Bunga Rampai file/MULYANTO...pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). iii Mohammad Jamin Mulyanto Bunga Rampai PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF

i

Bunga Rampai

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA:

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

ii

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

iii

Mohammad Jamin Mulyanto

Bunga Rampai

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA:

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

UNS PRESS

iv

Bunga Rampai PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Hak Cipta©Mohammad Jamin. 2020 Penulis

Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum. Editor

Moh. Isyanto Ferry Pranata Deslita

Ilustrasi Sampul

UNS Press Penerbit & Percetakan

Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press) Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126 Telp. (0271) 646994 Psw. 341 Fax. 0271-7890628 Website: www_unspress.uns.ac.id Email: [email protected] Cetakan 1, Edisi 1, Desember 2019 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang All Rights Reserved

ISBN 978-602-397-330-9

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Esa, yang telah melimpahkan kenikmatan yang tak terhingga kepada kita

semua. Kenikmatan sehat dan masih di beri akal sehingga mampu berfikir

merupakan kenikmatan yang tiada bandingnya.

Buku, “Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia: Perspektif

Sosiologi Hukum” merupakan hasil diskusi interaktif antara Dosen Sosiologi

Hukum dan mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

(UNS) Surakarta dalam mencermati fenomena penegakan hukum di Indonesia.

Karya mahasiswa dan dosen tersebut patut di apresiasi sebagai bagian dari kreasi

dokumentasi pembelajaran dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar

bagi peminat mata kuliah Sosiologi Hukum.

Kacamata sosiologi hukum menggunakan cara pandang yang berbeda

dengan pendekatan positivisme hukum. Hukum tidak dipahami sebagai teks

dalam undang-undang atau peraturan tertulis tetapi sebagai kenyataan sosial yang

menafest dalam kehidupan. Hukum tidak dipahami secara tekstual normatif tetapi

secara konteksual. Sejalan dengan itu maka pendekatan hukum tidak hanya

dilandasi oleh sekedar logika hukum tetapi juga dengan logika sosial dalam

rangka seaching for the meaning.

Tema penegakan hukum dipilih dengan argumentasi berkelindan dengan

fenomena legal gap yang terjadi antara dunia das sollen dan das sein. Hal tersebut

tidak dapat terlepas dari kenyataan bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang

yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan ia selalu

berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup.

Implikasinya, muncul banyak catatan penegakan hukum di Indonesia dalam

kerangka mewujudkan keadilan sosial yang menjadi cita dasar pendirian negara

Indonesia.

ii

Akhirnya, Buku Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia ini dapat

terbit karena bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu. Pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum menyampaikan penghargaan

setinggi-tingginya khususnya pada mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum

UNS angkatan 2018/2019 yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam

penyusunan buku ini. Tiada gading yang tak retak, buku ini masih jauh dari

sempurna, segala masukan, saran, dan kritik niscaya akan sangat bermanfaat

untuk perbaikan dan penyempurnaan. Semoga bermanfaat.

Surakarta, 10 Desember 2019

Pengampu Sosiologi Hukum

Mohammad Jamin

Mulyanto

iii

DAFTAR ISI

Bab/Hlm

Pendahuluan

Bab I 1-40 Kontruksi Politik Pengakuan Hukum Tidak Tertulis

Di Pengadilan: Dari Rechtstaat Ke Negara Hukum

Oleh: Dr. Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum.

Bab II 41-58 Sekelumit Gagasan tentang Pemberantasan Judicial

Corruption

Oleh: Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum.

Bab III 59-75 Kedudukan Hukum yang Hidup Didalam

Masyarakat (Living Law) Dalam Membentuk

Putusan Hakim yang Berkeadilan Substantif. Oleh: Ferry Pranata, Romula Hasonangan, Fiqhi A.

Baswara

Bab IV 76-91 Hukum dan Realitas Aktual: Penjalasan Tentang

Fungsi Hukum Di Era Reformasi.

Oleh: Ditta Ardian, Irvan Surya Hartadi

Bab V 92-109 Kajian Evaluatif Terhadap Penegakan Hukum Di

Indonesia : Model Penerapan Pidana Mati Bagi

Koruptor. Oleh: Bima Setyawan, Rozak Istimror, Triyono Adi

Saputro

Bab VI 110-124 Penegakan Hukum Terhadap Pemakaian Merek

Tidak Terdaftar Dalam Waralaba Ditinjau

Berdasarkan Aspek Budaya. Oleh: Doyo Utomo, Alfiddah

Bab VII 125-139 Penegakan Hukum Lingkungan Atas Fenomena

Lubang Bekas Tambang Di Kalimantan Timur

Menurut Perspektif Sosiologi Hukum. Oleh: Hani Puspitaningsih, Solichah Novyana Putri,

Yudha Sindu Riyanto

Bab VIII 140-168 Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Gratifikasi

Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Oleh:Wahyu Agus Purwanto, Ghilang Fajrin

