Click here to load reader

Buku Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan ... Pedoman... · Analisa Intelkam - Data Demonstrasi Kejaksaan Panitera Pidana Umum - Jumlah jaksa dan non jaksa menurut jenis

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Buku Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan ... Pedoman... · Analisa Intelkam - Data...

  • Buku Pedoman

    Pengisian Kuesioner

    Statistik Politik dan Keamanan 2015

    Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

    Badan Pusat Statistik - RI

  • Pedoman Statpolkam 2015 2

    DAFTAR ISI

    DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... 2

    ................................................................................................................................... 3

    1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................................................... 3

    1.2. TUJUAN DAN SASARAN ..................................................................................................... 5

    1.3. CAKUPAN ................................................................................................................................. 6

    1.4. JADWAL KEGIATAN ............................................................................................................. 6

    ....................................................................................................................................... 7

    2.1 SUMBER DATA ...................................................................................................................... 7

    2.2 METODE PENGUMPULAN DATA .................................................................................... 9

    2.3 INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA ............................................................................ 9

    2.4 ALUR INSTRUMEN DAN ALUR DOKUMEN ................................................................ 10

    2.5 KONSEP DAN DEFINISI ...................................................................................................... 11

    2.5.1 Statistik Politik ........................................................................................................... 11

    2.5.2 Statistik Keamanan ................................................................................................... 14

    2.6 PENJELASAN TEKNIS .......................................................................................................... 25

    2.6.1. Statistik Politik ........................................................................................................ 25

    2.6.2. Statistik Keamanan .................................................................................................. 27

    .............................. 29

    3.1 ORGANISASI LAPANGAN ................................................................................................... 29

    3.2 TATA CARA PENGUMPULAN DATA .............................................................................. 29

    3.3 Tata Tertib dan Tata Cara Pengisian Daftar ............................................................... 30

    ................................................................................................................... 31

    4.1. STATISTIK POLITIK ............................................................................................................ 31

    4.2. STATISTIK KEAMANAN ..................................................................................................... 36

  • Pedoman Statpolkam 2015 3

    1.1. LATAR BELAKANG

    Sejak dimulainya orde reformasi sekitar satu dekade yang lalu, pemerintah

    melakukan reformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Kegiatan tersebut

    diarahkan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakkan sistem pemerintahan yang

    baik dan bersih dan transparan (Good and Clean Governance). Namun demikian

    keberhasilan reformasi tersebut masih belum terlihat menyeluruh pada semua bidang

    pemerintahan. Reformasi birokrasi di bidang penegakkan hukum dan hak azasi manusia

    (HAM) masih nampak berjalan di tempat. Berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di

    bidang penegakkan hukum melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus,

    yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian

    Hukum dan HAM (Menhukham).

    Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan

    penegakkan hukum dan HAM yang saling berkaitan antara satu institusi dengan

    institusi lainnya. Keberhasilan Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya

    semata-mata tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penegakkan

    hukum dan HAM, jika tidak disertai dengan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan,

    Pengadilan dan institusi lain yang terkait. Keberhasilan reformasi di bidang penegakkan

    hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi

    masyarakat.

    Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus

    terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan

    masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan

    mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan

    sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya

    ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945

    menyebutkan bahwa “...........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap

    bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...........”.

    Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945,

    pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan

  • Pedoman Statpolkam 2015 4

    mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah agenda prioritas pemerintahan saat ini

    seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan

    negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh

    warga negara.

    Disisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif,

    permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan

    berkumpul, kebebasan beraspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan

    menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya

    kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik

    peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Pada pemilu awal reformasi

    tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada

    pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti

    sebanyak 38 partai politik.

    Menjelang Pemilu 2014, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU.

    Setelah mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap

    tersebut. Sampai tahap akhir, hanya 12 partai politik yang lulus verifikasi faktual KPU

    dan dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2014. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu

    (Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era

    Orde Baru partisipasi penduduk dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi

    belakangan, terutama dalam pemilihan kepada daerah (gubernur/bupati/kota), tingkat

    partisipasi hanya sekitar 60 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam

    politik.

    Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling

    mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi

    keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan

    yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini

    artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik

    dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan

    perkembangan antar waktu dan wilayah.

    Untuk memenuhi permintaan data yang semakin banyak khususnya data yg

    berkaitan dengan penegakan hukum yang menjadi salah satu agenda prioritas pada

    pemerintahan saat ini, maka mulai tahun ini Badan Pusat Statistik selain menerbitkan

    publikasi statistik politik dan statistik kriminal juga menerbitkan statistik penegakan

  • Pedoman Statpolkam 2015 5

    hukum. Melalui publikasi ini diharapkan terkumpul data tentang situasi politik dan

    keamanan. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk

    memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu

    dan antar wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan

    bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan.

    1.2. TUJUAN DAN SASARAN

    Kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan, bertujuan untuk:

    i. menghimpun data statistik politik dan keamanan

    ii. memberikan gambaran mutakhir perkembangan situasi bidang politik dan

    keamanan,

    iii. memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan

    keamanan antar waktu dan antar wilayah.

    Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

    a. Pada tingkat BPS pusat adalah mampu menyajikan data yang diharapkan dapat

    memberikan gambaran situasi politik dan keamanan yang dapat dibandingkan

    antar waktu dan antar wilayah dalam bentuk tiga (3) publikasi yakni :

    1. Publikasi Statistik Politik

    2. Publikasi Statistik Keamanan :

    2.1. Publikasi Statistik Kriminal

    2.2. Publikasi Statistik Penegakan Hukum

    b. Pada tingkat provinsi, BPS provinsi diharapkan memiliki data perkembangan

    situasi politik dan keamanan sampai level kabupaten/kota dan disajikan dalam

    bentuk publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi.

    c. Pada tingkat kabupaten/kota, BPS kabupaten/kota diharapkan memiliki data

    perkembangan situasi politik dan keamanan di wilayahnya dan disajikan dalam

    bentuk publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten/Kota.

  • Pedoman Statpolkam 2015 6

    1.3. CAKUPAN

    Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan 2015 mencakup data tingkat

    provinsi dan kabupaten/kota tahun 2014 di seluruh wilayah Indonesia.

    1.4. JADWAL KEGIATAN

    Kegiatan pengumpulan data statistik politik dan keamanan merupakan kegiatan

    kompilasi data registrasi dari instansi terkait. Sebagai hasil registrasi data statistik

    politik dan keamanan diharapkan mampu menggambarkan kejadian dari bulan Januari–

    Desember 2014. Terkait dengan hal tersebut maka pengumpulan data ditunggu sampai

    bulan Agustus 2015. Proses pengiriman data dapat dilakukan secara bertahap. Data

    yang sifatnya sudah tetap diharapkan langsung dikirimkan tidak harus menunggu

    keseluruhan dokumen terisi penuh, misalnya data pemilu, pemilukada, komposisi

    pengurus partai politik, dan sejenisnya. Berikut rangkaian jadwal kegiatan dalam

    rangka pengumpulan data statistik politik dan keamanan 2015.

    Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

    Data Statistik Politik dan Keamanan, 2015

    Kegiatan Tahun 2015

    feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov-Des

    1. Pengiriman dokumen dari BPS Pusat

    2. Pelaksanaan lapangan:

    a. Pengumpulan data ke instansi terkait

    b. Pengawasan/pemeriksaan

    3. Pengiriman dokumen ke BPS Pusat

    4. Konsultasi dan evaluasi dari BPS Pusat

    5. Pengolahan dan tabulasi di BPS Pusat

    6. Pencetakan publikasi di BPS Pusat

    (Statistik Politik & Statistik Keamanan)

  • Pedoman Statpolkam 2015 7

    Kegiatan Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan di BPS Pusat dikoordinir oleh

    Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan di bawah tanggung jawab Direktorat

    Statistik Ketahanan Sosial. Pada tingkat BPS Provinsi, penyusunan Statistik Politik dan

    Keamanan dilaksanakan oleh Seksi Statistik Ketahanan Sosial di bawah tanggung jawab

    Bidang Statistik Sosial. Pengumpulan data di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh

    Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota.

    2.1 SUMBER DATA

    Data Statistik Politik dan keamanan bersumber dari data BPS dan data registrasi

    instansi terkait. Data BPS yang digunakan dalam penyusunan Statistik Politik dan

    Keamanan bersumber dari Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial dan Ekonomi Nasional

    (Susenas) dan Potensi Desa (Podes). SP menjadi sumber data mengenai kependudukan

    terutama penduduk menurut suku bangsa. Susenas sumber data tentang penduduk

    yang mengalami korban kejahatan. Podes sumber data mengenai jumlah desa yang

    pernah menjadi lokasi terjadinya suatu tindak pidana, jumlah desa yang pernah menjadi

    lokasi konflik warga, upaya warga dalam menjaga keamanan, dan pemerintahan desa.

