P U T U S A N - pt-medan.go.id · disebut juga Penggugat. - Bahwa sedangkan Tergugat I , Tergugat II , dan Tergugat II di sebut juga dengan Tergugat-tergugat. - Bahwa Penggugat adalah

P U T U S A NNomor : 342/PDT/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

1. RIONO, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VIII Desa Sei Rotan

Kec.Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Sumatera Utara;

2. RUSLI, Alamat Jln. Imam Bonjol Kel.Bagan Batu Kec.Bagan Prov. Riau;

Masing-masing dalam hal ini diwalili oleh Kuasanya Habibudin, S.H., Rojali,

S.H. dan Sucipto, SH.MH. masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum, pada

kantor advokat/ penasihat hukum/ consultan hukum Habib dan Rekan,

beralamat di Jl. Kamboja Raya No. 144. Helvetia Medan, berdasarkan Surat

Kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding I/ sekaligus sebagai Terbanding semula Para Penggugat;

Melawan :

1. ANUAR SAVITRI ALIAS JIMMY, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Jln.Sulawesi No.5 E Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya, Yusriadi, SH, Advokat pada law office Yusriadi &

Associates, beralamat di jalan Sunggal Komp. Graha Blok A No. 18

Medan, berdasarkasn surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus

2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/ sekaligus

Pembanding II semula Tergugat I;

2. MUSTIKA AKBAR Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Bambu Runcing

No.52-55 Kel.Pahlawan Kec.Medan Perjuangan Kota Medan,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Suhardi, SH., Andi Ardianto,

SH. dan Amran Fansori Lubis, SH. masing-masing Advokat pada

Law Firm Astralinda, beralamat di jalan Bilal (Komplek Villa Bilal

Mas No.4-A Madan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22

- 2 -

Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula

Tergugat II;

3. AGAM Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Jln.Meteorologi Dusun XII

Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang (Pasar 12

Jatian Sampali), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Yusron

Sitorus, SH. dan Wilman Maruta, SH. masing-masing Avokat pada

Law Office Yusron Sitorus, SH. dan Rekan beralamat di jalan

Willem Iskandar/Tangkul I No.1/114 Medan, berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 16 April 2013, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan

perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28

Pebruari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di

bawah register Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.LP pada tanggal 13 Maret 2013, telah

mengemukaan, sebagai berikut :

- Bahwa untuk mempermudah penyebutan Penggugat I dan Penggugat II

disebut juga Penggugat.

- Bahwa sedangkan Tergugat I , Tergugat II , dan Tergugat II di sebut juga

dengan Tergugat-tergugat.

- Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah yang terletak Jln. Meteorologi Dusun

III di Desa Sempali, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara :

setempat lebih dikenal Pasar 12 Sampali Yaitu Penggugat I mempunyai hak yg

di peroleh dari :

1. Sucipto sesuai dengan surat penyerahan hak tanggal 5 Mei 2009 berkaitan

dengan surat yang dikeluarkan Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah

Sumatera Timur No. 1201/I/VII tanggal 26 Desember 1956 atas nama

Selamat RW berkaitan dengan surat Keterangan No. 103/3 Tanggal 12

Maret 1982. Yang batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah Kosong 50 M

- 3 -

Sebelah timur berbatas dengan tanah Boyem 250 M

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jl. Pasar 12 50 M

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Legimin 250 M

2. Legimin sesuai dengan surat melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi

No.169/Leg/RS/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 berkaitan dengan

surat yang dikeluarkan Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera

Timur No. 1202/I/VII tanggal 26 Desember 1956 atas nama Legimin

berkaitan dengan surat Keterangan No. 104/3 Tanggal 12 Maret 1982. Yang

batas-batas tanah sebagai berikut :


Sebelah timur berbatas dengan tanah Selamat RW 250 M


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bolot 250 M

3. Bolot sesuai dengan surat penyerahan hak Tanggal 15 Juli 2008 yang

berkaitan dengan surat yang dikeluarkan Kantor Reorganisasi Pemakaian

Tanah Sumatera Timur No. 1203/I/VII tanggal 26 Desember 1956 atas

nama Bolot berkaitan dengan surat Keterangan No. 105/3 Tanggal 12 Maret

1982. Yang batas-batas tanah sebagai berikut :


Sebelah timur berbatas dengan tanah Legimin 250 M


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sabaruddin 250 M

4. Sabaruddin sesuai dengan surat melepaskan hak atas tanah dengan ganti

rugi No.170/Leg/RS/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 berkaitan dengan

surat surat yang dikeluarkan Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah

Sumatera Timur No. 1204/I/VII tanggal 26 Desember 1956 atas nama

Sabaruddin berkaitan dengan surat Keterangan No. 106/3 Tanggal 12 Maret

1982. Yang batas-batas tanah sebagai berikut :


Sebelah timur berbatas dengan tanah Bolot 250 M


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ketjik 250 M

Penggugat II memperoleh hak dari :

5. M. Hayat sesuai dengan surat melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi

No.171/Leg/RS/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 berkaitan dengan


Timur No. 1205/I/VII tanggal 26 Desember 1956 atas nama Ketjik berkaitan

- 4 -

dengan surat Keterangan No. 107/3 Tanggal 12 Maret 1982. Yang batas-

batas tanah sebagai berikut :


Sebelah timur berbatas dengan tanah Sabaruddin 250 M


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Paimun 250 M

6. Sarif Siswoyo Surip sesuai dengan surat melepaskan hak atas tanah

dengan ganti rugi No.172/Leg/RS/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012

berkaitan dengan surat yang dikeluarkan Kantor Reorganisasi Pemakaian

Tanah Sumatera Timur No. 1206/I/VII tanggal 26 Desember 1956 atas

nama Paimun berkaitan dengan surat Keterangan No. 108/3 Tanggal 12

Maret 1982. Yang batas-batas tanah sebagai berikut :


Sebelah timur berbatas dengan tanah Ketjik 250 M


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Keminem 250 M

7. Hj. Aisyah sesuai dengan surat penyerahan hak tanggal 20 Agustus 2003

yang berkaitan dengan surat yang dikeluarkan Kantor Reorganisasi

Pemakaian Tanah Sumatera Timur No. 1207/I/VII tanggal 26 Desember

1956 Atas nama Keminem berkaitan dengan surat Keterangan No. 109/3

Tanggal 12 Maret 1982. Yang batas-batas tanah sebagai berikut :


Sebelah timur berbatas dengan tanah Paimun 250 M


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hasan 250 M

8. Abdul Muis sesuai dengan surat melepaskan hak atas tanah dengan ganti

rugi No.173/Leg/RS/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 berkaitan dengan


Timur No. 1208/I/VII tanggal 26 Desember 1956 atas nama Hasan berkaitan

dengan Surat Keterangan No. 110/3 Tanggal 12 Maret 1982. Yang batas-

batas tanah sebagai berikut :


Sebelah timur berbatas dengan tanah Keminem 250 M


Sebelah Barat berbatas dengan tanah Paimun 250 M

- Bahwa tanah tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang berbentuk persegi

panjang seluas 10 Ha sesuai dengan Peta yang dikeluarkan oleh atas nama

- 5 -

Kepala Kantor Reorganisasi pemakaian tanah Sumatera Timur tanggal 10 Juni

1954 yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah negara

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar 12/Meteorologi

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Paimin Pranoto/Perm. Masyarakat.

Sebelah Barat berbatas dengan Kantor BMG

Tanah Tersebut diatas di sebut juga dengan Objek Sengketa

- Bahwa Penggugat mendengar berita bahwa Tanah Penggugat tersebut

disengketakan oleh Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam yang mana Tergugat I sebagai Penggugat meminta kepada Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam agar tanah seluas + 10 Ha yang katanya di beli

berdasarkan surat-surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti

RugiNo.496/Leg/FN/2005 sampai dengan No.504/Leg/FN/2005 masing-masing

tertanggal 14 Juli 2005 dan selanjutnya atas gugatan tersebut Tergugat II

mengajukan rekonvensi dengan meminta juga ke Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam agar tanah seluas 10 Ha tersebut adalah miliknya berdasarkan surat-

surat Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.22 sampai dengan No.30

masing-masing tertanggal 08 November 2004 dalam perkara No.

103/Pdt.G/2010/PN-LP yang mana perkaranya saat ini sedang dalam proses

banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang diajukan oleh Penggugat

karena gugatan Penggugat ditolak dan gugatan rekonvensi yang diajukan

Tergugat II di nyatakan tidak dapat di terima .

- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan tanah tersebut

diatas seluas 10 Ha adalah tanah miliknya hal itu adalah tidak benar karena

Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut sesuai dengan surat

yang Penggugat miliki yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang sah sejak tahun

1956 sampai dengan saat ini tanah tersebut tetap dibawah pengawasn

Penggugat.

- Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang katanya adalah sebagai

pemilik objek sengketa atas dasar surat-surat tersebut di atas adalah tidak

benar karena tanpa di dukung oleh alas hak yang sempurna menurut hokum

lagi pula diatas tanah objek sengketa telah terbit surat-suratnya sebagaimana

yang telah di sebutkan di atas mana lah mungkin di terbitkan lagi surat yang

baru sesuai dengan surat-surat kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II , oleh

karena itu surat-surat yang di miliki Tergugat I surat-surat Pelepasan Hak Atas

Tanah Dengan Ganti No.496/Leg/FN/2005 sampai dengan

- 6 -

No.504/Leg/FN/2005 masing-masing tertanggal 14 Juli 2005 atas nama

ANUAR SAVITRI ALIAS JIMMY dan surat-surat Tergugat II Akta Pelepasan

Hak dan Ganti Rugi No.22 sampai dengan No.30 masing-masing tertanggal 08

November 2004 atas nama MUSTIKA AKBAR dan surat-surat lain yang

berkaitan dengannya di nyatakan tidak berkekuatan hukum, dan tidak berlaku

diatas tanah milik Penggugat.

- Bahwa karena Penggugat baru mengetahui objek yang di perebutkan oleh

Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Penggugat , sedangkan perkara

Tergugat I dengan Tergugat II No. 103/Pdt.G/2010/PN-LP telah diajukan

banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara oleh Penggugat ( Tergugat I )

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II berpekara diatas tanah milik Penggugat maka

segala putusan yang berkaitan dengan tanah tersebut dalam perkara No.

103/Pdt.G/2010/PN-LP dan putusan yang lebih tinggi yang akan timbul

dikemudian hari tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku terhadap objek

sengketa ( Tanah milik Penggugat) dalam perkara tersebut.

- Bahwa oleh karena itu Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap objek

sengketa maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan

Tergugat II maupun pihak lain ( Tergugat III) yang menempati objek sengketa

dengan melawan hukum agar pihak Tergugat I maupun Tergugat II dan

Tergugat III untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada

Penggugat dalam keadaan dan bebas agunan .

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-

Tergugat tersebut, maka dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka

beralasan Penggugat menuntut Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan objek

sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara baik dan kosong serta

bebas angunan.

- Bahwa karena Penggugat menduga, Tergugat-Tergugat mempergunakan

surat-surat yang tidak kompeten, maka wajar dan beralasan surat-surat

tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-

Tergugat, maka Penggugat dirugikan, baik moril maupun materil, maka

Penggugat menuntut Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat

tersebut, yaitu :

- Bahwa untuk mempertahankan hak-hak Pengugat, Penggugat harus

mengeluarkan biaya untuk mengajukan gugatan, ongkos-ongkos lain sebesar

- 7 -

Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat-

Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng.

- Bahwa untuk menjamin seluruh tuntutan Penggugat agar tidak nihil, Tergugat-

Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka dimohon

sudulah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk

meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik

Tergugat-Tergugat terutama tanah objek sengketa. Karena Penggugat khawatir

Tergugat-Tergugat akan mengalihkan objek sengekta kepada pihak lain,

sehingga dianggap cukup atas tuntutan Penggugat.

- Bahwa, oleh karena itu alasan dan bukti-bukti Penggugat adalah bukti yang

autentik dan beralaskan hukum, serta kepantingan Penggugat yang mendesak,

maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

memutus dengan putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan

lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan

Kembali.

- Bahwa, agar Tergugat-Tergugat mematuhi isi putusan ini, dan apabila

Tergugat-Tergugat lalai dalam mematuhi putusan tersebut, diwajibkan

membayar uang paksa (dwangssom) sebesar Rp.300.000,-/ hari (Tiga Ratus

ribu) per hari, kepada Penggugat sampai objek sengketa diserahkan kepada

Penggugat dan menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara

yang timbul.

- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam, untuk menetapkan suatu hari persidangan dan

memanggil para pihak pada tempat yang telah ditentukan, kemudian

mengambil keputusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

- Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III adalah

perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan Tanah yang terletak di Jln.Meteorologi Dusun III Desa Sempali

Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau lebih dikenal setempat dengan

Pasar 12 seluas 10 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah negara

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Pasar 12/Jl. Meteorologi

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Paimin Pranoto/Perm. Masyarakat.

