REPLIK

DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

DITUJUKAN PD MAJELIS HAKIM

TIDAK PERLU DITULIS RINCIAN IDENTITASIDENTITAS

TUJUAN UNTUK MEMBANTAH/MENANGGAPI EKSEPSI, JAWABAN, REKONPENSI DAN MENGUATKAN DALIL GUGATAN

DUPLIK

• DIAJUKAN OLEH TERGUGAT

• DITUJUKAN PD MAJELIS HAKIM

• TIDAK PERLU DITULIS RINCIAN IDENTITAS

• TUJUAN UNTUK MEMBANTAH/MENANGGAPI • TUJUAN UNTUK MEMBANTAH/MENANGGAPI GUGATAN, REPLIK, DAN MENGUATKAN DALIL JAWABAN, REKONPENSI

PEMBUKTIAN

• Definisi :

–Memberikan kepastian kepada HAKIM

tentang kebenaran peristiwa yang

menjadi dasar gugatan/dasar bantahan menjadi dasar gugatan/dasar bantahan

dengan alat-alat bukti yang ada.

ASAS-ASAS DALAM PEMBUKTIAN

• AUDI ET ALTERAM PARTEM

• UNNUS TESTIS NULLUS TESTIS

• TESTIMONIUM DE AUDITU

• ACTORI INCUMBIT PROBATIO• ACTORI INCUMBIT PROBATIO

• NEGATIVA NON SUNT PROBANDA

• IUS CURIA NOVIT

APA YANG HARUS DIBUKTIKAN

• Pokok sengketa, yi : semua yg didalilkan dalam

gugatan, dan yang dibantah dlm jawaban

• Yang harus dibuktikan adalah PERISTIWANYA,

bukan hukumnya.bukan hukumnya.

• Berupa peristiwa, hak atau hubungan hukum

Hal-hal yang TIDAK perlu dibuktikan

• Hal-hal yang diakui oleh Tergugat

• Hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat

• Hal-hal yang diketahui Hakim di dlm

persidanganpersidangan

• Fakta NOTOIR (Notoir feiten) : pengetahuan

umum

Beban Pembuktian

• Pasal 163 HIR, 1865 BW :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak,

atau menyebut suatu kejadian untuk

meneguhkan haknya itu, atau untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk

membantah hak orang lain, maka orang itu

harus membuktikan adanya hak itu atau

adanya kejadian itu.”

• Yang harus membuktikan adalah para Pihak

(Penggugat dan Tergugat)

Permasalahan :Permasalahan :

– Apa yg harus dibuktikan oleh Penggugat ?

– Apa yg harus dibutikan oleh Tergugat ?

Kebenaran yg dicari dlm PEMBUKTIAN

• Dlm Hk. Acara Perdata

– Kebenaran formal

– Hakim bersifat pasif

– Tidak mensyaratkan adanya keyakinan hakim– Tidak mensyaratkan adanya keyakinan hakim

• Dlm Hk. Acara Pidana

– Kebenaran materiil

– Harus dengan keyakinan hakim

Alat bukti

Pasal 164 HIR

• Surat/tulisan

• Saksi

• Pengakuan• Pengakuan

• Persangkaan

• Sumpah

Alat bukti Lain :

• Pemeriksaan Setempat (90 RO)

• Keterangan Ahli (154 HIR)

1. ALAT BUKTI SURAT

Bukti Surat/Tulis : adalah segala sesuatu yg

memuat tanda baca yg dimaksud untuk

mencurahkan isi hati atau menyampaikan

buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai

pembuktian.

BUKTI SURAT/TULIS

Dibagi menjadi 2 :

ambtelijk

otentik

partijpartij

• Akta

dibawah tangan

• Bukan akta

AKTA

• AKTA : Surat sebagai alat bukti yang diberi

tanda tangan, yg memuat peristiwa yg

menjadi dasar suatu hak atau perikatan.

• BUKAN AKTA : tidak ada tanda tangan, cth: • BUKAN AKTA : tidak ada tanda tangan, cth:

karcis, buku register, catatan

• AKTA OTENTIK : akta yang dibuat dlm bentuk yg ditentukan perat per-UU-an oleh/ dihadapan pejabat umum yg berwenang.

Akta ambtelijk : akta pejabat publikAkta ambtelijk : akta pejabat publik

Akta partij : akta notaris

• Akta dibawah tangan : akta yg dibuat oleh para pihak sendiri.

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA

• AKTA OTENTIK : kekuatan pembuktiannya

lengkap dan sempurna.

• AKTA DIBAWAH TANGAN : kekuatan • AKTA DIBAWAH TANGAN : kekuatan

pembuktiannya tergantung diakui atau

tidaknya akta tersebut. Jika diakui kekuatan

pembuktiannya sama dengan akta otentik

2. BUKTI SAKSI

• Kesaksian : kepastian yang diberikan kepada

Hakim di persidangan ttg peristiwa yg

disengketakan dgn jalan pemberitahuan scr

lisan dan pribadi oleh orang yang lisan dan pribadi oleh orang yang

bersangkutan, bukan salah satu pihak yg

berperkara.

SAKSI MENJADI BUKTI JIKA :

• Saksi melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yg dipersaksikan.

