Upload
others
View
20
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DAFTAR PUSTAKA
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tahun
2010;
Mudrajad Kuncoro, Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal,
Kota, dan Kawasan, Penerbit Salemba Empat, Tahun 2012;
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Ngada,
Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Ngada bekerjasama dengan Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah
Mada, Tahun 2015;
Kabupaten Ngada Dalam Angka, BPS Kabupaten Ngada, Tahun 2018;
Kabupaten Ngada Dalam Angka, BPS Kabupaten Ngada, Tahun 2019;
Kabupaten Ngada Dalam Angka, BPS Kabupaten Ngada, Tahun 2020
Statistik Pertanian Kabupaten Ngada, BPS Kabupaten Ngada, Tahun 2019
Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024, Kementerian Pertanian
Republik Indonesia, Tahun 2020;
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada 2020–2040, Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngada, 2020;
Laporan Data Kependudukan Kabupaten Ngada Bulan April 2020, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, 2020;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngada Tahun 2019, Pemerintah
Kabupaten Ngada, Tahun 2020;
Laporan Stanting Kabupaten Ngada Tahun 2020;
Laporan Data Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Ngada Tahun 2019, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Tahun 2020;
Laporan Kondisi Jalan di Kabupaten Ngada Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada, Tahun 2020;
Laporan Status Daerah Irigasi di Kabupaten Ngada, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Ngada, Tahun 2012;
Laporan Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Belum Berlistrik PLN, Dinas Perumahan,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Ngada, 2019;
Laporan Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Sanitasi di Kabupaten Ngada,
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten
Ngada, 2019;
Laporan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Ngada Tahun 2016 – 2019;
Laporan Data Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngada, Badan
Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Ngada, Tahun 2019
Laporan Evaluasi Kinerja PDAM “Tirta Banari” Kabupaten Ngada Tahun Buku 2018,
BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2019;
Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah :
Pencegahan, Pengendalian, Diagnosa dan Manajemen, Disusun dan
dikompilasi oleh Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan
Gugus Tugas COVID-19, 2020.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 1 | Halaman
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Sebuah Panggilan PerutusanKehadiran kami di ranah publik, tidak semata-mata membawa nama atau diri
sendiri, tetapi mempertanggungjawabkan tugas perutusan kami sebagai umat Allah.
Karena itu, keterlibatan kami sebagai umat Katolik dalam hidup bermasyarakat
adalah untuk; (1). turut membarui tata dunia dengan semangat Injil, (2). memajukan
kesejahteraan umum (bonum commune) yang sejati, dan (3). mewujudkan keadilan
dan perdamaian. (Gaudium et Spes)Sebagai orang Ngada Diaspora, yang lama mengabdi di Ujung Timur Indonesia
(Papua), Paru Andreas, SH, MH., mulai menekuni pekerjaan bersama masyarakat
Desa di Flores Timur sebagai Tenaga Kerja Sukarela BUTSI Indonesia pada tahun
1981 – 1984, setahun kemudian dimutasi ke Papua. Pada saat di Papua, Bapak
Paru Andreas masuk menjadi anggota Polisi dan mengemban sejumlah penugasan
mulai dari menjadi anggota Bintara Lalulintas di Polda Papua sampai dengan meraih
pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
Sebagai seorang anak yang lahir dari lingkungan keluarga Petani, Bapak Paru
Andreas dalam menjalankan tugas utamanya sebagai anggota Kepolisian RI di
Polda Papua, juga menekuni bidang usaha pertanian. Berbagai jenis usaha
pertanian dikembangkan sehingga membentuk dirinya sebagai sosok yang benar-
benar mengenali seluk beluk usaha pertanian. Bagi masyarakat Ngada diaspora di
Papua, Bapak Paru Andreas senantiasa hadir untuk tidak hanya bertemu, melainkan
ikut menyelami suka duka kehidupan mereka dan secara bersama-sama mencari
solusi memecahkan permasalahan yang dihadapi. Melalui Bapak Paru Andreas,
ratusan keluarga diaspora asal Ngada mendapatkan lahan gratis untuk membangun
rumah. Untuk mengatasi kesulitan keuangan, Bapak Paru Andreas menggagas
berdirinya Koperasi Raka Se’a yang telah membantu banyak keluarga asal
Kabupaten Ngada yang menjadi anggotanya.
Sosok pendamping Bapak Paru Andreas adalah Bapak Raymundus Bena, SS.
M.Hum. Politisi dari Partai PKB ini telah secara berturut-turut selama 3 periode
menjadi Anggota DPRD Kabupaten Ngada. Sebelum terjun ke dunia politik, Bapak
Raymundus Bena pernah menekuni dunia Pendidikan melalui Program Kemitraan
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 2 | Halaman
Indonesia – Australia untuk Pendidikan Dasar dimana Kabupaten Ngada menjadi
Pusat Pembelajaran.
Karena itu, dapat disimpulkan bahwa Bapak Paru Andreas, SH.MH. dan Bapak
Raymundus Bena, SS.M.Hum adalah sosok yang “MERAKYAT –BERPENGALAMAN – VISIONER”.
“MERAKYAT”, karena senantiasa berada bersama masyarakat melalui
profesi/tugas yang dijalankan baik sebagai anggota Polisi, anggota DPRD dan
pegiat sosial.
“BERPENGALAMAN”, karena sebagai anggota Polisi, Bapak Paru Andreas
adalah seorang penegak undang-undang, memahami berbagai tata aturan
dalam hidup bernegara dan mengelola sebuah institusi negara (Kepolisian).
Selain itu, beliau juga memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) sehingga
mampu mengembangkan usaha pertanian dan koperasi. Pengalaman dibidang
LEGISLASI, ANGGARAN dan PENGAWASAN dimiliki oleh Bapak
Raymundus Bena, karena selama 3 periode sebagai anggota DPRD
Kabupaten Ngada, beliau mengemban amanat untuk menjalankan fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
“VISIONER”, perjumpaan kedua sosok ini dengan banyak orang yang berasal
dari berbagai etnis, profesi, latar belakang social dan strata pendidikan telah
membentuk cara pandang mereka berdua tentang bagaimana membangun
Ngada. Pemimpin yang memiliki cara pandang “thingking out off the box”
sangat dibutuhkan di jaman ini. Tantangan demokratisasi, revolusi industri 4.0
(era digital), standar kualitas permintaan pasar, kebencanaan seperti pandemi
COVID-19 menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dan ketidakpastian. Kondisi
ini mengharuskan seorang pemimpin untuk senantiasa menerapkan cara-cara
yang kreatif, inovatif dan berorientasi kedepan (visioner) dengan tetap
berpegang teguh pada tata aturan yang berlaku. Karena itu, pemimpin yang
visioner harus memiliki kecakapan (kemampuan manajerial) dalam hal;
mengelola proses, mengelola mutu, mengelola orang, dan mengelolaperubahan.
Pasangan Paru Andreas, SH.MH dan Raymundus Bena, SS.M.Hum memaknai
kata “PEMIMPIN” sebagai akronim dari nilai-nilai yang harus dimiliki dan
menjadi pedoman moral yakni Panutan, Empati, Melayani, Inovasi, Motivator,
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 3 | Halaman
Pintar, Integritas dan Normatif. Namun yang paling diutamakan adalah Nilai
Integritas karena seorang pemimpin yang memiliki integritas berarti telah
memiliki dan menghayati nilai-nilai Kejujuran, Kepedulian, Kemandirian,
Kedisiplinan, Kerja Keras, Bertanggungjawab.
Rekam jejak keduanya yang “Merakyat – Berpengalaman – Visioner”
menandakan bahwa keduanya sungguh memahami prinsip-prinsip Pemberdayaan
dan Pengorganisasian Masyarakat (Community Development and Community
Organization). Dimana pengembangan masyarakat harus berpijak pada prinsip
pemberdayaan masyarakat (to empower), bukan pertolongan (to help). Pada
hakekatnya masyarakat tidak menginginkan seorang pendamping yang datang
hanya untuk menolong mereka, sekedar memberikan uang atau barang bantuan
lainnya, melainkan seorang pendamping diharapkan dapat melihat dan merasakan
perjuangan masyarakat dan kemudian berjuang bersama, menata kesejahteraan.
Sebagaimana pesan penting yang dikutip dari nasehat seorang Aborigin, “If you
have come to help me, you can go home again. But if you see my struggle as part of
your owen survival then perhaps we can work together”.
1.2. Memenuhi Amanat Pembukaan UUD 1945Pembangunan yang hendak Paru Andreas, SH,MH. dan Raymundus Bena,
SS.M.Hum. laksanakan di Kabupaten Ngada merupakan manifestasi dari
pemenuhan hak-hak masyarakat sebagaimana termuat pada Alinea IV pada
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan antara lain :
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial……”.
Kabupaten Ngada sebagai bagian integral dari NKRI, merupakan suatu
subsistem Pemerintahan yang sekaligus mengemban tugas-tugas Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagai wujud pengejawantahan amanat luhur
dan mulia Pembukaan UUD 1945 tersebut. Dengan demikian, terdapat misi khusus
yang diemban dan patut diwujudkan yaitu keadilan, kemandirian, pencerdasan
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 4 | Halaman
bangsa dan kesejahteraan rakyat, yang tidak lain merupakan implementasi daripada
fungsi-fungsi utama pemerintahan itu sendiri, yakni pelayanan, pemberdayaan dan
pembangunan.
Dalam fungsi pelayanan terkandung tujuan untuk menciptakan keadilan dalam
masyarakat, sedangkan dalam fungsi pemberdayaan terkandung tujuan untuk
menciptakan masyarakat mandiri, dan dalam fungsi pembangunan terkandung
tujuan untuk menciptakan masyarakat cerdas dan sejahtera.
Berdasarkan pijakan-pijakan konstitusional, berikut fungsi-fungsi utama
pemerintahan, maka sewajarnyalah apabila aktivitas-aktivitas Pembangunan Daerah
terutama harus didasarkan kepada realitas potensi Daerah, baik itu manusia,
budaya, alam dan lingkungan di sekitarnya, selain program-program bantuan
sebagai bagian kemitraan dengan pihak luar.
Momentum Otonomi Daerah yang diamanatkan melalui UU No. 32 Tahun 2004
dan UU No. 33 Tahun 2004 telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada
pemerintah dan rakyat di daerah ini dalam pembangunan daerah termasuk
pembangunan ekonomi. Filosofi pembangunan yang terkandung dalam UU No. 32
dan 33 Tahun 2004 dan butir-butir GBHN tahun 1999 – 2004 pada intinya adalah
membangun sistem demokrasi ekonomi yakni; DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT dan
UNTUK RAKYAT. “INI BERARTI RAKYAT HARUS MENJADI PUSAT DARI SEMUA
AKTIVITAS PEMBANGUNAN DI DAERAH TERCINTA INI”.
Dari Rakyat mempunyai makna bahwa pembangunan haruslah menggunakan
apa yang dimiliki atau yang dikuasai rakyat banyak. Penggunaan sumber daya dari
luar haruslah dalam rangka memperkuat sumberdaya yang dimiliki rakyat banyak.
Oleh Rakyat bermakna bahwa dalam pembangunan harus secara langsung
dilakukan oleh rakyat banyak baik secara individu maupun melalui organisasi-
organisasi ekonominya. Kehadiran pihak lain, harus dalam rangka memperkuat
organisasi ekonomi rakyat banyak.
Untuk Rakyat berarti bahwa hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan
haruslah langsung dinikmati rakyat banyak.
Momentum Otonomi Daerah tidak sekedar kesiapan menterjemahkan,
kelembagaan, personil, aset dan keuangan yang tidak lain hanya input bagi proses
otonomi, melainkan yang diperlukan oleh rakyat adalah keluaran (output), Hasil
(result) dan dampak (outcome) dari pelaksanaan Otonomi Daerah.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 5 | Halaman
1.3. Maksud dan Tujuan1.3.1. Maksud
Naskah visi, misi dan program pasangan Paru Andreas, SH,MH. dan
Raymundus Bena, SS,M.Hum. ini dipersiapkan dengan maksud untuk
memenuhi persyaratan pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Ngada sebagaimana ketentuan yang diatur
di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Kepala Daerah (Pasal 2 Huruf N) yang menyatakan bahwa calon
Kepala Daerah harus menyampaikan naskah visi, misi dan program
sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan Kepala Daerah
kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KUPD) sebagai
penyelenggara pemilu.
1.3.2. TujuanTujuan penulisan naskah visi, misi dan program Calon Kepala Daerah
Kabupaten Ngada 2021 – 2024 ini adalah :
1. Memaparkan visi, misi dan program strategis pasangan Paru
Andreas, SH,MH. dan Raymundus Bena, SS,M.Hum. sebagai
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada
2021 – 2024 sebagaimana ketentuan yang termuat didalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017;
2. Memaparkan visi, misi dan program strategis yang selaras
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ngada 2005 – 2025, RPJMN 2020 – 2024,
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 – 2023, dan tujuan
penataan ruang Kabupaten Ngada;
3. Memaparkan gagasan akselerasi pembangunan Kabupaten
Ngada untuk mewujudkan visi “terwujudnya masyarakat Ngada
yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya berbasis Pertanian dan
Pariwisata Berwawasan Lingkungan”;
4. Memaparkan gagasan akselerasi tata kelola Pemerintahan
Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dan Demokratis dengan
mengutamakan Pelayanan Prima kepada masyarakat.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 6 | Halaman
1.4. ManfaatApabila pasangan Paru Andreas, SH,MH. dan Raymundus Bena, SS,M.Hum.
terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada
2021 - 2024, maka naskah visi, misi dan program strategis ini akan bermanfaat
sebagai berikut :
1. Menjadi basis rujukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan
alokasi anggaran (RPJMD, RKPD, APBD) sebagaimana amanat Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Sebagai peta jalan (roadmap) penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ngada 2021 – 2024.
1.5. Kerangka PenulisanKerangka penulisan naskah visi, misi dan program strategis pasangan Paru
Andreas, SH,MH. dan Raymundus Bena, SS,M.Hum. ini terdiri :
1. Bagian Pengantar, memuat halaman depan, kata pengantar, daftar isi, daftar
tabel, daftar grafik dan daftar gambar.
2. Bab I Pendahuluan, memuat penjelasan tentang sebuah panggilan perutusan,
memenuhi amanat pembukaan UUD 1945, maksud dan tujuan, manfaat dan
kerangka penulisan.
3. Bab II Landasan Penulisan, memuat peraturan perundang-undangan
yang menjadi landasan penulisan visi, misi dan program strategis kandidat.
4. Bab III Gambaran Umum Kabupaten Ngada, memuat penjelasan tentang
aspek geografis dan demografis, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek
kemakmuran, sarana dan prasarana pelayanan dasar, aspek keuangan dan
asset, indeks pembangunan manusia, aparatur sipil negara (ASN).
5. Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, memuat penjelasan tentang
permasalahan pembangunan Kabupaten Ngada dan rumusan isu-isu strategis
pembangunan kedepan.
6. Bab IV Visi, Misi dan Program Strategis, memuat penjelasan tentang visi, misi,
tujuan dan program strategis, program khusus, dan strategi pembangunan
Kabupaten Ngada 2021 – 2024.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 7 | Halaman
7. Bab V Penutup, memuat pernyataan penyataan penutup dari pasangan Paru
Andreas, SH,MH. dan Raymundus Bena, SS,M.Hum.
8. Daftar Pustaka
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 8 | Halaman
BAB IILANDASAN PENULISAN
Penulisan Naskah Visi, Misi dan Program Strategis pasangan Paru Andreas,
SH,MH. dan Raymundus Bena, SS,M.Hum. sebagai pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2021 – 2024 ini berlandaskan pada :
1. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS);
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 9 | Halaman
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi
Birokrasi 2010 – 2025;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN);
22. Instruksi Presiden RI Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan
Kebudayaan dan Pariwisata;
23. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi
Kreatif;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air
Minum;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53
Tahun 2011 Tentang Pedoman Quality Assurance dan Monitoring Evaluasi;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan
Pendekatan Keluarga;
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 10 | Halaman
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka
Kecukupan Gizi;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Indikator Rumah Sehat;
33. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang
Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
34. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian
Tahun 2020 – 2024;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur 2018 – 2023;
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2010 – 2030;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ngada
Tahun 2006 – 2026;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada tahun 2012 – 2032.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 11 | Halaman
BAB IIIGAMBARAN UMUM KABUPATEN NGADA
3.1. Aspek Geografis dan Demografis3.1.1. Geografis
Luas Wilayah daratan Kabupaten Ngada 1.620,92 Km² dan perairan 708,64
Km², panjang pantai 102,318 Km. Luas daratan terbesar ada di Kecamatan
Riung yang mencapai 327,94 Km2 atau 20,23% dari luas wilayah daratan dan
terkecil ada di wilayah Kecamatan Jerebuu yakni seluas 64,9 Km2 atau hanya 4,0
% dari luas Ngada. Luas perairan Pantai Utara 381,58 Km2 dengan panjang pantai
58,17 Km, sedangkan luas perairan Pantai Selatan 327,06 Km2 dengan panjang
pantai 44,15 Km. Wilayah Kabupaten Ngada didominasi oleh wilayah dengan
ketinggian 0-250 mdpl, tetapi sebagian besar wilayah permukiman terdapat pada
ketinggian lebih dari 250 mdpl.
