13

Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Download PDF Report

Upload
others
View
1
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Page 2: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Page 3: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Page 4: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Page 5: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Page 6: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Page 7: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Page 8: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Page 9: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Page 10: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Page 11: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Page 12: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

Page 13: Database Peraturan [JDIH BPK RI] · bersubsidi per Kak upaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupat ./Wa1ikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;

kab-banyumas.kpu.go.idkab-banyumas.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Profil_BB-2-KWK-MARDJOKO.pdf · DPC Partai GERINDRA UPATEN BANYUMAS Sekre ris DEWA IMPINAN CABANG etua PARTAI

kab-banyumas.kpu.go.idkab-banyumas.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Profil_BB-2-KWK-MARDJOKO.pdf · DPC Partai GERINDRA UPATEN BANYUMAS Sekre ris DEWA IMPINAN CABANG etua PARTAI

Documents

KOTA SALATIGA SEBAGAI KOTA HERITAGE KOTA SALATIGA AS

KOTA SALATIGA SEBAGAI KOTA HERITAGE KOTA SALATIGA AS

Documents

humas.bengkaliskab.go.id · Ditetapkan di Bengkalis da tanggal at 2-0B BUPAT H. HE ... KABUPATEN BENGKALIS STAF DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN STAF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

humas.bengkaliskab.go.id · Ditetapkan di Bengkalis da tanggal at 2-0B BUPAT H. HE ... KABUPATEN BENGKALIS STAF DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN STAF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

Documents

kpud-batamkota.go.id...no 1 2 3 4 5 6 8 9 10 kecamatan belakang padang belakang padang batam kota batam kota batam kota batam kota batam kota batam kota batam kota batam kota

kpud-batamkota.go.id...no 1 2 3 4 5 6 8 9 10 kecamatan belakang padang belakang padang batam kota batam kota batam kota batam kota batam kota batam kota batam kota batam kota

Documents

orpegbag.boyolali.go.idorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2019/04/Lampir.pdfLAMPIRAN : A. Organisasi Perangkat Daerah Kab upaten Boyolali. B. Matrik RPJMD keterkaitan Misi, Tujuan, Sasar

orpegbag.boyolali.go.idorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2019/04/Lampir.pdfLAMPIRAN : A. Organisasi Perangkat Daerah Kab upaten Boyolali. B. Matrik RPJMD keterkaitan Misi, Tujuan, Sasar

Documents

LEMBA ER - Kemenkumhamditjenpp.kemenkumham.go.id/.../KabupatenWakatobi-2013-2.pdf · 2016. 12. 19. · hmsetdawkt 01312 1 lemba er peratura bupat kat no 2 2013 ten retri ela sehata

LEMBA ER - Kemenkumhamditjenpp.kemenkumham.go.id/.../KabupatenWakatobi-2013-2.pdf · 2016. 12. 19. · hmsetdawkt 01312 1 lemba er peratura bupat kat no 2 2013 ten retri ela sehata

Documents

disdik.purwakartakab.go.idpembiasaan dan pendidikan karakter di bulan Ramadhan yang tentunya disesuaikan dengan kebija kernenterian Agama dan juga Dinas Pendidi kan kab upaten Purwakarta

disdik.purwakartakab.go.idpembiasaan dan pendidikan karakter di bulan Ramadhan yang tentunya disesuaikan dengan kebija kernenterian Agama dan juga Dinas Pendidi kan kab upaten Purwakarta

Documents

PERATURAN DAERAH KAB UPATEN LAMPUNG UTARA … fileakan ke n 2009 n yang olongan upaten L d merup li dae aerah d layanan an seba bentuk Batuan; ahun 1 upaten baran N ahan Le ng-Und

PERATURAN DAERAH KAB UPATEN LAMPUNG UTARA … fileakan ke n 2009 n yang olongan upaten L d merup li dae aerah d layanan an seba bentuk Batuan; ahun 1 upaten baran N ahan Le ng-Und

Documents

BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN … Bupat… · 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN … Bupat… · 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Documents

