Buku Putih Sanitasi Kab. Banyumas.docx

  • Published on
    09-Oct-2015

  • View
    214

  • Download
    5

Transcript

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangPembangunan sanitasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat : sanitasi dan higienitas buruk telah menimbulkan akibat yang fatal, diantaranya : 1. Kesehatan Masyarakat Sangat TergangguDi Indonesia lebih dari 75% air tanah perkotaanan tercemar bakteri tinja (E. coli). Akibatnya insiden diare masih tetap tinggi. Dari tiap 1.000 bayi lahir, hampir 50 diantaranya meninggal karena diare sebelum usia 5 tahun. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, kasus diare di Kabupaten Banyumas selama tahun 2010, mencapai 33.191 kasus diare.2. Akses Sanitasi Penduduk Indonesia Masih RendahSecara nasional, cakupan pelayanan sanitasi masih rendah baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya. Hampir 24 juta penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar, jauhmelebihi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas bahwa pada tahun 2009 akses air bersih baru mencapai 69%. Sementara akses jamban baru 38,74%. Kasus diare mencapai 33.171 kasus, bahkan sampai ada yang meninggal dunia yang semuanya diyakini disebabkan oleh kondisi sanitasi yang buruk.3. Investasi Pemerintah Masih Sangat RendahDalam 30 tahun terakhir, investasi pemerintah di sektor sanitasi dinilai masih rendah. Untuk itu, investasi sanitasi perlu ditingkatkan yakni dari investasi Rp. 200,00/kapita/tahun menjadi Rp. 47.000,00/kapita/tahun. Berdasarkan perhitungan APBD Kabupaten Banyumas dengan menjumlahkan anggaran sanitasi dibagi dengan jumlah penduduk maka investasi per kapita bidang sanitasi di Kabupaten Banyumas baru mencapai Rp 5803,00/kapita/tahun.Adanya beberapa alasan tersebut, maka perlu mengarusutamakan pembangunan sanitasi dalam pembangunan daerah, sehingga sanitasi dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan keikutsertaanya dalam program nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Nasional dengan surat pernyataan minat dari Bupati Banyumas Nomor 050/3266/V/2010, tanggal 20 Mei 2010 tentang Pernyataan Minat Mengikuti Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman kepada Gubernur Jawa Tengah. Kemudian diteruskan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada Direktur Perumahan dan Permukiman - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) bersama dengan 8 kabupaten di Jawa Tengah. PPSP adalah program yang cukup besar dan membutuhkan sinergi dan komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholders sehingga kondisi sanitasi yang baik dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan komponen teknis yang lengkap, dapat beroperasi secara kelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak sampingan bagi lingkungan.Program PPSP dibagi menjadi 6 (enam) tahap yaitu : tahap 1 kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan, tahap 2 pengembangan kelembagaan dan peraturan, tahap 3 penyusunan strategi sanitasi kabupaten (SSK), tahap 4 penyiapan memorandum program, tahap 5 pelaksanaan/implementasi, dan tahap 6 pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan. Pada tahun 2011 program PPSP di Kabupaten Banyumas memasuki tahap 3 yaitu penyusunan dokumen Startegi Sanitasi Kabupten (SSK) yang dilakukan oleh Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Banyumas. Pokja AMPL dibentuk melalui SK Bupati Banyumas Nomor 050/631/2011 tanggal 5 Agustus 2011. Pokja AMPL terdiri dari dua tim yaitu tim koordinasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas dan beranggotakan kepala-kepala SKPD yang terkait dengan pembangunan sanitasi, dan Kelompok Kerja oprasionalisasi Air mInum dan Penyehatan Lingungan (Pokja AMPL) yang diketuai oleh Kapala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Banyumas dan beranggotakan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/Seksi pada SKPD-SKPD yang menangani sanitasi ditambah dengan unsur masyarakat, LSM dan organisasi lainnya. Agar dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) bersifat komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat maka SSK harus mendasarkan pada potret kondisi riil sanitasi kabupaten. Oleh karena itu sebagai langkah awal penyusunan SSK, Pokja AMPL Kabupaten Banyumas menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten yang merupakan hasil dari penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi skala kabupaten yang diperoleh melalui pengumpulan data skunder dan beberapa studi pendukung untuk memperoleh data primer. Dalam rangka penyusunan BPS Kabupaten, Pokja AMPL telah mengumpulkan sejumlah data sekunder dari SKPD-SKPD yang terkait dengan sanitasi dan beberapa studi pendukung untuk medapatkan data primer dilanjutkan dengan menyelenggarakan lokalatih, pembekalan, dan rapat-rapat rutin. BPS Kabupaten Banyumas tahun 2011 berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi, yang merupakan informasi awal yang diperlukan sebagai langkah menyusun SSK jangka menengah. Selanjutnya data dalam buku ini akan diperbaharui setiap 3 tahun. Artinya, Buku Putih ini akan mengikuti kemajuan rencana-rencana dalam hal pengembangan sanitasi kabupaten. BPS Kabupaten Banyumas 2011 ini merupakan BPS yang pertama yang disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia di masing-masing Dinas/SKPD terkait dan data primer yang diperoleh melalui survey Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan atau Environmental Health Risk Assessment (EHRA), dan juga berdasarkan studi dan survey non teknis seperti studi kelembagaan, studi keuangan, survey keterlibatan swasta dalam pengelolaan sanitasi, studi pemberdayaan masyarakat, gender dan kemiskinan dan studi komunikasi. 1.2. Pengertian Dasar SanitasiPengertian dasar Penanganan Sanitasi Kabupaten adalah sebagai berikut:1. Penanganan air limbah yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) terdiri dari :a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septic tank dengan resapan ke tanah dalam penanganan limbah Rumah Tangga.b. Pengolahan Off Site adalah pengolahan limbah Rumah Tangga yang dilakukan secara terpusat.2. Penanganan Persampahan atau Limbah Padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer Depo ke Tempat Pemprosesan Akhir (TPA);3. Penanganan drainase lingkungan adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air dalam lingkungan dan mematuskan air permukaan;1.3. Maksud dan Tujuan Maksud utama dari penyusunan BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2011 adalah untuk memberikan informasi awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi Kabupaten Banyumas saat ini sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pembangunan sanitasi di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk :1. Memberikan gambaran konkret tentang kondisi sanitasi Kabupaten Banyumas saat ini sebagai bahan dasar dan pertimbangan penyusunan rencana peningkatan sanitasi kabupaten di masa yang akan datang.2. Buku ini dapat dipergunakan oleh semua unsur pemangku kepentingan memainkan perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi ke depan. 3. Memberi bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.Disamping itu BPS merupakan dasar dan acuan dimulainya pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi karena merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas/SKPD yang terkait dengan sanitasi. Buku inilah yang menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi, dan kebutuhan sanitasi kabupaten. 1.4. Pendekatan dan MetodologiPendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2011 ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD terkait, serta studi-studi pendukung seperti : studi kelembagaan, studi keuangan, studi partisipasi sektor swasta, studi pemberdayaan masyarakat, gender dan kemiskinan, studi komunikasi dan studi layanan sanitasi. Selain itu dilakukan survey Environmental Heatlh Risk Assessment (EHRA) dengan jumlah responden sebanyak 4.400 keluarga yang tersebar di seluruh kelurahan dan desa se Kabupaten Banyumas. Analisa yang digunakan adalah analisa kuantitatif dan kualitatif dengan membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan (gap) yang ada. Untuk penentuan area dengan resiko tinggi digunakan analisa kuantitatif berdasarkan data sekunder, persepsi SKPD dan survey EHRA yang didukung dengan kunjungan lapangan, guna verifikasi.1.5. Posisi Buku Putih SanitasiBPS menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi, dan kebutuhan sanitasi wilayah Kabupaten Banyumas. BPS Kabupaten Kabupaten Banyumas Tahun 2011 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat Kabupaten Banyumas untuk seluruh kawasan. Rencana pembangunan sanitasi kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam BPS. Setiap tahun data yang ada akan dibuat Laporan Sanitasi Tahunan yang merupakan gabungan antara Laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran BPS 2011 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi BPS.1.6. Sumber DataSumber data utama adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/SKPD yang terlibat dalam Pokja AMPL, buku-buku umum mengenai wajah dan karakter kabupaten Banyumas secara umum seperti buku Banyumas Dalam Angka (BPS), Kecamatan Dalam Angka (BPS), buku RTRW, buku RUTRK, buku RPJM, buku RPIJM, buku APBD Kabupaten Banyumas, data AMPL Kabupaten Banyumas dan data yang diperoleh dari tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti Environmental Health Risk Assessment (EHRA), studi kelembagaan, studi keuangan, studi partisipasi sektor swasta, studi pemberdayaan masyarakat, gender dan kemiskinan, studi komunikasi dan studi layanan sanitasi1.7. Peraturan Perundangan Dalam penyusunan BPS, Pemerintah Kabupaten Banyumas berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun daerah. Kegiatan program PPSP atau Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabuapaten Banyumas didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi :Undang-Undang1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-20256. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.Peraturan Presiden Republik Indonesia1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya AirKeputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/ SK/VII/1999 tentang Persyaratan Perumahan dan Lingkunfan Permukiman 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/Menkes/ SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/ Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).Petunjuk Teknis1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped. I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Ped. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah.3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Ped. B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Ped. I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Ped. I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Ped. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkabupatenan.8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Ped. D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Ped. D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Penoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus.10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi.11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCKPerda Kabupaten Banyumas1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005 20253. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009, tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas.4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2009 20135. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009, tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Setda dan Setwan Kabupaten Banyumas.6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009, tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Banyumas.7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009, tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-20311.8. Sistematika Penyusunan Buku Putih Sanitasi Sistematika Penyusunan BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2011 ini disusun dalam rangkaian bab, dari Bab I sampai dengan Bab VI, dengan sistematika sebagai berikut : BAB I Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sistematika penyusunan, serta pendekatan dan metodologi. BAB II Menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Banyumas. BAB III Menguraikan tentang profil sanitasi Kabupaten Banyumas, yang memuat kondisi sanitasi di kabupaten, kesehatan dan pola hidup masyarakat, kuantitas dan kualitas air, gambaran umum pengelolaan air limbah domestik, gambaran umum pengelolaan persampahan, gambaran umum pengelolaan drainase lingkungan, dan komponen sanitasi lainya, juga menguraikan tentang kampanye PHBS, peran serta masyarakat dan pembiayaan sanitasi. BAB IV Menguraikan tentang rencana program pengembangan sanitasi saat ini yang meliputi visi dan misi sanitasi, strategi penanganan sanitasi kabupaten rencana pengelolaan air limbah domestik, rencana pengelolaan persampahan, rencana pengelolaan drainase lingkungan, dan rencana kampanye PHBS. BAB V, Menguraikan tentang indikasi permasalahan dan opsi pengembangan sanitasi yang meliputi area resiko tinggi dan permasalahannya, kajian dan opsi partisipasi masyarakat dan gender, kajian kelembagaan pengelolaan sanitasi, dan kajian media dan kampanye sanitasi. BAB VI, Menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB IIgambaran umum WILAYAHKABUPATEN BANYUMAS

2.1. Kondisi Geografis dan AdministrasiKabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak diantara 10839171092715 Bujur Timur dan 7150573710 Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.226 Ha atau 24,27%, sedangkan sisanya 100.533 Ha atau 75,23% merupakan lahan bukan sawah.Secara administratif, Kabupaten Banyumas yang memiliki luas 132.759 Ha dan terdiri atas 27 kecamatan yang terbagi menjadi 301 desa dan 30 kelurahan, berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten disekitarnya yaitu antara lain :a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen;c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap;d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.Lebih jelasnya orientasi wilayah Kabupaten Banyumas dan wilayah administrasi Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar 2.1. dan gambar 2.2. sedangkan luas wilayah, jumlah kecamatan, dan desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :Tabel 2.1.Jumlah Kecamatan, Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/KelurahanNo.KecamatanLuas (Ha)DesaKelurahan

1.Lumbir10.26610-

2.Wangon6.07812-

3.Jatilawang4.83111-

4.Rawalo4.9729-

5.Kebasen 5.399 12-

6.Kemranjen 6.071 15-

7.Sumpiuh 6.001 113

8.Tambak 5.203 12-

9.Somagede 4.011 9-

10.Kalibagor 3.573 12-

11.Banyumas 3.809 12-

12.Patikraja 4.323 13-

13.Purwojati 3.786 10-

14.Ajibarang 6.653 15-

15.Gumelar 9.395 10-

16.Pekuncen 9.277 16-

17.Cilongok 10.534 20-

18.Karanglewas 3.247 13-

19.Kedungbanteng 6.022 14-

20.Baturaden 4.558 12-

21.Sumbang 5.342 19-

22.Kembaran 2.592 16-

23.Sokaraja 2.992 18-

24.Purwokerto Selatan 1.375 -7

25.Purwokerto Barat 740 -7

26.Purwokerto Timur 842 -6

27.Purwokerto Utara 909 -7

Jumlah132.75930130

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 20102.2. Kondisi TopografiKabupaten Banyumas secara topografis, lebih dari 45% merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian Tengah dan Selatan serta membujur dari Barat ke Timur. Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25 - 100 meter dpl (seluas 42.310,3 Ha) dan 100 - 500 meter dpl (seluas 40.385,3 Ha). Kategori kemiringan wilayah di Kabupaten Banyumas terbagi menjadi:a. Kemiringan 0 - 2 meliputi areal seluas 43.876,9 Ha (33,05%) yaitu wilayah bagian Tengah dan Selatan;b. Kemiringan 2 - 15 meliputi areal seluas 21.294,5 Ha (16,04%) yaitu sekitar Gunung Slamet;c. Kemiringan 15 - 40 meliputi areal seluas 35.141,3 Ha (26,47%) yaitu daerah lereng Gunung Slamet;d. Kemiringan lebih dari 40 meliputi areal seluas 32.446,3 Ha (24,44%) yaitu daerah lereng Gunung Slamet;

Lebih jelasnya kondisi topografi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar 2.3. Peta Kondisi Topografi Kabupaten Banyumas.Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyumas

2011

2.3. Gambar 2.1. Peta Orientasi Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Banyumas

Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Banyumas

2.4. Hidrologi dan KlimatologiCurah hujan di Kabupaten Banyumas cukup tinggi yaitu 2.579 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 26,3C, suhu minimum sekitar 24,4C dan suhu maksimum sekitar 30,9C. Dilihat dari bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya, wilayah Kabupaten Banyumas dapat dibagi menjadi tiga kategori daerah, yaitu:1. Daerah pegunungan di sebelah Utara atau daerah lereng Gunung Slamet dan daerah Pegunungan Serayu Selatan yang membujur hampir sepanjang wilayah kabupaten dan hanya dipisahkan oleh lembah di daerah Jatilawang;2. Dataran rendah terletak di antara lereng Gunung Slamet dan Pegunungan Serayu Selatan dengan lebar rata-rata 15 km; 3. Dataran rendah di sebelah Selatan Pegunungan Serayu Selatan, membujur dari arah Barat sampai dengan perbatasan Kabupaten Kebumen, dengan lebar rata-rata 10 km. Kabupaten Banyumas dilintasi sungai yang termasuk sungai besar di Jawa Tengah yaitu Sungai Serayu. Selain itu juga terdapat sungai-sungai yang relatif kecil seperti Sungai Logawa yang membentang di sebelah Barat Kota Purwokerto, Sungai Kranji yang membentang di tengah Kota Purwokerto, Sungai Banjaran yang juga membentang di tengah Kota Purwokerto, Sungai Pelus, dan Sungai Tajum.2.5. Penggunaan TanahSebagai gambaran saat ini, penggunaan lahan di Kabupaten Banyumas dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:a. Penggunaan lahan Rural atau Pedesaan yang meliputi penggunaan tanah sawah, tegalan, kebun campur, dan perkebunan, yang menyebar pada beberapa bagian di wilayah Kabupaten Banyumas.b. Penggunaan lahan Urban atau Pusat Keramaian yang meliputi penggunaan tanah perumahan, perekonomian, jasa, perdagangan, industri dan lain sebagainya, yang tersebar di bagian utara, tengah dan selatan wilayah Kabupaten Banyumas.c. Penggunaan lahan Enviromental Conservation atau konservasi lingkungan yang meliputi penggunaan lahan pada Daerah kerucut Gunung Slamet, yaitu meliputi kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, dan Kecamatan Sumbang. Kawasan hutan yang memanjang dari Kecamatan Rawalo sampai ke Kecamatan Tambak yang melewati Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, dan Kecamatan Somagede. Kawasan hutan di bagian Barat Kabupaten Banyumas berada di wilayah Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Purwojati. Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Banyumas merupakan kawasan budidaya pertanian dengan tingkat kesuburan yang cukup baik. Namun demikian dari pemanfaatan tanah yang ada masih belum maksimal penggunaannya terhadap kegiatan produktif. Sebagai gambaran proporsi pola tata guna lahan Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :Tabel 2.2Penggunaan Lahan di Kabupaten Banyumas Tahun 2009No.LahanLuas (Ha)Persentase (%)

1.Sawah32.30724,3

2.Pekarangan/Tanah untuk bangunan17.50413,2

3.Tegalan/Kebun27.52020,7

4.Padang Rumput350

5.Ladang/huma2.4301,8

6.Rawa-rawa yang tidak ditanami30

7.Kolam/Empang3570,3

8.Hutan rakyat8.4706,4

9.Hutan negara26.91020,3

10.Perkebunan9.6847,3

11.Lain-lain7.5315,7

12.Sementara tidak diusahakan80

Jumlah132.759100

Sumber : Banyumas Dalam Angka Tahun 2010Dari data diatas diketahui bahwa secara umum pola tata guna lahan di Kabupaten Banyumas didominasi untuk sawah, tegalan/kebun, hutan negara dan pekarangan/tanah untuk bangunan. Luas sawah mencapai 24,3% dari luas lahan di Banyumas, luas hutan negara mencapai 20,3%, luas tegalan/kebun 20,7% dan luas bangunan/pekarangan mencapai 13,2%. Sedangkan untuk lahan yang lain seperti hutan rakyat, perkebunan dan penggunaan lainnya luasnya relatif kecil yaitu 23,375%. Dari luasan penggunaan tanah tersebut sektor pertanian masih merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. 2.6. KependudukanLaju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyumas relatif rendah, terutama pada tahun 2005 dan 2006 dimana laju pertumbuhan penduduk berturut-turut hanya 0,456% dan 0,449%. Dari tabel 2.3 diketahui laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan angka yang fluktuatif. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2003 sebesar 1,029% atau bertambah 15.534 jiwa, tahun 2004 sebesar 0,878% atau bertambah 13.384 jiwa, tahun 2005 sebesar 0,456% atau bertambah 7.014 jiwa, tahun 2006 sebesar 0,449% atau bertambah 6.953 jiwa, dan tahun 2007 sebesar 1,230% atau bertambah 19.362 jiwa. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk selama lima tahun dari tahun 2003-2007 hanya sebesar 0,808%. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Banyumas akan arti pentingnya program keluarga berencana dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin membaik sehingga mempengaruhi usia perkawinan masyarakat yang bertambah dewasa.Tabel 2.3Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten BanyumasBerdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2003-2010No.Jenis KelaminTahun

200320042005200620072010

1.Laki-laki761.151767.988771.075775.056785.007777.568

2.Perempuan763.750770.297774.224775.056786.607776.334

3.Total1.524.9011.538.2851.545.299775.0561.571.6141.553.902

4.Laju Pertumbuhan Penduduk15.534(1,029%)13.384(0,878%)7.014(0,456%)6.953(0,449%)19.362(1,230%)

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2010 (diolah)Gambaran sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Atas dasar data pada tabel 2.4, jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan, yaitu sebesar 10.066 dan yang terendah adalah Kecamatan Purwojati dengan angka kepadatan penduduk sebesar 3.079. Peningkatan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan perencanaan tata ruang yang tepat, karena penambahan infrastruktur yang tidak terencana dengan tepat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dikemudian hari.Tabel 2.4Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2010No.KecamatanJumlah PendudukKepadatan Penduduk

1.Lumbir43.3444.334

2.Wangon73.0186.085

3.Jatilawang57.0545.187

4.Rawalo45.2625.029

5.Kebasen55.7184.643

6.Kemranjen62.3354,12

7.Sumpiuh49.8083,56

8.Tambak41.9253,49

9.Somagede31.8253,54

10.Kalibagor45.9543,83

11.Banyumas45.5733,80

12.Patikraja50.3303,87

13.Purwojati30.7863,08

14.Ajibarang89.8615,99

15.Gumelar45.0664,51

16.Pekuncen64.4104,03

17.Cilongok108.7955,44

18.Karanglewas57.1944,40

19.Kedungbanteng51.0643,65

20.Baturaden47.0743,92

21.Sumbang74.6603,93

22.Kembaran72.1364,51

23.Sokaraja76.8674,27

24.Purwokerto Selatan70.45710,07

25.Purwokerto Barat49.0447,01

26.Purwokerto Timur57.1609,53

27.Purwokerto Utara57.1788,17

Jumlah1.553.9024,70

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2010Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel 2.5. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Banyumas pada kelompok usia 0-14 tahun cukup tinggi. Pada tahun 2007, jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun adalah sebesar 438,538 jiwa (27,90%). Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia 65 tahun keatas (lanjut usia) mempunyai persentase yang relatif kecil dibandingkan dengan kelompok usia produktif, yaitu hanya sebesar 100,888 jiwa atau 6,41%. Dari tabel 2.5 juga dapat diketahui rasio beban ketergantungan (dependency ratio). Pada tahun 2007 dependency ratio Kabupaten Banyumas adalah sebesar 52,26%, yang berarti setiap 100 orang produktif (usia 15-64 tahun) akan menanggung sekitar 50 orang yang dianggap belum produktif (usia di bawah 0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun ke atas).Tabel 2.5Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten BanyumasBerdasarkan kelompok UsiaTahunJumlahKelompok UsiaBeban Ketergantungan

%0 1415 6465 +

2002Jumlah93.42053,55

%28,6865,136,19

2003Jumlah390.5051.023.900110.49648,93

%25,6167,157,25

2004Jumlah418.9401.016.056103.28951,4

%27,2366,056,71

2005Jumlah416.7451.026.748101.80650,5

%26,9766,446,59

2006Jumlah407.8991.033.104111.24950,25

%26,2866,567,17

2007Jumlah438.5381.032.188100.88852,26

%27,9065,676,41

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2008 (diolah)Permasalahan kependudukan dan catatan sipil umumnya adalah tingginya angka kepadatan penduduk dimana peningkatan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan perencanaan tata ruang yang tepat seperti perluasan pengembangan wilayah perkotaan, karena beberapa permasalahan perkotaan akan semakin bertambah besar, seperti; banjir, kesemrawutan pedagang kaki lima, kesemrawutan angkutan kota dan sebagainya, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, kurang optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya manfaat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.2.7. PendidikanTingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi berhasil tidaknya pembangunan suatu bangsa. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Untuk melihat gambaran secara umum mengenai perkembangan pendidikan di Kabupaten Banyumas, perlu dibedakan atas jenjang pendidikan yang tersedia yakni tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah.Adapun kondisi ruang kelas dan sarana pendidikan lainnya sebagai berikut:Tabel 2.6Jumlah Ruang, Jumlah Kebutuhan Ruang, Tingkat Kerusakan,Kekurangan Ruang Belajar dan Ruang lainNoJenisSekolahJumlahRombelJumlahRuangTingkat Kerusakan RuangKeku-rangan Ruang BelajarRuang Lain

BaikRusakRinganRusak BeratTU/KS/GRWC

UKSPer pusLab

1.TK/BA/RA9601.346761115470------

2.SD/SDLB5.5725.7592.6511.4871.621----301-

3.MI1.0521.03257625819820---29-

4.SMP. N1.1351.1741.0708123-1895336359104

5.SMP. S5275574535648-196345415661

6.MTs3383482585733-113150222428

7.SMA N2862872852--42116161358

8.SMA S148180161163-54109162040

9.SMK N15110189-125019505512

10.SMK S6196375833816-155315364169

11.MA1091099964-33546924

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2008 Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kondisi ruang kelas yang ada di Kabupaten Banyumas mulai dari TK sampai pendidikan menengah yang dalam kondisi baik sebanyak 6.986 ruang atau 60,59%, kondisi rusak ringan sebanyak 2.116 ruang atau 18,35%, kondisi rusak berat sebanyak 2.428 ruang atau 21,06%. Dari semua ruang kelas diketahui jumlah yang mengalami kerusakan banyak adalah pada tingkat SD/MI, karena jumlah SD/MI di Kabupaten Banyumas relatif cukup banyak dan sebagian besar bangunan yang rusak pada sekolah Inpres yang dibangun sekitar tahun 1978, bahkan ada yang sampai saat ini belum pernah direhab sehingga kondisi fisiknya sudah rusak terutama pada bagian rangka atap dan tembok mulai lapuk.Adapun kekurangan ruang belajar dijumpai pada MI sebanyak 20 ruang kelas dan SMKN sebanyak 33 ruang kelas, sedangkan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh sekolah, belum seluruhnya terpenuhi, seperti untuk ruang TU/Guru/Kepala sekolah kekurangan 801 ruang, ruang WC kurang sebanyak 1.672, ruang UKS kurang sebanyak 205, ruang perpustakaan kurang sebanyak 557, dan ruang laborat sebanyak 396.Tabel. 2.7Data Kondisi Ruang SD/MI, SMP/MTs NoJenis SekolahKondisi Fisik Bangunan (Ruang Kelas)

Rusak Ringan (Rk)Rusak Berat (Rk)Baik (Rk)Total (Rk)

1.SD1.4871.6212.6515.759

2.MI2581985761.032

3.SMP137711.5231.731

4.MTs5733258348

JUMLAH1.9391.9235.0088.870

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2008Dari data Kondisi Fisik Bangunan (Ruang Kelas) SD/MI tersebut, diketahui bahwa dari total 5.759 ruang kelas SD terdapat 2.651 (46,03%) ruang kelas dalam kondisi baik dan 1.487 (25,82%) ruang kelas dalam kondisi rusak ringan serta 1.621 (28,15%) ruang kelas dalam kondisi rusak berat, sedangkan kondisi gedung MI dari sejumlah 1.032 ruang kelas MI terdapat 576 (55,81%) ruang kelas dalam kondisi baik dan 258 (25,00%) ruang kelas dalam kondisi rusak ringan serta 198 (19,17%) ruang kelas dalam kondisi rusak berat.Dari data Kondisi Fisik Bangunan (Ruang Kelas) SMP/MTs pada tabel 2.7 di atas dapat diketahui bahwa dari total 1.731 ruang kelas SMP terdapat 1.523 (87,98%) ruang kelas dalam kondisi baik dan 137 (7,91%) ruang kelas dalam kondisi rusak ringan serta 71 (4,10%) ruang kelas dalam kondisi rusak berat, sedangkan kondisi gedung MTs dari sejumlah 348 ruang kelas MTs terdapat 258 (74,14%) ruang kelas dalam kondisi baik dan 57 (16,38%) ruang kelas rusak ringan serta 33 (9,48%) ruang kelas dalam kondisi rusak berat.Untuk menunjang agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar, maka rasio guru dan siswa haruslah seimbang. Adapun perbandingan jumlah guru dan murid di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8Status Guru, Rasio Guru Dengan Siswa, Rasio Siswa Dengan KelasNoJenis Sek.Jml SekJml SiswaJml RombelJumlah GuruRasio Siswa GuruRasio Siswa Kelas

PNSGBYASPTT/WBJML

1.TK/BA/RA68825.012960166858286201.73914,0025,40

2.SD/SDLB826153.9645.5725.105752042.1387.85120,0027,86

3.MI17123.0031.05223685345671.44615,0020,81

4.SMP N7144.0721.1351.77778-2942.17320,0041,20

5.SMP S7318.410527119895163581.06317,0033,50

6.MTs4311.919338129625736878115,0035,09

7.SMA N1411.24428660620-5571116,0039,40

8.SMA S194.03714830551162244429,0030,72

9.SMK N86.02915138412-4252312,0035,62

10.SMK S4923.62361961852998181.28018,0037,69

11.MA133.77810910182718132510,0031,91

JUMLAH1.975326.05210.8978.7145212.7815.66518.334166,0029,89

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2008Perbandingan jumlah guru dan murid sesuai standar nasional pendidikan adalah satu guru menangani maksimal 20 murid. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir seluruh jenjang pendidikan sudah memenuhi rasio siswa terhadap guru sudah memenuhi standar nasional pendidikan yaitu dari perbandingan total jumlah siswa pada tiap jenjang pendidikan terhadap total jumlah guru pada masing-masing jenjang pendidikan berada dibawah angka 20, hanya pada jenjang pendidikan SMP Negeri angka rasio siswa dengan guru berada pada angka 21,76.Sebaran jumlah sekolah (tanpa memperhatikan jumlah penduduk usia sekolah) menunjukkan bahwa rata-rata sekolah di wilayah kecamatan kota adalah 22 untuk TK, 36 untuk SD, 7 untuk SMP dan 10 untuk SMA. Sedangkan wilayah desa rata-ratanya adalah 26 untuk TK, 43 untuk SD, 6 untuk SMP dan 3 untuk SMA. Melihat rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan fasilitas sekolah hanya pada tingkat SMA atau yang sederajat.Sedangkan keadaan dan lokasi sekolah yang tersebar di 27 kecamatan menunjukkan bahwa untuk SD dan MI berjumlah 998 cukup merata; SMP dan MTs berjumlah 997 cukup merata; SMA, SMK dan MA berjumlah 103 penyebarannya belum begitu merata khususnya SMK Negeri.