Sebelah Barat berbatas dengan Kantor BMG

- 8 -

- Menyatakan surat-surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti

No.496/Leg/FN/2005 sampai dengan No.504/Leg/FN/2005 masing-masing

tertanggal 14 Juli 2005 atas nama ANUAR SAVITRI ALIAS JIMMY dan surat-

surat Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.22 sampai dengan No.30

masing-masing tertanggal 08 November 2004 atas nama MUSTIKA AKBAR

dan surat-surat lain yang berkaitan dengannya yang terbit di atas tanah milik

Penggugat tersebut yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan

tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku diatas tanah milik Penggugat.

- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 103/Pdt.G/2010/PN-

LP dan putusan yang lebih tinggi yang akan timbul dikemudian hari tidak

berkekuatan hukum dan tidak berlaku terhadap objek sengketa ( Tanah milik

Penggugat) dalam perkara tersebut.

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupu orang lain yang

memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan

menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan

bebas agunan.

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya

untuk mempertahankan hak-hak Penggugat (mengajukan gugatan) dan

ongkos-ongkos lain sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), yang

harus dibayar oleh Tergugat-Tergugat kepada Penggugat secara tanggung

renteng.

- Menyatakan sita yang dimohonkan Penggugat sah dan berharga.

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada

Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

- Menghukum Tergugat-Tergugat mematuhi isi putusan ini, apabila Tergugat-

Tergugat lalai mematuhi isi putusan tersebut diwajibkan membayar uang paksa

sebesar Rp.300.000,-/ hari (tiga ratus ribu rupiah) per hari, kepada Penggugat

sampai objek sengketa diserahkan kepada Penggugat.

- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam

perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- 9 -

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal

30 Oktober 2013 dan 13 Nopember 2013, yang pada pokoknya, sebagai berikut ;

Jawaban Tergugat I;

EKSEPSI

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET

ONTVANKELIJKVERKLAARD)

1. Gugatan Penggugat tidak jelas

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) didalam

gugatannya mengaku sebagai pemilik tanah seluas 10 Ha yang terletak

jalan Metereologi Dusun III Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan

Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa sedangkan Tergugat I memiliki tanah seluas 10,7 Ha yang terletak

jalan Metereologi Dusun XIV Pasar XII di Desa Sampali Kecamatan Percut

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa letak tanah dan luas tanah yang digugat oleh Penggugat dengan

Tergugat I letaknya berbeda dimana Penggugat tanahnya di Dusun III

dengan luas 10 Ha sedangkan letak tanah Tergugat I di Dusun XIV dengan

luas 10,7 Ha dan untuk itu sudah cukup jelas objek tanah yang digugat

Penggugat bukan berada di tanah Tergugat I, maka oleh karena itu gugatan

Penggugat tidak jelas dan cukup alasan untuk menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libelium)

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam hal 2, 3 dan hal 4 mengaku

telah memperoleh hak atas tanah pihak-pihak dengan menjelaskan batas-

batas tanahnya;

- Bahwa dari batas-batas tanah tersebut tidak ada satupun tanah dari pihak-

pihak yang dibeli tersebut berbatasan dengan Kantor BMG kan tetapi

secara keseluruhan batas tanah seluas 10 Ha bisa pula berbatasan dengan

Kantor BMG;

- Bahwa oleh karena mengenai batas-batas tanah Penggugat sekalipun tidak

jelas, justru karena itu cukup alasan menyatakan gugatan Penggugat kabur

(Obscuur libelium);

- 10 -

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I menolak dan membatah dengan tegas seluruh dalil-dalil

posita dan petitum gugatan Para Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal

yang secara tegas diakuinya;

- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas

secara mutatis-mutanndis Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yth.

agar dapat dimasikan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini

dan dengan demikian tidak akan diulangi lagi;

- Bahwa tuntutan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya

tersebut adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan untuk itu

Tergugat I menolaknya dan membatahnya dengan alasan-alasan hukum

sebagaimana diuraikan dibawah ini;

- Bahwa Penggugat I dalam gugatan hal 2. 3 dan 4 mengakui telah membeli

tanah dari Sucipto tahun 2009, Legimin tahun 2012 Bolot tahun 2008 dan

Sabaruddin tahun 2012, sedangkan Penggugat II memperoleh tanah dari

M.Hayat tahun 2012 Saruf Siswoyo Surif tahun 2012, Hj. Aisyah tahun 2003

dan Abdul Muis tahun 2012;

- Bahwa pengakuan dalam Hukum Acara Perdata merupakan bukti yang

paling sempurna hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 174 HIR/311 RBG dan

Pasal 1925 BW yang menyatakan;

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah memberikan bukti

yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri

maupun dengan bantuan orang lain, yang khususnya dikuasakan akan itu.”

- Bahwa Tergugat I membeli tanah dari Endi Bakhtiar pada tahun 2005 dan

sejak membeli tahun 2005 hingga tahun 2009 Tergugat I telah menguasai

dan mengusahai tanah seluas 10,7 Ha yang diatasnya terdapat beberapa

bangunan dan tanaman jati yaitu terletak di dusun XIV Jalan Metereologi

Desa Sempali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari pemilik tanah yang benar

yaitu Endi Bakhtiar yang sudah terdaftar di metrik yang sudah diakui

Pemerintah, sedangkan Endi Bakhtiar sendiri membeli tanah dari pemilik

asal yang berhak atas tanah 10,7 Ha bukan 10 Ha;

- Bahwa Endi Bakhtiar membeli tanah seluas 10,7 Ha tersebut kepada

Pemilik Asal dengan dasar-dasar kepemilikan yang sah menurut hukum dan

- 11 -

Pemilik Asal tidak ada satupun pihak-pihak tersebut dalam surat-surat

kepemilikan Para Penggugat;

- Bahwa Tergugat I dibandingkan Para Penggugat jauh lebih dulu membeli

dan menguasai tanah sengketa yang disengketakan dengan Tergugat II,

dan sejak membeli tanah tahun 2005 Tergugat I menguasai dan

mengusahai tidak ada gangguan dari pihak manapun;

- Bahwa Tergugat I saat ini benar ada berperkara perdata dengan Tergugat II

terhadap tanah 10,7 Ha yang terletak di dusun XIV jl Metereologi Pasar XII

Desa Sempali Kecamatan Percut Sei Tuan dan saat ini masih melakukan

upaya hukum ditingkat banding dan kasasi di Pengadilan Tinggi Medan dan

Mahkamah Agung RI;

- Bahwa dilihat dari tahun pembelian saja jika benar tanah yang dimaksud

Para Penggugat adalah tanah sengketa yang diperkarakan antara Tergugat

I dan Tergugat II maka hal tersebut sudah sangat jauh berbeda sebab

Tergugat I membeli tanah 10,7 Ha tahun 2005 sedangkan Para Penggugat

membeli tanah 10 Ha tahun 2012 dan sedangkan Tergugat I menggugat

Tergugat II di tahun 2010 dan hal ini membuktikan Para Penggugat bukan

pembeli beritikad baik, karena tidak mungkin sewaktu membeli lahan 10,7

Ha bukan 10 Ha sama sekali tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah

dipagar pihak lain dan telah berperkara;

- Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku tindakan Para Penggugat

jelas merupakan pembeli yang tidak beritikad baik sebab Para Penggugat

sebagai pembeli tersebut sudah mengetahui bahwa obyek tanah yang mau

dibeli sudah berperkara atau dikuasai oleh pihak lain secara sah, maka jual

beli yang dilakukan Para Penggugat tersebut jelas dilarang Undang-undang

dan perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan melawan

hukum (onrecht matige daad);

- Bahwa Tergugat I menggugat Tergugat II dikarenakan Tergugat II telah

memagar dan menguasai tanah Tergugat I sejak akhir Desember 2009

hingga sekarang secara melawan hukum;

- Bahwa sejak Tergugat I menggugat Tergugat II tidak ada pihak lain yang

berperkara terhadap tanah dimaksud termasuk Tergugat III sebab Tergugat

I dari mulai perkara dari tahun 2010 hingga sekarang yang menguasai dan

memagar tanah seluas 10,7 Ha adalah Tergugat II bukan Penggugat dan

Tergugat III, dan jika ada Penggugat dan Tergugat III mengaku menguasai

- 12 -

hal tersebut adalah tidak benar, bohong dan terlalu mengada-ada dan hal

ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang ada saat ini dilapangan;

- Bahwa Para Penggugat dalam hal 4 telah mengakui sebagai pemilik yang

sah terhadap tanah seluas 10 Ha akan tetapi Para Penggugat telah salah

dan sangat keliru dalam meletakan objek perkara, sebab tanah 10 Ha yang

dimaksud Para Penggugat terletak di Dusun III Pasar XII jl Metereologi desa

Sempali kec. Percut Sei Tuan dekat Perumahan IAIN Sumatera Utara, akan

tetapi tanah Tergugat I yang saat ini berperkara dengan Tergugat II

termasuk didusun XIV Pasar XII Desa Sempali Kec. Percut Sei Tuan;

- Bahwa Tergugat I telah membeli tanah 10,7 Ha dari Pemilik dan Pemilik

Asal yang sah dan benar serta lokasi yang benar sedangkan Para

Penggugat telah salah dan keliru meletakan objek gugatan, maka untuk

uraian Penggugat hal 5 Tergugat I tolak seluruhnya sebab tidak ada

hubungannya dan relevansinya dengan perkara Tergugat I dengan

Tergugat II;

- Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat tentang biaya moril maupun

meteriil, sita jaminan dan uang dwangsom patut ditolak oleh karena tidak

ada hubungan dengan tanah perkara yang diperkarakan Tergugat I dengan

Tergugata II;

- Berdasarkan dalil-dalil/argumentasi hukum sebagaimana yang telah

dikemukakan diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth. untu menerima

dalil-dalil bantahan Tergugat I dan sekaligus menolak gugatan Para

Penggugat seluruhnya.

Jawaban Tergugat II.

TENTANG EKSEPSI:

1. Eksepsi Nebis in idem;

(Kasus Perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali)

- Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat

kecuali apabila Tergugat II secara tegas dalam eksepsi dan jawabannya;

- Bahwa apabila diperhatikan dalil gugata aquo adalah perkara yang telah

pernah diajukan ke Pengadilan dan terhadap perkara mana telah dijatuhkan

putusan serta putusan tersebut sedang dalam proses banding ke

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana secara jelas juga telah

- 13 -

diungkapkan Penggugat dalam dalil-dalil Gugatanya pada halaman 4 s/d

halaman 5;

- Bahwa perkara yang dimaksud oleh Penggugat dalam hal ini telah sangat

jelas diungkapkan oleh Penggugat adalah perkara No Reg

103/Pdt,G/2010/PN-LP dan terhadap perkara yang dimaksud Penggugat

telah ada putusan yang saat ini sedang dalam proses banding ke

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;

- Bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara yang telah

ada sebelumnya, dimana terhadap perkara tersebut telah ada Putusan yang

saat ini sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera

Utara, sehingga nebis in idem melekat pada perkara gugatan aquo

sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Vide Putusan MA No. 647

K/Sip/1973 jo MA No. 588 K/Sip/1973 jo Putusan MA No. 350 K/Sip/1973

oleh karena Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet

onvantkelijke verklraad);

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan

Tergugat sehingga Gugatan salah alamat (Error in Persona);

- Bahwa jika diperhatikan Gugatan Penggugat sangat nyata sekali bahwa

Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan

Tergugat sehingga Gugatan Penggugat aquo telah salah alamat (Error in

Persona) Seyogianya Penggugat selaku pembeli atas sebidang tanah

seluas 10 Hektar yang terletak di jalan Metereologi Dusun III Desa Sempali

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menuntut

kerugiannya kepada si penjual yakni Sucipto, Legimin, Bolot, Sabariddin,

Muhayat, Sarif Siswoyo Surip, Hj. Aisyah, Abdul Muis sebagaimana adanya

Surat Penyerahan Hak tanggal 5 Mei 2009, Surat Melepaskan Hak atas

tanah dengan ganti rugi No.169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember

2012, Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat Pelepasan Hak

atas tanah dengan ganti No. 170/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember

2012, Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat Pelepasan Hak


2012, Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No.

