BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1146-2017.pdf · mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. 4. Program Sarjana Pendidikan

BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA No.1146, 2017 KEMENRISTEK-DIKTI. Standar Pendidikan Guru.

Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan

tinggi yang mampu menghasilkan guru sebagai pendidik

profesional sesuai dengan perkembangan zaman perlu

disusun standar pendidikan guru yang bersifat nasional;

b. bahwa standar pendidikan guru sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang

Standar Pendidikan Guru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -2-

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

889);


Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1952);


Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,

Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta


2009);


Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa

Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri


2169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -3-

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun

2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program

Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 576);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR PENDIDIKAN

GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar

yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah

dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional

Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar Pendidikan Guru adalah kriteria minimal program

sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.

3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang

selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang

diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan

program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau

pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan

mengembangkan ilmu kependidikan dan

nonkependidikan.

4. Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan

akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang

diselenggarakan oleh LPTK.

5. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya

disebut Program PPG adalah program pendidikan yang

diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -4-

terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan

vokasi.

7. Pembelajaran Mikro adalah pembelajaran keterampilan

dasar mengajar dengan menggunakan latar, peserta didik,

kompetensi, materi, dan sesi terbatas.

8. Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya

disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan

pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana

Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

9. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat

PPL adalah kegiatan mahasiswa peserta Program PPG

untuk mempraktikkan kemampuannya dalam

pembelajaran di sekolah mitra.

10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah.

11. Guru Pamong adalah Guru yang ditugaskan untuk

mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan

mengevaluasi mahasiswa yang melaksanakan PLP dan

PPL.

12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks

adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan

pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau

besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa

dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program

Studi.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -5-

13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan

Program PPG.

14. Tutor adalah pendidik profesional yang berfungsi

memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam

proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran

tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan

nonformal.

15. Sekolah Laboratorium adalah satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh LPTK dan/atau bekerja sama dengan

LPTK, berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa

Program Sarjana Pendidikan dan/atau Program PPG serta

sebagai tempat penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, dan pengembangan ilmu dan praksis

pendidikan.

16. Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang menjadi

mitra kerja sama LPTK dan berfungsi sebagai tempat

berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan

Program PPG.

17. Asrama Mahasiswa adalah unit pelayanan yang

terintegrasi dalam struktur dan tata kelola perguruan

tinggi untuk memberikan layanan hunian, bimbingan, dan

pengembangan diri mahasiswa.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

bidang pendidikan tinggi.

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran

dan Kemahasiswaan.

Pasal 2

Standar Pendidikan Guru mencakup:

a. Program Sarjana Pendidikan; dan

b. Program PPG.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -6-

Pasal 3

(1) Standar Pendidikan Guru berfungsi sebagai acuan bagi

program pendidikan Guru untuk menghasilkan Guru

profesional melalui:

a. perumusan sistem penerimaan mahasiswa baru;

b. capaian pembelajaran, isi, proses, dan penilaian hasil

pembelajaran;

c. pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan

keguruan;

d. pengembangan pengabdian kepada masyarakat;

e. pengembangan fasilitas dan sumber belajar;

f. pelaksanaan PLP dan PPL;

g. pengembangan profesionalisme Dosen; dan

h. penyelenggaraan Sekolah Laboratorium, Sekolah

Mitra, dan/atau satuan pendidikan lainnya.

(2) Standar Pendidikan Guru bertujuan untuk:

a. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi

Guru yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran

lulusan Program Sarjana Pendidikan dan Program

PPG;

b. menetapkan kriteria minimal dalam berbagai aspek

penyelenggaraan Program Sarjana Pendidikan dan

Program PPG;

c. mengembangkan sistem penjaminan mutu internal

dan eksternal untuk Program Sarjana Pendidikan

serta Program PPG; dan

d. menetapkan mekanisme pelaksanaan Program

Sarjana Pendidikan dan Program PPG.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Pendidikan Guru dilaksanakan dalam bentuk Program

Sarjana Pendidikan dan Program PPG.

