivitas keagamaan, hal ini menurut Tocqueville dalam

menunjukkan bahwa Amerika merupakan negara yang agamis. Agamalah yang

melahirkan masyarakat Anglo-Amerika. Dengan demikian, di Amerika Serikat

agama berbaur dengan kebiasaan bangsa itu dan bersatu dengan rasa patriotisme.

3. Aristokrasi tidak menjadi dasar prinsip hidup.

Menurut Tocqueville di Amerika Serikat, aristokrasi tidak menjadi dasar

prinsip hidup masyarakatnya. Sehingga tingkatan dan perbedaan status sejak lahir

secara logis menjadi tidak ada, sehingga posisi individu sama dengan individu

lainnya. Hal ini mengakibatkan negara cenderung membentuk sebuah tirani baru,

yaitu tirani mayoritas. Dalam sistem masyarakat di AS menurut Tocqueville,

unsur-unsur aristokrasi selalu lemah saat kelahiran manusia di sana. Sebaliknya,

prinsip demokrasi telah memperoleh begitu banyak kekuatan seiring dengan

perkembangan waktu, peristiwa dan produk hukum.

4. Yang kuat yang menjadi pemimpin.

Jika ditinjau dari kehidupan sosialnya, masyarakat aristrokrasi senantiasa

berisi sejumlah kecil warga yang kuat dan kaya, dan masing-masing mampu

merampungkan pekerjaan besar sendirian. Dalam masyarakat aristokrasi, orang

tak perlu bergabung untuk bisa bertindak karena mereka sangat terikat bersama.

Setiap warga yang kaya dan kuat senantiasa berpeluang menjadi pemimpin

perkumpulan wajib, dimana para anggotanya dituntut patuh dengan keputusan

yang dirancang.

Hal ini berbeda dengan prinsip tatanan sosial warga AS. Menurut

Tocqueville di negara demokratis, semua warganya independen dan lemah.

Mereka nyaris tidak dapat berbuat apapun sendirian, dan tiada seorang pun yang

dapat menuntut sesamanya untuk mengulurkan bantuan. Dengan demikian, tidak

ada perintah untuk membantu sesama. Negara demoraktis harus dengan

sendirinya menumbuhkan kesadaran untuk menjadi warga negara yang

mempunya prinsip empati dan saling membantu dengan sukarela. Hal ini lebih

lanjut akan menjadi masalah besar sekaligus tantangan besar bagi setiap negara

demokrasi, yang mana nantinya akan menjadikan negara tersebut Individualis atau

corperatif.

5. Individulais sangat kuat.

Dengan demikian, dalam kehidupan sosialnya, Amerika Serikat

memperlihatkan fenomena yang paling luar biasa. Orang hidup disana dinilai

berdasarkan kesetaraan yang lebih besar dalam hal kekayaaan dan kepintaran.

Lebih lanjut dalam hal ini, sistem persamaan dalam konteks masyarakat komersial

cenderung membuat individu hanya mencari kebahagiaan sesaat, bersaing mencari

kebahagiaan sesaat, dan bersaing mencari keuntungannya sendiri. Masyarakat

akan berisi manusia tanpa keagungan aristrokrasi. Yang terpenting adalah

perdamaian dan kesejahteraan dan sebuah siituasi di mana anggota-anggotanya

dapat bekerja dengan tenang mencari hidup dan kebahagiaan.

Dengan plus dan minus yang dimiliki oleh negara yang menganut sistem

demokrasi, budi pekerti masyarakat Amerika Serikat adalah menjadi sebab nyata

yang menjadikan satu-satunya alat yang membuat rakyat diseluruh AS mampu

mendukung pemerintahan yang demokratis, dan pengaruh budi pekertilah yang

menghasilkan derajat-derajat keteraturan dan kemakmuran di beberapa negara

bagian di Amerika Serikat.