    Instansi terkait yang menjadi sumber data untuk statistik politik terdiri atas

    tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

    2.1.1. Instansi sumber data di tingkat pusat terdiri dari :

    - Komisi Pemilihan Umum (KPU);

    - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri);

    - Kejaksaan Agung;

    - Mahkamah Agung;

    - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

    - Mahkamah Konstitusi;

    - Kementerian Dalam Negeri;

    - Sekretariat DPR RI;

    - Sekretariat DPD;

    - Sekretariat MPR.

  • Pedoman Statpolkam 2015 8

    2.1.2. Instansi di tingkat provinsi terdiri dari :

    - Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

    - Pemerintah Daerah Provinsi;

    - Kepolisian Daerah (Polda);

    - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Provinsi;

    - Kejaksaan Tinggi;

    - Pengadilan Tinggi;

    - Sekretariat DPRD Provinsi.

    2.1.3. Instansi terkait yang menjadi sumber data di tingkat kabupaten/kota

    terdiri dari :

    - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

    - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

    - Kepolisian Resort (Polres)/Kepolisian Resort Kota (Polsekta);

    - Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat

    Kabupaten/Kota;

    - Kejaksaan Negeri;

    - Pengadilan Negeri;

    - Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

    Berikut daftar nama instansi dan bagian yang menjadi sumber data untuk

    statistik politik dan keamanan di daerah:

    Nama Instansi Bagian Data yang dapat diperoleh Komisi Pemilihan Umum

    Sub Bagian Teknis

    Partai peserta pemilu, Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif, Partisipasi, Perolehan suara, Calon Anggota Legislatif, Calon Anggota Legislatif Terpilih Partai pendukung pasangan calon, Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur, Partisipasi, Perolehan suara, Pasangan Calon Gubernur dan Partai Pendukung

    Pemerintah Daerah

    Bappeda Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan Kesbanglinmas Partai politik, LSM

    Sekretariat Dewan

    Sekretariat Jumlah Anggota Dewan menurut jenis kelamin, komisi, asal partai, tingkat pendidikan, golongan umur

    Persidangan Aktivitas persidangan yang dilakukan dewan,

  • Pedoman Statpolkam 2015 9

    tingkat kehadiran anggota dewan

    Perundangan Produk perundangan yang dihasilkan dewan-pemda

    Kantor KemhukHAM

    - Partai politik, LSM - Rekapitulasi Narapidana dan Anak Pidana

    berdasarkan jenis tindak pidana

    Kepolisian Kepegawaian - Jumlah polisi menurut jenis kelamin Reskrim/ops - Data kriminal Analisa Intelkam - Data Demonstrasi

    Kejaksaan Panitera Pidana Umum

    - Jumlah jaksa dan non jaksa menurut jenis kelamin

    - Data perkara tindak pidana Pengadilan Panitera

    PM Hukum - Jumlah hakim menurut jenis kelamin - Data perkara tindak pidana

    2.2 METODE PENGUMPULAN DATA

    Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan 2014 yang bersumber dari

    instansi terkait dilakukan dengan cara kompilasi data hasil registrasi/catatan. Untuk

    keseragaman format data antar daerah dan kemudahan pelaksanaan, disediakan dua

    jenis instrumen pengumpulan data yang berupa rancangan (dummy) tabel dan

    kuesioner yang telah disusun di BPS RI. Data dari BPS Daerah harap dikirimkan ke BPS

    Pusat menggunakan format dummy tabel yang telah tersedia.

    2.3 INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

    Instrumen pengumpulan data statistik politik dan keamanan terdiri atas

    kuesioner, dummy tabel dan buku pedoman pengisian kuesioner. Kuesioner terdiri dari

    dua jenis, yaitu kuesioner untuk tingkat provinsi dengan inisial POLKAM14-PROV dan

    kuesioner untuk tingkat kabupaten/kota dengan inisial POLKAM14-KAB./KOTA.

    Berikut disajikan tabel yang memuat tentang jenis instrumen, kegunaan,

    penanggungjawab pengisian, rangkap dan peruntukan.

  • Pedoman Statpolkam 2015 10

    No. Jenis Instrumen Kegunaan Penanggungjawab

    Pengisian Jml

    Diperuntukan

    1. POLKAM14-KAB./KOTA

    Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Kabupaten/Kota

    BPS Kab./Kota 3

    BPS RI

    BPS Provinsi

    Arsip

    2. POLKAM14-PROV.

    Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Provinsi

    BPS Provinsi 2

    BPS RI

    BPS Provinsi

    3. Dummy Tabel Mengumpulkan data dalam format tabel

    BPS Kab./Kota 3

    BPS RI

    BPS Provinsi

    Arsip

    BPS Provinsi 2

    BPS RI

    BPS Provinsi

    4. Pedoman Pengisian Kuesioner

    Pedoman teknis pengisian kuesioner statistik politik dan keamanan

    Disusun BPS RI - Petugas pengumpul data

    2.4 ALUR INSTRUMEN DAN ALUR DOKUMEN

    Instrumen dan dokumen dalam kegiatan pengumpulan data statistik politik dan

    keamanan berupa soft copy (file). Dalam kegiatan ini maka instrumen merupakan alat

    yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dokumen adalah file yang telah berisi data

    hasil pengumpulan petugas. Adapun alur instrumen berasal dari BPS RI dalam hal ini

    adalah Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan mengirimkan file instrumen yang

    terdiri dari POLKAM14-PROV., POLKAM14-KAB./KOTA, Dummy Tabel, dan Pedoman ke

    BPS Provinsi (Kepala bidang Statistik Sosial). Selanjutnya BPS Provinsi mengirimkan

    file instrumen yang terdiri dari POLKAM14-KAB./KOTA, Dummy Tabel, dan Pedoman

    ke setiap BPS Kabupaten/Kota (Kepala Seksi Sosial). POLKAM14-PROV. Menjadi tugas

    BPS provinsi untuk mengisinya.

    Alur dokumen, setelah BPS kabupaten/kota mengisi POLKAM14-KAB./KOTA

    selanjutnya dokumen dikirimkan langsung ke BPS RI melalui alamat e-mail

    [email protected] dan ke BPS Provinsi. Selain menerima dari BPS kabupaten/kota,

    BPS provinsi berkewajiban mengirimkan dokumen POLKAM14-PROV. ke BPS RI.

    Berikut digambarkan alur instrumen dan alur dokumen.

    mailto:[email protected]

  • Pedoman Statpolkam 2015 11

    Alur Instrumen Alur Dokumen

    BPS RI POLKAM14-KAB./KOTA POLKAM14-PROV. Dummy Tabel Pedoman

    BPS RI

    POLKAM14-KAB./KOTA POLKAM14-PROV. Dummy Tabel

    BPS Provinsi POLKAM14-KAB./KOTA POLKAM14-PROV. Dummy Tabel

    Pedoman

    BPS Provinsi POLKAM14-PROV.

    Dummy Tabel

    BPS Kab./Kota POLKAM14-KAB./KOTA Dummy Tabel

    Pedoman

    BPS Kab./Kota POLKAM14-KAB./KOTA Dummy Tabel

    2.5 KONSEP DAN DEFINISI

    2.5.1 Statistik Politik

    Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan. Berikut konsep

    dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini diharapkan dapat

    memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definsi yang ada.

    a) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

    pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

    dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

    Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

    Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau

    Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

    daerah.

    b) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

    mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

    setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Pedoman Statpolkam 2015 12

    c) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum

    yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

    urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

    sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

    Indonesia.

    d) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah

    kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam

    sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    e) Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan

    kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

    dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota

    Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

    Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

    Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan

    Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik

    Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945.

    f) Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik

    Indonesia atau di luar negeri.

    g) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

    orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.

    h) Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh

    belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

    i) Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

    dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

    j) Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi

    persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008) tentang

    Pemilu, yaitu:

    (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, :

    berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai

    Politik;

    memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;

  • Pedoman Statpolkam 2015 13

    memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di

    provinsi yang bersangkutan;

    menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)

    keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

    memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000

    (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai

    politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan

    dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

    mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b

    dan huruf c;

    mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

    (2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta

    Pemilu pada Pemilu berikutnya.

    k) Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka

    Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap

    jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

    l) Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak

    pilih dalam Pemlilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang

    menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

    m) Suku Bangsa adalah paro (suku) dari suatu bangsa yang memiliki identitas yang

    sama dan diakui oleh orang luar.

  • Pedoman Statpolkam 2015 14

    2.5.2 Statistik Keamanan

    Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi/istilah yang dicakup dalam

    statistik keamanan.

    2.5.2.1. Kriminalitas

    a. Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran

    i. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari

    laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan

    oleh kepolisian.

    ii. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :

    Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada

    jaksa.

    Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang

    telah ditentukan menurut undang-undang.

    Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas

    Plichmatigheid.

    Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.

    Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.

    Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

    b. Pelaku Tindak Kriminalitas

    i. Pelaku tindak kriminalitas adalah:

    Orang yang melakukan tindak kriminalitas.

    Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.

    Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.

    Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.

    Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

    ii. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) :

    Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.

    Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.

    Umum adalah anak-anak dan dewasa.

  • Pedoman Statpolkam 2015 15

    c. Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh

    pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses

    pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

    d. Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan

    akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa

    atau badan.