172/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Penyerahan Hak

tanggal 20 Agustus 2003, Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti

No. 173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, karena pada

kenyataannya tanah yang dibeli Penggugat dari saudara SUCIPTO,

- 14 -

LEGIMIN, BOLOT, SABARUDDIN, M. HAYAT, SARIF SISWOYO SURIP,

Hj. AISYAH, ABDUL MUIS adalah tanah yang berstatus sengketa dengan

pihak lain dimana secara nyata sebagaimana dalil-dalil yang terungkap

dalam gugatan Penggugat aquo bahwa Tergugat II ternyata pada tanggal

09 Nopember 2004 telah membeli tanah tersebut dari orang lain, sehingga

alasan Penggugat menggugat Tergugat II sebagai orang yang memiliki

tanah sengketa aquo yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat

adalah telah salah alamat (Error in Persona);

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat aquo telah salah alamat maka

sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat dinyatakan “tidak dapat

diterima” (Niet Ovenkelijke Verklaard)”

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (Plurium Litis

Consortium);

- Bahwa Gugatan Penggugat aquo yang menggugat Tergugat tanpa

menyertakan pihak lain antara lain: Pertama. Penjual bidang tanah seluas

10 Hektar, yang terletak dijalan Metereologi Dusun III Desa Sempali

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yakni yang bernama

SUCIPTO, LEGIMIN, BOLOT, SABARUDDIN, M. HAYAT, SARIF

SISWOYO SURIP, Hj. AISYAH, ABDUL MUIS, sebagaimana adanya Surat

Penyerahan Hak tanggal 5 Mei 2009, Surat Melepaskan Hak atas tanah

dengan ganti rugi No.169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012,

Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat Pelepasan Hak atas

tanah dengan ganti No. 170/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012,



Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No. 172/Leg/RS/XII/2012

tanggal 12 Desember 2012, Surat Penyerahan Hak tanggal 20 Agustus


173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, dan Kedua atau pihak lain

yang terkait dengan hak kepemilikan atas tanah sengketa aquo selain

Tergugat II adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

yang mengakibatkan hubungan hukum diantara pihak-pihak terkait menjadi

tidak jelas dan akan berakibat kaburnya fakta hukum yang sebenarnya dari

perkara perdata aquo;

- 15 -

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat aquo kurang pihak sangat

beralasan hukum jika Gugatan Penggugat aquo dinyatakan “Tidak Dapat

Diterima” (Niet Ovankelijke Verklaard);

TENTANG POKOK PERKARA ;

- Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat

kecuali apabila Terggugat II mengakui secara tegas dalam eksepsi dan

Jawabannya dan Tergugat II memohon agar seluruh dalil-dalil eksepsi

secara mutatis-mutandis juga menjadi dalil-dalil Jawaban Pada Pokok

Perkara karenanya tidak diulangi lagi;

- Bahwa dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat aquo sangat tidak didukung

oleh fakta yuridis yang benar sesungguhnya sehingga dalil-dalil Penggugat

dalam Gugatan aquo tidak beralasan hukum sama sekali;

- Bahwa fakta hukumnya objek perkara aquo telah dicatatkan dalam metrik

Team B Plus ke atas nama Kelompok Ponimin Buang dan kawan-kawan

yang dikuasakan kepada Andi Bakhtiar, selaku pihak-pihak yang telah

mengalihkan objek perkara aquo kepada Tergugat II dan lahan objek

sengketa aquo merupakan lahan pengganti milik Ponimin Buang cs yang

telah dialihkan oleh PTPN II d/h PTPN IX kepada Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) TIRTANADI yang terletak di Pasar 2 Sempali;

- Bahwa fakta hukumnya pula terhadap objek sengketa dimaksud telah

dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II dengan melakukan pemagaran

tembok keliling tanpa ada larangan dan keberatan yang diajukan oleh pihak

Penggugat, maupun pihak lain dan lagi pula alas hak Tergugat II telah

dinyatakan dan berkekuatan hukum oleh Pengadilan sebagaimana adanya

sengketa Perdata antara Tergugat II dengan Tergugat I dalam perkara

perdata Reg No. 103/Pdt.G/2010/PN-LP;

- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya

yang mengatakan tanah aquo saat ini dibawah pengawasan Penggugat

karena secara fakta Tergugat II lah yang telah menguasai dan mengusahai

tanah sengketa aquo sejak tahun 2004 yang mana pada saat Tergugat II

membelinya dari pemilik tanah yang sah (Ponimin Buang cs dkk)

sedangkan Penggugat membeli tanah sengketa aquo dari ic. SUCIPTO,

LEGIMIN, BOLOT, SABARUDDIN, M. HAYAT, SARIF SISWOYO SURIP,

Hj. AISYAH dan ABDUL MUIS ditahun 2012 yang surat yang keabsahannya

masih diragukan serta tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang

sehingga dapat diduga bahwa Penggugat dengan sengaja membeli tanah

- 16 -

yang datas tanah tersebut telah ada milik orang lain, agar Penggugat dapat

menuntut haknya (mengajukan gugatan aquo) dimana dengan kondisi

seperti itu seolah-olah Penggugat telah mengalami kerugian oleh karenanya

dengan demikian perbuatan Penggugat membeli tanah obyek sengketa

dalam perkara dalam perkara aquo tidak dapat dikategorikan sebagai

perbuatan pembeli dengan beritikad baik bahkan telah melawan hukum

(Onrechtmatege daad);

- Bahwa Tergugat II sesungguhnya benar telah membeli sebidang tanah

seluas 10,7 Hektar yang terletak dijalan Metereologi Pasar XII Desa

Sempali Kacamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dari pamilik-

pemilik bidang tanah dimaksud sebagaimana adanya;

1. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.22 tanggal 8 Nopember 2004

yang diperbuat dihadapan H. Achmad, SH. Notaris di Medan.

















Yang bertalian dengan Surat-surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh H.

Achmad, SH. Notaris di Medan, yang masing-masing tertanggal 09

Nopember 2004, yakni;

1. Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh H. Achmad, SH. Notaris di

Medan tertanggal 09 Nopember 2004 Nomor: 172;



- 17 -















Sehingga peralihan hak atas tanah seluas 10,7 Hektar yang telah

dilakukan oleh Tergugat II dengan pemilik-pemilik tanah dimaksud

(Ponimin Buang dkk) adalah sah menurut hukum dan dengan demikian

Akta-akta atau surat-surat yang menyatakan tentang peralihan tanah

tersebut diatas antara Tergugat II dengan Ponimin Buang dkk adalah Akta-

akta atau Surat-surat yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat

dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa sesungguhnya sejak tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II dan

pemilik-pemilik tanah ic Poniman Buang dan kawan-kawan pada tahun

2004 tepatnya pada tanggal 8 Nopember 2004 Tergugat II telah menguasai

dn mengusahai tanah aquo dengan menempatkan orang-orang Tergugat II

untuk menjaga dan mengawasi tanah aquo serta melakukan pemagaran

dengan menggunakan tembok keliling terhadap obyek sengketa dimaksud;

Bahwa karena Tergugat II membeli bidang tanah obyek sengketa dalam

perkara aquo dari Pemilik yang sah dan dibuat dihadapan Pejabat yang

berwenang sedangkan Penggugat membeli tanah tersebut dengan surat

yang keabsahannya masih diragukan dan patut diduga ada perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat pada ketika melakukan

pembelian obyek sengketa dimaksud apalagi fakta hukumnya Tergugat II

telah lebih dahulu menguasai dan mengusahai obyek sengketa aquo maka

sesungguhnya kerugian Penggugat tidak diakibatkan oleh perbuatan

Tergugat II justru Penggugat sendiri yang membuat dirinya merugi, bahkan

seolah-olah kerugian Penggugat sengaja dilakukan oleh Penggugat dengan

- 18 -

hanya untuk menuntut kompensasi ganti kerugian uang kepada Tergugat II

sebagaimana nilai gugatan Penggugat dalam Petirum Gugatan Penggugat

aquo;

- Bahwa gugatan Penggugat yang meminta Tergugat harus bertanggung

jawab untuk menyerahkan tanah terperkara secara utuh dan baik menurut

hukum kepada Penggugat bebas dari agunan adalah gugatan permintaan

yang tidak beralasan hukum sama sekali karena senyatanya Penggugat

melakukan pembelian atas bidang tanah obyek perkara pada bulan

Desember 2012 sebagaimana adanya Surat Penyerahan Hak tanggal 5 Mei

2009, Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi

No.169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Penyerahan

Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti

No. 170/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Penyerahan


No. 171/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Pelepasan Hak


2012, Surat Penyerahan Hak tanggal 20 Agustus 2003, Surat Pelepasan

Hak atas tanah dengan ganti No. 173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12

Desember 2012. Surat-surat Pelepasan tersebut keabsahannya juga masih

diragukan karena bukan merupakan Akta Notarial (Akta Authentik) tetapi

hanya merupakan legalisasi sehingga perbuatan pembelian yang dilakukan

oleh Penggugat terhadap obyek sengketa aquo dari SUCIPTO, LEGIMIN,

BOLOT, SABARUDDIN, M. HAYAT, SARIF SISWOYO SURIP, Hj. AISYAH

dan ABDUL MUIS di tahun 2012 merupakan perbuiatan jual beli dibawah

tangan, sedangkan Tergugat II membeli tanah tersebut pada tahun 2004

secara sah kepada Pemilik-pemilik tanah dimaksed dihadapan

Pejabat/Pembuat Akta yang berwenang oleh karenanya gugatan Penggugat

tidak beralasan hukum maka seyogyanya demi hukum ditolak atau

setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke verklaard);

- Bahwa terhadap permohonan Penggugat bahwa putusan nantinya dalam

perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta-merta meskipun ada

perlawanan banding atau kasasi adalah sangat tidak beralasan hukum

karena alas-alas hak atau bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam

perkara ini menurutb hukum adalah merupakan bukti-bukti yang patut

diduga melawan hukum (karena dengan sengaja membeli tanah yang

diatas tanah tersebut telah ada hak milik orang lain) sehingga jual beli yang

- 19 -

dilakukan oleh Penggugat sewajarnya dan sepatutnya menjadi cacat

hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan

- segala akibat hukumnya oleh karenanya pula permohonan yang diajukan

Penggugat berdasarkan alasan hukum atau alas hak yang cacat hukum

seyogyanya dikesampingkan dan gugatan Penggugat ditolak untuk

seluruhnya

- Bahwa demikian pula terhadap permohonan sita harta milik Tergugat II baik

bergerak dan tak bergerak serta uang paksa (dwangsom) adalah

permohonan yang seyogyanya demi hukum harus dikesampingkan karena

Gugatan Penggugat atas permohonan sita harta milik Tergugat II dan uang

paksa tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum dimana fakta

hukumnya alasan gugatan Penggugat didasari oleh alas hak berupa surat-

surat jual beli yang cacat hukum dan patut diduga diperoleh dengan

perbuatan melawan hukum sehingga demi hukum harus ditolak;

TENTANG REKONPENSI;

- Bahwa Tergugat II dalam konpnsi (dk) dalam kesempatan ini juga

mengajukan gugatan rekonpensi kepada Penggugat dalam konpensi

sehingga Tergugat dk menjadi Penggugat dr dan Penggugat dk menjadi

Tergugat dr;

- Bahwa Tergugat II dk/Penggugat dr mohon kepada Majelis Hakim

memeriksa perkara perdata aquo agar sudilah kiranya secara mutatis-

mutandis memasukan dalil/alasan/argumentasi hukum dalam Jawaban

Tergugat dk menjadi dalil-dalil dalam gugatan rekonpensi Penggugat

dr/Tergugat dk sehingga tidak perlu diulangi kembali;

- Bahwa Penggugat dr/Tergugat II dk adalah pembeli yang telah melakukan

ganti rugi hak atas tanah dari pemilik yang sah atas tanah perkara seluas +-

10,7 Ha (lebih kurang sepuluh koma tujuh hektar) yang terletak di jalan

Metereologi desa Sempali kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli

Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun...................+-408 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Metereologi.......+-408 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan Tol Belmerah................+-247 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan Kantor BMG dan perumahan

.........................................................................................+-247 meter;

Pada tanggal 8 Nopember 2004 sebagaimana adanya :



- 20 -






































- 21 -

10.Sedangkan Tergugat dr/Penggugat dk membeli tanah obyek perkara

dari ic SUCIPTO, LEGIMIN, BOLOT, SABARUDDIN, M. HAYAT,

SARIF SISWOYO SURIP, Hj. AISYAH, ABDUL MUIS, pada tahun

2012, sebagaimana adanya Surat Penyerahan Hak tanggal 5 Mei

2009, Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi

No.169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat

Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat Pelepasan Hak atas

tanah dengan ganti No. 170/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember

2012, Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat Pelepasan


Desember 2012, Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No.

172/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Penyerahan

Hak tanggal 20 Agustus 2003, Surat Pelepasan Hak atas tanah

dengan ganti No. 173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012

Surat-surat Pelepasan tersebut keabsahannya juga masih diragukan

karena bukan merupakan Akta Notarial (Akta Authentik) tetapi hanya

merupakan legalisasi sehingga perbuatan pembelian yang dilakukan

oleh Penggugat terhadap obyek sengketa aquo dari SUCIPTO,

LEGIMIN, BOLOT, SABARUDDIN, M. HAYAT, SARIF SISWOYO

SURIP, Hj. AISYAH dan ABDUL MUIS di tahun 2012 merupakan

perbuiatan jual beli dibawah tangan, sehingga patut dan sewajarnya

Tergugat dr/Penggugat dk dikatakan sebagai pembeli yang tidak

beritikad baik dan diduga bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat

dk merupakan perbuatan membeli topengan (pura-pura membeli)

oleh karenya perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk adalah perbuatan

melawan hukum (onrechtmatigedaads) dan karena pengaliohan hak

yang telah dilakukan oleh Penggugat dr/Tergugat II dk telah cukup

hukum, juga dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu maka patut

dan sewajarnya jika:

1. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.22 tanggal 8 Nopember

2004 yang diperbuat dihadapan H. Achmad, SH. Notaris di

Medan.