BUPAT* TAKALAR PERATURAN BUPATI TAKALAR NQMQR: … · WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR Pasal 4 (1) Website Pemerintah Kabupaten Takalar adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten

BUPAT* TAKALAR PERATURAN BUPATI TAKALAR NQMQR: … · WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR Pasal 4 (1) Website Pemerintah Kabupaten Takalar adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten

Documents

· PDF filedaftar nama penerima sertifikat pelatihan guru sasaran kurikulum sekolah dasar kota surabaya kota su kota surabaya kota surabaya kota surabaya kota surabaya kota surabaya

· PDF filedaftar nama penerima sertifikat pelatihan guru sasaran kurikulum sekolah dasar kota surabaya kota su kota surabaya kota surabaya kota surabaya kota surabaya kota surabaya

Documents

kepgub umk 2016 - Better Work · upaten maj alengka rd 1,409.3 0.0 11 kota bandung rp 2.626.940,oo 12 kabupaten bogor rp 2.960.325,oo 13 kabupaten tasikmalaya rp 1.632.360,oo 16 kabupaten

kepgub umk 2016 - Better Work · upaten maj alengka rd 1,409.3 0.0 11 kota bandung rp 2.626.940,oo 12 kabupaten bogor rp 2.960.325,oo 13 kabupaten tasikmalaya rp 1.632.360,oo 16 kabupaten

Documents

BUPATI BANDUNGf KEPUTUSAN BUPAT^ANDUNG W … Bupati.pdf · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 21. Peraturan

BUPATI BANDUNGf KEPUTUSAN BUPAT^ANDUNG W … Bupati.pdf · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 21. Peraturan

Documents

JDIH KPU RI Kab Way... · 2017. 2. 20. · rekap tulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat upaten /kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil ... db-kwk

JDIH KPU RI Kab Way... · 2017. 2. 20. · rekap tulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat upaten /kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil ... db-kwk

Documents

PEMERINTAH KOTA SURABAYA FORUM KOTA SEHAT (FKS) KOTA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA FORUM KOTA SEHAT (FKS) KOTA

Documents

A. Organisasi Perangkat Daerah Kab upaten …orpegbag.boyolali.go.id/arsip/2018/04/Lampir.pdfA. Organisasi Perangkat Daerah Kab upaten Boyolali. B. Matrik RPJMD keterkaitan Misi, Tujuan,

A. Organisasi Perangkat Daerah Kab upaten …orpegbag.boyolali.go.id/arsip/2018/04/Lampir.pdfA. Organisasi Perangkat Daerah Kab upaten Boyolali. B. Matrik RPJMD keterkaitan Misi, Tujuan,

Documents

PERATURAN DAERAH KAB UPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR … · pemeriksaan laboratorium dan radio diagnostik. 17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan

PERATURAN DAERAH KAB UPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR … · pemeriksaan laboratorium dan radio diagnostik. 17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan

Documents

kp.bkd.sidoarjokab.go.idkp.bkd.sidoarjokab.go.id/website/uploads/informasi/... · WIDYA SUDARWATI GURU IPA VANNY MAYANGSARI M N S 47: 42 Sidoarjo,18/09/2020 CPNS-TA 2019 upaten Sidoarjo

kp.bkd.sidoarjokab.go.idkp.bkd.sidoarjokab.go.id/website/uploads/informasi/... · WIDYA SUDARWATI GURU IPA VANNY MAYANGSARI M N S 47: 42 Sidoarjo,18/09/2020 CPNS-TA 2019 upaten Sidoarjo

Documents

PERATURAN DAERAH KAB UPATEN LAMPUNG UTARA · PDF file128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan ... pemeriksaan laboratorium dan radio diagnostik. ... pemerintah

PERATURAN DAERAH KAB UPATEN LAMPUNG UTARA · PDF file128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan ... pemeriksaan laboratorium dan radio diagnostik. ... pemerintah