Tabel 2.9Sebaran Jumlah SMA, SMK, MA tiap Kecamatan NoKecamatanLulusan SMP/MTsJumlah Sekolah

SMASMKMAJmlKeterangan

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.LumbirWangonJatilawangRawaloKebasenKemranjenSumpiuhTambakSomagedeKalibagorBanyumas PatikrajaPurwojatiAjibarangGumelarPekuncenCilongokKaranglewasKedungbantengBaturadenSumbangKembaranSokarajaPurwokerto SelatanPurwokerto Barat Purwokerto TimurPurwokerto Utara4731.1901.0386087751.0698146683715659854684101.2386039131.0774516335347623789617716661.895394-121-122-1-1-21--111--51-91-223135-142113-1111--111329-1--1-21--1-----1--1------3-13451682162215121231-16142211Kurang

Kurang

Kurang

Kurang

Kurang

Kurang

KurangKurangKurang

Kurang

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2008

Layanan pendidikan selain melalui pendidikan formal juga dilaksanakan melalui pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yaitu untuk melayani masyarakat Kabupaten Banyumas yang belum terlayani melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan non formal dilaksanakan melalui pendidikan kesetaraan : Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA. Jumlah pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyumas tahun 2008 untuk Paket A terdiri dari 11 kelompok dengan 203 warga belajar dan 24 tutor, Paket B terdiri dari 46 kelompok dengan jumlah 1.582 warga belajar dan 552 tutor dan Paket C terdiri dari 42 kelompok dengan 2.643 warga belajar dan 445 tutor. Jumlah keseluruhan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Banyumas adalah 99 kelompok, 4.428 warga belajar dan 1.021 tutor.Tabel 2.10Kondisi Tenaga Pendidik dan KependidikanJenjang PendidikanStatusLulus Sertifikasi (Tahun)

TingkatPNSNon PNS2006200720082009Jumlah

TK2711.457-352353111

SD5.9182.0751115686777372.089

SMP1.8561.447482905123571.291

SMA602492-145193183521

SMK3991.215-312174185526

SLB2513-34613

Pengawas8484

Jumlah9.0716.6991591.2041.5831.7054.635

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2009Tabel 2.11Kualifikasi Guru Menurut Tingkat PendidikanTahun 2009TINGKAT SEKOLAHTINGKAT PENDIDIKAN

SMAD1D2D3S1S2JUMLAH

PNSNon PNSPNSNon PNSPNSNon PNSPNSNon PNSPNSNon PNSPNSNon PNSPNSNon PNS

TK15874517266443633658123--3001.366

SD56258366323.528971961402.05957421-6.3322.300

SMP1410711511236522311281.4831.56454111.9331.974

SMA-13-6-36363511556254599645

SMK-38-4-14662183561.40427234491.701

JUMLAH7341.4861981803.6281.4764595854.221127389.6137.986

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2009Disamping mengelola pendidikan kesetaraan, Dinas Pendidikan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) juga menyelenggarakan pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketrampilan warga belajar sehingga masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan dengan menciptakan usaha sendiri melalui pendidikan kecakapan hidup (lifeskill) seperti : Kelompok Belajar Usaha (KBU), kelompok Pemuda Produktif, Kelompok Belajar Olahraga (KBO), beasiswa magang. Disamping dilaksanakan oleh pemerintah, pendidikan non formal juga ada yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui lembaga kursus.Program Penuntasan Buta Aksara juga menjadi prioritas kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas. Tahapan Program Penuntasan Buta Aksara terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu : Tahap Pemberantasan, Tahap Pembinaan, Tahap Pelestarian.Tabel 2.12Program Penuntasan Buta Aksara di Kab. Banyumas Tahun 2005 -2009No.TahunTahapan ProgramJumlah Garapan (orang)Keterangan

-200594.428Data Awal

1.2005Pemberantasan 1.160

2.2006Pemberantasan3.841

3.2007Pemberantasan21.254

Pembinaan11.108

Pelestarian4.972

4.2008Pemberantasan1.085

Pembinaan18.238

Pelestarian27.324

5.2009Program JAGA (Jaring Garap)9.419

JUMLAH GARAPAN98.401Terdapat selisih garapan warga belajar sebanyak 3.973 dari data awal tahun 2005 sebanyak 94.428

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 20092.8. KesehatanKesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator sosial yang dapat digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan suatu daerah. Secara nasional kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat masih cukup tinggi. Hal ini diakibatkan masih kurang jumlah sarana kesehatan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk yang membutuhkannya. Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas masyarakat yang bersangkutan. Keberhasilan dalam penerapan hidup bersih dan sehat di masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, dan tercermin dalam meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Adapun capaian indikator tersebut menggunakan 2 indikator yaitu indikator kabupaten sehat dan indikator standar pelayanan minimal (SPM).a. Indikator Kabupaten SehatKondisi indikator utama kesehatan Kabupaten Banyumas menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator seperti persentase kunjungan ibu hamil (KIH), persalinan nakes, angka kematian ibu, angka kematian bayi, masalah gizi buruk dan angka kesakitan yang belum stabil pencapaiannya. Adapun data indikator derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Banyumas dari tahun 2003-2008 sebagai berikut :Tabel 2.13Indikator Derajat Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2003-2008NOINDIKATOR DERAJAT KESEHATAN MASYARAKATTAHUN

200320042005200620072008

1.USIA HARAPAN HIDUP 69,269,269,469,569,569,6

2..ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)107.81/100.000 KH80.16 / 100.000 KH126.96 / 100.000 KH96.13 / 100.000 KH145.81 / 100.000 KH98.03 / 100.000 KH

3.JUMLAH KEMATIAN IBU292132264127

4..ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)8.03/1.000 KH9.81 / 1.000 KH2.46 /1.000 KH10,35/1.000 KH9,6/1.000 KH8.17/1.000 KH

5.JUMLAH KEMATIAN BAYI21625762280270256

6.JUMLAH KELAHIRAN HIDUP26.19525.20427.04728.02727540

7.STATUS GIZI BALITA **)

- GIZI LEBIH8358662.4083.5931.580

- GIZI BAIK25.66126.50979.191109.09059.002

- GIZI KURANG 3.534 3.964 5.582 11.152 8.314

- GIZI BURUK72 342 42 62 48 133

8.Kunjungan ke-4 Bumil84,04%86,03%80,96%91,91%93,52%92,84%

9..Persalinan Nakes93,11%85,59%86,68%96,50%98,06%94,53%

10.ANGKA KESAKITAN

A. MALARIA

- Jumlah penderita Malaria913236238246267177

- Angka Kesakitan Malaria (API)0.62/1.000penduduk0,16/1.000 penduduk0,16/1.000 penduduk0,17/1000 penduduk0,18/1.000 penduduk0,16/1.000 penduduk

B. DBD

- Jumlah Penderita DBD71176132329241685

- Angka Kesakitan DBD (IR)5/100.000penduduk11/100.000 penduduk9/100.000 penduduk20/100.000 penduduk15.5/100.000 penduduk42,8/100.000 penduduk

C. TB. PARU

-Jumlah Penderita TB.PARU655567600533615613

- Angka Kesakitan TB PARU43/100.000penduduk38/100.000 penduduk39/100.000 penduduk34/100.000 penduduk39/100.000 penduduk36/100.000 penduduk

D. HIV214658123183272

E. PHEMONIA BALITA

- Jumlah Penderita Phemonia7.1544.5863.8304.3713.0533.694

-Angka kesakitan Phemonia474/100.000penduduk160/ 100.000 penduduk249/ 100.000 penduduk283/ 100.000 penduduk121/ 100.000 penduduk231/ 100.000 penduduk

F. DIARE24.26929.06132.99730.94120.95924.979

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banymas 2010

b. Indikator Kinerja Standar Pelayanan MinimalKeberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan dapat dilihat dari salah satu indikator keberhasilannya, yaitu kualitas pelayanan yang terdiri dari 2 aspek, yaitu sarana kesehatan dan sumber daya aparatur kesehatan. Dua aspek tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu dalam rangka menuju Indonesia Sehat Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten selalu berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Pemerintah kabupaten juga senantiasa tanggap terhadap permasalahan yang ada sehingga mengutamakan pelayanan dan kedekatan terhadap masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Banyumas memantapkan keberadaan puskesmas, revitalisasi posyandu serta pengembangan Badan Layanan Umum Kesehatan.Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah sarana kesehatan, seperti tampak pada tabel berikut ini :Tabel 2.14 Perkembangan sarana Kesehatan tahun 2005-2009NoJenis Fasilitas20052006200720082009

1.Rumah Sakit1015151521

2.Rumah Sakit Bersalin43331

3.Klinik Bersalin1214141715

4.Puskesmas3939393939

5.Puskesmas Pembantu3939393939

6.Poli/BP54575760125

7.Klinik/Praktek Dokter133345345347347

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2010Kabupaten Banyumas dalam usahanya mendukung tercapainya Indonesia Sehat 2010 senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain dengan tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Adapun rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2008 menurut jenis profesinya sebagai berikut :Tabel 2.15Rasio Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2008NoJenis TenagaJumlahRasio per 100.000 pendudukTarget IIS per 100.000 penduduk

1.Dokter Umum1569,9340

2.Dokter Spesialis1006,366

3.Dokter Gigi472,9911

4.Farmasi835,2810

5.Bidan54634,74100

6.Perawat78850,14117,5

7.Ahli Gizi352,2322

8.Sanitasi694,3940

9.Kesehatan Masyarakat442,840

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2008Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rasio tenaga kesehatan yang ada masih di bawah target IIS 2010, kecuali profesi Dokter Spesialis. Dengan demikian masih dibutuhkan tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup banyak agar pelayanan kesehatan dapat meningkat secara kuantitas maupun kualitasnya.Informasi berkaitan dengan kesehatan juga dapat diketahui dengan melihat rasio dokter per 100.000 penduduk seperti yang terdapat pada tabel berikut ini :Tabel 2.16Ratio Dokter Per 100.000 Penduduk Tahun 2004 2008No.TahunRatio Dokter Per 100.000 Penduduk

1.200411,25

2.200517,36

3.200610,29

4.200710,24

5.20089,93

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2008Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa rasio dokter per 100.000 penduduk selama enam tahun cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2005. Menurunnya rasio dokter ini sebaiknya mendapat perhatian dari pemerintah, agar kesehatan masyarakat tetap dapat terus ditingkatkan.2.9. Sosial dan Budaya DaerahKesejahteraan SosialUntuk menghitung tingkat kesejahteraan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga setiap setahun sekali yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III plus. Sekitar 56% keluarga di Indonesia masih berada dalam tingkat Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Mereka belum tergolong miskin, tetapi baru bisa memenuhi kebutuhan fisik minimal. Pada kondisi tersebut, mereka mudah sekali jatuh menjadi miskin. Dalam Program Pembangunan Keluarga Sejahtera BKKBN, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I lebih tepat disebut sebagai Keluarga Tertinggal, karena yang disebut sebagai Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, belum mampu melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing, memenuhi kebutuhan makan minimal dua kali sehari, pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian, memiliki rumah yang bagian lantainya bukan dari tanah, dan belum mampu untuk berobat disarana kesehatan modern. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang kondisi ekonominya baru bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Tabel berikut memberikan gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas menurut tahapan keluarga sejahtera :

Tabel 2.17Penduduk Miskin di Kabupaten Banyumas Per Kecamatan Tahun 2009No.KecamatanJumlah Penduduk Miskin

1.Lumbir22.942

2.Wangon26.997

3.Jatilawang29.382

4.Rawalo25.054

5.Kebasen28.923

6.Kemranjen29.427

7.Sumpiuh22.162

8.Tambak17.537

9.Somagede16.389

10.Kalibagor19.764

11.Banyumas 18.459

12.Patikraja19.515

13.Purwojati15.071

14.Ajibarang42.180

15.Gumelar23.012

16.Pekuncen36.965

17.Cilongok56.019

18.Karanglewas27.272

19.Kedungbanteng29.902

20.Baturraden16.875

21.Sumbang41.121

22.Kembaran23.214

23.Sokaraja25.454

24.Purwokerto Selatan18.739

25.Purwokerto Barat13.005

26.Purwokerto Timur12.365

27.Purwokerto Utara11.503

Sumber : Dinas CKKTR Kab. Banyumas, 2010Pada hakekatnya indikator pendataan Keluarga Sejahtera menggunakan perumusan konsep "Keluarga Sejahtera" yang lebih luas daripada sekedar definisi kemakmuran atau kebahagiaan. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 menyebutkan bahwa Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, serta antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Kriteria yang ditetapkan BPS (Badan Pusat Statistik) tentang garis kemiskinan ialah kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makan 2.100 kalori perhari perkapita. Mendasarkan pada kesepakatan antar Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tentang data kemiskinan, disebutkan bahwa angka kemiskinan merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPS. Terkait dengan hal tersebut diatas. maka BPS Kabupaten Banyumas mempublikasikan data keluarga miskin untuk tahun 2009 sejumlah 264.511 KK.Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan pada suatu daerah. Dengan adanya penduduk miskin pada suatu wilayah, akan berdampak pada adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Demikian juga di Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tampak pada tabel berikut : Tabel 2.18Perkembangan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial di Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2009NoJenis Masalah Kesejahteraan SosialTahun

20052006200720082009

1.Lanjut usia terlantar 3.220 3.256 3.678 4.4504.100

2.Anak terlantar 2.121 3.220 2.485 2.4671.762

3.Keluarga miskin164.146 173.398 172.581 150.647264.511

4.Penyandang cacat 7.768 7.775 8.573 12.0152.439

5.Tuna susila 269 271 323 282358

6.Gelandangan /Pengemis 70 57 107 244454

7.Pengemis 187 147 291 198-

8.Bekas narapidana 1.207 992 730 1.092-

Jumlah178.988 189.116 189.733 353.098273.622

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2010Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terbesar adalah keluarga miskin. Jumlah keluarga miskin Kabupaten Banyumas terus mengalami kenaikan, dengan kenaikan yang paling tinggi adalah pada tahun 2005, yaitu sebesar 117,80% (88.780 keluarga). Kenaikan jumlah Keluarga Miskin pada tahun 2005 dan 2006 merupakan dampak dari adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak dua kali. Sedangkan pada tahun 2008 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 14,56% (150.647 keluarga).Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, selain harus sehat secara fisik, masyarakat juga harus ditingkatkan kesehatan spiritualnya. Hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah antara lain adalah pemantapan kehidupan beragama, pencegahan konflik antar dan inter agama, perlindungan rasa aman dalam keluarga serta kekerasan dalam rumah tangga; merupakan hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas agar ketenangan masyarakat dalam menjalankan kewajiban dalam pengamalan agama dan kepercayaannya tetap terjamin serta memberikan rasa aman pada perempuan dan anak-anak dalam keluarga melalui kebijakan Perlindungan Ibu dan Anak Dalam Rumah Tangga. Salah satu aspek yang juga cukup berperan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial adalah pemberdayaan perempuan. Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan, dari tahun 2004 sebanyak 770.297 orang menjadi 791.939 orang pada tahun 2008. Partisipasi perempuan di instansi pemerintah pada tahun 2003 sebanyak 6.086 orang atau 40.59% dari seluruh jumlah pegawai (14.995 orang); pada tahun 2008 sebanyak 7.281 orang atau 45.30% dari seluruh jumlah pegawai (16.088 orang). Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di instansi pemerintah sebesar 4.71%. Penekanan pemberdayaan bagi perempuan dinilai tepat karena sebagian besar masyarakat miskin memiliki kepala keluarga perempuan. Langkah ini sangat penting untuk menurunkan angka penggangguran dan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyumas. Isu kemiskinan dan pengangguran ini merupakan isu Nasional yang penting.Dalam memberdayakan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan serta memperjuangkan hak-hak kaum perempuan maka pemerintah bekerjasama dengan organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). PKK dan GOW merupakan mitra Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk bahu-membahu dalam menyukseskan pembangunan di daerah, dalam menjalankan roda organisasi banyak hal yang menjadi perhatian seluruh pengurus, agar keberadaan dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Banyumas terutama ke wilayah pedesaan, seperti IDT, PDM-DKE, PPK, subsidi BBM, JPS, pembangunan infrstruktur, rehabilitasi hutan dan lahan (hutan rakyat), penyaluran modal bagi usaha mikro, dana bergulir, P2KP, PNPM dan lain-lain. Keberhasilan program-program tersebut hampir semuanya bertumpu pada pola pemberdayaan masyarakat dengan sistim pengelolaan manajemen secara transparan. Gerakan tersebut bersebaran dalam berbagai macam sektor dan isu baik yang digarap satu lembaga maupun jaringan. Beberapa diantaranya adalah: program kehutanan masyarakat dan lingkungan hidup (LPPSLH, Kompleet, KTH Argowilis, Setan Balong), Pertanian Berkelanjutan/reforma agrarian/kedaulatan pangan (BABAD, Kompleet, LPPSLH, PPB, PKBH, PBHI, Gatra Mandiri, jaringan reforma agraria), Pengembangan Usaha Kecil (LPPSLH, Gatra Mandiri), Perempuan (PKBH, BABAD, LPPSLH, PSW/Puslitwan, APPERMAS, Koalisi Perempuan), Anakjalanan (Puslitwan, Biyung Emban), Miskin Kota (Forkomi, LSKAR), Pedagang Kaki Lima (LSKAR), tata ruang kota (LSKAR), pendidikan (Figurmas, ormas mahasiswa FMN, KAMMI, IMM, IRM, HMI MPO, HMI DIPO, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI dan organisasi mahasiswa lokal dan kelompok studi), Buruh (SBSI, SPSI), korupsi (FRMB), pembangunan partisipatif (Jaringan Bengkel Kerja), kemiskinan (LPPSLH, Gatra Mandiri), Keuangan Mikro (LPPSLH, Gatra Mandiri), pers/media dan counter culture (AJI, PWI, Jaringan Media Alternatif, Youth Power, INRESS, kelompok budaya), isu-isu global (BABAD, Kompleet, LPPSLH, PKBH, PBHI, Gatra Mandiri dan ormas mahasiswa), pemerintahan lokal (KAMMI, IMM dan jaringan NGO), Fair Trade (P3R LPPSLH).2.8.2 KetenagakerjaanPengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk dalam kelompok menganggur ini adalah mereka yang pernah bekerja atau sekarang sedang dibebastugaskan, tetapi sedang menganggur dan aktif mencari pekerjaan. Jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas cenderung mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2007 yaitu sebanyak 2.348 orang (1.57%). Tabel 2.19Jumlah Pengangguran di Kabupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008No.TahunPengangguran (orang)Perubahan (%)

1.2004136.475-

2.2005135.318-0.84

3.2006136.1780.63

4.2007149.93510.10

5.2008152.2831.57

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Banyumas, 2008Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah suatu besaran yang merupakan persentase dari jumlah pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banyumas tahun 2006 sebesar 8.36%, dengan jumlah pengangguran laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan (8.48% berbanding 8.14%). Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 sebagai berikut :Tabel 2.20Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2002 - 2006 (%)NoIndikatorTahun

20022003200420052006

1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Laki-laki71,5773,3172,4672,1871,52

Perempuan41,7142,0239,1541,2839,94

Total56,6257,2555,7456,8255,80

2.Tingkat Pengangguran Terbuka

Laki-laki5,864,905,625,268,48

Perempuan4,345,853,864,558,14

Total5,305,265,005,018,36

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Banyumas, 2008Tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2002 hingga 2006 relatif tidak mengalami perubahan, berkisar antara 55% hingga 57% secara berfluktuasi. Angka ini menggambarkan rasio antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah tenaga kerja, sehingga terlihat dengan jelas bahwa angkatan kerja laki-laki lebih besar jumlahnya bila dibandingkan dengan angkatan kerja perempuanPemerintah Kabupaten Banyumas menginginkan adanya penurunan angka pengangguran pada masa yang akan datang. Namun pada sisi lain dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005 sebanyak 2 (dua) kali. Kebijakan kenaikan BBM tersebut berdampak pada sektor industri dan sektor ekonomi lainnya yang selanjutnya juga mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja yang ada.Permasalahan pokok ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas adalah rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja, terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dan masih banyaknya para pencari kerja yang belum tertampung di lapangan kerja yang tersedia, belum optimalnya informasi pasar kerja dan bursa kerja, rendahnya pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

2.8.3 TransmigrasiBerdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang dimaksud transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi. Tabel 2.21Data Keluarga yang BertransmigrasiNo.Tahun Pendaftar (KK)Kuota (KK)Realisasi (KK)

1.20051221515 (51 jiwa)

2.2006962525 (90 jiwa)

3.2007902525 (100 jiwa)

4.20081176060 (238 jiwa)

5.2009101 4545 (184 jiwa)

Sumber data : Dinsosnakertrans Kab. Banyumas, 20092.8.4 AgamaDilihat dari penduduknya, Kabupaten Banyumas mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinannya. Pembangunan bidang keagamaan di Kabupaten Banyumas pada saat ini tercermin pada terbentuknya rasa toleransi yang tinggi antar pemeluk agama. Kerukunan dan keharmonisan bermasyarakat antar pemeluk agama ditunjukkan dengan tersebarnya tempat-tempat ibadah di Kabupaten Banyumas. Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama, berkembangnya pondok pesantren dan meningkatnya jumlah jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Banyumas.Tabel 2.22Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Kabupaten Banyumas Tahun 2009NoAgamaPemeluk (orang)Tempat Ibadah

1.Islam1.604.3577.572

2.Kristen15.43284

3.Katolik92.23214

4.Hindu1.5361

5.Budha2.96720

6.Konghucu3.8843

Sumber : Kantor Departemen Agama Kab. Banyumas, 2010Penduduk menurut pemeluk agama berdasarkan hasil sensus penduduk terakhir menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Banyumas mayoritas beragama Islam sebanyak 1.604.357 orang dengan jumlah tempat ibadah sebanyak 7.571 tempat ibadah. Urutan kedua adalah pemeluk agama Kristen sebesar 15.432 orang dengan tempat ibadah sebanyak 84 tempat ibadah. Selanjutnya berturut turut adalah agama Katolik dengan jumlah pemeluk 92.232 orang, Budha 2.967 orang dan Hindu 1.536 orang. Sedangkan pemeluk agama Konghucu 3.8854 orang.2.8.5 Pemuda Dan OlahragaAktivitas pembinaan olah raga diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kebanggaan daerah yang selama ini telah relatif diperhitungkan dalam kancah olah raga tingkat regional maupun nasional. Pada Pekan Olah Raga Nasional (PON) XV tahun 2000 di Surabaya atlet Kabupaten Banyumas yang tergabung dalam Kontingen Jawa Tengah telah berhasil menyumbangkan medali. Demikian pula pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Surakarta pada tahun 2009, Kabupaten Banyumas berhasil mencapai juara III dengan mengumpulkan 61 medali emas, 39 medali perak dan 61 medali perunggu. Dalam rangka meningkatkan sportifitas jiwa dan kesehatan raga, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga akan mengoptimalkan pemanfaatan sarana olahraga Stadion atau GOR Satria baik bagi anak didik maupun masyarakat luas. Sehingga diharapkan peningkatan kegemaran berolahraga dari berbagai cabang olah raga dapat diperlombakan di tingkat regional, nasional bahkan internasional.Pemberdayaan generasi muda melalui Karang Taruna dalam rangka mewujudkan kualitas dan melembaganya Karang Taruna yang berperan aktif dalam membantu menangani kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) oleh pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Jumlah Karang Taruna adalah 331 unit pada tahun 2007 dan tetap berjumlah 331 unit pada tahun 2009. Kondisi Karang Taruna sesuai dengan kriteria klasifikasi strata pada tahun 2007-2009 adalah sebagai berikut :Tabel 2.23Klasifikasi Karang Taruna Kabupaten Banyumas Tahun 2009NoKlasifikasiTahun

200720082009

1.Tumbuh316294265

2.Berkembang113158

3.Maju245

4.Percontohan223

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Banyumas, 20092.8.6 KebudayaanPelaksanaan Pembangunan sektor Kebudayaan Lokal Banyumas mengacu pada elemen-elemen kebudayaan yang saat ini menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, meliputi aspek-aspek antara lain: (1) kesejarahan, (2) nilai tradisional, (3) kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (4) kesenian, (5) permuseuman, (6) kepurbakalaan, (7) kebahasaan, dan (8) kesastraan. Di Kabupaten Banyumas sampai sekarang terdapat 42 (empat puluh dua) jenis kesenian dalam realisasi kegiatan yang melibatkan aspek-aspek jenis kesenian tersebut di atas dilaksanakan melalui empat cara, yaitu: (1) penggalian, (2) pelestarian, (3) pengembangan, dan (4) pemberdayaan.Keberadaan situs tahun 2008 sebanyak 54 buah harus dilestarikan dan keberadaannya sampai dengan 2013 agar ditingkatkan menjadi 110 buah. Adapun jenis-jenis kesenian yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu :1. Kuda Kepang / EbegKuda Kepang/Ebeg adalah seni tari tradisional khas Banyumasan dengan menggunakan properti utama berupa kuda-kudaan terbuat dari anyaman bambu. Tarian ebeg mengambarkan prajurit Prabu Klana Sewandaya yang hendak berangkat perang melawan Panji Asmarabangun. Para pemainnya mengungkapkan kegagahan dan keperwiraan prajurit pilih tanding yang mampu mbabadi rerungkud, anggayuh ingkang tebih, angrangsang ingkang inggil. Di antara mereka terdapat pula tunggangan (kendaraan) berupa singo barong yang digambarkan melalui permainan barongan. Ada pula penthul, tokoh gecul yang yang selalu menampilkan suasana segar. Ada pula cepet, makhluk menyeramkan yang menggambarkan keangkeran kelompok prajurit sakti mandraguna. 2. CowonganCowongan adalah salah satu jenis seni ritual atau upacara minta hujan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Banyumas dan sekitarnya. Upacara ritual dilakukan dengan menggunakan media berupa bathok (Tempurung) yang dihias menyerupai wajah seorang putri dan dilengkapi beberapa sesaji sebagai media untuk bisa melakukan pendekatan atau berkomunikasi dengan alam semesta. Menurut kepercayaan masyarakat Banyumas (petani) permulaan datangnya hujan melalui cowongan bisa mendatangkan Bidadari atau Dewi yang dianggap sebagai lambang kemakmuran, kesuburan dan kesejahteraan.3. GandaliaGandalia adalah bentuk kesenian yang menggambarkan situasi penggarapan lahan pertanian, dengan diawasi oleh bapak dan ibu tani pemilik lahan dari mulai prosesi penggarapan tanah yang diawali dengan membajak sawah sampai menanam padi. Setelah tanaman padi tumbuh dan berkembang munculah dewi Sri (dewi yang di percaya sebagai lambang kesuburan penjelmaan padi). Dalam pertumbuhannya tanaman padi mengalami beberapa gangguan hama diantaranya hama yang mudah terlihat seperti burung, tikus, wereng dan serangga lainnya. Upaya pak tani untuk mengusir hama dilakukan dengan membuat/memasang patung yang menyerupai orang, tetapi masih ada hama lain yang muncul yaitu digambarkan dengan Rajamala (sebagai rajanya hama). Dalam kondisi tanaman padi yang sedang terserang hama didatangkan tukang sanggah/pawang padi yang dipercaya bisa mengusir hama. Para petani dalam kondisi lelah setelah bekerja keras di ladang terus menghibur diri dengan menari dan menyanyikan lagu GANDALIA. Memasuki masa panen tukang sanggah yang diikuti pembawa sesaji mimitan (sesaji mengawali panen) dan melantunkan kidung-kidung tolak bala. Sebagai tanda syukur setalah panen para petani mengadakan pesta panen dengan mengundang kelompok kesenian kuda lumping dan lengger yang diakhiri dengan mengarak padi hasil panen. Kesenian Gandalia satu-satunya kesenian yang terdapat di Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo dalam upaya pengembangannya pada tahun 2009 Dinporabudpar Kabupaten Banyumas telah mempercayakan kesenian ini sebagai duta seni Kabupaten Banyumas pentas di TMII Jakarta.4. JemblungJemblung adalah seni tutur tradisional yang dalam setiap pementasannya tanpa menggunakan properti apapun dan bermain seperti halnya sandiwara Kethoprak. Menurut masyarakat setempat, kata Jemblung merupakan penggabungan dua kata menjadi kata bentukan baru (Jw. :jarwo dhosok) yang berbunyi : Jenjem-jenjeme wong gemblung (rasa tentram yang dirasakan oleh orang gila). Pengertian ini muncul dari tradisi pementasan Jemblung yang menempatkan para pemain layaknya orang gila. Jalinan musik yang ditampilkan adalah transformasi bunyi gamelan jawa yang disajikan dengan menggunakan mulut (oral). Suara-suara atau bunyi alat gamelan ditransformasikan ke dalam suara manusia / pemain jemblung. Dalam pertunjukannya pemain jemblung duduk di kursi menghadap sebuah meja yang di atasnya telah tersaji nasi tumpeng dan jajan pasar yang menjadi properti pementasan. Cerita yang diambil biasanya dari kisah-kisah babad, legenda, atau cerita rakyat yang adegannya diplot seperti halnya ploting cerita pada pertunjukan kethoprak. Jemblung masih tumbuh dan berkembang di Kecamatan Tambak dan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Teater tutur adalah bentuk ungkapan berkesenian dengan cara bercerita, menyampaikan cerita atau menuturkan cerita dengan disertai nyanyian (Jw. : tembang, ditembangna). Pada awalnya dilakukan oleh 1 (satu) orang kemudian dalam perkembangannya dinyanyikan oleh beberapa orang secara bergantian dan tanpa iringan musik. Tapi kemudian diiringi oleh musik tradisi. Untuk daerah Jawa iringannya berupa suling, kecapi, siter, atau terbang. Jemblung merupakan salah satu jenis teater tutur yang unik dan khas Banyumas. Keunikan tersebut dapat dilihat bahwa pada pementasannya jemblung tidak menggunakan musik pengiring tetapi pemainnya mengandalkan suara (vokal) sebagai musik pengiring.5. Calung dan LenggerCalung dan Lengger adalah salah satu bentuk kesenian rakyat yang sampai sekarang masih hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam penyajiannya, lengger selalu diiringi oleh seperangkat instrumen bambu yang lazim disebut sebagai calung. Dalam perkembangannya, Lengger ini berfungsi sebagai tari penyambut tamu baik tamu kenegaraan maupun tamu yang lain.Kesenian ini berkembang di tengah kehidupan masyarakat pedesaan yang berbasis kehidupan tradisional agraris. Sebagai bentuk seni rakyat, lengger dipengaruhi oleh budaya kerakyatan yang berciri sederhana, semangat kebersamaan dan egaliter. Bagi masyarakat Banyumas, istilah Lengger merupakan jarwo dhosok yang berarti : diarani leng jebulane jengger (dikira lubang ternyata jengger/mahkota ayam jantan). Leng (lubang) adalah simbolisasi dari gender wanita, sedangkan Jengger adalah simbolisasi dari gender pria.Kesenian Lengger hampir terdapat di semua kecamatan dalam upaya pengembangannya pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan PT. FATMABA Ajibarang akan menyelenggarakan Festival Calung dan Lengger pada tanggal 9 10 Januari 2010 di Fatmaba Ajibarang.6. BegalanBegalan adalah salah satu ciri khas yang ada pada upacara adat Penganten Banyumas yang di dalamnya termuat nasehat kepada kedua mempelai yang disampaikan secara simbolis dan divisualisasiakan dalam bentuk fragmen drama tari oleh dua orang pemain. Satu orang memerankan diri sebagai utusan pihak penganten pria yang membawa brenong kepang (alat-alat rumah tangga bekal kedua mempelai), sedangkan pemain lain bertugas sebagai utusan pihak keluarga penganten wanita yang bertugas mbegal bajang sawane kaki penganten - nini penganten. Kesenian Begalan terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Banyumas sebaran kesenian ini terutama di wilayah Eks Kawedanan Sokaraja, Purwokerto dan Banyumas. 7. HadrohKesenian Hadroh adalah salah satu kesenian Islami yang merupakan bentuk seni pertunjukan ritual keagamaan (agama Islam) dan sering dipentaskan menjelang acara pengajian baik itu pengajian hari-hari besar agama Islam maupun acara seremonial yang sifatnya keagamaan. Kesenian ini terdapat di semua Kecamatan wilayah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 16 20 Nopember 2009 Dinporabudpar Kabupaten Banyumas telah mengadakan Festival Hadroh dalam acara Banyumas EXPO di GOR Satria Purwokerto. Untuk pengembangan ke depan kalau bisa minimal setiap dua tahun diadakan Festival.8. MacapatKesenian Macapatan adalah bentuk seni suara/tembang yang isinya menyampaikan sastra lisan/babad dalam bentuk tembang atau nyanyian berisi tentang penjabaran ajaran kebaikan manusia dalam kehidupan yang isinya antara lain piwulang (Ajaran), pepeling (mengingatkan), pangajak (mengajak), pamuji (memuja). Kesenian ini terdapat di semua Kecamatan wilayah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 16 20 Nopember 2009 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas telah mengadakan Festival Macapat dalam acara Banyumas EXPO di GOR Satria Purwokerto. Untuk pengembangan ke depan kalau bisa minimal setiap dua tahun diadakan Festival.9. RindingKesenian Rinding adalah bentuk seni musik tradisional pentatonis jawa yang dihasilkan dari suara bambu yang ditiup seperti harmonika (alat musik pentatonis) yang isinya tentang tembang jawa semacam Macapat yang ada pada cerita babad/sastra lisan yang berkembang di masyarakat. Kesenian ini hanya terdapat di Desa Tlaga Kecamatan Gumelar. 10. SintrenKesenian Sintren adalah bentuk seni pertunjukan yang diawali dengan ritual seorang penari putri yang masih suci membawa alat berupa pakaian dan rias dalam kondisi mata tertutup dan tangan diikat dimasukan dalam kurungan ayam yang sempit dan tertutup. Sambil menunggu keluarnya putri setelah selesai berbusana dan rias para pengiring (niaga) menyanyikan tembang-tembang pujian yang dipercaya isinya terkandung unsur magic. Setelah selesai berdandan sintren mulai membawakan tarian yang diiringi oleh sekelompok penyanyi (mlandang) dengan lagu-lagu khusus iringan sintren, kesenian ini hanya terdapat di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir.2.10. Perekonomian Daerah2.9.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun selalu berfluktuasi (Tabel 2.24). Pada tahun 2004 dan tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan bertuturut-turut sebesar 12% dan 40%. Namun, pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas mengalami penurunan sebesar 23%. Kebijakan pemerintah menaikkan BBM pada bulan Oktober tahun 2005 memberikan efek kenaikan harga diberbagai komoditas, sehingga berpengaruh pula terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi di tahun tersebut. Selain itu, pada tahun tersebut terjadi penurunan pada sektor pertanian sebagai akibat adanya berbagai perubahan musim yang mempengaruhi produktivitas sektor ini. Padahal, sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB.Tabel 2.24Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2004 - 2008NoTahunPertumbuhan Ekonomi (%)Perubahan

1.20044,170,12

2.20053,21-0,23

3.20064,480,40

4.20075,300,18

5.20085,410,02

Sumber : Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2008Tabel 2.25PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut KecamatanNoKecamatan20042005200620072008

1.Lumbir2.448.6382.646.9122.999.4813.391.1113.848.636

2.Wangon3.790.3104.247.8694.790.9535.409.1986.261.687

3.Jatilawang3.156.5663.538.5564.021.5064.544.2975.231.110

4.Rawalo2.739.3133.102.7793.560.7494.038.8044.563.262

5.Kebasen1.991.5372.168.4422.457.6012.676.5563.049.213

6.Kemranjen1.961.7352.197.2212.504.9432.844.0923.266.306

7.Sumpiuh2.377.2692.691.2283.052.6373.478.5004.011.330

8.Tambak2.157.9302.426.5932.773.8083.124.4603.559.163

9.Somagede3.281.2273.628.4454.116.0304.599.8745.215.006

10.Kalibagor3.696.7634.147.1384.697.8684.640.9045.223.145

11.Banyumas3.603.5194.127.4304.719.6985.300.6716.181.903

12.Patikraja2.484.3832.832.4143.227.9613.608.9054.121.103

13.Purwojati3.119.1283.496.6673.979.4824.497.6325.120.273

14.Ajibarang3.460.8873.915.2784.423.6484.939.8495.702.126

15.Gumelar1.657.4331.882.5882.146.3652.423.5652.809.415

16.Pekuncen2.052.2812.307.8432.634.4442.985.6393.458.234

17.Cilongok3.059.8263.330.2503.388.2974.164.7604.788.655

18.Karanglewas2.667.8753.009.2883.113.5313.757.8594.265.669

19.Kedungbanteng2.494.1282.748.1924.410.0123.505.9593.993.229

20.Baturaden3.394.9303.915.5294.410.0124.957.7175.612.691

21.Sumbang2.185.1442.397.0342.747.6243.111.0013.540.552

22.Kembaran2.804.6263.181.3953.570.2103.969.9544.519.361

23.Sokaraja3.410.6313.838.4174.344.9854.856.1625.633.764

24.Pwt Selatan3.889.0964.618.9955.296.8055.939.9556.916.633

25.Pwt Barat5.606.0586.694.8397.686.9308.586.17910.092.226

26.Pwt Timur8.775.16810.679.31012.513.37014.262.94317.014.014

27.Pwt Utara2.765.9883.804.2614.347.5944.843.0665.633.961

PDRB Per Kapita2.903.0293.183.8483.645.1074.640.4905.363.497

Sumber : Pendapatan Regional Kab. Banyumas, 2008Walaupun perekonomian di Kabupaten Banyumas terus mengalami pertumbuhan, tetapi pendapatan per kapita masyarakat Banyumas masih tergolong rendah. Dengan mendasarkan pada standar kemiskinan Bank Dunia terendah sebesar US $ 1 per orang (dengan asumsi 1 US$ sebesar Rp.9.100,- dan satu tahun 360 hari), maka standar kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita menurut Bank dunia adalah sebesar Rp. 3.276.000,- per tahun. Dengan demikian pendapatan perkapita masyarakat Banyumas untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 masih di bawah standar kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia. Namun dengan menggunakan standar kemiskinan terendah dari Sayogyo sebesar 320 kilogram beras selama setahun dan harga beras dihitung sebesar Rp. 5.000,- maka pendapatan per kapita masyarakat Banyumas berada di atas standar kemiskinan sebesar Rp. 1.600.000,-.Berdasarkan harga konstan, pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Banyumas juga mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2002 mencapai Rp. 2.163.321,- meningkat menjadi Rp. 2.427.574,- pada tahun 2006. Meskipun pendapatan per kapita mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, namun pendapatan per kapita tersebut masih jauh di bawah rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2004 mencapai Rp. 5.172.390,- (www.jateng.go.id). Dari perhitungan PDRB per kapita Kabupaten Banyumas atas dasar harga konstan tahun 2008 diketahui bahwa kecamatan yang memiliki nilai PDRB per kapita dibawah PDRB per kapita kabupaten adalah Kecamatan Lumbir, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kalibagor, Patikraja, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, dan Kembaran. Sedangkan kecamatan yang memiliki nilai PDRB Per Kapita diatas PDRB Per Kapita Kabupaten adalah Kecamatan Wangon, Banyumas, Purwojati, Ajibarang, Sokaraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Utara.PerdaganganDari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sektor perdagangan memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap PDRB Kabupaten Banyumas, yaitu sebesar 15,12% pada tahun 2008. Sub sektor perdagangan terdiri dari perusahaan dagang besar, perusahaan dagang menengah dan perusahaan dagang kecil. Perusahaan dagang kecil merupakan perusahaan dagang dengan jumlah yang paling banyak, yaitu 94% dari total perusahaan dagang yang ada. Data tahun 2003-2007 pada tabel 2.26 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan dagang di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya agar perusahaan khususnya perusahaan dagang kecil, dapat terus bertahan dan meningkat setiap tahunnya sehingga dapat menopang perekonomian rakyat.