Kabupaten Ngada juga merupakan hulu dari DAS Aesesa yang meliputi
Sub Das Wulabhara dan Wae Woki. Keberadaan sungai-sungai besar seperti Wae
Woki, Wulabhara, Waemokel, Waewaru, Waesoa, Waebela, Waekoe dan Alomemak
ini banyak yang telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum
penduduk yang pengelolaannya berupa leding, pompa, sumur terlindungi, sumur tak
terlindungi, mata air terlindungi, mata air tak terlindungi dan air kemasan. Selain itu,
potensi air permukaan dan air tanah di wilayah Kabupaten Ngada cukup besar untuk
kebutuhan penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Secara umum, curah hujan di Kabupaten Ngada termasuk tinggi dengan
interval curah hujan 1500 – 2000 mm/tahun. Wilayah yang curah hujan tinggi ialah
Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Wolomeze, Kecamatan
Soa, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan
Golewa, Kecamatan Golewa Barat, dan Kecamatan Golewa Selatan. Intensitas
curah hujan sedang hingga cukup rendah terdapat di sebagian Kecamatan Riung
Barat dan di seluruh wilayah Kecamatan Riung.
Terkait kondisi dan potensi bencana, terdapat 10 jenis bencana yang, yang
masuk dalam kategori tinggi, 1 kategori sedang dan 1 kategori rendah. Antisipasi
dan mitigasi terhadap kebencanaan menjadi sangat penting, agar masyarakat bisa
dicegah dalam kejadian bencana, serta meminimalisir dampak kerugian maupun
korban bila terjadi bencana alam.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 12 | Halaman
Tabel 1.Potensi Bahaya di Kabupaten Ngada
No Jenis BencanaBahaya
Luas (Ha) Kelas1 Banjir 16.887 Tinggi
2 Banjir Bandang 1.503 Tinggi
3 Cuaca Ekstrim 47.182 Tinggi
4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 2.323 Tinggi
5 Gempa Bumi 166.517 Tinggi
6 Kekeringan 166.517 Tinggi
7 Kebakaran Hutan Dan Lahan 105.813 Tinggi
8 Letusan Gunung Api Ebulobo 794 Rendah
9 Letusan Gunung Api Inelika 5.424 Sedang
10 Letusan Gunung Api Inerie 14.137 Tinggi
11 Tanah Longsor 11.1894 Tinggi
12 Tsunami 2.363 Tinggi
Sumber : RTRW Ngada 2020-2040
Terkait penggunaan lahan di Kabupaten Ngada, data yang dirilis Badan
Informasi Geospasial tahun 2017, menunjukan bahwa sebagian besar penggunaan
lahan pada Kabupaten Ngada merupakan semak belukar dengan luas 62.268,6 Ha
atau 36,88% dari total luas wilayah Kabupaten Ngada dan padang rumput dengan
luas 49.699,20 Ha atau 29,44% dari total luas wilayah Kabupaten Ngada.
Penggunaan lahan hutan rimba di Kabupaten Ngada seluas 19.733 Ha atau 11,69 %
dari total luas wilayahnya, sedangkan penggunaan lahan tanah kosong memiliki luas
20.293,6 Ha atau 12,02% dari total luas wilayahnya. Penggunaan lahan lain seperti
permukiman memiliki luas 9.243,62 Ha atau 5,48% dari total luas wilayah Kabupaten
Ngada dan sawah tadah hujan memiliki luas 2.383,26 atau 2,52% dari total luas
wilayah Kabupaten Ngada. Selain itu, penggunaan lahan lain seperti danau, hutan
bakau, sawah, rawa, dan pasir memiliki luas di bawah 1% dari total luas wilayah
Kabupaten Ngada.
Secara lebih rinci prosentase pemanfaatan kawasan di Kabupaten Ngada
tergambar dalam grafik berikut.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 13 | Halaman
Grafik 1.
Persentase Rincian Pemanfaatan Kawasan Budidaya Kabupaten Ngada
Sumber : Revisi RTRW Ngada Tahun 2020-2040
Kondisi eksisting pemanfaatan kawasan untuk sektor pertanian secara total
baru mencapai 20%. Potensi yang masih bisa digunakan adalah padang rumput
yang luasannya mencapai 29,44% untuk sektor pertanian/peternakan. Keterkaitan
pedesaan dan perkotaan yang tidak seimbang, menghasilkan lambatnya
pertumbuhan di perdesaan, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih
mengutamakan pengembangan desa.
RTRW Kabupaten Ngada telah merekomendasikan PengembanganKawasan Pertanian melalui pembentukan titik-titik pertumbuhan baru padakawasan perdesaan yang merupakan bagian dari pusat pertumbuhan wilayah.
Rekomendasi kebijakan dalam membangun struktur ruang Kabupaten Ngada antar
lain :
1. Pengembangan sistem agropolitan, minapolitan dan pariwisata untuk
meningkatkan daya saing daerah;
2. Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana;
3. Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat
pelayanan;
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 14 | Halaman
4. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarkis dan bersinergis
dengan pengembangan agropolitan, minapolitan, pariwisata dan tangguh
bencana;
5. Pengembangan sistem transportasi secara intermodal untuk meningkatkan
daya saing dan tangguh bencana;
6. Pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan
kebutuhan air baku, sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian, dan
layanan air bersih untuk penduduk;
7. Peningkatan pelayanan energi secara merata di seluruh wilayah;
8. Peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh wilayah;
9. Pengoptimalan tingkat layanan persampahan dan limbah guna menciptakan
lingkungan yang sehat dan bersih;
10. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga
kualitas lingkungan, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan
bencana, mengurangi efek pemanasan global dengan prinsip partisipasi dan
penghargaan terhadap kearifan lokal;
11. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem
agropolitan, minapolitan dan pariwisata dengan tetap mengembangkan sektor-
sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah;
12. Pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis budaya dan
kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup;
13. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk
meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sebagai
sektor pendukung wisata.
Kebijakan struktur ruang tersebut sebagaimana rekomendasi RTRWKabupaten Ngada, akan menjadi acuan Pembangunan Kabupaten Ngada olehpasangan Paru Andreas, SH,MH. Dan Raymundus Bena, SS.M.Hum. yangdiimplementasikan kedalam program dan kegiatan.
3.1.2. DemografisJumlah Penduduk Ngada tahun 2019 publikasi Ngada Dalam Angka 2020,
berjumlah 163.217 jiwa, dengan laju pertumbuhan 1,25% pertahun dan kepadatan
penduduk sebesar 100 jiwa/km. Apabila dipetakan per kecamatan, maka laju
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 15 | Halaman
pertumbuhan penduduk tertinggi berada di kecamatan Bajawa Utara yang
bertumbuh 2,89%, sedangkan yang terkecil di Kecamatan Inerie yakni minus 0,07%.
Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bajawa dengan proporsi 25,31%.
Dan proporsi terkecil di Kecamatan Wolomeze sebesar 4,08%. Dari aspek
kepadatan, Kecamatan Bajawa memiliki tingkat kepadatan tertinggi yakni 309
jiwa/km, sedangkan Kecamatan Riung Barat kerapatan terkecil yakni 29 jiwa
perkilometer.
Tabel 2.Jumlah Penduduk, Luas wilayah dan Jumlah Desa, Lingk dan RT
Kabupaten Ngada tahun 2019
No Kecamatan JumlahPenduduk
LuasWilayah
PemerintahanDesa/Kel Dusun/Lingk RT
1 Aimere 10,452 92,50 10 40 1112 Jerebuu 7,003 64,90 12 43 1183 Inerie 6,994 77,36 10 38 1044 Bajawa 41,305 133,30 22 76 2835 Golewa 21,058 78,13 16 52 1556 Golewa Selatan 9,828 98,00 12 44 1467 Golewa Barat 10,380 74,59 10 34 1098 Bajawa Utara 11,281 167,38 11 29 1129 Soa 14,333 91,14 14 49 17010 Riung 14,832 327,94 16 57 16011 Riung Barat 9,092 312,49 10 35 10712 Wolomeze 6,659 103,19 8 26 76
Total 163.217 1.620,92 151 523 1,651Sumber : Ngada Dalam Angka 2020
Dari aspek komposisi berdasarkan struktur usia, di dominasi oleh struktur
usia 15-65 tahun atau usia produktif dengan angka kebergantungan penduduk usia
non produktif terhadap usia produktif mencapai 66,79% yang berarti, setiap 100
orang penduduk berusia kerja mempunyai tanggungan 66 orang penduduk yang
belum produktif.
Data Riil Penduduk Kabupaten Ngada per-April 2020 yang disajikan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada sebagaimana tabel berikut.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 16 | Halaman
Tabel 3.Data Riil Pendudukan Kabupaten Ngada
Kondisi Bulan April 2020
No Kecamatan Jumlah KK Laki-Laki Perempuan Total1 Aimere 2.294 5.308 5.275 10.5832 Jerebuu 1.682 3.601 3.953 7.5543 Inerie 1.891 4.159 4.357 8.5164 Bajawa 8.896 19.787 20.153 39.9405 Golewa 4.006 9.432 9.739 19.1716 Golewa Selatan 2.732 6.049 6.382 12.4317 Golewa Barat 2.444 5.720 5.927 11.6478 Bajawa Utara 2.257 5.185 5.319 10.5049 Soa 3.142 7.204 7.455 14.65910 Riung 3.815 8.298 8.359 16.65711 Riung Barat 1.995 3.320 3.320 6.64012 Wolomeze 1.325 4.864 4.639 9.503Kabupaten Ngada 36.479 82.927 84.878 167.805Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, April 2020
Berdasarkan data penduduk pada tabel diatas, penduduk terbanyak berada
di Kecamatan Bajawa sebesar 23,80%, disusul Kecamatan Golewa sebesar
11,42%. Jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Riung Barat sebesar
3,96%.
Aspek kependudukan akan sangat mempengaruhi berbagai aspek lainnya.
Semakin banyak penduduk, khususnya penduduk tidak produktif dan yang miskin,
maka beban pemerintah akan semakin berat. Namun bila penduduk yang bertambah
adalah yang berkualitas dan produktif, tentu akan menjadi modal yang sangat baik
untuk pembangunan serta bisa memiliki keunggulan kompetitif untuk bersaing
dengan daerah lain. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas SDM danpemberdayaan ekonomi menjadi salah satu isu yang perlu menjadi perhatian.
3.2. Aspek Sosial3.2.1. Pendidikan
Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada berdasarkan data Ngada
Dalam Angka 2019, sebanyak 175 unit dengan 21.367 siswa, diasuh oleh 1.584
orang guru. Pada tingkat SMP terdapat 59 unit, 10.583 siswa dan 772 orang guru.
Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK terdapat 25 unit sekolah, 8.043 siswa dan
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 17 | Halaman
diasuh oleh 599 orang guru. Bila melihat rasio sekolah dibandingkan dengan jumlah
murid yang ada, maka untuk tingkat SD rata-rata 1 sekolah terdiri dari 122 murid,
untuk jumlah siswa di SMP, satu (1) SMP terdapat 179 siswa dan satu (1) SMA/SMK
berbanding 322 siswa. Untuk rasio guru-murid, maka di tingkat SD, 1 guru rata-rata
mengampu 13 siswa, di SMP 1 guru 14 siswa, sedangkan di SMA/SMK 1 guru
mengawasi 13 siswa.
Tabel 4.Kondisi Pendidikan di Kabupaten Ngada
No JENJANGPENDIDIKAN
JUMLAH SEKOLAH JUMLAH GURU JUMLAH MURIDAPM
Negeri Swasta Total Negeri Swasta Total Negeri Swasta Total
1 SD 113 62 175 1039 545 1,584 13,219 8,148 21,367 1002 SMP 46 13 59 614 158 772 8,164 2,419 10,583 77,313 SMA 9 4 13 273 104 377 3,895 1,868 5,763
60,694 SMK 4 8 12 99 123 222 626 1,654 2,280Sumber : Ngada Dalam Angka 2019
Kualifikasi guru keadaan 2018 untuk tingkat SD 86,1% berijazah ≥ D4/S1
dan 13,9% berijazah ≤ D4/S1 sedangkan untuk tingkat SMP 93,1% berijazah ≥
D4/S1 dan 6,9% berijazah ≤ D4/S1. Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru mencapai
54,76 masih di bawah rata-rata Nasional.
Mayoritas besar penduduk Ngada (41,10%) yang berusia di atas 15 tahun
hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD), sedangkan yang berijasah
SLTP/Sederajat sebesar 17,31%, ijasah SMA/Sederajat berjumlah 16,67% dan
tingkat pendidikan tinggi berjumlah 9,81%.
Dari tampilan data-data tersebut, terlihat bahwa kualitas SDM Ngada masih
terbatas karena mayoritas berpendidikan SD. Selain itu terlihat juga bahwa masih
ada sejumlah anak yang berusia 13-17 tahun yang tidak bersekolah. Hal ini bisa
dilihat dari Angka partisipasi Murni SMP maupun SMA yang masih di bawah angka
100.
3.2.2. KesehatanSampai dengan tahun 2019, Kabupaten Ngada telah memiliki 19 Unit
Puskesmas, 357 Posyandu, 31 Pustu dan 2 Balai Pengobatan. Data Ngada Dalam
Angka 2019, menyebutkan jumlah Dokter Spesialis di Ngada sebanyak 9 orang, Dokter
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 18 | Halaman
Umum 31 orang, Dokter Gigi 15 Orang, Perawat 140 orang, Bidan 81 orang, Farmasi
21 orang, Ahli Gizi 9 orang, Sanitarian 22 orang.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2018
meningkat 99,6 %. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Ngada tahun 2018
sebesar 12,71 per 1.000 kelahiran hidup atau 10 kematian. Angka Kematian Ibu
(AKI) 2018 sebesar 2 kasus kematian atau 79 per 100.000 kelahiran hidup.
Pola 10 penyakit terbanyak pada pasien di Puskesmas tahun 2018 dapat
dilihat dari Laporan Kesakitan Puskesmas yang menunjukkan bahwa terdapat
beberapa penyakit yang selalu menduduki urutan teratas tiap tahunnya, yang dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5.Pola 10 Penyakit Terbanyak Tahun 2018
No Nama Penyakit Jumlah Kasus %1 Infeksi akut pada saluran pernapasan bagian atas 25,183 38.4%2 Rhematik/Penyakit sistem otot 9,886 15.1%3 Penyakit lain pada saluran pernapasan bagian atas 9,119 13.9%4 Penyakit kulit alergi 4,397 6.7%5 Penyakit kulit infeksi 4,219 6.4%6 Hipertensi 2,824 4.3%7 Infeksi penyakit usus yang lain 2,686 4.1%8 Diare 2,557 3.9%9 Ginggivities 1,986 3.0%10 Penyakit Pulpa 1,719 2.6%
Total 65,576Sumber : LKPJ Bupati Ngada tahun 2019
Saat ini, isu stunting atau kondisi gagal tumbuh pada balita telah menjadi
isu bersama untuk diselesaikan. Data stunting Kabupaten Ngada tahun 2019
sebesar 15,46%, dengan proporsi perkecamatan sebagaimana tabel berikut.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 19 | Halaman
Tabel 6.
Prosentase Stunting Per Kecamatan Tahun 2018 dan 2019
No Kecamatan 2018 (%) 2019 (%)1 Bajawa 30.76 11.462 Golewa 32.66 10.093 Golewa Barat 36.6 27.034 Bajawa Utara 29.54 3.975 Jerebuu 32.16 18.956 Aimere 28.37 9.927 Soa 18.2 12.898 Wolomeze 59.4 28.359 Riung 39.46 26.57
10 Riung Barat 36.86 17.3711 Inerie 16.02 13.9812 Golewa Selatan 36.47 16.87
NGADA 32.74 15.46Sumber : Laporan Stunting Ngada 2019
Angka Stunting di Kabupaten Ngada cukup rendah, dibanding kabupaten
lain di NTT, namun tetap menjadi harapan bersama agar anak-anak Ngada tidak
boleh ada yang stunting. Kecamatan yang persentase stunting cukup tinggi adalah
Kecamatan Wolomeze, Golewa Barat, Riung, Jerebuu, Riung Barat, Golewa
Selatan. Karena itu, dibutuhkan upaya bersama mulai dari tingkat Pusat sampai
daerah melalui konvergensi stunting untuk menekan stunting. Upaya penurunan
stunting melalui intervensi gizi spesifik di sektor kesehatan yang menyasar
penyebab langsung seperti; asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit
menular, kekurangan nutrisi dan kesehatan lingkungan, penyediaan sarana dan
prasarana serta SDM perlu terus ditingkatkan. Selain itu dengan intervensi Sensitif
melalui kegiatan di luar sektor kesehatan seperti; ketersediaan akses air bersih,
sanitasi, Layanan keluarga berencana, Jaminan Kesehatan Nasional, Pendidikan
Anak Usia Dini Universal, Ketahanan Pangan, perumahan yang sehat juga perlu
menjadi perhatian.
3.2.3. Kesejahteraan RakyatBerkaitan dengan permasalahan kemiskinan, Angka Publikasi BPS NTT
2019 menyebutkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Ngada Tahun 2019 sebesar
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 20 | Halaman
12,48 % atau setara 20.310 jiwa, masih cukup baik dibanding Kabupaten lain di
NTT. Ngada masuk urutan ke-3 prosentase penduduk Miskin terkecil di Provinsi
NTT. Tingkat kedalaman kemiskinan berada pada angka 2,37% dan tingkat
keparahan kemiskinan sebesar 0,65%. Semakin tinggi angka kedalaman kemiskinan
menggambarkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis
kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai
penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks,
maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
Pada saat terjadi pandemi COVID-19, jumlah keluarga miskin dan tidak
mampu penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia
meningkat dari 13.331 Rumah Tangga DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
pada Oktober 2019 menjadi 15.779 Rumah Tangga DTKS dengan jumlah jiwa
sebanyak 64.603 Jiwa DTKS pada Maret 2020.