Bab IX 169-186 Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air

Sungai Bengawan Solo Di Kota Surakarta Menurut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

iv

Oleh: Halimah Ratna Sari, Setia Fatmawati

Bab X 187-203 Penegakan Hukum Pembatasan Akses Internet Di

Daerah Konflik Oleh: Rizky Wibowo, Fitriyah Siti Aisyah, Ghina

Mufidah

Bab XI 204-219 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bidang

Perpajakan (Tax Crime) Di Indonesia (Dalam Kajian

Perspektif Sosiologi Hukum) Oleh: Rizki Zahra Istanti, Yuni Asih, Saktia Lesan D

Bab XII 220-238 Realitas Perjanjian Penitipan dan Pengelolaan

(Trust) Dalam Munculnya Praktik Kartel Di

Indonesia

Oleh: Gouffar Diaz Dewantoro

Bab XIII 239-254 Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran

Dalam Tindakan Operatif Pada Pasien Rumah Sakit

Oleh :Alexander Adi Andra U, Iip Verra Selvia, Sola

Sacra Providentia

Bab XIV 255-273 Humanisme Hakim Sebagai Prasyarat

Menghasilkan Keadilan Organik

Oleh: Yordan Elang, Gusti Muhammad

Bab XV 274-291 Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak

Pidana Narkotika Dengan Menentukan Kualifikasi

Perbuatan Oleh Penuntut Umum.

Oleh: Deslita, Endang Pujiastuti, Septina Fadia Putri

Bab XVI 292-304 Penegakan Hukum Pada Kenakalan Remaja Di Era

4.0

Oleh: Moh. Isyanto, Subhan Noor Hidayat, Didik

Ariyanto

Bab XVII 305-319 Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Peran Kepolisian

Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas

Pelajar Di Kota Ngawi

Oleh : Christian T dan Fredo Leonard

Bab XVIII 320-337 Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan

Tindak Pidana Korupsi

Oleh: Djoko Tri Atmodjo

Kumpulan Karya Tulis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum FH UNS 2018

41Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum

Sekelumit Gagasan tentang Pemberantasan

Judicial Corruption

Oleh: Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum1

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan prinsip

tersebut, maka hukum dianggap sebagai panglima dalam menjalankan

ketertiban kehidupan berbangsa. Sebab hukum sebagai kesepakatan para elite

yang notebene representasi dari rakyat yang akan dijadikan rujukan dan

pedoman hidup. Akan tetapi, realita supremasi hukum masih layak

dipertanyakan. Sehingga tak mengherankan jika masyarakat memandang

bahwa cita-cita supremasi hukum tersebut masih jauh dari kenyataan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penyalahgunaan wewenang yang

populer dalam sejarah manusia adalah korupsi. Korupsi bukanlah yang baru di

bumi Indonesia, bahkan dewasa ini telah mulai menjamur ke segala aspek

kehidupan masayarakat. Oleh karena itu para politisi, praktisi, akademisi,

mahasiswa bahkan Presiden Joko Widodo menabuh genderang perang

melawan korupsi tanpa pandang bulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa

“virus” korupsi merupakan hal yang sangat berbahaya.

Salah satu bentuk korupsi yang populer di masyarakat adalah korupsi

di lembaga peradilan atau lebih dikenal dengan istilah judicial corruption.2

Menurut deklarasi International Bar Association (IBA) pada konferensi dua

tahunan tanggal 17-22 September 2000 di Amsterdam, yang dikutip

berdasarkan rekomendasi para pakar hukum Center For the Independence of

1 Dosen Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, yangmengajar sosiologi hukum Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS.

2 Frans Hendra Winarta, Upaya Mencegah Judicial Corruption melalui Eksaminasi,Mungkinkah?,dalam Susanti Adi Nugroho, dkk, Eksaminasi Publik: PartisipasiMasyarakat Mengawasi Peradilan, Indonesia Corruption Watch atas dukungan The AsiaFoundation dan USAID, Jakarta, 2003, hal. 15.



Judges and Lawyers (CIJL), disimpulkan bahwa judicial corruption terjadi

karena tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidakmandirian lembaga

peradilan. Khususnya kalau hakim atau pengadilan menerima berbagai macam

keuntungan atau janji berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman

seperti menerima suap, pemalsuan, pemnafaatan kepentingan umum untuk

kepentingan pribadi, nepotisme, conflict of interest dan sebagainya.

Korupsi di lembaga peradilan adalah realitas sosial yang sangat sulit

dibuktikan melalui prosedur hukum pidana. Bukan saja karena praktik korupsi

itu dilakukan oleh orang-orang yang menguasai seluk beluk peradilan, tetapi

karena praktik korupsi terjadi di lembaga peradilan itu sendiri. Umumnya

orang menilai korupsi di lembaga pengadilan ini disebabkan kerena gaji yang

rendah, sistem rekruitmen, karier yang kolutif, sistem pengawasan yang tak

efektif, sanksi yang tidak fungsional dan diperparah dengan sistem

administrasi pengadilan yang tidak transparan. Jika memang benar faktor itu

penyebabnya, maka sebenarnya untuk membasmi mafia peradilan bukan hal

yang sulit,3 asal ada kemauan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Tapi

yang menjadi persoalan darimana dan siapa yang mau memulainya?