Tabel 2.26Banyaknya Perusahaan Perdagangan menurut Golongan Usaha NoUraianTahun (unit)

20032004200520062007

1.Perusahaan Dagang Besar74909090114

2.Perusahaan Dagang Menengah7569239709701.063

3.Perusahaan Dagang Kecil10.47012.63817.92017.92018.613

Jumlah11.30013.65118.98018.98019.790

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 20082.9.3 Koperasi dan UKMKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor pendukung keberhasilan dalam bidang perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari ketahanan dan keberadaaan koperasi dan UKM pada saat krisis moneter beberapa tahun lalu yang cukup stabil. Pada saat banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Oleh sebab itu keberadaan koperasi dan UKM ini sangat dibutuhkan dalam menunjang ekonomi daerah. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan eknomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pengembangan Koperasi dan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Banyaknya koperasi berbadan hukum di Kabupaten Banyumas pada tahun 2007 adalah 456 unit koperasi dengan jumlah anggota 106.306 orang. Koperasi tersebut terdiri dari Koperasi Unit Desa sebanyak 25 unit dan Non Koperasi Unit Desa sebanyak 431 unit. Besarnya modal KUD adalah Rp.16.980.685 juta, sedangkan Non KUD memilki modal sebesar Rp. 92.439.852 juta. Dalam bidang UKM, data tahun 2004-2008 menunjukkan jumlah pengusaha yang terus meningkat, baik untuk Pengusaha Besar, Menengah maupun Kecil. Keberadaan pengusaha kecil dan menengah menunjukkan jumlah yang lebih besar dibandingkan jumlah pengusaha besar.

Tabel 2.27Banyaknya Pengusaha Kecil, Menengah dan BesarTahun 2004-2008 (orang)NoUraianTahun

20042005200620072008

1.Pengusaha Kecil10.47012.944578.564578.564579.024

2.Pengusaha Menengah7569241.0591.0591.059

3.Pengusaha Besar7498105105105

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Banyumas, 2008Jumlah UKM di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dari jumlah 11.226 unit pada tahun 2004, meningkat secara tajam mencapai jumlah 580.083 unit pada tahun 2008. Jumlah UKM dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1.025,80%. Peningkatan yang tertinggi adalah pada tahun 2005, dari 13.868 unit UKM pada tahun sebelumnya, menjadi 579.623 unit atau meningkat tajam sebesar 4.079,57%. Perkembangan jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut ini :Tabel 2.28Jumlah Usaha Kecil Menengah Tahun 2004 - 2008NoTahunJumlah UKM (unit)

1.200411.226

2.200513.868

3.2006579.623

4.2007579.623

5.2008580.083

Sumber :Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Banyumas, 20082.9.4 IndustriSektor industri mempunyai peranan yang cukup besar pada perekonomian di wilayah Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2008 peranan sektor industri sebesar 16,33% dari total PDRB dengan laju pertumbuhan sekitar 12,49%. Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Banyumas pada tahun 2008 adalah sebanyak 39.549 unit, dengan rincian Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) mempunyai jumlah unit yang terbesar yaitu 34.985 unit atau 88,46%, Industri Kimia Anorganik (IKA) sebesar 2.571 unit dan Industri Logam, mesin dan elektronika (ILME) sebesar 1.997 unit. Dilihat dari perkembangannya, sektor industri pengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun, baik dari jumlah unit yang terdaftar maupun dari penyerapan tenaga kerjanya, seperti tampak pada tabel 2.29 berikut:Tabel. 2.29Banyaknya Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2004 - 2008No.TahunJumlah Terdaftar (unit)Jumlah Tenaga Kerja (orang)

1.200439.62093.675

2.200541.17697.731

3.200639.54791.170

4.200739.54891.245

5.200839.54991.330

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Banyumas, 2008

2.9.5 Pariwisata Sampai dengan saat ini terdapat 12 buah obyek wisata yang berada di Kabupaten Banyumas, yaitu Curug Cipendok, Telaga Sunyi, Pancuran Tiga, Pancuran Tujuh, Bumi Perkemahan Baturaden, Lokawisata Baturaden, Kalibacin, Wanawisata Baturaden, Curug Gede, Curug Ceheng, Museum Wayang Sendang Mas dan THR Pangsar Soedirman. Dilihat dari jumlah pengunjung, Obyek wisata Baturaden (Lokawisata Baturaden) merupakan tempat yang paling diminati wisatawan. Pada tahun 2004 jumlah pengunjung Lokawisata di Kabupaten Banyumas mencapai 671.280 orang, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah pengunjung yang cukup besar, terutama pada tahun 2006 dimana penurunan jumlah pengunjung mencapai 20,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 jumlah pengunjung Lokawisata di Kabupaten Banyumas mulai mengalami peningkatan sebesar 1,28% bahkan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 6,40%.Tabel 2.30Jumlah pengunjung obyek wisata di wilayah Kabupaten BanyumasNo.Obyek wisataTahun

20052006200720082009

1.Curug Cipendok33,70338,66245,37449,94152.349

2.Telaga Sunyi3,2372,7453,4252,6113.415

3.Pancuran Tiga80,86623,59522,55716,20724.111

4.Pancuran Tujuh49,77351,37326,32712,35221.894

5.BUPER Baturaden1,6591,5631,5182,3231.750

6.Lokawisata Baturaden437,785351,523385,143428,978436.873

7.Kalibacin5,7266,3724,8585,3945.988

8.Wanawisata Baturaden46,77346,58727,08614,70613.044

9.Curug Gede7,5407,67916,13325,21822.605

10.Curug Ceheng14,7638,7178,53710,82712.950

11.Museum Wayang SM1,2201,0381,2087881.702

12.THR Pangsar Soedirman4,0616,10010,79118,83812.356

JUMLAH687,106545,954552,957588.183609.037

Perubahan (dalam Persen)2.35-20.541.286.40

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2010 dan Dinporabudpar Kab. Banyumas (diolah)2.9.6 Pertanian dan PeternakanBeberapa komoditas dalam sektor pertanian ini antara lain adalah padi, jagung, kedelai, kacang hijau, beberapa tanaman sayuran seperti : Cabe, Kacang Panjang, Bayam, Kangkung, Tomat, Buncis dan lain-lain. Komoditas ini dianggap mempunyai nilai jual dan dapat dibudidayakan, volume produksi tinggi dan dapat diperkiraan nilai keuntungan produksi setiap tonnya. Produktifitas padi dan bahan pangan lainnya perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun sebagai salah satu upaya untuk mempertahan dan atau meningkatkan produksi sebagai akibat penurunan luas lahan sawah akibat alih fungsi lahan pertanian. Produktifitas Produktifitas padi dan bahan pangan lainnya cukup berfluktuatif dari tahun ke tahun seperti tertera pada Tabel 2.31 berikut :Tabel 2.31Produktifitas Padi dan Bahan Pangan Lainnya Tahun 2005 2009Produktifitas(ton/ha)Tahun

20052006200720082009

Padi sawah5.114.715.095.415,64

Padi Gogo4.064.434.564.564,33

Jagung5.546.427.044.904,85

Kedelai0.791.380.741.431.53

Sumber : Dinpertanbunhut Kab. Banyumas, 2009

Tabel 2.32Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Tahun 2005 - 2009No.TahunPadi SawahPadi Ladang

Luas Panen (Ha)Produksi (Ton)Rata-rata Produksi (Ton/Ha)Luas Panen (Ha)Produksi (Ton)Rata-rata Produksi (Ton/Ha)

1.200563.572325.1215.113.96316.0794,06

2.200663.441298.7894.713.92217.3644,43

3.200761.763314.6135.093.72016.9504,56

4.200861.328337.3655.413.06210.6884.56

5.200962.899355.0485.642.55411.0664.33

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2010 dan Dinpertanbunhut Kab. BanyumasBidang peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian masyarakat. Sektor peternakan di Kabupaten Banyumas, dilihat dari jumlah populasi ternak besar (sapi potong dan perah) cenderung terus mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2007 terjadi penurunan sebanyak 3.177 ekor. Demikian juga untuk ternak kecil (kambing, domba dan babi) populasinya terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2007 populasi ternak kecil menurun sebanyak 82.102 ekor. Sedangkan untuk jenis unggas dan kelinci, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari jumlah populasi 6.271.799 ekor pada tahun 2005, naik menjadi 8.324.444 ekor pada tahun 2009. Peningkatan populasi unggas dan kelinci ini terjadi pada semua jenis populasi, baik pada ayam ras petelur, ayam pedaging, ayam kampung, itik, angsa, kelinci, entok maupun puyuh.

Tabel 2.33Banyaknya Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas dan Kelinci (ekor)di Kabupaten BanyumasNo`Jenis TernakTahun

20052006200720082009

1.Ternak Besar :

- Sapi Potong 18,245 18,360 15,31117,23317.579

- Sapi Perah 2,023 1,637 1,5091,1041.115

- Kerbau 3,560 3,110 3,1563,2063.237

- Kuda 302 283 266359193

2.Ternak Kecil :

- Kambing 284,407 257,835 182,703192,952196.811

- Domba 24,700 23,682 16,66419,51323.270

- Babi 4,865 5,115 5,1637,6687.745

3.Unggas & kelinci :

- Ayam Ras Petelur 772,700 667,650 684,1141,261,0501,324,103

- Ayam Ras Broiler3,756,065 3,943,868 3,113,6945,013,7905,478,193

- Ayam Kampung1,374,695 1,177,860 1,169,2101,016,6141,057,850

- Itik 177,589 130,500 113,872139,607141,701

- Kelinci 8,055 8,069 5,6175,7637,118

- Entok 103,249 132,773 93,89869,537122,955

- Angsa 3,556 4,075 3,8873,6894,258

- Puyuh 79,558 87,474 54,57689,691188,266

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2010 dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas2.9.7 KehutananHutan adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang dimaksud sebagai hutan yang dikuasai oleh negara adalah hutan alam atau hutan hasil budidaya (tanaman) yang berada di dalam kawasan hutan negara. Disamping melakukan pengelolaan terhadap hutan negara, pemerintah telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahanlahan rakyat atau lahan milik negara. Apabila pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ini terus berkembang, maka akan memberikan peran yang signifikan kepada masyrakat untuk turut serta memberikan jaminan terhadap kelangsungan industri kehutanan nasional. Dengan berkembangnya komoditas hasil hutan yang berasal dari lahan masyarakat, maka pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.Jenis komoditi kehutanan yang memiliki nilai produksi terbesar di Kabupaten Banyumas adalah Kayu Rimba Pertukangan. Pada tahun 2007, produksi Kayu Rimba Pertukangan di Wilayah Perum Perhutani Banyumas Timur sebanyak 7.540 m3 dan di Wilayah Perum Perhutani Banyumas Barat adalah sebesar 450 m3. Produksi kayu bulat dan kayu olahan di Kabupaten Banyumas menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, seperti dapat dilihat pada tabel 2.34 berikut ini :

Tabel 2.34Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan Tahun 2004 - 2008No.TahunKayu bulat (m3)Kayu Olahan (m3)

12004204.361,10195.321,44

2200598.192,07223.486,16

32006155.957,27244.034,75

4200780.438,89217.463,94

5200877.854,432.070.513,96

Sumber : Dinpertanbunhut Kab. Banyumas, 2009Penurunan luas hutan rakyat dari tahun ke tahun menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius dalam sektor kehutanan. Luas hutan rakyat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Luas hutan rakyat menurun dari 10.237 Ha pada tahun 2007 menjadi 9.579 Ha pada tahun 2008. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya agar hutan rakyat dapat ditingkatkan luasnya pada waktu-waktu mendatang.2.9.8 PerkebunanKomoditas perkebunan merupakan salah satu sumber pendapatan sektor pertanian. Pembangunan bidang perkebunan merupakan usaha yang penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Dari berbagai jenis komoditi tanaman perkebunan, Kelapa deres, jahe dan cengkeh merupakan komoditi yang cukup berpotensi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2007. Kelapa deres digunakan untuk membuat gula merah dan pada tahun 2007 mampu mencapai produksi sebesar 49.608,53 ton gula merah. Komoditi jahe mencapai 34,20 ton rimpang jahe basah dan tanaman cengkeh menghasilkan 230,15 ton bunga kering. Pembangunan perkebunan selain untuk fungsi ekonomi juga sekaligus berfungsi ekologis untuk menjaga ekosistem hutan dan kesuburan lahan. 2.9.9 Perikanan Kabupaten Banyumas terletak pada posisi yang jauh dari pantai, sehingga Kabupaten Banyumas hanya memilki sub sektor perikanan darat. Sub sektor perikanan darat ini meliputi kolam (kolam pendederan, kolam pembesaran, kolam pembenihan), mina padi, sungai dan cekdam. Produksi ikan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 2.35 berikut :

Tabel 2.35Produksi Ikan di Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2009NoKeteranganTahun

20052006200720082009

1Kolam, terdiri dari :a.Kolam Pendederan (ekor) - - - --

b.Kolam Pembesaran (kg) 3.091.762 3.168.029 3.336.444 4.109.3688.181.156

c. Kolam Pembenihan (ekor)137.850.303 138.252.934 129.852.537 156.585.347158.257.227

2Mina Padi (kg) 179.541 194.030 152.038 148.827154.286

3Sungai (kg) 1.105.728 1.154.394 668.558 678.875695.544

4Cek Dam (kg) 2.785 2.785 2.7852.8292.843

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2010 dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Banyumas

Berdasarkan Tabel 2.35 tersebut diatas dapat diketahui bahwa produksi perikanan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, dengan produksi terakhir tahun 2009 sebesar 5.033.829 kg. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan produksi perikanan guna mencukupi kebutuhan yang semakin meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan aliran sungai dan perairan umum di wilayah Kabupaten Banyumas. Untuk memanfaatkan aliran sungai dan perairan umum dapat dilakukan dengan penebaran ikan di area tersebut. Penebaran ikan di perairan umum sampai dengan saat ini belum sesuai dengan harapan dengan rataan penebaran berkisar 300.000 s.d. 400.000 benih ikan pertahun. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan jumlah penebaran ikan di aliran sungai dan perairan umum dengan mengoptimalkan fungsi Balai Benih Ikan (BBI) sebagai sentra pembenihan ikan.2.9.10 PertambanganKabupaten Banyumas memiliki kekayaan bahan tambang yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan lain. Bahan galian yang memiliki kadar maupun jumlah sumber daya dan cadangan yang rendah umumnya kurang diminati oleh pelaku usaha pertambangan bersekala besar, oleh karena itu perlu upaya untuk dapat memanfaatkannya meskipun dengan penambangan skala kecil, hal ini dilakukan agar potensi bahan galian tersebut dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah maupun devisa negara. Kegiatan pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan layak untuk dikembangkan dengan resiko kerusakan yang relatif kecil. Usaha pertambangan di Kabupaten Banyumas pada umumnya kategori pertambangan rakyat atau dapat dikatakan sebagai pertambangan skala kecil. Pengusahaan bahan galian di wilayah ini meliputi kegiatan penambangan dan pengolahan bahkan sampai pemasaran. Adapun bahan galian yang diusahakan cukup beragam, seperti batugamping, andesit dan diorit, (istilah setempat batukali, batu gunung), pasir, batu lempung. Pendulangan emas dilakukan masyarakat sejak terjadinya krisis ekonomi hingga saat ini bahkan telah menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat di sekitar aliran Sugai Larangan dan Kali Arus. Masyarakat dalam mencari emas ini melakukan dengan cara penggalian pada endapan aluvial tua yang kemudian dilakukan pendulangan. Di desa Gancang Kecamatan Gumelar (Kali Arus), penambangan dilakukan dengan cara menggali pasir yang mengandung emas di dalam sumur-sumur berkedalaman 4-5 m dan diteruskan dengan pembuatan terowongan-terowongan, untuk mengeluarkan genangan air di dalamnya dibantu dengan menggunakan pompa. Selain itu, di bidang pertambangan Kabupaten Banyumas memilki hasil tambang berupa Phospat dan Granit serta Industri Pertambangan Kapur: produksi 15 ton perhari di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang.2.9.11 Perumahan Dilihat dari jenis dindingnya, sebagian besar rumah di Kabupaten Banyumas telah menggunakan dinding tembok atau berupa gedung dan sebagian gedung, yaitu sebanya 205.684 unit (57%). Sedangkan yang masih menggunakan dinding kayu dan bambu adalah sebanyak 152.423 (43%), dimana rumah yang tidak layak huni berjumlah 37.659 rumah.Tabel 2.36Data Jumlah Rumah Tempat Tinggal menurut dindingnya di Kabupaten Banyumas Tahun 2005No.Jenis DindingJumlahPersentase

1.Gedung160.04544

2.Sebagian Gedung45.63913

3.Kayu86.04124

4.Bambu66.38219

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 20082.9.12 PasarPasar merupakan tempat jual beli yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Ketersediaan pasar beserta sarana dan prasarana yang cukup memadai akan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Saat ini di Kabupaten Banyumas terdapat berbagai berbentuk pasar, baik yang lokal, tradisional maupun pasar modern. Hingga tahun 2007, jumlah pasar modern yang terdiri dari pasar swalayan dan plaza adalah sebanyak 22 unit, Sedangkan pasar lokal sebanyak 122 unit dan pasar tradisional 21 unit yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Pasar tradisional tersebut tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.37 Data Pasar Di Kabupaten BanyumasNo.KeteranganUnitJumlah Pedagang

1.Kios1.4341.354

2.Ruko114114

3.L o s4705.513

4.Lesehan-959

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 20082.10. Visi dan Misi Kabupaten Banyumas2.10.1 VisiVisi kabupaten Banyumas sebagiamana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Banyumas Tahun 2008 2013 adalah Menyejajarkan Kabupaten Banyumas Dengan Kabupaten Lainnya Yang Telah Maju, Bahkan Melebihi2.10.2 MisiSedangkan Misi kabupaten Banyumas yang merupakan penjabaran dari visi tersebut adalah :1. Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar (Good Governance), didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum3. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan4. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertaqwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

2.11. Institusi dan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten BanyumasSetelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Banyumas periode 20082013. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyumas menggodok rumusan kebijakan baru mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Daerah, yang tentu saja berimplikasi terhadap format pelayanan publik di Banyumas. Usulan kelembagaan perangkat daerah di Banyumas menindaklanjuti PP No 38 dan PP No 41 Tahun 2007 dirancang oleh tim eksekutif. Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Kabupaten Banyumas yang baru didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 25, 26, dan 27 Tahun 2009 yang telah ditetapkan pada tahun 2009. Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :1. Sekretariat Daerah;2. Sekretariat DPRD;3. Dinas Pendidikan;4. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;5. Dinas Kesehatan;6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;7. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;8. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;9. Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga;10. Dinas Cipta Karya, Kebersihan Dan Tata Ruang;11. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi;12. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan KehutananTanaman Pangan;13. Dinas Peternakan Dan Perikanan;14. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;17. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;18. Badan Lingkungan Hidup;19. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;20. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana;21. Badan Kepegawaian Daerah;22. Inspektorat;23. Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah;24. Kantor Pendidikan Dan Pelatihan;25. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;26. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;27. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;28. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;29. Kecamatan (27 Kecamatan); dan30. Kelurahan (30 Kelurahan).Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, penataan kelembagaan dapat dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan selama 1 tahun, penataan kelembagaan dilaksanakan dengan pertimbangan profesionalisme, efisiensi (anggaran dan/atau pelaksanaan tupoksi) dan efektivitas sehingga diharapkan kinerja pemerintah dapat tercapai.2.12. Tinjauan Tata RuangKonsep penataan tata ruang untuk pemanfaatan pembangunan, harus mengacu pada beberapa aspek seperti, keamanan, kenyamanan, produktifitas serta dapat bermanfaat secara luas bagi semua lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan beberapa aspek tersebut diperlukan kejelasan pendekatan dalam pelakasanaan serta penerapan dilapangan, hal tersebut penting untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, keterpaduan antar daerah, antara daerah dengan pusat, antar sektor serta antar pemegang kebijakan, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain, keterkaitan beberapa aspek tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan benar serta sesuai dengan kapasitas atau potensi suatu wilayah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah Tahun 2011 2031, wilayah kabupaten Banyumas dibagi menjadi beberapa kawasan sesuai dengan fungsi dan arah pengembangannya sebagai berikut :