3.2.4. KetenagakerjaanKetenagakerjaan penduduk Kabupaten Ngada berdasarkan lapangan usaha
utama sebagaimana disajikan oleh Angka Dalam Angka 2018 sebagaimana tabel
berikut.
Tabel 7.Data Ketenagakerjaan Berdasarkan Lapangan Usaha Utama
No. Lapangan Usaha Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah %
1 Pertanian, Kehutanan, Perburuandan Perikanan 20.032 20.789 40.821 60,19%
2 Pertambangan dan Penggalian 188 188 0,28%
3 Industri Pengolahan 2.069 2.162 4.231 6,24%4 Listrik, Gas dan Air - - - 0,00%5 Bangunan 3.133 3.133 4,62%
6 Perdagangan Besar, Eceran,Rumah Makan, dan Hotel 2.290 3.453 5.743 8,47%
7 Angkutan, Pergudangan, danKomunikasi 2.249 265 2.514 3,71%
8Keuangan, Asuransi UsahaPersewahan Bangunan, Tanah,dan Jasa Perusahaan
617 439 1.056 1,56%
9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial danPerorangan 4.466 5.667 10.133 14,94%
TOTAL 35.044 32.775 67.819 100,00%
Sumber : Ngada Dalam Angka 2018
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 21 | Halaman
3.3. Aspek Ekonomi.3.3.1. Ekonomi Makro
Publikasi BPS 2020, menunjukan bahwa pertumbuhan Ekonomi Ngada
tahun 2019 sebesar 5,03%. Pertumbuhan terbesar berturut–turut berasal dari sector
administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan social wajib sebesar 7,21
persen, sector perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
sebesar 7,17 persen, sector penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,10
persen, sector jasa lainnya sebesar 6,98 persen dan sector konstruksi 6,49 persen.
Sedangkan pertumbuhan terkecil dari sektor real estat sebesar 0,23 persen. Dari sisi
pengeluaran Ekonomi Kabupaten Ngada tahun 2019 masih didominasi pengeluaran
konsumsi Rumah Tangga. yakni sebesar 1.401,62 miliar rupiah atau sebesar
63,714%. Hal ini berarti rata rata pendapatan perkapita masyarakat ngada masih
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok (makanan). Realitas masyarakat kita
secara khusus di kawasan perdesaan, sebagian besar orientasi kerja ataupun hasil
dari pendapatan masyarakat masih untuk keperluan konsumtif urusan perut (baca:
TUKA). Pendapatan dan hasil kerjanya masih sedikit yang bisa digunakan untuk
menabung atau diinvestasikan/diolah (baca: TUKU), dan masih sangat sedikit yang
digunakan untuk investasi lanjutan di sektor jasa/perdagangan/dijual untuk
mendapat hasil atau nilai tambah lebih (baca: TEKA).
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 22 | Halaman
Tabel 8.Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Ngada (Harga
Konstan) Menurut Lapangan Usaha, 2018-2019
No Lapangan Usaha2018* 2019**
r share R ShareA Pertanian Kehutanan dan Perikanan 3,64 33,95 3,06 33,31B Pertambangan dan Penggalian 4,35 1,58 4,19 1,57C Industri Pengolahan 4,23 1,36 4,89 1,36D Pengadaan Listrik dan Gas 11,9 0,04 1,06 0,04
EPengadaan Air, Pengolahan Sampah,Limbah dan Daur Ulang 2,42 0,12 2,76 0,11
F Konstruksi 8,98 14,04 6,49 14,23
GPerdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,31 8,37 7,17 8,54
H Transportasi dan Pergudangan 4,64 4,55 5,08 4,56
IPenyediaan Akomodasi dan MakanMinum 8,53 0,48 7,10 0,49
J Informasi dan Komunikasi 5,55 5,60 5,72 5,64K Jasa Keuangan 4,04 5,92 3,39 5,83L Real Estat 4,42 1,95 0,23 1,86
M,N Jasa Perusahaan 6,67 0,05 6,25 0,05
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanandan Jaminan Sosial 4,66 18,42 7,21 18,80
P Jasa Pendidikan 5,81 1,52 6,47 1,55Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,56 1,30 5,20 1,31
R,S,T,U Jasa Lainnya 7,34 0,75 6,96 0,77
Ngada 5,00 100 5,03 100Sumber : Ngada Dalam Angka 2020
Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB
Kabupaten Ngada tahun 2019 berturut-turut adalah sector pertanian, kehutanan dan
perikanan sebesar 33,3 persen, sector administrasi pemerintahan, pertanahan dan
jaminan social wajib sebesar 18,8 persen, sector konstruksi sebesar 14,2 persen,
sector perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar
8,5 persen, dan sector jasa keuangan dan asuransi sebesar 5,8 persen. Sektor
pertanian sangat dominan, namun tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi. Oleh karena itu sektor pertanian harus didorong pada sisi pasca produksi
yakni sektor pengolahan.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 23 | Halaman
Aspek pengolahan bisa dimulai dalam tataran yang paling dasar yakni teknik
budidaya yang lebih baik sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih banyak,
teknik panen yang lebih baik, pola penyimpanan ataupun pengemasan yang higenis
dan bisa tahan lama, untuk selanjutnya bisa langsung dijual ke pasar atau pun ke
konsumen. Aspek pengolahan selanjutnya, mulai pada tingkatan yang lebih
kompleks dan membutuhkan peran teknologi yang lebih tinggi. Pada sisi ini tentu
keterampilan teknis dan ketersediaan alat-alat teknologi sangat dibutuhkan.
Pengeluaran pemerintah dalam sektor Administrasi Pemerintahan,
Pertanahan dan Jaminan Sosial harus mampu memberi kontribusi berarti dalam
pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada yang
nampak dalam APBD terdapat anggaran belanja langsung dan belanja tidak
langsung yang berdampak pada peredaran uang, pola konsumsi masyarakat,
penyediaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja baru.
Perlambatan pertumbuhan maupun perubahan struktur ekonomi Ngada
disebabkan lebih banyak digerakkan dari sisi permintaan melalui Konsumsi rumah
tangga dan konsumsi pemerintah. Dari data publikasi BPS, terlihat bahwa konsumsi
rumah tangga menyumbang 63,71% pembentuk ekonomi Ngada dari sisi
pengeluaran, menyusul Pengeluaran untuk impor sebesar 27,34%, serta Konsumsi
Pemerintah sebesar 24,58%. Sementara sisi penawaran (produksi) yang digerakan
investasi swasta sangat terbatas. Hal ini bisa dilihat dari pengeluaran untuk investasi
berupa pengeluaran untuk pembentukan modal Bruto baru mencapai 27%,
Selanjutnya pengeluaran untuk Perubahan Inventori baru mencapai 3,04% serta
pengeluaran untuk ekspor baru mencapai 5,73%.
Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi lambannya kinerja
perekonomian yakni :
a. Terbatasnya akses masyarakat terhadap faktor-faktor produksi (modal, sarana-
prasarana untuk berusaha/bertani, dll);
b. Mayoritas tenaga kerja masih bertumpu pada sektor pertanian/ sektor primer
dengan keterampilan yang terbatas, sehingga kurang memiliki daya saing.
Tenaga kerja yang bergerak di sektor pengolah (sektor sekuder) dan sektor
jasa (sektor tersier) masih sangat terbatas.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 24 | Halaman
c. Masih rendahnya produktivitas masyarakat yang dipengaruhi oleh rendahnya
kualitas sumber daya manusia yang berkerja pada sektor-sektor ekonomi
produktif,
d. Mayoritas pengeluaran masyarakat siifatnya konsumtif (untuk konsumsi rumah
tangga), pengeluaran untuk investasi lanjutan (seperti menabung, atau untuk
modal usaha) masih terbatas.
e. Pengeluaran pemerintah melalui APBD terutama pada belanja-belanja yang
mendukung investasi daerah masih terbatas (antara lain sektor pertanian,
UMKM, perindustrian, pariwisata)
3.3.2. Sektor UnggulanUntuk mengetahui potensi sektor unggulan Kabupaten Ngada, digunakan
Pendekatan Basis Ekonomi Location Quotient (LQ). Mengacu pada PDRB
Kabupaten Ngada yang dibandingkan dengan PDRB Propinsi NTT, akan diketahui
sektor unggulan Kabupaten. Sektor Ekonomi yang nilai LQ Lebih dari 1, maka sektor
tersebut merupakan sektor basis/sektor unggulan; bila kurang dari 1, maka sektor
tersebut bukan merupakan sektor basis/unggulan. Sedangkan analisis shift share,
utuk mengetahui prospek pertumbuhan sektor-sektor ekonomi wilayah, tingkat
keunggulan kompetitif sektor ekonomi Kabupaten Ngada dibanding Provinsi NTT,
serta aspek bauran industri/pergeseran proporsional. Intinya kita bisa mengtahui
sejauhmana kinerja perekonomian NTT dibandingkan kinerja perekonomian NTT.
Dari hasil analisis, diketahui bahwa sektor unggulan Kabupaten Ngada (Nilai
LQ>1) adalah Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan,
Pengadaaan Air, Konstruksi, Jasa Keuangan dan Adminitrasi Pemerintahan. Dari
aspek pengaruh ekonomi Ngada terhadap ekonomi NTT (Nij), semua sektor
merespons positif. Artinya Perekonomian Kabupaten Ngada selain mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi NTT dan Kabupaten lainnya, tetapi juga bergantung pada
aktifitas ekonomi Provinsi NTT dan Kabupaten lainnya. Kondisi ini dengan sendirinya
mau menegaskan bahwa Kabupaten Ngada tidak bisa menutup diri atau
memproteksi diri berlebihan dari Kabupaten lain. Kebijakan yang perlu dibangun
harus bersifat simbiosis mutualism, saling menguntungkan berbasis keunggulan
daerah masing-masing. Sektor yang berpengaruh paling besar terhadap ekonomi
NTT adalah sektor pertanian, menyusul administrasi pemerintahan.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 25 | Halaman
Tabel 9.Analisa Sektor Ekonomi Unggulan dan Potensial Ngada
No Lapangan Usaha LQPerubahan dan Pergeseran Sektoral/Shift Share
Nij Mij Cij Dij
1 Pertanian Kehutanan danPerikanan 1.24 148,654 (1,016,443.67) 436,859.28 (430,930.07)
2 Pertambangan dan Penggalian 1.13 6,930 (23,540.62) 77,777.52 61,166.583 Industri Pengolahan 1.06 5,940 (23,945.51) (28,071.07) (46,076.78)4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.54 188 7,165.77 2,882.83 10,236.13
5 Pengadaan Air, PengolahanSampah, Libah dan Daur Ulang 1.76 506 (6,236.17) (7,370.18) (13,100.67)
6 Konstruksi 1.27 61,456 1,221,394.77 799,758.65 2,082,609.13
7Perdagangan Besar danEceran, Reparasi Mobil danSepeda Motor
0.70 36,623 51,394.62 (373,455.96) (285,438.48)
8 Transportasi dan Pergudangan 0.85 19,933 (16,378.97) (306,400.56) (302,846.26)
9 Penyediaan Akomodasi danMakan Minum 0.64 2,102 36,919.06 (38,438.52) 582.54
10 Informasi dan Komunikasi 0.63 24,513 63,998.32 80,758.09 169,269.7711 Jasa Keuangan 1.51 26,043 (64,243.83) 145,605.87 107,404.8612 Real Estat 0.77 8,549 (26,625.02) (19,201.89) (37,278.07)13 Jasa Perusahaan 0.19 222 1,593.49 5,335.77 7,151.39
14 Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial 1.42 80,575 (194,453.79) (1,167,886.60) (1,281,765.18)
15 Jasa Pendidikan 0.18 6,673 26,830.45 114,401.00 147,904.28
16 Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial 0.58 5,707 (13,255.43) (73,154.61) (80,703.03)
17 Jasa Lainnya 0.34 3,290 38,624.35 14,715.13 56,629.97N G A D A 1.00 437,904 - (234,075.72) 203,827.81
Sumber : PDRB Kab Ngada dan NTT 2017 dan 2018 Harga Konstan (Diolah)
Dari aspek keunggulan Kompetitif (Cij), secara total, angkanya Negatif,
artinya secara umum daya saing ekonomi Kabupaten Ngada di tingkat Provinsi
masih terbatas. Karena dari 17 sektor ekonomi yang ada, hanya 8 sektor yang
positif atau memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan Propinsi NTT, itupun
dengan nilai PDRB yang relative kecil. Sektor-sektor yang positif tersebut yakni:
Pertanian, Konstruksi, Jasa Keuangan, Pertambangan dan Penggalian, Listrik dan
Gas, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, dan Jasa
lainnya. Sektor-sektor ini perlu lebih dioptimalkan lagi sehingga bisa lebih
memberikan nilai tambah bagi perekonomian Ngada. Selain itu sektor-sektor lain
yang belum memilik daya saing, namun menjadi basis perekonomian, perlu diberi
upaya tambahan sehingga bisa menjadi sektor unggulan daerah.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 26 | Halaman
3.4. Sektor Kemakmuran3.4.1. Pertanian
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2018
terhadap PDRB Kabupaten Ngada sebesar 35% yang merupakan penyumbang
terbesar. Penggunaan lahan di Kabupaten Ngada masih didominasi oleh
penggunaan lahan untuk pertanian yaitu sebesar 60% dan lahan bukan pertanian
sebesar 40%.
Tabel 10.Luas Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan di
Kabupaten Ngada (hektar) Tahun 2018
No KecamatanLahan Pertanian Lahan Bukan
Pertanian JumlahLahan Sawah Lahan PertanianBukan Sawah
1 Aimere 12 4.659 4.576 9.2472 Jerebuu 12 2.920 4.566 7.4983 Inerie 0 3.039 3.689 6.7284 Bajawa 66 6.832 6.432 13.3305 Golewa 227 4.351 3.235 7.8136 Golewa
Selatan500 5.142 4.158 9.800
7 Golewa Barat 194 4.358 2.907 7.4598 Bajawa Utara 847 15.821 70 16.7389 Soa 2.301 6.260 553 9.11410 Riung 489 9.649 22.656 32.79411 Riung Barat 1.060 18.309 11.880 31.24912 Wolomeze 987 9.067 265 10.319Kabupaten Ngada 6.695 90.407 64.987 162.089Persentase (%) 4.13 55.78 40.09 100
Sumber : Statistik Pertanian Kabupaten Ngada, 2019
Sektor Pertanian meliputi sub-sektor tanaman pangan, perkebunan,
peternakan, perikanan, dan kehutanan. Data potensi sektor pertanian Kabupaten
Ngada kondisi tahun 2018 - 2019 berdasarkan Publikasi Ngada Dalam Angka 2019
sebagaimana tabel berikut.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 27 | Halaman
Tabel 11.
Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ngada Tahun 2018
No Komoditi Luas Panen (Ha) Produksi (ton) Produktivitas(ton/ha)
1. Padi Sawah 15,587 73,172 4.692. Padi Gogo 4519 8,069 1.793. Jagung 18,418 48,593 2.644. Kedele 4914 457 0.095. Kacang Tanah 66 132 2.006. Kacang Hijau 32 64 2.007. Ubi Kayu 915 4,635 5.078. Ubi Jalar 90 232 2.589. Bawang 21.5 28 1.29
10. Kentang 4.6 13 2.9111 Kol 0.4 0.6 1.5012 Petsai 12.2 34 2.79
Sumber : Ngada Dalam Angka 2019
Produktivitas padi sawah Kabupaten Ngada tahun 2018, baru mencapai
4,69 ton/ha, jagung baru mencapai 2,64 ton/ha. Untuk hortukultura, rata-rata
berkisar 1-2 ton/ha. Dari tampilan data tersebut, sebenarnya potensi lahan pertanian
Kabupaten Ngada masih sangat besar unttuk dioptimalkan. Sarana dan prasarana
produksi seperti teknologi yang ramah lingkungan, pemupukan organic, teknik
pengolahan, petani, peternak dan nelayan yang terampil perlu didorong agar
produksi pertanian kita bisa lebih memberikan hasil yang maksimal, serta memiliki
keunggulan.
Tabel 12.Potensi Tanaman Perkebunan Kabupaten Ngada Tahun 2018
No Komoditi Luas Tanaman (Ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)
1 Kelapa 4,290 1,305 0.302 Cengkeh 676 174 0.263 Kopi Arabika 6,032 2,194 0.364 Kopi Robusta 708 153 0.225 Jambu Mete 6,232 670 0.116 Vanili 424 126 0.307 Kakao 960 206 0.218 Kemiri 2,512 1,002 0.409 Lada 68 15,74 0.23
10 Pala 111 16,67 0.15Sumber : Ngada Dalam Angka 2019
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 28 | Halaman
Tabel 13.
Potensi Peternakan Kabupaten Ngada Tahun 2018 dan 2019
No KomoditiJumlah (ekor)
2018 20191 Sapi 42,998 42,0712 Kerbau 15,611 14,8553 Kuda 12,245 12,1364 Kambing 28,628 29,2605 Domba 3,325 3,3336 Babi 173,300 176,6067 Ayam 28,427,163 28,254,0018 Itik/Bebek 604,359 677,240
Sumber : Ngada Dalam Angka 2020
Di sektor perikanan, kondisi tahun 2019, jumlah rumah tangga perikanan
sebanyak 1.531 rumah tangga, dengan jumlah produksi perikanan tangkap
sebanyak 2.370 ton. Sementara luas wilayah territorial laut kita seluas 102,318 km2.