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi Yang Diterapkan Di Amerika Serikat

Prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Amerika Serkat dapat

dipaparkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang demokratis,

Di Amerika Serikat, Kongres membentuk Federal Election Commission

(FEC) yang bertugas melaksanakan pemilihan umum dan badan ini murni

independen sehingga tidak ada kemungkinan dicampuri atau diintervensi oleh

pemerintah. Pengurusnya dipilih setiap enam tahun sekali dan tugas yang paling

penting ialah pengawasan terhadap pengelolaan sumber dana (yang dipakai untuk

pembiayaan kampanye) dari setiap calon kandidat, kelengkapan administrasi

kandidat serta penghitungan suara hasil pemilu.

Pada tingkat nasional, pemilu diadakan dua kali yaitu pemilihan presiden

dan anggota kongres dengan rentang waktu yang berbeda. Presiden setiap empat

tahun sekali sedangkan kongres ada dua macam yaitu HoR untuk masa bakti dua

tahun dan Senat untuk periode enam tahun. Terlepas dari itu, yang menarik

sebelum seseorang bertarung untuk memperebutkan kursi di HoR di tingkat

negara bagian, seseorang harus dipilih melalui pemilihan primary. Primary adalah

pemilihan di antara pendukung partai yang sama untuk memilih kandidat partai

yang akan bertarung memenangkan kursi di negara bagian.

Mengenai pengisian jabatan publik berdasarkan kapabilitas yang dimiliki

individu tersebut, bukan hal yang baru di Amerika Serikat karena masalah

kapabilitas ini sudah menjadi keharusan bagi seseorang jika ia akan memegang

satu jabatan. Selintas dapat dilihat bahwa Amerika dalam pengisian jabatan publik

lebih menerapkan sistem merit yang menitikberatkan pada profesionalisme

seseorang. Misalnya, Ketua HoR di Amerika Serikat tidak bisa langsung diangkat

atau dipilih kalau jam terbang karirnya memimpin belum ada sama sekali. Dia

harus pernah memimpin komisi, memimpin fraksi, pernah memangku jabatan

politik dalam state legislature atau jabatan politik di negara bagian. Perkembangan

sistem merit ini di Amerika Serikat dipengaruhi secara mendalam oleh aspirasi

demokrasi dan mobilitas sosial dari masyarakatnya, terutama dipengaruhi oleh

pemikiran tentang persamaan kesempatan.

Kembali mengenai pemilu yang demokratis, di Amerika Serikat,

pemilihan yang bebas dan adil adalah hal yang penting dalam menjamin pondasi

politik demokratis. Untuk beberapa alasan kebanyak warga Amerika percaya

secara keseluruhan sistem elektoral adalah adil dan jujur. Beberapa hal yang dapat

dicatat antara lain bahwa frekuensi pemilihan-pemilihan bermakna tak ada partai

atau faksi di dalam sebuah partai yang punya jaminan untuk selamanya berkuasa,

yang mendapat suara mayoritas tidak mungkin selalu mendapat suara mayoritas

pada pemilihan berikutnya. Ini berarti mayoritas adalah sesuatu yang berubah-

ubah. Di samping itu, mayoritas bersifat sementara mengingat sistem elektoral

melindungi hak-hak untuk berkompetisi. Akhirnya, pemilihan-pemilihan di

Amerika Serikat merangkaikan pemberi suara dengan pemegang jabatan di

pemerintahan. Ini berarti rakyat menilai pejabat-pejabat terpilih sebagai agen

mereka, mendapat kewenangan untuk bertindak atas nama mereka. Pemilihan-

pemilihan di Amerika Serikat menjadikan pejabat-pejabat publik sebagai abdi

rakyat daripada menjadikan rakyat abdi pemerintah.

2. Sistem peradilan yang independen,

Lembaga yudikatif di Amerika Serikat adalah lembaga hukum yang

independen. Ia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan

tertinggi. MA membawahi badan Peradilan Banding tingkat federal dan di tingkat

lebih bawah lagi terdapat badan Peradilan tingkat distrik.

MA di Amerika Serikat merupakan satu-satunya produk yudikatif dari

konstitusi. Keputusan MA tidak dapat ditandingi oleh lembaga peradilan lainnya.