Documents

repository.unpas.ac.idrepository.unpas.ac.id/5202/2/2. Bagian awal skripsi.docx · Web viewKAB UPATEN BANDUNG (Penelitian Tindakan Kelas Terhadap Peserta Didik Kelas I SDN Linggar

repository.unpas.ac.idrepository.unpas.ac.id/5202/2/2. Bagian awal skripsi.docx · Web viewKAB UPATEN BANDUNG (Penelitian Tindakan Kelas Terhadap Peserta Didik Kelas I SDN Linggar

Documents

PERATVRAN DAERAH KA~UPATEN BANYUASIN NOMOR ......PERATVRAN DAERAH KA~UPATEN BANYUASIN NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG PEM.BERIAN BIAYA PEMUNGUTAN KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DENGAN

PERATVRAN DAERAH KA~UPATEN BANYUASIN NOMOR ......PERATVRAN DAERAH KA~UPATEN BANYUASIN NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG PEM.BERIAN BIAYA PEMUNGUTAN KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DENGAN

Documents

Mengapa kota-kota Ada, tinjauan kota-kota di Indonesia Mengapa kota-kota Ada

Mengapa kota-kota Ada, tinjauan kota-kota di Indonesia Mengapa kota-kota Ada

Documents

WordPress.com€¦ · BUPAT PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 363 TAHUN 2019 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA

WordPress.com€¦ · BUPAT PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 363 TAHUN 2019 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA

Documents

BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN · 2016. 4. 26. · 2006 tentanf Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung ... bersubsidi per Kak upaten/Kota

BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN · 2016. 4. 26. · 2006 tentanf Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung ... bersubsidi per Kak upaten/Kota

Documents

BUPATI LAMPUNG SELATAN · 2017-01-24 · bupati lampung selatan . provinsi lampung. peraturan bupat! lampung selatan ifomor . 3 . tahul'f 2016. tenta1ii'g . pembentukan, organisasi

BUPATI LAMPUNG SELATAN · 2017-01-24 · bupati lampung selatan . provinsi lampung. peraturan bupat! lampung selatan ifomor . 3 . tahul'f 2016. tenta1ii'g . pembentukan, organisasi

Documents

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Kementerian … · 2018-09-07 · NAMA DAERAH Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Kementerian … · 2018-09-07 · NAMA DAERAH Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Provinsi

Documents

T,EMERINTAII KAB UPATEN Iil.RANGANYAR2) Bupati dapat memberikan pentrgasan khusus kepada BUMD untuk menyclcnggirakrrn kcgiatan usaha yang bcrtungsi untuk kcnranlaatan urnum dcngan

T,EMERINTAII KAB UPATEN Iil.RANGANYAR2) Bupati dapat memberikan pentrgasan khusus kepada BUMD untuk menyclcnggirakrrn kcgiatan usaha yang bcrtungsi untuk kcnranlaatan urnum dcngan

Documents

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT …€¦ · oleh Bupati. Paragraf 7 Peresmian Anggota BPD Pasal 12 (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupat i

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT …€¦ · oleh Bupati. Paragraf 7 Peresmian Anggota BPD Pasal 12 (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupat i

Documents

Kab. Cirebon Kota Bogor Kab. Tasikmalaya Kab. Sukabumi Kota Bandung Kota Bekasi Kota Tangerang Kab. Subang Kota Bekasi Kota Tasikmalaya Kota Depok Kab. Bandung Kab. Cirebon ... Sekolah

Kab. Cirebon Kota Bogor Kab. Tasikmalaya Kab. Sukabumi Kota Bandung Kota Bekasi Kota Tangerang Kab. Subang Kota Bekasi Kota Tasikmalaya Kota Depok Kab. Bandung Kab. Cirebon ... Sekolah

Documents

· Kota Balikpapan Kota Batu Kota Denpasar Kota Kendari Kota Palu Kota Pontianak Kota Makassar Kota Mataram ... Alamat No. HPrrelp Email Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti

· Kota Balikpapan Kota Batu Kota Denpasar Kota Kendari Kota Palu Kota Pontianak Kota Makassar Kota Mataram ... Alamat No. HPrrelp Email Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti

Documents