Tingkat Jumlah Konsumsi ikan baru mencapai 12,59 kg/kapita. Angka ini tentu masih
sangat jauh dari kebutuhan yang ideal. Di tingkat Nasional saja untuk tahun 2018
sudah mencapai 50,65kg/penduduk.
Belum maksimalnya pengembangan sektor pertanian dan perikanan
tersebut setidak-tidaknya disebabkan oleh berbagai hal berikut :
a. Keterbatasan Sarana Prasarana
Terbatasnya ketersediaan air, irigasi, makanan ternak
Keterbatasan alat-alat pertanian
Keterbatasan alat tangkap perikanan
Keterbatasan Input benih/bibit, serta pemupukan yang standar
Terbatasnya input modal usaha
b. Aspek Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
Terbatasnya keterampilan para petani, peternak, nelayan dalam
mengelola usaha pertanian.
Sistem pengolahan pertanian yang tradisional.
Terbatasnya pendampingan bagi para petani, peternak, nelayan maupun
pembudidaya ikan.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 29 | Halaman
c. Aspek Pemasaran
Pengolahan pasca panen (off farm) yang belum optimal.
Sistem Tata Niaga yang belum diatur.
Belum dibangun korporasi yang mewadahi para petani untuk memiliki
posisi tawar dalam kerangka perdagangan (business to business).
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya
masyarakat yang mayoritas bergerak di sektor pertanian, maka terdapat empat hal
yang perlu dikembangkan yakni:
Pertama, menggakselerasi pertumbuhan output pertanian melalui penyiapan
sarana prasarana yang memadai, penerapan teknologi, penataan
kelembagaan petani, peningkatan kapasitas/kemampuan petani dan perbaikan
harga untuk meningkatkan produktifitas petani-petani kecil.
Kedua, mendorong permintaan domestik terhadap komoditi pertanian. Bila
permintaan produk pertanian meningkat, para petani akan meningkatkan
produksinya, sehingga pendapatan petani akan meningkat pula.
Ketiga, melakukan diversifikasi, ke dalam sektor-sektor nonpertanian (off farm),
serta berbagai aktifitas lainnya yang dapat menyerap tenaga kerja; di mana
aktifitas dan sektor-sektor tersebut secara langsung maupun tidak langsung
mendukung dan dapat didukung oleh masyarakat petani.
Keempat, membangun sistem keterkaitan antara sektor pertanian yang
dominan, dengan sektor-sektor lain yang menjadi pendukungnya. Dalam
konteks lokasi, maka sektor pertanian diwakili oleh pedesaan sedangkan sektor
pendukungnya berada di perkotaan. Konsep ini bertujuan untuk membangun
kemitraan antara sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta untuk
menghasilkan rencana aksi bagi promosi produksi dan perdagangan bagi
kelompok aktivitas ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang luas,
maka suatu daerah perlu memasarkan produk unggulannya keluar daerah,
serta pendapatan yang diperoleh dari penjualan itu harus menghasilkan
perputaran tambahan dalam perekonomian lokal melalui pembelian input dan
pengeluaran rumah tangga akan barang-barang konsumen. Pemerintah perlu
segera mengatur tata niaga hasil-hasil pertanian dan mengembangkan
kerangka perdagangan (business to business).
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 30 | Halaman
Perputaran tambahan dalam ekonomi lokal didasarkan pada komoditas lokal
yang dikembangkan menjadi beraneka macam produk-produk baru yang memiliki
nilai tambah (value added). Proses tersebut dilakukan oleh masyarakat pedesaan
dengan teknologi tepat guna. Melalui cara ini, akan terjadi penyerapan tenaga kerja,
urbanisasi dapat ditekan, dan kemiskinan dapat dikurangi.
3.4.2. PariwisataPada tahun 2019, total kunjungan wisatawan berjumlah 166.552 orang,
dimana 73% merupakan Wisatawan Nusantara dan 27% Wisatawan Mancanegara.
Dari aspek ketertarikan pada obyek wisata, diketahui 23% wisatawan mengunjungi
Obyek Wisata Budaya, dan 77% mengunjungi Obyek Wisata Alam dan Minat
Khusus.
Tabel 14.Data Kunjungan Wisatawan ke Ngada Tahun 2019
No Jenis Obyek Wisata Wisman Wisnus Total1 Obyek Wisata Budaya 21.990 15.907 37.897
2 Obyek Wisata Alam &Minat Khusus 23.276 105.379 128.655
Total 45.266 121.286 166.552Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, maka
pengembangan destinasi kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara Timur diarahkan
pada :
1. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi : Komodo,
Labuan Bajo, Ruteng, Bajawa, Ende-Kelimutu, Maumere-Sikka, Waingapu-
Lawangi Manggameti, Waikabubak-Menupeu Tanadaru, Larantuka, Lamalera-
Lembata, Alor-Kalabahi, Nembrala-Rotendao, Kupang-Soe;
2. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi: DPN Komodo, Kelimutu, Alor-
Lembata, Kupang-Rote Ndao;
3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi : Labuan Bajo
Ruteng, Bajawa dan sekitarnya, Maumere dan sekitarnya.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 31 | Halaman
Dukungan kebijakan Provinsi dan Nasional hendaknya dimanfaatkan
Kabupaten Ngada dengan memaksimalkan semua potensi pariwisata yang ada.
Dari aspek keragaman detinasi pariwisata, Kabupaten Ngada memiliki
potensi yang luar biasa. Terdapat Wisata Rohani, Wisata Alam, Wisata Petualangan,
Wisata Budaya, Wisata Ilmu Pengetahuan dan Wisata Ikonik. Namun kesemuanya
belum dikembangkan secara komprehensif. Apabila potensi sektor pariwisata ini
dapat dikembangkan secara optimal dan komprehensif maka akan menjadi lokomotif
yang mampu menggerakkan sector-sektor lain untuk menghidupkan roda
perekonomian dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ngada, masih menghadapi
beberapa permasalahan yang perlu dibenahi antara lain :
1. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan sektor Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;
2. Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi pariwisata;
3. Belum optimalnya pemanfaatan keanekaragaman dan kekayaan sumber daya
seni budaya dan pariwisata;
4. Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain;
5. Terbatasnya investasi di bidang seni budaya dan pariwisata;
6. Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat;
7. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif;
8. Terbatasnya kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur maupun pelaku
pariwisata, dan
9. Terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan kepariwisataan.
3.5. Sarana Prasarana Pelayanan Dasar.Pada periode kepemimpinan 2015 – 2020, fokus utama pembangunan adalah
pada upaya mewujudkan “Zala Bodha Siro Saro, Wae Bodha Gebho Gabho danDara Bodha Rilo Ralo”. Jalan, air dan listrik merupakan infrastruktur dasar yang
dibutuhkan masyarakat dan mendukung urat nadi perekonomian masyarakat.
Panjang ruas jalan yang melewati 12 Kecamatan di Kabupaten Ngada adalah
1.042 Km dengan panjang tiap jenis permukaan dan panjang tiap kondisi
sebagaimana tabel berikut.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 32 | Halaman
Tabel 15.
Kondisi Jalan di Kabupaten Ngada Tahun 2019
Panjang Tiap Jenis Permukaan Panjang Tiap Kondisi
Aspal/Petrasi
Macadam
PerkerasanRigid/Beton
Telford/Kerikil
Tanah/Belum
Tembus
Baik Sedang RusakRingan
RusakBerat
463 Km 344 Km 197,98 Km 377,83 Km 449,34Km
75,17Km
89,31Km
428,18Km
44,41% 33% 19,00% 36,26% 43,12% 7,21% 8,57% 41,09%
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Ngada Tahun 2019
Berdasarkan data pada tabel diatas, tugas Pemerintah kedepan adalah
meningkatkan jenis permukaan jalan dan memperbaiki kondisi jalan yang rusak
terutama pada ruas jalan yang menghubungkan wilayah potensi pertanian dan
pariwisata, lokasi pemukiman warga dan menembus daerah isolasi guna untuk
membuka kawasan pengembangan ekonomi baru.
Sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan penyediaan air minumbersih bagi masyarakat Kabupaten Ngada diselenggarakan oleh PDAM “Tirta
Banari” Kabupaten Ngada. Berdasarkan laporan PJS. Direktur PDAM “Tirta Banari”
Kabupaten Ngada pada tanggal 14 Agustus 2020 menyatakan bahwa : JumlahKecamatan yang terlayani jaringan air minum dari PDAM sebanyak 6kecamatan (Bajawa, Aimere, Soa, Riung, Golewa Barat, Inerie), jumlah instansiyang terlayani sebanyak 110 instansi, jumlah rumah tangga yang terlayani9.230 rumah tangga, dan jumlah ketersediaan air bersih sampai dengan tahun2024 175 liter/detik.
Namun, berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja PDAM “Tirta Banari” Kabupaten
Ngada Tahun Buku 2018 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Nomor LEV-119/PW24/4/2019, tanggal 8 Mei 2019 memberikan
gambaran sebagai berikut :
1. Sampai dengan 31 Desember 2018, PDAM memiliki pelanggan aktif sebanyak
9.349 SR yang berasal dari pemasangan SR reguler PDAM. Jumlah penduduk
yang terlayani di wilayah administrasi sebanyak 50.940 jiwa atau 32,02% dari
jumlah penduduk sebanyak 159.081 jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 33 | Halaman
teknis yang terlayani sebanyak 42.450 jiwa atau 44,08% dari jumlah penduduk
yang ada jaringan pipa PDAM sebanyak 96.292 jiwa.
2. Pemerintah Kabupaten Ngada belum menetapkan target cakupan pelayanan
yang harus dicapai PDAM di akhir tahun 2018. PDAM belum siap mendukung
target 100% akses air minum nasional.
3. Kualitas air belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam PERMENKES
Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
PDAM belum melakukan pengawasan internal atas kualitas air minum sesuai
dengan PERMENKES Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata
Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. PDAM juga belum melakukan
pengawasan eksternal atas kualitas air minum.
4. Pemakaian air rata-rata untuk pelanggan rumah tangga sebesar 13,06 meter
kubik/bulan dan pemakaian rata-rata keseluruhan pelanggan sebesar 14,28
kubik/bulan. Kondisi ini telah memenuhi PERMENDAGRI Nomor 71 Tahun
2016 yaitu Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air
sebanyak 10 meter/kubik/kepala keluarga/bulan. Pemakaian rata-rata untuk
pelanggan rumah tangga sebesar 85,89 liter/orang/hari sehingga telah
memenuhi Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 yaitu kebutuhan
pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari.
5. Kontinuitas air yang didistribusikan berkisar 8,66 jam per hari. Tidak
tercapainya standar kontinuitas disebabkan debit air yang tidak mencukupi
untuk seluruh wilayah Kabupaten Ngada. Cara yang dilakukan adalah
pembagian jam distribusi penyaluran air kepada pelanggan untuk
mempertahankan tekanan air ketika air sampai ke pelanggan.
6. Dari volume air yang didistribusikan ke pelanggan sebesar 2.014.889 M3, telah
dijual ke pelanggan sebesar 1.603.374 M3 atau sebesar 20,42%. Hal ini
disebabkan adanya kerusakan Water Meter Pelanggan dan adanya kebocoran
pada pipa jaringan distribusi.
7. Sumber air baku yang digunakan PDAM adalah air bawah tanah dan mata air,
yaitu sebanyak 13 sumber mata air dan 1 sumber air bawah tanah dengan
tingkat pemanfaatan yang belum maksimal. Debit sumber air baku yang
tersedia sebesar 175 liter/detik dan PDAM telah menggunakan sistem gravitasi
untuk pengambilan air baku dengan debit sebesar 139,50 liter/detik atau
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 34 | Halaman
dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal. Selain itu, terdapat sumber
air yang berpotensi dikembangkan sebagai alternatif sumber air baku saat ini
yaitu : (1). Kota Bajawa, mata air Tudha Raja, dan (2). IKK Riung, mata air
Waekolong dan Ndilang.
8. Sistem distribusi yang digunakan PDAM “Tirta Banari” Kabupaten Ngada
sampai dengan tahun 2018 adalah gravitasi dan perpompaan. Untuk
mendistribusikan air yang telah diolah sampai dengan tahun 2018, PDAM
memiliki panjang pipa distribusi sepanjang 112.979 M.
9. Sampai dengan tahun 2018, jumlah reservoir yang terpasang sebanyak 14 unit
dengan kapasitas 2.100 M3 dan tersebar pada 5 lokasi. PDAM belum
melakukan analisis terhadap sistem distribusi/reservoir dan pipa distribusi yang
dibutuhkan.
10. Instalasi produksi dan distribusi belum dilengkapi dengan Water Meter Induk.
11. Sebanyak 836 unit pada SR meter air pelanggan dalam kondisi rusak.
Untuk mewujudkan “Wae Bodha Gebho Gabho” bagi seluruh masyarakat
Kabupaten Ngada, maka kedepannya Manajemen PDAM “Tirta Banari” Kabupaten
Ngada harus dibenahi, jaringan distribusi harus diperbaiki (reinstalasi), dan
dilakukan upaya konservasi lingkungan secara masif untuk menjamin ketersediaan
air secara berkelanjutan. Kebutuhan sarana air bersih untuk 21% rumah tangga
yang belum terlayani harus segera dipenuhi pada tahun mendatang.
Penyediaan kebutuhan air untuk persawahan di Kabupaten Ngada, telah
dibangun baik oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Pada tahun 2012,
Bupati Ngada telah mengeluarkan Keputusan Nomor 027/BU/303/11/2012 tentang
Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan
Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Ngada. Status daerah irigasi yang
ditetapkan tersebut sebagaimana tabel berikut.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 35 | Halaman
Tabel 16.
Status Daerah Irigasi di Kabupaten Ngada
No. Status Daerah Irigasi JumlahIrigasi
Luas (Ha)Baku Potensial Fungsional
1 Kewenangan dan Tanggung JawabPemerintah Kabupaten Ngada
86 4.300 2.018,1 2.281,9
2 Kewenangan dan Tanggung JawabPemerintah Provinsi NTT
6 7.183,4 4.962,9 2.220,5
3 Kewenangan dan Tanggung JawabPemerintah Pusat (lokasi Soa)
1 5.273,0 2.761,0 2.512,0
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Ngada
Agar irigasi yang telah dibangun tersebut dapat berfungsi optimal, maka perlu
memperkuat sistem irigasi yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen
irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
Untuk mewujudkan Dara Bodha Rilo Ralo, maka pihak PLN pada tahun 2018
telah melakukan pelayanan sambungan listrik kepada 18.833 pelanggan. Jumlah
sambungan listrik ini masih harus ditingkatkan karena sebanyak 7.610 rumah tangga
(28,75% rumah tangga) belum mendapat sambungan listrik sebagaimana tabel
berikut.
Tabel 17.
Data Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Belum Berlistrik
No. Kecamatan Listrik PLN BelumBerlistrik PLN Jumlah
1 Bajawa 5.791 748 6.5392 Golewa Barat 1.636 372 2.0083 Golewa 2.309 405 2.7144 Golewa Selatan 1.718 747 2.4655 Jerebuu 614 169 7836 Riung 330 1.389 1.7197 Riung Barat - 1.975 1.9758 Bajawa Utara 905 500 1.4059 Wolomeze 703 460 1.16310 Soa 2.097 519 2.61611 Inerie 1.224 223 1.44712 Aimere 1.506 103 1.609
Total 18.833 7.610 26.443Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Ngada, 2019
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 36 | Halaman
Penyediaan energi secara khusus Bahan Bakar Minyak (Premium, Solar, Bio-
Solar, Pertalite) dilayani oleh 2 (dua) SPBU yakni SPBU UD Pelangi Faobata dan
SPBU UD Bentara Utama Turekisa. Sedangkan untuk BBM Jenis Minyak Tanah
baru didistribusikan oleh 432 Pangkalan yang berada di 6 kecamatan (Bajawa,
Golewa, Soa, Aimere, Riung Barat, Riung). Hal ini yang menyebabkan kelangkaan
persediaan minyak tanah bagi masyarakat di 6 kecamatan lainnya. Selain langkah,
harga di tingkat pengecer tidak stabil.
Perumahan layak huni dan rumah sehat harus ditingkatkan di masa
mendatang. Kondisi saat ini masih terdapat 22% rumah warga yang masuk dalam
kategori tidak layak huni.
Data pada tabel dibawah ini memberikan gambaran tentang kondisi
sanitasi/jamban keluarga di Kabupaten Ngada. Berdasarkan data, bahwa sampai
dengan tahun 2019, Rumah Tangga yang memiliki jamban sendiri sebesar 78,84%.
Perhatian Pemerintah kedepan adalah harus memberikan perhatian pada Rumah
Tangga yang memiliki jamban bersama/komunal/lain-lain yang masih sebesar 21,16%.
Tabel 18.