    2.5.2.2. Penegakan Hukum

    Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang

    berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem

    hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan

    baik atau tidak (Efendy, 2005:1). Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan

    seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

    penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang.

    Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat

    Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur

    penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban

    yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam

    menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem

    dari sistem peradilan pidana.

    Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut

    mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai

    dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama

    mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan

    pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem

    tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya.

    Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang

    tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya

    penegakan hukum yang diharapkan (Efendy, 2005:2).

  • Pedoman Statpolkam 2015 16

  • Pedoman Statpolkam 2015 17

    KETERANGAN ISTILAH: TP : Tindak pidana; Pidana berarti hukuman.

    Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap

    orang/subjek hokum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar

    hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

    POLRES : Kepolisian Resort (institusi kepolisian di tingkat kabupaten/kota)

    Laporan : Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau

    kewajiban bedasarkan Undang – undang kepada pejabat yang

    berwewenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak

    Pidana ( Psl 1 angka 24 ).

    Pengaduan : Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan

    kepada pejabat yang berwewenang untuk menindak menurut Hukum

    seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (

    Psl 1 angaka 25 ).

    LID : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidikan untuk mencari

    dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak pidana

    guna menentukan dapat tidknya dilakukan penyidikan menurut cara

    yang diautr dalam Undang – undang ini (Psl 1 angka 5 ).

    DIK : Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan

    menurut cara yang diatur dalam Undang – undang ini untuk mencari

    serta mengumpulkan bukti – bukti yang terjadi dan guna menemukan

    tersangkanya ( Psl 1 angka 2).

    SPDP : Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

    Tahap I : Berkas perkara yang berisi keterangan barang bukti dan tersangka

    P 18 : Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas perkara yang

    diajukan Penyidik belum lengkap

    P 19 : Pengembalian berkas hasil penelitian dari Jaksa Penuntut Umum disertai

    petunjuknya ke Penyidik

    P 21 : Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas perkara yang

    diajukan Penyidik sudah lengkap

    SP 3 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan; dikeluarkan oleh Penyidik jika

    barang bukti, saksi, dan tersangka dari suatu dugaan kasus tindak

  • Pedoman Statpolkam 2015 18

    pidana belum cukup kuat.

    SKP2 : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan; dikeluarkan oleh Penuntut

    Umum jika barang bukti, saksi dan tersangka dari suatu kasus

    berdasarkan laporan Penyidik belum cukup kuat.

    TUNTUT : Penuntutan adalah serangkaian tindakan Penuntut Umum (Jaksa

    Penuntut Umum) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP

    untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ( Psl

    14 huruf a sampai j ).

    Surat Dakwaan : Dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, berisi dakwaan terhadap suatu

    kasus/perkara yang telah lengkap (P 21) yang diajukan oleh penyidik.

    APB : Acara Pemeriksaan Biasa; dibuat oleh JPU dan kemudian diserahkan ke

    Hakim PN untuk menentukan jenis proses peradilan

    APBS : Acara Pemeriksaan Biasa Singkat ; dibuat oleh JPU dan kemudian

    diserahkan ke Hakim PN untuk menentukan jenis proses peradilan

    Putusan : Hasil/putusan sidang PN terhadap suatu kasus yang diajukan oleh JPU

    Eksekusi : Proses penanganan hasil putusan sidang terhadap suatu kasus/perkara

    yang sudah berkekuatan hukum tetap, penyerahan tahanan/narapidana

    ke Lembaga Pemasyarakatan

    UH : Upaya Hukum ; bentuk upaya/perlawanan dari pihak terdakwa atau

    penuntut umum terhadap putusan Hakim PN yang dapat berupa

    banding, kasasi, kasasi demi hukum, peninjauan kembali, grasi/emisi

    Lapas : Lembaga Pemasyarakatan; institusi/lembaga dalam system peradilan

    pidana yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana.

    A. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

    Definisi dan Susunan Lembaga Kepolisian

    Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

    Indonesia, maka tugas kepolisian adalah sebagai berikut :

    - menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat;

    - penegakan hukum, perlindungan, pengayoman;

    - pelayanan kepada masyarakat agar keamanan dalam negeri dapat terpelihara.

    Susunan Lembaga Kepolisian terdiri dari :

  • Pedoman Statpolkam 2015 19

    - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada tingkat pusat

    dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang

    bertanggung jawab langsung kepada presiden.

    - Kepolisian Daerah (POLDA) merupakan satuan Kepolisian pada tingkat

    kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda dipimpin oleh Kepala

    Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda).

    - Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil).

    Polwil membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau

    Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Baik Polwil

    maupun Polres dipimpin oleh seorang Komisaris Besar (Kombes).

    - Polres membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), sedangkan Polresta membawahi

    Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh

    seorang Komisaris Polisi (Kompol).

    Tugas dan Wewenang Kepolisian

    Tugas utama dari Kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri.

    Sedangkan wewenang Polri secara umum diantaranya menerima laporan dan/atau

    pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

    mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menangggulangi tumbuhnya penyakit

    masyarakat.

    Tahapan Penanganan Perkara di Kepolisian

    Proses penganganan perkara di kepolisian diawali dengan adanya laporan atau

    pengaduan ke kepolisian. Laporan bisa dilakukan oleh korban (terutama untuk delik

    aduan), saksi, maupun siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan.

    Selanjutnya laporan tersebut akan ditangani oleh polisi, dengan tahapan sebagai

    berikut:

    1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan

    menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, unruk

    menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Proses ini bisanya

    dilakukan ketika pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat. Polisi

    kemudian akan datang untuk memulai proses penyelidikan, misalnya memasang

    garis polisi, mengambil foto tempat kejadian perkara, dan sebagainya.

  • Pedoman Statpolkam 2015 20

    2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

    mengumpulkan bukti. Bukti yang dikumpulkan diharapkan bisa menerangkan

    perbuatan pidana yang terjadi dan membantu menemukan tersangka. Proses

    pemeriksaan meliputi kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan

    keidentikan tersangka dan/atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur

    perbuatan pidana yang terjadi. Dengan demikian diharapkan peranan seseorang

    atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi semakin jelas.

    3. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, meliputi:

    - Pembuatan resume

    - Penyusunan isi berkas perkara

    - Pemberkasan dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap, penyidik

    menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

    B. Kejaksaan Republik Indonesia

    Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara,

    khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih

    oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jaksa Agung membawahi enam Jaksa

    Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.

    Susunan Lembaga Kejaksaan terdiri dari :

    - Kejaksaan Agung (Kejagung) pada tingkat pusat dan dipimpin oleh Jaksa Agung

    yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden.

    - Kejaksaan Tinggi (Kejati) merupakan satuan kejaksaan pada tingkat kewilayahan

    yang berada dibawah Kejagung.

    - Kejaksaan Negeri (Kejari) merupakan satuan kejaksaan pada tingkat

    kewilayahan yang berada dibawah Kejati

    Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan

    Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

    Di bidang pidana:

    Melakukan penuntutan

    Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh

    kekuatan hukum tetap

  • Pedoman Statpolkam 2015 21

    Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,

    putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

    Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-

    Undang

    Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

    pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam

    pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

    Di bidang perdata dan tata usaha negara:

    Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar

    pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

    Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut

    menyelenggarakan kegiatan:

    Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

    Pengamanan kebijakan penegakan hukum

    Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan

    negara

    Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

    Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal

    C. Pengadilan

    Pengadilan Negeri

    Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum

    yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dengan daerah hukum meliputi wilayah

    kabupaten/kota. Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan

    menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada

    umumnya.

    Tugas pokok dari Pengadilan Pasal 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

    Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

    Terdapat tiga jenis perkara pidana yang diselesaikan oleh pengadilan, yaitu:

    a. Pidana biasa, yaitu perkara yang diajukan dengan surat tuntutan dari Jaksa

    Penuntut Umum, disertai dengan saksi, barang bukti, dan adanya pembela.

  • Pedoman Statpolkam 2015 22

    b. Pidana singkat, yaitu perkara yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta

    penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

    c. pidana cepat/ringan/lalu lintas.

    Pengadilan Tinggi

    Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang

    berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap

    perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga

    merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan

    mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

    D. Lembaga Permasyarakatan (LAPAS)

    Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut lapas menurut Keputusan

    Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1985 Nomor: M.01-

    PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

    Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada

    di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen

    Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Lapas dipimpin oleh seorang Kepala, yang disebut

    dengan Kalapas.

    Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana, untuk

    melaksanakan tugas tersebut Lapas mempunyai fungsi :

    1) Melakukan pembinaan narapidana.

    2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.

    3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana.

    4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.

    5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

    Lapas dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

    a. Lapas kelas I; Kapasitas hunian standar 1500 orang

    b. Lapas kelas II A; Kapasitas hunian standar 500 – 1500 orang

    c. Lapas kelas II B; Kapasitas hunian standar 500 orang

    d. Lapas kelas III ; Kapasitas hunian standar 250 orang

  • Pedoman Statpolkam 2015 23

    Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas hunian atau daya tampung

    narapidana dan juga berdasarkan tempat kedudukan dan kegiatan kerja petugas Lapas (

    berdasarkan struktur oganisasi yang berbeda – beda ). Selain Lapas terdapat juga Unit

    Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT Pemasyarakatan) lainnya yang bekerja

    dibawah Dirjen Pemasyarakatan, yaitu :

    1. RUTAN (Rumah Tahanan Negara), merupakan unit pelaksana teknis tempat

    tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan

    pemeriksaan di sidang pengadilan.