Meskipun kongres memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah hakim yang

akan duduk dalam MA dan kadangkala menentukan kasus apa yang harus

diselesaikan, namun tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan kekuasaan

MA. MA menangani kasus yang melibatkan orang penting dari negara lain dan

negara bagian Amerika Serikat serta kasus-kasus banding dari pengadilan di

bawahnya. Di samping itu MA juga berfungsi untuk menginterpretasikan hukum

yang akan disahkan oleh Kongres dan juga Peraturan Pemerintah agar tidak

menyimpang dari konsitusi.

Pengadilan bisa menjadi sangat kuat dalam demokrasi, dan melalui banyak

cara ia adalah tangan yang menafsirkan dan memberlakukan aturan-aturan yang

ada di konstitusi. Di Amerika Serikat, pengadilan bisa menyatakan bahwa

tindakan kongres dan badan parlemen di tingkat negara bagian tidak sah karena

bertentangan dengan konstitusi dan bisa memerintahkan suatu tindakan oleh

kepresidenan atas alasan yang sama. Pembela terbesar hak-hak individu di

Amerika Serikat adalah sistem pengadilan; hal ini dimungkinkan karena

kebanyakan hakim memiliki masa jabatan seumur hidup dan dapat memusatkan

perhatian tanpa terganggu oleh politik. Meski tidak semua pengadilan yang

berdasarkan pada konstitusi sama bentuknya, harus ada sebuah lembaga yang

punya kewenangan untuk menentukan apa yang dikatakan konstitusi saat cabang-

cabang dalam pemerintahan melampaui kekuasaan mereka.

Ditambahkan lagi, lembaga hukum di Amerika Serikat yang independen

ini bertugas mengawasi serta menjustifikasi dan memberikan keputusan hukum

atas segala bentuk pelanggaran hukum. Dalam putusannya, lembaga ini tidak

dapat dipengaruhi ataupun diintervensi oleh lembaga manapun. Di samping itu,

independensi peradilan meyakinkan dewan elektoral bahwa Mahkamah hampir

selalu akan mendasarkan keputusannya pada hukum daripada keberpihakan

politik; pada prinsip-prinsip demokrasi yang tak lapuk oleh zaman daripada

kehendak yang muncul saat itu. Tak bisa dibantah, peran peradilan independen

adalah untuk melaksanakan keyakinan Amerika bahwa mayoritas yang berkuasa

hanyalah satu aspek dari demokrasi yang nyata. Demokrasi juga terdapat dalam

perlindungan hak-hak individu, menyediakan perlindungan tersebut adalah tugas

utama peradilan federal.

3. Kekuasaan lembaga kepresidenan

Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden berdasarkan konstitusi.

Konstitusi juga mengatur pemilihan Wakil Presiden termasuk wewenang

sementara untuk menggantikan presiden jika presiden meninggal dunia,

mengundurkan diri atau diberhentikan. Di samping itu, Konstitusi juga mengatur

tugas dan kewenangan presiden secara detail yang tidak dapat didelegasikan

kepada siapapun termasuk Wakil Presiden, kabinet presidensial atau pegawai

pemerintah federal lainnya. Dengan kata lain kekuasaan eksekutif terpusat pada

Presiden. Mengenai kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden ini secara

konstitusional terdapat dalam Pasal II Konstitusi Amerika Serikat, yang

menetapkan adanya seorang presiden, menentukan cara pemilihan dan

menetapkan masa jabatan presiden selama empat tahun.

Dalam hubungannya dengan Parlemen, Presiden mempunyai hak veto.

Pertama, veto biasa digolongkan sebagai “veto negatif” yang terjadi pada masa

sidang. Veto ini bisa dikesampingkan jika dua pertiga dari jumlah HoR dan Senat

menolak veto tersebut. Kedua, veto yang secara konstitusional tidak diatur tetapi

berlaku sehingga disebut “pocket veto”. Veto jenis ini bisa dikatakan veto absolut

karena tidak bisa ditolak. Hal ini disebabkan kongres tidak sedang dalam masa

sidang, sehingga veto tersebut tidak bisa diimbangi oleh Kongres.