Data Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Sanitasi
No. Kecamatan Milik Sendiri Milik Bersama Komunal Lainnya Jumlah1 Bajawa 5.635 459 129 316 6.5392 Golewa Barat 1.297 199 385 127 2.0083 Golewa 2.103 230 94 281 2.7084 Golewa Selatan 1.789 134 226 468 2.6175 Jerebuu 699 41 3 41 7846 Riung 846 301 186 409 1.7427 Riung Barat 1.248 158 185 387 1.9788 Bajawa Utara 1.167 119 18 94 1.3989 Wolomeze 974 64 10 13 1.061
10 Soa 2.145 86 23 109 2.36311 Inerie 1.288 72 15 79 1.45412 Aimere 1.530 38 5 56 1.629
Total 20.721 1.901 1.279 2.380 26.281Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Ngada, 2019
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 37 | Halaman
3.6. Aspek Keuangan dan AsetTabel 19.
Realisasi APBD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019
No Uraian 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp)1 PENDAPATAN 841,132,853,774 782,472,814,528 848,025,054,258
1.1 Pendapatan Asli Daerah 65,253,752,165 51,121,989,495 50,835,854,938a Pajak Daerah 6,311,969,467 6,709,390,243 7,373,244,843b Retribusi Daerah 2,366,223,550 2,810,737,886 4,744,442,000
c Hasil Pengelolaan Keuangan DaerahDipisahkan 3,302,822,332 1,953,487,481 1,834,234,089
d Lain-Lain PAD yang Sah 53,272,736,816 39,648,373,885 36,883,934,0061.2 Dana Perimbangan 658,390,274,844 598,668,651,000 644,942,046,671
a Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil BukanPajak 15,400,060,844 9,457,155,000 8,619,577,671
b Dana Alokasi Umum 468,961,498,000 470,536,836,000 487,971,775,000c Dana Alokasi Khusus 174,028,716,000 118,674,660,000 148,350,694,000
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah YangSah 117,488,826,765 132,682,174,033 152,247,152,649
a Hibah 20,887,223,537 23,676,589,421
b Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov danPemda Lainnya 13,896,424,765 15,270,663,496 18,136,757,228
c Pendapatan Lainnya (Dana Desa) 103,592,402,000 96,524,287,000 110,433,806,0002 Belanja 883,783,607,780 821,148,883,166 908,603,055,786
2.1 Belanja Tidak Langsung 441,605,317,780 461,449,853,217 477,516,902,466a Belanja Pegawai 265,448,121,707 279,735,233,363 279,466,579,197b Belanja Hibah 4,830,000,000 12,931,000,000 10,193,115,500c Belanja Bantuan Sosial 17,348,358,417 18,896,500,000 24,820,850,010d Belanja Bagi Hasil 810,000,000e Belanja Bantuan Keuangan 152,778,837,656 146,472,757,117 160,329,235,413f Belanja Tidak Terduga 1,200,000,000 3,414,362,737 1,897,122,346
2.2 Belanja Langsung 442,178,290,000 359,699,029,949 431,086,153,320a Belanja Pegawai 22,028,076,017 40,269,453,960 51,051,100,053b Belanja Barang dan Jasa 120,550,086,870 125,565,341,831 166,153,964,065c Belanja Modal 299,600,127,113 193,864,234,158 213,881,089,202
3 Pembiayaan 42,650,753,007 38,676,068,638 60,578,001,528a Penerimaan Pembiayaan 42,650,753,007 38,676,068,638 60,578,001,528b Pengeluaran Pembiayaan - -Sumber: Laporan APBD 2016-2019
Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada masih bersandar pada
pemerintah Pusat yakni melalaui Dana DAU, DAK, Dana Desa, dan Dana Bagi
Hasil. Sedangkan sumber dari kekuatan sendiri yakni PAD hanya sekitar 5-6% saja.
PAD yang merupakan kekuatan utama kita, dalam beberapa tahun ini realisasinya
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 38 | Halaman
cenderung menurun. Dari data terlihat bahwa pada tahun 2017 realisasi PAD
sebesar Rp. 65 Miliar, di tahun 2019 turun menjadi Rp. 50 Miliar. Selain itu sumber
pendapatan yang terbesar dari PAD, lebih banyak disumbangkan oleh lain-lain PAD
yang sah. Sedangkan sumber-sumber yang konstan yakni dari pajak dan retribusi
daerah, baru menyumbang Rp 4 - 7 Miliar.
Terkait aset yang menggambarkan kekayaan daerah, sampai 2019 total aset
Ngada sudah mencapai Rp. 2,5 Triliun. Aset terbesar dalam bentuk jalan, irigasi dan
jaringan sebesar Rp.1,2 triliun lebih. Aset-aset tersebut kedepannya harus terus
dipelihara agar bisa memberi dampak langsung bagi masyarakat, serta dioptimalkan
agar bisa memberi kontribusi bagi Pendapatan Daerah maupun pendapatan
masyarakat kita. Yang menarik dari data pada tabel diatas adalah cukupbesarya salah satu aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Komponen
ini biasanya terdiri dari proyek-proyek yang belum FHO, dan dilanjutkan ke tahun
berikut. Semakin banyak konstruksi dalam pengerjaan sebenarnya kurang bagus,
karena masyarakat tidak langsung bisa menikmati atau memanfaatkan hasil dari
proyek tersebut. Aspek pengawasan, perencanaan teknis, kualitas kontraktor, tentu
menjadi aspek yang harus diperhatikan untuk menghasilkan proyek yang berualitas
dan tepat waktu.
Tabel 20.Nilai Aset dan Kewajiban Kabupaten Ngada 2017 - 2019
No Uraian 2018 (Rp) 2019 (Rp)1 ASET
1.1 ASET LANCAR 79,090,265,173 87,116,705,750A Kas 60,492,474,573 68,019,794,763B Piutang 8,660,810,127 9,213,074,705C Persediaan 9,936,980,473 9,883,836,281
1.2 ASET TETAP 1,488,986,813,331 2,381,282,965,358A Tanah 284,615,090,906 288,818,042,519B Peralatan dan Mesin 257,995,441,963 272,139,405,794C Gedung dan Bangunan 458,026,514,232 482,785,012,263D Jalan, Irigasi dan jaringan 1,152,061,321,234 1,226,675,138,939E Aset Tetap Lainnya 52,610,880,531 52,003,896,757F Konstruksi dalam Pengerjaan 31,827,055,127 58,861,469,086G Akumulasi Penyusutan (748,149,490,662) -
1.3 ASET LAINNYA 36,152,726,727 53,515,453,551a Tagihan Jangka Panjang 413,044,676 379,138,825b Aset tak Berwujud 2,703,785,370 7,103,045,560c Aset Lain – lain 33,035,896,681 46,033,269,166
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 39 | Halaman
JUMLAH ASET DAERAH 1,604,229,805,232 2,521,915,124,6582 KEWJIBAN 4,662,766,262 7,325,908,265
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 4,662,766,262 7,325,908,265a Utang Perhitungan Pihak Ketiga - 400,346,667b Utang Jangka Pendek Lainnya 4,662,766,262 6,925,561,598
3 EKUITAS LANCAR 1,654,874,079,604 1,720,862,336,169JUMLAH KEWAJIBAN DANAEKUITAS DANA 1,659,536,845,866 1,728,188,244,434
Sumber : Laporan Pelaksanaan APBD
3.7. Indeks Pembangunan ManusiaIndeks Pembangunan Manusia (IPM), digunakan sebagai indikator untuk
menilai aspek kualitas pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah
negara termasuk negara maju/berkembang/terbelakang dan juga untuk mengukur
pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.
IPM di Kabupaten Ngada tahun 2019 publikasi BPS NTT sebesar 67,76. Hal ini
diukur dari tiga aspek yaitu:
1. Aspek Umur Yang Panjang dan Hidup Sehat, yang dilihat dari umur harapan
hidup saat lahir (UHH). Usia Harapan Hidup orang Ngada saat ini adalah 67,96
tahun.
2. Aspek Pengetahuan yang dilihat dari indikator harapan Lama Sekolah dan
Rata-Rata Lama Sekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk Ngada tahun
2019 sebesar 8,37 Tahun, yang artinya rata-rata penduduk Ngada mengenyam
pendidikan selama 8,37 tahun atau setara kelas 2 SMP. Sedangkan Harapan
Lama Sekolah sebesar 12,69 artinya pada tahun 2019 lamanya sekolah yang
diharapkan akan dirasakan oleh rata-rata anak di masa mendatang adalah
sampai 12,32 tahun atau sampai tamat SMA.
3. Aspek Standar Hidup Layak yang dilihat dari besaran pengeluaran perkapita.
Pengeluaran perkapita penduduk Ngada Tahun 2019 sebesar Rp. 8,9 juta
perkapita pertahun.
3.8. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten NgadaAparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pemerintah Kabupaten Ngada sampai dengan keadaan 2018 berjumlah 3.471 orang
dengan rincian sebagaimana tabel berikut.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 40 | Halaman
Tabel 21.Golongan dan Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2018
No Golongan Jumlah (orang)I. Golongan IV/c 27
Golongan IV/b 64 Golongan IV/a 524
Total Golongan IV 615II. Golongan III/a 530
Golongan III/b 647 Golongan III/c 485 Golongan III/d 551
Total Golongan III 2.213III. Golongan II/a 58
Golongan II/b 85 Golongan II/c 293 Golongan II/d 149
Total Golongan II 585IV. Golongan I/a 4
Golongan I/b 12 Golongan I/c 30 Golongan I/d 12
Total Golongan I 58Total Akhir 3.471
Sumber : BK-Diklat Kabupaten Ngada
Kondisi ASN Pemerintah Kabupaten Ngada berdasarkan jenis jabatan, dapat
dijelaskan sebagai berikut : PNS yang menduduki jabatan struktural berjumlah 544
orang; PNS yang menduduki jabatan fungsional berjumlah 1.947 orang dan
Pelaksana berjumlah 980 orang.
Tabel 22.
Kondisi ASN Pemerintah Kabupaten Ngada Per-Jabatan Struktural
No Jabatan/ Eselon JumlahJabatan
Jumlah JabatanYang Terisi
Jumlah JabatanYang Lowong
1 II/a 1 - 12 II/b 35 33 23 III/a 54 52 24 III/b 96 91 55 IV/a 313 299 146 IV/b 72 68 4
Jumlah 571 543 28Sumber : Tanggapan Pemerintah atas pandangan Fraksi DPRD
terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2019
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 41 | Halaman
Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Ngada yang memasuki batas usia pensiun
tahun 2019, sebanyak 102 orang, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 23.ASN Pemerintah Kabupaten Ngada
yang Memasuki Usia Pensiun pada Tahun 2019
No Golongan Jumlah (orang)1 Golongan IV/c 22 Golongan IV/a 593 Golongan III/d 154 Golongan III/c 65 Golongan III/b 36 Golongan III/a 17 Golongan II/a 28 Golongan II/b 39 Golongan II/c 5
10 Golongan II/d 111 Golongan I/a 212 Golongan I/b 113 Golongan I/c 2
Total Akhir 102
Aparatur Sipil Negara yang berada jajaran Pemerintahan memiliki peran
strategis karena berada pada garda terdepan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 10 menyatakan bahwa Pegawai ASN
berfungsi sebagai; (a). pelaksana kebijakan publik, (b). pelayan publik, dan (c).
perekat dan pemersatu bangsa.
Karena itu, kedepan pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara harus
dilaksanakan secara baik dan terencana agar terwujudnya perbandingan yang ideal
antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi
dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan,
dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pelaksanaan manajemen ASN harus mampu menghasilkan Pegawai ASN
yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain itu, Sistem Informasi ASN harus segera dibangun agar rangkaian
informasi dan data mengenai Pegawai ASN dapat tersusun secara sistematis,
menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 42 | Halaman
Strategi besar untuk membangun kapasitas ASN telah ditegaskan di dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, pada bagian lampiran Bab
IV.1.2,huruf E angka 35, yang menyatakan bahwa pembangunan aparatur negara
dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di
daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
Karena itu, muatan Grand Design Reformasi Birokrasi telah berisi langkah-langkah
umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber
daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan
akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek
KKN. Salah satu hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah
SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja
tinggi dan sejahtera.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 43 | Halaman
BAB IVPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan4.1.1. Aspek Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
a. Terbatasnya akses masyarakat terhadap faktor-faktor produksi (modal,
sarana- prasarana) untuk berusaha/bertani.
b. Rendahnya nilai tambah komoditas sektor pertanian (tanaman pangan,
peternakan, perkebunan dan perikanan).
c. Terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata.
d. Terbatasnya kapasitas SDM pariwisata.
e. Pegembangan pariwisata masih bersifat lokal, belum terintegrasi
secara kawasan dan regional.
f. Mayoritas pengeluaran masyarakat sifatnya konsumtif, pengeluaran
untuk investasi lanjutan (seperti menabung, atau untuk modal usaha)
masih terbatas.
g. Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) melalui APBD
terutama pada belanja-belanja yang mendukung investasi daerah
masih terbatas (antara lain sektor pertanian, UMKM, perindustrian,
pariwisata).
h. Masih adanya penduduk miskin dan pengangguran.
i. Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari
Pajak dan Retribusi Daerah. Sumber pendapatan lain yang bersumber
dari Badan Usaha Milik Daerah seperti PDAM dan usaha-usaha kreatif
lainnya belum dioptimalkan.
j. Rendahnya daya saing sektor pertanian.
k. Penggunaan bahan kimia/pestisida yang berlebihan di sektor
pertanian, sehingga merugikan semua pihak baik petani, pedagang
dan pihak konsumen yang memiliki mata rantai ekonomi.
l. Terbatasnya konservasi pada daerah tangkapan air serta lahan kering.
m. Terbatasya sarana irigasi dan tata kelola irigasi (manajemen irigasi,
kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia),
sehingga banyak areal pertanian yang mengalami kekurangan air.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 44 | Halaman
n. Belum optimalnya budidaya kopi untuk menjawab kebutuhan eksportir.
o. Rendahnya nilai tawar petani kopi.
a. Kelembagaan MPIG (Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis) belum
diposisikan sebagai komunitas masyarakat yang membudidayakan
komoditi Kopi Arabika Flores Bajawa dengan dukungan yang memadai.
b. Tata kelola Air Minum Bersih yang belum professional untuk memenuhi
memenuhi Prinsip K3 (Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas).
p. Belum memberikan perhatian dan aksi yang nyata terhadap
pengembangan jaringan energi yang meliputi; jaringan infrastruktur
minyak dan gas bumi, dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
secara khusus pengembangan jaringan listrik energi baru terbarukan.
q. Pengelolaan Pasar Rakyat yang belum baik.
r. Moda Transportasi yang belum tertata untuk mendukung aktifitas
perekonomian warga.
4.1.2. Aspek Sumber Daya Manusiaa. Mayoritas tenaga kerja masih bertumpu pada sektor pertanian/sektor
primer dengan keterampilan yang terbatas, sehingga kurang memiliki
daya saing. Tenaga kerja yang bergerak di sektor pengolah (sektor
sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) masih sangat terbatas.
b. Masih rendahnya produktivitas masyarakat yang dipengaruhi oleh
terbatasnya keterampilan SDM yang berkerja pada sektor-sektor
ekonomi produktif.
c. Masih terdapat penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah, serta
rendahnya angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang
lebih tinggi.
d. Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
e. Terbatasnya jumlah dan mutu SDM pendidikan dan kesehatan.
f. Terbatasnya daya saing pendidikan sehingga kita tidak bisa bersaing
pada tingkatan yang lebih tinggi.
g. Masih adanya balita stunting yang dapat menurunkan kualitas SDM di
masa yang akan datang.
h. Terbatasnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
dalam lingkungan masyarakat.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 45 | Halaman
4.1.3. Aspek Tata Kelola Pemerintahana. Sistem Informasi ASN belum diterapkan secara konsisten dengan
dukungan infrastruktur yang memadai. Hal ini menyebabkan rangkaian
informasi dan data mengenai Pegawai ASN belum tersusun secara
sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
b. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
dibangun secara partial dan belum terkoneksi mulai dari kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hasil.
c. Penyelenggaraan pelayanan publik belum memenuhi ketentuan sesuai
dengan standar mutu pelayanan publik.
d. Pelayanan publik yang belum memberikan kemudahan dan kecepatan
karena belum menerapkan E-Government secara optimal.
e. Sistem penilaian kinerja (E-Kinerja) belum diterapkan secara konsisten.
f. Belum diterapkannya system Reward and Punishment secara tegas.
g. Belum maksimalnya peran pemerintah untuk memberdayakan
masyarakat. Pemerintah lebih banyak hadir di tengah masyarakat
untuk memberikan pertolongan (to help), bukan memberdayakanmasyarakat (to empower).
h. Pelaksanaan pembangunan yang tidak memperhatikan RTRW
sehingga dapat memberikan beban pada ruang-ruang yang
seharusnya dinyatakan sudah mengalami penurunan akibat
berkurangnya daya dan daya dukung lingkungan. Pembangunan
rumah, perkantoran, tempat usaha dan lokasi kegiatan masyarakatnya
yang tidak sesuai RTRW.
i. Reformasi Birokrasi berjalan lambat bahkan amanat untuk
melaksanakan 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi
berjalan partial (setengah-setengah).
j. Pelaksanaan proyek-proyek yang dianggap strategis sering mengalami
keterlambatan dan menyisahkan SILPA yang cukup besar pada tahun
anggaran berikutnya, atau yang dikenal konstruksi dalam pengerjaan.
k. Terbatasnya peran Camat untuk melakukan pembinaan dan
pemberdayaan kepada Pemerintah Desa, karena keterbatasan SDM,
sarana prasarana dan anggaran.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 46 | Halaman
l. Jumlah Desa yang berstatus tertinggal sebanyak 44 Desa, status
berkembang 86 Desa dan status maju sebanyak 5 Desa, berdasarkan
indikator Indeks Desa Membangun.
m. Kebijakan terkait kesejahteraan aparatur belum dialokasikan secara
optimal seperti TPP, Insentif Guru BOSDIK/Tenaga Kesehatan
BOKDA, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Aparat Desa dan
tenaga kontrak.
