NEGARA DEMOKRATIS

Kelompok 3 :• Janice Putri

2013130093• Ratnasari 2013130169• Virginia L. 2013130220• Yovita L. 2013130230

NEGARA DEMOKRATIS Negara demokratis adalah negara

yang berporos pada rakyat; di dalamnya rakyat memegang peran kunci dan kedudukan sentral.

Dalam negara demokratis, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara serta menjadi norma dan arah dasar seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam berbagai aspek (ipoleksosbudhankam).

Sebuah negara dengan sistem pemerintahan demokratis adalah negara hukum, karena hukum dan demokrasi saling bergantung satu sama lain.

Tanpa adanya hukum dalam negara demokrasi biasanya negara itu justru menjadi negara “democrazy”. Dalam negara itu semua orang berdemo sesuka hati (anarkis) karena merasa kedaulatan penuh di tangan rakyat.

Tanpa adanya demokrasi dalam negara hukum , hukum bisa justru menjadi alat pemaksa rakyat, serta alat pembenaran diri dan payung pelindung para pemegang kekuasaan negara.

DEMOKRASI

Berasal dari bahasa Yunani, demokratia (demo dan kratos)

Demo : rakyat Kratos : kekuasaan/pemerintahan

PENGERTIAN DEMOKRASI Demokrasi = Pemerintahan dari rakyat, oleh

rakyat, dan untuk rakyat. (Abraham Lincoln) Menurut KBBI :

1. Demokrasi = bentuk/sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakil –wakilnya.2. Demokrasi = pemerintahan rakyat.3. Demokrasi = gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

PRINSIP – PRINSIP DEMOKRASI

a) Kedaulatan Rakyatb) Kesamaan Politikc) Kesamaan Kedudukan di Hadapan Hukumd) Pemilu yang Bebas, Jujur, dan Adile) Konsultasi Rakyatf) Kekuasaan Mayoritasg) Pembatasan Pemerintahan Secara

Konstitusional

KEDAULATAN RAKYATKedaulatan rakyat yang sejati harus :1. Berdasarkan hukum yang baik dan adil yang

sungguh menjamin kebebasan atas hak-hak publik maupun religi, dan berdasarkan paham yang tepat tentang pribadi manusia.

2. Selalu membina suatu perikehidupan kenegaraan yang manusiawi, dengan menyusun suatu periketatanegaraan berdasarkan hukum yang baik dan adil, dilandasi semangat kebebasan, keadilan, solidaritas, dan ketulusan hati, demi terselenggaranya kesejahteraan umum bersama, yang menjadi tujuan pembentukan negara.

KESAMAAN POLITIK Dalam prinsip kesamaan politik,

kesamaan berarti semua warga negara ‘dewasa’, yang sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dalam keadaan dicabut hak-hak politiknya, mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dan penuh dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan/kebijakan politik negaranya.

KESAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM Setiap sistem pemerintahan demokratis

harus menjamin kesamaan perlakuan kepada semua warga negara di hadapan hukum. Hukum menjamin bahwa segenap anggota masyarakat diperlakukan menurut hukum yang sama. Hukum berdasarkan kesamaan hakiki semua manusia sebagai manusia dan kesamaan semua warga negara sebagai warga negara.

Prinsip kesamaan di muka hukum menuntut 4 hal, yaitu :1. Hukum baru diberitahukan kepada

segenap masyarakat.2. Ada kepastian hukum.3. Ada jaminan pelaksanaan hak-hak asasi

para warga negara sebagai manusia di semua bidang kehidupan.

4. Kepentingan - kepentingan golongan minoritas dalam setiap pengambilan keputusan politik harus selalu diperhatikan.

PEMILU YANG BEBAS, JUJUR, DAN ADIL

Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan jujur dan adil, karena dari pemilu ini pemerintah dapat menyerap seakurat dan sebanyak mungkin opini rakyat tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin pemerintahan dan wakil-wakil.

KONSULTASI RAKYAT Merupakan prinsip di mana ada

kontak, komunikasi, dan dialog yang tetap antara yang memerintah dengan yang diperintah agar terdapat saling pengertian antarkeduanya demi suatu perikehhidupan kenegaraan yang menjamin tercapainya apa yang dicita-citakan negara.

Prinsip ini mempunyai dua ketentuan :1. Negara harus memiliki mekanisme

melembaga yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat negara dalam memahami dan mempelajari kebijakan publik sesuai dengan aspirasi dan tuntutan rakyat.

2. Negara harus mampu mengetahui secara jelas preferensi-preferensi (pendapat) rakyat.

Dua ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dua ketentuan ini juga mengharuskan pejabat untuk senantiasa memelihara komunikasi dengan rakyat.

KEKUASAAN MAYORITAS Prinsip kekuasaan mayoritas (suara mayoritas)

tidak berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus dikonsultasikan kepada rakyat atau disahkan oleh mayoritas. Suara mayoritas hanya diperlukan bagi berbagai jenis proses pengambilan kebijakan publik.

Kaidah dari suara mayoritas itu ialah persetujuan dari 50 persen plus 1 suara rakuat. Sepanjang suara rakyat menjadi pertimbangan utama, apa pun wujudnya, suara mayoritas rakyat sangat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

Prinsip ini ada batasnya, yakni jangan sampai suatu mayoritas itu didelegasikan kepada seotang diktator.

PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL Prinsip ini menegaskan batas waktu

suatu periode pemerintahan dalam sistem pemerintahan dalam sistem pemerintahan demokratis. Batas waktu ini biasanya secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi setiap negara, dengan implikasi bahwa sebelum batas waktu pemerintahan itu tiba, di negara itu diselenggarakan suatu pemilihan umum untuk memilih kepemimpinan yang baru.

CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRATIS MENURUT PARA AHLI

G.Bingham Powell Jr. a. Pemerintah mengklaim mewakili hasrat para

warga negara.b. Klaim itu berdasarkan pada adanya

pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif.

c. Kebanyakan orang dewasa dapat ikut serta, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk dipilih.

d. Pemilihan bebas.e. Para warga negara memiliki kebebasan-

kebebasan dasar, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan organisasi, serta membentuk partai politik.

Sri Sumantria. Hukum itu tidak ditetapkan, kecuali

dengan keputusan atau persetujuan wakil-wakil rakyat yang dipilih secara bebas.

b. Hasil pemilihan umum atau campur tangan badan perwakilan rakyat dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan.

c. Pemerintah harus terbukad. Kepentingan minoritas harus

dipertimbangkan

Miriam Budiardjoa. Perlindungan konstitusionalb. Badan hakim yang bebas dan tidak

memihakc. Pemilihan umum yang bebasd. Kebebasan menyatakan pendapate. Kebebasan berserikat atau

berorganisasi dan beroposisi.f. Pendidikan kewarganegaraang. Kebijakan politik ditetapkan atas dasar

kehendak mayoritas.

5 GUGUS CIRI HAKIKI NEGARA DEMOKRATIS

1. Negara HukumNegara hukum tidak mesti demokratis. Negara demokratis yang bukan negara hukum bukan negara demokratis dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.2. Kontrol Efektif Terhadap Pemerintahan

a. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil .

b. Pemerintah berada serta bersedia berada di bawah sorotan terus menerus, baik badan perwakilan rakyat maupun masyarakat langsung khususnya pers dan media lainnya.

c .Para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka menuntut pertanggungjawaban dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah.d. Pemerintah dapat membuat undang-undang atau menciptakan norma hukum, sekurang-kurangnya tidak tanpa persetejuan Badan Perwakilan Rakyat.e. Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum.

3. Lembaga Pemilihan Umum a. Ada pilihan antara sekurang-kurangnya

dua kandidat atau partai.b. Secara efektif bagian terbesar warga

negara berhak dan mampu ikut memilih.c. Kebanyakan warga negara berhak

mencalonkan diri untuk dipilih.d. Melalui pemilihan umum itu dipilih Badan

Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak legislatif, sendirian atau bersama pemerintah, serta hak dan kemampuan untuk mengontrol pemerintahan.

4. Prinsip Mayoritas, maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusan secara sepakat atau kalau kesepakatan tidak tercapai, dengan voting, suara terbanyak.

5. Jaminan atas hak-hak dasar demokratis rakyata. Hak untuk menyatakan pendapat serta untuk

mengkritik pemerintah, baik secara lisan maupun tertulis; hak ini termasuk kebebasan pers.

b. Hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan oleh pemerintah.

c. Hak berkumpul.d. Hak untuk membentuk serikat, termasuk hak

mendirikan partai politik dan hak berasosiasi.

DEMOKRASI DI INDONESIA

Sejak kemerdekaan hingga sekarang ada 4 macam demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu :1. Demokrasi Liberal2. Demokrasi Terpimpin3. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru4. Demokrasi Langsung pada Era

Reformasi

DEMOKRASI LIBERAL (PARLEMENTER)

Pelaksanaannya pada masa UUD 1945 periode pertama (1945-1949), kemudian dilanjutkan pada masa RIS (1949) dan masa UUDS 1950.

Pelaksanaan demokrasi ini resmi berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan berlakunya kembali UUD 1945.

DEMOKRASI TERPIMPINDemokrasi Terpimpin lahir dari kesadaran keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi Liberal yang melahirkan perpecahan masyarakat dalam kehidupan politik dan juga ekonomi.

Pokok-pokok dari Demokrasi Terpimpin :1. Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator.2. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang

cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.

3. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.

4. Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebjiksanaan.

5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam Ddemokrasi Terpimpin.

DEMOKRASI PANCASILA PADA MASA ORDE BARU Demokrasi Pancasila mengandung arti

bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan YME menurut agama masing-masing, menjunung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Walau sesuai dengan prinsip Pancasila tetapi dalam praktiknya pada masa Orde Baru ini masih terdapat berbagai penyimpangan dari prinsip Demokrasi Pancasila. Penyimpangan – penyimpangan tersebut antara lain :1. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan

tidak adil.2. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi PNS.3. Kekuasaan yudikatif yang tidak mandiri karena

para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman.

4. Kurangnya jaminan kebebasan dalam berpendapat.

5. Sistem kepartaian tidak otonom dan berat sebelah.

6. Maraknya praktek KKN.7. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi

anggota MPR.

DEMOKRASI LANGSUNG PADA ERA REFORMASIDemokrasi yang dijalankan pada masa reformasi masih tetap Demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Perubahan yang terjadi yaitu :1. Pemilu yang lebih demokratis2. Partai politik lebih mandiri3. Pengaturan HAM 4. Lembaga demokrasi lebih berfungsi5. Konsep Trias Politika masing-masing

bersifat otonom penuh.

Dengan adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasar kehendak rakyat maka ketentraman dan ketertiban lebih mudah diwujudkan.

Tata cara pelaksanaan Demokrasi Pancasila berlandaskan mekanisme konstitusional karena pemerintahan RI berdasarkan konstitusi. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa.

TERIMAKASIH