A. Bidang Garapan Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan secara umum memiliki bidang garapan yang

lebih luas daripada manajemen sekolah. Manajemen pendidikan tidak hanya

menyangkut penataan pendidikan formal, tetapi juga pendidikan luar sekolah

atau pendidikan non formal. Bidang garapan manajemen organisasi secara garis

besar dapat dibagi 2 kegiatan. Pertama, manajemen administratif, yakni

kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam

organisasi/kelompok bekerja sama mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan

tujuan yang hendak dicapai. Kedua, manajemen operatif, yakni kegiatan-

kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar setiap orang yang

melaksanakan pekerjaannya menjadi tepat dan benar. Adapun bidang garapan

manajemen pendidikan secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

B. Manajemen Kurikulum Pendidikan

Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Kurikulum mencakup

kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Perencanaan dan

pengembangan kurikulum nasional umumnya dilakukan oleh Departemen

Pendidikan Nasional tingkat pusat. Sedangkan kurikulum muatan lokal

merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan

lingkungan, yang disusun oleh Dinas Pendidikan Propinsi atau Kabupaten/Kota.

Yang paling penting adalah cara merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum

sesuai kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Pengembangan kurikulum muatan

lokal telah dilakukan sejak kurikulum 1984, khususnya di sekolah dasar. Hal ini

bertujuan untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan pengembangan kurikulum

sentralisasi, dan agar peserta didik mencintai dan mengenal lingkungannya serta

mau dan mampu melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas

sosial dan kebudayaan pendukung pembangunan nasional, pembangunan

regional, maupun pembangunan lokal. Sekolah merupakan ujung tombak

pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun lokal, yang

diwujudkan melalui proses belajar mengajar. Agar proses belajar mengajar dan

kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan efisien kepala sekolah

diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan

program pengajaran serta mengawasi pelaksanaannya. Kepala sekolah harus

mempunyai rasa tanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan

penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran disekolah. Untuk itu

sedikitnya ada 4 langkah yang harus dilakukan yaitu :

1. Menilai kesesuaian yang ada dengan tuntutan dan kebutuhan murid.

2. Meningkatkan perencanaan program

3. Memilih dan melaksanakan program.

4. Menilai perubahan program.

Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program

pengajaran, kepala sekolah bersama guru harus lebih rinci mengembangkan

kurikulum sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Berikut ini adalah

prinsip yang telah diperinci yang perlu diperhatikan :

1. Tujuan yang dikehendaki harus jelas.

2. Program tersebut harus sederhana dan fleksibel.

3. Program yang telah disusun dan dikembangkan harus sesuai tujuan.

4. Program yang dikembangakan harus menyeluruh dan jelas pencapaiannya.

5. Harus ada koordinasi antar komponen palaksana program disekolah.

Untuk itu perlu dilakukan pembagian tugas guru, yakni menyusun

kalender pendidikan, jadwal pelajaran, penetapan pelaksanaan evaluasi belajar,

penetapan penilaian, penetapan norma kenaikan kelas, pencatatan kemajuan

belajar peserta didik dan peningkatan perbaikan pengajaran.

C. Manajemen Kesiswaan

Manajemen Kesiswaan dapat diartikan sebagai penataan dan pengaturan

terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuk sampai keluarnya

peserta didik tersebut dari suatu lembaga pendidikan (sekolah). Dengan demikian tujuan

manajemen kesiswaan adalah mengatur berbagai masalah dan kegiatan dalam bidang

kesiswaan, agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan baik dan lancar, tertib dan

teratur serta dapat mencapai tujuan yang ditargetkan sekolah. Dengan mengacu kepada

pengertian tersebut, maka manajemen kesiswaan memiliki ruang lingkup sebagai

berikut :

1 Mengatur penerimaan siswa berdasarkan kriteria penerimaan siswa baru kelas I.

2 Program Bimbingan dan Penyuluhan (BP),

3 Kepenasehatan pemilihan program studi,

4 Pengelompokan siswa,

5 Meneliti dan mencatat kehadiran siswa di sekolah,

6 Mengatur program kegiatan ekstra kurikuler,

7 Mengatur kegiatan organisasi siswa,

8 Pengaturan mutasi siswa,

9 Pengaturan program belajar di waktu bebas.

Penerimaan siswa baru perlu dikelola mulai dari perencanaan penentuan

daya tampung sekolah atau jumlah siswa baru yang akan diterima. Kegiatan

penerimaan siswa baru biasanya dikelola panitia penerimaan siswa baru (PSB)

atau panitia penerimaan murid baru (PMB). Dalam kegiatan ini kepala sekolah

membentuk panitia atau menunjuk guru untuk bertanggung jawab dalam tugas

tersebut. Setelah para siswa diterima lalu dilakukan pengelompokan dan

orientasi sehingga siap untuk megikuti pendidikan di sekolah.