(2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh LPTK yang ditetapkan oleh Menteri.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -7-

(3) Pendidikan Guru bersifat nasional dan bertujuan untuk

menghasilkan Guru sebagai pendidik profesional yang

nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan

kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 5

(1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana

Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem

penerimaan mahasiswa baru.

(2) Sistem penerimaan mahasiswa baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. seleksi kemampuan akademik; dan

b. seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan.

(3) Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui seleksi

penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

diselenggarakan oleh LPTK.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi bakat, minat,

kepribadian, dan kesamaptaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

Pasal 6

Standar Pendidikan Program Sarjana Pendidikan terdiri atas:

a. standar kompetensi lulusan;

b. standar isi;

c. standar proses;

d. standar penilaian;

e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;

g. standar pengelolaan; dan

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -8-

h. standar pembiayaan;

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 7

(1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf a merupakan kriteria minimal

mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran

lulusan Program Sarjana Pendidikan.

(2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1):

a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran

lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

dan

b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 6

(enam) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.


dimaksud pada ayat (1) memuat aspek akademik

kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian.

(4) Aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan

dan/atau keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:

a. kompetensi pemahaman peserta didik;

b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;

c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau

keahlian; dan

d. kompetensi sikap dan kepribadian.

(5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup

aspek akademik kependidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(6) Bidang keilmuan dan/atau keahlian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi filsafat keilmuan,

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -9-

substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan

perkembangan keilmuan.

Bagian Kedua

Standar Isi

Pasal 8

(1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

merupakan kriteria minimal tingkat keluasan,

kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi

pembelajaran dengan substansi keilmuan Program

Sarjana Pendidikan.

(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

isi pembelajaran terkait pengembangan:

a. kompetensi pemahaman peserta didik;

b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;

c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau

keahlian; dan

d. kompetensi sikap dan kepribadian.

(3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Substansi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir,

tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan.

Bagian Ketiga

Standar Proses

Pasal 9

(1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan

pembelajaran pada Program Sarjana Pendidikan untuk

memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

(2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup:

a. karakteristik proses pembelajaran;

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -10-

b. perencanaan proses pembelajaran;

c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan

d. beban belajar mahasiswa.

(3) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sifat:

a. interaktif;

b. holistik;

c. integratif;

d. saintifik;

e. kontekstual;

f. tematik;

g. efektif;

h. kolaboratif;

i. inovatif; dan

j. berpusat pada mahasiswa.

(4) Proses pembelajaran Program Sarjana Pendidikan

menerapkan prinsip:

a. Dosen sebagai model yang dimaknai sebagai panutan

bagi mahasiswa calon pendidik; dan

b. pengalaman otentik dimaknai bahwa mahasiswa

calon pendidik memperoleh pengalaman

pembelajaran langsung sedini mungkin dalam situasi

nyata di satuan pendidikan.

(5) Perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan

proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dan huruf c menerapkan konsep integritas

akademik.

(6) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk:

a. kuliah;

b. responsi dan tutorial;

c. seminar atau yang setara;

d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau

praktik lapangan; dan

e. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang

belum memenuhi capaian pembelajaran yang

ditetapkan.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -11-

(7) Praktikum dan praktik lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf d dilakukan dalam bentuk:

a. Pembelajaran Mikro; dan

b. PLP.

(8) Pembelajaran Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf a dilakukan untuk melatih keterampilan mengajar

yang meliputi:

a. perencanaan yang dilakukan mahasiswa di bawah

bimbingan Dosen pembimbing;

b. pelaksanaan pembelajaran di laboratorium;

c. penilaian dan pemberian umpan balik langsung

dilakukan Dosen; dan

d. pengayaan dan remediasi.

(9) Beban belajar Pembelajaran Mikro sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) paling sedikit 2 (dua) sks.

