BAB I
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN JEMBERPendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan sektor sanitasi di
Indonesia merupakan usaha bersama terkoordinir dari semua tingkatan
pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta
dan didukung oleh kegiatan donor. Sanitasi merupakan salah satu
faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan
pengentasan kemiskinan, dalam pengembangan kebijakan, perencanaan
serta penganggaran. Bantuan teknis program disediakan untuk
pemerintah propinsi dan kota yang menunjukkan komitmen tinggi untuk
pembangunan sektor sanitasi lokal dan penyediaan layanan sanitasi
yang semakin baik khususnya bagi warga miskin perkotaan di daerah
perkotaan. Ditingkat nasional, koordinasi kebijakan dilakukan oleh
komisi pengendali dan tim teknis pembangunan sanitasi yang
menyatukan semua pemangku kepentingan utama dari lingkungan
pemerintah (BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Keuangan, Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kementerian Perindustrian). Tim teknis didukung oleh mitra
pembangunan Indonesia dan lembaga donor internasional dibawah
payung kelompok donor sanitasi. Selama pelaksanaan program Pokja
Sanitasi lokal secara bertahap diubah menjadi entitas permanen yang
semakin memperkuat BAPPEDA dalam fungsi perencanaan dan koordinasi
yang akan melindungi kelanjutan perencanaan, penganggaran,
pemantauan dan evaluasi semua pembangunan sanitasi lokal. Dimasa
depan diperkirakan pokja ini akan menggabungkan dan mengembangkan
kerangka perencanaan sanitasi perkotaan kedalam tugas-tugas mereka.
Pokja Provinsi akan menjadi titik pusat regional untuk perencanaan,
pemantauan dan evaluasi sanitasi. Di bawah tanggung jawab SKPD
Perencana (BAPPEDA) kelompok kerja sanitasi dibentuk. guna
menanggapi tantangan dalam mengembangkan kerangka kota untuk
perencanaan dan pembangunan sanitasi. Mereka memastikan koordinasi
antar berbagai SKPD terkait, menghasilkan Buku Putih Sanitasi,
Strategi Sanitasi Kota dan menciptakan lingkungan yang mendukung
untuk perencanaan sanitasi yang terkoordinir dan sedang
berjalan.Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki
fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat,
karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan
permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi
seringkali dianggap sebagai urusan belakang, sehingga sering
termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan
tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin
tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya
dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah
satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Masih sering
dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah,
persampahan dan drainase, serta dilengkapi dengan penyediaan air
bersih, masih berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing aspek
tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu
bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang
tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang
berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan masyarakat sebagai
subyek dan obyek pembangunan. Kondisi yang lebih buruk apabila
bahkan ternyata terdapat aspek sanitasi yang masih bolong atau
belum tertangani oleh siapapun. Di sisi lain, masih terdapat
pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berjalan secara parsial dan
belum terintegrasi dalam suatu rencana besar yang sifatnya
integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta dengan
jangka waktu yang lebih panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari
aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan. Untuk itu
perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif,
aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara
berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang
ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang
dihadapi. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu
disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek
ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan
rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam
pembangunan bidang sanitasi.Pembangunan sanitasi masih banyak
dilakukan secara parsial, masing-masing institusi melaksanakan
kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sendiri-sendiri, seringkali kegiatan tersebut sebetulnya dapat
diintegrasikan dalam satu kegiatan yang saling bersinergi. Bahkan
masih terdapat pula institusi yang tidak memiliki tugas menangani
sanitasi secara langsung namun sangat dibutuhkan peranannya dalam
mendukung pembangunan sanitasi. Untuk maksud tersebut maka
dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, yang diharapkan dapat
berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan,
pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi
dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah
saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara
langsung, baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai
mitra-mitra pendukungnya.
Pokja sanitasi Kabupaten Jember secara struktural dibentuk
dengan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : ....../........./2012
Tanggal ..... Maret 2012, yang terdiri dari tim pengarah dan tim
teknis. Mengingat aspek pembangunan sanitasi cukup luas, baik yang
terkait langsung dengan pembangunan fisik dan masyarakat, maupun
yang tidak terkait langsung seperti yang berhubungan dengan
kehumasan, sosialisasi maupun investasi, maka Pokja sanitasi ini
diperkuat oleh anggota tim yang terdiri dari berbagai SKPD, seperti
Bappekab, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Kantor Lingkungan Hidup, dan Hagian Humas Setda
Kabupaten Jember.
1.2. PENGERTIAN DASAR SANITASISanitasi dapat dipahami sebagai
usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah
padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat
lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan
sehat.Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Jember
mencakup 5 (lima) aspek sebagai berikut :1. Blackwater adalah
limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinior.2. Grey
water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang
berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah
rumah tangga (domestik) dengan sistem :a. Pengolahan On Site
menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam
penanganan limbah rumah tangga.b. Pengelolaan Of Site adalah
pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat.
3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan
sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari
rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung
melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).4.
Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase
sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan.5.
Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten Jember
untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan
PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur
dalam.1.3. MAKSUD DAN TUJUANBuku Putih Sanitasi Kabupaten Jember
merupakan dasar dan acuan dimulainya pekerjaan sanitasi yang lebih
terintegrasi karena buku putih sanitasi merupakan hasil kerja
berbagai komponen SKPD atau kelembagaan lain yang terkait dengan
sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Jember pada hakekatnya
merupakan data dasar sanitasi yang esensial mengenai struktur,
situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Jember, yang nantinya
menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam
menejemen kegiatan sanitasi. Kelompok kerja (pokja) sanitasi telah
melakukan analisis situasi dengan mengakses data-data dari berbagai
sumber sehingga dihasilkan peta sanitasi Kabupaten Jember. Pemetaan
sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona-zona
sanitasi ditingkat kota. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul
kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan
strategi sanitasi skala kota yang didalamnya mencakup strategi
sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan
sanitasi di Kabupaten Jember. Pada masa mendatang penerapan
strategi serta pelaksanaanya dilakukan dengan rencana tindak atau
aksi di lapangan. Kemitraan dari berbagai pihak, baik masyarakat
(NGO dan NGS lokal), level kota maupun nasional sangat diperlukan
dalam fase ini. Sanitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus,
sehingga peningkatan kepedulian dan penggalakan hidup bersih dan
sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam bidang
sanitasi tidak terlepas dari program ini. Kegiatan-kegiatan studi
pasar untuk mengetahui permintaan juga dilakukan. Monitoring dan
evaluasi tidak bisa ditinggalkan dalam implementasi program
sehingga strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah
dengan matang. Manfaat pengalaman nasional dalam kerangka
pemberdayaan nasional adalah: memperdalam pengkajian sektor
sanitasi, mengembangkan kapasitas pembuat kebijakan dan
stakeholders, memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan,
mengembangkan kerangka kelembagaan pada tingkat nasional,
mengembangkan dan menyebarluaskan strategi atau rencana tindak
serta pedoman bagi pemerintah daerah.1.4. PENDEKATAN DAN
METODOLOGI
Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih
ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang
berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan
ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :1. Sumber
Data
a. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program
masing-masing dinas/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak
langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan,
foto dan peta.
b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan
dengan tugas dinas/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data,
pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat.
Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa
survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental
Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan
sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta
dalam pengelolaan sanitasi, survay keuangan, survay priority
setting area beresiko serta survay peran serta masyarakat dan
gender. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program
masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak
langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan,
foto dan peta, narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang
berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi
data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat.
2. Pengumpulan Data
Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap
ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data.
Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi
mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan
kondisi yang terjadi pada masa kini.1.5. POSISI BUKU PUTIH
Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial
mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Jember.
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Jember tahun 2012 ini, diposisikan
sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kota. Rencana
pembangunan sanitasi kota dikembangkan atas dasar permasalahan yang
dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada
akan dibuat Laporan Sanitasi Tahunan yang merupakan gabungan antara
laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi
Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2012 dan setelah 3
tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih
Sanitasi.
1.6.SUMBER DATA
Sumber data dalam penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten
Jember meliputi :
a. Data primer yaitu data yang bersumber dari survay atau
observasi lapangan yang diklakukan pokja, data primer dapat berupa
rekaman hasil wawancara maupun potret (fotho) kondisi eksisting
dilapangan.
b. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap
dinas/ SKPD yang terlibat ISSDP, buku-buku umum mengenai wajah dan
karakter Kabupaten Jember secara umum seperti : Lampiran Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2012 tentang .Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Pemerintah
Kabupaten Jember, Tahun 2012. Laporan Penilaian Resiko Kesehatan
Lingkungan, Pokja Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2012
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2011
tentang .Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember,
Pemerintah Kabupaten Jember, Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember, Tahun 2008
Peraturan Bupati Jember Nomor ..... Tahun ......... tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun
................. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun
2010-2015, Pemerintah Kabupaten Jember, Tahun 2010 Kumpulan
Peraturan Daerah Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun 20011
Peningkatan Kapasitas Untuk Pembangunan Sanitasi Perkotaan, ISSDP,
Jakarta, Tahun 2008
Kabupaten Jember Dalam Angka 2011, BAPPEDA dan BPS Kabupaten
Jember, Pemerintah Kabupaten Jember, Tahun 2007 dan Tahun 2008
Panduan Survey Partisipasi Sektor Swasta Dan Lembaga Non Pemerintah
Dalam Pengelolaan Sanitasi Perkotaan, ISSDP, Jakarta, Tahun
2008
Buku Putih Sanitasi Kota Surakarta 2007, Pokja Kota Surakarta,
Kota Surakarta, Tahun 2007
Penilaian Media, ISSDP, Jakarta, Tahun 2008
Survey Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (EHRA), ISSDP,
Jakarta, Tahun 2008
Laporan Utama Kerangka Perencanaan Sanitasi Berbasis Kota,
ISSDP, Jakarta, Tahun 2008
Pemerintah Kabupaten Jember Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten, Lembaga Penelitaian UNEJ, Kabupaten Jember, Tahun 2010
Laporan Akhir Buku Putih Sanitasi, Pokja Banjarmasin, Kota
Banjarmasin, Tahun 2007
Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Jember Tahun 2010-2015, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2010
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun
2010-2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Kabupaten Jember,
Tahun 2010
Rencana Strategis Bappekab Jember Tahun 2010-2015, Bappekab
Jember Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2010
Rencana Strategis Badan Pemeberdayaan Masyarakat Kabupaten
Jember Tahun 2010-2015, Badan Pemeberdayaan Masyarakat Kabupaten
Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2010 Rencana Strategis Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2010-2015, Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2010
Rencana Strategis Bagian Humas Setda Kabupaten Jember Tahun
2010-2015, Bagian Humas Setda Kabupaten Jember, Kabupaten Jember,
Tahun 2010
Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2011 Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten
Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2011 Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011,
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember, Kabupaten
Jember, Tahun 2011 Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun 2011, Dinas
PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember, Kabupaten Jember,
Tahun 2011 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011, Dinas Kesehatan Kabupaten
Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2011 Dokumen Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2011, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Kabupaten Jember,
Tahun 2011 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011, Bappekab Jember, Kabupaten
Jember, Tahun 2011 Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun 2011,
Bappekab Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2011 Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun
Anggaran 2011, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember,
Kabupaten Jember, Tahun 2011 Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun
2011, Badan Pemberdayaan Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun
2011 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011, Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2011 Dokumen Anggaran
Satuan Kerja Tahun 2011, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember,
Kabupaten Jember, Tahun 2011 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011, Bagian
Humas Setda Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2011 Dokumen
Anggaran Satuan Kerja Tahun 2011, Bagian Humas Setda Kabupaten
Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2011 Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011,
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2011 Dokumen Anggaran Satuan Kerja
Tahun 2011, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jember Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2011
Laporan Akuntansi Abilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas PU
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember, Kabupaten Jember,
Tahun 2010 Laporan Akuntansi Abilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2010
Laporan Akuntansi Abilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bappekab
Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2010 Laporan Akuntansi Abilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2010 Laporan Akuntansi
Abilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2010 Laporan Akuntansi
Abilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian Humas Setda Kabupaten
Jember, Kabupaten Jember, Tahun 2010
Laporan Akuntansi Abilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember,
Kabupaten Jember, Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Jember, Badan Pemberdayaan Perempuan
Dan Keluarga Berencana, Kabupaten Jember, Tahun 20010Untuk
mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey
terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti : Enviromental Health
Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan
sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta
dalam pengelolaan sanitasi, survay keuangan, survay priority
setting area beresiko serta survay peran serta masyarakat dan
gender.1.7. PERATURAN PERUNDANGANDidalam penyusunan Buku Putih
Sanitasi Kabupaten Jember berpijakan pada beberapa peraturan
perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat,
propinsi maupun daerah. Kegiatan program Indonesia Sanitation
Sector Development Program (ISSDP) atau Program Pengembangan
Sanitasi Indonesia di Kabupaten Jember didasarkan pada
aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi :Undang-Undang1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang
Sumber Daya Air
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 Tentang
Kesehatan5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Perumahan dan Permukiman
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia1. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang
Pengendalian Pencemaran Air3. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.4. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan.5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.Peraturan Presiden Republik Indonesia1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun
2004-2009Keputusan Presiden Republik Indonesia1. Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan.2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Air.3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
AirKeputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik
Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib
dilengkapi degan AMDAL
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor
112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.4. Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004
tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air
(SPA).Petunjuk Teknis1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I
judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.
2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk
Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan
Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area
Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA
Sampah.3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk
Teknis Pembuatan Sumur Resapan.
4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis
Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.
5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis
Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.
6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis
Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah pindah
(Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.
7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan
Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.8. Petunjuk Teknis
Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem
Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.9. Petunjuk Teknis
Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara
Penoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah
Tangga Non Kakus.
10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis
Saluran Irigasi.
11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis
MCKPerda Kabupaten Jember1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor ....... Tahun ......
tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor
...... Tahun ....... tentang Penyelenggaraan-Kebersihan Kota dan
Pengumpulan Serta Pembuangan Sampah sampah/Kotoran-kotoran.2.
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor ..... Tahun ...... Tentang
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor ... Tahun
..... tentang Penyelenggaraan Kebersihan Kota dan Pengumpulan Serta
Pembuangan Sampah-sampah/Kotoran-kotoran.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor .... Tahun .......
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor .... Tahun .....
tentang Restribusi Penyedotan Kakus.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun
1993/1994-2003/2004.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor ... Tahun .....
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember
2010-2015. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor ... Tahun
...... tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Jember.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor .... Tahun ......
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jember.10. Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Nomor ... Tahun ..... tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan
Kelurahan Kabupaten Jember.Source:
http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.jember/Bab%20I%20BUKU%20PUTIH%20KABUPATEN%20JEMBER.doc.
PAGE I - 12POKJA PPSP SANITASI KABUPATEN JEMBER