• Tidak berupa kesimpulan/pendapat dari saksi

• Dapat menjelaskan sumber kesaksiannya• Dapat menjelaskan sumber kesaksiannya

• Tidak Testimonium de auditu

• Tidak Unnus testis nullus testis

• Mengucapkan sumpah

SYARAT SAKSI :

• Dewasa

• Tidak ada hubungan keluarga

• Tidak ada hubungan kerja

Kekuatan Pembuktian Saksi

� BUKTI BEBAS

3. BUKTI PERSANGKAAN

Persangkaan merupakan bukti sementara, dan

bersifat alat bukti tidak langsung, bukan alat

bukti yg berdiri sendiri.

Cth. Membuktikan ketidak hadiran seseorang pd

suatu waktu di tempat ttt, dgn membuktikan

kehadirannya pd waktu yg sama di tempat lain

• Kesimpulan yang ditarik oleh Hakim atau

UU ditarik dari suatu peristiwa yang

terang dan nyata kearah peristiwa lain

yang belum terang keadaannya.yang belum terang keadaannya.

PERSANGKAAN dibedakan menjadi:

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan

2. Persangkaan berdasarkan hukum

Persangkaan berdasarkan kenyataan

• Hakim yg berwenang memutuskan

kemungkinan kenyataan tsb

• Perbuatan-perbuatan yg oleh UU dinyatakan

batal, karena dari sifat dan keadaannya dapat

diduga dilakukan untuk menghindari

ketentuan UU.

Persangkaan Berdasarkan Hukum

ketentuan UU.

4. Pengakuan

• Pengakuan dapat diberikan di dlm mauoun

diluar persidangan

• Tertulis maupun lisan

• Membenarkan seluruh maupun sebagian• Membenarkan seluruh maupun sebagian

Pengakuan Murni

• Pengakuan yg sederhana & sesuai dengan

tuntutan lawan

• Cth : Penggugat menyatakan tergugat

membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 membeli rumah dr penggugat dgn harga 5

juta, tergugat dlm jawabannya mengakui

membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 juta

Pengakuan dengan kualifikasi

• Pengakuan disertai dengan sangkalan

terhadap sebagian tuntutan

• Cth :Penggugat menyatakan tergugat membeli

rumah dr penggugat dgn harga 5 juta, rumah dr penggugat dgn harga 5 juta,

tergugat dlm jawabannya mengakui membeli

rumah dr penggugat, tetapi harganya 3 juta,

bukan 5 juta.

Pengakuan dengan clausula

• Pengakuan yg disertai dgn keterangan

tambahan yg bersifat membebaskan

• Cth : Penggugat menyatakan tergugat

membeli rumah dr penggugat dgn harga 5 membeli rumah dr penggugat dgn harga 5

juta, tergugat dlm jawabannya mengakui

membeli rumah dr penggugat, tetapi telah

dibayar lunas.

Pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan

(onsplitsbare aveu)

• Pengakuan harus diterima bulat

• Hakim tidak boleh memisah-misahkan

pengakuan itu dan menerima sebagian dari

pengakuan sehingga tidak perlu lagi pengakuan sehingga tidak perlu lagi

dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang

masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

• Pengakuan di dalam Persidangan SEMPURNA

dan MENENTUKAN

Kekuatan Pembuktian Pengakuan

5. Bukti Sumpah

• Sumpah promissoir : sumpah untuk berjanjiuntuk melakukan atau tidak melakukansesuatu.

• Sumpah Comfirmatoir : sumpah untuk• Sumpah Comfirmatoir : sumpah untukmemberi keterangan bahwa sesuatu benaratau tidak benar

• Sumpah Comfirmatoir dibagi menjadi 2 : Sumpah supletoir dan sumpah decisoir

Sumpah Supletoir/Pelengkap

• Ada bukti permulaan/alat bukti lain

• Diperintahkan oleh hakim

• Tidak dapat dikembalikan oleh lawan

• Kekuatan pembuktiannya SEMPURNA• Kekuatan pembuktiannya SEMPURNA

sumpah Decisoir

• Sama sekali tidak ada bukti lain

• Dibebankan oleh salah 1 pihak kepada pihak

lawan

• Dapat dikembalikan• Dapat dikembalikan

• Kekuatan pembuktiannya MENENTUKAN

6. Pemeriksaan Setempat

• Pada prinsipnya pemeriksaan persidangan dilakukan di gedung Pengadilan

• Untuk memeriksa benda tetap tidak mungkin dilaksanakan di gedung Pengadilandilaksanakan di gedung Pengadilan

• Untuk mendapatkan kepastian, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat di tempat benda tetap berada (Pasal 90 RO)

• Dapat diajukan oleh para pihak atau oleh

Hakim

• Untuk memeriksa kejelasan dan kepastian

objek sengketa (letak, batas-batas, luas)objek sengketa (letak, batas-batas, luas)

• Kekuatan pembuktian bebas

7. Bukti Saksi Ahli

• Hakim menggunakan keterangan ahli agar

memperoleh keterangan yg lebih mendalam

ttg sesuatu yg hanya dimiliki oleh seorang ahli

tertentutertentu

• Dasar hukum 154 HIR/181 RBg/215 RV.

• Hakim atau para pihak dapat mengajukan

saksi ahli

• Kedudukannya dapat digantikan oleh ahli yang

sama

• Saksi ahli memberikan pendapat/kesimpulan

• Kekuatan Pembuktian bebas• Kekuatan Pembuktian bebas

Pasal 1 angka 1 UU ITE

• Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 UU ITE

• Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 UU ITE

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknyamerupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabilamenggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUndang-Undang ini.Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniksebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat

dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.