Keberhasilan, kemajuan dan prestasi belajar siswa memerlukan data yang

otentik, dapat dipercaya dan dapat memiliki keabsahan. Data ini diperlukan

untuk mengetahui dan mengontrol keberhasilan/prestasi kepala sekolah sebagai

manajer pendidikan disekolahnya. Kemajuan siswa secara periodik harus

dilaporkan kepada orang tua, agar berpartisipasi dalam proses pendidikan dan

membimbing anaknya belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu, di

sekolah perlu dilakukan pencatatan dan ketatalaksanaan kesiswaan, dalam

bentuk buku induk, buku klapper, buku laporan keadaan siswa, buku presensi

siswa, buku rapor, daftar kenaikan kelas, buku mutasi dsb. Dalam manajemen

pendidikan peserta didik disekolah, dapat diambil poin-poin penting sebagai berikut:

1. Peserta didik mempunyai hak mendapat perlakuan sesuai dengan bakat,

minat, dan kemampuannya.

2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan

berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk

memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan.

4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lainnya.

5. Pindah sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan

persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki.

6. Memperoleh penilaian hasil belajarnya.

7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.

8. Mendapatkan pelayanan khusus apabila menyandang kecacatan.

Adapun kewajiban peserta didik adalah:

1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali siswa yang

dibebaskan dari kewajiban tersebut.

2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Menghormati tenaga kependidikan.

4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan ketertiban serta

keamanan sekolah yang bersangkutan.

Kegiatan-Kegiatan Dalam Manajemen Peserta Didik 

Manajemen peserta didik meliputi dua kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan di luar kelas, meliputi penerimaan peserta didik, pencatatan peserta

didik, pembagian seragam sekolah, penyediaan sarana olah raga, seni,

perpustakaan dll.

b. Kegiatan di dalam kelas, meliputi pengelolaan kelas, interaksi belajar mengajar

yang positif, penyediaan media pembelajaran dan lain-lain.

Dalam manajemen peserta didik, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Pembinaan peserta didik 

Pembinaan ini sesuai dengan pendidikan nasional yang tertuang dalam

UUSPN, bahwa peserta didik sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan

pembangunan nasional harus dipersiapkan sebaik-baiknya serta dihindarkan

dari segala kendala yang merusaknya dengan memberikan bekal dalam

kepemimpinan Pancasila, pengetahuan dan keterampilan.

b. Menangkal kenakalan anak/remaja

c. Masalah ganja, narkotika dan lain sebagainya

D. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara

langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar

mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media

pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak

langsung menunjang proses pendidikan, seperti halaman, kebun, taman sekolah,

jalan menuju sekolah, ruang perpustakaan, kantor sekolah, UKS, ruang osis,

tempat parkir, ruang laboratorium dan lain-lain.

Jadi, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan

sebagai proses kerja sama semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif

dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di

sekolah perlu digunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di

sekolah yang efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan

kegiatan yang sangat penting di sekolah, karena keberadaannya akan sangat

mendukung suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Sekolah dituntut

memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah

menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan

partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan

perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Untuk mewujudkan

dan mengatur hal tersebut, melalui Peraturan Pemerintah No19 Tahun 2005

tetang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VII Pasal 42 menyebutkan bahwa;

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya,

bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk

menunjang proses pembelajaran.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan,

ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata

usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang

unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga,

tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat lain yang

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu

proses yang terdapat dalam manajemen pada umumnya, yaitu mulai dari

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan

sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang

menyenangkan baik bagi guru maupun siswa untuk berada di sekolah. Di

samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat fasilitas belajar yang memadai

secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan yang dapat

dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan

pengajaran, baik oleh guru maupun murid-murid.

Prinsip-Prinsip Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah, terdapat prinsip yang

perlu diperhatikan agar tujuan tercapai maksimal. Prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip pencapaian tujuan

Yaitu sarana dan prasarana pendidikan harus selalu dalam kondisi siap pakai

apabila akan digunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian

tujuan proses pembelajaran di sekolah.