Medan.

- 22 -



Medan.



Medan.



Medan.



Medan.



Medan.



Medan.



Medan.




1. Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh H. Achmad, SH. Notaris

di Medan tertanggal 09 Nopember 2004 Nomor: 172;











- 23 -







dinyatakan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa karena Akta-akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 22 sampai

dengan No. 30 masing-masing tertanggal 8 Nopember 2004 yang diperbuat

dihadapan H. Achmad, SH. Notaris di Medan yang bertalian dengan Surat-

surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh H. Achmad, SH. Notaris di Medan

masing-masing tertanggal 09 Nopember 2004 Nomor; 172, 174, 176, 178,

179, 182, 184, 186, 188 adalah sah dan berkekuatan hukum maka

sebaliknya Surat Penyerahan Hak tanggal 5 Mei 2009, Surat Melepaskan

Hak atas tanah dengan ganti rugi No.169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12

Desember 2012, Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat

Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No. 170/Leg/RS/XII/2012 tanggal

12 Desember 2012, Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat

Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No. 171/Leg/RS/XII/2012 tanggal

12 Desember 2012, Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No.


tanggal 20 Agustus 2003, Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti

No. 173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 adalah merupakan

surat-surat yang cacat hukum, batal demi hukum, tidak sah dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa karena Penggugat dk/Tergugat dr telah menuduh dan menuding

bahwa Tergugat II dk/Penggugat dr telah melakukan perbuatan melawan

hukum tanpa fakta dan alasan hukum yang kuat serta menuntut ganti

kerugian sebagaimana isi gugatan Penggugat dk/Tergugat dr sehingga

Tergugat dr/Penggugat dk telah merugikan meteril dan moril Penggugat

dr/Tergugat II dk dimana kerugiannya diperincikan sebagai berikut;

a. Materil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat

dr/Tergugat II dk untuk menghadapi perkara No. 30/Pdt.G/2013/PN-LP

yang diperkirakan sampai berkekuatab hukum tetap senilai Rp.

2.000.000.000,- (dua miltard rupiah) + kerugian Penggugat dr/Tergugat II

dk yang belum dapat menikmati haknya sampai dengan saat ini sebesar

- 24 -

Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyard rupiah) sehingga kerugian

maqteril sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyard rupiah).

b. Moril berupa direndahkan harkat dan martabat Penggugat dr/Tergugat II

dk, nama baik Penggugat dr/Tergugat II dk menjadi tercemar di mata

masyarakat yang jika diperhitungkan dengan nilai mata uang sebesar

per-orang@ Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyard rupiah);

Oleh karenanya Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar ganti

kerugian baik materil maupun moril Penggugat dr/Tergugat II dk sebesar

Materil Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyard rupiah) dan moril

sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyard rupiah);

- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dr/Tergugat II dk tidak hampa

belaka dan agar Tergugat dk/Penggugat dk membayar ganti kerugiannya

kepada Penggugat dr/Tergugat II dk maka sangat beralasan hukum apabila

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudi meletakan sita jaminan

(Conservatoir Beslag) atas barang bergerak maupun taj bergerak milik

Tergugat dr/Penggugat dk.

- Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

dengan sukarela oleh Tergugat dr/Penggugat dk maka patut dan beralasan

hukum apabila Penggugat dr/Tergugat II dk menuntut uang paksa

(dwangsom) kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar sebesar

Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah;

Bahwa berdasarkan uaraian-uraian argumentasi hukum tersebut di atas

dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

TENTANG EKSEPSI

1. Menerima eksepsi-eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

TENTANG POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam

perkara ini;

TENTANG REKONPENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dr/Tergugat II dk untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk merupakan perbuatan

yang melawan hukum (on rechtmatige daad);

- 25 -

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam

perkara rekonpensi ini;

4. Menyatakan secara hukum


































- 26 -







tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala

akibat kukumnya;

5. Menyatakan secara hukum Surat Penyerahan Hak tanggal 5 Mei 2009,

Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi

No.169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Penyerahan


No. 170/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Penyerahan


No. 171/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Pelepasan Hak


2012, Surat Penyerahan Hak tanggal 20 Agustus 2003, Surat Pelepasan


Desember 2012, adalah surat yang cacat hukum, batal demi hukum, tidak

sah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat

hukumnya;

6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti kerugian baik

materil maupun moril P enggugat dr/Tergugat dk sebesar

Rp.32.000.000.000,- (seratus dua belas milyar rupiah) dan moril sebesar

Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)

utnuk setiap harinya terhitungsejak putuisan dalam perkara ini berkekuatan

hukum tetap, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat

dr/Penggugat dk;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Jawaban Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat III secara tegas menolak dan membatah seluruh dalil-dalil

posita maupun petita gugatan Penggugat-penggugat kecuali apa yang diakui

secara tegas oleh Tergugat III di bawah ini;

- 27 -

Bahwa memang benar Tergugat III ada menempati dan mengusahai tanah

objek sengketa di jalan Metereologi Pasar 12 desa Sempali kecamatan Percut Sei

Tuan;

Bahwa Tergugat III menempati tanah terperkara sejak tahun 2000 dengan

mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan bercocok tanam juga membuka

usaha cape-cape;

Bahwa Tergugat III menempati tanah terperkara didasari dengan surat

kuasa camat Percut Sei Tuan untuk mengusahai dan menempati tanah tersebut

Bahwa sejak Tergugat III menempati dan mengusahai tanah tersebut dari

tahun 2000 sampai sekarang tidak ada gangguan dari pihak manapun dan atau

tidak ada mengkleim bahwa tanah tersebut milik mereka.

Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat dalam perkara ini Tergugat

sangat terkejut mengklim bahwa tanah yang ditempati Tergugat III adalah milik

Penggugat-Penggugat.

Bahwa perbuatan Tergugat III menempati dan mengusahai tanah

terperkara dilakukan dengan itikad baik dan atau didasari dengan kuasa dari

pemerintah kecamatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas cukup alasan Tergugat III

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar sudi kiranya

menolak gugatan penggugat-penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan

penggugat-penggugat tidak dapat diterima (niet onvant kelijk veerklaard).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggguat tersebut Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.LP

tanggal 12 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II ;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum

1. Akta Pelepasan Hak dan ganti rugi No.22 tanggal 8 Nopember 2004 yang

diperbuat dihadapan H.Achmad,SH Notaris di Medan ;



- 28 -















10.Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh H.Achmad.SH, Notaris di Medan

tertanggal 09 Nopember 2004 Nomor : 172 ;





13. Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh H.Achmad.SH, Notaris di Medan












Menyatakan batal demi hukum :

1. Surat Penyerahan Hak tanggal 5 Mei 2009 ;

2. Surat Melapaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi

No.169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;

3. Surat penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008 ;

- 29 -

4. Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi






7. Surat Penyerahan Hak tanggal 20 Agustus 2003 ;



Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara

yang timbul sebesar Rp.3.616.000,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu

rupiah);

Setelah memperhatikan :

1. Akta permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Pembanding I/

sekaligus sebagai Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa

hukumnya pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 telah mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 12 Nopember 2014;

2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa

kepada Terbanding I/ sekaligus Pembanding II semula Tergugat I melalui

kuasa hukumnya, Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya

dan Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah

diberitahukan adanya permohonan banding tersebut masing-masing pada

tanggal 25 Maret 2015 dan tanggal 10 Februari 2015;

3. Akta permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Terbanding I/

sekaligus Pembanding II semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada hari

Senin, tanggal 24 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor :

30/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 12 Nopember 2014;

- 30 -

4. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa

kepada Pembanding I/ sekaligus sebagai Terbanding semula Para Penggugat

melalui kuasa hukumnya, kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui

kuasa hukumnya dan kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasa

hukumnya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut masing-

masing pada tanggal 1 April 2015 tanggal 15 Mei 2015 dan tanggal 12 Agustus

2015;

5. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/ sekaligus sebagai

Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 24 Juli

2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada

tanggal 3 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna

diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/ sekaligus Pembanding II

semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya, kepada Terbanding II semula

Tergugat II melalui kuasa hukumnya dan kepada Terbanding III semula

Tergugat III melalui kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 24 Agustus

2015, tanggal 10 Agustus 2015, dan tanggal 12 Agustus 2015;

6. Memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/ sekaligus Pembanding II

semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya tertanggal 11 Mei 2015, yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Mei

2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan

diserahkan kepada Pembanding I/ sekaligus sebagai Terbanding semula Para

Penggugat melalui kuasa hukumnya, kepada Terbanding II semula Tergugat II

melalui kuasa hukumnya dan kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui

kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2015, tanggal 15

Mei 2015, dan tanggal 12 Agustus 2015;

7. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/ sekaligus

Pembanding II semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya tertanggal 14

Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

pada tanggal 19 Agustus 2015, dan kontra memori banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/ sekaligus sebagai

Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, kepada

Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya dan kepada

Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan

- 31 -

adanya permohonan banding tersebut masing-masing pada tanggal 24 Agustus

2015;

8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa masing-masing pihak telah

diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke

Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding I/

sekaligus sebagai Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya

dan Terbanding I/ sekaligus Pembanding II semula Tergugat I melalui kuasa

hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat

yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara

formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/


tertanggal 24 Juli 2015, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

- Bahwa pertimbangan anggota Majelis Hakim dalam perkara ini yang

menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II adalah tepat

dan benar;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

yang menyatakan dengan dicabutnya Undang-Undang Darurat No.8 tahun

1954 Jo. Undang-Undang Darurat No.1 tahun 1956 dengan Perpu No.51

tahun 1960 dengan memperlakukan peran mutlak Menteri Agraria terhadap

tanah walaupun ada Perpu tersebut bukan berarti surat yang telah

dikeluarkan berdasarkan produk Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954

Jo. Undang-Undang Darurat No.1 tahun 1956 tersebut menjadi batal

dengan sendirinya;

- Bahwa kalaupun ada diatas tanah yang telah diserahkan kepada Penggugat

dan dikuasai sampai dengan tahun 1956 dan kemudian dirampas oleh PTP-

IX dan selanjutnya Pemerintah mengeluarkan HGU kepada PTP-IX yang

- 32 -

saat ini menjadi PTP-II, saat ini HGU tersebut telah berakhir, maka secara

hukum tanah tersebut tetap menjadi milik Penggugat bukan menjadi milik

orang lain, karena HGU hanya Hak Guna Usaha dalam kurun waktu tertentu

sedangkan Penggugat adalah sebagai pemilik, oleh karena itu

pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah salah dan keliru;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis

Hakim Tinggi untuk membatlkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 12 Nopember 2014;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/

sekaligus Pembanding II semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya tertanggal 11

Mei 2015, menerangkan sebagai berikut :

KEBERATAN (1)

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah mengabulkan gugatan

Rekonpensi Terbanding III (Mustika Akbar) dengan menyatakan sah dan

mempunyai kekuatan hukum :

1. Akta Pelepasan Hak dan ganti rugi No. 22 tanggal 08 Nopember 2004 yang

diperbuat dihadapan H. Achmad, SH Notaris di Medan ;















9. Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh H. Achamd, SH, Notaris di Medan

Tertanggal 09 Nopember 2004 Nomor : 174

10.Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh H. Achmad, SH Notaris di Medan


- 33 -












Tertanggal 09 Nopember 2004 Nomor : 188 adalah salah dan keliru ;

- Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Surat –

Surat tersebut diatas adalah sah merupakan keputusan yang sangat keliru dan

tidak mencerminkan keadilan sebab Keputusan tersebut kurang cermat dan

tidak teliti sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sungguh tidak mencerminkan

keadilan sebab dengan mudahnya menerima dan menyatakan Surat-Surat

Terbanding III (Mustika Akbar) telah sah dan berkekuatan hukum padahal

Surat-surat tersebut saat ini belum memiliki kekuatan hukum dan hal tersebut

dikarenakan surat-surat yang menjadi pokok perkara saat ini masih proses di

Makahmah Agung RI dalam perkara Perdata No. 103/Pdt.G/2013/PN.LP ;

- Bahwa disamping itu pula dasar Surat-surat Tergugat II/Terbanding III yang

disahkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dari Suatu Pembelian yang

belum sempurna sebab ada bukti – bukti dari pembanding II (bukti T.I-67 s/d

T.I-67) yang telah diajukan dalam persidangan dengan jelas bukti-bukti tersebut

menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding III

pembayarannya masih panjar dan belum lunas akan tetapi Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam bukti-bukti tersebut tidak mepertimbangkan didalam suatu

keputusannya ;

- Bahwa bukti-bukti adanya jual beli belum sempurna yang dilakukan oleh

Terbanding III (Mustika Akbar) yang diajukan Pembanding II perkara ini akan

tetapi tidak ada satupun dimasukkan kedalam pertimbangan hukum dalam

keputusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan hal ini dapat lihat

dalam keputusannya hal. 36 s/d 57 sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas :

- 34 -

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I,

Tergugat II dan Tergugat III, menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat,

kecuali yang diakui secara tegas oleh mereka, sebagaimana diuraikan dalam

Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

disampaikan mengenai eksepsi, selain bantahan pada pokok perkara, dan

Rekonpensi untuk Jawaban Tergugat II, maka akan dipertimbangkan secara

berturut-turut, tentang Konpensi yang terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara dan

Rekonpensi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I pada halaman 1 dan 2,

dikemukakan eksepsi, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima,

karena ;

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas ;

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) didalam gugatannya

mengaku sebagai pemilik tanah seluas 10 Ha yang terletak di Jalan

Meteorologi Dusun III Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten

Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa sedangkan Tergugat I memiliki tanah seluas 10, 7 Ha Yang terletak

di Jalan Meteorologi Dusun XIV Pasar XII di Desa Sampali Kecamatan

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa letak tanah dan luas tanah yang digugat oleh Penggugat dengan

Tergugat I letaknya berbeda dimana Penggugat tanahnya di Dusun III

dengan luas 10 Ha sedangkan letak tanah Tergugat I di Dusun XIV dengan

luas 10, 7 Ha dan untuk itu sudah cukup jelas objek tanah yang digugat

Penggugat bukan berada di tanah Tergugat I, maka oleh karena itu gugatan

Penggugat tidak jelas dan cukup alasan untuk menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelium)

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam hal 2, 3 dan hal 4 mengaku

telah memperoleh hak atas tanah pihak – pihak dengan menjelaskan batas –

batas tanahnya ;

- Bahwa dari batas – batas tanah tersebut tidak ada satupun tanah dari pihak

– pihak yang dibeli tersebut berbatasan dengan Kantor BMG, akan tetapi

- 35 -

secara keseluruhan batas tanah seluas 10 Ha bisa pula berbatasan dengan

Kantor BMG ;

- Bahwa oleh karena mengenai batas – batas tanah Penggugat sekalipun

tidak jelas, justru karena itu cukup alas an menyatakan Gugatan Penggugat

Kabur (Obscuur Libelium) ;

- Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat II pada halaman 1, 2 dan 3,

dikemukakan eksepsi, sebagai berikut ;

1. Eksepsi Nebis En Idem (Kasus Perkara yang sama tidak dapat diperkarakan

dua kali)

- Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil Penggugat

kecuali apabila Tergugat II secara tegas dalam eksepsi dan jawabannya ;

- Bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan aquo adalah perkara yang telah

pernah diajukan ke Pengadilan dan terhadap perkara mana telah dijatuhkan

putusan serta putusan tersebut sedang dalam proses banding ke Pengadilan

Tinggi Sumatera Utara sebagaimana secara jelas juga telah diungkapkan

Penggugat dalam dalil – dalil Gugatannya pada halaman 4 s/d halaman 5;

- Bahwa perkara yang dimaksud oleh Penggugat dalam hal ini telah sangat

jelas diungkapkan oleh Penggugat adalah perkara No. Reg

103/Pdt.G/2010/PN-LP dan terhadap perkara yang dimaksud Penggugat

telah ada putusan yang saat ini sedang dalam proses banding ke Pengadilan

Tinggi Sumatera Utara;

- Bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara yang telah

ada sebelumnya, dimana terhadap perkara tersebut telah ada Putusan yang

saat ini sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara,

sehingga nebis in idem melekat pada perkara gugatan aquo sebagaimana

ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Vide Putusan MA No. 647K/Sip/1973 jo

MA No. 588 K/Sip/1973 jo Putusan MA No. 350 K/Sip/1973 oleh karena

Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvantkelijke

verklraad);

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai hubungan hokum dengan

Tergugat sehingga Gugatan salah alamat (Error in Persona) ;

- Bahwa jika diperhatikan Gugatan Penggugat sangat nyata sekali bahwa

Penggugat sesungguhnya tidak mempunyai hubungan hokum dengan

Tergugat sehingga Gugatan Penggugat aquo telah salah alamat (Error in

Persona) seyogyanya Penggugat selaku pembeli atas sebidang tanah

seluas 10 Hektar yang terletak di Jalan Meteorologi Dusun III Desa Sampali

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menuntut kerugiannya

- 36 -

kepada si Penjual yakni Sucipto, Legimin, Bolot, Sabariddin, Muhayat, Sarif

Siswoyo Surip, Hj. Aisyah, Abdul Muis sebagaimana adanya Surat

Penyerahan Hak tanggal 5 Mei 2009, Surat Melepaskan Hak atas tanah

dengan ganti rugi No. 169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012,





Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No. 172/Leg/RS/XII/2012

tanggal 12 Desember 2012, Surat Penyerahan Hak tanggal 20 Agustus


173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, karena pada

kenyataannya tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara SUCIPTO,

LEGIMIN, BOLOT, SABARUDDIN, M. HAYAT, SARIF SISWOYO SURIP, Hj.

AISYAH, ABDUL MUIS adalah tanah yang berstatus sengketa dengan pihak

lain dimana secara nyata sebagaimana dalil – dalil yang terungkap dalam

Gugatan Penggugat aquo bahwa Tergugat II ternyata pada tanggal 09

Nopember 2004 telah membeli tanah tersebut dari orang lain, sehingga

alasan Penggugat menggugat Tergugat II sebagai orang yang memiliki

tanah sengketa aquo yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat

adalah telah salah alamat (Error in Persona) ;

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat aquo telah salah alamat maka

sangat beralasan hokum jika Gugatan Penggugat dinyatakan “tidak dapat

diterima” (Niet Ovenkelijke Verklaard).

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (Plurium Litis

Consortium);

- Bahwa Gugatan Penggugat Aquo yang menggugat Tergugat tanpa

menyertakan pihak lain antara lain : Pertama, Penjual bidang tanah seluas

10 Hektar, yang terletak di Jalan Meteorologi Dusun III Desa Sampali

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yakni yang bernama

SUCIPTO, LEGIMIN, BOLOT, SABARUDDIN, M. HAYAT, SARIF SISWOYO

SURIP, Hj. AISYAH, ABDUL MUIS, sebagaimana adanya Surat Penyerahan

Hak tanggal 5 Mei 2009, Surat Melepaskan Hak atas Tanah dengan ganti

rugi No. 169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Penyerahan

Hak tanggal 15 Juli 2008, Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No.


tanggal 15 Juli 2008, Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti No.

- 37 -

171/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Surat Pelepasan Hak atas


Surat Penyerahan Hak tanggal 20 Agustus 2003, Surat Pelepasan Hak atas


dan Kedua atau pihak lain yang terkait dengan hak kepemilikan atas tanah

sengketa aquo selain Tergugat II adalah gugatan yang kurang pihak

(Plurium Litis Consortium) yang mengakibatkan hubungan hokum diantara

pihak – pihak terkait menjadi tidak jelas dan akan berakibat kaburnya fakta

hokum yang sebenarnya dari perkara perdata aquo ;

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat aquo kurang pihak sangat

beralasan hokum jika Gugatan Penggugat aquo dinyatakan “Tidak Dapat

Diterima” (Niet Ovankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalih Eksepsi dari Tergugat I dan

Tergugat II dalam masing – masing jawabannya yang telah dibantah oleh

Penggugat dalam Repliknya tersebut maka akanlah kemudian menjadi

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri adalah sebagaimana

tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis terhadap materi eksepsi dari Tergugat I

dan Tergugat II tersebut secara fakta adalah sudah menyangkut kebenaran

materiil dari dalih Penggugat dalam duduknya perkara itu sendiri sebagaimana

dalam fundamentum petendi gugatan dari Penggugat, aquo tidaklah dapat serta

merta dipertimbangkan oleh Majelis dengan tanpa melakukan pemeriksaan

setempat dan menilai kekuatan alat bukti yang diajukan dalam persidangan karena

disamping barangnya itu sendiri yang menjadi obyek sengketa adalah berupa

tanah maka ranahnya adalah sudah masuk dalam perkara pokoknya, sehingga

dengan demikian terhadap dalil eksepsi dari Tergugat I maupun dari Tergugat II

secara masing – masing adalah menjadi tidak beralasan dan haruslah dinyatakan

ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mendalilkan dalam

Fundamentum Petendi gugatannya pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II maupun pihak lain (Tergugat III) telah

melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena telah menempati

lahan obyek sengketa yang merupakan milik sah dari Penggugat seluas 10

Ha dengan melawan hukum ;

- 38 -

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kebenaran dalil gugatannya pihak

Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat yakni P-1 Vide P-9, serta alat bukti

saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni Saksi Samsul

Efendi, saksi Abdul Muis dan saksi Wakiran;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyangkal dalam jawabannya

terhadap dalih – dalih pihak Penggugat yang pada pokoknya berkesimpulan

sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa diperoleh oleh Tergugat I dari pemilik tanah yang

benar yaitu Endi Bakhtiar yang membeli tanah dari pemilik asal yang berhak

atas tanah seluas 10,7 Ha karena sudah terdaftar di Metrik yang diakui

Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya pihak Tergugat telah

mengajukan alat bukti tertulis yaitu T.I-1 vide T.1-67 namun tidaklah mengajukan

alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah menyangkal dalam jawabannya

terhadap dalih–dalih pihak Penggugat pada pokoknya berkesimpulan sebagai

berikut :

- Bahwa obyek perkara telah dicatat dalam matrix Team B Plus ke atas nama

kelompok Tani Buang dan kawan-kawan yang dikuasakan pada Endi

Bakhtiar selaku pihak – pihak yang telah mengalihkan obyek perkara Aquo

kepada Tergugat II;

- Bahwa terhadap lahan tersebut yang telah dilakukan pemagaran oleh

Tergugat II merupakan lahan pengganti milik Ponimin Buang Cs dan telah

dialihkan dari PTPN II d/h PTPN IX kepada PDAM Tirtanadi yang terletak di

Pasar 2 Sampali serta adanya alas hak Tergugat II telah dinyatakan sah dan

berkekuatan hukum oleh Pengadilan dalam Putusan Nomor

103/Pdt.G/2010/PN.LP;

Menimbang bahwa untuk Tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis

yakni T.II.-1 Vide T.II-20 dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III telah membantah dalih dari

Penggugat sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Tergugat III menempati tanah terperkara didasari dengan Surat Kuasa

Camat Percut Sei Tuan untuk mengusahai dan menempati tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan alat bukti tertulis T-III-1

Vide T.III-2 untuk menguatkan dalih sangkalannya namun tidaklah mengajukan

alat bukti saksi;

- 39 -

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Penggugat

dalam duduknya perkara menurut Majelis adalah permasalahan yang

berhubungan dengan :

1. Apakah telah terdapat alas hak dari Penggugat terhadap tanah obyek sengketa

2. Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dapatlah diklasifikasikan

sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta setelah Majelis melakukan

pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa yang setempat terletak di

Jalan Metorologi, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Serdang, Propinsi Sumatera Utara telah ternyata apabila dihubungkan dengan alat

bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa Peta yang dikeluarkan oleh

Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT) Tahun 1954

dengan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I berupa salinan Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri No SK.44/DJA/1981 (bukti T-I-11), Gambar

Pemetaan Keliling Batas HGU PT. Perkebunan Nusantara II Dusun Sampali yang

dikeluarkan oleh BPN Kanwil Propinsi Sumatera Utara, Gambar Peta yang

dikeluarkan PTPN II (bukti T-I-14) adalah bersesuaian dengan Keputusan Menteri

Agraria Tanggal 10 Juni 1965 No SK.24/HGU/65 dan Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri No. SK 44/DJA/1981 yakni terhadap obyek sengketa tersebut

adalah merupakan lahan Ex HGU PTP II/PTP IX yang menjadi obyek Land

Reform;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara fakta menurut Majelis telah

terdapat tumpah tindih antara hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa

tersebut dengan Hak Guna Usaha dari PTP IX yang kemudian beralih menjadi

PTP II dan sejak tahun 1981 telah dikeluarkan HGU nya lalu tanah obyek sengketa

tersebut menjadi obyek land Reform dengan hak garap yang dipunyai oleh

Penggarapnya sebelumnya sejak tahun 1956 yakni Selamat RW yang

mendasarkan pada Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan tanah Nomor

1201/1/VII yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian

Tanah di Sumatera Timur (bukti P1a) kemudian dikuatkan dengan Surat

Keterangan No.103 dari Camat Percut Sei Tuan tertanggal 12 Maret 1982 (bukti

P.1.b), Legimin yang mendasarkan pada Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan

tanah Nomor 1202/1/VII yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi

Pemakaian tanah di Sumatera Timur sejak tahun 1956 (bukti P1.b) kemudian

dikuatkan dengan Surat Keterangan No. 104 dari Camat Percut Sei Tuan

tertanggal 12 Maret 1982 (bukti P.2.c), Bolot yang mendasarkan pada Kartu Tanda

Pendaftaran Pendudukan tanah Nomor 1203/1/VII yang dikeluarkan oleh Kepala

- 40 -

Kantor Reorganisasi Pemakaian tanah di Sumatera Timur sejak tahun 1956 (bukti

P3.a) kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan No. 105 dari Camat Percut

Sei Tuan tertanggal 12 Maret 1982 (bukti P.3.b), Sabaruddin yang mendasarkan

pada Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan tanah Nomor 1204/1/VII yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah di Sumatera

Timur sejak tahun 1956 (bukti P.4.b) kemudian dikuatkan dengan Surat

Keterangan dari Camat Percut Sei Tuan tertanggal 12 Maret 1982 (bukti P.4),

Ketjik yang mendasarkan pada Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah

Nomor 1205/1/VII yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian

Tanah di Sumatera Timur sejak tahun 1956 (bukti P.5.b) kemudian dikuatkan

dengan Surat Keterangan No. 107 dari Camat Percut Sei Tuan tertanggal 12 Maret

1982 (Bukti P.5.c), Paimun yang mendasarkan pada Kartu Tanda Pendaftaran

Pendudukan tanah Nomor 1206/1/VII yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Reorganisasi Pemakaian tanah di Sumatera Timur sejak tahun 1956 (bukti P.6.b)

kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan No. 108 dari Camat Percut Sei

Tuan tertanggal 12 Maret 1982 (bukti P.6.c), Keminem yang mendasarkan pada

Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan tanah Nomor 1207/1/VII yang dikeluarkan

oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian tanah di Sumatera Timur sejak tahun

1956 (bukti P.6.b) kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan No. 108 dari

Camat Percut Sei Tuan tertanggal 12 Maret 1982 (bukti P.7.b), Hasan yang

mendasarkan pada Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan tanah Nomor

1208/1/VII yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian tanah di

Sumatera Timur sejak tahun 1956 (bukti P.8.b) kemudian dikuatkan dengan Surat

Keterangan No. 110 dari Camat Percut Sei Tuan tertanggal 12 Maret 1982 (bukti

P.8.c);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada UU Darurat No.