Ditambahkan lagi, antar lembaga negara di Amerika Serikat dikenal

sebuah sistem pengawasan dan perimbangan yang dirancang untuk

memperbolehkan tiap lembaga negara membatasi kekuasaan yang lain. Presiden

bisa memveto langkah-langkah Kongres baik dalam tataran konstitusional

maupun kebijakan dan vetonya tidak bisa diruntuhkan seperti di sampaikan di

atas. Hal ini tidak saja memberi presiden kesempatan untuk mengawasi Kongres,

namun juga memungkinkannya untuk lebih dulu mengimbangi kepentingan

legislatif. Namun pengawasan dan perimbangan juga membatasi prerogatif

kepresidenan. Perintah eksekutif kepresidenan, misalnya saja, harus sesuai dengan

UU atau ia tak akan bisa diberlakukan oleh pengadilan federal. Penunjukkan yang

dilakukan presiden untuk jabatan-jabatan tinggi harus disetujui mayoritas suara

senat.

Hal terpenting dari pengawasan terhadap presiden berupa impeachment

dan pemecatan karena kejahatan berat dan perbuatan tercela. Dalam sistem

konstitusional Amerika tidak ada pemecatan karena mendapat mosi tak percaya

dari dewan legislatif, seorang presiden di-impeach oleh suara mayoritas dari

parlemen. Selanjutnya ia disidangkan di Senat, dengan pimpinan sidang kepala

MA Amerika Serikat dengan hukuman terberatnya hanyalah pemecatan dari

jabatan sekalipun seorang presiden bisa dituduh dan diadili di pengadilan biasa

untuk membuktikan apakah ia terbukti bersalah atau terbebas dari tuduhan dalam

impeachment yang jatuh padanya.

4. Peran media yang bebas,

Hal yang berkaitan erat dengan hak publik untuk tahu adalah media yang

bebas (surat kabar, radio dan televisi) yang bisa menginvestigasi jalannya

pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan. Dalam hal ini,

pers dianggap sebagai penjaga yang baik dari demokrasi dan merupakan

pengganti warga, melaporkan kembali melalui media cetak dan penyiaran apa

yang sudah ditemukannya sehingga masyarakat bisa bertindak berdasarkan

pengetahuan itu. Dalam demokrasi, masyarakat bergantung pada pers untuk

memberantas korupsi, untuk memaparkan kesalahan penerapan hukum atau

ketidakefisienan kerja sebuah lembaga pemerintah. Tak ada negara yang bisa

bebas tanpa adanya pers bebas dan satu pertanpa kediktatoran adalah

pembungkaman media.

Tidak semua negara demokrasi memiliki semangat yang sama dengan

Amerika Serikat untuk pers yang leluasa bergerak dan bahkan pengadilan

Amerika sekalipun condong untuk secara progresif memberi kebebasan lebih

banyak kepada media, tidak dengan tetap mendukung kebebasan mengeluarkan

pendapat sepenuhnya. Sebuah negara yang demokratis, ia harus siap memberikan

perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.

5. Peran kelompok-kelompok kepentingan,

Dengan semakin kompleksnya permasalahan dan bertambah banyaknya

jumlah penduduk yang sangat plural tidak mengherankan jumlah kelompok-

kelompok kepentindan di Amerika Serikat yang berfungsi menyuarakan aspirasi

masyarakat. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ada banyak organisasi di

luar pemerintah yang independen dari negara, misalnya GOPAC yang merupakan

insitusi independen yang bergerak dalam bidang penyediaan informasi politik

penting dan strategis bagi keperluan pendidikan, research maupun bisnis. Ia bukan

hanya diperlukan oleh kalangan politisi saja tapi juga masyarakat awam dan

pelaku bisnis. Di samping itu, juga ada Public Opinion Strategies (POS) yang

merupakan institusi independen yang menekankan research kemasyarakatan dan

pelayanan masyarakat sebagai misi utamanya.