Sebenarnya masyarakat cukup mafhum memberantas judicial

corruption itu harus dimulai dari tubuh Mahkamah Agung (MA).4 Dalam kata

kata mutiara sering disampaikan bahwa untuk membersihkan lantai kotor

harus memakai sapu yang bersih. Disinilah peran MA yang seyogyanya

menjadi sapu bersih. Secara teori putusan-putusan yang menyimpang karena

prosesnya yang diwarnai judicial corruption di pengadilan tingkat rendah

maupun tingkat tinggi dapat dikoreksi MA. Secara hierarkis MA memegang

peranan yang sangat penting dalam menjaga wibawa lembaga yudikatif

maupun dalam menjaga supremasi hukum

3 Teten Masduki, Mengontrol Mafia Peradialan dalam Susanti Adi Nugroho, dkk,Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Indonesia CorruptionWatch atas dukungan The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2003, hal. viii.

4 Ibid.



Realitas mafia peradilan5 semakin hari semakin jelas menampakkan

wujudnya di mata umum. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW),

ada 20 hakim yang tersangkut korupsi sejak 2012 hingga 2019. Penangkapan

hakim ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang mengakar di institusi

peradilan. Salah satu penyebabnya, karena pengawasan yang lemah sehingga

semakin memperbesar potensi korupsi di institusi peradilan (Kompas,

7/5/2019)6. Korupsi pengadilan intinya tindakan amoral yang menjangkiti

aparat penegak hukum dalam lingkungan hakim yang notabene menjadi

wakiul Tuhan dalam memproduksi keadilan bagi masyarakat. Selama ini

mafia peradilan (judicial corruption) hanya bisa dirasakan keberadaan,

pengaruh, fungsi, dan sebab-sebabnya oleh kalangan tertentu yang berurusan

dengan dunia pengadilan. Meski cara kerjanya tidak selamanya rapi dan

kadang vulgar, karena melibatkan hampir semua aparat hukum dan kalaupun

terbongkar senantiasa diadili korpsnya sendiri, jaringan mafia ini kian hari

kian menancapkan struktur kekuasaannya. Nilai keadilan yang agung lantas

hanya menjadi ukuran mata uang.

Di tengah hegemoni mafia ini, terasa seperti lelucon kalau memburu

keadilan di lembaga peradilan tanpa membawa "modal" untuk menyelesaikan

"transaksi kotor". Ironis memang, tapi begitulah kenyataannya. Gejala mafia

peradilan, meminjam istilah Emha Ainun Najib, hanya bisa dijelaskan dengan,

maaf, "teori kentut", baunya begitu kuat menusuk hidung, tapi gerak-gerik dan

bendanya tidak terlihat. Jadi memburu mafia peradilan ibarat memburu hantu,

gentayangan tapi tidak kasatmata.

Dengan demikian, ada sesuatu yang salah dalam lingkup lembaga

peradilan kita khususnya di MA yakni berupa judicial corruption. Apakah

lembaga yudikatif itu lantas berdiam diri saja. Kalau kita melihat visi MA

dengan tegas bermaksud mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan

5 Denny Indrayana, Teror Mafia Peradilan, Tempo 16 Oktober 2005; Denny Indyana,Mahkamah Tidak Agung, Kompas 11 Oktober 2005.

6 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejak 2012, Ada 20 HakimTersangkut Kasus Korupsi", https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all, di akses 10 Desember 2019



kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkan

kepercayaan publik. Profesionial dalam memberi layanan hukum yang

berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta

mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Selain itu, akan

melaksanakan tugas kekuasaan kehakirnan dengan bermartabat, integritas,

bisa dipercaya dan transparan. Bahkan, mantan Ketua MA, Bagir Manan

berulang kali berjanji akan membasmi mafia peradilan. Disamping itu

beliau mengakui banyak karyawan nakal yang bermain di lembaga

hukum tertinggi yang pernah dipimpinnya.7 Perlu diciptakan budaya

lembaga kehakiman (judicial culture) yang mencerminkan tingkah lalu

lembaga kehakiman yang efektif, efisien, jujur dan tidak korup.8

Realita sosial yang berada di lembaga yudikatif masih membuat hati

miris. Delapan tahun berlalu, reformasi belum membawa perubahan

signifikan di bidang peradilan dengan ditandai bergentayangannya judicial

corruption. Perubahan yang terjadi belum sesuai yang dikehendaki publik.

Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik sudah seyogyanya bersama-

sama kita memikirkan bagaimana cara memberantas judicial corruption. Atas

dasar itulah makalah yang penulis susun akan menyampaikan sekelumit

gagasan yang penulis peroleh dari membaca berbagai literatur dari buku,

bahan seminar nasional, koran, data interntet dan sebagainya. Mengingat

keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan maupun waktu, maka

pembahasan hanya dibatasi sebagaimana dalam rumusan masalah berikut.

B. Permasalahan

Bagaimana menggagas pemberantasan judicial corruption di Indonesia ?

7 http://www.ma-ri.go.id/visimisi.php yang diakses tanggal 15 Juli 2006.8 Artidjo Alkostar, Menggagas Pola Rekruitmen Hakim Agung dalam Rangka Membangun

Mahkamah Agung yang Progresif, disampaikan dalam Seminar Nasional yangdilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tanggal 7 Maret2006.



C. Pijakan Teoretis

Lazimnya suatu makalah ilmiah yang mengkaji permasalahan sosial

yang ditinjau dari sudut kelimuan, maka harus dipaparkan berbagai landasan

teori yang relevan. Hal tersebut perlu dilakukan supaya pembahasanya lebih

komprehensif dengan menggunakan berbagai pijakan yang ada.