4.1.4. Aspek Lingkungan/Kebencanaana. Konservasi sumber-sumber mata air untuk meningkatkan ketersediaan
air di masa yang akan datang.
b. Belum optimalnya penanganan ruang terbuka hijau.
c. Pengelolaan sampah belum menerapkan prinsip “3R” (reduce, reuse,
recycle) dan prinsip pemulihan biaya (cost recovery) dalam
pengelolaan sampah.
d. Pemetaan potensi bencana yang lebih detail, belum dilakukan
sehingga mempengaruhi terhadap kesiapan anggaran kebencanaan
belum maksimal.
4.2. Isu Strategis PembangunanIsu strategis pembangunan Kabupaten Ngada kedepan untuk menjawab
tantangan pembangunan meliputi :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan di bidang pendidikan,
kesehatan, pertanian, pariwisata, perumahan, pengairan, teknologi informasi.
4. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 47 | Halaman
BAB VVISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM STRATEGIS
5.1. VisiMerujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017, dijelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah : (1).
Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai
dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction); (2). Menjawab permasalahan
pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka
menengah; (3). Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah
dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (articulative); (4).
Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi
visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan (5). Sejalan
dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
Karena itu, visi Pembangunan Kabupaten Ngada 2021 – 2024 dirumuskan
dalam kerangka :
a. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Ngada 2005 – 2025 dimana pada periode
akhir RPJPD (2021 – 2025) mengangkat tema ”Masyarakat Unggul danMandiri”.
b. Pelaksanaan dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
RPJMN) dimana ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia 2020 – 2024 adalah ”Terwujudnya Indonesia Maju yangBerdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. 5
(lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun (2020 –
2024) yaitu : (1). Pembangunan SDM, (2). Pembangunan Infrastruktur, (3).
Penyederhaan Regulasi, (4). Penyederhanaan Birokrasi, dan (5). Transformasi
Ekonomi.
c. Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 - 2023 yaitu : “NTT BangkitMewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara KesatuanRepublik Indonesia”.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 48 | Halaman
d. Tujuan dari Penataan Ruang Kabupaten Ngada yakni untuk “mewujudkanKabupaten Ngada yang berdaya saing dan tangguh bencana berbasispertanian dan pariwisata yang berkelanjutan pada tahun 2040”.
Untuk mewujudkan amanat RPJPD, RPJMN, RPJMD dan Tujuan Penataan
Ruang Kabupaten Ngada sebagaimana tersebut diatas, maka Pasangan PARUANDREAS, SH.MH. dan RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum (AP-RB) menetapkan
visi Pembangunan Kabupaten Ngada 2021 – 2024 sebagai berikut :
“Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri dan Berbudayaberbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan”
Masyarakat Ngada, adalah setiap orang yang lahir dan mendiami bumi Ngada,
yang memiliki identitas kependudukan sebagai warga Ngada, memiliki atribut
adat istiadat, berpakaian, berbahasa dan kepercayaan yang diyakininya, yang
ikutserta membangun daerah dan bangsanya melalui berbagai aktivitas yang
dilaksanakannya. Masyarakat Ngada dalam basis pertanian dan pariwisata
diistilahkan dengan “TANTENELA-PARIS” yang adalah para komunitas Tani,Ternak, Nelayan dan pelaku Pariwisata untuk “TUKA-TUKU-TEKA”(kebutuhan makanan sehari-hari, untuk disimpan dan untuk dijual).
Unggul, artinya memiliki daya saing, secara relatif memiliki kelebihan
dibandingkan dengan daerah lain. Ngada harus Unggul EkonomiMasyarakatnya yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat,
tersedianya lapangan kerja, bertambahnya penghasilan masyarakat. Intinya
masyarakat bisa bekerja, menghasilkan, mengolah, menabung dan menjual.
Unggul Sumber Daya Manusianya yakni masyarakat Ngada yang sehat dan
kuat, cerdas, terampil, dan kreatif. Unggul Birokrasinya yang ditandai dengan
tata kelola yang profesional, cepat melayani, cepat tanggap (responsive),
memberdayakan (fasilitator). Unggul Sarana Prasarananya, sehingga bisa
menunjang masyarakat dalam bekerja, menghasilkan, mengolah, menabung
dan menjual berbagai komoditi yang hasil baik barang maupun jasa.
Mandiri, mengandung arti memiliki kemampuan untuk menentukan masa
depannya, memiliki kedisiplinan diri, kreatif, inovatif, mengatur tingkah laku,
bertanggungjawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 49 | Halaman
sendiri secara bertanggungjawab, percaya diri dan mampu mengatasi masalah
yang dihadapi. Ngada yang Mandiri adalah Ngada yang masyarakatnya
memiliki tanggungjawab untuk membangun dirinya, membangun keluarganya,
membangun lingkungan daerahnya dan membangun bangsanya.
Berbudaya, pembangunan yang dilaksanakan bukan hanya manusia yang
produktif, unggul dan berdaya saing, melainkan manusia Ngada yang
berkarakter dan memiliki kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila,
berakhlak mulia, dan memegang teguh Bhineka Tunggal Ika. Masyarakat
Ngada yang pekerja keras, kuat dalam kebersamaan ulu-eko, egaliter,
demokratis dan saling menghargai perbedaan. Untuk mewujudkan manusia
Ngada yang berbudaya, maka peran tokoh agama, tokoh adat dan tokoh
Pendidikan akan ditingkatkan dan dihadirkan pada berbagai wadah pembinaan
untuk memberikan penanaman nilai-nilai yang luhur sehingga terbentuk
karakter yang baik dan kepribadian yang kokoh. Revolusi Mental harus terus
digalakkan dalam sistem Pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas,
etos kerja, gotong-royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran. Revolusi
Mental dalam tata kelola pemerintahan dengan membudayakan nilai-nilai
transparansi dan akuntabilitas. Revolusi Mental dalam system social dengan
membudayakan nilai-nilai luhur bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi
antarwarga.
Berbasis Pertanian dan Pariwisata. Pertanian mempunyai peranan penting
dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan
untuk ternak dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam
mendukung perekonomian daerah terutama mewujudkan ketahanan pangan,
peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan
kemiskinan. Bagi masyarakat Ngada, pertanian telah diusahakan sejak awal
mula yang disimbolkan dengan Ubi (Uwi) sebagai makanan utama, makanan
awal mula, makanan yang menghidupkan suku Ngada dan Su’a (tofa) yang
dipakai pertama kali oleh nenek moyang untuk bekerja di lahan pertanian.
Mayoritas masyarakat Ngada bergerak di sektor pertanian. Tanah, kebun,
sawah, laut, dan ternak adalah kekuatan awal yang menghidupkan manusia
Ngada. Membangun pertanian berarti membangun manusia Ngada. Pertanian
yang diharapkan tentu pertanian yang memberi nilai tambah, yang bukan
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 50 | Halaman
hanya untuk keperluan makan minum sehari-hari, tetapi yang bisa memenuhi
kebutuhan jangka panjang, yang bisa disisihkan untuk menabung, dan yang
bisa dijual untuk membiayai kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan
kesejahteraan lainnya. Masyarakat Ngada harus bisa menanam, mengolah dan
menjual komodiri pertaniannya (Tuka, Tuku, Teka). Pariwisata. Keanekaragaman daya tarik wisata yang meliputi daya tarik wisata
alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan merupakan
potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Ngada. Pengembangan potensi
pariwisata di Kabupaten Ngada adalah dalam konteks untuk “mewujudkan jatidiri masyarakat Ngada yang memiliki karakter kebudayaan”. Menjadikan
pariwisata sebagai lokomotif pembangunan, maka akan menggerakkan
berbagai sektor jasa dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.
Karena, Pariwisata pada hakekatnya adalah mempromosikan potensidaerah, menjual potensi daerah untuk dinikmati wisatawan dan
mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan daerahnya.
Berwawasan Lingkungan. Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan
batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung
aktivitas manusia, makluk lainnya dan kebutuhan generasi yang akan datang.
Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang
mampu menyediakan ruang, menyediakan sumber daya alam, dan mampu
untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila terdapat dampak yang
mengganggu keseimbangan ekosistem.
5.2. MisiMisi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang diyakini dapat
dilakukan dalam mencapai visi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa kriteria
rumusan misi adalah : (1). Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah; (2).
Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan
internal daerah; dan (3). Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas,
sederhana, dan mudah diingat.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 51 | Halaman
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi Pembangunan yang disebut
“PANCA CITA PEMBANGUNAN KABUPATEN NGADA 2021 – 2024” adalah :
1. Mengembangan sektor pertanian dan pariwisata.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan
pelayanan dasar.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan melayani.
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim.
5.3. Tujuan dan Program StrategisPanca Cita Pembangunan Kabupaten Ngada 2021 – 2024 tersebut diatas
dapat dirumuskan kedalam tujuan dan program strategis sebagai berikut :
Misi I : Mengembangkan Sektor Pertanian dan PariwisataTujuan :
Mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga
kerja dan penanggulangan kemiskinan.
Program Strategis :
1. Pengembangan komoditas unggulan pertanian berbasis kawasan melalui
pemetaan Zona Agro Ekologi (ZAE);
2. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan pariwisata;
3. Pengembangan kelembagaan UMKM sektor pertanian dan pariwisata
berbasis korporasi;
4. Peningkatan industri pengolahan produk pertanian dan ekonomi kreatif;
5. Mengembangkan system pertanian terpadu (pola integrasi tanaman –
ternak);
6. Peningkatan pengendalian hama tanaman dan adaptasi serta mitigasi
dampak perubahan iklim;
7. Pengembangan sistem jaringan pemasaran pertanian dan pariwisata,
serta penataan pengelolaan Pasar Rakyat.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 52 | Halaman
Misi II : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas danBerdaya Saing.Tujuan :
Mewujudkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat
dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.
Program Strategis :
1. Pemberdayaan keluarga-keluarga agar dapat menjalankan fungsi-fungsi
keluarga secara optimal.
2. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan atau
dalam paradigma baru pembangunan berwawasan kependudukan;
3. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat tidak mampu,
berkebutuhan khusus, dan para pekerja (BPJAMSOSTEK).
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta;
5. Peningkatan kualitas SDM dibidang pendidikan dan kesehatan serta
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana;
6. Peningkatan kualitas kehidupan perempuan, anak dan kaum muda;
7. Pengentasan kemiskinan;
8. Penanggulangan kasus kematian ibu dan anak, gizi buruk, stunting,
prevalensi HIV/AIDS dan demam berdarah (DBD);
9. Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pelatihan
ketenagakerjaan;
10. Peningkatan tunjangan kinerja bagi ASN dan penyediaan JKN bagi
aparatur desa, tenaga kontrak, BOKDA dan BOSDIK.
Misi III : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan danMeningkatkan Pelayanan Dasar.Tujuan :
Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan
harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
Program Strategis :
1. Pengembangan Kota Bajawa sebagai pusat pertumbuhan, serta distribusi
pusat-pusat pertumbuhan baru ke wilayah yang belum berkembang;
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 53 | Halaman
2. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
3. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam
mendukung ekonomi unggulan daerah;
4. Peningkatan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat tidak
mampu;
5. Peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
6. Peningkatan akses jalan menuju kantong produksi pertanian, pemukiman
warga dan membuka isolasi.
Misi IV : Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif danMelayani.Tujuan :Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektivitas dan
efisiensi kegiatan Pemerintahan, peningkatan kualitas pengambilan keputusan,
dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Program Strategis :1. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government);
3. Penerapan sistem akreditasi mutu pelayanan publik dalam rangka
mewujudkan Pelayanan Prima;
4. Mempercepat pelaksanaan Mall Pelayanan;
5. Meningkatkan partisipasi para pihak (stakeholders) dalam merumuskan
berbagai kebijakan daerah.
6. Pengembangan Jaringan Digital Informasi untuk meningkatkan akses
layanan pendidikan, kesehatan, pariwisata, social, keagamaan.
Misi V : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan KetahananBencana dan Perubahan Iklim.Tujuan :
Menciptakan lingkungan hidup yang memiliki kemampuan dalam mendukung
dan menampung aktivitas manusia, makluk lainnya dan memenuhi kebutuhan
generasi yang akan datang. Meningkatan ketahanan masyarakat terhadap
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 54 | Halaman
kejadian bencana baik alam maupun non alam, dan ketahanan terhadap
terjadinya perubahan iklim.
Program Strategis :
1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. Peningkatan ketahanan bencana (alam dan non alam) dan perubahan
iklim.
Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ngada 2021 – 2024 dalam kerangka
pelaksanaan RPJPD 2005 – 2025 adalah mewujudkan “Masyarakat Unggul danMandiri”. Untuk mencapai Masyarakat Unggul dan Mandiri, maka pembangunan
Kabupaten Ngada harus berlandaskan pada potensi utama sumber daya yang
dimiliki Kabupaten Ngada dan memiliki daya ungkit (multiplier effect) terhadap
kemajuan sektor lainnya yaitu “Sektor Pertanian dan Pariwisata”. Hal ini selaras
dengan tujuan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yakni “mewujudkan KabupatenNgada yang berdaya saing dan tangguh bencana berbasis pertanian danpariwisata yang berkelanjutan pada tahun 2040”. Oleh karena itu, arah kebijakan
pembangunan sektor pertanian dan pariwisata pada periode 2021 – 2024 dijabarkan
sebagai berikut.
1. Sektor PertanianSektor Pertanian yang meliputi subsektor tanaman pangan, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kehutanan merupakan sektor yang paling banyak
diusahakan di Kabupaten Ngada. Pada tahun 2018, lahan di Kabupaten Ngada
seluas 162.089 hektar dan 97.102 (60%) merupakan lahan pertanian dan sektor
pertanian memberikan sumbangan sebesar 35% terhadap perekonomian (PDRB)
Kabupaten Ngada.
Perhatian utama terhadap sektor pertanian adalah untuk menjamin
ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat.
Jenis kebutuhan pangan pokok untuk memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG)
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka
Kecukupan Gizi sebagaimana tabel berikut.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 55 | Halaman
Tabel 24.Jenis Kebutuhan Pangan Pokok dan Rata-Rata Kebutuhan Perorang Perhari
No Jenis Kebutuhan Pangan Rata-Rata Kebutuhan Per-Orang/Hari(gram)
1 Beras 314,002 Gula Pasir 23,003 Minyak Goreng 18,304 Daging Sapi dan Ayam 28,235 Telur Ayam 8,606 Susu 2,807 Sayur 57,708 Buah 33,30
Pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan adalah difokuskan pada
“pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan modern”, menerapkan sistem
pertanian yang aman dan ramah lingkungan melalui pengelolaan yang “Go Green,Go Clean dan Go Organic”. Pembangunan pertanian di Kabupaten Ngada akan
dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui peningkatan Infrastruktur
Pertanian yang meliputi : (1). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM
pertanian, (2). Memperkuat kelembagaan petani, (3). Memperkuat sistem
irigasi yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi,
kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia; (4). Melakukan
program Family Farming; (5). Program pertanian masuk sekolah.
b. Menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah. Hal ini
dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan wilayah berbasis
korporasi, serta bantuan atau subsidi pertanian yang tepat sasaran.
c. Peningkatan mekanisasi dan research melalui pengembangan dan penerapan
mekanisasi pertanian, baik sebelum maupun sesudah masa panen, serta
melakukan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi.
d. Melakukan ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan, dan
penyediaan air berupa irigasi, embung dan bangunan air lainnya.
e. Meningkatkan akses petani pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) terutama pada 4
(empat) subsektor pangan yaitu sector tanaman pangan, sector hortikultura,
sektor peternakan dan sector perkebunan.
f. Mengembangkan sektor pengolahan hasil pertanian.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 56 | Halaman
g. Membangun dan mengembangkan sistem jaringan pemasaran komoditi
pertanian.
2. Sektor PariwisataKabupaten Ngada memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dan sudah
banyak dikenal baik di dalam negeri maupun sampai ke mancanegara. Obyek-obyek
pariwisata sangat beragam yang merupakan daya tarik wisata meliputi Daya TarikWisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya, dan Daya Tarik Wisata Buatan.
Pembangunan daya tarik wisata harus dilaksanakan berdasarkan prinsip
menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya
pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang
berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga
kelestarian dan keberlanjutan sumber daya yang tersedia.
Pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Ngada adalah dalam konteks
untuk “mewujudkan jati diri masyarakat Ngada yang memiliki karakterkebudayaan”. Karena kebudayaan melahirkan buah yang menjadi obyek pariwisata
untuk dinikmati manusianya (wisatawan). Karena itu, pengembangan kepariwisataan
harus mencakup seluruh upaya untuk memajukan kebudayaan dan kepariwisataan
yaitu :
a. Melestarikan sastra lisan Ngada (pata dela, seu, oo uwi, sa ngaza, punu
nange, dsb), alat-alat kerja, sistem social, sistem ekonomi, dan keluargayang kesemuanya merupakan refleksi atas keseluruhan perilaku hidup
masyarakat Ngada.
b. Melestarikan artefak-artefak Ngada seperti; rumah adat (Sa’o), gong dangendang, alat music tradisional (music suling), permainan maka, ritualreba, tinju adat, kain tenun ikat, perlengkapan pakaian adat (lega, bereoka, dll) yang memperkuat jati diri masyarakat Ngada;
c. Mengembangkan industri kepariwisataan berdaya saing, destinasi yang
berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab
(responsible marketing).
d. Mengembangkan sumberdaya kepariwisataan berbasis desa (Desa Wisata).