8 Tahun 1954 jo UU Darurat No. 1 Tahun 1956 yang kemudian dicabut dengan

Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang terdapatnya peran mutlak dari Kementerian

Agraria, Kementerian Dalam Negeri dan suatu Panitia yang dibentuk terhadap

adanya hak penguasaan tanah yang berhubungan dengan adanya suatu hak

Perkebunan, maka implikasinya adalah diluar hal tersebut yakni berupa adanya

segala perbuatan keagrariaan dari Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah

Sumatera Timur dengan secara sepihak mendistribusikan sendiri kepada

Penggarap terhadap Tanah yang dikuasai Negara dan telah ternyata pada tahun

1965 sudah melekat sebuah alas hak HGU dari PTP IX maka secara hokum

berimplikasi terhadap pendistribusian tanahnya yang dilakukan oleh Kantor

Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur adalah menjadi batal demi

- 41 -

hokum karena secara yuridis tidak terdapatnya suatu kewenangan yang melekat

kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan hal adanya alat bukti tertulis yang

diajukan oleh pihak penggugat sebagai alas hak dari obyek sengketa karena

kedudukannya adalah pembeli yakni Surat Penyerahan hak tertanggal 5 Mei 2009

(bukti P-1), Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi No.

169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (bukti P-2), Surat Penyerahan

Hak tanggal 15 Juli 2008 (bukti P-3), Surat Melepaskan Hak Atas Tanah dengan

Ganti Rugi No. 170/Leg/RS/XII/2012 (Bukti P-4), Surat Melepaskan Hak Atas

Tanah dengan Ganti Rugi No. 171/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012

(Bukti P-5), Surat Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No

172/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (Bukti P-6), Surat Penyerahan

Hak Tanggal 20 Agustus 2003 (Bukti P-7), Surat Melepaskan Hak atas tanah

dengan Ganti Rugi No. 173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (Bukti P-

8) yang secara eksplisit adalah didasarkan pada produk keagrariaan berupa

pendistribusian tanah yang dikuasai Negara pada penggarapnya oleh Kantor

Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT) dengan tanpa terdapat

Kewenangan didalam kekuasaannya tersebut, a quo menjadikan tidak

terpenuhinya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPer sehingga terdapat

kebatalan demi hokum dalam proses peralihan dengan kedudukan Penggugat

sebagai Pemilik dalam Perjanjian jual belinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis dapatlah disimpulkan

tidaklah terdapat suatu alas hak terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa

sebagaimana terletak di jalan Meteorologi, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei

Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalih dari Penggugat sehingga

mengklasifikasikan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan

suatu Perbuatan Melawan Hukum secara fakta adalah tidak dapat berdiri sendiri

namun haruslah digantungkan pada fakta selainnya yakni adanya terlebih dahulu

suatu alas hak dari Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan adanya suatu kebatalan pada

Surat Penyerahan hak tertanggal 5 Mei 2009 (bukti P-1), Surat Melepaskan Hak

atas tanah dengan ganti rugi No. 169/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012

(bukti P-2), Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008 (bukti P-3), Surat

Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 170/Leg/RS/XII/2012 (Bukti

P-4), Surat Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No.

171/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (Bukti P-5), Surat Melepaskan

- 42 -

Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 172/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12

Desember 2012 (Bukti P-6), Surat Penyerahan Hak Tanggal 20 Agustus 2003

(Bukti P-7), Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi No.

173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (Bukti P-8) karena causa yang

tidak halal pada syarat obyektif dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi maka

menjadi berimplikasi pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan

oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III karena tidak adanya alas hak dari

Penggugat tersebut pada tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga terhadap

dalihnya haruslah ditolak sebab tidak beralasan lagi secara hokum untuk

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selain dan selebihnya pada

hakekatnya adalah merupakan causalitas dari peristiwa pokoknya yang didalihkan

dalam duduknya perkara yaitu adanya suatu alas hak dari Penggugat dan adanya

Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh para Tergugat I, Tergugat II,

Tergugat III sehingga dengan tidak dapat dibuktikan dalihnya tersebut menjadi

berimbas pada peristiwa selainnya yang tidak beralasan lagi secara hokum untuk

dipertimbangkan sehingga terhadap petitum yang berkaitan dengan peristiwanya

haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat

I sebagai alas hak terhadap obyek sengketa yakni akta Pelepasan Hak dan Ganti

Rugi No. 496/Leg/FN/2005 tanggal 14 Juli 200 (Bukti T-I-1), Akta Pelepasan Hak

dan Ganti Rugi No.497/Leg/FN/2005 tanggal 14 Juli 2005 (Bukti T-I-2), Akta

Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 498/Leg/FN/2005 tanggal 14 Juli 2005 (Bukti

T-I-3), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 499/Leg/FN/2005 tanggal 14 Juli

2005 (Bukti T-I-4), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 500/Leg/FN/2005

tanggal 14 Juli 2005 (Bukti T-I-5), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.

501/Leg/FN/2005 tanggal 14 Juli 2005 (Bukti T-I-6), Akta Pelepasan Hak dan Ganti

Rugi No. 502/Leg/FN/2005 tanggal 14 Juli 2005 (Bukti T-I-7), Akta Pelepasan Hak

dan Ganti Rugi No. 503/Leg/FN/2005 tanggal 14 Juli 2005 (Bukti T-I-8), Akta





474/Leg/FN/2005 tanggal 12 Juli 2005 (Bukti T-I-17), Akta Pelepasan Hak dan

Ganti Rugi No. 475/Leg/FN/2005 tanggal 12 Juli 2005 (Bukti T-I-18), Akta



- 43 -



479/Leg/FN/2005 tanggal 12 Juli 2005 (Bukti T-I-22), Akta Pelepasan Hak dan

Ganti Rugi No. 480/Leg/FN/2005 tanggal 12 Juli 2005 (Bukti T-I-23), menjadi dapat

dikesampingkan karena terdapat suatu kebatalan dari alat bukti tertulis yang

diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya alat bukti tertulis

mengenai adanya alas hak terhadap tanah sengketa dari Tergugat II berupa akta

Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.22 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-1),

Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.23 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-

2), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.24 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-

II-3), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.25 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti

T-II-4), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.26 tanggal 8 Nopember 2004

(Bukti T-II-5), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.27 tanggal 8 Nopember

2004 (Bukti T-II-6), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.28 tanggal 8

Nopember 2004 (Bukti T-II-7), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.29 tanggal

8 Nopember 2004 (Bukti T-II-8), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.30

tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-9), menjadi dapat dikesampingkan karena

terdapat kebatalan terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat

III itu sendiri yang berupa Surat Pernyataan dan pengakuan (bukti T-III-1) dan

Surat Kuasa (bukti T-III-2) adalah tidak dialihkannya sebagai adanya alas hak

kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa sehingga menurut Majelis dapatlah

menjadi dikesampingkan sebagai suatu bukti lawan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyangkal dalih Penggugat

sebagaimana dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam

berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap segala pertimbangan dikonpensi oleh Majelis

dianggap diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berhubungan dengan dalih adanya

suatu Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kedudukannya sebagai

Pembeli dalam jual beli tanah obyek sengketa dari Penggarapnya sehingga

diklasifikasikan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena pemiliknya dari tanah

obyek sengketa tersebut adalah sebagaimana alat bukti tertulis yang diajukannya

yakni Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 22 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti

- 44 -

T-II-1), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 23 tanggal 8 Nopember 2004

(Bukti T-II-2), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 24 tanggal 8 Nopember

2004 (Bukti T-II-3), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 25 tanggal 8

Nopember 2004 (Bukti T-II-4), Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 26 tanggal

8 Nopember 2004 (Bukti T-II-5), Akta Pelepasan Hak dan Ganti

Rugi No. 27 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-6), Akta Pelepasan Hak dan

Ganti Rugi No. 28 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-7), Akta Pelepasan Hak

dan Ganti Rugi No. 29 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-8), Akta Pelepasan

Hak dan Ganti Rugi No. 30 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-9);

Menimbang, bahwa setelah oleh Majelis dilawankan dengan alat bukti

tertulisnya dari tergugat I yang adalah berupa Surat Penyerahan Hak tertanggal 5

Mei 2009 (bukti P-1), Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi No.


Hak tanggal 15 Juli 2008 (bukti P-3), Surat Melepaskan Hak Atas Tanah dengan

Ganti Rugi No. 170/Leg/RS/XII/I2012 (Bukti P-4), Surat Melepaskan Hak Atas

Tanah dengan Ganti Rugi No. 171/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012

(Bukti P-5), Surat Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No.

172/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (Bukti P-6), Surat Penyerahan

Hak tanggal 20 Agustus 2003 (bukti P-7), ), Surat Melepaskan Hak Atas Tanah

dengan Ganti Rugi No. 173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (Bukti P-

8), maka konstruksi faktanya adalah ranah dari suatu Perjanjian an sich

sebagaimana dipedomankan pada pasal 1320 KUHPer jo Pasal 1338 ayat 1,2,3

KUH Per shingga tidak menjadi ranah suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam

Pasal 1365 KUHPer;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap adanya dalih ranah

Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat kepada Tergugat I adalah tidak

beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui terhadap syarat sahnya suatu

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer adalah

- Kecakapan;

- Kesepakatan;

- Sesuatu hal tertentu;

- Causa yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis terungkap fakta antara

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 44/DJA/1981 tertanggal 16 April

tahun 1981 terhadap status dari obyek sengketa tersebut adalah merupakan lahan

Ex HGU PTP II/PTP IX yang menjadi obyek Land Reform telah bersesuaian

- 45 -

peristiwanya dengan nama yang tertera pada Pemetaan yang dilakukan PTPN II

pada April Tahun 2000 (Bukti T-I-14) dan Matrik Kebun Sampali tercatat nama

Endi Bachtiar yang dikeluarkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Plus tersebut

(bukti TI-12), sehingga kemudian apabila dihubungkan dengan fakta selainnya

yakni adanya alas hak berupa SKT tertanggal 15 Juni 2000, Nomor 590/641/2000

tercatat atas nama Sonikem dalam kedudukannya sebagai penjual pada akta

Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 22 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-1),

adanya alas hak berupa SKT tertanggal 15 Juni tahun 2000 Nomor 590/637/2000

tercatat atas nama Syahriyah pada Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 23

tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-2), adanya alas hak berupa SKT Nomor

590/640/2000 tertanggal 15 Juni tahun 2000 tercatat atas nama Ponimin Buang

pada Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 24 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti

T-II-3), adanya alas hak berupa SKT Nomor 590/642/2000 tertanggal 15 Juni

Tahun 2000 tercatat atas nama Kasan Rebo pada Akta Pelepasan Hak dan Ganti

Rugi No.25 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-4), adanya alas hak SKT Nomor

590/638/2000 tertanggal 15 Juni tahun 2000 tercatat atas nama Poniman Y pada

Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.26 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-

5), adanya alas hak SKT Nomor 590/644/2000 tertanggal 15 Juni tahun 2000

tercatat atas nama Sudarsono ahli waris dari Amat Bakri dan Sumijah pada Akta

Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.27 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-6),

adanya alas hak SKT Nomor 590/639/2000 tertanggal 15 Juni tahun 2000 tercatat

atas nama Rosmaliah pada Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.28 tanggal 8

Nopember 2004 (Bukti T-II-7), adanya alas hak SKT Nomor 590/543/2000

tertanggal 15 Juni tahun 2000 tercatat atas nama Sumbreng pada Akta Pelepasan

Hak dan Ganti Rugi No.29 tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-8), adanya alas

hak SKT Nomor 590/536/2000 tertanggal 15 Juni tahun 2000 tercatat atas nama

Soni ahli waris dari Pawoh pada Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.30

tanggal 8 Nopember 2004 (Bukti T-II-9), yang dikuatkan dengan akat pengakuan

sepihak (APS) berupa Akta Pernyataan dari Penggarapnya masing – masing yang

berkedudukan sebagai Penjual (Bukti T-II-10

Vide Bukti T-II-18) menjadikan dalam klausul – klausulnya telah dapatlah

memenuhi syarat subyektif maupun obyektif pada pasal 1320 KUHPer sehingga

terhadap para pihak yang melakukan perjanjian tersebut berlakulah asas Pacta

Sunt Servanda pasal 1338 (1) KUHPer sehingga apabila dilawankan dari bukti

lawan yang diajukan oleh Tergugat I yakni Surat Penyerahan hak tertanggal 5 Mei

2009 (bukti P-1), Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi No.