2.12.1. Struktur Ruang1. Rencana Sistem Pusat KegiatanI. Sistem Perkotaan(a) Pusat KegiatanStruktur ruang Kabupaten Banyumas ditetapkan dalam tiga sistem perkotaan-perkotaan yang saling berkaitan dalam satu sistem pengembangan wilayah di Kabupaten Banyumas, meliputi sistem perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu PKW II/C/I di Perkotaan Purwokerto sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP Provinsi Jawa Tengah. Secara fungsional, PKW Perkotaan Purwokerto, meliputi:a. Kecamatan Purwokerto Utara;b. Kecamatan Purwokerto Timur;c. Kecamatan Purwokerto Selatan;d. Kecamatan Purwokerto Barat;e. sebagian Kecamatan Sumbang;f. sebagian Kecamatan Baturraden;g. sebagian Kecamatan Kedungbanteng;h. sebagian Kecamatan Kembaran;i. sebagian Kecamatan Karanglewas;j. sebagian Kecamatan Sokaraja; dank. sebagian Kecamatan Patikraja. Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Pengembangan Wilayah (PKW II/C/I) merupakan kota utama di wilayah Kabupaten Banyumas dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi. 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi :a. perkotaan Banyumas;b. perkotaan Ajibarang;c. perkotaan Sokaraja; dan d. perkotaan Wangon. Kota-kota ini merupakan kota kecamatan yang mempunyai tingkat perkembangan wilayah dan tingkat konsentrasi kegiatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota di sekitarnya. Kota Pusat Kegiatan Lokal ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dan pelayanan wilayah dalam lingkup lokal yang mampu menampung penduduk beserta aktifitasnya dalam kerangka mengurangi arus migrasi ke Kawasan Perkotaan Purwokerto sehingga diharapkan tercapai distribusi pelayanan dan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten Banyumas secara seimbang. 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa yang meliputi kawasan perkotaan. PPK di Kabupaten Banyumas, meliputi: a. perkotaan Jatilawang;b. perkotaan Sumpiuh;c. perkotaan Patikraja;d. perkotaan Baturaden;e. perkotaan Cilongok;f. perkotaan Lumbir;g. perkotaan Gumelar;h. perkotaan Pekuncen;i. perkotaan Purwojati;j. perkotaan Rawalo;k. perkotaan Kemranjen;l. perkotaan Tambak;m. perkotaan Sumbang;n. perkotaan Kembaran;o. perkotaan Karanglewas;p. perkotaan Kebasen;q. perkotaan Somagede;r. perkotaan Kedungbanteng; dan s. perkotaan Kalibagor.PPK merupakan kawasan perkotaan di Ibukota Kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Fungsi pelayanan pada PPK yaitu sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Kota ini terutama berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian, yaitu pusat pemasaran dan distribusi input dan output produksi pada daerah yang bersangkutan serta pelayanan fasilitas umum dengan skala kecamatan.(b) Fungsi PelayananRencana fungsi pelayanan sistem perkotaan di Kabupaten Banyumas yakni PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), PKL (Pusat Kegiatan Lokal), dan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), meliputi:1. Pusat Kegiatan Wilayah yang berada di Perkotaan Purwokerto memiliki fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan. Perkotaan Purwokerto dalam lingkup internal merupakan pusat perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan tinggi, kesehatan, perbankan, sedangkan dalam lingkup eksternal merupakan salah satu pusat pertumbuhan di bagian barat provinsi Jawa Tengah yang diharapkan dapat menjadi kutub pertumbuhan bagi perkembangan wilayah baik dalam kegiatan perdagangan khususnya pemasaran hasil pertanian, kegiatan pariwisata maupun pendidikan tinggi.2. Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Banyumas memiliki fungsi pelayanan yang bervariasi sesuai dengan kelengkapan sarana dan kecenderungan perkembangannya. Berikut ini fungsi pelayanan PKL di Kabupaten Banyumas, meliputi :a. PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan, dan kesehatan di Kecamatan Banyumas;b. PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten di Kecamatan Ajibarang;c. PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten dan industri di Kecamatan Sokaraja; dand. PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri di Kecamatan Wangon.3. Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Banyumas memiliki fungsi pelayanan berupa pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.II. Sistem Perdesaan(a) Pusat Kegiatan PedesaanSistem perdesaan di Kabupaten Banyumas terdiri dari Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi Desa Cihonje (Kecamatan Gumelar), Desa Tipar (Kecamatan Rawalo), Desa Paningkaban (Kecamatan Gumelar), Desa Jompo Kulon (Kecamatan Sokaraja), dan Desa Sidamulya (Kecamatan Kemranjen). Desa Pusat Pelayanan Lingkungan dititikberatkan pengembangannya sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan pertanian dengan didukung fungsi infrastruktur pelayanan perdesaan dengan orientasi pelayanan dusun dan antar desa yang berdekatan.(b) Fungsi PelayananRencana fungsi pelayanan pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yakni fungsi pelayanan utama pendidikan dan perdagangan dan jasa yang melayani kegiatan skala antar desa. PPL berfungsi sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Permukiman perdesaan dalam hal ini pada dasarnya dapat dianalogikan dengan terminologi hinterland pada konsep center-hinterland. Pusat (center) adalah kawasan perkotaan (urban settlement) yang dapat dicirikan dengan kegiatan non-pertanian, baik dalam aktifitas ekonomi maupun sosial. Sedangkan hinterland adalah kawasan di luar kawasan perkotaan tersebut, dengan kegiatan pertanian yang sangat dominan.Sesuai dengan konsep pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas secara umum, yaitu dengan memperkuat basis perekonomian perdesaan dengan pengembangan sektor pertanian, industri kecil, pariwisata yang saling terkait antar sektor tersebut, dan terkait pula pada pasar regional bahkan internasional. Maka sistem permukiman perdesaan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :1. Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan pusat dan wilayah belakang sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan;2. Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan kepada kawasan perdesaan, dan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan; dan3. Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian dan pelayanan, memperkuat keterkaitan (linkage) dengan daerah pusat, sehingga terwujud pemerataan pembangunan.Pembangunan kawasan perdesaaan dititik beratkan pada pengembangan potensi pertanian yang merupakan sektor basis perekonomian di Kabupaten Banyumas. Kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan berada di daerah perdesaan sedangkan kegiatan lainnya berlokasi di pusat pertumbuhan (desa kawasan agrowisata dan minapolitan) atau pusat pelayanan yang merupakan konsentrasi permukiman di satu titik lokasi dan daerah belakangnya (hinterland).2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana WilayahI. Sistem Jaringan Sumberdaya AirDalam pemanfaatan sumber daya air yang dimiliki, azas yang dipakai oleh Kabupaten Banyumas adalah : Azas Kemanfaatan, artinya pengelolaan sumber daya air harus memberikan manfaat kepada pemerintah Kabupaten Banyumas dan masyarakatnya Azas Keseimbangan, artinya pengelolaan sumber daya air harus menjamin keseimbangan keterdapatan antar jenis air dan menjamin keseimbangan pemanfaatan sumber daya air dengan alam dan lingkungannya. Azas Kelestarian, artinya pengelolaan sumber daya air harus menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya air bagi pemanfaatannya, baik jumlah maupun mutu tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan Pengembangan Sistem jaringan sumberdaya air dapat dibagi menjadi tiga yakni pengembangan wilayah sungai, pengembangan sistem jaringan air bersih, dan pengembangan sistem jaringan irigasi. (a) Sistem Wilayah SungaiRencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air pada dasarnya adalah perencanaan pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Banyumas baik air yang di atas, pada, maupun di bawah permukaan bumi. Sedangkan 4 aspek yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air Kabupaten Banyumas adalah :1. Aspek PerlindunganPemanfaatan sumber daya air yang ada harus memperhatikan aspek perlindungan untuk menghindari rusaknya atau hilangnya sumber sumber mata air yang menjadi sumber utama potensi air baku. Maka dalam tata ruang apabila akan memanfaatkan lahan lindung maupun lahan konservasi air untuk kegiatan sosial ekonomi wajib memperhitungkan akibat yang akan muncul hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap sumber daya air yang ada di Kabupaten Banyumas2. Aspek PengendalianPengendalian diperlukan untuk menghindari adanya eksploitasi yang berlebihan agar sumber sumber mata air tetap terjaga3. Aspek Pengembangan Sumber daya air yang merupakan kebutuhan dasar manusia bisa dikembangkan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga harian tetapi juga bisa di arahkan dan dikembangkan ke pengembangan potensi lainnya seperti industri air kemasan, pariwisata air, pembangkit listrik dan sebagainya. 4. Aspek PemanfaatanSebagai sebuah potensi, sumber daya air harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat secara umum tetapi tetap harus berada di koridor pemanfaatan yang benar dan sustainable.Konsep perencanaan sumber daya air Kabupaten Banyumas meliputi :1. Pengelolaan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto dan Wilayah Sungai Citanduy;2. Peningkatan pengelolaan DAS Serayu, DAS Ijo, dan DAS Tipar di Wilayah Sungai Serayu Bogowonto;3. Peningkatan pengelolaan DAS Cimeneg di Wilayah Sungai Citanduy;4. Pembuatan embung untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir, meliputi Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Kalibagor, dan Kecamatan Wangon.5. Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif; dan6. Konservasi situ, meliputi:a. Situ Pernasidi di Kecamatan Cilongok; b. Situ Bamban di Kecamatan Jatilawang;c. Situ Randegan di Kecamatan Wangon;d. Situ Karanganyar di Kecamatan Jatilawang;e. Situ Gununglurah di Kecamatan Cilongok; danf. Situ Tapak di Kecamatan Kemranjen.(b) Sistem Jaringan Irigasi Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari bangunan pengambilan, saluran pembawa dan petak tersier secara teknis dan sistematis termasuk sistem jaringan saluran pembuang, bangunan-bangunan serta jalan inspeksi yang terdiri dari jaringan irigasi utama dan jaringan irigasi pada tingkat usaha tani. Sistem jaringan irigasi berfungsi sebagai penompang utama kehidupan pertanian lahan basah. Di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 660 (enam ratus enam puluh) daerah irigasi berdasarkan kewenangannya. Kewenangan untuk pengelolaan jaringan sistem irigasi terdiri 3 kewenangan pengelolaan yang antara lain :1. Daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah PusatDaerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat mempunyai luas areal potensial seluas 6.578 ha sedangkan luas areal fungsionalnya sebesar 5.626 ha. Daerah irigasi tersebut berada di daerah irigasi Tajum seluas 3.200 ha dan daerah irigasi Serayu 3.378 ha. 2. Daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah ProvinsiDaerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi dalam menangani irigasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyumas memiliki 4.378 ha areal potensial dan 4.261 ha areal fungsional. Daerah irigasi tersebut meliputi :a. Daerah irigasi Adongbang Junjungan seluas 1.439 ha;b. Daerah irigasi Kedunglimus Arca seluas 1.288 ha;c. Daerah irigasi Banjaran seluas 1.200 ha;d. Daerah irigasi Kalisapi seluas 206 ha; dan e. Daerah irigasi Kebasen seluas 486 ha.3. Daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah KabupatenDaerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan menjadi daerah irigasi yang terluas dalam kewenangannya. Dengan luas 17.665 ha areal potensial serta 16.497 ha areal fungsional, daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi daerah irigasi yang terluas dalam kewenangannya dengan jumlah daerah irigasi sebanyak 653 DI. Dalam operasionalnya untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten terbagi menjadi dua yaitu daerah irigasi kewenangan pemerintah desa dan daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten.(c) Sistem Pengelolaan Air BakuKonsep rencana pengembangan sistem pengelolaan air baku di Kabupaten Banyumas mengacu pada azasazas pemanfaatan sumber daya air yang telah dibahas antara lain azas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian. Dalam pemanfaatan air baku di Kabupaten Bayumas halhal yang perlu menjadi perhatian antara lain :1. Kondisi eksisting pola pelayanan air minum dan rencana pengembangannya;2. Ketersediaan sumber air baku beserta rencana pengembangannya; 3. Target MDGs 2031 untuk melayani kebutuhan air minum penduduk sampai dengan 80% di tahun 2031.Perencanaan pengembangan sistem jaringan air baku di Kabupaten Banyumas yang antara lain :1. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku.Pengembangan sistem penyediaan air baku dengan memanfaatkan air Sungai Serayu sebagai bahan bakunya dengan detail pelayanan sebagai berikut :a. Jaringan pelayanan air baku baru untuk wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan dengan rencana kapasitas produksi 60 liter per detik;b. Jaringan pelayanan air baku baru untuk IKK Somagede dan perbaikan pelayanan wilayah Banyumas, Sokaraja, dan Kalibagor dengan rencana kapasitas produksi 50 liter per detik;c. Jaringan pelayanan air baku baru untuk IKK Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak dengan rencana kapasitas produksi 60 liter per detik; dand. Jaringan pelayanan air baku baru untuk IKK Kebasen dan Rawalo serta perbaikan pelayanan IKK Jatilawang, Tambak, Sumpiuh, Kemranjen dan Purwokerto dengan rencana kapasitas produksi 250 liter per liter. Selain itu, pemanfaatan air permukaan juga dilakukan pada sumber mata air atau embung yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Mata air baru yang bisa dikembangkan antara lain :a. Mata air Moprok dengan rencana kapasitas terpasang 30 lt/dt untuk peningkatan pelayanan air bersih di Perkotaan Purwokerto;b. Mata air Duren dan Linseng dengan rencana kapasitas terpasang 50 lt/dt untuk pengembangan pelayanan wilayah Sokaraja dan Kalibagor; danc. Mata air Kaliumbul dengan rencana kapasitas terpasang 30 lt/dt untuk pengembangan pelayanan wilayah Ajibarang dan Purwokerto Barat.Beberapa mata air yang telah dimanfaatkan juga perlu perlindungan sumber mata air dari kerusakan lingkungan sehingga diharapkan mampu menjaga kuantitas dan kualitas produksi airnya. Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kawasan penyangga maupun terhadap sumber mata air itu sendiri. Sumber sumber mata air yang sudah dimanfaatkan sebagai sumber air bakunya antara lain : a. Mata air Kawung Carang I, II, III, dan IV dengan kapasitas terpasang 133,4 lt/dt;b. Mata air Sikampret dengan kapasitas terpasang 10 lt/dt;c. Mata air Sirah Jipang dengan kapasitas terpasang 14 lt/dt;d. Mata air Cideng, Pekuncen dengan kapasitas terpasang 3,3 lt/dt;e. Mata air Legok I, II, Pekuncen dg. kapasitas terpasang 45 lt/dt;f. Mata air Pancasan, Ajibarang dg.kapasitas terpasang 60 lt/dt;g. Mata air Pugak, Banyumas dengan kapasitas terpasang 1,6 lt/dt;h. Mata air Gandatapa, Sumbang kapasitas terpasang 5 lt/dt;i. Mata air Kepetek, Sumbang dengan kapasitas terpasang 5lt/dt;j. Mata air Karang Tengah, Cilongok dg. kapasitas terpasang 30 lt/dt;k. Mata air Baturaden I, II, III dengan kapasitas terpasang 13,1 l/dt;l. Mata air Kedung Pete, Baturaden dg. kapasitas terpasang 150 lt/dt;m. Mata air Kaliraga, Baturaden dengan kapasitas terpasang 50 lt/dt;n. Mata air Kali Umbul, Ajibarang dg kapasitas produksi 150 lt/dt;o. Mata air KarangSalam, Baturaden dengan kapasitas terpasang 35 lt/dt; danp. Mata air kesegeran, Ajibarang dg. kapasitas terpasang 25 lt/dt.Selain kawasan lindung mata air, dalam melindungi mata air juga menggunakan kawasan lindung sempadan mata air yang meliputi diameter 200 m di sekeliling mata air tersebut. Pengaturan pada kawasan sempadan mata air ini adalah :a. Pada kawasan sekitar mata air ini, jenis kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan vegetatif dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;b. Kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air, dilarang dilakukan di kawasan ini. Atau, semua kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air dilarang;c. Kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diijinkan diperbolehkan. Demikian pula dengan kegiatan lain yang secara langsung tidak terkait dengan pemanfaatan sumber mata air; dand. Kegiatan lain yang sudah ada di kawasan ini dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.2. Pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.Kualitas dan kuantitas produksi serta distribusi air minum oleh PDAM tidak akan terlepas dari sarana dan prasarananya. Kondisi sarana dan prasarana PDAM Kabupaten Banyumas saat ini banyak yang seharusnya sudah diperbaharui seperti sarana dan prasarana yang dipasang pada jaman penjajahan Belanda pada tahun 1928.Sarana dan prasarana yang sudah relatif tua lainnya (30% sudah berumur lebih dari 20 tahun) juga perlu diperhatikan perawatan atau pemeliharaan sarana prasarana distribusi air minum agar tidak menyebabkan penurunan produksi serta distribusi air minum dari PDAM dan jika banyak yang sudah tidak layak pakai lagi maka perlu diadakan penggantian. Untuk penambahan pelayanan air minum dilakukan dengan pembangunan sistem perpipaan air minum secara terpadu. 3. Pengembangan jaringan perpipaan air minum dalam memperluas jangkauan pelayanan.Pelayanan PDAM Kabupaten Banyumas per 1 januari 2009 telah melayani 43.241 SR aktif dan 2.374 SR pasif, dengan wilayah pelayanan yang berada di :1. Wilayah pelayanan Purwokerto meliputi wilayah Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan dan Baturaden;2. Wilayah pelayanan Ajibarang meliputi wilayah Ajibarang dan Cilongok;3. Wilayah pelayanan Wangon meliputi wilayah Wangon dan Purwojati; dan4. Wilayah pelayanan Banyumas meliputi wilayah Banyumas, Kembaran, Sumbang, Sokaraja dan Kalibagor.Seiring dengan rencana pengembangan sumber sumber air baku baru maupun pengembangan sumber sumber mata air yang telah ada, baik dari SPAM yang bersumber dari sungai, mata air maupun sumur dalam maka direncanakan sebelum tahun 2031 wilayah baru yang bisa dilayani oleh PDAM antara lain :1. Wilayah Lumbir dengan sumber mata air Kaliumbul.2. Wilayah Kebasen dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu;3. Wilayah Rawalo dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu;4. Wilayah Jatilawang dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu;5. Wilayah Sumpiuh dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu;6. Wilayah Kemranjen dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu;7. Wilayah Tambak dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu; dan8. Wilayah Somagede dengan sumber pengolahan air baku Sungai Serayu.4. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku.Kuantitas sumber air baku dilihat dari perbandingan kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi sumbersumber air baku yang ditunjukkan pada Tabel 2.38 berikut :

Tabel 2.38Perbandingan Kapasitas Terpasang Dengan Kapasitas Produksi SumberSumber Air Baku PDAM Kabupaten Banyumas Tahun 2009 NOSumber Air BakuKapasitas Terpasang (lt/dt)Kapasitas Produksi (lt/dt)

1M.A Kawung Carang I, II, III, IV154,19133,4

2M.A Sikampret1010

3M.A Jirah Jipang1414

4M.A Cideng, Pekuncen3,33,3

5M.A Legok I, II Pekuncen4536,7

6M.A Pancasan, Ajibarang6045,33

7M.A Pugak, Banyumas1,61,5

8M.A Gandatapa, Sumbang53,52

9M.A Kepetek, Sumbang53,52

10M.A Karang Tengah, Cilongok307, 04

11M.A Baturaden I, II, III13,18,33

12M.A Kedung Pete, Baturraden150147,50

13M.A Kaliraga, Baturaden5012

14M.A Kaliumbul, Ajibarang15012,29

15M.A Karang Salam, Baturaden 489,1260,47

16M.A Slada208,75

17M.A Kesegeran Ajibarang2525

18Sumur Dalam I, II Kalibagor107,7

19Sumur Dalam I Kutasari1512,5

20Sumur Dalam III Kedungmalang16-

21Sumur Dalam Reservoir Pabuaran208,33

22Sumur Dalam Sokajati Pasir Muncang3020

23Sumur Dalam PDAM Kantor Pusat2514,58

24Sumur Dalam Rempoah25-

TOTAL908,4616,44

Sumber : Data PDAM per 1 Januari 2009.

Dari data di atas terlihat bahwa kapasitas produksi sumber sumber air baku PDAM masih bisa ditingkatkan karena kapasitas produksinya baru mencapai 68% dari kapasitas terpasangnya. Dengan kondisi di atas diharapkan sebelum tahun 2031 kapasitas produksi PDAM bisa lebih dari 80% untuk mendukung target dari MDGs 2031.5. Pengembangan bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah yang belum terlayaniPengelolaan sumber sumber air minum secara tradisional di daerah yang belum terlayani oleh jaringan pelayanan PDAM perlu diperhatikan secara maksimal karena konsep pelayanan terhadap masyarakat akan akses air minum adalah pemerataan. Dengan pemerataan, diharapkan semua masyarakat di Kabupaten Banyumas bisa mengakses air minum dalam kondisi apapun. Pengembangan bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana air minum pada daerah yang belum terlayani PDAM menjadi vital untuk direncanakan karena masih ada daerah daerah tertentu yang mengalami kesulitan terhadap akses air minum di musim kemarau seperti pada bagian tertentu di Desa Kedungringin (Kecamatan Patikraja), Desa Plangkapan dan Desa Karangpetir (Kecamatan Tambak), Desa Nusadadi dan Desa Karanggedang (Kecamatan Sumpiuh), Desa Suro (Kecamatan Kalibagor), Desa Banjarpanepen (Kecamatan Rawalo), Kelurahan Teluk dan Karangklesem (Purwokerto Selatan) serta desa lain di wilayah selatan Kabupaten Banyumas.II. Jaringan Prasarana Wilayah LainnyaJaringan prasarana wilayah lainnya meliputi sistem persampahan, sistem jaringan air limbah, dan sistem jaringan drainase.(a) Sistem PersampahanPersampahan sebagai salah satu bagian yang tak terpisah dari kehidupan manusia perlu direncanakan dengan matang, karena dampak dari tidak terencana dan terprogramnya sistem jaringan persampahan terutama sampah perkotaan bisa menyebabkan dampak negatif yang menggangu kehidupan masyarakat Kabupaten Banyumas secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Sistem pengelolaan sampah secara mandiri/pribadi Pegelolaan persampahan rumah tangga yang dikelola secara mandiri oleh masing masing pribadi tanpa melibatkan SKPD Kabupaten Banyumas yang terkait dengan persampahan. Sistem pengelolaan persampahan mandiri ini sebagian besar berada pada daerah pedesaan di Kabupaten Banyumas.Rencana pengelolaan sampah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :a) Memilah sampah antara sampah organik (mudah busuk) maupun sampah anorganik (tidak mudah busuk);b) Memproses sampah organik menjadi pupuk kompos; danc) Mendaur ulang sampah anorganik baik oleh masing masing pribadi atau dengan dijual untuk di daur ulang oleh orang lain. Pada saat ketiga proses di atas tidak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas, maka proses lain yang bisa dilakukan adalah menimbun sampah yang ada pada lahan tertentu yang representatif dan tidak menimbulkan pencemaran pada lokasi sekitarnya. Adapun beberapa persyaratan jika sampah akan ditimbun antara lain :a) Harus dipilih tanah rendah yang menyebabkan genangan air;b) Lapisan tanah diusahakan kurang 2 meter untuk tiap lapis;c) Tebal lapisan tanah minimum 20 cm untuk menutup tiap lapisan sampah; dand) Jarak minimum tempat pembuangan adalah 200 m dari lingkungan perumahan.2. Sistem pengelolaan sampah bersama dibawah koordinasi SKPD terkait di Pemerintah Kabupaten banyumasPengelolaan persampahan bersama di Kabupaten Banyumas lebih terfokus pada wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Banyumas hal ini dikarenakan keterbatasan lahan perkotaan untuk pengelolaan secara mandiri.Pengelolaan sistem jaringan persampahan di Kabupaten Banyumas antara lain:

a. Perwadahan SampahPerwadahan sampah di Kabupaten Banyumas untuk memudahkan pengumpulan sampah yang di produksi oleh masyarakat terutama di daerah perkotaannya. Berkaitan dengan sifat dari sampah yang menimbulkan bau tidak sedap dan bersifat menyebabkan korosif, maka pengaturan untuk perwadahan sampah di Kabupaten Banyumas antara lain :1. Tempat perwadahan sampah di Kabupaten Banyumas direncanakan dipisahkan antara sampah organik dan non organik. Untuk memudahkan masyarakat dalam menentukan tempat sampah yang akan dipakai, maka dilakukan dengan pembedaan warna wadah sampahnya;2. Tempat perwadahan sampah untuk keperluan domestik digunakan wadah yang tahan terhadap korosif, mudah dirawat dan tertutup. Wadah tertutup diharapkan bisa mereduksi bau yang ditimbulkan dari sampah dan memperindah lingkungan sekitar dengan tersembunyinya sampah yang ada;3. Tempat perwadahan sampah untuk keperluan kawasan komersial maupun fasilitas umum dengan kuantitas sampah yang yang cukup banyak, perwadahannya menggunakan bin container;4. Tempat perwadahan sampah komunal ditempatkan pada lokasi yang strategis dan agak jauh dari perumahan; danb. Pengumpulan SampahPengumpulan sampah keluarga pada kawasan pemukiman diserahkan kepada RT/RW setempat yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan sampah dari perwadahan di rumah tangga ke Depo atau Tempat Pembuangan Sementara. Khusus untuk suatu sumber yang menghasilkan sampah lebih dari 2,5 m3 per hari maka diwajibkan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampahnya dikelola sendiri dengan langsung mengangkut langsung ke Lokasi Pembuangan Akhir (TPA).c. Pengelolaan SampahPengelolaan angkutan sampah pada Perkotaan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:1. Ritasi pengangkutan 2 ritasi per hari dengan penerapan sistem penjadwalan pengangkutan sampah sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan raya terutama pada jam jam sibuk;2. Pemisahan alat angkut sampah organik dan non organik dengan pembedaan warna truk dan kontainer yang digunakan untuk mengangkut sampah;3. Sampah organik diangkut setiap hari, sedangkan sampah non organik diangkut tiga hari sekali; dan4. Sampah harus tertutup selama pengangkutan sehingga tidak tercecer di jalan.d. Pengolahan SampahPengolahan sampah di Kabupaten Banyumas saat ini dipusatkan pada TPA Kaliori dan Tipar Kidul yang akan dikelola dengan mekanisme :1. Dalam pengelolaan dan penyediaan sarana pengolahan serta pembuangan akhir sampah adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan melibatkan masyarakat;2. Diperlukannya proses penutupan cell sampah untuk mengurangi dampak lingkungan timbunan sampah dan untuk membantu proses degradasi sampah;3. Dalam rangka memperpanjang umur teknis TPA dapat dilakukan proses daur ulang dan pemanfaatan sampah yang telah terdegradasi menjadi kompos baik yang dikelola oleh TPA itu sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain; dan4. Pada saat umur teknis TPA sudah habis, sampah yang tertimbun dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Selanjutnya bekas lahan tpa tersebut dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan maupun untuk keperluan lainnya yang sesuai dengan kondisi yang ada di lahan bekas TPA tersebut.

Pengembangan sistem persampahan, meliputi:1. Pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R, yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recyle (mendaur ulang);2. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor dan Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah tersebut dengan sistem sanitary landfill.3. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi strategis.4. Berdasarkan perhitungan proyeksi, kebutuhan tempat pengelolaan sementara (TPS) hingga tahun 2031 sebanyak 473 TPS. Akan tetapi dengan adanya pengelolaan persampahan secara mandiri ataupun komunal dan dengan konsep 3R akan mengurangi pemenuhan kebutuhan TPS di setiap kecamatan. Hal tersebut akan mengurangi beban pemerintah dalam pembangunan fasilitas persampahan. Di Kabupaten Banyumas juga diarahkan untuk pembangunan Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk wilayah yang tidak terlayani oleh TPA yang dan pada kawasan-kawasan strategis.5. Peningkatan prasarana pengelolaan persampahan.6. Prasarana persampahan yang dibutuhkan seperti Amroll Truck, truk sampah, kontainer sampah, dan gerobak sampah. Pengelolaan persampahan tanpa adanya partisipasi masyarakat akan menambah kebutuhan fasilitas persampahan, seperti penambahan amroll truck hingga tahun 2031 sebanyak 395 unit, truck sampah sebanyak 790 unit, kontainer sampah 1.317 unit, dan gerobak sampah sebanyak 1.975 unit. Kebutuhan yang semakin besar tersebut maka perlu pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga dengan konsep 3R sehingga akan mengurangi beban pemerintah dalam pembangunan fasilitas persampahan. (b) Sistem Jaringan Air LimbahDalam rencana pengembangan jaringan air limbah, secara umum air limbah di Kabupaten Banyumas digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:1. Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes water), yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk;2. Air buangan industri (industrial wastes water) yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi; dan3. Air buangan perkotaan (municipal wastes water) yaitu air buangan yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya.Pengembangan sistem jaringan air limbah di Kabupaten Banyumas, meliputi:1. Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik on site maupun off site pada kawasan perkotaan. Pengembangan sistem pengelolaan limbah yang memungkinkan adanya pengurangan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah.Khusus untuk pengolahan limbah rumah tangga secara umum dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu On-Site System dan Off-Site System.a. On-Site System, dimana sistem dimana penghasil limbah mengolah air limbahnya secara individu, misalnya dengan menggunakan tanki septik; danb. Off-Site System, dimana sistem dimana air limbah disalurkan melalui sewer (saluran pengumpul limbah) kemudian masuk ke instalasi pengolahan terpusat.Khusus untuk air limbah rumah tangga di Kabupaten Banyumas kedua sistem tersebut dipakai untuk menangani masalah air limbah keluarga, On Site System dipakai untuk penanganan limbah padat sedangkan Off Site System dipakai untuk limbah cair. Khusus untuk sistem On-Site dalam penanganan air limbah daerah perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas masih diperlukan beberapa tahapan pengolahan air limbah tersebut yaitu penanganan lumpur yang dihasilkan. Penanganan dalam hal ini menyangkut sistem pengurasan/pengumpulan/pengangkutan dan pengolahan lumpur. Pengurasan/pengumpulan/pengangkutan limbah di perkotaan di Kabupaten Banyumas saat ini ditangani oleh swasta. Berdasarkan kondisi yang ada, maka rencana pengembangan penanganan limbah padat rumah tangga dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zone sanitasi dengan perincian sebagai berikut :a. Zone 1; Wilayah ini mempunyai kepadatan bersih antara 150 jiwa/Ha atau lebih, muka air tanah cukup tinggi, daya resap tanah rendah, sehingga wilayah ini diarahkan untuk menggunakan sistem off-site. Wilayah ini cukup potensial terhadap kemungkinan gangguan penyakit yang berasal dari pencemaran hasil buangan, sebab masih banyak penduduk yang menggunakan air dari sumur dangkal, sehingga pada wilayah ini diarahkan untuk sistem pengolahan air limbah terpusat (IPLT) dan dilengkapi dengan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL);b. Zone 2; Umumnya wilayah ini mempunyai kepadatan bersih < 50 jiwa/Ha dan sebagian kecil mempunyai kepadatan antara 50 - 150 jiwa/Ha, muka air tanah rendah antara 2-6 meter dari permukaan tanah. Diarahkan untuk menggunakan cubluk kembar dengan sumur resapan; danc. Zone 3, Wilayah ini mempunyai kepadatan bersih rata-rata < 50 jiwa/Ha, diarahkan untuk menggunakan septik tank dengan sumur resapan.2. Pengembangan IPAL untuk penanganan air buangan industri pada kawasan peruntukan industriSedangkan untuk limbah industri penanganannya sudah diatur sesuai dengan "UU No. 4 Tahun 1982", dimana setiap pabrik/industri yang membuang limbah ke badan air penerima, diwajibkan untuk mengolah limbah tersebut dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan standar dengan membangun tempat pengolahan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun.(c) Sistem Jaringan DrainaseRencana pengembangan sistem jaringan drainase di suatu kawasan perencanaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas banjir dan genangan air, baik yang diakibatkan oleh meluapnya air permukaan, maupun yang diakibatkan kondisi permukaan geografisnya yang relatif datar. Selain itu jaringan drainase merupakan salah satu jaringan sarana prasarana yang mempunyai sifat lintas administrasi, hal ini dikarenakan sifat aliran air yang akan selalu mengarah ke daerah yang lebih rendah (laut).Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Banyumas secara garis besar pola aliran drainasenya mengalir dari wilayah utara Kabupaten Banyumas menuju ke arah selatan yang kemudian akan bermuara di Samudera Hindia dengan melewati wilayah administrasi Kabupaten Cilacap.Dalam rencana pengelolaan pelayanan jaringan drainase yang terdapat di Kabupaten Banyumas meliputi:1. Jaringan Primer yaitu sungai-sungai yang melintas di Kabupaten Banyumas;2. Jaringan Sekunder yaitu jaringan yang terdapat di kanan kiri jalan sebagai penampung luapan air hujan dan penyaluran air dari permukaan ke saluran primer sungai;3. Jaringan tersier merupakan jaringan yang terdapat dalam kawasan permukiman penduduk; dan4. Rencana pengembangan jaringan drainase dilakukan dengan mengikuti alur perkembangan jalan raya. Dengan demikian, kondisi jaringan drainase sebagai pengendali terhadap terjadinya banjir maupun genangan air pada wilayah Kabupaten Banyumas.Berkaitan dengan perubahan iklim kadang ekstrim sehingga terkadang menciptakan hujan dengan curah yang sangat tinggi dan kemudian menimbulkan adanya genangan di wilayah tertentu di Kabupaten Banyumas maka dalam merencanakan jaringan sistem drainase perlu mempertimbangkan :1. Pemanfaatan sistem jaringan drainase yang sudah ada secara maksimal baik jaringan primer, jaringan sekunder, maupun jaringan tersier;2. Pembangunan saluran drainase yang diusahakan mengikuti kemiringan tanah yang ada sehingga aliran air bisa dialirkan dengan tenaga gravitasi bumi;3. Saluran primer diusahakan mengikuti jaringan alami yang sudah terbentuk, saluran sekunder mengikuti saluran alam atau buatan, dan untuk saluran tersier mengikuti pola jalan; dan4. Mengalirkan air hujan secepatnya melalui jaringan drainase ke badan air penerima terdekat sehingga waktu pengaliran lebih pendek dan cepat untuk mengurangi waktu genangan yang lama dan panjang.2.11.2 Pola Ruang1. Kawasan BudidayaI. Kawasan Peruntukan PertanianKawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 36.616 hektar meliputi Kecamatan Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Sumpiuh, Tambak, Patikraja, Ajibarang, Gumelar, Somagede, Kalibagor, Banyumas, Purwojati, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran, dan Kecamatan Sokaraja.(a) Kawasan Peruntukan Tanaman PanganKawasan peruntukan tanaman pangan dapat dibagi menjadi dua yakni kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. Berikut ini merupakan rincian kawasan pertanian pangan menurut jenisnya di Kabupaten Banyumas.A. Pertanian Lahan BasahPertanian lahan basah merupakan pertanian yang tersedia air secara terus menerus sepanjang tahun dan cocok untuk komoditas tanaman padi dengan ciri pengolahan tanah sawah. Pertanian ini digunakan tidak hanya sebagai lahan produksi tetapi juga digunakan sebagai daerah resapan air.Berdasarkan kriteria tersebut, maka luas kawasan pertanian lahan basah adalah kurang lebih 32.310 hektar dengan persebaran meliputi wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, dan Kecamatan Wangon.Penetapan kawasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :a. Kesesuaian lahan untuk jenis tanaman padi;b. Sistem irigasi teknis atau setengah teknis yang memiliki kecenderungan menjadi irigasi teknis;c. Merupakan kawasan yang dipertahankan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan (berdasarkan kesepakatan antar instansi terkait); dand. Telah digunakan untuk budidaya tanaman pangan dengan pengolahan lahan basah.B. Pertanian Lahan Kering Pertanian lahan kering adalah areal pertanian yang tidak tersedia air secara baik dan cocok untuk tanaman serta sistem pengolahan lahan kering. Penentuan kawasan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:a. Adanya kesesuaian untuk jenis tanaman lahan kering;b. Tingkat kemiringan lahan antara 0 8% atau lebih yang telah dilakukan pengelolaan dengan tindakan pencegahan erosi;c. Penggunaan lahan untuk tanaman kering yang telah ada.Berdasarkan hasil kajian analisis dan pertimbangan diatas maka kawasan budidaya lahan kering ditetapkan seluas kurang lebih 13.623 hektar dengan sebaran di wilayah Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Tambak. (b) Kawasan Peruntukan HortikulturaKawasan hortikultura merupakan budidaya tanaman di kebun/pekarangan di sekitar tempat tinggal. Budidaya tanaman hortikultura meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias. Pengembangan tanaman hortikultura dikembangkan secara terpadu dengan memanfaatkan lahan-lahan pekarangan.(c) Kawasan Peruntukan Perkebunan Kawasan perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi. Adapun yang termasuk dalam kawasan ini adalah seluruh kawasan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan, termasuk kawasan yang telah dikembangkan tanaman keras, baik oleh masyarakat maupun oleh perusahaan perkebunan.Wilayah yang termasuk kawasan perkebunan tersebar di bagian selatan Kabupaten Banyumas yang tercakup dalam wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon.II. Kawasan Peruntukan IndustriKawasan peruntukan industri dapat dibagi menjadi tiga yakni industri besar, industri menengah, dan industri kecil dan mikro. Rencana kawasan peruntukan industri di wilayah Kabupaten Banyumas sebagai berikut :1. Kawasan peruntukan industri besar dan menengah, berlokasi di bagian Selatan Kabupaten Banyumas yang berlokasi pada jalur transportasi nasional dan berada dalam lingkup Kecamatan Kemranjen, Sokaraja, Wangon dan Ajibarang seluas kurang lebih 580 hektar. Hal ini karena daerah tersebut sudah ada industri-industri sehingga arahan pengembangannya dipusatkan pada daerah-daerah yang sudah ada. Sebagai contoh adanya potensi batu gamping untuk industri semen di Ajibarang. Industri yang dikembangkan di Kabupaten Banyumas ini merupakan industri menengah dan atas dan tetap memperhatikan industri-industri kecil atau rumah tangga. Industri ini antara lain industri yang mengolah hasil pertanian maupun industri lainnya.2. Industri besar dan menengah dapat dikembangkan di luar kecamatan dengan kriteria industri yang menggunakan bahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).3. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro di setiap kecamatan.4. Industri dapat dilaksanakan di wilayah perkotaan dengan syarat tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).Peruntukan industri besar dan menengah dapat dikembangkan di luar kecamatan dengan kriteria industri yang menggunakan bahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro berada di setiap kecamatan.III. Kawasan Peruntukan PermukimanPengembangan kawasan permukiman mendapatkan prioritas dalam menentukan penggunaan lahan. Pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada. Akibatnya, wilayah perdesaan sulit berkembang karena jauh dari jangkauan sarana.Kriteria fisik yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan permukiman adalah :1. Kemiringan antara 0-15% atau lebih dengan pembatasan-pembatasan tertentu (KDB, teknik pengolahan tanah); dan2. Erodibilitas baik dan bebas banjir atau air genangan.(a) Kawasan Perkotaan Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama diluar fungsi pertanian. Fungsi tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Oleh karena itu, permukiman yang dikembangkan mengacu pada fungsi yang mendukung aktifitas non pertanian yang memiliki karakteristik pola perkembangan menyebar, kompleksitas dan mobilitas tinggi.Untuk membentuk profil permukiman yang mendukung aktifitas perkotaan tersebut, maka dibutuhkan kriteria-kriteria khusus diluar kriteria fisik sebagai berikut :1. Kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan; dan2. Aksesibilitas yang baik dan dekat dengan pusat-pusat kegiatan.Untuk mencapai kondisi permukiman yang mendukung kegiatan perkotaan, maka dibutuhkan pengaturan pengembangan kawasan perkotaan sebagai berikut:1. Melengkapi kawasan yang tumbuh menjadi kawasan kawasan perkotaan baru dengan sarana dan prasarana yang memadai;2. Melengkapi kawasan perkotaan dengan RTH dan/atau taman kota sesuai perundangan-undangan; dan3. Pengaturan ijin lokasi untuk pengembang perumahan diarahkan ke kawasan yang mulai tumbuh dengan penanganan yang agregatif.Kawasan perkotaan meliputi perkotaan Purwokerto, perkotaan Banyumas, perkotaan Ajibarang, perkotaan Sokaraja, perkotaan Wangon, perkotaan Jatilawang, perkotaan Sumpiuh, perkotaan Patikraja, perkotaan Baturaden, perkotaan Cilongok, perkotaan Lumbir, perkotaan Gumelar, perkotaan Pekuncen, perkotaan Purwojati, perkotaan Rawalo, perkotaan Kemranjen, perkotaan Tambak, perkotaan Sumbang, perkotaan Kembaran, perkotaan Karanglewas, perkotaan Kebasen, perkotaan Somagede, perkotaan Kedungbanteng, dan perkotaan Kalibagor.(b) Kawasan PerdesaanKawasan perdesaan adalah kawasan dengan fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan. Kendala utama pengembangan kawasan permukiman perdesaan adalah adanya kecenderungan permukiman yang memusat sehingga terisolasi. Kawasan pedesaan meliputi kecamatan yang masuk PPL.Kawasan perdesaan meliputi Kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Kalibagor, Banyumas, Patikraja, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran, dan Sokaraja.Pemusatan permukiman perdesaan menyebabkan penurunan kawasan perdesaan. Penurunan tersebut disebabkan perubahan status wilayah dari wilayah pedesaan ke perkotaan. Untuk mengantisipasi keberadaan fungsi permukiman perdesaan maka dibutuhkan pengembangan kawasan permukiman yang mampu terbuka bagi pusat-pusat kegiatan sekitarnya.Pengaturan permukiman perdesaan yang kondusif dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut :1. pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar terutama pada simpul kegiatan (nodes);2. membuka hubungan pusat kegiatan dengan kantong permukiman perdesaan; dan3. menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan pengolahan pertanian meliputi kerajinan, industri kecil, dan pariwisata.2. Kawasan LindungKawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung di Kabupaten Banyumas, baik dalam konteks internal wilayah maupun regional, harus membentuk suatu kesatuan yang secara sinergis memberikan perlindungan dari daerah hulu hingga hilir tanpa dibatasi oleh batasan-batasan administratif.I. Kawasan Hutan LindungKawasan hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan kondisi fisik lahan kawasan yang disesuaikan dengan kriteria kawasan lindung (SK Mentan No. 698/Kpts/Um/8/1981 dan No. 837/Kpts/Um/11/1980), maka kawasan yang termasuk kategori kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyumas seluas kurang lebih 8.995 hektar yang tersebar sebara berikut: :1. Kawasan hutan lindung di Wilayah Gunung Slamet, meliputi Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Sumbang.2. Kawasan hutan yang memanjang dari Kecamatan Rawalo sampai ke yang melewati kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, dan Kecamatan Banyumas.3. Kawasan hutan di bagian Barat Kabupaten Banyumas, meliputi Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Jatilawang, dan Kecamatan Purwojati.II. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan BawahannyaKawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang merupakan kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan ini diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi daerah di bawahnya, karena sifatnya demikian maka bangunan yang dapat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah harus dibatasi bahkan ditiadakan.Berdasar atas identifikasi terhadap kondisi fisik kawasan sesuai dengan kriteria kawasan yang curah hujan tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran, maka perlindungan terhadap kawasan resapan air meliputi wilayah Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kedungbanteng, sebagian kecil wilayah Kecamatan Pekuncen, sebagian kecil wilayah Kecamatan Ajibarang, sebagian kecil wilayah Kecamatan Purwojati, sebagian kecil wilayah Kecamatan Somagede, sebagian kecil wilayah Kecamatan Kalibagor, sebagian kecil wilayah Kecamatan Sokaraja, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Kembaran. III. Kawasan Perlindungan SetempatKawasan perlindungan setempat terdiri dari Kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.1. Kawasan Sekitar Mata AirKawasan ini merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Pada kawasan ini diarahkan menjadi kawasan bebas fisik bangunan (buffer zone) sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Berdasar identifikasi yang telah dilakukan, terdapat banyak mata air dan kawasan sekitarnya yang perlu dilindungi, yaitu seperti pada tabel 2.39 berikut ini.

