Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 1

CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS DI INDONESIA

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan

pemerataan pendapatan ,pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja

yang luas. Di Indonesia, capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi sasaran

pembangunan dalam dokumen pembangunan seperti RPJP, RPJMN, dan RKP. Pada

dasarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah semakin meningkat, namun perlu

dikaji kualitas pertumbuhannya. Pada periode 2009-2013 pertumbuhan rata-rata

ekonomi Indonesia ialah 6,2% dimana pertumbuhannya ditopang dari komponen

konsumsi rumah tangga yang diikuti oleh sektor Pembentuk Modal Tetap Bruto

(PMTB). Selanjutnya ditinjau dari kesenjangan ekonomi, distribusi pendapatan di

Indonesia masih belum merata, dimana 20% penduduk terkaya menikmati 48,5%

“kue” pembangunan. Begitu juga kesenjangan ekonomi antar Provinsi mengalami

peningkatan. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, namun sejak

tahun 2010 mengalami perlambatan. Begitu juga dengan tingkat kesempatan kerja

yang pertumbuhannya cenderung menurun, bahkan pada tahun 2013 terjadi

penurunan jumlah penduduk bekerja sehingga meningkatkan tingkat pengangguran

di Indonesia. Selain itu, ditinjau dari tingkat pendidikan pencari kerja yang masih

didominasi oleh lulusan SMA dan SMP menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja di

Indonesia masih rendah sementara pasar tenaga kerja mencari tingkat pendidikan

yang lebih tinggi. Kondisi ini juga bisa terlihat dari sektor informal yang

mendominasi ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan begitu, indikator-indikator

diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum

berkualitas.

A. Pengertian dan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan

ekonomi suatu negara ialah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan

bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan

menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam

periode waktu tertentu. Di beberapa negara berkembang tak kecuali di Indonesia,

pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama pembangunan. Namun

persoalannya ialah sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah cukup

menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata.

Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan

pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran

pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi

yang tinggi saja seperti yang selama ini dilakukan. Melainkan, pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan

pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran1. Selain itu,

1 Prasetyo, Eko.2008. “The Quality of Growth : Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”. JEJAK, Volume 1, Nomor 1, September, 2008

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 2

pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat

yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem

perekonomian2.

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat membuka kesempatan kerja yang

luas apabila didukung oleh tumbuh dan berkembangnya sektor riil. Dimana sektor

riil akan jauh menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan pertumbuhan sektor

finansial. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang rendah akan kurang menyerap

tenaga kerja yang selanjutnya menambah jumlah angka kemiskinan.3 Namun,

ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan

tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak negara berkembang.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup

tinggi mengalami kerentanan akan terjadinya kesenjangan. Sehingga penting

untuk diketahui bagaimana kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.

B. Amanat Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dalam Dokumen

Pembangunan

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadi tantangan

besar bagi Indonesia. Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi tinggi

diharapkan dapat dirasakan adil dan merata berbagai lapisan masyarakat. Upaya

ini tercermin dalam strategi pembangunan Indonesia yaitu pro-growth, pro-job,

dan pro-poor atau yang disebut triple track strategy. Visi dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri,

Maju, Adil dan Makmur yang selanjutnya dijabarkan kedalam delapan misi, yang

salah satunya ialah Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN), dimana tema RPJMN 2015-2019 yaitu memantapkan

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA

dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Sejalan dengan tema tersebut, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2015 mengangkat tema pembangunan yaitu “Melanjutkan Reformasi

Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. Tema-

tema pembangunan tersebut mengandung makna bahwa target pembangunan

Indonesia ekonomi bukan hanya sekedar mengejar angka pertumbuhan ekonomi

yang tinggi namun mencapai pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh

masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang APBN, juga disebutkan bahwa

Pemerintah dalam melaksanakan APBN harus mengupayakan pemenuhan sasaran

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

2 Firmanzah. “Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”. http://www.neraca.co.id/article/38452/Pertumbuhan-Berkualitas [diakses 5 Agustus 2014] 3 Amrin, Hamden.2013. “Merawat Pertumbuahan Ekonomi yang Berkualitas” http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/05/03/merawat-pertumbuhan-ekonomi-yang-berkualitas-556547. [diakses 8 Agustus 2014]