2. Prinsip efisiensi

Yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus di lakukan melalui

perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana

pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga

pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan.

3. Prinsip administratif 

Yaitu manajemen sarana dan prasana pendidikan harus selalu memperhatikan

undang-undang, peraturan, intruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan

oleh pihak yang berwenang.

4. Prinsip kejelasan tanggung jawab

Yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus di delegasikan

kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab, apabila melibatkan

banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi

tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi mereka.

5. Prinsip kekohesifan

Yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan harus

direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak.

Manajemen sarana prasarana difokuskan pada:

1) Merencanakan kebutuhan fasilitas (bangunan, peralatan, perabot, lahan,

infrastruktur) sekolah sesuai dengan rencana pengembangan sekolah.

2) Mengelola pengadaan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Mengelola pemeliharaan fasilitas, baik perawatan preventif maupun

perawatan terhadap kerusakan fasilitas sekolah.

4) Mengelola kegiatan inventaris sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan

sistem pembukuan yang berlaku.

Proses Perencanaan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan

sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian,

pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan

yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pada dasarnya tujuannya adalah:

(1) Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak

diinginkan,

(2) Untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaannya. Salah

rencana dalam penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam

menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang

kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan

sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.

Pengadaan

Dalam konteks pendidikan, pengadaan merupakan kegiatan yang

dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa

berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan

pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang

diinginkan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional

pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan.

Fungsi ini merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan

prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan

dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan

sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

Merupakan kegiatan untuk mengurus dan mengatur agar sarana dan

prasarana pendidikan selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan.

Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan dan pencegahan dari kerusakan

suatu barang, sehingga masih dapat digunakan. Pemeliharaan mencakup segala

upaya untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik.

Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan hati-hati dalam

menggunakannya. Pemeliharaan bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas

yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang tersebut. Tujuan

pemeliharaan adalah:

(1) Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama

jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan

jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawatnya;

(2) Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan sebagai pendukung

kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal;

(3) Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pencekkan

secara rutin dan teratur;

(4) Untuk menjamin keselamatan siswa yang menggunakan alat tersebut.

Manfaat pemeliharaan adalah:

1) Jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet yang berarti tidak perlu

mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat.

2) Pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan yang

berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminim mungkin.

3) Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang.

4) Pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik.

Inventarisasi 

Inventaris berasal dari bahasa Latin: inventarium, yang berarti daftar

barang-barang, bahan dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana

pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke

dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan

dan tata cara yang berlaku. Barang inventaris sekolah adalah semua barang milik

negara (yang dikuasai sekolah) baik yang diadakan/dibeli melalui dana dari

pemerintah, DPP maupun diperoleh sebagai pertukaran, hadiah atau hibah serta

hasil usaha pembuatan sendiri di sekolah untuk menunjang kelancaran proses

belajar mengajar. Tiap sekolah wajib menyelenggarakan inventarisasi barang

milik negara yang diurus oleh sekolah masing-masing secara teratur, tertib dan

lengkap. Kepala sekolah bertanggung jawab atas terlaksananya inventarisasi

fisik dan pengisian daftar inventaris barang milik negara yang ada disekolahnya

Inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut.

1) Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana

sekolah.

2) Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk

pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah.

3) Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah

dalam bentuk materil yang dapat dinilai dengan uang.

4) Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana

yang dimiliki oleh suatu sekolah.

Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu organisasi yang

lengkap, teratur dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat, yakni :

1) Menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan

menyusun rencana kebutuhan barang.

2) Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam

pengarahan pengadaan barang.

3) Memberikan data dan informasi untuk dijadikan pedoman dalam penyaluran

barang.

4) Memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang

(tua,rusak, lebih) sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya.

5) Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan

pengendalian barang.

Penghapusan Sarana dan Prasarana

Merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau

menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan

prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi seperti yang diharapkan,

terutama untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan

prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan harus mempertimbangkan alasan-

alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Penghapusan sarana dan

prasarana tersebut adalah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan persekolahan,

yang bertujuan untuk:

1) Mencegah atau membatasi pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan

prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah

tidak dapat digunakan lagi.

2) Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris.

3) Membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak digunakan.

4) Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja.