Tabel 2.39Rencana Sumber Mata Air Yang Dilindungi Di Kabupaten Banyumas Nama Mata AirDebit (lt/dt)Lokasi Sumber Mata Air (Kecamatan)

Mata air Kawungcarang148Sumbang

Mata air Gandatapa 5Sumbang

Mata air Kepetek5Sumbang

Mata air Kedungpete150Baturaden

Mata air Kaliraga5,6Baturaden

Mata air Baturaden I, II, III16,1Baturaden

Mata air Pugak1,4Banyumas

Mata air Sikampret15Karanglewas

Mata air Sirah25Karanglewas

Mata air Cideng3,3Pekuncen

Mata air Rancah2Pekuncen

Mata air Legok I, II35Pekuncen

Mata air Pancasan25Ajibarang

Mata air Karangtengah5Cilongok

Mata air Sungai Tajum10Purwojati

Sumber : Hasil Rencana 2010

Arahan pengelolaan kawasan lindung sekitar mata air ini adalah sebagai berikut:a. Persawahan atau pertanian dengan jenis tanaman tertentu, dan perikanan masih diperkenankan keberadaannya pada kawasan ini;b. Tindakan konservasi yang dilakukan pada kawasan ini lebih bersifat vegetatif; danc. Kawasan sekitar mata air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum/air bersih masyarakat.2. Kawasan Sempadan SungaiKawasan ini meliputi kawasan sepanjang kanan dan kiri sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kanan dan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan dan kiri sungai kecil di luar kawasan permukiman dan untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004, sungai besar adalah sungai yang daerah pengalirannya lebih dari 500 km2, untuk itu di Kabupaten Banyumas tidak mempunyai sungai besar. IV. Kawasan Lindung Geologi Kawasan Imbuhan AirKawasan imbuhan air di Kabupaten Banyumas yakni kawasan cekungan air Purwokerto-Purbalingga, cekungan air Tanah Kroya, dan cekungan air Tanah Cilacap. Kawasan Imbuhan air merupakan kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :1. Memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;2. Memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;3. Memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau4. Memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

Gambar 2.4 Peta Struktur Ruang Kabupaten Banyumas

Gambar 2.5 Peta Pola Ruang Kabupaten Banyumas

BAB IIIPROFIL SANITASI KABUPATEN BANYUMAS3.1. Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten3.1.1. Kesehatan Lingkungan Lingkungan sehat merupakan salah satu pilar utama dalam pencapaian Kabupaten Banyumas Sehat. Lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan, disamping perilaku dan pelayanan kesehatan. Kesehatan lingkungan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :1. Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar.Di kabupaten Banyumas akses sarana air bersih dan jamban per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :Tabel 3.1Akses Air Bersih dan Sanitasi Dasar per Kecamatan Kabupaten Banyumas Tahun 2010NoKecamatanAkses Air Bersih%Akses Jamban%

1Lumbir88,1233,50

2Wangon60,6853,52

3Jatilawang73,0044,04

4Rawalo68,3942,75

5Purwojati63,0454,54

6Ajibarang43,5767,86

7Pekuncen63,9044,87

8Cilongok69,5744,76

9Gumelar37,5240,03

10Karanglewas65,7144,34

11Kedungbanteng78,814,46

12Baturraden80,8654,33

13Sokaraja80,7743,27

14Kembaran77,4550,43

15Sumbang70,7247,09

16Kalibagor65,4345,07

17Banyumas52,1841,74

18Somagede65,7452,72

NoKecamatanAkses Air Bersih%Akses Jamban%

19Kebasen47,7742,60

20Patikraja65,8050,29

21Sumpiuh68,1265,9

22Tambak70,6756,09

23Kemranjen62,4648,4

24Purwokerto Utara82,5767,72

25Purwokerto Timur79,0467,92

26Purwokerto Selatan87,4565,47

27Purwokerto Barat98,9447,91

Akses Kabupaten 52,6138,74

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 20102. Institusi, Rumah dan Tempat-Tempat Umum Sehat Kondisi kesehatan lingkungan pada institusi meliputi institusi pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, kantor dan sarana lain dititikberatkan pada aspek hygiene sarana sanitasi yang erat kaitannya dengan kondisi fisik bangunan institusi tersebut. Pada tahun 2010 pencapaian cakupan institusi yang dibina yaitu sarana kesehatan 82,75%, pendidikan 70,34%, tempat ibadah 59,00%, kantor 16,94% dan sarana lainnya 46,58%. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah haruslah sehat dan nyaman agar penghuninya dapat berkarya untuk meningkatkan produktifitas. Konstruksi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor resiko penularan berbagai jenis penyakit khususnya penyakit berbasis lingkungan seperti Demam Berdarah Dengue, Malaria, Flu Burung, TBC, ISPA, dan lain-lain. Pada tahun 2010 sebanyak 419.065 rumah telah diperiksa kondisi kesehatan lingkungannya secara sampling dan yang memenuhi syarat rumah sehat sebesar 98.601 (61,91%).Tabel 3. 2Rumah Sehat per Kecamatan kabupaten Banyumas Tahun 2010NoKecamatanJumlah RumahRumah Sehat%

1Lumbir12.01428,87

2Wangon19.65560,05

3Jatilawang17.43756,02

4Rawalo12.90663,30

5Purwojati8.85765,23

6Ajibarang22.30959,71

7Pekucen17.15279,91

8Cilongok29.03245,82

9Gumelar14.64158,76

10Karanglewas13.84556,70

11Kedungbanteng12.84970,59

12Baturaden11.17150,05

13Sokaraja16.52654,04

14Kembaran17.38479,15

15Sumbang18.88839,25

16Kalibagor11.62249,91

17Banyumas12.52550,99

18Somagede8.94245,64

19Kebasen 14.63833,30

20Patikraja12.45865,56

21Sumpiuh13.27247,17

22Tambak10.55755,95

23Kemranjen16.49258,21

24Purwokerto utara11.78877,05

25Purwokerto timur14.11177,06

26Purwokerto selatan15.03969,97

27Purwokerto barat12.54893,96

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 2010Cakupan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2010 meliputi hotel 65,25%, Restoran 72,43%, Pasar 76,71%, dan TUPM lainnya 75,31%. Pada tempat umum pengelolaan makanan, jumlah diperiksa sebanyak 2.506 buah dan yang memenuhi syarat kesehatan 1.862.

3.1.2. Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat A. KesehatanAngka kesakitan yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan adalah :a. Demam Berdarah Dengue (DBD) Angka kesakitan atau Incidence Rate (IR) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2010 sebesar 4.48/10.000 penduduk. Angka IR ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 sebesar 2,05/10.000 penduduk. Angka kematian/Case Fatality Rate (CFR) pada tahun 2010 adalah 0 (nol). Mengalami penurunan dibanding tahun 2009 sebesar 2,38%.b. Diare Pada BalitaKasus Penyakit ada Diare di Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun tetap tinggi dibanding dengan kasus lainnya. Cakupan Penemuan Kasus Diare tahu 2010 sebesar 2.27% cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 sebesar 1,63%. Angka kesakitan (IR) Diare di Kabupaten Banyumas tahun 2010 sebesar 22.75/1000 penduduk mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 sebesar 16.25/1000 penduduk. Pada tahun 2010 jumlah kasus Diare pada Balita masih tetap tinggi dibanding golongan umur lainnya. Cakupan penanganan Diare Balita mencapai 100%, yang berarti sudah mencapai target.c. Malaria Kasus penyakit Malaria di Kabupaten Banyumas sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Annual Parasite Incidence (API) merupakan indikator untuk memantau perkembangan penyakit Malaria diwilayah Jawa-Bali. Pada tahun 2010 API di Kabupaten Banyumas sebesar 0.3%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan API tahun 2009 (0,2%).Tabel 3.3Penyakit berbasis lingkungan per Kecamatan di Kabupaten BanyumasTahun 2010NOKecamatanMalariaDemam BerdarahDiare

1Lumbir17909

2Wangon0121009

3Jatilawang09161

4Rawalo2101943

5Purwojati021779

6Ajibarang4203204

7Pekucen091192

8Cilongok4131358

9Gumelar015642

10Karanglewas437961

11Kedungbanteng1251989

12Baturraden1121602

13Sokaraja130961

14Kembaran0751619

15Sumbang0111696

16Kalibagor013759

17Banyumas05959

18Somagede13325

19Kebasen 26426

20Patikraja1151023

21Sumpiuh621529

22Tambak521244

23Kemranjen74696

24Pwt Utara050988

25Pwt Timur048558

26Pwt Selatan01231430

27Pwt Barat2931191

Jumlah4265133.191

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 2010B. Perilaku Hidup Bersih dan SehatPerilaku hidup bersih dan sehat dirumah tangga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan PHBS dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Yang dimaksud rumah tangga sehat adalah proporsi rumah tangga yang memenuhi 11 Indikator dari 16 indikator PHBS tatanan rumah tangga.

Diagram 3.1Persentase Rumah Tangga Sehat Berdasarkan StrataDi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-201080

60

40

20

0

2007200820092010

PPratama1810156,21

MMadya27,39212626,09

UUtama35,2442,2850,7460,93

PParipurna4,486,886,015,48

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Banyumas, Tahun 2010

Apabila dilihat dari pencapain persentase rumah tangga sehat yaitu yang diwakili oleh rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna. Rumah tangga yang mencapai strata utama telah mencapai 60,93%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009 (50,74%). Sedangkan rumah tangga yang mencapai strata paripurna hanya sebesar 5,48%, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2009 (6,01%). Tidak ada Puskesmas yang mencapai target rumah sehat melebihi 65% (target SPM tahun 2010). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat kabupaten Banyumas juga dapat dilihat dari perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS). Menurut survey EHRA yang dilakukan pada 110 desa/kelurahan atau 4400 Responden diperoleh gambaran CTPS sebagai berikut :

Diagram 3.2Cuci Tangan Pakai Sabun Kabupaten Banyumas

Sumber : Analisa EHRA Tahun 2011

Dari grafik di atas terlihat bahwa kebiasaan mencuci tangan pakai sabun masih sangat rendah yaitu setelah menceboki bayi hanya 30,4%, setelah buang air besar 59,9%, sebelum makan 70,2%, akan menyuapi anak 25, 8% dan akan menyiapkan makan anggota keluarga sebesar 23,7%. Perilaku hidup bersih dan sehat juga bisa dilihat dari kebiasaan keluarga menyediakan sabun pada kamar mandi atau jamban. Sebagaimana terlihat dalam hasil EHRA sebagai berikut :Diagram 3.3Ketersediaan Sabun pada Jamban

Dari grafik di atas diketahui bahwa PHBS di Kabupaten Banyumas belum baik, terbukti hanya 54,7% penduduk yang menyediakan sabun di dalam jamban dan sisanya sebesar 42,2% belum menyediakan sabun.Kegiatan promosi higiene atau PHBS dilakukan oleh kader kesehatan atau kader Pos Yandu yang dimotori oleh PKK dan Bidan Desa. Kader kesehatan mendapatkan pembinaan secara berkala oleh petugas sanitarian yang ada di Puskesmas. Ada 39 Puskesmas di Kabupaten Banyumas, sehingga ada 39 tenaga sanitarian yang melakukan pembinaan terhadap kader kesehatan dan posyandu tentang higiene dan PHBS. Materi Promosi PHBS meliputi : Promosi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Stop BABS, Kriteria rumah sehat dan lain-lain.

3.1.3. Kuantitas dan Kualitas Aira. Kuantitas AirSecara umum dapat disampaikan bahwa kuantitas air di Kabupaten Banyumas tidak mengalami kendala karena banyak sumber air yang dapat digunakan oleh masyarakat, disamping menggunakan pelayanan PDAM masyarakat juga menggunakan sumber-sumber yang lain seperti digambarkan dalam tabel berikut : Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyumas

2011

Tabel 3.4Sumber Air Bersih Penduduk Kab. Banyumas Tahun 2010N0KECAMATANJMLH PENDJML KKSARANA AIR BERSIHKK DGNAIR BERSIH

TAHUSRKUSGLSPT DALAMSPT DANGKALMATA AIRPMAPERPIPAAN

1LUMBIR48.44014.498--2.212-2.406-817-4755.118

2WANGON71.15517.6991232.8591064.9981.1571724102499.444

3JATILAWANG60.66513.717--661-7.962896156-4359.264

4RAWALO46.82613.347----7.028-4087517.449

5KEBASEN56.01515.027----4.819---31-4.850

6KEMRANJEN65.28316.39311-8666.4391924453394787.555

7SUMPIUH54.32013.403-23-36.976-18359-7.064

8TAMBAK45.49411.453--64-7.2221441628678.216

9SOMAGEDE36.3349.892--550-2.233----112.794

10KALIBAGOR40.87310.741--601-3.858105221-1715.163

11BANYUMAS44.42312.715244.440163.486--5626538.659

12PATIKRAJA49.43613.8181460957.259--4815788.019

13PURWOJATI35.2249.917--1.24654.387--29-2075.874

14AJIBARANG92.72225.765-24.658334.3535-215143.47712.757

15PURWOJATI50.39514.257-8--3.415973-83112374.727

16GUMELAR66.58918.60337731.34982.913295412551532.4658.255

17CILONGOK108.27528.792-353.3171387.46912-582831.21912.855

18KARANGLEWAS53.31714.817-161.790304.812-33922596.951

N0KECAMATANJMLH PENDJML KKSARANA AIR BERSIHKK DGNAIR BERSIH

TAHUSRKUSGLSPT DALAMSPT DANGKALMATA AIRPMAPERPIPAAN

19KD.BANTENG50.99413.507-201.474121.267-6219-7263.580

20BATURADEN44.76412.779-11.05533.301-55872.5336.963

21SUMBANG77.58520.364-63.410-3.916-7443721.0378.558

22KEMBARAN64.92517.024--1.262-9.229--13-10.495

23SOKARAJA74.76119.281--263-8.869----4509.582

24PWT SELATAN62.29915.909-97.853-5.229-4177179613.628

25PWT BARAT50.07312.232-32.468-4.204-323-17-7.015

26PWT TIMUR61.95313.417-54.08264.752-304---9.149

27PWT UTARA42.97310.890--3.149-5.323-26071-8.740

JUMLAH1.556.113410.257283.724

Sumber : DCKKTR, Dinkes, PDAM Kabupaten Banyumas Tahun 2010, diolah.b. Kualitas AirTidak semua air bersih mempunyai tingkat keamanan yang sama. Sumber air bersih yang secara umum dinilai relative aman adalah : air ledeng/PDAM, sumur bor, sumur gali terlindungi, mata air terlindungi dan air hujan (yang ditangkap, dialirkan dan disimpan secara bersih dan terlindungi). Sumber-sumber air bersih yang dianggap memiliki resiko yang lebih tinggi sebagai media transmisi pathogen ke dalam tubuh manusia (kurang aman) yaitu sumur atau mata air yang tidak terlindungi dan air permukaan seperti air kolam, sungai, parit ataupun irigasi. Berdasarkan hasil laboratorium PDAM yang diperiksa secara bakteriologi, dari 719 sampel, 568 memenuhi syarat (79,8%), sehingga ada 20,02% air tidak memenuhi syarat.Berdasarkan Survey EHRA yang diselenggarakan pada bulan September sampai Oktober 2011 ditemukan fakta bahwa 31,3% rumah tangga mempunyai sumur kurang dari 10 meter. Artinya sumur tersebut sebagai sumber air minum telah tercemar bakteri e-colli, sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini.Diagram 3.4Jarak Sumber Air dengan Pembuangan Tinja

3.1.4. Air Limbah DomestikAir Limbah Domestik dibagi menjadi dua yaitu air sisa kegiatan rumah tangga yang disebut dengan greywater dan tinja yang merupakan sisa metabolisme manusia yang sering disebut blackwater. Untuk greywater berdasarkan perhitungan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2010 sejumlah 1.553.902 jiwa, dikalikan dengan asumsi penggunaan air per hari setiap orangnya, yaitu apabila rata-rata penggunaan air per orang per hari mencapai + 120 liter (untuk mandi, cuci, minum, dsb), sebanyak 80% air tersebut akan menjadi air limbah (dibuang ke lingkungan setelah pemakaian), maka volume air limbah rumah tangga di kabupaten Banyumas mencapai 149.174.592 liter per hari. Tinja atau blackwater adalah sisa metabolisme manusia yang berwujud padat dan dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus. Rata-rata volume tinja manusia Indonesia per orang per hari sebanyak 0,25 kg. Dengan jumlah penduduk 1.553.902 jiwa, maka volume tinja mencapai 310.780 kg per hari. 3.1.5. Limbah Padat (Sampah)Menurut sumbernya sampah dibagi menjadi tiga katagori yaitu sampah rumah tangga yaitu jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga yaitu sampah yang dihasilkan dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum. Dan sampah spesifik termasuk didalamnya (i) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, (ii) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, (iii) sampah yang timbul akibat bencana, (iv) puing bongkaran bangunan, (v) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau (vi) sampah yang timbul secara tidak periodik. Jumlah perkiraan total timbulan sampah jenis rumah tangga di Kabupaten Banyumas mencapai 3.374. M3/hari, dengan asumsi produksi sampah kurang lebih 2,064 liter/hari/orang dikalikan jumlah penduduk 1.553.902. Sehingga dalam setahun mencapai 1.214.640 M3. Tabel 3.5Jumlah Timbulan Kabupaten Banyumas Tahun 2010NOKAWASANJUMLAH PENDUDUKVOLUME TIMBULAN SAMPAH (Kg/ORG/HR)TOTAL TIMBULAN SAMPAH (Kg/Hr)

1Perkotaan602.7082,0643.374.254

2Pedesaan952.1942,0641.241.925

3Total Kab1.553.9022,0641.965.328

Hasil Perhitungan Tim Pokja AMPL Kabupaten Banyumas Tahun 2010

3.1.6. Drainase Lingkungan Perkembangan Kabupaten Banyumas cukup pesat sehingga membawa dampak yang cukup pesat bagi masyarakat terutama yang bertempat tinggal di daerah perkotaan. Dampak nyata adalah penurunan kualitas sistem drainase yang meliputi kurang lancarnya aliran air yang diakibatkan adanya sedimentasi, kerusakan jaringan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan karena drainase digunakan sebagai pembuangan air limbah rumah tangga. Jaringan drainase yang terdapat di kabupaten Banyumas berupa saluran terbuka dan tertutup. Drainase tertutup biasanya berupa saluran drainase yang berada dibawah permukaan tanah dan tertutup oleh perkerasan, misalnya tertutup oleh trotoar atau jalan. Sedangkan drainase terbuka biasanya berupa saluran air diatas permukaan tanah seperti selokan dan sungai/kali. Saluran drainase yang terdiri dari tiga kelas saluran drainase yaitu primer, sekunder dan tersier. Termasuk dalam drainase primer adalah Kali Logawa, Kali Jengok, Kali Kenas, Kali Banjaran, Kali Jurik, KaliBodas, Kali Kranji, Kali Caban, Kali Gombong, Kali Luhur, Kali Bener, Kali Pangarengan, Kali Walungan, Kali Deng, Kali Biru, Kali Mati, Kali Bakal dan Kali Pelus (Sumber : Mater Plan Drainase, DCKKTR Kabupaten Banyumas). Sedangkan untuk drainse sekunder dan tersier adalah drainse jalan dan lingkungan yang menjadi penatusan langsung air hujan atau air limbah rumah tangga yang selanjutnya mengalir ke drainase tersier tersebut.

3.1.7. Pencemaran UdaraKondisi pencemaran udara di Kabupaten Banyumas masih dibawah ambang batas pencemaran, namun dengan berkembangnya sektor industri dan meningkatnya jumlah kendaraan perlu pemikiran ke depan dalam mengupayakan pengelolaan pencemaran udara.Pencemaran udara Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari hasil pengukuran kulitas udara ambient.

Tabel 3.6 Hasil Laporan Uji petik Kualitas Udara Kabupaten Banyumas Tahun 2009

LOKASI : RUANG PELAYANAN UMUM KANTOR KECAMATAN BANYUMAS SELATAN

NOPARAMETERBAKU MUTUDASAR PERATURANHASILKETERANGANFAKTOR RESIKODAMPAK

HASILSATUAN

1Temperatur / Suhu18 - 28CKepmenkes No.1405, 200227,9CNormal

2Kelembaban40 - 60% RH54,4% RHNormal

3Sulfur Dioksida (SO2)632 g/MKeputusan Gub Jateng No.5 Tahun 20011, 089g/MNormal

4Carbon Monosida (CO)15000 g/M4581g/MNormal

5Nitrogen Dioksida (NO2)316 g/M0,178g/MNormal

6Kebisingan70 dBAKep-48/MENLH/199651,6dBANormal

7Oksidan (O3)235 g/MPP No 41 tahun 19995,233g/MNormal

8Debu (TSP)230 g/M135g/MNormal

9Timbal (Pb)2 g/M0,046g/MNormal

10Hidrogen Sulfida (H2S)0,02 ppmKep- 50, MENLH Tahun 19960,004ppmNormal

11Amonia (NH3)0,0004ppmNormal

LOKASI : RUANG TUNGGU INSTALASI FARMASI RAWAT INAP, PELAYANAN ASKES,JAMSOSTEK,JAMKESMAS RSUD BANYUMAS

NOPARAMETERBAKU MUTUDASAR PERATURANHASILKETERANGANFAKTOR RESIKODAMPAK

HASILSATUAN

1Temperatur / Suhu18 - 28CKepmenkes No.1405, 200231,1CDiatas Normalventilasi kurang memenuhi syarat, bahan & struktur bangunan, kepadatan hunianBeban fisiologis (kerja jantung bertambah) infeksi saluran nafas agent yang menular

2Kelembaban40 - 60% RH46,6% RHNormal

3Sulfur Dioksida (SO2)632 g/MKeputusan Gub Jateng No.5 Tahun 20010,667g/MNormal

4Carbon Monosida (CO)15000 g/M4581g/MNormal

5Nitrogen Dioksida (NO2)316 g/M0,122g/MNormal

6Kebisingan70 dBAKep-48/MENLH/199650,4dBANormal

7Oksidan (O3)235 g/MPP No 41 tahun 19993,267g/MNormal

8Debu (TSP)230 g/M65g/MNormal

9Timbal (Pb)2 g/M0,112g/MNormal

10Hidrogen Sulfida (H2S)0,02 ppmKep- 50, MENLH Tahun 19960,003ppmNormal

11Amonia NH3)0,001ppmNormal

3.1.8. Limbah IndustriIndustri-industri kategori besar yang berada di wilayah kabupaten Banyumas bermacam-macam jenisnya. Sedangkan jenis home industri antara lain tahu, tempe, kecap. sedangkan industri lainnya tidak menghasilkan air limbah dari proses produksinya (proses kering). Masing-masing industri yang menghasilkan air limbah telah diwajibkan mengolah air limbahnya sebelum dibuang ke sungai dan melakukan pemantauan secara rutin serta melaporkan hasilnya ke Pemerintah. Untuk kategori home industry seperti tahu dan tempe, sebagian besar belum mengelola air limbahnya dengan benar (dibuang langsung ke sungai/drainase), sedangkan sebagian kecil industri tahu telah mengolah air limbahnya dengan fasilitas IPAL. Akan tetapi untuk rumah makan, bengkel kecil, cucian mobil rata-rata belum terpantau pengolahan limbahnya karena banyak diantara mereka yang berdiri tanpa melalui proses perijinan yang benar.3.1.9. Limbah MedisLimbah medis di Kabupaten Banyumas bersumber dari kegiatan rumah sakit, puskesmas serta layanan kesehatan lainnya. Limbah Medis ini terbagi atas limbah infeksius dan limbah non infeksius. Limbah infeksius berasal dari pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik seperti : laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi, rehabilitasi medik, radiologi, instalasi pemulangan jenazah dan pelayanan terpadu, sedangkan limbah non medis bersumber dari pelayanan administrasi dan dapur.

Jumlah rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas sebanyak 22 buah, terdiri dari rumah sakit umum (RSUD Prof Dr. Margono Sukarjo, RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang, Rumkit III Wijayakusuma, RSU Islam, RSU Ananda, RSU Bunda, RSU Sinar kasih, RSU Hidayah, RSU Elisabet, RSU Wisnu Husada, RSU Medika Lestari,) dan rumah sakit khusus (RSB Budi Asih, RSIA Amelia, RSIA Bunda Arif, RSIA Amanah, RSIA Annimah, RSKB Mitra Ariva, RSKB Wiradadi Husada, RSKB Ortopaedi, RSKB Jatiwinangun, RSKB Siaga Medika). Sebagaimana tertuang dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh masing-masing rumah sakit, air limbah tersebut diolah dalam Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang ke lingkungan dengan mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah. Setelah diolah dalam IPAL, air limbah tersebut dibuang ke sungai, drainase kabupaten.Limbah industri dan medis pada umumnya sudah dikelola oleh perusahaan masing-masing dan mereka sudah mempunyai sistem pengeolaan yang sudah baik. Dibawah ini adalah data kepemilikan IPAL untuk rumah sakit, di Kabupaten Banyumas. Tabel 3.7

Data Kepemilikan IPAL Rumah Sakit

di Kabupaten Banyumas Tahun 2010

NORUMAH SAKITJENIS KEGIATANSISTEM IPAL YANG DIMILIKI

1RSMSPelayanan KesehatanAerob anerob dan lumpur aktif

2RSUD BanyumasPelayanan KesehatanAerob an aerob dan lumpur aktif

3RSUD AjibarangPelayanan KesehatanSeptik tank

4RS Tk. III Wijaya KusumaPelayanan KesehatanSeptik tank

5RS Santa ElisabethPelayanan KesehatanSeptik tank

6RS JatiwinangunPelayanan KesehatanSeptik tank

7RS Sinar KasihPelayanan KesehatanAerob dan Anaerob lumpur aktif

8RS Amanah WangonPelayanan KesehatanSeptik tank

9RS AnimahPelayanan KesehatanSeptik Tank

10RS AnandaPelayanan KesehatanSeptik Tank

11RS IslamPelayanan KesehatanAerob dan Anaerob lumpur aktif

12RS BundaPelayanan KesehatanSeptik Tank

13RS HidayahPelayanan KesehatanSeptik Tank

14RS. Wishnu HusadaPelayanan KesehatanSeptik tank anaerob

15RS Medika LestariPelayanan KesehatanSeptik tank anaerob

16RSB Budhi AsihPelayanan KesehatanSeptik Tank

17RSIA AmeliaPelayanan KesehatanSeptik tank anaerob

18RSIA Bunda ArifPelayanan KesehatanSeptik Tank An aerob

19RS Mitra ArifaPelayanan KesehatanSeptik tank

20RSU Prima Husada (wiradadi)Pelayanan KesehatanSeptik tank anaerob

21RSK OrthopaediPelayanan KesehatanAerob dan Anaerob lumpur aktif

22RSK Siaga MedikaPelayanan KesehatanAerob dan Anaerob lumpur aktif

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas tahun 2010

3.2. Pengelolaan Air Limbah DomestikAir Limbah Domestik di Kabupaten Banyumas yang dihasilkan dari permukiman terdiri dari balckwater dan greywater. Pada umumnya blackwater atau tinja manusia masuk ke dalam tanah tanpa melalui proses pengolahan sehingga dicurigai mencemari air tanah, padahal sebagaian besar penduduk menggunakan air tanah sebagai air minum. Demikian juga greywater pada umumnya dibuang tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga berdampak pada penurunan kualitas air pada perairan di wilayah Kabupaten Banyumas. Hal ini dapat membahayakan kesehatan penduduk. Oleh karena itu maka pengelolaan air limbah yang terpadu dalam pengelolaan setiap kawasan pengembangan sangat perlu dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan.3.2.5. Landasan Hukum/Legal OperasionalBeberapa peraturan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan air limbah sebagai berikut :1. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air3. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah6. PerMen LH Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air7. PerMen LH Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi (menggantikan KepMen LH no 9 Tahun 1997)8. PerMen LH Nomor 08 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkitan Listrik Tenaga Termal 9. PerMen LH Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan10. KepMen LH Nomor 35 Tahun 1995 Tentang Program Kali Bersih (Prokasih)11. KepMen LH Nomor 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Air limbah Bagi Kegiatan Industri12. KepMen LH Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Air limbah Bagi Kegiatan Hotel13. KepMen LH Nomor 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Air limbah Bagi Kegiatan Rumah Sakit14. KepMen LH Nomor 03 Tahun 1998 Tentang Baku Mutu Limbah Bagi Kawasan Industri15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum (Menggantikan PerMenkes Nomor 416 Tahun 1990 Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air: Khusus Air Minum) 16. KepMen LH Nomor 37 tahun 2003 Tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan Dan Pengambilan Contoh Air Permukaan17. KepMen LH Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air18. KepMen LH Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air19. KepMen LH Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik20. KepMen LH Nomor 114 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air21. KepMen LH Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air22. KepMen LH Nomor 142 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas KepMen LH Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 7 Tahun 2011 tentang IMB yang mendukung penyediaan sarana dan prasarana sanitasi secara mandiri.24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 24 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2009 201325. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 25 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Setwan dan Setda Kabupaten Banyumas.26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Banyumas.27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 27 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.3.2.2. Aspek InstitusionalKegiatan pengelolaan dan pengendalian air limbah baik yang ditimbulkan oleh kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup berkerja sama dengan DCKKTR dan Dinas Kesehatan dengan berkoordinasi dengan BLH Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

3.2.3. Cakupan Pelayanana. Layanan Jamban KelurgaJamban keluarga umumnya disediakan sendiri oleh penduduk, program pemerintah sebatas pada sosialisasi jamban aman, stimulasi pembuatan jamban dan MCK umum. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan DCKKTR kabupaten Banyumas tahun 2010, diperoleh informasi bahwa cakupan pelayanan air limbah domestik untuk Kabupaten Banyumas baru mencapai 38,74%, dengan demikian ada 61,63% yang tidak mempunyai akses yang dicurigai BABS. Sebaran cakupan per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Pelayanan Sanitasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2009NODESAWC Non angsawc angsaWC Umum / MCKPenduduk / JiwaJumlah TerlayanaiCakupan Layanan%

cublukseptitankJumlah WC NonJumlah WC CubukJumlah WC SeptitankJumlah WC Umum

1Ajibarang1,8036527,9261579,7533,46534,44285048,51049.49

2Banyumas1,0054785,442633,9951,51222,00274028,24966.08

3Baturraden7692526,308371,5161,44422,19025825,40859.17

4Cilongok1,5172,5447,8812325,5429,42930,93291246,81540.76

5Gumelar6212233,0641602,49878111,0411,22415,54433.87

6Jatilawang9296497,544293,7162,59629,30116435,77755.73

7Kalibagor9271,2052,6191092,8414,62210,9451,14319,55140.06

8Karanglewas9313394,4281253,5721,32716,73750022,13638.89

9Kebasen1,1136,700564,79827,62931132,73851.52

10Kedunbanteng8375232,1771633,6631,1029,9161,17615,85729.73

11Kembaran2442027,18812071769426,56050428,47538.86

12Kemranjen2571,7026,4272469286,21623,4843,60034,22852.93

13Lumbir8085292,4751463,1602,19210,28671916,35737.48

14Patikraja1,1303258,16964,5461,17534,18510240,00874.07

15Pekuncen1,0751,6003,6563213,7006,60214,0441,36825,71435.05

16Purwojati1,6221,5022,66876,1705,20810,4032821,80951.81

17Pwt Barat2264525,469267481,44719,43726021,89240.22

18Pwt Selatan1,3034974,256905,2592,00217,02437824,66337.45

19Pwt Tmur681,1648,3261642724,65633,30465638,88867.73

NODESAWC Non angsawc angsaWC Umum / MCKPenduduk / JiwaJumlah TerlayanaiCakupan Layanan%

cublukseptitankJumlah WC NonJumlah WC CubukJumlah WC SeptitankJumlah WC Umum

20Pwt Utra4121,7935,2473241,6487,17220,9881,29631,10473.08

21Rawalo2,7145,9185,04010111,1763,11919,71340434,41273.18

22Sokaraja459189,4721021752,78433,81494037,71349.21

23Somagede1,9038821,403578,0833,3575,78623417,46049.4

24Sumbang5051,0134,1601391,6894,35216,64052423,20532.84

25Sumpiuh8192126,994523,4311,02531,79120836,45566.88

26Tambak8909426,754852,7852,82626,54535632,51271.26

27Wangon1,0111,1015,5351773,6543,17622,6251,24130,69643.12

Jumlah25,48427,617147,3283,294100,03584,281581,76420,096786,17650.37

Sumber : DCKKTR Kabupaten Banyumas Tahun 2009

Berdasarkan Survey EHRA Tahun 2011 dengan 4.400 responden di kabupaten Banyumas diperoleh informasi tempat BAB penduduk Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

Diagram 3.5Tempat Buang Air Besar Penduduk Kabupaten Banyumas

Berdasarkan hasil Survey EHRA tersebut di atas anggota keluarga yang sudah dewasa bila ingin buang air besar (BAB) ke jamban pribadi sebanyak 55,9%, tetapi masih ada anggota keluarga yang BAB ke sungai sekitar 24,70% dan ke parit 1,8%, ke kebun 1,2%, ke lubang galian 1,8%, ke WC tetangga 3,7%, WC Helikopter 6,7% dan WC umum sebesar 4,2%. Walaupun ada 55,9% penduduk yang buang air besar ke jamban pribadi tetapi pembuangan dari jamban tidak semuanya dialirkan ke septictank sehingga hal ini berpotensi mencemari lingkungan, sebagimana ditampilkan dalam diagram berikut yang merupakan hasil analisis Survey EHRA tahun 2011.