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 3

C. Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Dalam lima tahun terakhir (2009-2013), perekonomian Indonesia

mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan rata-rata pertumbuhan

sebesar 5,86 persen. Di tahun 2009, perekonomian Nasional mengalami

perlambatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 4,6% dari sebelumnya tahun

2008 sebesar 6%. Perlambatan ini disebabkan oleh krisis global yang berdampak

pada kontraksinya ekspor impor karena menurunnya pertumbuhan ekonomi dan

volume perdagangan dunia. Dengan kondisi ekonomi global yang belum stabil,

Indonesia mampu melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011

menjadi 6,5%. Namun di tahun 2012 mengalami perlambatan menjadi 6,2% dan

terus melambat hingga 5,8% pada tahun 2013 (lihat gambar 1).

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDB Per Kapita Tahun 2009-2013

Pertumbuhan ekonomi pada periode 2009-2013 masih ditopang oleh

konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 56,06% setiap

tahunnya terhadap PDB dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 5%.

Setelah Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap bruto memberikan

kontribusi yang cukup besar terhadap PDB yaitu 31,8% dengan rata-rata

pertumbuhan 7,8%. Komponen konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan

pada pertumbuhan ekonomi karena permintaannya terhadap barang bisa

menggerakan produksi barang tersebut. Bila dilihat dari sisi produksinya, sektor

yang paling besar berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi ialah sektor non-

tradable khususnya pengangangkutan dan komunikasi. Sektor tradable4 yang

seharusnya dapat meningkat lapangan kerja justru pertumbuhannya lebih lambat

yaitu 3,7% sementara sektor non tradable sebesar 7,3% pada periode 2010-2013.

Namun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang

didorong oleh aktivitas ekonomi atau suatu perusahaan untuk memproduksi

barang dan membuka pabrik baru atau kantor cabang baru. Sehingga

4 4

Sektor tradable adalah sektor yang dapat menghasilkan devisa (baik dari jasa maupun barang)

dan dapat meningkatkan standar hidup (living standard) masyarakat. Sektor ini terdiri dari sektor

pertanian, pertambangan dan pengalian serta industri pengolahan.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 4

Pembentukan Modal Tetap yang sebaiknya lebih besar menopang pertumbuhan

ekonomi untuk mendorong aktivitas kegiatan ekonomi yang lebih produktif serta

didorong oleh pertumbuhan sektor-sektor tradable.

Gambar 2. Kontribusi Rata-Rata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2010-2013

1. Kesenjangan Ekonomi Semakin Melebar

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tidak diikuti dengan

penurunan kesenjangan ekonomi dimana porsi terbesar “kue” nasional

dinikmati oleh 20% penduduk berpendapatan tinggi dan 40% penduduk

berpendapatan menengah. Hal ini ditinjau dari koefisien gini5 yang terus

meningkat pada periode 2005-2013. Dalam kurun waktu 2005-2007

memperlihatkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85%

dengan koefisien gini sebesar 0,35. Namun, di tahun 2011-2013 dengan

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu 6,1% kesenjangan ekonominya

pun juga semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan nilai rasio gini sebesar 0,41

(lihat gambar 3).

Gambar 3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi diikuti dengan Meningkatnya Kesenjangan

Distribusi Pendapatan

5 Koefisien Gini merupakan koefisien yang digunakan untuk mengukur ketimpangan atau ketidakmerataan

agregat yang dapat bervariasi antara 0 sampai satu. Koefisien gini sama dengan 0 menunjukkan adanya pemerataan sepenuhnya, sedangkan koefisien gini sama dengan satu menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 5

Untuk lebih jelasnya gambar 4 menunjukkan adanya ketimpangan

pembagian hasil pembangunan. Pada tahun 2010, 20% jumlah penduduk

terkaya menikmati “kue” pembangunan sebesar 41,24 persen, dan terus

mengalami peningkatan hingga 48,5% pada tahun 2013. Meningkatnya

ketimpangan distribusi pendapatan ditengah-tengah pertumbuhan ekonomi

Indonesia yang tinggi menunjukkan laju kecepatan pertumbuhan kelas

menengah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan

pendapatan kelas menengah ke bawah.