    2. BAPAS (Balai Pemasyarakatan), merupakan pranata untuk melaksanakan

    bimbingan klien pemsayarakatan.

    3. RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), merupakan unit

    pelaksana di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan

    negara.

    Secara statistik pada Desember 2008 tingkat hunian Lapas Cipinang adalah

    sebanyak 2916 orang pidana (terdiri dari 1359 narapidana dan 1557

    tahanan), kemudian sampai pertengahan bulan Pebruari 2009 tingkat hunian

    mengalami peningkatan yaitu sebanyak 3290 orang pidana (terdiri dari 1401

    narapidana, 1889 tahanan). Kondisi ini menjadikan Lapas Cipinang diklasifikasikan

    sebagai Lapas kelas I (>1500 orang). Dan hal ini akan berlangsung terus menerus.

    Narapidana

    Narapidana adalah orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan

    (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketepatan yang pasti

    bahwa, dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau

    pelanggaran. Narapidana disebut juga sebagai terpidana atau terhukum.

    Tambahan terpidana adalah terpidana atau terhukum yang baru masuk dalam

    Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan Pengadilan dengan ketepatan yang

    pasti pada bulan tertentu. Tambahan narapidana dihitung tiap bulan, pada setiap akhir

    bulan. Penghitungan satu tahun merupakan penjumlahan tambahan narapidana dalam

    12 bulan. Tidak termasuk dalam tambahan narapidana adalah mereka yang dititipkan

    oleh Lembaga Pemasyarakatan lain, tahanan Kepolisian, tahanan Kejaksaan, tahanan

    Pengadilan (Hakim), dan titipan dari instansi lain.

  • Pedoman Statpolkam 2015 24

    Golongan umur terpidana/terhukum dibagi dalam kelompok

    a. Dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 21 tahun.

    b. Pemuda adalah mereka yang berumur 18 s/d 21 tahun.

    c. Anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 18 tahun.

    Remisi adalah pengurangan hukuman atau sisa hukuman, diberikan setiap tahun

    pada narapidana yang memenuhi syarat pada setiap hari ulang tahun Kemerdekaan RI

    tanggal 17 Agustus.

    Ada dua macam remisi, yaitu remisi biasa dan remisi Istimewa. Remisi biasa

    ada dua macam yaitu remisi biasa seluruhnya dan remisi biasa sebagian.Remisi

    Istimewa diberikan 10 tahun sekali dengan tahun yang berakhiran 5 dimulai tahun

    1945

    Keadaan/isi lembaga pemasyarakatan adalah jumlah penghuni Lembaga

    Pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana/terhukum dan tahanan. Tahanan terdiri

    dari tahanan Kepolisian (Tk. Penyidikan), tahanan Kejaksaan (Tk. Penuntutan), tahanan

    Pengadilan Negeri (Tk. Pengadilan I), tahanan Pengadilan Tinggi (Tk. Banding), tahanan

    Mahkamah Agung (Tk. Kasasi), yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan pada suatu

    waktu tertentu. Pada publikasi ini isi Lembaga Pemasyarakatan dicatat menurut

    keadaan akhir 31 Desember.

    Narapidana Anak

    Ketika seorang anak telah diputus bersalah dan dikenakan pidana penjara, anak

    akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Warga Binaan

    Pemasyarakatan.

    Anak yang ditempatkan di LAPAS disebut dengan Anak Didik Pemasyarakatan.

    Anak Didik Pemasyarakatan terdiri dari (Pasal 1 angka 8 UU No.12 Tahun 1995 tentang

    Pemasyarakatan):

    Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana

    di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

    Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada

    negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai

    berumur 18 (delapan belas) tahun;

  • Pedoman Statpolkam 2015 25

    Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh

    penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai

    berumur 18 (delapan belas) tahun

    Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS khusus untuk anak yang

    disebut dengan LAPAS Anak. Anak yang ditempatkan di LAPAS Anak untuk menjalani

    hukuman pidana penjara disebut anak pidana (Pasal 18 UU Pemasyarakatan). Di dalam

    LAPAS, Anak tersebut, akan digolongkan berdasarkan dasar umur, jenis kelamin, lama

    pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan

    atau perkembangan pembinaan (Pasal 20 UU Pemasyarakatan) dalam rangka

    pembinaan anak pidana tersebut.

    2.6 PENJELASAN TEKNIS

    2.6.1. Statistik Politik

    Statistik yang perlu ditampilkan dari keberadaan rakyat/penduduk Indonesia :

    1. Keragaman suku, agama, bahasa dan budaya. Statistik ini bisa diukur dari proporsi

    suku, agama, bahasa, atau budaya mayoritas di suatu wilayah. Semakin angka

    tersebut berarti semakin tidak beragam suku, agama, bahasa, dan budaya.

    2. Banyaknya penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada

    3. Banyaknya penduduk yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada

    karena peraturan perundang-undangan, misalnya terkena putusan pengadilan lebih

    dari 5 tahun (temporer), dan putusan pengadilan hukuman mati (permanen).

    4. Banyaknya penduduk yang punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak tersebut,

    termasuk di dalamnya adalah Golput, sakit, dan dalam perjalanan. Untuk mengukur

    statistik ini maka digunakan angka rate sebagai berikut:

    Rumus : 100xC

    BA

    A = Rate orang yang tidak menggunakan hak pilihnya

    B = Jumlah penduduk yang sudah tercatat sebagai pemilih tetapi tidak memilih

    C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

    5. Menghitung angka partisipasi penduduk dalam pemilu atau pilkada untuk

    mengetahui tingkat kesadaran politik rakyat

    Rumus : 100xC

    BA

  • Pedoman Statpolkam 2015 26

    A = Angka partisipasi penduduk dalam pemilu

    B = Jumlah penduduk yang memilih

    C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

    6. Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau

    pilkada

    Rumus : 100xC

    BA

    A = Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu

    atau pilkada

    B = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar

    C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

    7. Rate suara tidak sah

    Rumus : 100xC

    BA

    A = Rate Suara tidak sah

    B = Jumlah kartu suara yang tidak sah

    C = Jumlah kartu seluruh pemilih

    8. Statistik Partai Politik :

    1. Banyaknya partai politik

    2. Banyaknya cabang partai politik hingga tingkat desa

    3. Susunan organisasi partai politik

    4. Banyaknya pengurus partai politik (menurut jenis kelamin, umur, dan

    pendidikan)

    5. Banyaknya anggota partai politik (menurut jenis kelamin, umur, dan

    pendidikan

    6. Syarat-syarat menjadi anggota partai politik

    7. Banyaknya simpatisan tiap partai politik (menurut jenis kelamin, umur, dan

    pendidikan)

    8. Program kerja partai politik

    9. Aset partai politik (terutama status kepemilikan gedung kantor sekretariat

    partai)

    10. Banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan

  • Pedoman Statpolkam 2015 27

    9. Statistik dari kegiatan pasca pemilu:

    1. Hasil perolehan suara menurut partai politik

    2. Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan Legislatif

    3. Banyaknya anggota Legislatif menurut daerah pemerintahan (provinsi,

    kabupaten, dan kota menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan)

    4. Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan eksekutif atau

    pemerintahan (menurut partai asal, jenis kelamin, umur, dan pendidikan)

    5. Banyaknya UU, PP atau Perda hasil badan legislatif suatu pemilu

    10. Statistik dari kegiatan pemilukada;

    1. Partai politik pengusung calon kepala daerah (pilkada) dengan kekuatannya

    (persentase perolehan suara dalam pemilu)

    2. Jumlah calon dalam pilkada

    3. Syarat-syarat bagi seseorang agar bisa dicalonkan sebagai kepala daerah

    dalam pilkada

    4. Latar belakang dari calon yang terpilih dalam pilkada sebagai kepala daerah

    Selain itu perlu pula dilihat masalah-masalah lain seperti,

    1. Jumlah gangguan stabilitas politik karena konflik yang bernuansa politik

    2. Dampak dari konflik yang berhubungan dengan masalah politik seperti

    terjadinya pengungsian dan lain sebagainya

    3. Adanya berbagai pelanggaran hak azasi manusia.

    Beberapa hasil statistik politik, yang telah ditampilkan dalam bentuk tabel dan

    grafik, dimaksudkan agar bisa dipelajari untuk melihat kekurangannya, dan bila

    mungkin dapat digunakan sebagai acuan. Namun tampilan penyajian statistik politik

    selain tampilan contoh, tergantung daerah masing-masing. Tetapi harus diingat bahwa

    tampilan penyajian yang dibuat hendaknya mudah untuk dimengerti.