- 46 -

hak tanggal 15 Juli 2008 (bukti P-3), Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan

ganti rugi No. 170/Leg/RS/XII/2012 (bukti P-4), Surat Melepaskan Hak atas tanah

dengan ganti rugi No. 171/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (bukti P-5),

Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 172/Leg/RS/XII/2012

tanggal 12 Desember 2012 (bukti P-6), Surat Penyerahan Hak Tanggal 20 Agustus

2003 (bukti P-7), Surat Melepaskan Hak atas tanah dengan ganti rugi No.

173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (bukti P-8) telah dapat

melumpuhkan faktanya sehingga terhadap petitum ke 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah terdapatnya suatu kebatalan

karena tidak terpenuhinya causa yang halal dalam syarat obyektif pada pasal 1320

KUHPer terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana dalam

pertimbangan Konpensi yang diambil alih oleh Majelis dan dijadikan pertimbangan

dalam Rekonpensi ini maka terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh

Tergugat I yakni Surat Penyerahan hak tertanggal 5 Mei 2009 (bukti P-1), Surat

Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 169/Leg/RS/XII/2012 tanggal

12 Desember 2012 (bukti P-2), Surat Penyerahan Hak tanggal 15 Juli 2008 (bukti

P-3), Surat Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No.

170/Leg/RS/XII/2012 (bukti P-4), Surat Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti

Rugi No. 171/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (bukti P-5), Surat

Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 172/Leg/RS/XII/2012 tanggal

12 Desember 2012 (bukti P-6), Surat Penyerahan Hak tanggal 20 Agustus 2003

(bukti P-7), Surat Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No.

173/Leg/RS/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (bukti P-8), maka terhadap

Petitum ke 5 haruslah dikabulkan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi/ Tergugat

Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalihnya dalam Gugatan Konpensi maka

kepadanya harus dianggap sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk

membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis mengajukan pendapat yang

berbeda (dissenting opinion), dengan alasan sebagai beriku ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II,

tentang Gugatan Penggugat adalah kurang pihak, Hakim Ketua Majelis berbeda

pendapat (dissenting opinion), sehingga menimbulkan perbedaan pula pada

pertimbangan Pokok Perkara dalam Konpensi dan Rekonpensi, dengan alasan

sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

- 47 -

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, tentang

gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena tidak menyertakan Sucipto,

Legimin, Bolot, Sabaruddin, M. Hayat, Sarif Siswoyo Surip, Hj. Aisyah, Abdul Muis,

atau pihak lain yang terkait, dengan pertimbangan selengkapnya sebagaimana

tersebut diatas dalam Jawaban Tergugat II tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut Para Penggugat dalam

Repliknya mengemukakan antara lain bahwa karena Penggugat mempunyai hak

sesuai hokum yang berlaku dan kemudian penjual tanah tersebut kepada

Penggugat tidak perlu diikutsertakan dalam hal ini karena pihak penjual tidak

merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat didalilkan antara lain,

bahwa hak atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini diperoleh Penggugat I,

dari Sucipto tanggal 3 Mei 2009, Legimin tanggal 12 Desember 2012, Bolot

tanggal 15 Juli 2008, Sabaruddin tanggal 12 Desember 2012, dan diperoleh

Penggugat II, dari M. Hayat tanggal 12 Desember 2012, Sarif Siswoyo Surip

tanggal 12 Desember 2012, Hj. Aisyah tanggal 20 Agustus 2003, selengkapnya

sebagaimana tersebut dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 2 sampai

dengan 4;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat didalilkan pula, antara

lain, bahwa Penggugat mendengar berita bahwa tanah Penggugat tersebut

disengketakan oleh Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

dalam perkara perdata No. 103/Pdt.G/2010/PN-LP, yang mana perkaranya saat ini

sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara,

selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Gugatan Para Penggugat pada

halaman 4;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut dapat

diketahui bahwa Penggugat I memperoleh hak atas tanah tersebut dari Legimin

dan Sabaruddin tanggal 12 Desember 2012, sedangkan Penggugat II memperoleh

hak atas tanah tersebut dari M. Hayat, Sarif Siswoyo Surip dan Abdul Muis tanggal

12 Desember 2012, sedangkan tanah tersebut disengketakan oleh Tergugat I dan

Tergugat II pada tahun 2010, karena angka tahun pada perkara perdata No.

103/Pdt.G/2010/PN-LP menunjukkan tahun dimana gugatan tersebut didaftarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat memperoleh hak

atas tanah tersebut dari Legimin, Sabaruddin, M. Hayat, Sarif Siswoyo Sarip dan

Abdul Muis, bukanlah merupakan pihak dalam sengketa tersebut;

- 48 -

Menimbang, bahwa meskipun menurut dalil Para Penggugat bahwa para

penjual tersebut adalah orang yang berhak atas tanah itu sehingga berhak pula

menjual kepada Para Penggugat, dan mereka didalilkan tidak merugikan Para

Penggugat sehingga tidak perlu diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini,

hal yang demikian tidak dapat diterima secara hokum, meskipun seandainya pada

saat memperoleh hak atas tanah tersebut Para Penggugat tidak mengetahui jika

tanah tersebut masih dalam sengketa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Para Penggugat mengetahui

bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini ternyata telah disengketakan di

Pengadilan pada tahun 2010, sedangkan Para Penggugat memperoleh tanah

tersebut dari Legimin, Sabaruddin, M. Hayat, Sarif Siswoyo Sarip dan Abdul Muis,

pada tahun 2012, maka ketika Para Penggugat mengajukan gugatan ini, haruslah

Legimin, Sabaruddin, M. Hayat, Sarif Siswoyo Sarip dan Abdul Muis, didudukan

sebagai pihak;

Menimbang, bahwa didudukannya Legimin, Sabaruddin, M. Hayat, Sarif

Siswoyo Sarip dan Abdul Muis, dalam perkara ini tidak semata – mata apakah

perbuatan mereka tersebut merugikan Para Penggugat atau tidak, namun yang

lebih penting lagi adalah untuk menentukan konstruksi hukum yang tepat dalam

perkara ini, sehingga dapat diketahui dengan jelas, apakah Legimin, Sabaruddin,

M. Hayat, Sarif Siswoyo Sarip dan Abdul Muis berhak atas tanah tersebut pada

waktu menjualnya kepada Para Penggugat dan apakah Para Penggugat beritikad

baik ketika membeli tanah tersebut, yang pada gilirannya menentukan apakah

kedudukan Para Penggugat sebagai pembeli tanah tersebut harus dilindungi oleh

Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Legimin, Sabaruddin, M.

Hayat, Sarif Siswoyo Sarip dan Abdul Muis, tidak didudukan sebagai pihak, maka

Gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

II, bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak haruslah dikabulkan;

A. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat

II dan Tergugat III, menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali yang

diakui secara tegas oleh mereka, sebagaimana diuraikan dalam Jawaban

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang didukung oleh alat bukti surat;

- 49 -

Menimbang, bahwa dengan harus dikabulkannya eksepsi yang diajukan

oleh Tergugat II, maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat

diterima, oleh karena itu pokok perkara dalam Gugatan Para Penggugat dan

bantahan Para Tergugat mengenai Pokok Perkara, tidak perlu dipertimbangkan

lebih lanjut, demikian juga dengan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Para

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan

tidak dapat diterima, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya

perkara;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonpensi

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonpensi tersebut, dalam Dupliknya

Para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi menolak Gugatan

Rekonpensi tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh

karena eksepsi Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi harus

dikabulkan, sehingga Pokok Perkara dalam Gugatan Para Penggugat dalam

Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka

dengan demikian Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi harus pula

tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi harus

dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonpensi haruslah dihukum

untuk membayar biaya perkara, namun setelah diperhitungkan jumlahnya nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan ini disampaikan sebagai

alasan pengajuan dissenting opinion, maka penyajiannya diuraikan seringkas

mungkin dengan tidak membuat secara terperinci layaknya format putusan, namun

tidak mengurangi maknanya;

Mengingat Pasal pada peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini :

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas yang dibuat oleh

Hakim perkara pedata No. 30/Pdt.G/2014/PN.LP secara jelas nyata sengaja

tidak ada satu pun Bukti-buki Pembanding II yang menyatakan Jual beli

Terbanding III cacat hukum dipertimbangkan dan hal ini membuktikan

Keputusan Pangadilan Negeri Lubuk Pakam mencerminkan ketidakadilan dan

keberpihakan dan sudah sepantasnya mohon kepada Pengadilan Tinggi

Medan agar membatalkan putusannya dan sekaligus menyatakan tidak sah

dan cacat hukum :

- 50 -

- Akta Pelepasan Hak dan ganti rugi No. 22 tanggal 08 Nopember 2004 yang
















- Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh H. Achamd, SH, Notaris di Medan


- Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh H. Achmad, SH Notaris di Medan














Dan selanjutnya menyatakan sah dan berkekeuatan hukum Surat-Surat

kepemiliknan Pembanding II :

a. Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 11 tanggal 21 Nopember 2003

yang dibuat, dibacakan dan ditandatangani dihadapan Notaris Fujianto

Ngariawan, SH yang berkedudukan di Medan ; -----------------------------------

- 51 -

b. Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 10 tanggal 21 Nopember 2003



c. Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 09 tanggal 21 Nopember 2003



d. Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 2 tanggal 10 Desember 2003 yang

dibuat, dibacakan dan ditandatangani dihadapan Notaris Fujianto


e. Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 3 tanggal 10 Desember 2003 yang



f. Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 7 tanggal 12 Desember 2003 yang



g. Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 5 tanggal 10 Desember 2003 yang



h. Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 4 tanggal 10 Desember 2003 yang



i. Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 9 tanggal 12 Desember 2003 yang



j. Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 8 tanggal 12 Desember 2003 yang



- Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding II yang dapat dijadikan

alasan hukum untuk dapat membatalkan Surat-Surat Terbanding III (Mustika

Akbar), akan tetapi tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka pertimbangan-pertimbangan hukum

Pengadilan Negeri Medan sudah jelas salah dan keliru untuk patut dan wajar

Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam tersebut ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup jelas Objek

sengketa merupakan milik Pembanding II, namun Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam tidak mempertimbangkan alasan hukum yang demikian, sehingga

- 52 -

pertimbangan hakim pengadilan yang memutus perkara ini jelas telah

merugikan Tergugat I / Pembanding II dan

bersifat telah memihak dan tidak mencerminkan keadilan --- justru karena itu

patut dan wajar keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam harus dibatalkan ;

Bahwa hal tersebut sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal

13 Juli 1976 No. 558 K/Sip/1975 yang menyatakan :

Bahwa Pertimbangan Pengadilan kurang tepat dan tidak terperinci harus

dibatalkan ;

Berdasarkan argumentasi hukum yang merupakan bantahan terhadap keberatan

Pembanding sebagaimana yang telah diuraikan dalam Memorie Banding ini,

Tergugat I/Pembanding II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan untuk mengambil suatu keputusan sebagai berikut :

a. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding II ;

b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.