Gambar 4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2009-2013

Berdasarkan standar World Bank, ketimpangan distribusi pendapatan di

Indonesia relatif rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara

berkembang, dimana pada tahun 2010 angka koefisien gini Indonesia sebesar

0,35. Gambar 5 merupakan kurva lorenz yang menggambarkan distribusi

pendapatan antara empat negara berkembang yaitu Indonesia, India, Thailand

dan Mexico. Bila dibandingkan dengan keempat negara tersebut, ketimpangan

di Indonesia lebih rendah dibandingkan Thailand dan Mexico.

Gambar 5. Ketimpangan Indonesia Relatif Rendah Berdasarkan Standard World Bank

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 6

Selain adanya ketimpangan distribusi pendapatan, dalam pembangunan

perekonomian nasional menunjukkan adanya ketimpangan antar provinsi

yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan indeks williamson6 yang tinggi,

terutama pada kurun waktu 2009-2012 dengan nilai 0,78. Sedangkan pada

periode sebelumnya yaitu 2005-2007 berada pada nilai 0,63 (lihat gambar 6).

Gambar 6. Derajat Ketimpangan Antar Provinsi Berdasarkan PDRB Perkapita

2. Kesenjangan Sosial : Penurunan Tingkat Kemiskinan yang Melambat

Sejak Tahun 2010

Adanya kesenjangan ekonomi yang tinggi di Indonesia, juga ditunjukkan

dengan tingkat kemiskinan Indonesia yang masih tinggi. Salah satu sasaran

pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam Undang-Undang APBN 2013 yaitu

tingkat kemiskinan di kisaran 9,5%-10,5% tidak sesuai dengan realisasinya

yaitu 11,37%. Target tingkat kemiskinan ini juga tidak tercapai pada tahun

sebelumnya yaitu tahun 2012. (lihat tabel 1)

Tabel 1. Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Menurut UU APBN

Undang-Undang Kemiskinan

Target Capaian

UU APBN 2010 12%-13,5% 13,33%

UU APBN 2011 11,5% - 12,5% 12,36%

UU APBN 2012 10,5%-11,5% 11,6%

UU APBN 2013 9,5% - 10,5% 11,37%

UU APBN 2014 9%-10,5% na

Sumber : UU APBN, Bappenas 2014

Walaupun tingkat kemiskinan menurun secara bertahap dari periode 2006-

2013 namun sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat. Pada

6

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di Indonesia adalah rendah, namun apabila mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi di Indonesia adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 7

periode 2010-2013 penurunan kemiskinan hanya sebesar 1,96% atau secara

absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun, dibandingkan

dengan periode 2006-2009 sebesar 3,6% (lihat gambar 7).

Gambar 7. Tingkat Kemiskinan Terus Menurun, Namun Melambat Sejak Tahun 2010

Sementara itu, disparitas antar Provinsi tingkat kemiskinan masih cukup

tinggi di Indonesia. Dimana terdapat 16 provinsi yang tingkat kemiskinannya

berada diatas rata-rata nasional yaitu 11,25%. Pada gambar 8 dapat dilihat

bahwa tingkat kemiskinan Jakarta sebesar 3,92% sementara di Papua sebesar

30,05%. Hal ini sejalan dengan nila Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

dimana IPM terus mengalami peningkatan, namun disparitas yang cukup

tinggi antar Provinsi masih terjadi. Disparitas IPM yang tinggi juga terlihat dari

Provinsi DKI Jakarta dan Papua. Dimana Pada tahun 2012, nilai IPM tertinggi

yaitu DKI Jakarta sebesar 78,3 sementara Papua berada di posisi terendah

dengan angka 65,86.

Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Semua Provinsi Menurun, Namun Ketimpangan Antar

Provinsi Masih Tinggi (Maret 2014)

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 8

Dalam menanggulangi kemiskinan Indonesia saat ini, maka ada beberapa

tantangan yang dihadapi Pemerintah yaitu; pertumbuhan penduduk masih

cukup besar, kapasitas dan peluang usaha masyarakat miskin masih rendah

(lahan, modal,keahlian), laju urbanisasi yang pesat berpotensi memperparah

kemiskinan perkotaan, peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor formal

menghadapi tantangan isu ketenaga kerjaan, masih banyak daerah terisolir

sehingga akses pelayanan dasar rendah, dan belum tersedianya Jaminan

Perlindungan Sosial yang komprehensif (Kemenko Perekonomian, 2012)

3. Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia : Angka Kesempatan Kerja

Menurun dan Pekerja Informal Masih Mendominasi

Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam UU APBN,

disebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2012

sebesar 6,4%-6,6% sudah dapat tercapai dengan angka realisasi 6,14%.

Sebaliknya, pada tahun 2013 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar

6,3% , TPT sebesar 6,4%-6,6% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 450.000,

belum dapat direalisasikan. Namun yang terjadi pada tahun 2013, angka

kesempatan bekerja menurun sebanyak 10.000 orang, dari 110,81 juta jiwa

pada tahun 2012 menjadi 110,80 juta jiwa pada tahun 2013. Hal itu berdampak

pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,12%, yaitu 6,14%

pada tahun 2012 menjadi 6,25% pada tahun 2013 (lihat tabel 2).

Tabel 2 Target Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Belum Tercapai Berdasarkan Undang-

Undang APBN

Undang-Undang

Penyerapan Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran

Terbuka Target Capaian Target Capaian

UU APBN 2010

na Penurunan tenaga kerja na 7,14%

UU APBN 2011

Pertumbuhan ekonomi 1% menyerap 400.000 tenaga kerja

Pertumbuhan ekonomi 1% menyerap 225.000 tenaga kerja

na 6,56%

UU APBN 2012

Pertumbuhan ekonomi 1% menyerap 450.000 tenaga kerja

Pertumbuhan ekonomi 1% menyerap 175.000 tenaga kerja

6,4% - 6,6% 6,14%

UU APBN 2013

Pertumbuhan ekonomi 1% menyerap 450.000 tenaga kerja

Penurunan 10.000 tenaga kerja

5,8% - 6,1% 6,25%

UU APBN 2014

Pertumbuhan ekonomi 1% menyerap 200.000 tenaga kerja

na 5,7% - 5,9% na

Sumber : UU APBN dan BPS, diolah

Kondisi ketenagakerjaan pada periode 2011-2013 ternyata tidak lebih baik

dibanding periode 2005-2007. Dimana dengan tingkat pertumbuhan ekonomi

yang hampir sama, penciptaan atau penyerapan tenaga kerja baru pada

rentang tahun 2011-2013 hanya sebesar 1,13 juta sedangkan pada rentang

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 9

waktu 2005-2007 mampu meningkatkan penduduk bekerja sebesar 4,08 juta

jiwa (lihat gambar 9). Kondisi ini menunjukkan adanya masalah

tersembunyi dalam perekonomian Indonesia, yaitu terjadinya fenomena

jobless growth. Bila dilihat lebih mendalam mengenai fenomena

tersebut, diketahui bahwa sektor-sektor yang merupakan mesin

pertumbuhan ekonomi Indonesia bukanlah mesin penciptaan lapangan

kerja. Sektor-sektor tradable yang memiliki daya serap tenaga kerja yang

tinggi ternyata mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan

sektor non-tradable, dimana pada periode 2011-2013 rata-rata pertumbuhan

sektor tradable sebesar 3,6% sedangkan non-tradable sebesar 7,2%.