Ada beberapa alasan yang harus diperhatikan untuk dapat menghapus

sarana dan prasarana. Beberapa alasan tersebut harus memenuhi sekurang-

kurangnya salah satu syarat di bawah ini, yaitu :

1) Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki

atau dipergunakan lagi.

2) Perbaikan akan menelan biaya besar yang merupakan pemborosan.

3) Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya

biaya pemeliharaan.

4) Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini.

5) Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang (misalnya barang kimia).

6) Barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan

tak terpakai.

7) Dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam.

Setelah serangkaian proses manajemen sarana dan prasarana telah

dilakukan dengan baik, maka ada 1 tahap lagi yang harus dilakukan. Penggunaan

sarana prasarana inventaris sekolah harus dipertanggungjawabkan dengan

membuat laporan yang ditujukan kepada instansi terkait. Laporan tersebut sering

disebut dengan mutasi barang.

E. Manajemen Keuangan Sekolah

Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah segala aktivitas organisasi yang

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana dan

mengelola aset sesuai tujuan organisasi secara menyeluruh. Terkait dengan

penyelanggaraan kegiatan disuatu organisasi, kerja manajemen keuangan dapat

dilihat dari dua aspek, yaitu pertama manajemen keuangan dalam arti sempit

yang mengandung pengertian segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan

dalam membiayai kegiatan organisasi berupa tata usaha atau tata pembukuan

keuangan. Kedua, manajemen keuangan dalam arti luas mengandung pengertian

penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan

kegiatan organisasi kerja.

Manajemen Keuangan Sekolah

Merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan

atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara

berlanjut terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih

efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Prosedur

manajemen keuangan sekolah adalah :

1) Dana masukan (input).

2) Budgetting (perencanaan anggaran), meliputi kegiatan penentuan RAPBS

diajukan ke kakanwil provinsi, disetujui oleh BP3, disahkan oleh gubernur,

APBS yang sah.

3) Throwput (pelaksanaan proses/operasional).

4) Output (hasil usaha).

Tugas manajemen keuangan dibagi menjadi tiga fase,yaitu :

1. Financial planning, Jones (1985) mengemukakan bahwa financial planning

merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk

mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan

efek samping yang merugikan.

2. Implementation involves accounting (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan

berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian

jika diperlukan.

3. Evaluation involves, merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan

tugas antara fungsi otorisator, ordinator dan bendaharawan. Kepala sekolah,

sebagai manajer berfungsi sebagai otorisator, yang dilimpahi fungsi ordonator untuk

memerintahkan pembayaran. Namun tidak dibenarkan melaksanakan fungsi

bendaharawan.

Komponen Utama Manajemen Keuangan

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan suatu

komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar-

mengajar disekolah. Komponen utama manajemen keuangan, meliputi :

1. Prosedur anggaran.

2. Prosedur akuntansi keuangan.

3. Pembelajaran,perguadangan,dan prosedur pendistribusian

4. Prosedur investasi.

5. Prosedur pemeriksaan.

Sumber Keuangan dan Pembiayaan

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar

dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu :

a. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang

bersifat umum atau khusus yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.

b. Orang tua atau peserta didik.

c. Masyarakat,baik mengikat maupun tidak mengikat.

Adapun dimensi pengeluaran meliputi :

a. Biaya rutin, adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ketahun, seperti

gaji pegawai (guru dan non guru), biaya operasional, biaya pemeliharaan

gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai).

b. Biaya pembangunan, misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah,

pembangunan gedung, perbaikan gedung, penambahan furniture, serta biaya

atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai.

F. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Pentingnya Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan

di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh

lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini berarti orang tua murid dan masyarakat

mempumyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan

memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tingkat

partisipasi masyarakat/keluarga memberikan pengaruh yang besar bagi

kemajuan sekolah dan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah yang akan

berpengaruh pada kemajuan dan prestasi belajar anak-anak di sekolah. Hal ini

dinyatakan oleh Husen (1988) dalam penelitiannya bahwa siswa dapat belajar

banyak karena dirangsang oleh pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dan

akan berhasil dengan baik berkat usaha orang tua mereka dalam memberikan

dukungan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan berlangsung pada

3 lingkungan yaitu Keluarga, Sekolah dan Masyarakat. Artinya pendidikan tidak

akan berhasil kalau ketiga komponen itu tidak bekerjasama secara harmonis.

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu

sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan

pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah merupakan bagian

integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan

masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan

pendidikan secara efektif, efisien dan prokduktif.