    2.6.2. Statistik Keamanan

    Berikut ini ditampilkan beberapa indikator tingkat keamanan suatu wilayah yang

    dapat ditampilkan :

    1. Angka Indeks Kejahatan ( It )

    It =

    Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t x 100

    Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun to dimana : to = tahun dasar

  • Pedoman Statpolkam 2015 28

    t = tahun t

    2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (crime rate)

    = Jumlah peristiwa kejahatan pada

    tahun t x 100.000 Jumlah penduduk

    3. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (crime clock)

    = 365 x 24 x 60 x 60

    x ( detik ) Jumlah peristiwa kejahatan tahun t

    4. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (crime clearence)

    =

    Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan x 100 ( %

    ) Jumlah peristiwa kejahatan pada dilaporkan

  • Pedoman Statpolkam 2015 29

    3.1 ORGANISASI LAPANGAN

    Organisasi lapangan kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan

    2014 disusun mulai dari tingkat pusat hingga lapangan, mulai dari penanggung jawab di

    tingkat pusat, daerah, maupun di lapangan. Berikut ini adalah pembagian tugas dan

    tanggungjawabnya :

    a. Tingkat Pusat

    Kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan di tingkat pusat secara

    penuh menjadi tanggung jawab Direktur Statistik Ketahanan Sosial. Penanggung

    jawab teknis kegiatan pengumpulan data statistik politik dan keamanan adalah

    Kepala Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan.

    b. Tingkat Provinsi

    Di tingkat provinsi kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan

    secara penuh menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi. Pelaksanan

    pengumpulan menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi.

    c. Tingkat Kabupaten/Kota

    Penanggung jawab di tingkat kabupaten/kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota,

    yang secara teknis pelaksanaan menjadi tanggungjawab Kepala Seksi Statistik

    Sosial.

    3.2 TATA CARA PENGUMPULAN DATA

    Data statistik politik dan keamanan pada dasarnya merupakan data kompilasi

    registrasi dari instansi terkait, karena tata cara pengumpulan data dapat dilakukan

    melalui dua pendekatan:

    a. Mencatat/Menyalin

    Instansi terkait pada umumnya mempunyai publikasi/laporan yang terkait dengan

    data yang sedang kita kumpulkan. Apabila publikasi/laporan tersedia dan

    diizinkan untuk dipinjam/difoto copy, maka petugas pengumpul data dapat

  • Pedoman Statpolkam 2015 30

    mencatat/menyalin data yang ada. Ketika mencatat pastikan bahwa data yang

    dicatat/disalin merupakan data pada waktu referensi, yaitu peristiwa/kejadian

    sepanjang tahun 2014. Contoh di sekretariat dewan pada umumnya telah tersedia

    profil anggota dewan. Di Polda/Polres pada umumnya memiliki laporan evaluasi

    situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

    b. Teknik Berwawancara

    Teknik ini dilakukan apabila petugas pengumpul data tidak memungkinkan untuk

    mencatat/menyalin hasil regsitrasi instansi sumber data karena sesuatu hal,

    misalnya registrasi bersifat rahasia. Wawancara dalam kegiatan ini berbeda dengan

    pengumpulan data yang biasa dilakukan dengan instrumen kuesioner. Dalam

    survei/studi pada umumnya yang diminta adalah persepsi/pendapat/pandangan

    responden atau hal yang menyangkut responden, sedangkan pada kegiatan

    pengumpulan statistik politik dan keamanan data yang dikumpulkan merupakan

    peristiwa/kejadian yang tercatat di instansi terkait. Oleh karena itu dalam

    wawancara yakinkan bahwa responden menjawab berdasarkan catatan/laporan

    bukan hasil pemikiran/perkiraan.

    3.3 Tata Tertib dan Tata Cara Pengisian Daftar

    Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengisian daftar, yaitu:

    2. Kuasai konsep, definisi, maksud dan tujuan survei;

    3. Tulis semua isian dengan sejelas-jelasnya agar mudah dibaca dan pada tempat

    yang disediakan, dan diteliti kembali isian daftar serta perbaiki bila terdapat

    kesalahan pengisian. Pastikan data yang ditulis adalah peristiwa/kejadian

    sepanjang tahun 2013;

    4. Perhatikan jenis aturan pengisian yang masing-masing berlaku untuk rincian

    atau pertanyaan tertentu.

    5. Tulis dengan huruf kapital semua isian pada pertanyaan terbuka di tempat yang

    disediakan sejelas-jelasnya agar mudah dibaca;

  • Pedoman Statpolkam 2015 31

    Pada instrumen pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan tahun 2015,

    tidak lagi berbentuk kuesioner seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015,

    instrumen yang diperlukan berbentuk dummy tabel, baik untuk Statistik Politik maupun

    Statistik Keamanan. Untuk Statistik Politik

    4.1. STATISTIK POLITIK

    Tujuan pengisian tabel-tabel ini adalah untuk mengetahui perkembangan politik

    di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Data pada bagian ini

    bersumber dari BPS, KPUD, Sekretariat DPRD, Kesbanglinmas, Badan Kepegawaian

    Daerah, dan Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota).

    Tabel 1: Keadaan Geografis (sumber data: BPS)

    a. Luas Wilayah : isikan luas wilayah dalam km2 untuk tiap kab./kota

    b. Jumlah Kecamatan : isikan jumlah kecamatan untuk tiap kab./kota

    c. Jumlah Desa/Kelurahan : isikan jumlah desa/kelurahan yang ada di setiap kab./kota

    d. Jumlah Penduduk : isikan jumlah penduduk yang ada di setiap kab./kota

    Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Sumber data KPUD

    Tabel 2: Waktu pelaksanaan Pilkada terakhir (tanggal, bulan, tahun)

    Catat jumlah penduduk berdasarkan partispasi dalam pilkada terakhir (bila ada 2

    putaran, catat tanggal, bulan dan tahun pada kedua putaran tersebut. Isikan tanggal

    pelaksanaan pilkada Bupati/Walikota terakhir untuk setiap wilayah kab./kota dan

    tanggal pelaksanaan pilkada Gubernur terakhir untuk wilayah provinsi.

    Tabel 3: Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam

    Pemilukada.

    Untuk pemilukada Gubernur: isikan data penduduk dari tiap kab./kota baik yang

    terdaftar maupun yang menggunakan hak pilih. Angka provinsi merupakan angka

    komulatif dari seluruh kab./kota.

  • Pedoman Statpolkam 2015 32

    a. Terdaftar : jumlah penduduk yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur

    17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan didaftar oleh

    penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    b. Menggunakan hak pilih : jumlah penduduk yang pada hari pemungutan suara datang

    ke tempat pemungutan suara (TPS) dan melakukan pencoblosan surat suara.

    Untuk pemilukada Bupati/Walikota: isikan data penduduk dari tiap kab./kota baik

    yang terdaftar maupun yang menggunakan hak pilih. Angka provinsi merupakan angka

    komulatif dari seluruh kab./kota.

    Tabel 4: Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih

    dalam Pemilukada

    - Suara sah : jumlah surat suara yang dinyatakan sah

    - Suara tidak sah : jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah

    - Tidak menggunakan hak pilih : jumlah penduduk yang terdaftar di DPT tetapi

    tidak datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara.

    Tabel 5: Jumlah Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Calon

    Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung

    Jumlah kandidat : jumlah peserta pilkada yang terdapat pada surat suara

    Jumlah perolehan suara : jumlah suara sah yang diperoleh kandidat yang

    memenangkan pilkada

    Persentase perolehan suara : persentase suara yang diperoleh kandidat yang

    memenangkan pilkada terhadap total suara sah dalam pilkada

    Partai pendukung : partai-partai yang mendukung pencalonan kandidat yang

    memenangkan pilkada

    Untuk kolom provinsi: isikan sesuai dengan kondisi pemilukada gubernur.

    Tabel 6: Kepala Daerah Hasil Pemilukada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan,

    Usia dan Jabatan Sebelumnya

    Pendidikan tertinggi Kepala Daerah terpilih : jenjang pendidikan tertinggi yang

    berhasil ditamatkan Kepala Daerah terpilih

    Usia saat terpilih: usia kepala daerah terpilih pada saat dilantik

    Jabatan/Pekerjaan sebelumnya : jabatan/pekerjaan terakhir Kepala Daerah terpilih

    sebelum memenangkan pilkada

  • Pedoman Statpolkam 2015 33

    Untuk Tabel 7 s/d 10, informasi dapat diperoleh di Sekretariat DPRD

    Tabel 7: Jumlah Anggota DPRD Provinsi menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin

    Tuliskan jumlah anggota DPRD menurut asal partai politik dan jenis kelamin.

    Tabel 8 : Jumlah Anggota DPRD menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

    Tuliskan jumlah anggota DPRD menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

    Tabel 9 : Jumlah Anggota DPRD menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

    Tuliskan jumlah anggota DPRD menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis

    kelamin.

    Tabel 10 : Jumlah Produk Hukum Daerah

    Tuliskan jumlah produk hukum yang dihasilkan DPRD selama kurun waktu tahun 2014

    yang terdiri dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Peraturan Daerah (Perda)

    yang disahkan tahun 2014.