Meskipun kedua institusi di atas menyatakan dirinya independen namun

tidak dapat dipungkiri dua institusi tersebut lebih merupakan organisasi yang

dibiayai oleh Partai Republik. Namun di samping itu, masih banyak kelompok-

kelompok kepentingan lainnya seperti Asosiasi Nasional Pengusaha Manufaktur

dan Kamar Dagang Amerika Serikat yang menjadi juru bicara bagi seluruh

komunitas bisnis, ada perserikatan-perserikatan buruh, asosiasi-asosiasi kaum

profesional seperti Asosiasi Dokter Amerika dan Asosiasi Pengacara Amerika dan

banyak lagi kelompok-kelompok kepentingan lainnya yang benar-benar

independen dari negara.

Setidaknya, disadari di Amerika Serikat bahwa ciri khas masyarakat

demokratis adalah adanya ruang bagi warga untuk menciptakan sumber daya

politik alternatif yang bisa mereka mobilisir saat mereka membutuhkannya.

Dengan demikian, kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir memainkan

peran mendasar; mereka membantu warga agar dapat memanfaatkan sumber daya

yang mereka miliki secara lebih efektif seperti suara, kebebasan berbicara,

perserikatan serta proses hukum.

6. Melindungi hak-hak minoritas,

Memang harus diakui, meskipun Amerika Serikat dianggap sebagai negara

demokratis, namun sejarah perlindungan terhadap kaum minoritas di Amerika

Serikat sangat buruk sekali. Hal ini bukan hanya perlakuan yang diskriminatif

terhadap masyarakat Afrika Amerika (kulit hitam) tapi juga masyarakat Indian.

Setidaknya dalam perkembangan dewasa ini, perjuangan ke arah penghapusan

terhadap diskriminasi tersebut telah dilakukan. Memang perjuangan untuk

mengakhiri diskriminasi terhadap kaum minoritas di Amerika Serikat kebanyakan

mengambil tempat di meja hijau dan di Kongres serta dewan legislatif di negara-

negara bagian.

Upaya-upaya tersebut telah terbukti berhasil dengan dua alasan,

Pertama, kekuasaan hukum dan keyakinan yang terus hidup di masyarakat

Amerika Serikat bahwa sekalipun terdapat individu-individu maupun kelompok-

kelompok yang tidak sepakat dengan penyelesaian dari pengadilan atau pihak-

pihak legislatif dalam pembentukan kebijakan-kebijakan, para warga negara

terikat untuk tunduk pada kebijakan tersebut. Apabila mereka tidak setuju dengan

kebijakan atau peraturan tersebut, mereka akan melobi pihak legislatif dan

mengajukan tuntutan ke pengadilan ketimbang membanjiri jalan-jalan.

Kedua, kepercayaan sipil masyarakat Amerika Serikat seperti tertera

dalam Konstitus, Deklarasi Kemerdekaan dan tradisi panjang yang berlangsung di

legislatif dan pengadilan, memegang teguh bahwa semua orang diciptakan setara

dan berhak untuk mendapatkan perlindungan yang setara di bawah hukum. Jadi

prinsip umumnya adalah semua individu mesti mendapatkan perlakuan yang

setara di bawah hukum. Apabila tidak, maka bangsa ini menggali kuburnya

sendiri menuju pertikaian antar kelas di masyarakat sipil.