Tujuan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

Hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun dengan tujuan

popularitas sekolah di mata masyarakat. Popularitas sekolah akan tinggi jika

mampu menciptakan program-program sekolah yang bermutu dan relevan

dengan kebutuhan dan cita-cita bersama dan dari program tersebut mampu

melahirkan sosok-sosok individu yang mapan secara intelektual dan spiritual.

Dengan popularitas ini sekolah akan eksis dan semakin maju. Tujuan hubungan

sekolah dengan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

a. Memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah

termasuk situasi dan perkembangannya.

b. Menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam

hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah.

c. Dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antar

warga sekolah sendiri.

Model Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

1. Melalui Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi

pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan

sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah Tujuan pembentukan Komite

Sekolah adalah:

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.

b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di

satuan pendidikan.

Adapun fungsi Komite Sekolah, sebagai berikut:

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan

dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai

kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan

pendidikan mengenai:

1. Kebijakan dan program pendidikan

2. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah(RAPBS)

3. Kriteria kinerja satuan pendidikan

4. Kriteria tenaga kependidikan

5. Kriteria fasilitas pendidikan, dan

6. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan

e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan

guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan

f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan

2. Membina Kerjasama Dengan Pemerintah/masyarakat secara umum

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota meletakkan pembinaan dan

penyelenggaraan pendidikan ditingkat Kabupaten dan Kota, sehingga

nampaknya peranan Pemerintah provinsi dan pusat tidak dominan.

Meskipun demikian bukan berarti pusat dan propinsi tidak memiliki

tanggung jawab terhadap pendidikan. Dalam paradigma otonomi seperti

sekarang diperlukan kemampuan sekolah (kepala sekolah) untuk

membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai institusi

pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat

Kabupaten/kota/Kecamatan bahkan kelurahan. Kerjasama dengan berbagai

institusi tersebut menjadi kemutlakan bagi sekolah dalam upaya

mengembangkan sekolah secara optimal, sebab sekolah adalah lembaga

interaksi sosial yang tidak bisa lepas dari masyarakat secara keseluruhan,

khususnya masyarakat disekitarnya. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan

sekolah tanpa bantuan masyarakat, misalnya sekolah mengadakan perayaan

ulang tahun sekolah, untuk menjaga keamanan, maka sekolah mutlak

meminta bantuan kepolisian atau petugas keamanan lingkungan setempat.

Berbagai bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan dengan berbagai

institusi tersebut antara lain:

1. Pemberian dan penggunaan fasilitas bersama. Berbagai fasilitas yang

tidak dimiliki oleh sekolah mungkin terdapat dan dimiliki lembaga

tertentu. Untuk menunjang kegiatan pendidikan, sekolah dapat

membangun kerjasama dengan pemilik fasilitas tersebut. Misalnya

tempat pameran, gedung olahraga dan lain-lain.

2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa. Misalnya sekolah

ingin meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa tentang

kesehatan, dapat bekerjasama dengan puskesmas, ingin melaksanakan

pentas seni sekolah dapat bekerjasama dengan lembaga kesenian di

masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesenian (alat-alat

seni, seperti seni tradisional).

3. Pemanfaatan sumber daya manusia yang saling menguntungkan. Sekolah

dapat memanfaatkan sumber daya manusia di masyarakat dan sebaliknya

masyarakat dapat memanfaatkan apa yang dimiliki sekolah.

3. Kerjasama Sekolah dengan Organisasi Masyarakat 

Organisasi masyarakat sangat besar perannya dalam membantu

pendidikan apabila diberdayakan secara optimal dan murni. Organisasi

tersebut besar manfaatnya apabila sekolah mampu menjadikannya sebagai

mitra bagi pengembangan dan peningkatan mutu sekolah. Misalnya apabila

sekolah menyelenggarakan ekstra kurikuler seni tari, musik atau drama,

dapat dilakukan kerjasama dengan kelompok seni tari, musik atau drama. 

Bentuk Opersional Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

a. Di bidang Sarana Akademik.

Tinggi rendahnya prestasi lulusan (kualitas maupun kuantitas), penelitian,

karya ilmiah (lokal, nasional, internasional), jumlah dan tingkat kesarjanaan

pendidiknya, sarana dan prasarana akademik termasuk laboratorium dan

perpustakaan serta teknologi instruksional yang mendukung PBM, termasuk

ukuran prestasi dan prestise-nya.

b. Di bidang Sarana Pendidikan.