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Pelembagaan kekuasaan negara di Indoensia sangat dipengaruhi oleh

Trias Politika yakni bisa dilihat dari kekuasaan yang dibangun meliputi

legislatif, eksekutif dan yudikatif.9 Atas dasar itulah kekuasaan kehakiman

adalah kekuasaan yang merdeka lepas dari pengaruh badan negara lain

atau pemerintah atau pihak manapun yang mempengaruhi pelaksanaan

wewenangnya. Segala bentuk campur tangan baik langsung maupun tidak

langsung terhadap kekuasaan kehakiman dilarang.10 Gustav Radbruch11

mengemukakan adanya tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu

mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum yakni nilai keadilan,

kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dengan demikian, diperlukan cara untuk melindungi kebebasan hakim

melalui pranata contempt of court seperti menolak perintah haklim,

melakukan tindakan yang mempengaruhi prinsip “fair trial”. Cara lainnya

yakni dengan menentukan masa kerja (seumur hidup atau selama

bertingkah laku baik) sehingga merasa lebih aman dalam menjalankan

tugasnya. Walaupun begitu, hakim juga dapat diberhentikan atau dipecat

dengan alasan sangat khusus semisal bertingkah laku buruk, bermoral

tercela, tidak menjalankan tugas dengan baik. Selain itu, untuk menjamin

penilaian yang objektif, harus ada badan khusus yang menilai hakim yakni

badan netral di luar lingkungan kekuasaan kehakiman maupun

pemerintah.12

9 Moh. Mahfud, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media atas kerjasama YayasanAdikarya IKAPI dan The Ford Foundation, Yogyakarta, 1999, hal 296.

10 Lihat UU No. 35 Tahun 1999.11 Satjipto Raharjo, Ilmu hukum, Alumni, Bandung, 1991, halaman 19.12 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2001, hal 65.



Teori pembatasan kekuasaan negara dilakukan dengan cara

menerapkan prinsip pembagian kekuasaan. Sesuai dengan hukum besi

kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk

berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti yang dikemukakan Lord

Acton “power tends corrupt, and absolute power corrupts absolutely”.13

Salah satu ciri pejabat yang bersih dan berwibawa14 ialah bebas dari

perbuatan tercela seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan termasuk

judicial corruption. Maka, kekuasan harus dibatasi dengan jalan

memisahkan kekuasaan ke cabang-cabang yang berifat check and balances

dalam kedudukan yang sederajat, saling mengimbangi serta

mengendalikan satu sama lain.

Lembaga peradilan mutlak diperlukan dalam setiap negara hukum.

Peradilan tersbut harus bebas dan tidak memihak (independent and

impartial judiciary). Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak

boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik kepentingan politik, maupun

kepentingan uang. Maka, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun

kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Kebebasan hakim dalam

melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas

hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan masyarakat.15

2. Teori Keberlakuan Hukum

Penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai-nilai

dengan kaedah-kaedah serta perilaku nyata dari manusia. Berlakunya

kaedah hukum disenbut “geltung” (bahasa jeman) atau “gelding” (bahasa

13 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta,2005, hal. 156.

14 Baharuddin Lopa, Masalah-masalah Politik, Hukum, Sosial, Budaya dan Agama: SebuahPemikiran, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 74.

15 Triyadi Mulkan, ”Sekelumit Pemikiran demi Perbaikan Rekruitmen Hakim pada masa yangakan datang (perspektif pelibatn masyarakat dalam proses rekruitmen calon hakim)”,makalah disampaikan pada seminar nasional dengan tema,” dalam acara Dies NatalisUniversitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 4 Maret 2006.



belanda). Dalam teori ilmu hukum, pada umumnya dibedakan antara tiga

macam hal berlakunya hukum yakni:16

a. Hal berlakunya secara yuridis : mengenai ini ada anggapan

1) Hans Kelsen: Hukum mempunyai kelakuan yuridis apabila

penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatnya

(berdasar teori stufenbau). Suatu kaidah hukum merupakan sistem

kaidah secra hierarkhies. Di dalam grundnorm (norma dasar)

terdapar dasar berlakunya semua kaidah yang berasal dari satu tata

hukum. Dari grundnorm itu hanya dapat dijabarkan berlakunya

kaedah hukum dan bukan isinya.17 Dalam hal ini dibedakan antara

berlakunya hukum dengan efektivitas hukum, sebab efektivitas

hukum merupakan fakta.

2) W. Zewenbergen menyatakan bahwa suatu kaidah hukum

mempunyai keberlakuan yuridis, jika kaedah tersebut terbentuk

menurut cara yang telah ditetapkan.

3) Logemann menyatakan kaedah hukum mengikat apabila

menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan

akibatnya.

b. Hal berlakunya secara sosiologis

Berintikan pada pada efektivitas hukum, ada dua teori:

1) Teori kekuasaan

Hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya

oleh penguasa, hal itu terlepas dari masalah apakah masyarakat

menerima atau menolaknya.