(10) PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b

meliputi:

a. perencanaan dilakukan mahasiswa di bawah

bimbingan Dosen pembimbing dan Guru Pamong;

b. pelaksanaan di Sekolah Laboratorium dan/atau di

satuan pendidikan;

c. pelaporan hasil pengamatan;

d. penilaian dan pemberian umpan balik langsung

dilakukan Dosen dan Guru Pamong; dan

e. beban belajar untuk kegiatan PLP paling sedikit 4

(empat) sks.

(11) Penyelesaian Program Sarjana Pendidikan diakhiri

dengan penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam

bentuk skripsi, laporan tugas akhir atau karya ilmiah

yang setara, dan mengunggahnya dalam laman

perguruan tinggi.

(12) Beban belajar mahasiswa Program Sarjana Pendidikan

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -12-

Bagian Keempat

Standar Penilaian

Pasal 10

(1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program

Sarjana Pendidikan.

(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap,

pengetahuan, dan keterampilan di perguruan tinggi dan

Sekolah Mitra dan/atau satuan pendidikan yang terdiri

atas:

a. penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

b. penilaian program PLP yang dilakukan Guru Pamong

dan Dosen pembimbing.

(3) Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan ujian hasil

penyusunan deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk

skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang

setara.

(4) Lulusan Program Sarjana Pendidikan berhak memperoleh

ijazah dan gelar Sarjana Pendidikan.

Bagian Kelima

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

(1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan kriteria

minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen,

Guru Pamong, Tutor, dan tenaga kependidikan untuk

menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka


Sarjana Pendidikan.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -13-

(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkualifikasi akademik paling rendah magister atau

magister terapan.

(3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar

belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau

keahlian yang diampu.

(4) Guru Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau

sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.


memiliki jabatan paling rendah Guru Muda.

(6) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi

akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan

berlatar belakang bidang pendidikan atau nonpendidikan

sesuai dengan bidang keahlian yang diampu.

(7) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan

program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah

sesuai dengan kualifikasi akademik, tugas, dan fungsi.


(7) yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat

kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian.

Bagian Keenam

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 12

(1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf f merupakan kriteria minimal

mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan

kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka


Sarjana Pendidikan.

(2) LPTK penyelenggara Program Sarjana Pendidikan harus

memenuhi syarat sarana dan prasarana pembelajaran

sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan

Tinggi dan memiliki:

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -14-

a. laboratorium Pembelajaran Mikro; dan

b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi

informasi dan komunikasi.

(3) Laboratorium Pembelajaran Mikro sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai sarana

untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.


dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran

Mikro;

b. laboratorium sains dan/atau teknologi;

c. studio;

d. praktik bengkel; dan

e. jenis laboratorium lain yang relevan.

(5) Sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran Mikro

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling

sedikit terdiri atas:

a. ruang monitor;

b. ruang praktik; dan

c. ruang pengendali.

(6) Pusat sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas

untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:

a. bahan ajar;

b. bahan uji; atau

c. produk akademik.


(2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu tim

paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:

a. teknologi informasi dan komunikasi;

b. penelitian pendidikan; dan

c. teknologi pembelajaran.

(8) Sarana dan prasarana tersedia secara proporsional

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -15-

Bagian Ketujuh

Standar Pengelolaan

Pasal 13

(1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf g merupakan kriteria minimal mengenai

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran

pada tingkat Program Studi.

(2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar

isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar

pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana

dan prasarana pembelajaran.

(3) Pengelolaan PLP dilakukan oleh unit program

pengalaman lapangan atau sebutan lain, bekerja sama

dengan Program Studi dan satuan pendidikan.

(4) PLP dikoordinasikan baik secara internal maupun

eksternal oleh lembaga khusus yang dapat berbentuk

unit pelaksana atau bentuk lain.

Bagian Kedelapan

Standar Pembiayaan

Pasal 14

Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf h mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB IV

STANDAR PENELITIAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN

Pasal 15

(1) Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan mengacu

pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -16-

a. kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan

keguruan; dan

b. keunggulan bidang pendidikan dan keguruan.