Lemahnya kontribusi sektor tradable, mengindikasikan bahwa penyerapan

lapangan kerja dan manfaat pertumbuhan PDB itu kurang dinikmati oleh

rakyat banyak. Padahal jumlah tenaga kerja berdasarkan sektor, banyak

berada di sektor pertanian yakni sebesar 35% pada periode 2010-2013.

Gambar 9. Angka Kesempatan Kerja Pada Periode 2011-2013 Menurun Drastis

Selain itu, bila dilihat kualitas tenaga kerjanya, dapat dikatakan bahwa

kualitas tenaga kerja Indonesia masih rendah. Hingga saat ini pekerja informal

masih mendominasi dalam ketenagakerjaan Indonesia yaitu Dari 149,8 juta

total tenaga kerja di Indonesia, ternyata 103,2 juta adalah pekerja sektor

informal dan setengah pengangguran sedangkan 7,2 juta berstatus

pengangguran (lihat gambar 10). Sementara itu tingginya angka

pengangguran karena selain terjadi ketidaksesuaian antara

ketidakseimbangan pasar di mana pencari kerja lebih banyak daripada

penyedia lapangan kerjajuga disebabkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh

institusi pendidikan dengan kebutuhan pasar. Bila dilihat data pengangguran

terbuka tahun 2013, maka sebanyak 21,5% diantara para pencari kerja yang

merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah

Pertama (SMP), sementara lulusan Diploma dan Sarjana hanya 8,5%.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 10

Gambar 10. Tenaga Kerja di Indonesia didominasi oleh Sektor Informal (juta jiwa)

Keterangan : Data Ketenagakerjaan Februari 2013 (Sakrenas 2013) Sumber : Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan

ekonomi di Indonesia belum berkualitas. Gambar 11 menunjukkan bahwa angka

pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode 2010-2013 yaitu diatas 6%,

belum dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bahkan

kondisinya tidak lebih baik pada periode sebelumnya yaitu 2005-2007. Hal ini

ditunjukkan dengan melebarnya kesenjangan ekonomi, angka kemiskinan yang

menurun namun melambat serta tingkat penambahan angka kesempatan kerja

yang menurun. Bila dilihat lebih mendalam lagi, tahun terberat Indonesia dimana

indikator pertumbuhan berkualitas mengalami kemunduran ialah pada tahun

2013. Pada tahun tersebut Indonesia mengalami tekanan ekonomi yang cukup

tinggi. Sebagai contoh, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) meningkat, dibarengi

dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Inflasi pun berada di atas sasaran inflasi

yang ditetapkan Bank Indonesia ketika awal tahun 2013 yang lalu yakni di 4,5%

±1%. (Bank Indonesia)7.

7 http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Evaluasi-Perekonomian-2013,-Prospek-2014-dan-Arah-Kebijakan-Bank-Indonesia-Ke-Depan.aspx

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN | 11

Gambar 11 Pertumbuhan Ekonomi Belum Berkualitas di Tunjukkan dengan Kesenjangan

Melebar, Penurunan Kemiskinan Melambat dan Angka Kesempatan Kerja Menurun

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara dominan ditopang oleh sektor

yang kurang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan aktivitas produktif.

Diketahui bahwa sektor pertanian menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak, dan

dilihat dari kualifikasi pendidikan pencari kerja yang masih dibawah Sekolah

Menengah Atas dapat menjadi peluang bagi para pencari kerja untuk bekerja di

sektor pertanian. Dengan didukung dengan peningkatan kapasitas para pencari

kerja, tentunya dapat mendorong untuk lebih produktif. Sehingga dengan kualitas

tenaga kerja yang lebih baik di sektor pertanian dan didukung oleh peningkatan

produktivitas pertanian, maka diharapkan angka kemiskinan semakin berkurang

dan menciptakan tenaga kerja. Selain itu kondisi ini dapat menjadi tantangan bagi

Pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan program-program pro-rakyat

dan perlindungan sosial agar dapar kelas menengah kebawah dapat menjadi lebih

mandiri dan dapat keluar dari jebakan kemiskinan (poverty trap). (DRP)