30/Pdt.G/2013/PN.LP. tanggal 12 Nopember 2014 tersebut :

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

a. Menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat II/Terbanding III seluruhnya ;

b. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum :

















9. Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh H. Achamd, SH, Notaris di Medan



- 53 -













Tertanggal 09 Nopember 2004 Nomor : 188 dengan segala akibat hukumnya,

Dan menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat-Surat :

1. Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 11 tanggal 21 Nopember 2003 yang









4. Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 2 tanggal 10 Desember 2003 yang











Ngariawan, SH yang berkedudukan di Medan ; ----------------------------------



- 54 -





10.Akte Pelepasan Hak-hak atas tanah No. 8 tanggal 12 Desember 2003 yang



- Membebankan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini seluruhnya

kepada Terbanding-Terbanding ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding

I/ sekaligus Pembanding II semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya tertanggal

14 Agustus 2015, menerangkan sebagai berikut :

Bahwa dengan tegas Terbanding II/Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dalam

Memori Banding dari Pembanding I/Penggugat I, dan Pembanding

II/Penggugat II karena jelas secara fakta hukum tidak ada kekeliruan Judex

Factie Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam dalam melakukan pemeriksaan, mengadili atau mengambil

putusan dalam perkara Perdata No : 30/Pdt.G/2013/PN-LP tertanggal 12

Nopember 2014, serta putusan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan

bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, sehingga

pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo yang dimohonkan

banding telah memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan (justisia bellen)

yang berlandaskan oleh ketentuan-ketentuan hukum, maka dengan demikian

putusan judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangat patut dan

beralasan hukum untuk dipertahankan ditingkat banding;

Bahwa pada kenyataannya perkara yang diajukan Banding oleh Penggugat I

/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II adalah perkara Perdata yang

berkaitan dengan perkara yang telah ada putusan hukum sebelumnya serta

menyangkut objek perkara yang sama, yakni Perkara Perdata No Reg : 103/

Pdt.G/ 2010/ PN-LPJo. Nomor: 192/PDT/2013/PT-Mdn yakni berupa sebidang

tanah seluas 10,7 Hektar terletak di jalan Meteorologi Pasar XII, Desa Sampali,

Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang yang saat ini sedang dalam proses

Kasasi ditingkat Mahkamah Agung, yang mana alas hak Terbanding II/Tergugat

II telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat

hukumnya oleh pengadilan sebagaimana adanya sengketa Perdata Reg. No.

103/Pdt.G/2010/PN-LP Jo Nomor: 192/PDT/2013/PT-Mdn, sehingga secara

- 55 -

fakta juridis Tergugat II/Terbanding II adalah Pemilik yang sah atas tanah yang

menjadi objek sengketa perkara Aquo;

Bahwa dalam perkara Perdata Reg. No. 103/Pdt.G/2010/PN-LP Jo Nomor:

192/PDT/2013/PT-Mdn oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

tanggal 5 September 2013 telah memberikan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

MEGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21

Desember 2011 Nomor: 103/Pdt.G/2010/PN-LP;

Dalam Pokok Perkara

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21

Desember 2011 Nomor: 103/Pdt.G/2010/PN-LP;

Dalam Rekonpensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pakam tanggal 21

Desember 2011 Nomor: 103/Pdt.G/2010/PN-LP yang dimohonkan Banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sekarang

Terbanding sebahagian;

2. Menyatakan secara hukum Akta-Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 22

sampai dengan No. 30 masing-masing tertanggal 8 Nopember 2004 yang

dibuat dihadapan H. Achmad, SH, Notaris di Medan bertalian dengan surat-

surat pernyataan yang dilegalisasi oleh H. Achmad, SH, Notaris di Medan

masing-masing tertanggal 9 Nopember 2004 Nomor:

172,174,176,178,179,182,184,186,188 adalah sah dan mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan secara hukum surat-surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan

Ganti Rugi tanggal 14 Juli 2005, yang dibuat, dibacakan dan ditanda tangani

dihadapan dan telah dilegalisasi oleh Notaris Fujianto Ngariawan, SH, yang

berkedudukan di Medan dengan nomor : 496/Leg/FN/2005 sampai dengan

nomor : 504/Leg/FN/2005 masing-masing tertanggal 14 Juli 2005 adalah surat

yang cacat hukum/batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk selebihnya;

- 56 -

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang

Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua

tingkat peradilan, yang dalam dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pembanding I/Penggugat I dan

Pembanding II/Penggugat II adalah perkara yang telah ada sebelumnya,

dimana terhadap perkara tersebut telah ada Putusan yang saat ini sedang

dalam proses Tingkat kasasi di Mahkamah Agung, sehingga beralasan hukum

pula ne bis in Idem melekat pada perkara aquo, maka dengan demikian patut

dan beralasan hukum permohonan banding dari pembanding I /Penggugat I dan

Pembanding II/Penggugat II di tolak untuk seluruhnya;

Bahwa apa yang dijadikan dalil-dalil Pembanding I/Penggugat I dan

Pembanding II/Penggugat II terlalu mengada-ada dan sama sekali tidak

beralasan hukum karena jelas senyatanya Pertimbangan Majelis Hakim dalam

mengambil putusan dalam perkara aquo telah tepat dan benar serta mempunyai

kepastian hukum karena putusan tersebut sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-

fakta yang terungkap didalam persidangan maupun pada saat dilakukan

Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek perkara aquo;

Bahwa jelas secara fakta hukum apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim

dalam penilaian hasil pembuktian dalam perkara aquo telah tepat dan benar

serta tidak ada keragu-raguan Majelis Hakim dalam pertimbangan guna

mengambil putusan dalam perkara aquo, maka dengan demikian patut dan

beralasan hukum permohonan banding dari pembanding I /Penggugat I dan

Pembanding II/Penggugat II di tolak untuk seluruhnya;

Bahwa jelas secara hukum perbedaan pendapat (dissenting oponion) diantara

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam mengambil

putusan ataupun pertimbangan merupakan hal yang biasa dan wajar, sehingga

apabila terjadi perbedaan tersebut maka secara hukum Acara Perdata Majelis

Hakim dapat melakukan voting dalam mengambil putusan dalam suatu perkara

dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa selain itu jelas secara fakta hukumnya objek perkara aquo telah

dicatatkan dalam Matrix Team B Plus ke atas nama kelompok Ponimim Buang

dan kawan-kawan, yang dikuasakan kepada saudara Andi Bakhtiar, selaku

pihak-pihak yang telah

mengalihkan objek perkara aquo kepada Terbanding II/Tergugat II, dan lahan

objek sengketa aquo merupakan lahan pengganti milik Ponimin Buang CS yang

- 57 -

telah dialihkan oleh PTPN II d/h PTPN IX kepada Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) TIRTANADI yang terletak di pasar 2 Sampali, dan terhadap

objek perkara aquo telah dikuasai dan diusahai oleh Terbanding II/Tergugat II

sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, dengan melakukan pemagaran

tembok keliling tanpa ada larangan dan keberatan yang diajukan oleh Pihak

yang bersengketa dalam perkara aquo maupun pihak lain hal tersebut juga

terungkap pada saat dilakukan Pemeriksaan di Lapangan (PS) oleh Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa secara fakta juridis Tergugat II/Terbanding II adalah Pemilik yang sah

atas tanah yang menjadi objek sengketa perkara Aquo, dan serta mengenai

peralihan hak atas tanah terletak dijalan Meteorologi Pasar XII, Desa Sempali,

Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli serdang seluas 10, 7 Hektar telah dilakukan

oleh Tergugat II dengan para pemilik yang sah menurut Hukum (Ponimin

Buang, Dkk) oleh sebab itu tanah tersebut sah menurut hukum, karena telah

terbukti adanya Akta - Akta Pelepasan Hak dan Ganti-Rugi No. 22 sampai

dengan No 30, masing-masing tertanggal 8 Nopember 2004 yang diperbuat

dihadapan H. Achmad, S.H, Notaris di Medan dan Surat-Surat Pernyataan

yang dilegalisasi oleh H. Achmad, S.H, Notaris di Medan, masing-masing

tertanggal 09 Nopember 2004 Nomor : 172; 174; 176; 178; 179; 182; 184; 186;

188 adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa secara fakta juridis Terbanding II/ Tergugat II adalah pembeli yang telah

melakukan ganti-rugi hak atas tanah dengan tata cara yang sah menurut

hukum dari pemilik yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku atas tanah

perkara seluas + 10,7 Ha (lebih kurang sepuluh koma tujuh hektar) yang

terletak di Jalan Meteorologi, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun………………. + 408 meter;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Meteorologi…… + 408 meter;

- Sebelah Timur berbatas dengan Tol Belmerah………….... + 247 meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan Kantor BMG dan Perumahan + 247 meter;

Pada tanggal 8 Nopember 2004 sebagaimana adanya :

1. Akta Pelepasan Hak dan Ganti-Rugi No. 22 tanggal 8 Nopember 2004

yang diperbuat dihadapan H. Achmad, S.H, Notaris di Medan;



- 58 -















Yang bertalian dengan Surat surat pernyataan yang dilegalisasi oleh H.

Achmad, S.H, Notaris di medan yang masing-masing tertanggal 09 Nopember

2014 yakni :

1. Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh H. Achmad, S.H, Notaris di Medan

tertanggal 09 Nopember 2004 Nomor : 172;

















Pembanding II/Tergugat II hanyalah berdasarkan pendapat subjektif dari

Pembanding I/Penggugat I dan Pembanding II/Tergugat II dimana secara

- 59 -

nyata judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksa dan

mengadili perkara aquo telah memberikan pertimbangan hukum beserta

dengan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar dengan dilandasi alat

bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun fakta-

fakta yang terungkap dalam persidangan Setempat (PS) yang dimajukan

oleh pihak - pihak yang berperkara secara berimbang, lagi pula jika diteliti

secara cermat alasan banding dari Pembanding I/Penggugat I dan

Pembanding II/Tergugat II, ternyata tidak memperinci dalam hal apa judex

facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak memberikan pertimbangan yang

sesuai dengan kebenaran atau tidak menerapkan hukum sebagaimana

mestinya, maka dari itu sangat beralasan hukum apabila permohonan

banding dari Pembanding I/Penggugat I dan Pembanding II/Tergugat II

dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan Argumentasi dan fakta yuridis yang terungkap di atas, ternyata

Judex Factie aquo Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerapkan

hukum dan alasan-alasan keberatan Pembanding I/Penggugat I dan Pembanding

II/Tergugat II tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan

ditingkat banding, oleh karena

itu, Terbanding II/Tergugat II mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

yang memeriksa dan mengadili perkara banding aquo ini berkenan menjatuhkan

putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I/Penggugat I dan

Pembanding II/Penggugat II untuk seluruhnya ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara

perdata No:

Reg : 30/Pdt.G/2013/PN-LP Tanggal 12 Nopember 2014.

- Menghukum Pembanding I/Penggugat I dan Pembanding II/Penggugat II

untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul, dalam Tingkat banding;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori

banding yang diajukan oleh Pembanding I/ sekaligus sebagai Terbanding semula

Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Terbanding I/ sekaligus

Pembanding II semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya tersebut, ternyata tidak

- 60 -

ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan

Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah

disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan

benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding dari

Pembanding I/ sekaligus sebagai Terbanding semula Para Penggugat melalui

kuasa hukumnya dan memori banding dari Terbanding I/ sekaligus Pembanding II

semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya tersebut tidak dipertimbangkan lebih

lanjut oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan

oleh Terbanding I/ sekaligus Pembanding II semula Tergugat I pada pokoknya

mendukung Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor :

30/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 12 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama

berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan

resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.LP

tanggal 12 Nopember 2014, memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/


tertanggal 24 Juli 2015, memori banding yang diajukan Terbanding I/ sekaligus

Pembanding II semula Tergugat I tertanggal 11 Mei 2015 dan kontra memori

banding yang diajukan oleh Terbanding I/ sekaligus Pembanding II semula

Tergugat I melalui kuasa hukumnya, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui

pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara

aquo karena pertimbangan tersebut telah tepat serta benar dan diambil alih

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus

perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata akte

Pelepasan Hak dan ganti rugi nomor : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30

masing-masing tertanggal 8 Nopember 2004 telah lebih dahulu diterima oleh

Terbanding II semula Tergugat II tanggal 8 Nopember 2004 sedangkan

Pembanding I/ sekaligus sebagai Terbanding semula Para Penggugat menerima

tanggal 14 juli 2005, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi menilai Terbanding II

semula Tergugat II adalah sebagai pembeli yang telah melakukan ganti rugi hak

atas tanah menurut hukum dari pemilik sah sebelumnya Ponimin Buang cs;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, terhadap

objek perkara seluas 10.7 ha sejak tahun 2004 sampai saat ini dikuasai dan

diusahai oleh Terbanding II semula Tergugat II;

- 61 -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal

12 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan

harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I/ sekaligus sebagai

Terbanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam

peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum

lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/ sekaligus sebagai

Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Terbanding

I/ sekaligus Pembanding II semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor :

30/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 12 Nopember 2014, yang dimohonkan banding

tersebut;

- Menghukum Pembanding I/ sekaligus sebagai Terbanding semula Para

Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan,

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima

puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyarawatan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015 oleh kami

Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

sebagai Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH., dan DALIZATULO ZEGA,

SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Oktober 2015 nomor :

342/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding, putusan diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015 dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.,

- 62 -

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak-

pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

ttd

2. DALIZATULO ZEGA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

NIP. 040043391.

Documents

P U T U S A N - pt-medan.go.id · disebut juga Penggugat. - Bahwa sedangkan Tergugat I , Tergugat II , dan Tergugat II di sebut juga dengan Tergugat-tergugat. - Bahwa Penggugat adalah