(3) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan

memiliki rencana induk penelitian yang terkait dengan:

a. kebijakan pendidikan;

b. ilmu pendidikan;

c. ilmu keguruan; dan

d. pendidikan Guru.

BAB V

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM

SARJANA PENDIDIKAN

Pasal 16

(1) Standar pengabdian kepada masyarakat pada Program

Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

(2) Lembaga penyelenggara Program Sarjana Pendidikan

melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk

pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan

keguruan.

BAB VI

STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM PPG

Pasal 17

Standar Pendidikan Program PPG terdiri atas:

a. standar kompetensi lulusan;

b. standar isi;

c. standar proses;

d. standar penilaian;

e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

f. standar sarana dan prasarana;

g. standar pengelolaan; dan

h. standar pembiayaan.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -17-

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 18

(1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf a merupakan kriteria minimal

mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran

lulusan Program PPG.


dimaksud pada ayat (1):

a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran

lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

dan

b. memiliki kesetaraan dengan jenjang 7 (tujuh)

kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.


dimaksud pada ayat (1) mencakup sikap, pengetahuan,

dan keterampilan yang memuat:

a. kompetensi pedagogik;

b. kompetensi kepribadian;

c. kompetensi profesional; dan

d. kompetensi sosial.


dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Kedua

Standar Isi

Pasal 19

(1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf

b merupakan kriteria minimal tingkat keluasan,

kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan materi

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -18-

pembelajaran dan keilmuan dan/atau keahlian Program

PPG.

(2) Standar isi untuk Program PPG sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi isi pembelajaran terkait

pengembangan:

a. kompetensi pedagogik;

b. kompetensi kepribadian;

c. kompetensi profesional; dan

e. kompetensi sosial.

(3) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Standar Proses

Pasal 20

(1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf c merupakan kriteria minimal pelaksanaan

pembelajaran pada Program PPG untuk memperoleh

capaian pembelajaran lulusan sebagai Guru profesional.




mencakup:

a. karakteristik proses pembelajaran;

b. perencanaan proses pembelajaran;

c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan

d. beban belajar.

(4) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas sifat:

a. interaktif;

b. holistik;

c. integratif;

d. saintifik;

e. kontekstual;

f. tematik;

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -19-

g. efektif;

h. kolaboratif;

i. inovatif;

j. berpusat pada peserta didik; dan

k. mandiri.

(5) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.

(6) Pelaksanaan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c terdiri atas:

a. pendalaman materi bidang keahlian yang akan

diajarkan;

b. pendalaman materi bidang pedagogik untuk

mahasiswa Program PPG yang berlatar belakang

sarjana nonpendidikan;

c. lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran;

d. praktik pembelajaran dengan teman sejawat;

e. PPL; dan

f. pengayaan dan remediasi untuk mahasiswa yang

belum memenuhi capaian pembelajaran yang

ditetapkan.

(7) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf

d diatur dengan ketentuan:

a. direncanakan dan dikoordinasikan antara LPTK,

dinas pendidikan, Sekolah Laboratorium dan/atau

Sekolah Mitra;

b. dilaksanakan di Sekolah Laboratorium, Sekolah

Mitra, pusat pelatihan, atau yang setara pada satuan

pendidikan tertentu;

c. dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan

satu semester;

d. dilaksanakan dengan beban 16 (enam belas) sks; dan

e. disupervisi dan dinilai oleh Dosen bersertifikat

pendidik dan Guru Pamong bersertifikat pendidik

sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian.

(8) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf

d terdiri atas:

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -20-

a. orientasi dan adaptasi;

b. diskusi dan revisi perangkat pembelajaran dengan

Guru Pamong;

c. praktik pembelajaran;

d. pelaksanaan penelitian tindakan kelas; dan

e. praktik melaksanakan tugas profesi Guru yang lain.