7. Kontrol sipil atas militer,

Pada masa awal berdirinya negara Amerika Serikat, ada empat premis

dasar tentang bagaimana Amerika melihat kontrol sipil atas militer. Pertama,

kekuatan militer berskala besar dipandang sebagai ancaman terhadap

kemerdekaan. Kedua, kekuatan-kekuatan militer yang besar mengancam

demokrasi Amerika. Ketiga, kekuatan-kekuatan militer yang besar mengancam

kesejahteraan ekonomi, dan keempat, kekuatan-kekuatan militer berskala besar

mengancam perdamaian. Berdasarkan hal tersebutlah kemudian Amerika Serikat

tidak pernah membahas pembentukan kekuatan militer yang sifatnya permanen

dalam Konstitusinya. Selanjutnya dijadikan komandan militer yang mengatur

kekuatan militer di Amerika.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengalaman Amerika Serikat dapat

dijadikan pelajaran bagi negara-negara lain terutama dalam hal ancaman

perebutan kekuasaan oleh para pemimpin militer. Setidaknya ada dua prinsip yang

dapat mendorong kontrol oleh kaum sipil.[16] Pertama, demokrasi yang baru

muncul dapat menjadi alasan yang baik untuk meletakkan dasar-dasar

konstitusional sebagai basis dari kontrol kaum sipil terhadap kalangan militer.

Konstitusi Amerika Serikat secara jelas mendudukkan Presiden, pemimpin yang

memenangkan suara rakyat dari kaum sipil, sebagai pemenang tampuk

kepemimpinan atas angkatan bersenjata. Kedua, militer menjalani peran

administratif bukan pembuatan keputusan. Namun hambatan yang dapat

menghambat kontrol kaum sipil atas kalangan militer adalah budaya yang

terkadang mendewa-dewakan kalangan militer. Memang sulit menghapus budaya

ini namun perlu untuk dilakukan apabila ingin menempatkan kalangan militer di

bawah kontrol kaum sipil.

D. Hukum Demokrasi di Amerika Serikat

Adanya demokrasi di Amerika Serikat selain menyebabkan rakyat lebih

mementingkan kesenangan sesaat, selain itu orang juga enggan untuk

mengorbankan dirinya untuk orang lain, namun memperlihatkan rasa iba akan

sesamanya. Hal ini dapat dilihat dari sistem hukum yang ada. Amerika serikat

pada abad ke 19 hampir menghapuskan semua hukuman berat penuh dari kitab

pidana mereka. Berkaitan dengan hal hukum tersebut, dikarenakan warga AS

dalam hak istimewa tidak lebih unggul dari pada warga lainnya, akan berdampak

pada anggapan setiap individu warga negara bahwa mereka tidak harus mematuhi

atau menghormati warga negara yang lain, mereka hanya bersatu dalam urusan

pengadilan, pemerintahan, dan urusan urusan yang berkaitan dengan

kesejahteraan bersama.

Orang Amerika yang begitu bersemangat untuk berkumpul dalam rapat

politik dan sidang pengadilan, sebaliknya dapat memisahkan diri dari lingkaran-

lingkaran kecil untuk menikmati kehidupan pribadinya. Setiap orang mengakui

bahwa setiap warga negara adalah sederajat, namun mereka hanya sedikit saja rela

untuk menerima teman sebagai tamu.

E. Keuntungan Demokrasi di Amerika

Demokrasi Amerika memiliki keuntungan-keuntungan yang menyebabkan

Amerika Serikat menjadi negara demokrasi yang maju, yaitu berasal dari 3 faktor.

Faktor tersebut adalah :

a. faktor geografi,

b. sistem politik dan,

c. faktor adat-istiadat.

Dalam masalah geografi, Amerika adalah benua baru yang menjanjikan

kecukupan dan kemakmuran dari para penduduknya. Penduduk Amerika tidak

khawatir dengan adanya tekanan berarti dari bangsa lain.

Sistem Amerika Serikat menganut sistem federasi, dimana keputusan-

keputusan tidak diambil oleh pemerintah pusat namun terdesentralisasi kepada

pemerintah lokal, sehingga warga negara menjadi terakomodasi dan dapat

memenuhi keinginannya melalui penyampaian pada pemerintah federal masing-

masing negara bagain. Sistem ini pulalah yang mendorong semangat partisipatoris

di AS. Tocqueville mengamati bahwa masyarakat AS terlibat pada acara-cara

sosial, perkumpulan-perkumpulan keagamaan dan politik. Semangat seperti

tersebut diatas merupakan alat counter-balance yang positif terhadap

kecenderungan negatif yang melekat pada demokrasi dan sistem persamaan.