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 57 | Halaman
Pengembangan sektor pariwisata bertujuan untuk menjadikan Pariwisata
sebagai sebagai salah satu sektor unggulan dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, maka
pembangunan pariwisata di Kabupaten Ngada akan difokuskan pada 4 PilarPembangunan Kepariwisataan yakni;
a. Destinasi, menjadikan sebagai destinasi wisata Nusa Tenggara, Nasional dan
Internasional yang berkelanjutan;
b. Pemasaran, meningkatkan posisi Kabupaten Ngada di pasar Nusa Tenggara,
Nasional dan Internasional sehingga jumlah kunjungan meningkat;
c. Industri, memberikan kesempatan bagi industri kepariwisataan sebagai
penopang aktivitas wisata untuk berkembang menjadi industri yang tidak hanya
memberikan manfaat ekonomi bagi pengusaha/pemilik usaha, tetapi juga bagi
pekerja dan masyarakat luas, dan dari ketiga hal tersebut;
d. Kelembagaan, menumbuhkembangkan suatu sistem kelembagaan yang
ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten melalui regulasi yang
ditegakkan secara efektif.
Untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata, keempat pilar tersebut harus
dikembangkan secara terpadu melalui pendekatan kawasan dengan memperhatikan
keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya serta alam, dan kebutuhan
manusia untuk wisata. Kondisi kepariwisataan di Kabupaten Ngada saat ini harus
dikembangkan dengan menerapkan rangkaian strategi umum yakni “Penertiban,Penataan dan Pengembangan”, dengan penjelasan sebagai berikut :
Penyelarasan Fisik/Penertiban, upaya ini dilakukan untuk menangani terlebih
dahulu prasarana fisik. Prasarana setempat yang mulai/sudah rusak, sampah,
beberapa jalan menuju obyek yang belum bertanda (arah), sarana akomodasi
yang tersedia namun dengan kondisi yang mulai menurun, pelanggaran tata
bangunan atau tata lingkungan serta tata pelayanan.
Penataan, memanfaatkan apa yang sudah ada (sudah dibangun), namun
belum atau kurang berfungsi. Maksud kegiatan penataan adalah untuk
mengembangkan dan mengelola hasil pembangunan yang lalu atau
meningkatkan kemanfaatan dan fungsi suatu area/kawasan untuk berbagai
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 58 | Halaman
kepentingan masyarakat maupun wisatawan. Prinsipnya adalah sedikit
mungkin melakukan pembongkaran, bila tidak menimbulkan ancaman atau
dampak yang serius. Penataan dilakukan dilokasi yang dianggap strategis dan
dapat berfungsi dengan lebih baik memenuhi kebutuhan masyarakat dan/atau
wisatawan melalui penataan. Penataan dalam konteks non fisik dapatdiartikan sebagai pemberlakuan standar operasional akomodasi, dayatarik wisata, rumah makan, maupun bahan promosi.
Pengembangan, yang berarti meningkatkan lebih lanjut untuk menambah
elemen baru, fungsi baru, cara atau strategi pemasaran yang baru,
pengembangan jumlah sarana pariwisata/investasi baru, pengembangan jenis
usaha baru, dan bahkan juga pengembangan regulasi baru. Pengembangan
dilakukan untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan kepariwisataan
dan permasalahan (issues) yang berkembang dalam beberapa tahun kedepan,
seraya terus melakukan penertiban dan penataan.
Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ngada dilaksanakan dengan;
(1). Berdasarkan pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, (2).
Berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja,
pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan, (3). Tata kelola yang baik, (4).
Secara terpadu yakni dilaksanakan secara lintas sector, lintas daerah dan lintas
pelaku, (5). Mendorong kemitraan sector public dan privat.
Ada empat (4) faktor yang perlu dikembangkan untuk mendukung pariwisata
yakni Destinasi, Industri, Kelembagaan dan Pemasaran.
A. Destinasi1. Penguatan Destinasi Kawasan Pariwisata Strategis dengan perencanaan
turunan dari RIPARDA berdasarkan tema pola perjalanan (Budaya,
kampung adat, pertanian, industri kerajinan) dengan penguasaan lahan
strategis di destinasi oleh Pemda.
2. Penguatan Destinasi Wisata Alam Unggulan yang popular sebagai
mercusuar pariwisata Ngada, Kawasan Riung, Kawasan Soa dan
Kawasan Bajawa (Inerie, Wolobobo, Watunariwowo, Riung, Patung
Wolowio) dengan penekanan pada Atraksi, Akses, Akomodasi, Aktifitas,
dan Amenitas.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 59 | Halaman
3. Penguatan tata kelola destinasi oleh masyarakat (Kampung, Desa,
Komunitas) berupa pelatihan dan magang.
4. Pengembangan wisata nomadic.
B. IndustriMendorong adanya investasi desa, masyarakat local, dan swasta.
C. Kelembagaan1. Melembagakan konsep PENTAHELIX Pariwisata.2. Penguatan Desa Wisata.
3. Penguatan dan mendorong keterlibatan kelompok mitra pariwisata baik
organisasi profesi, koperasi organisasi kemasyarakatan dan NGO.
D. Pemasaran.1. Pemanfaatan Teknologi Digital.
2. Pelaksanaan Festival dan Event.
3. Pelaksanaan Fam Trip.
4. Menjalin kerjasama linkage pemasaran Kota Kembar.
5.4. Program Pencegahan COVID-19Pandemi Coronoa Virus Disease atau yang disebut COVID-19 telah menyebar
ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. WHO menetapkan Covid-19 sebagai
Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).
Dari hari ke hari kita terus menyaksikan melalui berbagai pemberitaan media
massa tentang jumlah kasus orang yang terinfeksi COVID-19. Penyebaran ini
cenderung bertambah disebabkan oleh mobilitas orang dan barang yang masih
terus terjadi ke seluruh wilayah Indonesia. Walaupun sampai saat ini Kabupaten
Ngada masih termasuk Zona Hijau, namun kita harus tetap waspada.
Untuk mempercepat pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 di
Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan berbagai tata aturan perundang-undangan
yang pada hakekatnya mengajak masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah
dengan senantiasa berada di rumah (stay at home), menjaga jarak (social
distancing), bekerja dari rumah (work form home). Peraturan tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar yang diterapkan pada beberapa wilayah telah benar-benar
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 60 | Halaman
membatasi seluruh aktivitas perekonomian masyarakat, kegiatan persekolahan,
peribadatan, dan berbagai interaksi sosial lainnya.
Untuk mempercepat upaya pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-
19 ditengah masyarakat Kabupaten Ngada, maka pasangan PARU ANDREAS,SH.MH. dan RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum akan menerapkan pendekatanMitigasi Bencana Non Alam dengan menggalakan kegiatan Promotif – Preventif– Kuratif – Rehabilitatif bersama seluruh komponen masyarakat.
PromotifDilaksanakan dengan memperbanyak media-media KIE (Komunikasi –
Informasi – Edukasi) tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), Gaya
Hidup Sehat dan mengintegrasikan COVID-19 ke dalam Mata Pelajaran
(PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA dan PT) serta kegiatan pembinaan keluarga
(KPPK).
PreventifSeluruh masyarakat dan penyelenggara Negara diharuskan untuk menerapkan
Protokol Kesehatan seperti Memakai Masker, Jaga Jarak, Cuci Tangan,
Membatasi Perkumpulan Dalam Jumlah Banyak dan senantiasa memeriksakan
kesehatan apabila mengalami sakit. Pemerintah berkewajiban mempersiapkan
sarana dan prasarana (APD) pada semua fasilitas publik dan melakukan upaya
persuasif kepada berbagai pihak untuk mematuhi protokol kesehatan dalam
rangka mencegah penyebaran COVID-19. Perhatian yang lebih besar akan
diberikan kepada Petugas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan agar terlindungi
dari bahaya COVID-19.
Berdasarkan dokumen pedoman umum menghadapi COVID-19 Bagi
Pemerintah Daerah, maka untuk aspek promotive dan perventif, pasangan
Paru Andreas, SH,MH dan Raymundus Bena, SS.M.Hum akan membangunkesiapsiagaan Kampung dalam menghadapi COVID-19 dimana beberapa
langkah yang dapat diambil yakni :
1) Membentuk Satgas Siaga COVID-19 di tingkat RW/Dusun
Tugas dan Fungsi Satgas COVID-19 di tingkat Kampung adalah :
a. Penanggungjawab siaga COVID-19 tingkat kampung;
b. Mengedukasi warga tentang COVID-19;
c. Menggerakkan partisipasi warga untuk siaga COVID-19;
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 61 | Halaman
d. Membuat sistim keamanan warga;
e. Membuat sistim informasi keamanan warga;
f. Pengecekan kesehatan warga
g. Mengambil tindakan cepat tepat dan tuntas jika ada warga yang
terduga (suspect) COVID-19.
2) Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat, seperti :
a. Rajin cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer;
b. Mandi 2 kali sehari;
c. Makan teratur dan bergizi;
d. Makan buah dan sayur;
e. Minum air yang cukup;
f. Rajin olahraga;
g. Kurangi bersentuhan tangan dengan orang lain;
h. Istirahat yang cukup;
i. Hindari menyentuh hidung, mata dan mulut;
j. Tidak keluar rumah kecuali mendesak.
3) Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dengan melakukan :
a. Penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas yang terdapat di
wilayah kampung, antara lain kantor desa, posyandu, sekolah,
jembatan, taman, lapangan dan area public lainnya;
b. Membersihkan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala;
c. Menutup sementara area public untuk menghindari berkumpulnya
warga;
d. Menghimbau warga untuk tidak melakukan aktifitas yang melibatkan
banyak orang seperti arisan, festival, perlombaan, dan lain-lain;
e. Penyediaan hand sanitizer di sekolah dan tempat ibadah.
4) Mengaktifkan Sistem Keamanan Warga, dengan melakukan upaya :
a. Wajib lapor 1 x 24 jam bagi tamu (bukan warga tetap);
b. Cek kesehatan setiap tamu yang datang;
c. Himbau warga untuk sementara tidak menerima tamu;
d. Himbau warga untuk menggunakan alat makan dari rumah jika
membeli makanan dari pedagang keliling;
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 62 | Halaman
e. Himbau para pedagang makanan keliling untuk menggunakan
masker dan sarung tangan saat melayani pelanggan;
f. Bentuk satuan keamanan untuk menjaga kemungkinan terburuk
akibat COVID-19;
g. Koordinasi dengan pihak keamanan setempat, Kepolisian dan
Babinsa.
5) Membuat Sistem Infomasi Kesehatan Warga, dengan melakukan :
a. Melakukan pengecekan kesehatan seluruh warga;
b. Menghimbau warga untuk melaporkan jika ada keluarga yang sakit;
c. Pantau setiap warga yang dilaporkan sakit;
d. Minimalisir interaksi dengan warga yang sakit;
e. Tetapkan nomor khusus pengaduan orang sakit;
f. Bawa segera ke Rumah Sakit warga yang terduga (Suspect)
COVID-19;
g. Informasikan Puskesmas atau klinik terdekat;
h. Informasikan nomor darurat kesehatan baik ambulance, dokter dan
rumah sakit;
i. Informasikan rumah sakit rujukan kasus COVID-19.
6) Mengaktifkan Lumbung Pangan Warga
a. Satu keluarga/rumah menyetor 1 gelas beras (150 gr) satu hari, atau
sesuai kemampuan, disetorkan ke secretariat Satgas;
b. Boleh mendonasikan bahan makanan lain yang cukup tahan lama;
c. Simpan air mineral yang cukup, baik di rumah maupun di secretariat
Satgas;
d. Seluruh bahan makanan dikelola secara tertib dan teratur oleh
satgas sesuai kebutuhan warga;
e. Bahan makanan hanya dipakai pada saat situasi darurat;
f. Satgas wajib membuat laporan data logistic.
7) Mengaktifkan Relawan Lingkungan/Partisipasi Sosial
a. Ajak partisipasi warga, terutama kalangan muda untuk menjadi
relawan di lingkungan sendiri;
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 63 | Halaman
b. Mulai dari memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga terkait
COVID-19, membuat hand sanitizer sendiri hingga menjaga
keamanan kampung jika terjadi situasi darurat;
c. Saling membantu warga yang mendapat kesulitas, terutama terkait
COVID-19.
8) Mengaktifkan WA Group
9) Meningkatkan Ibadah
Kuratif (Perawatan)Pemerintah berkewajiban menyediakan tempat isolasi dan ruang perawatan
dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai standar
pelayanan Protokol Kesehatan.
Rehabilitatif (Integrasi Sosial)Kegiatan rehabilitative dilakukan agar masyarakat tidak takut dan/atau
memberikan stigma negative pada orang yang pernah terpapar COVID-19.
Dampak langsung yang telah dirasakan selama ini oleh masyarakat Kabupaten
Ngada, sebagai akibat dari Pembatasan Sosial (lockdown) adalah
penurunan/kehilangan penghasilan dan pekerjaan. Karena itu, Pasangan PARUANDREAS, SH.MH. dan RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum akan memberikan
perhatian yang tepat dan cepat bagi kelompok masyarakat menengah bawah yang
terdampak dalam bentuk Stimulus Ekonomi berupa : (1). Bantuan modal usaha, (2).
Memfasilitasi penundaan/keringanan angsuran kredit, (3). Pemberian Jaminan
Pengaman Sosial (Social Safety Net), (4). Fasilitasi pemasaran komoditi pertanian
terutama dengan pembeli (buyer) diluar daerah/luar negeri, (5). Bantuan biaya hidup
bagi anak-anak Ngada yang sedang melaksanakan studi di luar wilayah Kabupaten
Ngada.
5.5. Strategi Pembangunan Kabupaten Ngada 2021 - 2024Pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang inklusif dimana
seluruh elemen masyarakat harus terlibat secara aktif dalam seluruh proses
pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Karena itu, Pasangan PARUANDREAS, SH.MH. dan RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum berkomitmen untuk
menerapkan strategi pembangunan melalui pendekatan sebagai berikut :
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 64 | Halaman
a. Pendekatan Pemberdayaan (empowerment).
Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana
masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan pembangunan untuk
memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya
bisa terwujud apabila masyarakat aktif berpartisipasi. Suatu usaha hanya
berhasil dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok
komunitas atau masyarakat tersebut menjadi “agen pembangunan”. Sebagai
agen pembangunan, masyarakat itu sendiri adalah subyek yang menjadi motor
penggerak.
PARU ANDREAS, SH.MH. dan RAYMUNDUS BENA, SS.M.Humberkeyakinan bahwa semangat gotong royong sebagai wujud dari partisipasi
masyarakat masih hidup dalam masyarakat. Kabupaten Ngada memiliki
kelompok-kelompok usaha (UKM), kelompok kreasi orang muda, komunitas
adat, komunitas tenun ikat, komunitas pertanian, komunitas peduli kesehatan
(Posyandu, Desa Siaga Kesehatan), komunitas penduduk perantau,
kelompok/umat basis keagamaan, kelompok kategorial yang memiliki kekuatan
dan modal sosial untuk kemajuan Kabupaten Ngada.
Karena itu, Pemerintah akan lebih banyak memposisikan sebagai
pembuat regulasi/kebijakan dan menyusun kebijakan anggaran. Melalui
penerapan strategi Pemberdayaan, seluruh elemen masyarakat yang dimulai
dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat diajak untuk terlibat aktif,
memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan
dan kemajuan daerahnya.
Penguatan SDM dan kelembagaan Petani dan Pariwisata akan dilakukan
secara intens dengan memfasilitasi segala sarana dan prasarana yang
dibutuhkan. Dalam bidang kesehatan, masyarakat diberdayakan melalui wadah
Posyandu, Poskesdes, Desa Siaga Kesehatan dan berbagai bentuk UKBM
(Usaha Kesehatan Berswadaya Masyarakat). Demikian pula penguatan
kelembagaan komunitas masyarakat di bidang lingkungan hidup, kehutanan
dan lain sebagainya.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 65 | Halaman
b. Pendekatan Siklus Hidup Keluarga (Family Life Cycle)Manusia senantiasa menjalani siklus kehidupannya mulai dari membentuk
keluarga baru, keluarga bayi dan balita, keluarga dengan anak pra-sekolah,
keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga
dengan anak yang sarjana dan siap bekerja, keluarga di pertengahan usia dan
keluarga lansia. Pada setiap tahapan siklus hidup keluarga tersebut, masing-
masing memiliki kebutuhan dan permasalahan tersendiri yang harus dipetakan
dan dirancang program intervensi sesuai yang dibutuhkan.
Pendekatan siklus hidup keluarga dipilih karena unit terkecil dalam
masyarakat adalah keluarga dan yang menentukan kemajuan suatu bangsa
adalah keluarga. Apabila keluarga sejahtera, maka keluarga tersebut akan
mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara optimal yakni fungsi
reproduktif, fungsi pemeliharaan fisik, fungsi tempat sosial bagi anak-anak,
serta fungsi sosialisasi dan kontrol sosial.
Melalui
pendekatan siklus
hidup keluarga,
intervensi program-
program pemerintah
akan lebih tepat
sasaran dan terukur.
Pemetaan sasaran
intervensi dengan
menggunakan
kombinasi penilaian
melalui; indikator 14
penciri kemiskinan,
indikator PHBS, indikator rumah sehat, dan indikator keluarga sadar gizi.
Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan akan lebih tepat sasaran dan
terukur.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 66 | Halaman
14 INDIKATOR PENCIRI KEMISKINANKeputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang PenetapanKriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, terdiri atas 14 KriteriaKemiskinan sebagai berikut :1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M2 per orang;2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok
tanpa dipleseter;4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan;7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;8. Hanya konsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik;12. Sumber penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah : Petani dengan luas lahan 500
M2, Buruh Tani, Nelayan, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan dan/atau PekerjaanLainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
13. Pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga : Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/TamatSD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000.-seperti Sepeda Motor Kredit/Non Kredit, Emas, Ternak, Kapal Motor, atau BarangModal lainnya.