(9) Program PPG diselenggarakan:

a. setelah Program Sarjana Pendidikan dalam bidang

studi sejenis dengan Program PPG;

b. setelah program sarjana nonpendidikan atau sarjana

terapan dalam bidang studi sejenis dengan Program

PPG; atau

c. setelah program sarjana atau sarjana terapan yang

dilaksanakan secara kolaboratif antara LPTK dengan

perguruan tinggi nonkependidikan atau dunia usaha

dan dunia industri untuk Guru produktif pada

sekolah kejuruan.

(10) Beban belajar Program PPG Prajabatan adalah 36 (tiga

puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) sks.

(11) Beban belajar Program PPG Dalam Jabatan paling sedikit

24 (dua puluh empat) sks.

(12) Mahasiswa Program PPG yang belum memenuhi

kompetensi pedagogik atau kompetensi profesional dapat

diberikan program penguatan kompetensi pedagogik atau

kompetensi profesional.

Bagian Kelima

Standar Penilaian

Pasal 21

(1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf d merupakan kriteria minimal mengenai penilaian

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

(2) Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -21-

a. penilaian proses dan produk pengembangan

perangkat pembelajaran;

b. proses dan produk PPL;

c. uji kompetensi; dan

d. penilaian kehidupan bermasyarakat di

asrama/sarana lain.

(3) Program PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang

diselenggarakan oleh panitia nasional.

(4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan

standar nasional kompetensi guru.

(5) Peserta yang lulus penilaian proses dan produk

pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan

produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan

berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku

secara nasional.

(6) Sertifikat pendidik diperoleh melalui Program PPG yang

diselenggarakan oleh LPTK bersama dengan Kementerian,

Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.

Bagian Keenam

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 22

(1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kriteria

minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen,

Guru Pamong, dan tenaga kependidikan untuk

menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program PPG.

(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


magister terapan.

(3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlatar

belakang di bidang pendidikan pada salah satu

kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan

bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -22-

(4) Selain latar belakang bidang pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Dosen untuk pendidikan

produktif kejuruan memiliki sertifikat kompetensi sesuai

dengan bidang keahlian yang diajarkan.

(5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki

jabatan akademik paling rendah lektor.


(1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma

tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan

kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.


(6) yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat

kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.


berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau

sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.


memiliki jabatan paling rendah Guru Madya.

Bagian Ketujuh

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 23

(1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f

merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan

prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses

pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian

pembelajaran lulusan Program PPG.

(2) LPTK penyelenggara Program PPG disamping memenuhi

syarat sebagaimana diatur pada Standar Nasional

Pendidikan Tinggi dan memiliki:

a. laboratorium Pembelajaran Mikro;

b. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi

informasi dan komunikasi;

c. Asrama Mahasiswa/sarana lain; dan

d. Sekolah Laboratorium dan/atau Sekolah Mitra.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -23-


dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai sarana

untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.


dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk setiap bidang

kajian keilmuan pendidikan paling sedikit terdiri atas:

a. sarana dan prasarana penunjang Pembelajaran

Mikro;

b. laboratorium sains dan atau teknologi;

c. studio;

d. praktik bengkel; dan

e. jenis laboratorium lainnya yang relevan.


(2) huruf b merupakan satuan pengelolaan yang bertugas

untuk menyusun, mengembangkan, dan menyediakan:

a. bahan ajar;

b. bahan uji; atau

c. produk akademik.


(2) huruf b dipimpin kepala dan dibantu tim yang paling

sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:

a. teknologi informasi dan komunikasi;

b. penelitian pendidikan; dan

c. teknologi pembelajaran.

(7) Asrama Mahasiswa/sarana lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mengembangkan

kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa

pendidik.

(8) Sekolah Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d berfungsi sebagai sarana penyiapan calon

Guru profesional, serta untuk pengembangan ilmu dan

praksis pendidikan.

(9) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

d berfungsi sebagai Sekolah Laboratorium dan atau

tempat pelaksanaan PPL.