2) Teori pengakuan

Berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan

oleh masyarakat.

c. Hal berlakunya secara filosofis

16 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan diIndonesia (Suatu Tinjauan secara Sosiologis), UI Press, Jakarta, 1983, hal 33.

17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Keempat cetakanpertama, Liberty, Yogyakarta, 1996,hal. 81.



Apabila hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai

nilai positif yang tertinggi, misalnya Pancasila.

D. Gagasan pemberantasan judicial corruption di Indonesia

Menggagas upaya pembarantasan judicial corruption di Indonesai

menjadi sebuah keniscayaaan yang harus segera dilakukan. Dalam konteks ini

tentu saja kita menggunakan aliran pemikiran non analitis (nomologik) yakni

memandang hukum tidak lagi sebagai lembaga otonom di dalam masyarakat,

melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan didalam

masyarakat.18 Dengan demikian, mengkaji persoalan hukum dalam perspektif

yang lebih luas, termasuk menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Perlu

suatu pengkajian yang bersifat komprehensif untuk memberantas judicial

corruption. Menurut teori sibenertika Talcott Parson suatu sistem sosial

merupakan suatu sinergi antara berbagai sub sistem sosial yang saling

mengalami ketergantuangan dan keterkaitan satu dengan yang lain.19 Hukum,

bukanlah gejala yang netral sebab hukum dapat dijelaskan dengan bantuan

faktor-faktor kemasyarakatan dan sebaliknya masyarakat dapat dijelaskan

dengan bantuan hukum.20

Secara teoretis dapat dilihat tiga pendekatan. Pertama, pendekatan

yuridis, hakikat hukum diciptakan adalah untuk mengatur ketertiban hidup

bermasyarakat. Praktik judicial corruption jelas melanggar hukum positif

Indonesia. Sebenarnya hal tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang No.

8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Tentang Peradilan Umum. Secara konsepsi bahwa praktik judicial corruption

termasuk dalam contemp of court. Kendatipun tidak ada definisi yang pasti,

sering dinyatakan dalam kepustakaan common law system bahwa contemp of

18Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang,2005, hal. 3.

19 Moh. Jamin, Bahan Kuliah Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas MaretSurakarta, 2005.

20 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum diIndonesia 1945-1990, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, hal 69-70.



court meupakan istilah umum untuk menggambarkan setiap perbuatan (atau

tidak berbuat) yang pada hakikatnya bermaksud mencampuri atau

mengganggu sistem atau prosedur penyelenggaraan peradilan yang

seharusnya.

Kedua, pendekatan sosiologis. Judicial corruption jelas telah

menyimpang dari norma-norma sosial yang ada dan hidup dalam masyarakat.

Perilaku amoral tersebut sedikit banyak akan turut mempengaruhi pola

perilaku sosial dalam hidup bermasyarakat. Dalam kondisi adanya

kegoncangan nilai-nilai dalam masyarakat, maka akan terjadi tarik ulur nilai-

nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terjadi pertentangan antara nilai lama

yang cenderung menolak adanya penyimpangan perilaku amoral dan nilai

baru yang mulai tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam kajian

sosiologi hukum21 lebih berfokus pada law in action yang berarti hukum

hukum dalam das sein. Konsekuensinya entitas hukum itu tidak netral

maupun tidak bebas nilai namun berkelindan dengan nilai-nilai sosial budaya

masyarakat22. Metode kerja yang dilakukan sosiologi hukum antara lain:

membuat deskripsi mengenai objeknya; membuat penjelasan (explanation);

mengungkapkan (revealing); dan membuat prediksi23.

Ketiga, pendekatan filosofis. Pada pendekatan ini dikaji antara judicial

corruption yang terjadi di Indonesia, dengan hakikat hukum itu sendiri.

Hakikat hukum adalah untuk mencari keadilan dalam hidup bermasyarakat.

Teori Etis24 menyatakan bahwa tujuan hukum itu untuk menemukan keadilan.

Thomas Aquinas25, pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan

membagi menjadi empat yakni keadilan distributif, keadilan hukum, keadilan

tukar-menukar dan keadilan balas dendam. Dengan merebaknya judicial

21 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhdap Hukum, Yasrif Watampone, Jakarta,1998, hlm. 11.

22 Sulastriyono, 2008, “Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai DalamPespektif Sosiologi Hukum”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008,Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 65.

23 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, CetakanII, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 58.

24 Esmi Warassih, op. cit., hal 24-25.25 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil, Grasindo,

Jakarta, 2004, hal 190.



corruption maka nilai-nilai keadilan sudah bukan merupakan hal yang sakral.

Dengan kata lain, nilai keadilan yang hakiki menjadi barang dagangan yang

murah harganya. Dari berbagai pendekatan, dapat ditarik benang merah

bahwa judicial corruption tidak dapat dibenarkan secara yuridis, sosiologis

dan filosofis. Mengingat masyarakat dalam arti luas seringkali bernaggapan,

bahwa hukum makan berwibawa apabila hukum itu berlaku secara yuridis,

sosiologis dan filosofis26.

Menurut hemat penulis, solusi yang tepat untuk memberantas judicial

corruption di Indonesia dengan cara melakukan reformasi sistem hukum.