    Tabel 11 : Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar

    Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota

    masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

    kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

    untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional

    dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

    Tuliskan jumlah Organisasi Massa (Ormas) yang terdaftar tahun 2013 dan 2014.

    Informasi ini dapat diperoleh di bagian Kesbanglinmas Pemerintah Daerah.

    Tabel 12 : Jumlah PNS menurut Eselon dan Jenis Kelamin

    PNS yang dicatat adalah semua pejabat struktural mulai dari eselon II, III, dan IV di

    masing-masing daerah. Tuliskan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jenis

    kelamin dan eselon. Informasi ini dapat diperoleh di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

    Tabel 13 : Jumlah Hakim dan Jaksa menurut jenis kelamin

    Tuliskan jumlah Hakim dan Jaksa menurut jenis kelamin. Untuk tingkat Provinsi

    informasi dapat diperoleh di Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi, sedangkan tingkat

  • Pedoman Statpolkam 2015 34

    Kabupaten/Kota informasi dapat diperoleh di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri

    setempat.

    Untuk Tabel 14 s/d 22, informasi dapat diperoleh di KPUD

    Tabel 14 : Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam

    Pemilu Legislatif 2014 DPRD Provinsi

    Tuliskan jumlah penduduk pada setiap kab./kota yang terdaftar di DPT dan juga yang

    menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif untuk tingkat DPRD Provinsi. Angka

    provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.

    Tabel 15 : Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam

    Pemilu Legislatif 2014 DPRD Kab./Kota

    Tuliskan jumlah penduduk pada setiap kab./kota yang terdaftar di DPT dan juga yang

    menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif untuk tingkat DPRD Kab.Kota. Angka

    provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.

    Tabel 16 : Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih

    dalam Pemilu Legislatif 2014 DPRD Provinsi

    Tuliskan jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih yang

    merupakan hasil pemilu legislatif 2014 untuk tingkat DPRD Provinsi. Angka provinsi

    merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.

    Tabel 17 : Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih

    dalam Pemilu Legislatif 2014 DPRD Kab./Kota

    Tuliskan jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih yang

    merupakan hasil pemilu legislatif 2014 untuk tingkat DPRD Kab./Kota. Angka provinsi

    merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.

    Tabel 18 : Jumlah Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014

    Tuliskan jumlah calon anggota legislatif untuk tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD

    Kab./Kota yang berasal dari Kab./Kota yang bersangkutan menurut jenis kelamin.

    Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.

  • Pedoman Statpolkam 2015 35

    Tabel 19. Perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu legislatif 2014 (DPRD

    Provinsi)

    Tuliskan jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilu legislatif 2014 untuk

    tingkat DPRD Provinsi. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.

    Tabel 20. Perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu legislatif 2014 (DPRD

    Kab./Kota)

    Tuliskan jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilu legislatif 2014 untuk

    tingkat DPRD Kab./Kota. Angka provinsi merupakan komulatif dari seluruh kab./kota.

    Tabel 21 : Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam

    Pemilu Presiden 2014

    Tuliskan jumlah penduduk pada setiap kab./kota yang terdaftar di DPT dan juga yang

    menggunakan hak pilih pada Pemilu Presiden. Angka provinsi merupakan komulatif

    dari seluruh kab./kota.

    Tabel 22. Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih

    dalam Pemilu Presiden 2014

    Tuliskan jumlah suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih yang

    merupakan hasil pemilu Presiden 2014. Angka provinsi merupakan komulatif dari

    seluruh kab./kota.

  • Pedoman Statpolkam 2015 36

    4.2. STATISTIK KEAMANAN

    Tujuan pengisian blok ini adalah untuk mengetahui perkembangan situasi

    keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi yang bersangkutan pada tahun 2014. Data

    pada blok ini merupakan kompilasi data sekunder bersumber dari BPS, Kepolisian

    Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, Pengadilan

    Tinggi/Pengadilan Negeri dan Pemerintah Provinsi.

    1. Pedoman Pengisian Data Kepolisian A

    Tabel (1) : Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk

    di Provinsi pada Tahun 2014: diisikan sesuai dengan data BPS Provinsi bersangkutan.

    (sumber data : BPS)

    Tabel (2) : Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja

    Yang dimaksudkan dengan :

    a. Poltabes (Kepolisian Kota Besar) adalah kepolisian yang wilayah tugasnya

    merupakan Kota Besar. Contoh Poltabes Medan, Poltabes Surakarta, dll.

    b. Polres/Polresta (Kepolisian Resort atau Kepolisian Resort Kota) adalah

    kepolisian yang wilayah tugasnya adalah Daerah Tingkat II (kabupaten/kota).

    Contoh Polres Situbondo, Polres Balikpapan, dll.

    c. Polsek/Polsekta (Kepolisian Sektor/Kepolisian Sektor Kota) adalah kepolisian

    yang wilayah tugasnya setingkat kecamatan. Contoh Polsek Tanah Abang, Polsek

    Jatinegara, dll.

    d. Pos Polisi: cukup jelas.

    Rincian (a) s/d (d) : isikan jawaban pada kolom yang tersedia. (sumber data : Polda)

    Tabel (3) : Jumlah Polisi di di Polres/Polresta dan Polda Provinsi x tahun 2014

    Yang dimaksudkan dengan :

    a. Laki-laki: isikan jumlah polisi laki-laki yang terdaftar di wilayah yang

    bersangkutan pada kolom yang tersedia.

    b. Perempuan: isikan jumlah polisi wanita yang terdaftar di wilayah yang

    bersangkutan pada kolom yang tersedia.

    c. Total: isikan jumlah polisi secara keseluruhan yang terdaftar di wilayah yang

    bersangkutan pada kolom yang tersedia.

  • Pedoman Statpolkam 2015 37

    Rincian (a) s/d (c) : isikan jawaban pada kolom yang tersedia. (sumber data : Polda)

    Tabel (4) : Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (Crime Total)

    Tabel ini menggambarkan jumlah kasus tindak kejahatan yang dilaporkan (crime total)

    kepada polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu (2012, 2013 dan 2014). Pada

    sumber data kepolisian, jumlah tindak kejahatan adalah peristiwa yang dilaporkan yaitu

    setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang

    pelakunya tertangkap tangan oleh polisi.

    Tabel (5) : Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (Crime Cleared)

    Tabel ini menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang

    terjadi pada kurun waktu tertentu.. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang

    selesai di tingkat kepolisian, apabila:

    Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada

    kejaksaan (P21)

    Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah

    ditentukan menurut undang-undang

    Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid (kewajiban

    berdasarkan kewenangan hukum)

    Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi Kepolisian;

    Tersangka meninggal dunia/gila

    Kasus kadaluwarsa, dan sebagainya.

    Tabel (6) : Persentase tindak kejahatan yang diselesaikan (Clearence Rate)

    Table ini menyatakan persentase penyelesaian tindak kejahatan oleh polisi. Angka

    penyelesaian tindak kejahatan merupakan perbandingan jumlah tindak kejahatan yang

    dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan tindak kejahatan yang dilaporkan pada

    kurun waktu tertentu.

    Angka penyelesaian kasus tindak kejahatan dapat dihitung menggunakan:

    Clearance Rate

  • Pedoman Statpolkam 2015 38

    Tabel (7) : Selang Waktu terjadinya kejahatan (Crime Clock)

    Tabel ini mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan

    kejahatan yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam satuan waktu

    detik.

    Penghitungannya dirumuskan dengan:

    Crime Clock

    Tabel (8) : Resiko penduduk terkena tindak kejahatan (Crime Rate)

    Angka ini mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak kejahatan.

    Biasanya dinyatakan dalam setiap 100.000 penduduk. Namun, karena level datanya

    untuk tingkat Polres/Polresta (kabupaten/kota) konstanta lebih tepatnya 1000. Angka

    tindak kejahatan merupakan hasil bagi dari jumlah tindak kejahatan dengan jumlah

    penduduk.

    Secara sederhana dirumuskan sebagai berikut:

    Crime Rate

    k = konstanta yakni 1000

    Tabel (9) : Jumlah pelaku kejahatan menurut kategori umur dan jenis kelamin

    Pelaku kejahatan menurut kategori umur dibedakan menjadi:

    Dewasa adalah bila pelaku kejahatan sudah berumur 18 tahun atau lebih;

    Anak-anak adalah bila pelaku kejahatan berumur kurang dari 18 tahun;

    Pelaku kejahatan menurut kategori jenis kelamin dibedakan menjadi:

    Laki-laki: cukup jelas

    Perempuan: cukup jelas

    Isikan sesuai dengan data Polres/Polresta.

  • Pedoman Statpolkam 2015 39

    2. Pedoman Pengisian Data Kepolisian B

    Data ini merupakan tabel yang menggunakan format database kepolisian yang dapat

    diperoleh dari sumber Kepolisian Daerah (Polda). Secara umum setiap Polda memiliki

    format yang sama dalam mengkompilasi data tindak kejahatan sesuai tabel terlampir.