Akibat tidak langsung dari sistem desentralisasi dan federasi adalah

adanya sistem politik yang berbentuk Uni. Di AS, kepentingan warga negara

mendapatkan perhatian dalam bentuk Uni, sehingga warga negara menjadi terikat

kepadanya. Subjek dari Uni bukanlah negara-negara bagian, melainkan dari warga

negara biasa. Terlepas dari keuntungan yang dimiliki oleh Uni yang bersatu dalam

sistem federal, menurut Tocqueville, konstitusi AS memiliki masalah dikarenakan

rumitnya perangkat yang digunakan.

E. Masalah dalam Tatanan Demokratis Amerika Serikat

Amerika adalah negara dimana prinsip kesetaraan dalam hak lahir dan

kepemilikan bergabung dengan paham dan tujuan warga negara AS yaitu

kebebasan. Ketika setiap masyarakat tidak berbeda satu sama lain, tiada

seorangpun yang dapat menjalankan tirani, manusia akan bebas secara sempurna.

Menuju keadaan ideal inilah negara demokratis terarah. Oleh karena itu,

kesetaraan akan mencapai tingkat terjauh, nantinya akan dikacaukan dengan

kebebasan. Menurut Tocqueville menyatakan bahwa, pada prinsipnya, kesetaraan

dan kebebasan adalah dua prinsip yang berbeda. Dan inilan yaang menurut

Tocqueville menjadi masalah bagi negara demokratis. Individualisme Amerika

akan membawa negara tersebut kejurang kebebasan yang nantinya menjadikan

antar warga negara menjadi tidak setara, dalam hal ekonomi, pendidikan dan

partisipasi politik. Meskipun dalam hal ini, negara demokratis terlebih AS,

memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap warga negaranya.

Diantara negara demokratis dimana setiap warga negara setara, tak ada

ikatan ikatan nyata yang menghubungkan orang bersama, atau membuat orang

diam diposisi mereka. Tidak ada individu yang memiliki kekuasaan untuk

memberikan perintah, tidak ada individu yang menuntut untuk patuh. Namun

setiap orang yang merasa memiliki pendidikan dan sumber daya, mungkin

memilih jalannya sendiri dan bergerak terpisah dari sesamanya.

BAB IV

PENUTUP

Amerika Serikat termasuk negara demokratis yang tergambar dari apa

yang menjadi tiga cara yang memperlihatkan satu negara itu demokratis atau tidak

telah terpenuhi, yaitu pemilu telah dilaksanakan secara bebas dan adil dimana

Pemilu dikoordinir oleh satu lembaga yang independen dari negara dan telah

memberikan keleluasaan bagi sipil dalam menyalurkan hak pilihnya.

Ditambahkan lagi, baik atau tidaknya jalan pemerintahan semua tergantung dari

berjalannya rule of law dalam masyarakat dan masyarakat sendiri yang

menentukan nasibnya.

Amerika Serikat juga secara jelas memperlihatkan negara tersebut negara

yang menganut demokrasi liberal. Negara ini tidak menginginkan adanya

kekuasaan yang berlebihan dari kalangan militer baik langsung maupun tidak

langsung. Dalam pengisian jabatan publik baik dalam birokrasi maupun dalam

bidang politik, Amerika Serikat selalu menitikberatkan pada kemampuan individu

atau kapabilitas seseorang terhadap jabatan yang akan diisinya. Hal ini

dikarenakan Amerika Serikat menetapkan sistem merit dalam pengisian jabatan

publiknya. Akuntabilitas ini tidak hanya diperlihatkan dalam kaitan antara

penguasa dengan rakyatnya tetapi juga antar lembaga negara yang ada. Dalam

artian, akuntabilitasnya sebagai pejabat yang memang memiliki kelebihan

dibandingkan rakyat yang akan dipimpinnya maupun dalam hubungan

kelembagaan untuk saling melakukan pengawasan dan perimbangan dengan

lembaga negara yang lainnya.