Diagram 3.6Tempat Penyaluran Buangan Akhir Tinja

b. Layanan Penyedotan TinjaDalam rangka penyedotan lumpur tinja dari septicktank yang dimiliki oleh masyarakat kabupaten Banyumas, maka DCKKTR menyiapkan truk tinja 1 unit, dengan volume pelayanan perhari 3 x 2 m3/unit. Sehingga rata-rata ada 6 m3 tinja terangkut. Disamping itu ada beberapa perusahaan swasta yang menyediakan layanan sedot lumpur tinja dengan kapasitas volume 3 x 2 m3/hari x 6 truk atau 36 m3/hari. Apabila dibandingkan dengan perkiraan produksi tinja per hari 280 M3/hari maka baru terangkut 42 M3/hari. Sehingga 238 m3/hari dicurigai telah mencemari air tanah atau bahkan air permukaan melalui praktek BABS.

Tabel 3. 9Truk Layanan Sedot Tinja di Kabupaten BanyumasTahun 2010NoInstansi/LembagaJumlah TrukKapasitas Layanan/hari(M3)Pembuangan/Pengolahan Akhir

1DCKKTR16IPLT

2Swasta636IPLT/Sungai

Jumlah42

Sumber : DCKKTR Kabupaten Banyumas tahun 2010

Hal ini juga diperkuat dengan temuan hasil Survey EHRA yang melibatkan 4.400 responden bahwa 79,6% penduduk tidak pernah melakukan sedot tinja pada septictank mereka.

Diagram 3.7Pengosongan/pengurasan Septictank di Kabupaten Banyumas

c. Layanan Instalasi Pengolahan Lumpur TinjaPemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai 1 (satu) unit IPLT yang berlokasi di TPA Gunung Tugel. dengan luas 35 x 50 M = 1650 M2, dengan daya tampung 750 M3. Adapun volume penerimaan lumpur tinja per hari adalah 42 M3. Adapun kondisi IPLT baik dan berfungsi. Dengan sedikitnya volume lumpur tinja yang diterima oleh IPLT maka menunjukan bahwa masih sangat sedikt masyarakat kabupaten Banyumas yang melakukan pengurasan terhadap septictank mereka.

3.2.4. Aspek Teknis dan TeknologiPengelolaan lumpur tinja di Kabupaten Banyumas dilayani di IPLT yang lokasinya di Kompleks TPA Gunung Tugel. IPLT mampu menampung lumpur tinja sekitar 750 M3. Tetapi lumpur tinja yang masuk baru mencapai 42 M3/hari, halini menunjukan bahwa IPLT belum dimanfaatkan secara maksimal. Sistem IPLT dengan sistem aerobik dan anaerob. Penyedot tinja dilayani oleh mobil tinja milik Pemerintah Kabupaten Banyumas sebanyak 1 dan milik swasta sebanyak 6 buah mobil dengan volume rata-rata 2 m3 dan sehari melayani 3 kali sehari, sehingga secara keseluruhan tinja terlayani untuk disedot sebanyak 42 m3 lumpur tinja per hari.Secara umum perjalanan air limbah domestik sejak dari user intervacenya hingga pembuangan akhir dapat digambarkan sebagai berikut :Tabel 3.10Perjalanan Air Limbah Domestik Kabupaten BanyumasPRODINPUTUSERINTERVACEPENGUMPULAN/PENAMPUNGAN/PENGOLAHAN AWALPENGANGKUTAN/PENGALIRANSEMIPENGOLAHANAKHIRTERPUSATDAURULANG/PEMBUANGAN AKHIR

BlackWater280 M3/hariAkses Jamban50,37% = 140 m3/hariSepticktank72,32% = 101 M3Cubluk13,55.% = 19 m3Non Angsa13,59% = 19 m3Truk Tinja41%IPLT 41%PUPUK ORGANIK

MASALAH49,63% BABS- mencemari air permukaan28,04.%Mencemari air tanah59%Tidak terangkut...........%Di buang ke sungai

Dari tabel diatas maka dari produksi tinja 280 m3/hari, baru 50,37% menggunakan jamban, sehingga diperkirakan ada 49,63% penduduk yang melakukakan praktek BABS. Sedangkan dari 50,37% yang menggunakan jamban, hanya 70,32% yang dialirkan ke septictank, sehingga diperkirakan 28,04% mencemari air tanah. Dan dari 70,32% yang menggunakan septicktank, ternyata hanya 41% yang disedot baik menggunakan pelayanan pemerintah maupun swasta. Dan dari 42 M3 tinja terangkut di buang ke IPLT. GreywaterGreywater atau air sisa cucian dari kamar mandi kebanyakan rumah tangga tidak melakukan pengolahan atau peresapan ke dalam tanah tetapi langsung dibuang ke drainase lingkungan atau lahan terbuka. BlackwaterTeknologi pengolahan Air limbah (blackwater) di IPLT menggunakan sistem. anaerobic system, sedangkan pada pengolahan awal pada septicktank menggnakan teknologi aerobic system, sementara bagi rumah tangga yang masih menggunakan cubluk maka tidak ada pengolahan.

3.2.5. Peran Serta Masyarakat dan Gender dalam Penanganan Air LimbahPeran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Banyumas dalam pengolahan air limbah dapat dikategorikan sebagai berikut :a. Bagi masyarakat yang sudah sadar dan mampu secara finansial untuk penanganan limbah cair tidak mengalami kesulitan, artinya secara teknis dan kebutuhan sarana prasarana dapat secara langsung disediakan oleh si pemrakarsa.b. Bagi masyarakat yang belum sadar dan mayoritas tidak mampu (secara finansial) sangat sulit untuk penanganan limbah cair di lingkungannya hal ini keterbatasan akan kesadaran dan biaya yang harus dikeluarkan.Secara keseluruhan peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Banyumas dalam pengolahan air limbah belum maksimal, masih mengandalkan kegiatan atau proyek dari pemerintah Kabupaten Banyumas, baik penyediaan sarana prasarana maupun perawatannya. Bahkan lembaga-lembaga ditingkat masyarakat atau LSM yang bergerak menangani air limbah belum ada, ini menunjukan masih kurangnya partisipasi masyarakat di sub sektor air limbah.Dalam rangka mendorong partisipasi dan peranserta masyarakat, pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai program SLBM (sanitasi lingkungan berbasis masyarakat). 3.2.6. Permasalahan Pengelolaan Air LimbahBeberapa permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik adalah:1. Banyak masyarakat yang masih membuang air limbah domestik (greywater) ke dalam saluran drainase secara langsung.2. Kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik masih sangat rendah.3. Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Banyumas untuk menguras tangki septik mengindikasikan banyaknya tangki septik yang tidak aman atau diduga cubluk, sehingga sangat berpotensi untuk mencemari tanah dan badan air sekitarnya.4. Pelaku Industri khususnya home industry belum seluruhnya mempunyai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang berfungsi secara baik5. 3.3. Pengelolaan Persampahan (Limbah Padat)Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing masing jenis zat.

3.3.1. Landasan Hukum/Legal Operasional 1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah2. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2008 20135. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas kabupaten Banyumas6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas

3.3.2. Aspek InstitusionalSesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009, tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Banyumas, maka pengelolaan persampahan menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas (DCKKTR). Dalam pelaksanaannya DCKKTR bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terutama dalam hal pengawasan terhadap aspek-aspek dampak lingkungan dan Disperindagkop untuk penanganan sampah pasar. Dalam hal pengelolaannya DCKKTR dibantu oleh Unit Pelaksanan yang berada di 3 wilayah yaitu UPT Wilayah Barat, UPT Purwokerto, UPT wilayah Timur. Secara organisatoris unsur DCKKTR yang melaksanakan fungsi dalam pengelolaan sampah atau kebersihan adalah Bidang Kebersihan yang membawahi 2 seksi yaitu:1. Seksi Pertamanan 2. Seksi Persampahan

3.3.3. Cakupan PelayananPraktek pengelolaan sampah berbeda beda antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.Pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyumas secara umum berada di bawah tanggung jawab Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas, dengan cakupan wilayah layanan (service coverage) sebesar 58% dari keseluruhan area kabupaten. Namun demikian untuk sampah yang berasal dari pasar-pasar tradisional ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Survey EHRA Pada Tahun 2011 diperoleh informasi bahwa masyarakat yang dilayani oleh petugas sampah/TPS adalah 12%Diagram 3.8Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyumas berdasarka Survey EHRA 2011 Dari Survey EHRA diperoleh informasi bahwa pelayanan TPS baru menjangkau 12% penduduk, dan 54,4% penduduk memperlakukan sampah dengan cara di bakar, 7,8 dikubur, 7,9% dibuang ke sungai dan 15,6% dibunag ke lahan kosong.Layanan yang yang dilakukan oleh DCKKTR Bidang Kebersihan dan Pertamanan diwujudkan dalam berbagai kegiatan antara lain :1. Melaksanakan pembersihan sampah.2. Melaksanakan ketertiban pembuangan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir.3. Melaksanakan pembuatan dan pembangunan Transfer Depo, UDPK dan TPA4. Mengelola dan memanfaatkan sampah di TPS maupun TPA agar berdaya guna + tidak menimbulkan pencemaran.5. Melakukan upaya pengurangan sampah di TPA melalui komposting dan daur ulang.6. Melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS / Transfer Depo ke TPA.Dalam rangka menunjang operasional sehari-hari untuk mengelola sampah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, maka diperlukan prasarana dan sarana persampahan yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, pihak DCKKTR memiliki beberapa sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3. 11Sarana dan Prasarana Kebersihan, Kabupaten Banyumas tahun 2010NoWilayahTPAJumlah TPSJumlahKendaraanAlat Pengolah

1PurwokertoTPA Gunung Tugel371 Truk Feel 1 Truk Amrol14 DumpTruk 3 Pick Up

2Banyumas Barat TPA Ajibarang 182 Dump Truk 1 Pick Up

3Banyumas TimurTPA Kaliori184 Dump Truk1 Pic Up1 Truk Amrol

Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Tahun 2010 Dari sarana kendaraan operasional persampahan tersebut sebanyak 28 kendaraan berusia lebih dari 7 tahun sedangkan 4 kendaraan sisanya berusia kurang dari 7 tahun. Berdasarkan standart Direktorat Jenderal Cipta Karya umur teknis kendaraan operasional persampahan adalah 7 tahun sehingga kendaraan operasional yang ada di Kabupaten Banyumas untuk melayani persampahan sangat tidak layak pakai.

3.3.4. Aspek Teknis dan TeknologiAdapun kondisi teknik opreasional di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:1. Sub Sistem Penyapuan Areal penyapuan di wilayah Perkotaan Purwokerto terfokus pada koridor jalan utama atau jalan protokol terutama koridor-koridor jalan di semua wilayah Perkotaan Purwokerto. Penyapuan dilakukan oleh petugas kebersihan dengan jam kerja mulai pukul 06.00 - 08.00 WIB dan 16.00 - 17.00 WIB. Hasil timbulan sampah dari sapuan jalan ini, kemudian di kumpulkan dan ditempatkan pada tempat sampah yang telah tersedia.

Penyapuan di pasarPenyapuan sampah di terminal

C. Sub Sistem Pewadahan Jenis wadah yang digunakan untuk menampung sampah di Perkotaan Purwokerto masih belum seragam. Alat pewadahan yang digunakan untuk menampung sampah di Perkotaan Purwokerto belum mempunyai bentuk dan jenis yang seragam, baik itu untuk daerah permukiman, perkantoran atau tempat umum lainnya. Alat pewadahan ini pada umumnya terbuat dari kayu, karet dan tong. Untuk areal permukiman alat pewadahan disediakan sendiri oleh masyarakat, sedangkan untuk jalan protokol dan perdagangan disediakan oleh pemerintah. Adapun bentuk dan jenis pewadahan yang ada terdiri dari keranjang bambu, tong kayu, tong ban bekas, tong plastik dan kantung plastik. Adapun jenis wadah yang digunakan pada umumnya sebagai berikut :a. Pemukiman1. Pendapatan Tinggi : keranjang2. Pendapatan rendah : plastik bekasb. Perkantoran :1. Tong dari drum2. Tong plastikc. Daerah Komersial1. Toko : sebagian tong dari keranjang2. Pasar : Container

Tempat sampah di pertokoanTempat sampah di perkantoranTempat sampah di permukiman

D. Sub Sistem Pengumpulan Secara umum pengumpulan sampah di Perkotaan Purwokerto adalah sebagai berikut :a. Door to door dengan gerobak dorongb. Komunal (penghasil sampah mengantarkan sampah sampai ke TPS terdekat)c. Ritasi gerobak rata-rata 2 kali sehari untuk Perkotaan Purwokerto jumlah alat pengumpul sampah yang ada di Perkotaan

Pembuangan sampah langsung ke TPSPengambilan sampah dipermukimanPengambilan sampah dari perkantoran

Permasalahan yang berhubungan dengan Tempat Pengumpulan Sementara atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS), penduduk di kawasan Perkotaan Purwokerto pada umumnya tidak menyukai keberadaan TPS di dekat lingkungan mereka karena alasan lingkungan, estetika, dan operasional yang tidak praktis. E. Sub sistem PemindahanTransfer Depo yang ada di Perkotaan Purwokerto pada umumnya berada di dekat pasar, saat ini beberapa transfer depo sudah tidak dipakai lagi untuk pemindahan sampah. Sampah diangkut langsung dengan menggunakan container, sehingga sampah-sampah dari pemukiman atau pasar dimasukkan ke container yang kemudian langsung dibawa ke TPA dengan Arm Roll.

TPS di Terminal PurwokertoTranfer Depo di Pasar

F. Sub Sistem Pengangkutan Sarana pengangkutan sampah di Purwokerto tidak hanya dari Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas namun juga berasal dari DISPERINDAKOP dan Swasta. Armada pengangkutan sampah di Perkotaan Purwokerto yang beroperasi saat ini antara lain : 1 unit Truck Feel kapasitas 10 m3, 32 unit Dump Truck kapasitas 8 m, 2 unit Truck Amroll kapasitas 5 m, 12 Pickup kapasitas 4 m dan 1 unit Engkel kapasitas 6 m3.Waktu operasional pengangkutan pada pagi hari antara jam 07.00 - 09.00 dengan jumlah operasi di Perkotaan Purwokerto bagian timur sebanyak 2 rit perhari dan di pasar sokaraja dan transfer depo sebanyak 2 rit per hari.Jenis-jenis sarana pengangkutan yang beroperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12Jenis Kendaraan Pengangkut Sampah Tiap ArmadaNoTPADCKKTRDISPERINDAKOPSWASTA

Jenis Armada (m3)Jumlah (Unit)Jenis Armada (m3)Jumlah (Unit)Jenis Armada (m3)Jumlah (Unit)

1Gunung Tugel Truck Feel (10)1Truck Feel-Truck Feel-

Truck Amrol (5)1Truck Amrol-Truck Amrol-

Dump Truck (8)14Dump Truck2Engkel (6)1

Pick Up (4)2Pick Up-Pick Up2

Jumlah1823

2Kaliori Dump Truck (8) 4Dump Truck-Dump Truck2

Truck Amrol (5) 1Pick Up-Pick Up1

Pick Up (4) 1

Jumlah6-3

3Tipar Dump Truck (8)3Dump Truck2Truck1

Pick Up (4)1

Jumlah421

4Kemutug--Truck (8)1Truck (8)3

Pick Up (4)5

Jumlah-18

Total Seluruh TPA di Banyumas Truck Feel (10)1Truck Feel-Truck Feel-

Dump Truck (8)21Dump Truck5Dump Truck6

Truck Amrol (5)2Truck Amrol-Truck Amrol-

Pick Up (4)4Pick Up-Engkel (6)1

Pick Up8

Sumber: Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Tahun 2009

Lamanya petugas kebersihan mengangkut sampah dan juga mengakibatkan tidak semua sampah dapat terangkut, sehingga banyak sampah yang berhamburan dan menimbulkan bau yang dapat mengganggu lingkungan sekitar.Oleh karena itu perlu adanya pengadaan armada angkutan sampah yang baru untuk meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah di Perkotaan Purwokerto.

G. Sub Sistem Tempat Pembuangan Akhir Pada saat ini Tempat Pembuangan Akhir yang melayani di Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya sejumlah 4 buah yang meliputi TPA Gunung Tugel yang berjarak 3,2 Km dari pusat Perkotaan, TPA Kaliori yang berjarak 6,4 Km dari Pusat Perkotaan, TPA Tipar dan TPA Kemutug dengan Sistem pengelolaan sampah yang digunakan saat ini adalah Open Dumping. Tempat Pembuangan akhir (TPA) yang terletak di Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja, secara teknis lingkungan dan ekonomi mulai tidak memenuhi syarat sehingga sampah di Perkotaan Purwokerto nantinya akan dibuang di TPA Kaliori yang memenuhi syarat, baik teknis, ekonomi, dan lingkungan.3.3.5. Peran Serta Masyarakat dan gender dalam Pengelolaan SampahBentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah a. Mengumpulkan Di kabupaten Banyumas sebagian masyarakat sudah mempunyai tempat sampah di rumah, bagi wilayah yang sudah terjangkau oleh pelayanan dari DCKKTR, sampah yang telah dikumpulkan kemudian di angkut oleh petugas, dan masyarakat membayar retribusi. Bagi wilayah yang belum terjangkau pelayanan, setelah dikumpulkan di tempat sampah kemudian di buang ke lubang sampah, ditimbun lalu di bakar.b. MemilahSebagaian masyarakat juga sudah ada yang melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah, dibedakan menjadi sampah organik dan non organik. Sampah organik dikomposkan dan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman pot. Sampah non organik yang masih mempunyai nilai jual kemudian di jual kepada pengepul rongsok. Berdasarkan hasil Survey EHRA Tahun 2011 diperoleh informasi bahwa 40% penduduk tidak pernah melakukan pemilihan, 40% kadang-kadang, 6,9% sering adan hanya 12,4% penduduk yang melakukan pemilahan sejak dari tumah, sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut :Diagram 3.9Pemilihan Sampah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2011(berdasarkan Survey EHRA tahun 2011)

Sumber : Survey EHRA tahun 2011 (N : 4.400)Adapun kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan secara terorganisir dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur, dan beberapa kelurahan yang lain di wilayah perkotaan Purwokerto.

c. Mengelola sendiri/kelompokKegiatan mengelola sendiri yang dilakukan oleh masyarakat adalah untuk sampah organik, ada beberapa kelompok pengelola sampah yang sudah mendapatkan alat komposer. Disamping itu ada beberapa kelurahan yang sudah melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk BANK SAMPAH yang dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Berikut adalah profil salah satu KSM Bank Sampah yang ada di Purwokerto dan sistem pengelolaanya.

Tabel 3.13Profil BKM PAS Arcawinangun Kec. Purwokerto Timur Kabupaten BanyumasNONama BKMCakupan LayananSistem pengelolaan

BKM PAS ARCAWINANGUNKelurahan Arcawinangun/3.015 KK1. Pemilihan oleh Warga2. Sampah dikonfersi menjadi rupiah3. Nilai rupiah menjadi tabungan nasabah/penyetor sampah4. Nilai rupiah dapat diambil sesui kebutuhan, tetapi di sisakan 30%5. Keuntungan pengelolaan sampah diperuntukan bea siswa bagi warga miskin

d. Membayar Retribusi Sampah.Salah satu peran masyarakat dibidang pengelolaan sampah di kabupaten Banyumas adalah membayar retribusi sampah terurama untuk daerah pelayanan. Ada dua cara membayar retribusi yaitu membayar ke petugas pengambil sampah dari pemerintah maupun petugas yang ditunjuk oleh paguyuban lingkungan Rt atau RW.

Tabel 3.14Besaran Pendapatan Retribusi Sampah Kab. BanyumasBesaran Retribusi/Tahun

2007200820092010Rata2

Target7.000.000,-7.425.000,-8.250.000,-10.000.000,-

Realisasi7.425.000,-14.075.000,-11.900.000,-14.400.000,-11.950.000,-

3.3.6. Permasalahan Pengelolaan SampahBeberapa hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas adalah :1. Potensi masyarakat secara umum cukup besar, hanya saja belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai potensi untuk meningkatkan efektifitas program persampahan.2. Adanya anggapan di masyarakat bahwa pengelolaan persampahan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan khususnya dalam hal kebiasaan membuang sampah pada tempatnya.4. Kurangnya partisipasi warga masyarakat dalam pengelolaan persampahan.5. Keterbatasan lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dan tanah untuk teknis pengolahan misalnya untuk penutup lahan TPA.6. Kurangnya jumlah armada atau prasarana pengangkutan mengakibatkan sampah yang terlambat diangkut, sehingga menimbulkan bau dan lindi di TPS dan transfer depo.7. Pemanfaatan lahan TPA yang hampir habis dari 20 tahun yang direncanakan, telah dimanfaatkan selama 18 tahun, sehingga tersisa 2 tahun lagi, menjadikan efektifitas pengolahan menjadi tidak maksimal.8. Belum adanya Perda tentang persampahan khususnya tentang pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga.

3.4. Pengelolaan DrainasePermasalahan banjir atau genangan di wilayah Kabupaten Banyumas pada umumnya tidak terlepas dari sistem pengelolaan drainase. Akumidasi sampah dan sedimentasi serta perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri menyebabkan kapasitas saluran drainase yang ada tidak dapat lagi menampung lagi limpasan air hujan dan buangan kegiatan rumah tangga. Permasalahan tersebut pada hakekatnya berakar pada aspek teknis yang tidak memadai, organisasi/lembaga yang lemah, flnansial yang tidak cukup dan kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase.3.4.1. Landasan Hukum/Legal Operasional1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 239/KPTS/1987 tentang fungsi utama saluran drainase sebagai drainase wilayah dan sebagai pengendalian banjir.2. Kepmen Kimpraswil No. 534/2001 tentang Standart Pelayanan Minimal Drainase.3.4.2. Aspek InstitusionalPenanganan Drainase lingkungan di Kabupaten Banyumas ditangani oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata ruang atau DCKKTR, sedangkan untuk drainase jalan dan drainase primer atau sungai ditangani oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSABM.3.4.3. Cakupan PelayananPelayanan Darinase lingkungan meliputi seluruh wilayah permukiman di kabupaten Banyumas, dengan tujuan agar tidak terjadi genangan di wilayah permukiman terutama ketika terjadi hujan besar. Tingkat pelayanan sub sektor Darinase juga dapat dilihat berapa banyak penduduk mempunyai Saluran pembuang Air limbah sebagimana ditunjukan oleh Diagram berikut :

Diagram 3.10Kepemilikan SPAL Penduduk Kabupaten Banyumas

Sumber : Survey EHRA Tahun 2011Tingkat pelayanan drainase juga dapat dilihat dari seberapa banyak tempat genangan dan banjir. Berdasrkan Survey EHRA diperoleh informasi sebagai berikut :Diagram 3.11Resiko Banjir penduduk Kabupaten BanyumasSumber : Survey EHRA Tahun 20113.4.4. Aspek Teknis dan TeknologiDrainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air atau ke bangunan resapan buatan. Ada beberapa daerah yang mempunyai potensi genangan akibat curah hujan yang cukup tinggi sementara drainase lingkungan belum berfungsi dengan baik. Dalam buku laporan akhir Master Plan Drainase disebutkan bahwa di perkotaan ada 46 titik daerah rawan genangan. Secara teknologi, drainase di Kabupaten Banyumas dibangun menggunakan pasangan batu dan semen. Agar berfungsi dalam pelimpasan air hujan maka saluran drainase dibuat kemiringan rata-rata atau mengikuti kemiringan tanah, atau teknologi grafitasi. 3.4.5. Peran Serta Masyarakat dan Gender dalam Pengelolaan Drainase LingkunganPemerintah kabupaten Banyumas belum mempunyai program pengelolaan drainase yang melibatkan masyarakat. Tetapi secara mandiri atau dikoordinir oleh RT masyarakat telah berperan dalam kegitan-kegiatan sebagai berikut : a. Pembersihan saluran dengan cara kerja bakti di setiap lingkungan.b. Mengelola sampah atau membayar retribusi sampah sehingga tidak membuang sampah ke saluran drainase.c. Membuat saluran pembuangan limbah rumah tangga ke belakang rumah. Saluran drainase yang ada di depan rumah hanya untuk pematusan air hujan saja.3.4.6. Permasalahan Pengelolaan DrainasePermasalahan drainase lingkungan di Kabupaten Banyumas meliputi :1. Ketidakmampuan saluran untuk mengalirkan air yang disebabkan oleh endapan (sedimen).2. Adanya sampah-sampah yang menyumbat saluran. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya kapasitas saluran.3. Pembuangan air limbah rumah tangga (greywater) langsung ke drainase tanpa pengolahan terlebih dahulu menyebabkan air tercemar dan bau.

3.5. Komponen Sanitasi Lainnya3.5.1. Penanganan Limbah IndustriAir limbah yang dihasilkan dari industri besar sudah dikelola dalam fasilitas IPAL dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan secara rutin menunjukan bahwa kualitas air limbah masih memenuhi syarat untuk dibuang ke lingkungan. Sedangkan untuk kategori home industry seperti tahu dan tempe, sebagian besar belum mengolah air limbahnya dengan tepat dan kebanyakan dibuang langsung ke saluran drainase tanpa pengelolaan terlebih dahulu.3.5.2. Penanganan Limbah MedisLimbah medis adalah limbah yang biasanya bersumber dari limbah rumah sakit, baik air limbah maupun limbah padat. Limbah medis dapat dikategorikan sebagai limbah infeksius dan masuk pada klasifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif limbah medis tersebut terhadap masyarakat atau lingkungan, maka rumah sakit melakukan pengelolaan secara khusus, dan diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup serta Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Secara detail penjelasan terkait limbah medis ditinjau dari sumber, jenis dan pengolahannya dapat dijelaskan sebagai berikut: a. SumberSumber timbulan sampah medis yang dihasilkan dari RSUD. Gambaran secara garis besar berasal dari unit Obstetrik, unit Emergency, unit Laboratorium, kamar mayat, patologi dan otopsi, unit layanan medis, dsb. b. JenisJenis limbah medis dapat berupa benda tajam, infeksius, jaringan tubuh, sitotoksis, farmasi, kimia, dan radio aktif. Jenis lain adalah sampah medis berupa; darah, jaringan, spuit, kapas, kasa, slang infus, jarum suntik, dan sampah lain yg terkontaminasi. c. Penanganan (pengelolaan) Dilaksanakan pemisahan antara sampah infeksius, sitotoksis, dan radioaktif menggunakan kantong plastik yang sesuai dengan jenis sampahnya. Sebelum dibuang ke pembuangan sementara, dilakukan desinfeksi dengan bahan kimia untuk membunuh bakteri patogen dan mikroorganisme lain yang bisa membayakan penjamah sampah. Pemusnahan sampah klinis dengan pembakaran (incenerator) dan sampah radioaktif. Untuk air limbah diolah dalam suatu IPAL yang dikelola secara mandiri pihak rumah sakit.3.5.3. Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan SehatUntuk mengkapanyekan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat bisa mengetahui, memahami, mengerti dan akhirnya mau melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagai warga masyarakat untuk turut serta membangun kesehatan baik individu, sosial dan lingkungan, agar kualitas kesehatan meningkat, sedangkan kegiatanya antara lain : 1. Pelatihan untuk petugas kesehatan2. Melatih kader kesehatan di kelurahan-kelurahan3. Memasang spanduk-spanduk / poster-poster himbauan untuk PHBS4. Membentuk satgas-satgas kesehatan (Gerdamas dan Gerdusehati)5. Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS)Dalam pembahasan pembuatan Buku Putih Sanitasi ini kami membahas dalam ruang lingkup Tatanan Rumah Tangga Sehat. Ruang lingkup Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dalam pelaksanaanya ada 5 tatanan yaitu :1. Tatanan Rumah Tangga Sehat2. Tatanan Sekolah Sehat3. Tatanan Perkantoran Sehat4. Tatanan Tempat-tempat umum Sehat5. Tatanan Pondok pesantren SehatPHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat :Rumah tangga sehat adalah yang rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangganya :1. Persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan2. Memberi bayi ASI ekslusif3. Menimbang bayi dan balita4. Menggunakan air bersih5. Mencuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir6. Menggunakan jamban sehat7. Memberantas jentik di rumah8. Makan buah dan sayur tiap hari9. Melakukan aktifitas fisik tiap hari10. Tidak merokok di dalam rumah

3.6. Pembiayaan Sanitasi Kabupaten3.6.1. Kelembagaan Pengelolaan Keuangan SanitasiInstitusi atau lembaga daerah yang mengelola program sanitasi adalah, pada tahap perencanaan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) sedangkan pada tahap pelaksanaan yaitu Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Runag (DCKKTR), Dinas Kesehatan (DINKES), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB (BPMPKB).