Konsep reformasi sistem hukum ialah perlu diadakan reformasi (perubahan

mendasar) pada setiap komponen sistem hukum. Membahas sistem yang

merupakan cara yang teratur untuk melakukan sesuatu, dapat berpedoman

dari yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang berpendapat bahwa

sistem hukum (legal system) itu terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu struktur

hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya

hukum (legal culture).

Dengan demikian, perlu reformasi pada setiap komponen sistem hukum

agar dapat memberantas judicial corruption yang ada di Indonesia. Artinya

jika kita berbicara tentang sistem hukum, maka ketiga komponen tersebut

secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, tidak mungkin diabaikan.

Adapun beberapa upaya mereformasi sistem hukum meliputi:

Pertama, reformasi struktur hukum. Struktur adalah keseluruhan

institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi kepolisian

dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor

pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

Apabila dikaitkan dengan judicial corruption yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat, terutama pada tatanan struktur hukum tidak dapat dilepaskan

pula pada lembaga peradilan. Bismar siregar27 mengemukakan bahwa

undang-undang secara jelas menegaskan tangung jawab hakim itu bukan

26 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosilogi Hukum terhadap Masalah Masalah Sosial,Citra Aditya Bakti, 1989, hal 189.

27 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 25-26.



kepada negara tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri.

Maka, tentunya sangat terkutuk sekali apabila hakim dalam mengambil

keputusan atas suatu konflik yang dihadapkan kepadanya berdasar pengaruh-

pengaruh yang datang dari luar.

Rusaknya sistem birokrasi pada lembaga yudikatif dapat dilihat

banyaknya para hakim di lembaga yudisial memiliki moral dengan integritas

yang sangat rendah. Padahal jika moral ground hakim tidak memadai, maka

tidak saja menyebabkan runtuhnya kehormatan, keluhuran martabat hakim

tapi juga melahirkan ketidakpercayaan dan sikap apriori terhadap

pengadilan.28

Perang melawan judicial corruption dapat dimulai dengan terlebih

dahulu membersihkan MA. Jikalau MA sudah dapat dikuasai, melalui hakim-

hakimnya yang tidak hanya mempunyai kapasitas intelektual yang mumpuni

tapi juga integritas-moralitas yang tinggi, maka satu rantai utama jaringan

praktek mafia peradilan dapat diputus. Apabila putusan MA sudah bersih dari

praktek mafia peradilan, praktek-praktek korupsi peradilan lainnya yang

dilakukan oknum kejaksaan dan kepolisian akan menjadi sia-sia dan lambat-

laun berkurang dengan sendirinya.

Dalam kaitan struktur hukum, upaya untuk mempercepat proses suksesi

para hakim agung menjadi penting dilakukan. Untuk memperoleh hakim

progresif29 memerlukan kebranian dan kemmapuan demonstratif untuk

menerobos paradigm lama. Perlu diambil langkah konkret untuk mereformasi

MA yang tentu saja sangat ditentukan oleh adanya keinginan yang sungguh-

sungguh dari badan peradilan untuk membuka diri.30 Reformasi MA itu bisa

28 Hari Purwadi, Rekruitmen Hakim dan Penciptaan Pengadilan sebagai Scientific Enterprise,makalah disampaikan pada seminar nasional dengan tema, ”Menggagas Pola RekruitmenHakim dalam Rangka Menghasilkan Hakim yang Progresif” dalam acara Dies NatalisUniversitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 4 Maret 2006.

29 M. Busyro Muqoddas, ”Menggagas Pola Rekruitmen Hakim dalam Rangka MenghasilkanHakim yang Progresif, makalah disampaikan pada seminar nasional dalam acara DiesNatalis Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 4 Maret 2006.

30 Chatamarrasjid Ais, Peranan Komisis Yudisial dalam Penciptaan Hakim Agung yangProgresif, makalah disampaikan pada seminar nasional dengan tema, ”Menggagas PolaRekruitmen Hakim dalam rangka Menghasilkan Hakim yang Progresif” dalam acara DiesNatalis Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 4 Maret 2006.



dilakukan dengan cara radikal (amputasi tanpa pandang bulu) atau juga bisa

dengan kompromi31 (ampuni dan rekonsiliasi dengan permakluman) yang

kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan tegas bagi hakim yang tetap

menyimpang.

Kedua, reformasi substansi hukum. Adapun pengertian dari substansi

hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum,

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Reformasi substansi hukum mencakup pada pemuatan materi yang terdapat

dalam suatu peraturan perundang-undangan yang isinya sengaja diciptakan

untuk melindungi berbagai pihak yang membantu memberantas judicial

corruption. Di pihak lain diperlukan aturan hukum yang memberikan

hukuman seberat-beratnya sampai tahapan hukuman mati bagi para pelaku

judicial corruption.

Langkah lainnya perlu adanya sebuah formula perdamaian antara MA

dan KY. Kedua lembaga tersebut harus lebih dewasa menyikapi perbedaan,

sebab jika keduanya terus bertengkar maka justru judicial corruption akan

semakin langgeng karena terlepas dari pengawasan kedua lembaga tersebut.