    Ada beberapa sheet dalam file data kepolisian B yakni sheet pertama diisikan dengan

    data Polda dan sheet berikutnya diisikan dengan data Polres/Polresta (disesuaikan

    dengan jumlah Polres/Polresta yang berada dalam wilayah Polda masing-masing).

    Sheet terakhir merupakan data terkait tahanan baik di tingkat Polda maupun

    Polres/Polresta.

    Kolom (1) : Golongan

    Ada empat golongan jenis kejahatan, yaitu:

    - Golongan I: Kejahatan

    Kejahatan golongan ini terdiri dari kejahatan konvensional (penculikan,

    pencurian, perkosaan, dan lain-lain), kejahatan transnasional (narkotika,

    terorisme, imigran gelap, dan lain-lain), kejahatan terhadap kekayaan negara

    (korupsi, illegal loging, illegal fishing, dan lain-lain), kejahatan berimplikasi

    kontinjensi (penodaan agama, bentrok massa, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain),

    serta pelanggaran HAM (kejahatan apartheid, genosida, penyiksaan secara

    sistematis dan meluas, dan lain-lain).

    - Golongan II: Pelanggaran Hukum (Tindak Pidana Ringan)

    Kejahatan golongan ini terdiri dari pelanggaran hukum non pidana (meminta-

    minta di jalan umu, bangunan tanpa izin, dan lain-lain) dan pelanggaran hukum

    pidana (mengganggu rapat umum, membuat gaduh pertemuan agama, dan lain-

    lain).

    - Golongan III: Gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban

    Kejahatan golongan ini terdiri dari gangguan terhadap orang (penemuan mayat,

    bunuh diri, orang hilang, dan lain-lain), gangguan terhadap barang (kebakaran,

    kehilangan, kecelakaan, dan lain-lain), gangguan terhadap sarana dan fasilitas

    (memblokir jalan umum, membuka irigasi tanpa hak, dan lain-lain), gangguan

    terhadap hewan (meracuni hewan peliharaan/dilindungi, mengadu/menyabung

    hewan, dan lain-lain), serta gangguan terhadap lingkungan hidup (membakar

    sampah berlebihan, merokok di tempat umum, dan lain-lain).

  • Pedoman Statpolkam 2015 40

    - Golongan IV: Bencana

    Kejahatan golongan ini terdiri dari bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung

    meletus, dan lain-lain), bencana sosial (epidemi penyakit, kelangkaan BBM, gagal

    panen, dan lain-lain), serta bencana non alam (kebakaran, banjir, kebocoran

    reaktor nuklir, dan lain-lain).

    Kolom (2) : Jenis Kejahatan

    Cukup jelas.

    Kolom (3) : Ketentuan yang Mengatur

    Cukup jelas.

    Lapor

    Kolom (4) : Lapor Jumlah Perkara Tahun Ini

    Merupakan jumlah perkara yang dilaporkan pada tahun ini

    Kolom (5) : Lapor Tunggakan

    Merupakan jumlah sisa/tunggakan laporan perkara yang belum diselesaikan

    oleh pihak kepolisian

    Kolom (6) : Jumlah

    Merupakan jumlah total laporan di kepolisian (Kolom 4 ditambah dengan

    Kolom 5).

    Penyelesaian

    Kolom (7) : P21

    P21 merupakan dokumen kepolisian yang memberitahukan bahwa hasil

    penyidikan sudah lengkap.

    Alasan Penyidikan Dihentikan :

    Kolom (8) : Tidak Cukup Bukti

    Penyidikan dihentikan apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk

    menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk

    membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan.

    Kolom (9) : Bukan Perkara Pidana

    Penyidikan dihentikan apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik

    berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan

    merupakan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi

    peradilan umum. Jadi, tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti

  • Pedoman Statpolkam 2015 41

    yang diatur dalam KUHP atau dalam perundang-undangan tindak pidana

    khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum.

    Kolom (10) : Aduan Dicabut

    Penyidikan dihentikan apabila korban tindak pidana atau pihak pelapor

    mencabut laporannya. Biasanya hal itu terjadi apabila telah terjadi suatu

    perdamaian diantara tersangka dan pelapor.

    Kolom (11) : Nebis In Idem

    Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang

    sama, dimana atas perbuatan itu telah diputus oleh pengadilan yang berwenang

    untuk itu dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

    Kolom (12) : Tersangka Mati

    Penyidikan dihentikan karena tersangka meninggal.

    Kolom (13) : Tersangka Gila

    Penyidikan dihentikan apabila setelah menjalani pemeriksaan secara medis

    tersangka dinyatakan gila atau mengalami gangguan kejiwaan.

    Kolom (14) : Kadaluarsa

    Tenggang waktu menurut KUHP, yaitu:

    Lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan

    yang dilakukan dengan alat percetakan.

    Lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan

    pidana denda, kurungan atau penjara, yang tidak lebih dari hukuman

    penjara selama tiga tahun.

    Lewat tenggang waktu 12 tahun bagi semua kejahatan yang diancam

    dengan hukuman penjara lebih dari tiga tahun.

    Lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan

    hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.

    Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum

    mencapai umur 18 tahun, tenggang waktu kadaluarsa yang disebut pada

    poin 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

    Kolom (15) : Jumlah Penyelesaian

    Merupakan jumlah total kasus selesai di kepolisian (penjumlahan kolom 7 s/d

    14).

    Sisa

  • Pedoman Statpolkam 2015 42

    Kolom (16) : Sisa dalam Proses Penyelidikan

    Merupakan jumlah dari sisa/tunggakan kasus yang masih dalam proses

    penyelidikan.

    Kolom (17) : Sisa dalam Proses Penyidikan

    Merupakan jumlah dari sisa/tunggakan kasus yang masih dalam proses

    penyidikan.

    Kolom (18) : Jumlah

    Merupaka penjumlahan dari kolom 16 dan kolom 17.

    Kolom (20) : Lapor Bulan Ini

    Merupakan jumlah laporan bulan yang ini. (sama dengan kolom 4)

    Kolom (21) : Selesai

    Merupakan jumlah kasus yang bisa diselesaikan (sama dengan kolom 15)

    Kolom (22) : Sisa

    Merupakan jumlah kasus yang belum diselesaikan (sama dengan kolom 18)

    3. Pedoman Pengisian Data Kejaksaan

    Tabel 1 : Jumlah Jaksa dan Non Jaksa di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi

    Provinsi A Tahun 2014

    Tabel ini menyatakan jumlah personil jaksa dan non jaksa (staf) dari masing-masing

    kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi di provinsi pada tahun tertentu. :

    Kolom (1) : No Urut

    Cukup Jelas

    Kolom (2) : Kejaksaan

    Isikan dengan nama Kejaksaan Negeri atau Tinggi yang terdapat di provinsi

    Kolom (3) s/d (5) : Jaksa

    Isikan jumlah personil jaksa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta

    totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang

    tersedia.

    Kolom (6) s/d (8) : Non Jaksa (Staf)

    Isikan jumlah personil non jaksa (staf) berjenis kelamin laki-laki dan

    perempuan serta totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada

    kolom yang tersedia

  • Pedoman Statpolkam 2015 43

    Tabel 2 : Rekapitulasi Laporan Perkara Penting Tindak Pidana Umum Tahun

    2014

    (LP-5)

    Data ini merupakan tabel yang menggunakan format data Kejaksaan yang dapat

    diperoleh dari sumber LP-15 Kejaksaan. Tabel ini merupakan rekapitulasi dari laporan

    perkara penting tindak pidana pidana umum dari kejaksaan negeri maupun kejaksaan

    tinggi. Ada beberapa sheet terkait table 2 yakni sheet pertama diisikan dengan data

    Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan sheet berikutnya diisikan dengan data Kejaksaan Negeri

    (Kejari) yang disesuaikan dengan jumlah Kejari yang berada dalam wilayah provinsi

    masing-masing).

    Kolom (1) : No. Urut

    Cukup Jelas

    Kolom (2) : Jenis Perkara

    Perkara Penting sesuai Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-4/JA/3/1994

    Kolom (3) : Sisa Tahun Lalu

    Merupakan perkara tahun lalu yang belum diselesaikan

    Kolom (4) : Perkara Masuk Tahun ini

    Merupakan perkara yang masuk pada tahun ini

    Kolom (5) : Diselesaikan

    Merupakan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan sejak 1 Januari hingga 31

    Desember.

    Kolom (6) : Keterangan

    Cukup jelas

    Tabel 3 : Dokumen Laporan Tahunan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

    Tindak Pidana (LP-3)

    Laporan tahunan ini dibuat oleh Cabang Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Negeri,

    Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan setiap tahun .

    Kolom (1) : Nomor Urut

    Cukup jelas.

    Kolom (2) : Kejaksaan

    Cukup jelas.

  • Pedoman Statpolkam 2015 44

    Kolom (3) : Sisa Tahun Lalu

    Merupakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tahun lalu

    yang belum diselesaikan.