3.6.2. Besaran dan Proporsi Pendanaan Pembangunan Sanitasi Besarnya pendanaan dalam pengelolaan sanitasi di Kabupaten Banyumas secara umum belum proporsional di masing-masing SKPD, seperti terlihat dibawah ini. Tabel 3.15Besaran Pendanaan Sanitasi per Tahun Kabupaten BanyumasNoSKPDJumlah Realisasi APBD Sektor Sanitasi/Tahun

2009% APBD2010% APBD

1BAPEDA92.577.350,-0

2DCKKTR11.261.599.350,-4.956.564.760,-

3DINKES1.220.226.700,-753.006.760,-

4BLH951.590.500,-850.278.000,-

5BPMPKB65.000.000,=458.116.200,-

JUMLAH13.539.463.500,-1,267.087.136.320,-0,62

3.6.3. Perkembangan Pendapatan dan Belanja DaerahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun pada Belanja Langsung tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

Tabel 3.16Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BanyumasNoMata Anggaran2007200820092010

APendapatan

1Pendapatan Asli Daerah96.386.444.65995.370.045.696129.264.133.029161.393.380.513

2Dana Perimbangan715.730.127.218760.076.541.000825.873.817.413976.144.080.662

3Lain-lain Pendapatan yang Sah57.270.485.25472.567.269.59222.666.590.246126.697.662.017

Jumlah Pendapatan869.387.057.131928.013.856.2881.032.805.760.0421.264.235.123.192

BBelanja

1Belanja Rutin/Aparatur/Tidak Langsung577.067.730.131693.005.691.414745.318.603.961907.697.878.942

2Belanja Pembangunan/Publik/ Langsung287.998.263.249371.105.115.377324.694.279.107219.307.793.478

Jumlah Belanja865.065.993.3811.064.110.806.7911.070.012.883.0681.127.005.672.420

3.6.4. Besaran Realisasi dan Potensi Pendapatan (Retribusi) Layanan SanitasiRetribusi yang didapat dari layanan sanitasi hanya didapat dari jenis retribusi persampahan, sedangkan dari pengelolaan air limbah belum dapat dideteksi..

Tabel 3.17Besaran Realisasi dan Potensi Pendapatan (Retribusi) Layanan SanitasiNoJenis RetribusiRealisasi 2009Realisasi 2010

Retribusi SanitasiPAD 2009%Retribusi SanitasiPAD2010%

1Sampah11.900.000,-129.264.133.0290,009214.400.000,-161.393.380.5130,0089

2Air Limbah000000

JUMLAH11.900.000,-129.264.133.0290,009214.400.000,-161.393.380.5130,0089

Sumber : DCKKTR Kab.Banyumas Tahun 2010

3.6.5. Permasalahan Pendanaan Sanitasi Kabupaten BanyumasPendanaan dalam didang sanitasi dangat dipengaruhi oleh adanya usulan dari masyarakat dan stakeholder lainnya dalam proses penyusunan RKPD melalui musrenbang. Selama ini untuk kegiatan sanitasi dianggap kurang populer.

Tabel 3.18 Permasalahan Pendanaan Kabupaten BanyumasNoTingkatan Pengusulan AnggaranProsesi Usulan & Identitikasi Permasalah

1Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana yang disulkan, dikarenakan belum tersedianya data pendukung dari SKPD secara lengkap.Meski program dan rencana kegiatan SKPD tercover dalam RPIJM daerah, tetapi belum di break down dalam Renstra SKPD, sehingga belum termasuk skala prioritas kegiatan SKPD yang nantinya akan diformulasikan dalam Renja SKPD

2a. Usulan kegiatan cenderung diarahkan untuk belanja modal (pembelian alat-alat) dalam penanganan sampah. Sedangkan kegiatan pembinaan masyarakat masih kurangb. Untuk kegiatan pengelolaan limbah domestik, usulan kegiatan dari SKPD masih kurangc. Untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan usulan kegiatan dari SKPD masih kuranga. Usulan yang diarahkan kearah upaya pembinaan masyarakat dalam penanganan sampah masih terbatas, belum muncul dalam Renja SKPD

b. Usulan kegiatan pengelolaan limbah domestik belum muncul dalam Renja SKPDc. Usulan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan belum muncul dalam Renja SKPD

3.6.6. Besaran Pendanaan Sanitasi Per KapitaBesarnya pendanaan sanitasi per kapita di Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengamai fluktuasi.

Tabel 3.19Besaran Pendanaan Sanitasi Per Kapita di Kabupaten BanyumasKeterangan200920102011

Jumlah Belanja Sanitasi KabupatenRp. 13.539.463.500,-Rp. 7.087.136.320,-Rp. 16.510.176.000,-

Jumlah Penduduk 1.553.902 jiwa1.553.902 jiwa1.577.211 jiwa

Besaran Pendanaan Sanitasi PerkapitaRp. 8.713,-Rp. 4.561,-Rp. 10.468,-

BAB IVRENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI

4.1 Visi dan Misi Stakeholder Sanitasi Kabupaten Banyumas Dalam BPS Kabupaten Banyumas belum dapat dirumuskan visi dan misi sanitasi, karena sanitasi belum menjadi program yang terkoordinir dalam SKPD. Oleh karena itu pada bab ini akan diuraikan tentang visi dan misi SKPD yang menangani sanitasi sebagai berikut :

Tabel 4. 1Visi dan Misi SKPD yang Mengelola Program Sanitasi Kabupaten BanyumasNOSKPDVISIMISI

1BAPPEDATerwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mampu Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat1. Melaksanaan perencanaan yang melibatkan partisipasi stakeholder pembangunan di Kabupaten Banyumas.2. Melaksanakan perencanaan pembangunan dengan pendekatan menyeluruh dari berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Banyumas.3. Meningkatkan profesionalitas dan kemampuan aparatur perencanaan pembangunan daerah.

2DCKKTRTerwujudnya Permukiman yang Serasi, Terkendali, dan Berkelanjutan1. Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien dengan SDM yang profesional dengan menerapkan good government.2. Melaksanakan penataan ruang yang terencana, terkendali, tepat manfaat, aspiratif dan berkelanjutan.3. Melakukan pengelolaan dan pembinaan bangunan gedung yang handal dan laik fungsi.4. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, terencana sehat dan berwawasan lingkungan.5. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kebersihan kawasan sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan asri.6. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan pemadaman kebakaran, pencegahan dan penanggulangan darurat pasca bencana.

3BLHTerciptanya Keselarasan Lingkungan dengan Teknologi bagi Kehidupan di Kabupaten Banyumas1. Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kemmapuan sumber daya alam dan kulaitas lingkungan hidup dengan pendekatan teknologi tepat guna dan berkelanjutan.2. Meningkatkan peran serta/keterlibatan berbagai pihak dalam masyarakat dalampengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.3. Melaksnakan pengawasan, pembinaan dan penyelesaian sengketa lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan.4. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan para pihak dalampengelolaan lingkungan hidup.

4DINKESBanyumas Sehat dan Mandiria. Mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat serta mampu mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya menuju Desa Siaga.b. Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.c. Membina dan menciptakan lingkungan sehat serta mengendalikan penyakit potensial wabah.d. Meningkatkan sumberdaya,informasi dan manajemen kesehatan.e. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral

5BAPERMAS PKBMenuju Masyarakat Mandiri dan Sejahteraa. Meningkatkan penyelenggrakan Pemerintahan Desa/kelurahanb. Meningkatkan kemempuan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahanc. Mendorong peningkatan swadaa dan nilai-nilai gotong royong masyarakat.d. Mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan.e. Meningkatkan kemandirian masyarakat.f. Membina dan mengembangkan prakarsa, peran serta dan kelembagaan masyarakat.g. Membina dan mengembangkan sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat.h. Meningkatkan dan mengembangkan teknologi tepat guna dan usaha ekonomi desa/kelurahani. Membina pengelolaan sarana dan prasarana desa/kelurahanj. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga kecil bahagia sejahtera.

4.2. Strategi Penanganan Sanitasi Kabupaten Banyumas Strategi penanganan sanitasi yang sedang dilakukan di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:1. Pengelolaan air limbah/domestik dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penataan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan air limbah industri dan rumah tangga serta meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja di IPLT;2. Pengelolaan persampahan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di sumber sampah/transfer depo dan di lokasi TPA;3. Penumbuhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting kebersihan dan keindahan kota; 4. Pengelolaan drainase lingkungan dengan meningkatkan pemeliharaan dan fungsi sungai dan saluran air, perbaikan permukiman, perumahan, keindahan kota serta menurunkan ancaman bahaya banjir; 5. Penyediaan air bersih-PDAM mempunyai strategi bidang teknis dan non teknis untuk meningkatkan cakupan layanan kepada masyarakat. Strategi fungsional bidang teknis adalah : Rehabilitasi dan perbaikan jaringan pipa untuk pelayanan prima dengan sasaran penurunan tingkat kehilangan air, pemerataan tekanan air dan kontinuitas aliran air; Keseimbangan antara kapasitas produksi dan distribusi air ke masyarakat. Peningkatan kapasitas produksi sumur dalam sehingga cakupan pelayanan terpenuhi; Stabilisasi kapasitas air tanah (sumur dalam) sehingga pasokan kapasitas produksi sumur dalam terjamin.Strategi fungsional bidang non teknis untuk meningkatkan efisiensi manajemen perusahaan yang menunjang peningkatan cakupan pelayanan, adalah : Perencanaan komprehensif dan jangka panjang sektor air minum untuk dikembangkan secara terintegrasi dalam mendukung infrastruktur lainnya. Penambahan karyawan untuk mempertahankan rasio karyawan per 1000 pelanggan. Peningkatan ketersediaan air baku dengan pemetaan sumber air baku untuk mengetahui informasi potensi sumber air baku dan dalam upaya kerjasama antar daerah.6. Penumbuhan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Selain itu juga, Dinas Kesehatan dan Badan Lingkungan Hidup berupaya meningkatkan sistem pengawasan lingkungan pemukiman, sarana air bersih, makanan dan minuman serta tempat-tempat umum.

4.3. Rencana Peningkatan Pengelolaan Air limbah Domestik 4.3.1. Sistem Terpusat/off siteDi Kabupaten Banyumas belum ada pengelolaan air limbah domestik yang menggunakan sistem off site. Tetapi sudah ada beberapa IPAL yang sistemnya hampir sama dengan off site, hanya cakupannya yang lebih kecil. Oleh karena itu ke depan dengan disusunnya BPS dan SSK Banyumas diharapkan rencana program dapat disiapkan secara komprehensif dan terencana. Tabel 4.2IPAL Komunal di Kabupaten BanyumasNoJenis IPALLokasiKapasitas PengolahanCakupan Pelayanan

1IPAL KomunalKaranglewas Lor28 M3220 Rumah

2IPAL KomunalPamijen Lor25 M3183 Rumah

3IPAL KomunalGiriya Satria, Karangpucung25 M3200 Rumah

4IPAL Komunal Bukit permai, Kalibagor25 M3200 Rumah

Sumber : DCKKTR Kabupaten Banyumas Tahun 2010

4.3.2. Sistem PAMSIMASSistim yang diterapkan oleh Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah program yang pendanaanya merupakan sharing antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Di Kabupaten Banyumas Program PAMSIMAS telah ada sejak tahun 2008 yang merupakan program dari pemerintah pusat. Adapun lokasi PAMSIMAS sejak Tahun 2008 2011 adalah sebagai berikut :

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyumas2011

BAB IV. RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INIIV-135

Tabel 4. 3DAFTAR LOKASI PAMSIMAS KABUPATEN BANYUMAS 2008 - 2009

TAHUN 2008TAHUN 2009TAHUN 2010TAHUN 2011

NO.DESAKECAMATANNO.DESAKECAMATANNO.DESAKECAMATANNODESAKECAMATAN

1SamudraGumelar1KedunggedeLumbir1KenitenKedungbanteng1RandeganWangon

2Samudra KulonGumelar2GlempangPekuncen2Dawuhan KulonKedungbanteng2ParungkamalLumbir

3BanjarsariAjibarang 3RancamayaCilongok 3SudimaraCilongok 3BanjaranyarPekuncen

4CikidangCilongok 4PanusupanCilongok 4KasegeranCilongok 4KrangganPekuncen

5SikapatSumbang 5LimpakuwusSumbang 5Kedungwuluh LorPatikraja5PandansariAjibarang

6KutalimanKedungbanteng6KotayasaSumbang 6BantarJatilawang6CiberungAjibarang

7KarangdadapKalibagor7GandatapaSumbang 7PekuncenJatilawang7KarangrauBanyumas

8BinangunBanyumas8KarangsariKembaran 8Kalicupak KidulKalibagor8BoganginSumpiuh

9Gumelar LorTambak 9KarangtengahKembaran 9KalioriKalibagor9kedungranduPatikraja

10Sambeng KulonKembaran 10BuniayuTambak 10PegalonganPatikraja

11PajerukanKalibagor11PlanaSomagede11WiradadiSokaraja

12PapringanBanyumas12KarangsalamKemranjen 12TamansariKaranglewas

13PasingganganBanyumas13Somagede (Repl)Somagede13Banjarsari KulonSumbang

14PageralangKemranjen 14Dawuhan Wetan (Repl)Kedungbanteng

15KlintingSomagede15Kemawi (Repl)Somagede

16Karangsalam (Repl)Baturaden

17Danaraja (Repl)Banyumas

4.3.3. Sistem On SiteSistem IPAL on site adalah sistem rumah tangga yang pada umumnya sudah dimiliki oleh rumah tangga Kabupaten Banyumas, belum ada data yang menyatakan bahwa septictank yang dimiliki oleh rumah tangga di Kabupaten Banyumas sudah memiliki standar yang benar. Hal ini terkait dengan jenis Septic tank yang belum semuanya SNI. SKPD terkait yaitu DCKKTR dan BLH maupun SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat belum mempunyai program tentang pengawasan pengelolaan IPAL rumah tangga atau on site tersebut, sehingga dengan disusunya BPS dan SSK Kabupaten Banyumas tahun 2011 diharapkan menjadi rujukan dan langkah koordinasi yang dapat mewujudkan program-program pengelolaan air limbah rumah tangga.

4.3.4. Rencana Program Secara Umum Secara umum dalam rangka peningkatan pengelolaan air limbah, maka Badan Lingkungan Hidup menyusun Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan utama sebagai berikut : 1. Pembinaan dan Sosialisasi kepada masyarakat tentang lingkungan. 2. Bimbingan Teknis Dokumen UKL/UPL terhadap perusahaan. 3. Fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan hidup/bangun praja. 4. Pengembangan kinerja dan Pengujian Air Minum, Air Limbah Perusahaan. 5. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan pengujian sampel air limbah. 6. Lingkungan Perumahan Sehat. 7. Pembangunan IPAL komunal untuk kawasan padat.Adapun program peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja kota yang dilakukan oleh DCKKTR adalah:1. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah/tinja. 2. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah/tinja.3. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.Namun demikian program-program tersebut belum maksimal dan belum semua terjabarkan dalam kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kabuapten Banyumas tahun 2011, Oleh karena itu kedepan dengan adanya BPS dan SSK Kabupaten Banyumas diharapkan program-program tersebut akan lebih terfokus, terarah dan terkoordinasi dengan baik.

4.4. Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah (Limbah Padat) Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, bebas dari sampah maka program-program untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai berikut: 1. Penyusunan Kebijaksanaan Managemen Pengelolaan Persampahan;2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, meliputi : pembangunan transfer depo, pengadaan sarana angkutan persampahan, kontainer sampah dan bak sampah di tempat-tempat umum, Serta merubah sistem pengelolaan sampah dari open dumping menjadi Controlled landfill dan Sanitary Landfill dan penutupan TPA Gunung Tugel, karena sudah overload;3. Penyusunan Kebijaksanaan Kerjasama Pengelolaan Persampahan;4. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, meliputi pemeliharaan transfer depo, sarana angkutan persampahan, kontainer dan bak sampah di tempattempat umum;5. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan;6. Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan;7. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan;8. Kerjasama Pengelolaan Persampahan dengan swasta/pengusaha dan masyarakat; 9. Sosialisasi Kebijaksanaan Pengelolaan Persampahan;10. Lomba kebersihan dan keindahan lingkungan kelurahan dan sekolah-sekolah; 11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;12. Penyusunan Revisi Perda tentang Pengelolaan Sampah.

4.5. Rencana Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Dalam menangani peningkatan pengelolaan drainase terutama yang langsung berhubungan dengan kesehatan lingkungan permukiman, perlu juga mempertimbangkan kebutuhan pengembangan jaringan air minum dan telekomunikasi. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu diketahui seberapa luas Daerah Milik Jalan (Damija) dan Daerah Manfaat Jalan (Damaja). Damija adalah merupakan luasan wilayah yang akan dipergunakan untuk membangun prasarana jalan dan berbagai kelengkapanya, meliputi batas pagar yang ada disebelah kiri dan kanan Damaja. Damaja adalah luasan wilayah yang dimanfaakan untuk membangun prasarana jalan yang terdiri dari perkerasan, berm, lahan hijau dan trotoar.Adapun program peningkatan drainase pada aspek pembangunan dari Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut : 1. Mencari data data yang diperlukan untuk menentukan dimensi yang diterapkan.2. Merencanakan dan mendesain drainase sesuai kebutuhan;3. Dalam pembangunan gorong-gorong, saluran pembuangan talud dan dam memperhitungkan kebutuhan sektor lain yaitu PDAM, Telkom dan Kebinamargaan;4. Membangun instalasi penghubung dari rumah-rumah (saluran pembuangan di lingkungan pemukiman menuju drainase penghubung);5. Membangun IPAL rumah tangga;6. Membangun sumur-sumur resapan untuk pengeringan lingkungan;

Adapun program pemeliharaan drainase, meliputi : 1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali dengan pengedukan waled/normalisasi saluran air, pengawasan kondisi saluran air. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian banjir dengan penyuluhan dan fasilitasi kepada masyarakat.

4.6. Rencana Peningkatan Kampanye PHBS Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah menyusun beberapa kegiatan, yaitu : 1. Pembinaan rumah sehat;2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat; 3. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat; 4. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; 5. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak dan balita.

BAB VINDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI

5.1 Area Resiko Tinggi dan Permasalahan Utamanya Penentuan area resiko sanitasi di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan cara pemberian skoring terhadap 331 kelurahan dan desa, berdasarkan beberapa indikator yang berasal dari data sekunder, Survey EHRA dan persepsi SKPD yang menjadi anggota Pokja AMPL Kabupaten Banyumas. 1. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia di SKPD-SKPD atau instansi lain yang meruapakan hasil pendataan ataupun survey dan kajian, sebagai indikator untuk menentukan kondisi area resiko sanitasi, yang antara lain meliputi :a. Kepadatan penduduk sebagai indikasi banyaknya limbah domestik dan sampah yang dihasilkan, sempitnya lahan, biasanya dihuni oleh masyarakat menengah ke bawah;b. Penduduk Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), hal ini untuk menunjukkan data tentang keluarga miskin yang diambilkan dari data BPS;c. Sarana PDAM yaitu cakupan pelayanan PDAM berupa sambungan rumah dibandingkan dengan total populasi;d. Akses terhadap kepemilikan jamban pribadi, hal ini berkaitan dengan orang yang tidak memiiki akses terhadap jamban pribadi memiliki peluang (resiko) lebih besar terkena penyakit, misalnya diare;e. Kejadian penyakit diare, hal ini menunjukan akibat yang ditimbulkan karena sanitasi yang buruk. 2. Persepsi stakeholders merupakan penilaian secara subyektif dari masing masing institusi (SKPD) yang menjadi anggota Pokja AMPL Kabupaten Banyumas terhadap kondisi sanitasi di setiap kelurahan dengan memberikan katagori tingkat resiko seperti resiko tinggi, resiko sedang, resiko kecil dan tidak beresiko dengan memberikan pembobotan angka 4 1, dan persepsi terhadap indikator berupa pembobotan dalam bentuk prosentase pada setiap indikator yang telah ditentukan. 3. Survey EHRA merupakan data primer yang diambil dari 40 responden (ibu rumah tangga) di setiap kelurahan/desa. Ada 110 keluarahan/desa yang secara klastering diambil sebagai lokasi survey EHRA, sehingga jumlah keseluruhan responden adalah 4400 responden. Beberapa hasil Survey EHRA tersebut dipilih dan disepakati oleh Pokja AMPL Kabupaten Banyumas sebagai indikator penentu area resiko sanitasi, yaitu:1Sumber Air

Jarak sumur dangkal ke tangki septik < 10 m

Sumber Air tidak terlindungi/tidak aman

Kelangkaan Air

2Air Limbah Domestik

Tanki septic suspek tidak aman

Pencemaran karena pembuangan isi tanki septic

Pencemaran karena SPAL

3Persampahan

Pengelolaan Sampah tidak aman

Frekuensi pengangkutan sampah lama

Ketidaktepatan waktu pengangkutan sampah

Tidak ada Pengolahan sampah setempat

4Genangan Air

5Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

CTPS di lima waktu penting

Perilaku BABS

6Hygiene jamban

Lantai dan dinding jamban yang tidak bebas dari tinja

Jamban tidak bebas dari kecoa dan lalat

Ketidakberfungsian penggelontor

Tidak ada sabun di dalam atau didekat jamban

Berdasarkan data skunder, Survey EHRA dan persepsi SKPD maka dapat disimpulkan area bersiko sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 5.1Area Beresiko Sanitasi Kabupaten Banyumas Tahun 2011IDKecamatan dan Desa/KelurahanSkor berdasarkan persepsi SKPDSkor berdasarkan data sekunderSkor berdasarkan data EHRASkor yang disepakati

Skor hasil kunjungan lapangan

1000BANYUMAS

1100Gumelar

1101Cihonje3111,672

1102Cilangkap3212,002

1103Gancang3222,332

IDKecamatan dan Desa/KelurahanSkor berdasarkan persepsi SKPDSkor berdasarkan data sekunderSkor berdasarkan data EHRASkor yang disepakati

Skor hasil kunjungan lapangan

1104Gumelar2222,002

1105KarangKemojing3322,673

1106Kedungurang3322,673

1107Paningkaban3212,002

1108Samudra4423,334

1109 Samudra Kulon 2322,332

1110 Tlaga 2222,002

1200 Pekuncen

1201 Banjaranyar 2322,333

1202 Candinegara 2322,332

1203 Cibangkong 3322,673

1204 Cikawung 3322,673

1205 Cikembulan 3322,673

1206 Glempang 2322,332

1207Karangkemiri 3322,673

1208 Karangklesem 2222,002

1209 Krajan 2222,002

1210 Kranggan 3222,332

1211 Pasiraman Kidul 2222,002

1212 Pasiraman Lor 3222,332

1213 Pekuncen 3312,332

1214 Petahunan 4323,004

1215 Semedo 3322,673

1216 Tumiyang 3322,673

1300 Ajibarang

1301 Ajibarang Kulon 1121,331

1302Ajibarang wetan3232,673

1303 Banjarsari 3412,673

1304 Ciberum 3322,673

1305 Darmakradenan 3322,673

1306Jingkang3312,332

1307 Kalibenda 3423,004

1308 Karangbawang 3333,004

1309 Kracak 3322,673

IDKecamatan dan Desa/KelurahanSkor berdasarkan persepsi SKPDSkor berdasarkan data sekunderSkor berdasarkan data EHRASkor yang disepakati

Skor hasil kunjungan lapangan

1310 Lesmana 3222,332

1311 Pancasan 2312,002

1312 Pancurendang 3423,004

1313 Pandansari 3222,332

1314 Sawangan 3333,004

1315 Tipar Kidul 3322,673

1400 Wangon

1401 Banteran 3222,332

1402 Cikakak 3232,673

1403 Jambu 2222,002

1404 Jurangbahas 2222,002

1405 Klapagading 2322,332

1406 Klapagading Kulon 3232,673

1407 Pengadegan 4323,004

1408 Randegan 3322,673

1409 Rawaheng 2322,332

1410 Wangon 2132,002

1411 Windunegara 3122,002

1412 Wlahar 3222,332

1500 Lumbir

1501 Besuki 3222,332

1502 Canduk 4222,673

1503 Cidora 3232,673

1504 Cingebul 3322,673

1505 Cirahab 4333,334

1506 Dermaji 4222,673

1507 Karanggayam 4222,673

1508 Kedunggede 2222,002

1509 Lumbir 3333,004

1510 Parungkamal 4323,004

1600 Jatilawang

1601 Adisara 3322,673

1602 Bantar 3322,673

1603 Gentawangi 3222,332

1604 Gunung Wetan 3222,332

1605 Karanganyar 3222,332

1606 Karanglewas 3222,332

1607 Kedungwringin 2111,331

1608 Margasana 2121,672

1609Pekuncen 2322,332

1610 Tinggarjaya 3232,673

1611 Tunjung 3222,332

1700 Purwojati

1701 Gerduren 2322,332

1702 Kaliputih 3423,004

1703 Kalitapen 3433,334

1704 Kaliurip 2322,332

1705 Kaliwangi 2322,332

1706 Karangmangu 3312,332

1707 Karangtalun Kidul 2121,672

1708 Karangtalun Lor 3322,673

1709 Klapasawit 3322,673

1710 Purwojati 2322,332

1800 Rawalo

1801 Banjarparakan 3322,673

1802 Losari 2211,672

1803 Menganti 2322,332

1804 Pesawahan 2312,002

1805 Rawalo 2222,002

1806 Sanggreman 3232,673

1807 Sidamulih 3322,673

1808 Tambaknegara 3322,673

1809 Tipar 3423,004

1900 Kebasen

1901 Adisana 3322,673

1902 Bangsa 3222,332

1903 Cindaga 3322,673

1904 Gambarsari 3222,332

1905Kalisalak 3333,004

1906 Kaliwedi 3212,002

1907 Karangsari 3322,673

1908 Kebasen 3322,673

1909 Mandirancan 3212,002

1910 Randegan 3222,332

1911 Sawangan 3212,002

1912 Tumiyang 3222,332

2000 Patikraja

2001 Karanganyar 3222,332

2002 Karangendep 4222,673

2003 Kedungrandu 3222,332

2004 Kedungwringin 2211,672

2005 Kedungwuluh Kidul 3222,332

2006 Kedungwuluh Lor 2222,002

2007 Notog 2132,002

2008 Patikraja 2222,002

2009 Pegalongan 2222,002

2010 Sawangan Wetan 4323,004

2011 Sidabowa 2211,672

2012 Sokawera Kidul 2222,002

2013 Wlahar Kulon 2222,002

2100 Cilongok

2101 Batuanten 3322,673

2102 Cikidang 3212,002

2103 Cilongok 2322,332

2104 Cipete 3322,673

2105 Gununglurah 4423,334

2106 Jatisaba 3322,673

2107 Kalisari 3222,332

2108 Karanglo 3322,673

2109 Karangtengah 3222,332

2110 Kasegeran 3322,673

2111 Langgongsari 3312,332

2112 Pageraji 3322,673

2113 Panembangan 2222,002

2114 Panusupan 3322,673

2115 Pejogol 3343,334

2116 Pernasidi 3222,332

2117 Rancamaya 3322,673

2118 Sambirata 4323,003

2119 Sokawera 3222,332

2120 Sudimara 3322,673

2300 Karanglewas

2301 Babakan 3322,673

2302 Jipang 4212,332

2303 Karanggude Kulon 3222,332

2304KARANGKEMIRI 2322,332

2305 Karanglewas Kidul 2121,672

2306 Kediri 3322,673

2307 Pangebatan 3222,332

2308 Pasir Kulon 3322,673

2309 Pasir Lor 3423,004

2310 Pasir Wetan 2332,673

2311 Singasari 3322,673

2312 Sunyalangu 2232,332

2313 Tamansari 3222,332

2400 Kedungbanteng

2401 Baseh 3312,332

2402 Beji 4333,334

2403 Dawuhan Kulon 2322,332

2404 Dawuhan Wetan 3423,004

2405 Kalikesur 3322,673

2406Kalisalak 2322,332

2407 Karangnangka 3322,673

2408 Karangsalam Kidul 3322,673

2409 Kebocoran 3222,332

2410 Kedungbanteng 3322,673

2411 Keniten 3423,004

2412 Kutaliman 3423,004

2413 Melung 3222,332

2414 Windujaya 3322,673

2500 Baturaden

2501 Karangmangu 3212,002

2502 Karangsalam 3222,332

2503 Karangtengah 4323,004

2504 Kebumen 4433,674

2505 Kemutug Kidul 3423,004

2506 Kemutug Lor 3212,002

2507 Ketenger 2111,331

2508 Kutasari 3312,332

2509 Pamijen 2332,673

2510 Pandak 2422,673

2511 Purwosari 4122,332

2512 Rempoah 4323,004

2600 Sumbang

2601 Banjarsari Kulon 2211,672

2602 Banjarsari Wetan 4222,673

2603 Banteran 3333,003

2604 Ciberem 3222,332

2605 Datar 4323,004

2606 Gandatapa 3212,002

2607 Karangcegak 3212,002

2608 Karanggintung 3222,332

2609 Karangturi 3312,332

2610 Kawungcarang 2322,332

2611 Kebanggan 3322,673

2612 Kedungmalang 3222,332

2613 Kotayasa 3222,332

2614 Limpakuwus 3232,673

2615 Sikapat 3322,673

2616 Silado 3212,002

2617 Sumbang 3222,332

2618 Susukan 2222,002

2619 Tambaksogra 2322,332

2700 Pwt Utara

2701 Bancarkembar 1111,001

2702 Bobosan 2121,672

2703 Grendeng 2121,672

2704 Karangwangkal 1121,331

2705 Pabuaran 1111,001

2706 Purwanegara 2121,672

2707 Sumampir 2232,332

2800 Pwt Barat

2801 Bantarsoka 3222,332

2802 Karanglewas Lor 2222,002

2803 Kedungwuluh 2343,004

2804 Kober 3322,673

2805 Pasir Kidul 3322,673

2806 Pasirmuncang 3312,332

2807 Rejasari 3232,673

2900 Pwt Timur

2901 Arcawinangun 3333,004

2902 Kranji 2132,002

2903 Mersi 2222,002

2904 Purwokerto Lor 2222,002

2905 Purwokerto Wetan 3232,673

2906 Sokanegara 3312,332

3000 Pwt Selatan

3001 Berkoh 3122,002

3002 Karangklesem 2121,672

3003 Karangpucung 2322,333

3004 Purwokerto Kidul 2222,002

3005 Purwokerto Kulon 2232,333

3006 Tanjung 3122,002

3007 Teluk 4122,332

3100 Sokaraja

3101 Banjaranyar 3322,673

3102 Banjarsari Kidul 2422,673

3103 Jompo Kulon 3322,673

3104 Kalikidang 3212,002

3105 Karangduren 3232,673

3106 Karangkedawung 3212,002

3107 Karangnanas 3222,332

3108 Karangrau 3232,673

3109 Kedondong 2322,332

3110 Klahang 3322,673

3111 Lemberang 3322,673

3112 Pamijen 3222,332

3113 Sokaraja Kidul 3212,002

3114 Sokaraja Kulon 3312,332

3115 Sokaraja Lor 2232,332

3116 Sokaraja Tengah 3322,673

3117 Sokaraja Wetan 3212,002

3118 Wiradadi 3212,002

3200 Kembaran

3201 Bantarwuni 3322,673

3202 Bojongsari 3312,332

3203 Dukuhwaluh 2211,672

3204 Karangsari 2322,332

3205 Karangsoka 3222,332

3206 Karangtengah 3322,673

3207 Kembaran 3232,673

3208 Kramat 3412,673

3209 Ledug 3132,332

3210 Linggasari 3322,673

3211 Pliken 3322,673

3212 Purbadana 3212,002

3213 Purwadadi 3312,332

3214 Sambeng Kulon 3222,332

3215 Sambeng Wetan 2322,332

3216 Tambaksari Kidul 3322,673

3300 Kalibagor

3301 Kalibagor 3222,332

IDKecamatan dan Desa/KelurahanSkor berdasarkan persepsi SKPDSkor berdasarkan data sekunderSkor berdasarkan data EHRASkor yang disepakati

Skor hasil kunjungan lapangan

3302 Kalicupuk kidul 2211,672

3303 Kaliori 3322,673

3304 Kalisogra Wetan 3222,332

3305 Karangdadap 2222,002

3306 Kalicupak Lor 3212,002

3307 Pajerukan 3322,673

3308 Pekaja 3322,673

3309 Petir 2211,672

3310 Srowot 3322,673

3311 Suro 2322,332

3312 Wlahar Wetan 3322,673

3400 Banyumas

3401 Binangun 4222,673

3402 Danaraja 3111,672

3403 Dawuhan 3423,004

3404 Kalisube 3322,673

3405 Karangrau 4222,673

3406 Kedunggede 2121,672

3407 Kedunguter 2111,331

3408 Kejawar 3111,672

3409 Papringan 2121,672

3410 Pasinggangan 3312,332

3411 Pekunden 2111,331

3412 Sudagaran 2111,331

3500 Somagede

3501 Kanding 3333,004

3502 Kemawi 2222,002

3503 Klinting 2222,002

3504 Piasa Kulon 3222,332

3505 Plana 3322,673

3506 Sokawera 3212,002

3507 Somagede 3222,332

3508 Somakaton 3222,332

3509 Tanggeran 3212,002

IDKecamatan dan Desa/KelurahanSkor berdasarkan persepsi SKPDSkor berdasarkan data sekunderSkor berdasarkan data EHRASkor yang disepakati

Skor hasil kunjungan lapangan

3600 Kemranjen

3601 Alasmalang 3212,002

3602 Grujugan 2222,002

3603 Karanggintung 3322,673

3604 Karangjati 2121,672

3605 Karangsalam 3222,332

3606 Kebarongan 3222,332

3607 Kecila 3222,332

3608 Kedungpring 2232,332

3609 Nusamangir 3322,673

3610 Pageralang 2332,673

3611 Petarangan 3232,673

3612 Sibalung 2332,673

3613 Sibrama 2222,002

3614 Sidamulya 2222,002

3615 Sirau 3222,332

3700Sumpiuh

3701 Banjarpanepan 3212,002

3702 Bogangin 4333,334

3703 Karanggedang 1131,672

3704 Kebokuro 2222,002

3705 Kemiri 2222,002

3706 Ketanda 2121,672

3707 Kradenan 3312,332

3708 Kuntili 2132,002

3709 Lebeng 2121,672

3710 Nusadadi 2343,004

3711 Pandak 1121,331

3712 Selandaka 2222,002

3713 Selanegara 3212,002

3714 Sumpiuh 3222,332

3800Tambak0

3801 Buniayu 2222,002

3802 Gebangsari 2222,002

3803 Gumelar Kidul 2222,002

3804 Gumelar Lor 2121,672

3805 Kamulyan 2222,002

3806 Karangpetir 3222,332

3807 Karangpucung 2211,672

3808 Pesantren 2222,002

3809 Plangkapan 2132,002

3810 Prembun 2232,332

3811 Purwodadi 3212,002

3812 Watuagung 3222,332

Keterangan :

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyumas2011

Gambar 5. 1Peta Area Beresiko Sanitasi Kabupaten Banyumas

5.2 Kajian dan Opsi Partisipasi Masyarakat dan Gender di Area PrioritasPartisipasi masyarakat dan gender dalam area prioritas belum optimal, oleh karena itu perlu disusun opsi partisipasi masyarakt dan gender sebagai berikut : 1. Penyadaran tentang resiko kesehatan akibat sanitasi buruk dengan memanfaatkan forum-forum warga yang ada seperti Pertemuan PKK, Dasawisma, pertemuan RT, pengajian dan lain-lain. 2. Membentuk kelompok atau paguyuban sanitasi, untuk kegiatan pengelolaan sampah, pengelolaan drainase dan lain-lain.3. Membentuk iuran rutin tingkat RT/PKK/Dasawisma sebagai dana Sanitasi lingkungan untuk membuat fasilitas-fasilitas sanitasi umum seperti Bak penampungan sampah tingkat RT, atau untuk membayar petugas pengumpul sampah.4. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan sanitasi tingkat kelurahan 5. Pelibatan dalam pengelolaan fasilitas sanitasi komunal atau Off site.