Gedung atau bangunan sekolah termasuk ruang belajar, ruang praktikum,

kantor dan sebagainya beserta perabot yang memadai akan memiliki daya

tarik tersendiri bagi popularitas sekolah.

c. Di bidang Sosial.

Partisipasi sekolah dengan masyarakat, seperti kerja bakti, perayaan-perayaan

hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi dan sebagainya akan menambah

kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan.

d. Kegiatan Karya Wisata

Kegiatan karya wisata juga bisa dijadikan sarana hubungan sekolah dengan

masyarakat, seperti membawa spanduk serta atribut sekolah sampai keluar

daerah menyebabkan nama sekolah dikenal lebih luas sampai luar kota.

Bahkan tertib sopan santun siswanya diperjalanan akan mendapat kesan

tersendiri dari masyarakat yang disinggahi dan dilaluinya.

e. Kegiatan Olah Raga dan Kesenian

Juga merupakan sarana hubungan sekolah dengan masyarakat, misalnya

dalam porseni dan lomba antar sekolah akan membawa keunggulan sekolah

dan membawa nama harum sekolah tersebut.

f. Menyediakan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat sekitar selama

tidak mengganggu kelancaran PBM, demikian sebaliknya fasilitas yang ada

di masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan sekolah.

g. Mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan kurikuler dan

ekstra kurikuler sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

G. Manajemen Layanan Khususa.

Pengertian Manajemen Layanan Khusus

 Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk

meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki

tanggung jawab dan tugas untuk mlaksanakan proses pembelajaran dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga

dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Untuk

memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut maka sekolah memerlukan suatu

manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta

didiknya. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya untuk

mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi

kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di

sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam

rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah juga

berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik aspek jasmani

maupun rohaninya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa

manajemen layanan khusus adalah suatu kegiatan memberikan pelayanan

kebutuhan peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan

pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Jenis-Jenis Layanan Khusus

a. Layanan asrama peserta didik 

Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan

pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya

diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai

manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut.

b. Layanan Perpustakaan Peserta Didik 

Perpustakaan mempunyai arti penting sebagai pusat sumber belajar dan

sumber informasi bagi peserta didik. Perpustakaan juga dipandang sebagai

kunci bagi ilmu pengetahuan dan inti setiap proses belajar mengajar .

Perpustakaan dimanfaatkan peserta didik untuk mengembangkan dan

mendalami pengetahuan yang diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri

guna menunjang proses belajar mengajar.

Adapun tujuan perpustakaan sekolah yakni untuk mempertinggi daya

serap peserta didik terhadap materi-materi pelajaran yang diajarkan disekolah.

Fungsi-fungsi perpustakaan sekolah berdasarkan tujuannya yakni sebagai

pusat belajar mengajar, sebagai pusat penelitian dan telaah pustaka, sebagai

pusat ilmu pengetahuan, sebagai pusat rekreasi, dan sebagai pusat apresiasi

dan kreasi.

c. Layanan Kesehatan Peserta Didik 

Salah satu bentuk layanan khusus sekolah adalah tersedianya Unit

Kesehatan Sekolah (UKS) yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk

mengecek maupun berkonsultasi tentang kesehatan mereka. Layanan kesehatan adalah

sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari sekolah yang menentukan

diagnosa, pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus

dari semua siswa. Selain itu layanan kesehatan juga diartikan sebagai usaha

sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan

yang berkaitan dengan kesehatan. Maksud diadakannya layanan kesehatan

adalah tercapainya keadaan kesehatan peserta didik beserta lingkungannya

secara optimal sehingga dapat memberikan kondisi yang baik untuk belajar,

tumbuh dan berkembang secara optimal.

Daftar Pustaka

Episentrum (Lembaga Psikologi). 2010. Jenis-jenis Layanan Khusus di Sekolah.

(Online),(http://episentrum.com/search/jenisjenis%20layanan%20khusus

%20di%20sekolah, diakses 29 Maret 2010).

Kusmintardjo.1992. Manajemen Layanan Khusus di Sekolah (Jilid I). Departemen

Pendidikan dan kebudayaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan malang

proyek operasi dan perawatan Fasilitas. Malang.

Rusliana, Ade. 2010. Prinsip-Prinsip Layanan Khusus Sekolah. (Online),

(http://www.tendik.org/., diakses tanggal 26 April 2010)