    Kolom (4) : Masuk Tahun Laporan

    Merupakan SPDP yang diterima dalam tahun laporan, termasuk SPDP bersama

    berkas.

    Kolom (5) : Jumlah Tahun Laporan

    Merupakan jumlah yang ada di kolom 3 dan jumlah di kolom 4.

    Kolom (6) : Dihentikan Penyidikan

    Cukup jelas.

    Kolom (7) : Menjadi Berkas Perkara

    Cukup jelas.

    Kolom (8) : Sisa Tahun Laporan

    Merupakan hasil dari jumlah di kolom 5 dikurangi jumlah di kolom 6 dan 7.

    Kolom (9),(10) : SP-3 Sudah Tepat (Tidak Ada), SP-3 Tidak Tepat (Gugatan)

    SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) merupakan surat

    pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan

    penyidikannya. Kolom ini diisi dengan telaahan Jaksa terhadap SP3 penyidik.

    Jumlah kolom 9 dan 10 sama dengan jumlah kolom 6 dan ada/atau tidaknya

    gugatan Pra Peradilan atas SP3.

    Kolom (11) : Didahului SPDP

    Diisi dengan jumlah berkas perkara yang didahului SPDP.

    Kolom (12) : SPDP Bersama Berkas

    Diisi dengan jumlah berkas perkara yang SPDP-nya dikirim bersamaan dengan

    berkas perkara. Jumlah kolom 11 dan 12 sama dengan jumlah kolom 7.

  • Pedoman Statpolkam 2015 45

    4. Pedoman Pengisian Data Pengadilan

    Tabel 1 : Jumlah Hakim dan Non Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan

    Tinggi Provinsi A Tahun 2014

    Tabel ini menyatakan jumlah personil hakim dan non hakim dari masing-masing

    pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di provinsi pada tahun tertentu. :

    Kolom (1) : No Urut

    Cukup Jelas

    Kolom (2) : Pengadilan

    Isikan dengan nama Pengadilan Negeri atau Tinggi yang terdapat di provinsi

    (disesuaikan jumlahnya sesuai keadaan di provinsi masing-masing)

    Kolom (3) s/d (5) : Hakim

    Isikan jumlah personil hakim berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta

    totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang

    tersedia.

    Kolom (6) s/d (8) : Panitera

    Isikan jumlah personil panitera berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta

    totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia

    Kolom (9) s/d (10) : Juru Sita

    Isikan jumlah personil juru sita berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta

    totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang tersedia

    Kolom (11) s/d (14) : PNS/Non PNS

    Isikan jumlah personil PNS/Non PNS berjenis kelamin laki-laki dan perempuan

    serta totalnya yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan pada kolom yang

    tersedia

    Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi terkait data di pengadilan :

    Pidana Mati

    Merupakan hukuman dimana terpidana dihukum mati.

    Pidana Seumur Hidup

    Merupakan hukuman dimana terpidana dihukum penjara seumur hidupnya.

    Pidana Penjara

  • Pedoman Statpolkam 2015 46

    Pidana penjara bisa berupa pidana penjara seumur hidup, lebih dari lima tahun, satu

    sampai dengan lima tahun, dan kurang dari satu tahun.

    Pidana Kurungan

    Merupakan hukuman kurungan yang lamanya kurang dari satu tahun dan merupakan

    pengganti dari pidana/hukuman denda yang tidak dapat dibayar oleh

    terhukum/terpidana.

    Pidana Bersyarat

    Pidana bersyarat adalah pemidanaan yang tidak akan dijalankan, kecuali apabila di

    kemudian hari ada perintah lain, berdasarkan penetapan hakim disebabkan terpidana

    sebelum lewat masa percobaan melakukan perbuatan terpidana atau dalam masa

    percobaan itu tidak memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim.

    Pidana Denda

    Merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana berupa membayar sejumlah uang

    sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

    Pidana Tambahan/Cabut (PK)

    Merupakan hukuman pidana berupa pencabutan hak untuk melakukan Peninjauan

    Kembali (PK).

    Dikembalikan kepada Orang Tua

    Merupakan hukuman pidana dimana pelaku tindak pidana tidak dikenai hukuman

    kurungan, tetapi dikembalikan kepada orang tuanya.

    Diserahkan kepada Pemerintah

    Merupakan hukuman pidana dimana pelaku dikembalikan kepada pemerintah.

    Denda

    Denda yang dibayarkan karena melakukan pelanggaran pidana

    Bebas dari Tuduhan

    Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan terbebas dari tuduhan yang diajukan.

    Bebas dari Tuntutan/Praperadilan

    Terdakwa dinyatakan bebas dari tuduhan karena bukti yang ada tidak cukup untuk

    dibawa ke pengadilan.

    Kolom 1 : Nomor Urut

    Cukup jelas.

    Kolom 2 : Jenis Tindak Pidana

    Cukup jelas.

  • Pedoman Statpolkam 2015 47

    Kolom 3 : Sisa Tahun Lalu

    Merupakan jumlah tindak pidana biasa yang menjadi sisa/tunggakan pada

    tahun laporan yang lalu. Jumlah tersebut kemudian menjadi sisa/tunggakan

    pada tiap-tiap tahun laporan yang akan datang.

    Kolom 4 : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

    Merupakan jumlah putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan dari

    Pengadilan negeri.

    Kolom 5 : Mengadili Sendiri

    Merupakan jumlah putusan Pengadilan Tinggi dimana Pengadilan Tinggi

    sendiri yang mengadili.

    Kolom 6 : Pria

    Cukup jelas.

    Kolom 7 : Wanita

    Cukup jelas.

    Kolom 8 : Anak-Anak

    Cukup jelas.

    Kolom 9 : Kasasi

    Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung

    terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai

    dengan undang-undang (KBBI).

    Kolom 10 : PK

    Merupakan jumlah peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana.

    Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang ditempuh oleh terpidana dalam

    suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan.

    Kolom 11 : Sisa

    Merupakan sisa perkara yang belum diputuskan.

    Kolom 12 : Keterangan

    Cukup jelas.

  • Pedoman Statpolkam 2015 48

    5. Pedoman Pengisian Data Lembaga Permasyarakatan (LAPAS)

    Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut lapas menurut Keputusan Menteri

    Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1985 Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun

    1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah unit

    pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung

    jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

    Manusia.

    Data Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) tentang Rekapitulasi Jumlah Narapidana

    dan Anak Pidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana untuk keadaan tanggal 31

    Desember setiap tahunnya dapat diperoleh dari setiap Kanwil (Kantor Wilayah) di

    tingkat provinsi.

    Kolom (2): Jenis Kejahatan

    Narapidana yang dijatuhi hukuman digolongkan pada 33 jenis kejahatan yang

    teridentifikasi antara lain: Politik/makar, terhadap kepala negara, terhadap

    ketertiban, pembakaran dan seterusnya sampai dengan kesehatan.

    Kolom (3): Pasal KUHP/UU

    Jenis-jenis kejahatan (kolom 2) sesuai dengan pasal KUHP atau Undang-Undang

    (UU).

    Semua jenis pelanggaran/kejahatan yang dijatuhkan kepada narapidana

    berdasarkan pasal KUHP ataupun UU.

    Jenis hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana terdiri dari :

    1. Pidana Penjara

    2. Pidana kurungan atau denda dan uang pengganti

    Kolom (4) dan (5): Hukuman Mati

    Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan

    sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat

    perbuatannya. Dalam penerapan vonis mati terhadap pidana mati tidak adalagi

    unsur politik yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum dan keadilan

    dimaksud. Isikan jumlah narapidana yang menjalani hukuman mati menurut

    jenis kelamin Pria (kolom 4) dan Wanita (kolom 5)

    Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;

    dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana

  • Pedoman Statpolkam 2015 49

    mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan

    dengan sungguh-sungguh: bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana

    pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; pidana

    mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang

    eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa

    ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana

    yang sakit jiwa tersebut sembuh.

    Kolom (6) dan (7): Seumur Hidup

    Pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup

    hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa

    hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani

    adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. Isikan jumlah

    narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup menurut jenis kelamin Pria

    (kolom 6) dan Wanita (kolom 7)

    Kolom (8) s/d (11): Pidana ≥ 3 tahun

    Pidana ≥ 3 tahun adalah hukuman penjara yang harus dijalani oleh

    narapidana selama 3 tahun atau lebih. Dalam kategori ini dibedakan antara

    narapidana dewasa dan anak. Isikan jumlah narapidana yang menjalani

    hukuman pidana lebih dari 3 tahun untuk kategori dewasa menurut jenis

    kelamin Pria (kolom 8) dan Wanita (kolom 9). Isikan jumlah narapidana yang

    menjalani hukuman pidana lebih dari 3 tahun untuk kategori anak menurut

    jenis kelamin Pria (kolom 10) dan Wanita (kolom 11).

    Kolom (12) s/d (15): Pidana ≥ 1 tahun ≤ 3 tahun

    Pidana ≥ 1 tahun ≤ 3 tahun adalah hukuman penjara yang harus dijalani oleh

    narapidana selama lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. Dalam kategori