5.3 Kajian Kelembagaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten Banyumas 5.3.1 Kelembagaan Pengelolaan Sub Sektor Limbah Cair Domestik Koordinasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monev belum optimal dan belum mendorong efektivitas pengelolaan limbah cair domestik secara signifikan. Kendala koordinasi pada tahap perencanaan adalah :1. Masih rendahnya pemahaman bahwa pengelolaan air limbah domestik dalam rangka sanitasi lingkungan merupakan domain tugas dari BLH dan Dinas Kesehatan saja, sehingga program-program pendukung yang direncanakan belum diajukan secara terkoordinasi dan sinergis.2. Meskipun sudah nampak di lingkungan perairan bahwa salah satu sumber pencemar adalah air limbah domestik (greywater), sampai saat ini belum ada pemahaman dan kesepakatan pengelolaan air limbah domestik sebagai salah satu aspek prioritas yang akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.3. Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal, untuk turut serta mengusulkan rencana program pengelolaan air limbah domestik dalam daftar usulan kegiatan prioritas yang dihasilkan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan.Kendala koordinasi pada tahap pelaksanaan adalah :1. Belum memadainya pedoman sosialisasi tentang pengelolaan air limbah domestik yang dimiliki oleh BLH.2. Belum efektifnya pola sosialisasi BLH tentang pedoman pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup.Pada tahap monitoring dan evaluasi, koordinasi antar SKPD belum optimal karena:1. Keterbatasan perangkat monitoring dan evaluasi yang telah dikembangkan di Kabupaten Banyumas.2. Belum optimalnya hasil sosialisasi dari proses monitoring dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Pada aspek kebijakan, penegakan aturan saat ini masih lemah. Hal tersebut disebabkan oleh :1. Belum efektifnya upaya pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan berbagai pihak di Kabupaten Banyumas terhadap aturan-aturan yang ada terkait dengan pengelolaan air limbah domestik.2. Masih berkembang keyakinan yang keliru tentang pola pengelolaan air limbah domestik yang benar, sehingga belum terdapat penerimaan dan kesepakatan yang bulat tentang pola pengelolaan air limbah domestik yang seharusnya dijalankan oleh berbagai pihak.3. Belum adanya Perda yang secara tegas mewajibkan pengelolaan air limbah domestik pada seluruh pihak di Kabupaten Banyumas.4. Belum tersedia dukungan sistem yang terintegrasi untuk mulai menghubungkan daya dukung terhadap pelaksanaan Perda IMB dengan Perda Retribusi Penyedotan Tinja, yang akan mempermudah lembaga penanggungjawab untuk menegakkan aturan yang ada terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Banyumas.5. Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas belum optimal. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi lembaga penegak aturan untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap pelanggaran terkait dengan upaya pengelolaan air limbah domestik yang sedianya dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan. 5.3.2 Kelembagaan Pengelolaan Sub Sektor Persampahan Koordinasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi belum cukup optimal dan belum mendorong efektivitas pengelolaan sampah secara signifikan. Kendala koordinasi pada tahap perencanaan adalah:1. Belum adanya kesepakatan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek prioritas yang akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun perencanaan yang telah berjalan.2. Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal, untuk turut serta mengusulkan rencana program pengelolaan sampah dalam daftar usulan kegiatan prioritas yang dihasilkan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan.Kendala koordinasi pada tahap pelaksanaan terjadi karena belum optimalnya pola pengawasan dari DCTKTR terhadap pola kerjasama yang dilakukan oleh Kelurahan/RT/RW dengan para petugas kebersihan. Hal ini menyebabkan masih terdapatnya petugas yang mendapatkan reward yang kurang memadai. Pada tahap monitoring dan evaluasi, koordinasi antar SKPD belum optimal karena masih terbatasnya perangkat monev yang telah dikembangkan di Kabupaten Banyumas. Ditinjau dari aspek kebijakan, ada beberapa kelemahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. Kondisi penegakan hukum atas kewajiban yang diatur pada tersebut juga masih lemah.Kapasitas layanan Seksi Persampahan pada Bidang Kebersihan DCKKTR dalam hal pembinaan masyarakat, masih kesulitan untuk memastikan agar masyarakat Kabupaten Banyumas mulai membiasakan diri untuk menjalankan pola pengurangan sampah dan menjalankan proses pengomposan. Hal ini terjadi karena Seksi Pengelolaan Sampah masih merasa kesulitan untuk memperlihatkan manfaat ekonomi.Selain itu kondisi dimana belum adanya sarana dan prasarana yang sepenuhnya mendukung pengolahan sampah organik dan anorganik dapat dijalankan secara efektif, telah menjadi kendala dalam proses pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat.5.3.3 Kelembagaan Pengelolaan Sub Sektor Drainase Lingkungan Koordinasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monev belum optimal dan belum mendorong efektivitas pengelolaan drainase lingkungan. Kendala koordinasi pada tahap perencanaan adalah:1. Masterplan drainase belum semuanya menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan drainase lingkungan.2. Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal, untuk bertanggungjawab dalam hal pembangunan, dan pengelolaan drainase lingkungan.3. Pola sosialisasi dan pemicuan kesadaran yang dilakukan oleh unit-unit SKPD Pemerintah Kabupaten (BAPPEDA, Dinas Kesehatan, DCKKTR, Dinas SDABM dan BLH) tentang pengelolaan drainase lingkungan belum efektif.Kendala koordinasi pada tahap pelaksanaan adalah:1. Belum semuanya mengacu pada masterplan drainase dalam proses pelaksanan program.2. Belum efektifnya pola koordinasi yang diterapkan oleh kelurahan, kecamatan dan DCKKTR untuk menjaga integrasi sistem drainase dalam tahap pelaksanaan program.3. Pola peningkatan kesadaran dan pembinaan yang dijalankan oleh berbagai pihak selama ini belum efektif, sehingga pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat untuk menjaga fungsi drainase lingkungan sebagai sarana pematusan air hujan belum terbangun secara baik. Pada tahap monev, koordinasi antar SKPD belum optimal karena :1. Keterbatasan perangkat monev yang telah dikembangkan di Kabupaten Banyumas.2. Belum optimalnya hasil sosialisasi dari proses monitoring dan evaluasi pengelolaan drainase lingkungan yang telah dilakukan oleh DCKKTR.Di lain pihak, penegakkan aturan terkait dengan drainase lingkungan saat ini masih lemah. Hal ini disebabkan oleh :1. Proses pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan termasuk rumah tinggal, saat ini belum dilakukan secara merata untuk tiap ijin bangunan yang akan diterbitkan. 2. Aparat pelaksana dalam hal ini Satpol PP belum siap untuk melakukan penindakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar Perda tersebut selama sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat Kabupaten Banyumas belum cukup optimal.3. Upaya sosialisasi Perda IMB belum efektif.4. Pola pembinaan pada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan belum efektif.SKPD terkait (DCKKTR) dalam melaksanakan tugas layanan masih mengalami kesulitan untuk mendeteksi saluran-saluran drainase lingkungan yang rusak dan melakukan pembinaan tentang fungsi drainase lingkungan yang benar di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut disebabkan :1. Pembinaan dan sosialisasi masih dalam kondisi yang belum optimal dan kreatif.2. Belum adanya dukungan insentif kebijakan yang ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan.

5.3. Media dan Peningkatan Kepedulian Sanitasi Media mempunyai peranan yang penting dalam rangka promosi peningkatan kepedulian sanitasi kabupaten Banyumas. Di kabupaten Banyumas media sanitasi terbagai menjadi 2 yaitu media masya dan media terbatas. Media masya ada yang elektronik dan non elektronik. Media masya elektrorik seperti Televisi dan Radio. Stasiun televisi yang banyak di akses oleh masyarakat Kabupaten Banyumas yaitu TVRI, TPI, INDOSIAR, TRANS TV, TV ONE, RCTI, SCTV, Banyumas TV, sedangkan Radio yang banyak diakses oleh masyarakat kabupaten Banyumas adalah, RRI, Dian Swara, Sumasli, Tara, Radenmas, Prima, Paduka FM, Produa FM, Dian Swara, dan Aji Satria FM. Sedangkan media non elektronik yaitu surat kabar. Surat kabar yang banyak diakses oleh masyarakat Kabupaten Banyumas yaitu : Radar Banyumas,Suara merdeka, Kompas, Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat, Sindo, Republika. Media massa khusus yaitu selebaran, pamflet, spanduk, brosur yang banyak digunakan untuk tujuan khusus dan audien tertentu pula. Termasuk media adalah pertemuan-pertemuan terbatas, rapat akbar, promosi produk dan pengajian.5.3.1 Kapasitas Stakeholder Dalam Pemasaran Sosial Penilaian kapasitas stakeholder dalam pemasaran sosial ini diambil dari 8 (delapan) organisasi yang ada di Kabupaten Banyumas yang diperkirakan memiliki peran dan tugas melakukan pemasaran sosial sektor sanitasi. Organisasi organisasi tersebut adalah Bagian Humas dan Protokol Setda, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dinhubkominfo), Badan Pemerdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB (Bapermas PKB) dan PKK.Dari hasil pengkajian menunjukkan bahwa Dinkes dan PKK sudah mulai menggunakan media yang bervariasi dalam menyampaikan pesan-pesan sanitasi kepada kelompok sasaran. Sementara DCKKTR dan BLH belum memanfaatkan media yang bervariasi, kegiatan tersebut dilakukan dengan pertemuan sosialisasi dan penyuluhan. Keterlibatan DCKKTR pada aspek pemasaran sosial sanitasi fokus pada publikasi pembangunan fisik sarana sanitasi melalui media masa. Di lain pihak, Bagian Humas dan Protokol Setda telah melakukan kerjasama dengan Media Masa, yaitu Suara Merdeka, Radar Banyumas, Banyumas TV, RRI, Dian Swara, dan Paduka FM, yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesanpesan sanitasi oleh para instansi maupun organisasi masyarakat di Kabupaten Banyumas tanpa dikenakan biaya iklan. 5.3.2 Above The LineAbove the line (ATL) adalah sebuah strategi promosi atau komunikasi dengan target audien yang sangat luas (banyak) dan masif. Dalam strategi ini tidak ada interaksi langsung dengan audiens. Komunikasi berlangsung satu arah. Contoh iklan di televisi, radio, majalah, koran dan billboard.5.3.2.1 Media Masaa. Televisi (belum survey) Di Kabupaten Banyumas belum ada survey secara khusus tentang televisi yang paling banyak dilihat atau dijadikan sumber informasi. Tetapi hasil dari FGD yang dilakukan oleh Pokja AMPL dengan 8 peserta diperoleh informasi bahwa ada beberapa stasiun televisi yang banyak ditonton masyarakat kabupaten Banyumas yaitu RCTI, Indosiar, SCTV, TV One, TPI, Trans TV,, ANTV, Global TV. Disamping itu ada 1 televisi lokal di kabupaten Banyumas yaitu Banyumas TV. Dari gambaran tersebut, kampanye promosi dengan menggunakan stasiun televisi nasional tampak masih lebih efektif untuk dilakukan di Kabupaten Banyumas, tetapi dari sisi biaya belum tentu lebih efisien. Pemanfaatan televisi lokal Kabupaten Banyumas yaitu Banyumas TV untuk kampanye sanitasi masih diperlukan identifikasi lebih lanjut untuk siapa kelompok sasarannya. Di lain pihak, Bagian Humas dan Protokol telah menjalin kerjasama dengan televisi lokal yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. b. Radio Selain televisi radio juga merupakan media yang masih banyak didengarkan oleh masyarakat dan dijadikan sumber informasi utama. Hal ini cukup penting diperhatikan, apalagi biaya promosi melalui radio jauh lebih rendah dibanding dengan televisi. Dengan memperhatikan sebaran pendengar radio, perlu menjadi pertimbangan untuk dimanfaatkan sebagai media kampanye sanitasi dengan frekuensi sesuai kebutuhan untuk memperluas cakupan kelompok sasaran promosi sanitasi berdasarkan segmentasi yang dibutuhkan, misal kalangan ibu-ibu rumah tangga. c. Surat Kabar Dari hasil FGD yang dilakukan oleh Pokja AMPL Kabupaten Banyumas, surat kabar belum menjadi media yang belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat terutama ibu-ibu. Hal ini mengindikasikan bahwa pembaca surat kabar dari kalangan ibu-ibu relatif kecil. Karenanya, surat kabar belum dapat dijadikan media utama untuk kampanye sanitasi bagi ibu-ibu. Namun demikian, surat kabar (Radar Banyumas, yang telah menjalin kerjasama dengan Bagian Humas Setda dapat dimanfaatkan untuk kampanye sanitasi bagi kelompok sasaran lainnya. 5.3.2.2 Media KhususDalam hal ini, yang dimaksud media khusus adalah jenis-jenis media yang biasa digunakan bagai sumber informasi tentang sanitasi seperti spanduk, billboard, leaflet, poster. Dari hasil FGD yang dilakukan oleh Pokja AMPL Kabupaten Banyumas diperoleh kesimpulan bahwa poster dapat dijadikan sumber informasi sanitasi, tetapi efektifitasnya masih memerlukan kajian lebih lanjut. Tampaknya tema sanitasi perlu ditingkatkan penginformasiannya melalui poster di masa akan datang. Dengan pertimbangan poster merupakan jenis media promosi yang mudah dipasang, mudah didistribusikan dan relatif murah dibandingkan media yang lain. Karenanya papan pengumuman atau lokasi untuk menempelkan poster juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektifitasnya. Contoh materi leflet tentang kampanye sampah yang dimiliki oleh Bank Sampah BKM PAS Arcawinangun.

5.3.3 Below The Line Below the line (BTL) adalah sebuah strategi promosi atau komunikasi dengan target audien yang terbatas (spesifik). Dalam strategi ini tercipta interaksi langsung dengan audiens. Komunikasi berlangsung dua arah. Media atau kegiatannya memberikan kesempatan kepada audiens untuk merasakan, menyentuh atau berinteraksi, bahkan langsung action (membeli produk). Contoh : even, sponsorship, sampling, promosi langsung ke konsumen (masyarakat).5.3.3.1 Sumber Informasi Berdasarkan FGD anggota Pokja AMPL Kabupaten Banyumas, ketua RT dan pengurusnya merupakan pihak yang banyak dijadikan sebagai sumber informasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketua RT dan pengurusnya perlu dijadikan pihak pertama yang harus dilibatkan dalam kegiatan kampanye sanitasi. Mereka penguasa wilayah yang mempunyai pengaruh luas di masyarakat. Selain itu kader-kader yang tinggal di masyarakat, baik itu kader posyandu dan sanitarian, juga banyak dijadikan sebagai sumber informasi terutama bagi ibu-ibu. Hubungan emosional para kader dengan lingkungan tempat tinggal mereka merupakan faktor yang menguntungkan bagi kampanye sanitasi. Harapannya adalah mereka dapat secara obyektif memotret kondisi sanitasi di lingkungannya dan secara sadar dapat menjadi agen perubahan (agent of change) bagi masyarakatnya. 5.3.3.2 Wahana Pertemuan Dari hasil FGD yang dilakukan oleh Pokja AMPL Kabupaten Banyumas diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Kabupaten Banyumas sebagian besar sering menghadiri pertemuan, terutama pengajian, arisan, rapat RT dan pertemuan-pertemuan terbatas lainya. Artinya, jika memang sebagian warga sering menghadiri pertemuan-pertemuan tersebut maka dapat dirancang penyuluhan untuk mengkampanyekan sanitasi sebagai salah satu agenda/acara dalam pertemuan tersebut. Jika ini dapat dilaksanakan, maka pertemuan-pertemuan tersebut dapat menjadi media penyebaran yang efektif bagi kampanye sanitasi. Pokja AMPL Kabupaten Banyumas mengatakan bahwa belum ada SKPD yang memanfaatkan pertemuan-pertemuan tersebut sebagai media menyampaikan pesan-pesan sanitasi. 5.3.3.3 Seni Tradisional Dari hasil FGD yang dilakukan oleh Pokja AMPL Kabupaten Banyumas, media tradisional berupa tarian dan nyanyian, wayang kulit danlain-lain masih banyak disenangi dan sering ditonton. Secara umum tarian dan nyanyian merupakan suatu kegiatan yang dapat menghibur masyarakat. Oleh karena itu jenis media seperti ini tampaknya memang dapat dijadikan salah satu media untuk menyampaikan berbagai program pembangunan termasuk sanitasi. Pesan-pesan tersebut dapat disisipkan dalam kegiatan-kegiatan tarian dan nyanyian baik secara langsung dalam tiap bait syairnya ataupun dari gerakan tariannya, maupun melalui iklan-iklan yang menjadi selingan acara ini. Menurut Pokja AMPL Kabupaten Banyumas wayang kulit bisa dijadikan sebagai salah satu media kampanye sanitasi untuk kalangan bapak-bapak. Namun jika hal ini dilakukan perlu direncanakan atau dirancang dengan matang, baik pesan yang ingin disampaikan, lokasi kegiatannya dan tokoh dalang yang akan digunakan. Selain itu, kaum laki-laki (bapak dan anak-anak) terutama dari masyarakat menengah ke bawah sangat menyukai seni tradisional jaranan sehingga jaranan juga bisa dijadikan salah satu pilihan media kampanye sanitasi.

5.4 Keterlibatan Lembaga Non Pemerintah (LNP) dalam Layanan Sanitasi5.4.1 Sub Sektor PersampahanDalam pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten Banyumas belum melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Tetapi paguyuban pengumpul sampah yang dikoordinir oleh pengurus RT sudah ada di hampir semua RT wilayah perkotaan. Selain itu untuk area industri telah melakukan pengelolaan sampah sendiri dengan melakukan penyapuan dan pengangkutan tersendiri pada lingkungan industrinya dan lingkungan perumahan karyawan, tetapi tempat pembuangan akhirnya bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Banyumas yaitu di TPA milik pemerintah kabupaten Banyumas dengan mengenakan retribusi kepada mereka. Disamping itu keberadaan para pengepul rongsok juga cukup memberikan andil terhadap pengelolaan sampah. Mereka melakukan pembelian sampah-sampah yang memungkinkan dapat di daur ulang. Ada beberapa pengepul rongsok baik yang bersekala besar maupun kecil. Tidak ada data tentang perusahaan pengepul rongsok di kabupaten Banyumas tetapi hampir setiap desa atau kecamatan pasti ada usaha pengepul rongsok. Ketiadaan data tersebut dikarenakan biasanya usaha tersebut tidak melaporkan atau tidak ijin karena skala usahanya yang masih kecil atau karena menganggap bahwa usaha tersebut tidak memerlukan ijin.Sementara beberapa perusahaan juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah baik melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR) maupun bantuan langsung kepada masyarakat yang jumlahnya relatif kecil. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh DCKKTR sebagai pihak utama yang bertanggungjawab dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyumas adalah:1. Program kampanye masal untuk meraih komitmen dan kepedulian masyarakat hingga timbul inisiatif dari masyarakat tersebut untuk menangani persampahan secara terpadu.2. Mensinergikan program-program dan kegiatan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten melalui SKPD terkait dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak swasta khususnya melalui CSR-nya, sehingga dapat saling melengkapi dan mendorong terwujudnya pengelolaan sanitasi yang terpadu di Kabupaten Banyumas.3. Memanfaatkan program CSR dari pihak perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Banyumas untuk mereplikasi berbagai program yang telah diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi timbulan sampah, seperti program komposting, bank sampah, dan sebagainya.4. Adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk berperan serta dalam pengelolaan sanitasi kota, khususnya sektor persampahan. Contoh : penyerahan unit komposting yang selama ini masih dikelola oleh SKPD terkait (DCKKTR) kepada masyarakat dengan pengawasan dan stimulus-stimulus dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. 5. Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyumas, baik yang bergerak dalam penanganan sampah organik (komposting) maupun anorganik (pengumpul bahan bekas/sampah daur ulang), sehingga nantinya sampah yang masuk ke TPA benar-benar hanya berupa (sampah) residu yang tidak dapat terolah secara sederhana.

5.4.2 Sub Sektor Limbah Cair DomestikPeluang keterlibatan pihak swasta, LNP maupun masyarakat Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan limbah cair domestik mulai terlihat, dengan banyaknya perusahaan kuras tangki septik yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumasi. Ada 6 perusahaan kuras tangki septik yang telah terdaftar resmi dan diketahui oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas, tetapi kebanyakan dari mereka merupakan usaha perorangan hanya satu perusahaan yang meruapakan lembaga yang mempunyai badan hukum yaitu CV. Cahaya yang beroparasi sejak tahun 2005 dengan volume tinja terangkut 60 M3/bulan. Kapasitas usaha masing-masing perusahaan tersebut tidak berbeda jauh antara satu dengan lainnya. Kebijakan tarif layanan ditentukan dari kemampuan masing-masing pelanggan. Dengan rata-rata melayani jasa pengurasan tangki septik setiap minggunya antara 23 kali kuras, perusahaan tersebut telah mampu untuk menutupi biaya operasional maupun pemeliharaan.Semua perusahaan kuras tangki septik tersebut membuang hasil pengurasan lumpur tinja ke IPLT yang sejauh ini dikelola oleh pihak DCKKTR Kabupaten Banyumas, dengan biaya retribusi. Lumpur tinja yang terolah pada unit IPLT hingga saat ini belum ada yang memanfaatkan lebih lanjut, baik sebagai bahan pencampur pupuk atau media tanam.Satu simpulan menarik yang diperoleh dari uraian diatas, bahwa banyaknya perusahaan kuras tangki septik yang ada di Kabupaten Banyumas tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menguras tangki septiknya. Hal ini sangat berbahaya terutama terhadap kemungkinan pencemaran air tanah dan badan air sekitarnya. Dalam hal ini perlu usaha yang lebih keras lagi dari pihak DCKKTR, Dinkes maupun BLH untuk melaksanakan strategi kampanye yang efektif kepada masyarakat.Diketahui bahwa jumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kuras tangki septik cukup banyak di Kabupaten Banyumas, menunjukkan bahwa bidang usaha ini memberikan peluang usaha yang cukup menjanjikan. Apalagi jika didukung kerjasama yang baik dengan pemerintah kota setempat. Misalnya Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui SKPD terkait memfasiltasi melalui program kampanye tentang : (1) pentingnya BAB di jamban dan pentingnya pengurasan jamban secara rutin/berkala, atau suatu kampanye tentang (2) pentingnya pembenahan standar teknis dan pemeliharaan tangki septik, sedangkan pihak swasta menyediakan jasa pelayanan kuras tangki septiknya. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat sejauh ini perlu didukung oleh pemerintah seperti pembangunan septik tank komunal untuk 23 rumah tangga. Karena hal tersebut merupakan salah satu strategi tepat untuk diimplementasikan pada masyarakat miskin di perkotaan, dimana area permukiman sangat padat dan kumuh. Adanya inisiatif dari pemerintah setempat untuk memanfaatkan lumpur tinja yang selama ini dibuang dan menumpuk di IPLT (atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak di luar Kabupaten Banyumas), sebagai bahan pencampur media tanam, atau dapat digunakan sebagai bahan campuran pupuk tanaman, dalam program penghijauan taman kota. Membangun sinergi diantara semua pihak yang terkait dalam pengelolaan limbah cair, antara lain; pemerintah kota, pihak swasta (perusahaan kuras tangki septik), KSM (SANIMAS), dan LNP, sehingga akan terwujud manajemen pengelolaan limbah cair domestik secara menyeluruh, akuntabel dan kredibel di Kabuapten Banyumas.

BAB VIPENUTUP6.1. KesimpulanKabupaten Banyumas mempuyai jumlah penduduk sebanyak 1.553.902 jiwa, dan secara administratif terdiri dari 27 Kecamatan dan 331 desa/kelurahan. Secara umum tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas dapat terlihat dari angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh sanitasi buruk, dimana angka kesakitan diare, nenempati urutan tertinggi yaitu ada 33.191 kasus yang disebabkan oleh kondisi sanitasi yang buruk. Kondisi sanitasi tersebut dapat disimpulkan sebagai FAKTA SANITASI sebagai berikut :a. Sub sektor Air Limbah :1. Blackwater, produksi tinja 280 m3/hari, baru 38,74% menggunakan jamban, sehingga diperkirakan ada 61,26% penduduk yang melakukakn praktek BABS. Sedangkan dari 38,74% yang menggunakan jamban, hanya 70,32% yang dialirkan ke septictank, sehingga diperkirakan 28,04% mencemari air tanah. Dan dari 70,32% yang menggunakan septic tank, ternyata hanya 41% yang disedot baik menggunakan pelayanan pemerintah maupun swasta, baru kemudian masuk ke IPLT Gunung Tugel. (Sumber : DCKKTR Kabupaten Banyumas Tahun 2010)2. Greywater dengan jumlah penduduk sebanyak 1.553.902 jiwa, dapat menghasilkan air limbah kurang lebih 124.312.160 liter per hari, kebanyakan (70%) masih dibuang langsung (tanpa proses pengolahan terlebih dahulu) ke badan air disekitar rumah seperti drainase, dan sungai, yang menyebabkan sungai menjadi tercemar dan drainase menjadi bau.3. Pemerintah kabupaten Banyumas sudah mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPLT) yang beralamat di TPA Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan, tetapi pemanfaatanya kurang maksimal, terbukti hanya ada 42 M2 lumpur tinja yang masuk per hari. 4. Limbah industri rumah tangga seperti indutri tahu, tempe, dan kecap belum melakukan pengeolahan air limbah sendiri walaupun sudah dibuatkan/ dibangunkan IPAL tersediri oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. 5. Ada 22 rumah sakit/pusat pelayanan kesehatan non Puskesmas tetapi pengawas terhadap kualitas IPAL tersebut dari instansi pemerintah masih kurang. 6. Jumlah mobil penyedot tinja masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan luas dan jumlah layanan yang harus terjangkau, yaitu pemerintah kabupaten mempunyai 1 unit dan swasta 6 unit. b. Sub sektor Persampahan :1. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Banyumas, dengan jumlah penduduk 1.553.902 jiwa, diperkirakan mencapai 3.374 M3/hari, sehingga dalam setahun jumlah timbulan sampah mencapai 1.214.640.143 M3. 2. Wilayah pelayanan persampahan oleh DCKKTR Kabupaten Banyumas baru mencapai 58% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Banyumas. 3. Belum ada program atau kegiatan 3 R yang berarti dalam skala rumah tangga atau di TPST.4. Kondisi armada yang sudah tua, dan jumlahnya tidak memadai meruapakan salah satu kendala pengolahan sampah di kabupaten Banyumas.5. Pelayanan persampahan di Kabupaten Banyumas dilayani oleh 3 TPA, yaitu TPA Gunung Tugel untuk area kota Purwokerto, TPA Ajibarang untuk wilayah Banyumas Barat dan TPA Kaliori untuk wilayah Banyumas Timur. Semuanya masih menggunakan sistem manual yaitu Open Dumping.6. Masih ada penduduk yang membuang sampah ke sungai atau drainase atau dibiarkan saja yaitu 25, 8%, sedangkan yang diangkut tukang sampah 12% dan sisanya di kubur atau di bakar (Survey EHRA 2011)7. TPST belum maksimal dalam melakukan proses pengurangan sampah/daur ulang sampah atau 3 R8. Umur teknis operasional sarpras pengangkutan sampah banyak yang sudah tua dan rusakc. Sub sektor Drainase Lingkungan :1. Banyak saluran drainase banyak yang tidak berfungsi (lebih dari 85%) karena tidak ada pemeliharaan untuk pengerukan sedimentasi2. Drainase lingkungan telah banyak berkurang dimensinya karena terjadi sedimentasi.3. Banyak penduduk yang membuang sampah ke drainase (62,6%) sehingga drainase tidak berfungsi maksimal dan bau. (Survey EHRA Tahun 2011)4. Master Plan drainase yang ada sulit untuk diimplementasikan (pembangunan kanal), karena banyak kendala (kepemilikan lahan)5. 70% Air limbah domestik dibuang ke saluran drainase tanpa pengolahan.

d. Area Beresiko Sanitasi Berdasarkan data skunder, Survey EHRA dan persepsi SKPD maka dapat disimpulkan area beresiko dengan katagori area beresiko tinggi yang diperlihatkan dengan warna merah pada peta. Area resiko Sedang yang diperlihatkan dengan warna kuning pada peta. Area beresiko kecil yang ditunjukan dengan warna hijau pada peta. Dan area tidak beresiko yang ditunjukan dengan warna biru pada peta. Dalam rangka peningkatan kualitas pemetaan permasalahan sanitasi tingkat kabupaten, BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2011 merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting. Isi BPS ini akan selalu berkembang sesuai pembaharuan data-data dari laporan status sanitasi kabupaten dari SKPD setiap tahun, hasil survey, diskusi, kajian seminar dan lain sebagainya. Dengan demikian maka diharapkan kebijakan pelaksanaan pembangunan sanitasi berjalan searah dengan permasalahan sanitasi yang berkembang ditingkat masyarakat Kabupaten Banyumas. Saran dan sumbang pikiran dari semua pihak, stakeholder kota serta para pemerhati sanitasi sangat kami harapkan dalam upaya penyempurnaan data-data yang tersaji.Dengan tersusunnya BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2011 ini setidaknya akan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Banyumas dalam peningkatan dan pengembangan sanitasi. Demikian BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2011 kami sajikan, atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

6. 2. RekomendasiRekomendasi dari Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banyumas adalah :1. Program Sanitasi diprioritaskan pada Area Beresiko Sanitasi sebagaimana termuat di dalam BPS ini dengan pendekatan berbasis masyarakat, gender dan kemiskinan.2. Perlu peningkatan kampanye PHBS dan sanitasi dengan berbagai strategi dan media untuk membangun kesadaran masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah lainya dapat dimaksimalkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. 3. Perlu segera memberlakukan TPA yang ada dengan sistem Sanitary Landfill atau Controlled Landfill, untuk mengatasi permasalahan persampahan.4. Perlu adanya penghargaan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang secara mandiri telah mempelopori pengelolaan sanitasi di lingkungannya.