Kedua lembaga seyogyanya mencabut legal action (tindakan hukum) masing-

masing. Artinya, KY diminta untuk mencabut pengajuan Perpu dan MA

mencabut pengajuan judicial review-nya. Setelah itu, masing-masing dapat

menuangkan pemikiran dan keinginannya masing-masing dalam revisi

Undang-Undang. Langkah itu dianggapnya cukup demokratis, karena

stakeholder juga dapat memberi masukan dalam proses penyusunan tersebut.

Ketiga, reformasi kultur hukum. Pengertian dari kultur hukum adalah

kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari

para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Sedangkan

kebudayaan32 adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan,

31 Moh. Mahfud MD, Refleksi Kritis Nasib Bangsa, Mencari Akar Masalah dan Solusinya,makalah disampaikan dalam Konvensi Kampus III dan Temu Tahunan ke-9 Forum RektorIndonesia bertema “Refleksi Kritis atas Nasib Bangsa Pasca Amandemen UUD” di BalaiSenat UDM, Yogyakarta, 11-12 Juli 2006.

32 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal 166-167.



kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan, serta

kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota

masyarakat. Untuk dapat merubah kultur hukum masyarakat di Indonesia

tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tapi diperlukan perjuangan

dari berbagai pihak dengan saling bahu-membahu membangun budaya

hukum yang elegan. Budaya hukum merupakan bensinnya law enforcement

di Indonesia.

Hal yang perlu dipikirkan jangan sampai dalam merubah kultur hukum

justru mengakibatkan terjadinya suatu disorganisasi.33 Menurut Emile

Durkheim, dinyatakan bahwa masa transisi adalah periode antara tatanan

lama yang ditinggalkan dengan yang baru belum terbentuk. Akibatnya terjadi

”anomie” yakni berkembangnya perilaku hukum yang tidak beraturan.34

Praktek judicial corruption bisa dilawan dengan gerakan budaya hukum

radikal revolusioner di bidang hukum. Dengan adanya fakta praktek mafia

peradilan yang menjamur di MA35, argumen bahwa kemandirian kekuasaan

kehakiman tidak dapat diintervensi adalah menyesatkan. Prinsip independensi

demikian memang diakui, namun hanya berlaku bagi sistem peradilan yang

bersih dari judicial corruption. Di dalam sistem peradilan yang sarat praktek

kotor, di mana putusan dapat dipesan dan diperjualbelikan, intervensi justru

menjadi wajib hukumnya.

Upaya pemberantasan judicial corruption dimulai dari top down

dimulai dari pucuk pimpinan MA hingga segenap aparat penegak hukum di

bawahnya. Bersamaan dengan itu perlu juga ditumbuhkan kesadaran hukum

dalam pola kultur hukum sebagai upaya pemberantasan mafia peradilan

dimulai dari bottom-up, di mana masyarakat sebagai subyek turut

33 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,hal 120.

34 Nurhasan Ismail, Bahan Kuliah Sosiologi Hukum, Magister Hukum Sekolah Pasca SarjanaUniversitas Gadjah Mada,2006.

35 Korupsi yang paling berbahaya adalah korupsi di sektor publik yakni yang dialkukan olehpejabat negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lihat Denny Indrayana, RefleksiIndonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Problematika Konstitusi dan Korupsi, makalahdisampaikan dalam Konvensi Kampus III dan Temu Tahunan ke-9 Forum RektorIndonesia bertema “Refleksi Kritis atas Nasib Bangsa Pasca Amandemen UUD” di BalaiSenat UDM, Yogyakarta, 11-12 Juli 2006.



bertanggung jawab. Peranan yang dilakukan oleh hukum untuk menimbulkan

perubahan di dalam masyaratkat dapat dilakukan melalui dua saluran yakni

langsung dan tak langsung.36 Dengan demikian, pemberantasan judicial

corruption betul-betul dapat dijalankan sebagai fungsi kontrol agar

masyarakat. Berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat

tergantung pada para penegak hukum37, sebagai unsur yang

bertanggungjawab membentuk dan menerapakan hukum.

Membangun budaya hukum dapat juga menerapkan manajemen reward

and punishment. Reward diberikan bagi para aparat penegak hukum dan juga

masyarakat yang berprestasi dalam memberantas judicial corruption.

Sebaliknya punishment diberikan kepada aparat penegak hukum yang

menyimpang dari berbagai tugas yang telah diberikan maupun telah

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyuburkan


E. Simpulan

Sekelumit gagasan pemberantasan judicial corruption di Indonesia

dengan cara melakukan reformasi sistem hukum yang mencakup: pertama,

reformasi struktur hukum bisa dengan cara radikal atau kompromi kemudian

ditindaklanjuti dengan tindakan tegas. Kedua, reformasi substansi hukum

mencakup aturan hukum yang memberikan hukuman seberat-beratnya sampai

tahapan hukuman mati bagi para pelaku judicial corruption. Selain itu, perlu

adanya sebuah formula perdamaian revisi UU MA dan UU KY. Ketiga,

reformasi kultur hukum masyarakat dengan membangun budaya hukum

reward and punishment. Reward diberikan bagi aparat penegak hukum dan

masyarakat yang berprestasi dalam memberantas judicial corruption dan

sebaliknya perlu dikenakan punishment.