INDIKATOR PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DANGAYA HIDUP SEHAT
PHBS adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau danmampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalamgerakan kesehatan di masyarakat. Indikator PHBS dan Gaya Hidup Sehat sebagaiberikut :1. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;2. Bayi diberi ASI Eksklusif;3. Mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan;4. Ketersediaan air bersih;5. Ketersediaan jamban sehat;6. Kesesuaian luas lantai dengan penghuni;7. Lantai rumah bukan tanah;8. Tidak merokok di dalam rumah;9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan10. Makan buah dan sayur setiap hari.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 67 | Halaman
INDIKATOR RUMAH SEHATRumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung,
dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta
keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO
tentang Kesehatan dan Lingkungan, 2001).
Bangunan rumah yang memiliki syarat kesehatan sebagaimana
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan sebagai
berikut :
1. Memiliki jamban yang sehat;
2. Memiliki sarana air bersih;
3. Memiliki tempat pembuangan sampah;
4. Memiliki ventilasi rumah yang baik;
5. Kepadatan hunian rumah yang sesuai;
6. Lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah.
INDIKATOR KELUARGA SADAR GIZIKeluarga Sadar Gizi (Kadarzi) adalah keluarga yang seluruh anggota
keluarganya melakukan perilaku gizi seimbang, mampu mengenali masalah
kesehatan dan gizi bagi setiap anggota keluarganya, dan mampu mengambil
langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizi yang dijumpai oleh anggota
keluarganya.
1. Hanya memberikan ASI saja kepada Bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan;
2. Memantau berat badan secara teratur;
3. Makan beraneka ragam;
4. Mengkonsumsi garam beryodium;
5. Mendapatkan dan memberikan suplementasi gizi bagi anggota keluarga
yang membutuhkan.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 68 | Halaman
Untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan Kabupaten Ngada,
Pasangan AP-RB menetapkan 6 (enam) pengarustamaan (mainstreaming) sebagai
bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan daerah yang
berkeadilan dan adaptif sebagai berikut :
1. Kesetaraan Gender, memasukan perspektif gender untuk mencapai
pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Ngada baik
laki-laki maupun perempuan.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien
dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan. Untuk
mewujudkan tata kelola Pemerintah yang Baik, Peraturan Presiden Nomor 81
tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 telah
mengamatkan untuk melakukan Reformasi Birokrasi di tingkat Pemerintah
Daerah. Terdapat 8 (delapan) area perubahan yang harus dilaksanakan
dengan hasil yang diharapkan dan tujuan dari reformasi birokrasi sebagaimana
tabel berikut.
Tabel 25.Grand Desain Reformasi Birokrasi
No. Area Perubahan Hasil Yang Diharapkan Tujuan ReformasiBirokrasi
1. Manajemen Perubahan(Mindset & culture set)
Terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja,komitmen, partisipasi & perubahan perilaku yangdiinginkan
1. Pemerintahyang Bersih danBebas KKN;
2. Efektivitas danEfisiensiKegiatanPemerintahan;
3. PeningkatanKualitasPengambilanKebijakan;
4. PeningkatanKualitasPelayananPublik.
2. Penataan PeraturanPer-Undang-undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dankondusif
3. Penataan & PenguatanOrganisasi
Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi (rigthsize and rigth function)
4. Penataan Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
5. Penataan Sumber DayaAparatur
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
6. Penguatan Pengawasan Peningkatan efektivitas Pengawasan InternPemerintah
7. Penguatan AkuntabilitasKinerja
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerjabirokrasi
8. Peningatan KualitasPelayanan Publik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, sertapelayanan birokrasi yang makin murah, cepat ,mudah dan baik
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 69 | Halaman
8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi tersebut bermakna
sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola
pemerintahan di daerah ini. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna
sebagai sebuah pertaruhan besar bagi Kabupaten Ngada dalam menyongsong
tantangan jaman digitalisasi. Apabila berhasil, reformasi birokrasi akan
mencapai tujuan yang diharapkan, diantaranya :
1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan
kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
2. Menjadikan negara yang memiliki most improved bureaucracy;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program
instansi;
5. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi
tugas organisasi; dan
6. Menjadikan birokrasi di daerah antisipatif, proaktif, dan efektif dalam
menghadapi globaliasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
Mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dilakukan antara lain melalui
pencapaian sasaran dengan indikator kinerja utama (key performance
indicators), sebagaimana tertera pada tabel berikut.
Tabel 26.Indikator Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sasaran IndikatorTerwujudnya pemerintahan yang bersihdan bebas KKN
IPK*)Opini BPK (WTP) Pusat
DaerahTerwujudnya peningkatan kualitaspelayanan publik kepada masyarakat
Integritas Pelayanan Publik PusatDaerah
Peringkat Kemudahan BerusahaMeningkatnya kapasitas danakuntabilitas kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintahan*Instansi pemerintah yang akuntabel
Pada tahun 2025, pencapaian sasaran-sasaran di atas secara bertahap,
diharapkan telah menghasilkan pemerintahan (governance) yang berkualitas.
Semakin baik kualitas pemerintahan, semakin baik pula hasil pembangunan
(development outcomes) yang ditandai dengan : (a). Tidak ada korupsi; (b).
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 70 | Halaman
Tidak ada pelanggaran; (c). APBN dan APBD dikelola secara baik; (d). Semua
program selesai dengan baik; ‘(e). Semua perizinan selesai dengan cepat dan
tepat; (f). Komunikasi dengan publik baik; (g). Penggunaan waktu (jam kerja)
efektif dan produktif; (h). Penerapan reward dan punishment secara konsisten
dan berkelanjutan; (i). Hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro
lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan; artinya menciptakan
lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan
rakyat).
3. Pembangunan BerkelanjutanPembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup,
serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola
yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke
generasi berikutnya.
4. Kerentanan Bencana dan Perubahan IklimPengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan
pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan
ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi
perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Pada
masa Pandemi COVID-19, Pemerintah akan mengintegrasikan COVID-19
kedalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik.
5. Modal Sosial dan BudayaPengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk
menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan)
kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar
pembangunan.
6. Transformasi DigitalPerkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk
menyelaraskannya dengan pembangunan daerah.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. 71 | Halaman
BAB VIPENUTUP
Rumusan Visi, Misi dan Program Strategis yang tertulis dalam dokumen ini
setidaknya memberikan gambaran tentang KOMITMEN kami untuk mewujudkan
Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya Berbasis Pertaniandan Pariwisata Berwawasan Lingkungan. Kami ingin menempatkan manusia
sebagai pusat (tujuan akhir) dari seluruh aktivitas pembangunan. Karena tujuan
tertinggi dari pembangunan adalah tercapainya Pembangunan Manusia (human
development).
Berbekal PENGALAMAN – kehidupan kami yang MERAKYAT – pola pikir kami
dalam membangun yang jauh kedepan (VISIONER), kami berkeyakinan akan
mampu membawa Ngada bergerak lebih cepat mengatasi persoalan, mengejar
ketertinggalan dan menggapai harapan.
SEMOGA TUHAN MEMBERKATI KITA SEKALIAN.
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADAPERIODE 2021 – 2024
CALON BUPATI NGADA,
PARU ANDREAS, SH.MH.
CALON WAKIL BUPATI NGADA,
RAYMUNDUS BENA, SS,M.Hum.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. i | Halaman
BERGERAK LEBIH CEPAT
UNTUK NGADA YANG UNGGUL, MANDIRI DAN
BERBUDAYABERSAMA SOSOK YANG “MERAKYAT – BERPENGALAMAN – VISIONER”
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA
PERIODE 2021 – 2024
PARU ANDREAS, SH,MH.
RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. ii | Halaman
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena ataspenyelenggaraanNya sehingga kami, pasangan Paru Andreas, SH.MH. danRaymundus Bena, SS.M.Hum diperkenankan untuk turut berpartisipasi aktif dalampenyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada 2021 – 2024.Keikutsertaan ini, kami hayati sebagai panggilan perutusan untuk turut mewujudkantatanan dunia baru, memajukan kesejahteraan umum (bonum commune), danmewujudkan keadilan dan perdamaian (Gaudium et Spes) yang selanjutnya kamituangkan di dalam dokumen visi, misi dan program Calon Kepala Daerah KabupatenNgada 2021 – 2024.
Penyusunan visi, misi dan program ini untuk memenuhi ketentuan di dalamUndang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pasal 45Ayat 2 Huruf N) yang menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah harusmenyampaikan naskah visi, misi dan program sebagai salah satu dokumenpersyaratan pencalonan Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) sebagai penyelenggara pemilu.
Pasangan Paru Andreas, SH.MH. dan Raymundus Bena, SS.M.Hum telahmenetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Ngada 2021 – 2024 yakni“Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri dan Berbudayaberbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan” dan mengembanMisi Pembangunan yang disebut “Panca Cita Pembangunan Kabupaten Ngada”.Masyarakat Ngada mayoritas (60,19%) adalah masyarakat petani dan Ngadamemiliki aneka daya tarik wisata (alam, budaya, buatan). Untuk mempercepatpertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngada, maka sumber daya potensial inidijadikan sebagai sektor unggulan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.Perhatian utama akan diberikan kepada “TANTENELA-PARIS” yang adalahkomunitas Tani, Ternak, Nelayan dan pelaku Pariwisata untuk “TUKA-TUKU-TEKA” (mampu memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, untuk disimpan danuntuk dijual).
Visi, Misi dan Program Strategis ini disusun melalui sebuah proses panjangdimana kami telah berjumpa dan berdiskusi dengan berbagai elemen masyarakat,berjalan mengunjungi seluruh desa/kelurahan, merasakan denyut kehidupanmasyarakat. Karena kami berkeinginan, bahwa ruang partisipasi masyarakat harusdilibatkan sejak awal, masyarakat harus diberikan momentum untuk turutmenentukan arah kebijakan pembangunan daerah, mempengaruhi penyusunan visi,misi dan program kandidat. Penyusunan visi, misi dan program ini juga merujukpada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. iii | Halaman
Tahun 2017, dan mengakomodasi agenda pembangunan bangsa yang diusungPartai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, visi, misi dan programKepala Daerah terpilih akan memiliki posisi penting dalam pengalokasian sumberdaya karena Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional mengatur bahwa visi, misi dan program kandidat terpilihakan menjadi basis rujukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah danalokasi anggaran (RPJMD, RKPD dan APBD).
Pasangan Paru Andreas, SH.MH. dan Raymundus Bena, SS.M.Hummenyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada seluruh jajaran Pengurus PartaiGolongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada semuatingkatan, Tim Pemenangan, Tim Keluarga, Orang Muda, Para Pelaku UMKM, ParaPetani, Nelayan dan Pelaku Pariwisata serta seluruh warga masyarakat KabupatenNgada yang telah memberikan dukungan dan pencerahan sehingga hampirsebagian besar aspirasi yang merupakan perwujudan dari kebutuhan dan harapanmasyarakat Ngada dapat dirumuskan kedalam dokumen visi, misi dan programpembangunan Kabupaten Ngada 2021 – 2024.
Kami sadar bahwa menjadi pemimpin bukanlah suatu pekerjaan yanggampang, karena dari seorang pemimpin sangat dituntut totalitas dalam pengabdian,pelayanan, perhatian, kepedulian, dan panutan. Menjadi seorang pemimpin sangatdituntut kualitas diri dan kemampuan membaca tanda-tanda jaman, tanda-tandaperubahan, tanda-tanda pembaruan, terutama secara cermat mampu menjawabikebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat.
Akhirnya, kami mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngada untukmenentukan pilihan politik berdasarkan hati nurani sehingga secara bersama-samakita dapat mewujudkan visi pembangunan yakni “Terwujudnya Masyarakat Ngadayang Unggul, Mandiri dan Berbudaya berbasis Pertanian dan PariwisataBerwawasan Lingkungan”.
Tuhan Memberkati Kita Semua
Bajawa, 6 September 2020
Calon Bupati Ngada Calon Wakil Bupati Ngada
Paru Andreas, SH.MH Raymundus Bena, SS.M.Hum.
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. iv | Halaman
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………………………………………...ii
Daftar Isi……………………………………………………………………………….. iv
Daftar Tabel…………………………………………………………………………….vi
Daftar Gambar………………………………………………………………………… vii
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Ngada……………………………………...viii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………….11.1. Sebuah Panggilan Perutusan……………………………………...1
1.2. Memenuhi Amanat Pembukaan UUD 1945……………………...3
1.3. Maksud dan Tujuan………………………………………………... 5
1.4. Manfaat……………………………………………………………… 6
1.5. Kerangka Penulisan……………………………………………….. 6
BAB II LNADASAN PENULISAN………………………………………………. 8
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN NGADA…………………………11
3.1. Aspek Geografis dan Demografis………………………………….. 11
3.1.1. Geografis…………………………………………………….11
3.1.2. Demografis…………………………………………………..14
3.2. Aspek Sosial…………………………………………………………..16
3.2.1. Pendidikan………………………………………………….. 16
3.2.2. Kesehatan…………………………………………………...17
3.2.3. Kesejahteraan Rakyat……………………………………... 19
3.2.4. Ketenagakerjaan…………………………………………… 20
3.3. Aspek Ekonomi……………………………………………………….21
3.3.1. Ekonomi Makro…………………………………………… 21
3.3.2. Sektor Unggulan………………………………………….. 24
3.4. Sektor Kemakmuran………………………………………………..26
3.4.1. Pertanian…………………………………………………...26
3.4.2. Pariwisata…………………………………………………..30
3.5. Sarana Prasarana Pelayanan Dasar……………………………..31
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. v | Halaman
3.6. Aspek Keuangan dan Aset…………………………………………..37
3.7. Indeks Pembangunan Manusia……………………………………..39
3.8. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Ngada…….39
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS……………………… 43
4.1. Permasalahan……………………………………………………… 43
4.1.1. Aspek Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar…43
4.1.2. Aspek Sumber Daya Manusia…………………………... 44
4.1.3. Aspek Tata Kelola Pemerintahan………………………..45
4.1.4. Aspek Lingkungan/Kebencanaan………………………. 46
4.2. Isu Strategis Pembangunan……………………………………….46
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM…………………………………47
4.1. Visi…………………………………………………………………… 47
4.2. Misi…………………………………………………………………... 50
4.3. Tujuan dan Program Strategis……………………………………. 51
4.4. Program Pencegahan COVID-19………………………. 59
4.5. Strategi Pembangunan Kabupaten Ngada 2021 – 2024……….63
BAB V PENUTUP………………………………………………………………….71
DAFTAR PUSTAKA
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. vi | Halaman
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Potensi Bahaya di Kabupaten Ngada…………………………………….12Tabel 2. Jumlah Penduduk, Luas wilayah dan Jumlah Desa,…………………....15
Lingk dan RT Kabupaten Ngada tahun 2019Tabel 3. Data Riil Pendudukan Kabupaten Ngada…………………………………16
Kondisi Bulan April 2020Tabel 4. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Ngada………………………………...17Tabel 5. Pola 10 Penyakit Terbanyak Tahun 2018………………………………..18Tabel 6. Persentase Stunting Per Kecamatan Tahun 2018 dan 2019…………..19Tabel 7. Data Ketenagakerjaan Berdasarkan Lapangan Usaha Utama……….. 20Tabel 8. Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Ngada………..22
(Harga Konstan) Menurut Lapangan Usaha, 2018-2019Tabel 9. Analisa Sektor Ekonomi Unggulan dan Potensial Ngada………………25Tabel 10. Luas Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian…………………….26
Menurut Kecamatan di Kabupaten Ngada (hektar) Tahun 2018Tabel 11. Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ngada………. 27
Tahun 2018Tabel 12. Potensi Tanaman Perkebunan Kabupaten Ngada Tahun 2018……….27Tabel 13. Potensi Peternakan Kabupaten Ngada Tahun 2018 dan 2019………..28Tabel 14. Data Kunjungan Wisatawan ke Ngada Tahun 2019…………………….30Tabel 15. Kondisi Jalan di Kabupaten Ngada Tahun 2019……………………….. 32Tabel 16. Status Daerah Irigasi di Kabupaten Ngada………………………………35Tabel 17. Data Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Belum Berlistrik…………………35Tabel 18. Data Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Sanitasi……………….. 36Tabel 19. Realisasi APBD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2019………………… 37Tabel 20. Nilai Aset dan Kewajiban Kabupaten Ngada 2017 – 2019……………. 38Tabel 21. Golongan dan Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada………………………40
Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2018Tabel 22. Kondisi ASN Pemerintah Kabupaten Ngada……………………………..40
Per-Jabatan StrukturalTabel 23. ASN Pemerintah Kabupaten Ngada yang………………………………..41
Memasuki Usia Pensiun pada Tahun 2019Tabel 24. Jenis Kebutuhan Pangan Pokok dan……………………………………..55
Rata-Rata Kebutuhan Perorang PerhariTabel 25. Grand Desain Reformasi Birokrasi………………………………………. 68Tabel 26. Indikator Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi……………………. 69
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. vii | Halaman
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Persentase Rincian Pemanfaatan Kawasan Budidaya……………….13
Kabupaten Ngada
PARU ANDREAS, SH, MH. & RAYMUNDUS BENA, SS.M.Hum. viii | Halaman
PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN NGADA
PARU ANDREAS, SH,MH.RAYMUNDUS BENA, SS,M.Hum.
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADAPERIODE 2021 - 2024