(10) Sekolah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

d berupa satuan pendidikan yang memiliki akreditasi

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -24-

minimal B dan ditetapkan melalui nota kesepahaman

antar lembaga.

Bagian Kedelapan

Standar Pengelolaan

Pasal 24

(1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 huruf g merupakan kriteria minimal mengenai

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan,

dan penilaian pembelajaran pada tingkat Program Studi

dan LPTK.

(2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar

isi, standar proses, standar penilaian, serta standar

sarana dan prasarana pembelajaran.

(3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran melibatkan Sekolah

Mitra.

(4) Pengelolaan PPL dilakukan oleh unit program

pengalaman lapangan atau sebutan lain, bekerja sama

dengan Program Studi dan Sekolah Mitra.

(5) Peserta Program PPG dalam satu kelas paling banyak 20

(dua puluh) orang.

(6) Pengelolaan pendidikan di asrama merupakan bagian

tidak terpisahkan dari penyiapan calon Guru profesional.

Bagian Kesembilan

Standar Pembiayaan

Pasal 25

Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

huruf h mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -25-

BAB VII

STANDAR PENELITIAN PROGRAM PPG

Pasal 26

(1) Standar penelitian Program PPG mengacu pada Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program PPG

berupa penelitian yang relevan dengan permasalahan

pembelajaran.

BAB VIII

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM

PPG

Pasal 27

(1) Standar pengabdian kepada masyarakat Program PPG


(2) Lembaga penyelenggara Program PPG melakukan

pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan

masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan.

BAB IX

PENYELENGGARA PROGRAM PPG

Pasal 28

(1) LPTK penyelenggara Program PPG terakreditasi oleh

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

(2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam bentuk Program Studi.

(3) LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

Program Sarjana Pendidikan dalam bidang studi sejenis

dengan Program PPG yang akan diselenggarakan.

(4) Program Sarjana Pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -26-

(5) Ketentuan mengenai peringkat terakreditasi yang

dipersyaratkan untuk menyelenggarakan Program PPG

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 29

(1) Dosen tetap yang ditugaskan untuk mengelola Program

PPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

terdiri atas:

a. Dosen pengelola program; dan

b. Dosen bidang studi.

(2) Dosen pengelola program sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang.


ayat (2) berkualifikasi akademik paling rendah magister

atau magister terapan.


ayat (2) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang

berkualifikasi akademik doktor atau doktor terapan.

(5) Dosen pengelola program yang berkualifikasi akademik

magister atau magister terapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) memiliki jabatan akademik paling rendah

lektor.

(6) Dosen pengelola program yang berkualifikasi akademik

doktor atau doktor terapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.


ayat (3) dan ayat (4) berlatar belakang di bidang

pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang

dimiliki.

(8) Dosen bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.



magister terapan.


berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -27-

kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan

bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu.

Pasal 30

(1) LPTK penyelenggara Program PPG produktif kejuruan

melibatkan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan

vokasi, industri, dan praktisi yang relevan dalam proses

pembelajaran.

(2) Penyelenggaraan Program PPG yang berkaitan dengan

karakteristik bidang keahlian kejuruan, seni, olah raga,

dan keahlian khusus lainnya ditetapkan oleh Direktur

Jenderal.

(3) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian yang

diajarkan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian

baik nasional dan atau internasional.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Standar Pendidikan Guru dievaluasi dan disempurnakan oleh

badan yang ditugaskan untuk menyusun dan

mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi secara

terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan

tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global serta

perkembangan bidang ilmu.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. pengelolaan dan penyelenggaraan Program Sarjana

Pendidikan dan Program PPG wajib menyesuaikan dengan

ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua)

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -28-

tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini

diundangkan; dan

b. ketentuan mengenai program pendidikan Guru yang

ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013

tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1026), dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2017, No. 1146 -29-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1146-2017.pdf · mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. 4. Program Sarjana Pendidikan