Di akhir tulisan ini, penulis kembali ingin menekankan sekaligus

memberikan saran. Gagagasan untuk memberantas judicial corruption, harus

36 Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, halaman 114.37 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal 89.



dimulai dengan menerapkan reformasi sistem hukum yang bersifat

komprehensif berupa reformasi struktur hukum, reformasi substansi hukum

dan reformasi budaya hukum sebagaimana telah diuraikan. Dengan ketiga

langkah tersebut, diyakini akan mampu membawa law enforcement bangsa

Indonesia ke arah yang lebih baik yang pada akhirnya mampu memberantas


DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhdap Hukum, Yasrif Watampone,Jakarta, 1998.

Artidjo Alkostar, 2006, Menggagas Pola Rekruitmen Hakim Agung dalamRangka Membangun Mahkamah Agung yang Progresif, disampaikandalam Seminar Nasional yang dilaksanakan oleh Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret Surakarta tanggal 7 Maret 2006.

Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Direktoral Jenderal PendidikanTinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2001.

Baharuddin Lopa, Masalah-masalah Politik, Hukum, Sosial, Budaya dan Agama:Sebuah Pemikiran, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil,Grasindo, Jakarta, 2004.

Chatamarrasjid Ais, Peranan Komisis Yudisial dalam Penciptaan Hakim Agungyang Progresif, makalah disampaikan pada seminar nasional dengan tema,”Menggagas Pola Rekruitmen Hakim dalam rangka Menghasilkan Hakimyang Progresif” dalam acara Dies Natalis Universitas Sebelas MaretSurakarta, tanggal 4 Maret 2006.

Denny Indrayana, Mahkamah Tidak Agung, Kompas 11 Oktober 2005.

------------------, Teror Mafia Peradilan, Tempo 16 Oktober 2005.

------------------, Refleksi Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 ProblematikaKonstitusi dan Korupsi, makalah disampaikan dalam Konvensi Kampus



III dan Temu Tahunan ke-9 Forum Rektor Indonesia bertema “RefleksiKritis atas Nasib Bangsa Pasca Amandemen UUD” di Balai Senat UDM,Yogyakarta, 11-12 Juli 2006.

Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama,Semarang, 2005.

Frans Hendra Winarta, Upaya Mencegah Judicial Corruption melalui Eksaminasi,Mungkinkah?,dalam Susanti Adi Nugroho, dkk, Eksaminasi Publik:Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Indonesia CorruptionWatch atas dukungan The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2003.

Hari Purwadi, Rekruitmen Hakim dan Penciptaan Pengadilan sebagai ScientificEnterprise, makalah disampaikan pada seminar nasional dengan tema,”Menggagas Pola Rekruitmen Hakim dalam Rangka Menghasilkan Hakimyang Progresif” dalam acara Dies Natalis Universitas Sebelas MaretSurakarta, tanggal 4 Maret 2006.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press,Jakarta, 2005.

Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan PemikiranHukum di Indonesia 1945-1990, Muhammadiyah University Press,Surakarta, 2005.

Kompas.com dengan judul "Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut KasusKorupsi", https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all, di akses 10Desember 2019

M. Busyro Muqoddas, ”Menggagas Pola Rekruitmen Hakim dalam RangkaMenghasilkan Hakim yang Progresif, makalah disampaikan pada seminarnasional dalam acara Dies Natalis Universitas Sebelas Maret Surakarta,tanggal 4 Maret 2006.

Moh. Jamin, Bahan Kuliah Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum UniversitasSebelas Maret Surakarta, 2005.

Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media ataskerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation,Yogyakarta, 1999.

----------, Refleksi Kritis Nasib Bangsa, Mencari Akar Masalah dan Solusinya,makalah disampaikan dalam Konvensi Kampus III dan Temu Tahunan ke-9 Forum Rektor Indonesia bertema “Refleksi Kritis atas Nasib BangsaPasca Amandemen UUD” di Balai Senat UDM, Yogyakarta, 11-12 Juli2006.



Nurhasan Ismail, Bahan Kuliah Sosiologi Hukum, Magister Hukum SekolahPasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2006.

Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.

----------, Ilmu hukum, Alumni, Bandung, 1991.

............., Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, CetakanII, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, CV Rajawali, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam KerangkaPembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan secara Sosiologis), UI Press,Jakarta, 1983.

-----------, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

-----------, Suatu Tinjauan Sosilogi Hukum terhadap Masalah Masalah Sosial,Citra Aditya Bakti, 1989.

-----------, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Keempatcetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Sulastriyono, “Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai DalamPespektif Sosiologi Hukum”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor1, Februari 2008, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Teten Masduki, Mengontrol Mafia Peradialan dalam Susanti Adi Nugroho, dkk,Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan,Indonesia Corruption Watch atas dukungan The Asia Foundation danUSAID, Jakarta, 2003.

Triyadi Mulkan, ”Sekelumit Pemikiran demi Perbaikan Rekruitmen Hakim padamasa yang akan datang (perspektif pelibatn masyarakat dalam prosesrekruitmen calon hakim)”, makalah disampaikan pada seminar nasionaldengan tema,” dalam acara Dies Natalis Universitas Sebelas MaretSurakarta, tanggal 4 Maret 2006.

Documents

Bunga Rampai file/MULYANTO...pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). iii Mohammad Jamin Mulyanto Bunga Rampai PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF