PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA · 2017-05-12 · ... selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. ... atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

PUTUSAN NOMOR : 36/PDT/2017/PT-MDN Halaman 1 dari 47 Halaman

P U T U S A N Nomor : 36/PDT/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bank Mandiri Tbk, Kantor Pusat cq.PT.Bank Mandiri Tbk, Kantor

Wilayah Prov Sumatera Utara Cq.Kantor Cabang Kota

Tebing Tinggi, alamat Jl.Dr.Sutomo No.17 Tebing Tinggi,

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula

TERGUGAT V;

L A W A N : ERI SUSANTO TAMBA, S.Pd, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir:

Silau Dunia 05 Mei 1976, Agama Kristen Protestan,

Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Perumahan Griya

Bulian Permai Blok B No 024-025 Kel. Pinang Mancung

Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SOLAIMAN SIRINGO-RINGO, S.H; Advokat dari Kantor Advokat

Solaiman Siringo-ringo, SH dan Rekan, beralamat di Jalan

Baja Kel. Damar Sari Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat

Kuasa tanggal 31 Agustus 2015;

D A N :

1. BERES HUTABALIAN, alamat di Jalan Pulau Samosir Lingkungan

V Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota

Tebing Tinggi, jenis kelamin laki-laki, tempat / tgl lahir :

Sei Lebah , 24 Mei 1961, agama Kristen Protestan,

pekerjaan guru, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. LINCE SIBARANI, alamat di Jalan Pulau Samosir Lingkungan V

Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota

Tebing Tinggi, jenis kelamin perempuan, tempat / tgl

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


lahir : Batubara, 15 Desember 1960, agama Kristen

Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

3. LAMSIHAR BR LUIBIS, alamat Jalan Sei Bahbolon No.61 B

Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi,

jenis kelamin perempuan, Tempat / Tgl lahir :

Padangsidempuan, 18 September 1972, agama Kristen

Protestan, pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. ITA STASIAH BR SAGALA, alamat Jalan Pandan Lingkungan III

Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota

Tebing Tinggi, jenis kelamin perempuan, Tempat / Tgl lahir :

Samosir , 4 Juni 1973, agama Kristen Protestan, pekerjaan : ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TERGUGAT VI;

5. BPN ( Badan Pertanahan Negara ) Kota Tebing Tinggi , alamat

Jalan Yos Sudarso No Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT I;

6. Notaris MUHAMMAD BENNY,SH, alamat Jalan Jend Sudirman

(depan rumah sakit Pamela) Kota Tebing Tinggi,

Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada

tanggal 10 Pebruari 2017 Nomor: 36/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Tebing Tinggi Nomor:

34/Pdt.G/2015/PN.Tbt tanggal 29 Maret 2016 dan surat-surat yang

bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 04

September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 04 September 2015 dalam Register Nomor

34/Pdt.G/2015/PN.Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membeli dengan cara ganti rugi dua persil bidang tanah

beserta satu unit bangunan permanen di atasnya milik Tergugat I dan

Tergugat II sebagaimana yang tersebut dalam surat jual beli / penyerahan

hak tertanggal 11 Juni 2009 dan kwitansi tertanggal 11 Juni 2009 dengan

jumlah ganti rugi sebesar Rp 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah )

yang telah diterima Tergugat I dan Tergugat II secara tunai , kedua persil

bidang tanah beserta satu unit bangunan diatasnya tersebut terletak di

Perumahan Griya Bulian Permai Blok B No.024-025, Kelurahan Pinang

Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut

dalam Sertifikat Hak Milik No.280 (persil no 24) dan Sertifikat Hak Milik

No.449 ( persil no 25 ) dengan luas seluruhnya 240 m2 dengan batas-

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sahala Manik sepanjang 16 m ;

- Sebelah barat berbatasan dengan Hotmaida Sihombing sepanjang 15m;

- Sebelah timur berbatasan dengan H.Siregar sepanjang 15 m ;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan sepanjang 16 m ;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara ;

2. Bahwa sebelum Penggugat membeli Objek Perkara tersebut , Penggugat

mengetahui Objek Perkara tersebut sedang ditawarkan untuk dijual adalah

dari Saudari Br.Purba yaitu sekitar bulan April tahun 2009 ;

3. Bahwa pada saat itu Penggugat belum memiliki rumah sendiri dan masih

mengontrak di Perumahan Griya Bulian Permai yang satu lokasi dengan

Objek Perkara , lalu setelah melihat Objek Perkara yang mana ditempat

Objek Perkara Penggugat bertemu dengan Pihak yang menempati Objek

Perkara yang status pihak tersebut adalah sebagai pengontrak yang

membenarkan bahwa pemilik Objek Perkara adalah Tergugat I dan

Tergugat II, lalu kemudian Penggugat berminat untuk membeli Objek

Perkara tersebut;

4. Bahwa oleh Br.Purba lalu memberikan alamat Tergugat I dan Tergugat II

kepada Penggugat ;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Istri Penggugat datang menemui

Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan kepada Tergugat I dan

Tergugat II apakah Objek Perkara tersebut tanah mereka, yang oleh

Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Objek Perkara benar adalah

tanahnya dan suratnya adalah Sertifikat dari BPN ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


6. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II

terjadi kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi dari Objek Perkara yaitu

sebesar Rp 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah)

7. Bahwa dikarenakan Penggugat pada saat itu belum memiliki dana sebesar

Rp 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah) , Penggugat meminta kepada

Tergugat I dan Tergugat II agar diberikan waktu bagi Penggugat untuk

mencari dana tersebut yang kemudian disetujui oleh Tergugat I dan

Tergugat II ;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pinjaman sejumlah uang

kepada Bank Sumut Cabang Pembantu Pematang Raya yang difasilitasi

oleh Dinas Pendidikan Kab.Simalungun yang untuk beberapa waktu

kemudian pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh Bank Sumut Cabang

Pembantu Pematang Raya, dengan memberikan Kredit Multi Guna

dimana Penggugat menerima pinjaman sebesar Rp 94.000.000,- ( sembilan

puluh empat juta rupiah ) dengan cicilan pengembalian pinjaman dilakukan

dengan cara pemotongan gaji Penggugat setiap bulannya sebesar ± Rp

1.629.531,- ( satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga

puluh satu rupiah ) untuk jangka waktu 10 tahun lamanya ;

9. Bahwa setelah menerima dana pinjaman tersebut Penggugat kemudian

bertemu Tergugat I dan Tergugat II , yang selanjutnya disepakati untuk

melakukan perjanjian ganti rugi / jual beli serta pembayaran ganti rugi atas

Objek Perkara sebagaimana yang tertuang dalam Surat Jual Beli /

Penyerahan Hak tertanggal 11 Juni 2009 dan kwitansi pembayaran secara

tunai atas objek perkara ;

10. Bahwa dikarenakan untuk kepentingan balik nama atas surat sertifikat

Objek Perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No.280 dan Sertifikat Hak Milik

No.449 , yang mana Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan untuk

mengurus proses balik nama tersebut di BPN Tebing Tinggi , maka kedua

sertifikat tanah Objek Perkara tersebut baru akan diserahkan tergugat I dan

Tergugat II kepada Penggugat apabila proses balik nama telah selesai

yang oleh Tergugat I dan Tergugat II akan menyelesaikannya paling lama

dalam satu tahun ;

11. Bahwa setelah Penggugat membeli Objek Perkara , Penggugat hendak

langsung menempati Objek Perkara , namun pihak yang mengontrak Objek

Perkara tersebut tidak mau keluar dari tempat Objek Perkara dengan alasan

sisa masa kontraknya belum selesai , permasalahan ini sempat berlangsung

selama kurang lebih 6 bulan dari dibelinya Objek Perkara dari Penggugat ,

lalu atas permasalahan tersebut akhirnya disepakati solusi penyelesaian

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


masalah antara Penggugat dengan pihak pengontrak Objek Perkara yaitu

dengan cara pertukaran tempat tinggal antara Penggugat dengan pihak

pengontrak Objek Perkara yang mana pihak pengontrak Objek Perkara

pindah ke rumah yang dikontrak Penguggat lalu Penggugat pindah ke Objek

Perkara , penyelesaian permasalahan tersebut terjadi di bulan Januari 2010;

12. Bahwa dengan demikian terhitung sejak bulan Januari 2010 Penggugat dan

Istri Penggugat telah menguasai Objek Perkara dengan cara bertempat

tinggal di Objek Perkara ;

13. Bahwa sejak 4 bulan dari pembelian Objek Perkara Penggugat mulai

menjumpai Tergugat I dan Tergugat II untuk menagih sertifikat tanah Objek

Perkara namun oleh Tergugat I dan Tergugat II menyatakan belum dapat

menyerahkan sertifikat tanah Objek Perkara dikarenakan pengurusan balik

nama belum selesai;

14. Bahwa sejak Januari 2010 hingga dalam tahun 2012 Penggugat menguasai

Objek Perkara tanpa ada gangguan dalam bentuk apapun dari pihak

manapun , hingga di dalam tahun 2012 Tergugat V datang ke tempat Objek

Perkara yang kemudian bertemu dengan Penggugat , lalu Tergugat V

menyampaikan kepada Penggugat bahwa Objek Perkara ( persil no.24 dan

25 ) statusnya merupakan jaminan/agunan atas pinjaman yang diberikan

Tergugat V pada Tergugat III dan Tergugat IV , serta Tergugat V

menyatakan objek perkara tersebut yaitu persil 24 adalah milik dari

Tergugat III dan persil 25 adalah milik Tergugat IV;

15. Bahwa mendengar pernyataan Tergugat V tersebut , Penggugat sangat

terkejut dan bingung atas situasi penjelasan dari Tergugat V , lalu

Penggugat membantah pernyataan Tergugat V tersebut serta dengan tegas

menyampaikan kepada Tergugat V bahwa Objek Perkara telah dibeli oleh

Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2009 dan

tak pernah dialihkan atau menjadi jaminan/agunan kepada pihak manapun;

16. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Penggugat segera menjumpai

Tergugat I dan Tergugat II dan menyampaikan permasalahan yang

diberitahu oleh Tergugat V , yang kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II

tidak menyangkal atas semua penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat

V tersebut , yang kemudian Tergugat I dan Tergugat II langsung membujuk

Penggugat agar Penggugat sabar karena Tergugat I dan Tergugat II hanya

meminjam sertifikat tanah Objek Perkara untuk sementara , atas jawaban

Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat menjadi sangat keberatan

dan tidak menerima perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


17. Bahwa pada tahun 2013 pihak Tergugat V kembali datang ke Objek

Perkara menyampaikan kepada Penggugat bahwa cicilan pembayaran

pinjaman dengan Objek Perkara tersebut tertunggak/macet sehingga dapat

beresiko Objek Perkara tersebut dilelang , lalu Penggugat menjumpai

Tergugat I dan Tergugat II dengan menyampaikan penjelasan dari Tergugat

V tersebut , sambil mendesak Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan

surat sertifikat tanah Objek Perkara tersebut , oleh Tergugat I dan Tergugat

II akhirnya mengakui bahwasanya benar tanah Objek Perkara tersebut yang

terdiri dari persil no 24 dan no 25 telah dijual dan balik nama kepada

Tergugat III dan Tergugat IV sekaligus telah menjadi jaminan/agunan atas

pinjaman pada pihak Tergugat V ;

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka faktanya tanpa sepengetahuan

dan seijin Penggugat ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

perbuatan hukum jual beli atas:

- Objek Perkara berupa persil no 24 kepada Tergugat III, sebagaimana

Akta Jual Beli No.161/2011 tanggal 10-08-2011 diperbuat oleh dan di

hadapan Muhamad Benny, SH, sebagai PPAT Kota Tebing Tinggi;

- Objek Perkara berupa persil no 25 kepada Tergugat IV, sebagaimana

Akta Jual Beli No.151/2011 tanggal 28-07-2011 diperbuat oleh dan di


19. Bahwa juga ternyata kemudian Penggugat mengetahui bahwasanya Objek

Perkara persil no 24 dan no 25 telah menjadi jaminan/agunan pada

Tergugat V dan diikat dengan Hak Tanggungan:

- Objek Perkara persil no 24 diikat Hak Tanggungan Pertama, diberikan

sebesar Rp.125.000.000,- berdasarkan Akta Hak Tanggungan No.

162/2011 tanggal 10-08-2011 yang diperbuat oleh dan di hadapan

Muhamad Benny, SH, sebagai PPAT Kota Tebing Tinggi;

- Objek Perkara persil no 25 diikat Hak Tanggungan Pertama, diberikan

sebesar Rp.125.000.000,- berdasarkan Akta Hak Tanggungan No.

152/2011 tanggal 28-07-2011 yang diperbuat oleh dan di hadapan

Muhamad Benny, SH, sebagai PPAT Kota Tebing Tinggi;

20. Bahwa perbuatan dijadikannya Objek Perkara sebagai jaminan/agunan

pada Tergugat V menurut hemat Penggugat diperbuat dengan keliru dan

tidak cermat serta tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dikarenakan

sejak diperolehnya Objek Perkara oleh Penggugat maka penguasaannya

ada pada Penggugat, dan sepengetahuan Penggugat apabila suatu objek

dijadikan jaminan hutang maka pihak Kreditur i.c. Tergugat V harus

melakukan survei lokasi jaminan sedemikian rupa yang mana sampai

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


dimajukannya gugatan ini Tergugat V tidak pernah melakukan survei pada

Objek Perkara ;

21. Bahwa ternyata pula Pinjaman atas nama Tergugat III dan Tergugat IV

dalam kondisi macet pada Tergugat V yang mana pula Tergugat V akan

melakukan upaya guna penyelesaian kewajiban Tergugat III dan Tergugat

IV tersebut;

22. Bahwa selanjutnya Penggugat bertemu kembali dengan Tergugat I dan

Tergugat II meminta pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang

terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas Objek

Perkara ;

23. Bahwa pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwasanya

Objek Perkara sebagai jaminan/agunan hutang pada Tergugat V yang

dananya dipergunakan oleh Tergugat I dan II sedangkan kedudukan

Tergugat III dan Tergugat IV hanyalah sebatas menggunakan nama dalam

perjanjian peminjaman tersebut;

24. Bahwa atas pernyataan Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka

Penggugat meminta Tergugat I dan II agar menuangkannya secara tertulis

dan membubuhkan tanda tangan yang kemudian Tergugat I dan Tergugat II

membuat SURAT PERNYATAAN masing-masing bertanggal 03 Oktober

2014 yang pada pokoknya bahwa Objek Perkara telah dijual kepada

Penggugat dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II akan berupaya untuk

menyelesaikan kewajiban pada Tergugat V;

25. Bahwa Penggugat juga telah mendapatkan pernyataan dari Tergugat III dan

Tergugat IV yang pada pokoknya menerangkan benar ada diperbuat jual

beli antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan Tergugat I , yang

selanjutnya menjadikan jaminan hutang atas Objek Perkara pada Tergugat

V yang mana dananya diterima dan dipergunakan Tergugat I dan

pembayaran juga merupakan tanggungajwab Tergugat I sebagaimana

SURAT PERNYATAAN masing-masing bertanggal 21 Oktober 2014;

26. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan sebagaimana isi

Pernyataan tersebut sedangkan Tergugat V telah memberikan tenggang

waktu selambat-lambatnya tanggal 28 Mei 2015;

27. Bahwa perbuatan-perbuatan:

- Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan jual beli objek perkara persil

no 24 kepada Tergugat III dan jual beli Objek Perkara persil no 25

kepada Tergugat IV;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


- Tergugat III yang dengan sadar melakukan rekayasa perikatan yang

mana menjadikan Objek Perkara persil no 24 sebagai jaminan/agunan

hutang pada Tergugat V;

- Tergugat IV yang dengan sadar melakukan rekayasa perikatan yang

mana menjadikan Objek Perkara persil no 25 sebagai jaminan agunan

hutang pada Tergugat V;

- Tergugat V yang menjadikan Objek Perkara sebagai jaminan/agunan

hutang yang diperbuat tidak sesuai dengan hukum;

telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas

Objek Perkara, yang mana perbuatan-perbuatan para Tergugat tersebut

dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

28. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat

mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat;

29. Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan

Tergugat adalah sebesar Rp 36.000.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah ),

dengan perincian sebagai berikut:

Mata pencarian sampingan yang menjadi hilang selama dua tahun ( sejak

tahun 2013 hingga tahun 2015 ) dikarenakan Penggugat tidak dapat

mengerjakan pencarian sampingan sebagai Tukang Becak lagi akibat

dari perbuatan para Tergugat diatas, yaitu dengan perolehan

pendapatan sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) per

bulannya, sehingga ditotal jumlah keseluruhannya sebesar Rp

36.000.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah );

30. Bahwa kerugian moril yang diderita Penggugat berupa tercemarnya nama

baik Penggugat di lingkungan masyarakat dan keluarga akibat perbuatan

Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V yang

seakan-akan Penggugat tidak mempunyai dasar dalam memiliki dan

memperoleh Objek Perkara yang ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima

ratus juta rupiah);

31. Bahwa kerugian materil dan moril Penggugat sebesar Rp 536.000.000,- (

lima ratus tiga puluh enam juta rupiah ) harus dibayar Tergugat I, Tergugat

II,Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V secara sekaligus dan seketika

kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

32. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan II yang mengalihkan lagi

kepemilikan Objek Perkara dengan cara menjual kepada Tergugat III dan

Tergugat IV , serta perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang membebani

objek perkara dengan hak tanggungan terhadap Tergugat V adalah

merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum maka segala surat-

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah dan/atau akan diperbuat

oleh Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V,

dan/atau pihak lain atas objek perkara khususnya:

- Akta Jual Beli No.161/2011 tanggal 10-08-2011 diperbuat oleh dan di




- Perjanjian Kredit yang menimbulkan Akta Hak Tanggungan No. 162/2011

tanggal 10-08-2011 yang diperbuat oleh dan di hadapan Muhamad

Benny, SH, sebagai PPAT Kota Tebing Tinggi;


tanggal 28-07-2011 yang diperbuat oleh dan di hadapan Muhamad


yang diterbitkan Turut Tergugat II diperbuat tanpa seizin atau

sepengetahuan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi

hukum;

33. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III , Tergugat IV dan

Tergugat V yang mengakibatkan beralihnya nama Pemegang Hak atas:

- Sertifikat Hak Milik No.280 ( persil no 24 ) dengan Surat ukur

No.274/Pinang Mancung/2005 tanggal 04-04-2005 dari Tergugat I

menjadi atas nama Pemegang Hak Tergugat III;

- Sertifikat Hak Milik No.449 ( persil no 25 ) dengan Surat ukur

No.439/PinangMancung/2006 tanggal 23-02-2006 dari Tergugat I

menjadi atas nama Pemegang Hak Tergugat IV;

yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I atas nama harus dinyatakan tidak

mengikat dan tidak berkekuatan hukum karena diperbuat dengan melawan

hukum;

34. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat , yang mana kedudukan

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang terkait dalam

mewadahi terbitnya keadaan hukum baru atas Objek Perkara yaitu

pengalihan kepemilikan dan hak tanggungan maka adalah patut agar Turut

Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;

35. Bahwa untuk mencegah agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa

nantinya maka Penggugat merasa perlu agar Pengadilan meletakkan Sita

jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek perkara dan atas barang-barang

bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III ,

Tergugat IV dan Tergugat V sebagai jaminan gugatan ini;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


36. Bahwa Penggugat sangat meragukan keberadaan dan sikap Tergugat-

Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan ini , maka patut dan

beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

menghukum Tergugat –Tergugat untuk membayar uang paksa (

dwangsom) kepada Penggugat secara sukarela sebesar Rp 500.000,- (

lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap harinya jika lalai menjalankan isi

putusan ini ;

37. Bahwa hak Penggugat atas Objek Perkara yang disebutkan diatas adalah

sesuai dengan fakta-fakta nyata berdasarkan kepada hukum yang berlaku

dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat I,Tergugat

II,Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat V maka adalah suatu hal yang

pantas dan wajar bilamana Pengadilan menjatuhkan putusan serta merta

(Uit voerbaar bij voorraad) dalam perkara ini meskipun verzets, banding

atau kasasi;

38. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka adalah patut agar

biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat V;

39. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian yang akan timbul kepada

Pengugat apabila atas objek perkara dilakukan perbuatan hukum antara lain

dikuasai, diusahai, dialihkan, digadaikan, dijadikan Tanggungan Hutang,

dilakukan Lelang oleh Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV dan

Tergugat V dan/atau Pihak Lain selama proses perkara ini berlangsung dan

belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon

dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan kiranya PUTUSAN

PROVISI agar Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV dan

Tergugat V dan/atau Pihak Lain tidak melakukan perbuatan hukum apapun

atas objek perkara sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan

hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon

kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berkenan menentukan suatu

hari dan tanggal persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk

menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI Menyatakan dalam hukum agar OBJEK PERKARA tidak dilakukan perbuatan

hukum apapun oleh Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Tergugat V dan/atau Pihak Lain selama proses perkara ini berlangsung

sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap; PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dalam hukum Surat Jual Beli/Penyerahan Hak bertanggal 11

Juni 2009, dan Kwitansi bertanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp.75.000.000,-

(tujuh puluh lima juta rupiah) adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan dalam hukum Objek Perkara yaitu tanah yang terletak di

Perumahan Griya Bulian Permai Blok B No.024-025, Kelurahan Pinang

Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tersebut

dalam Sertifikat Hak Milik No.280 ( persil no 24 ) dan Sertifikat Hak Milik

No.449 ( persil no 25) dengan luas seluruhnya 240 m2 dengan batas-

batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sahala Manik sepanjang 16 m ;

- Sebelah barat berbatasan dengan Hotmaida Sihombing sepanjang 15 m ;

- Sebelah timur berbatasan dengan H.Siregar sepanjang 15 m ;

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan sepanjang 16 m ;

adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan dalam hukum perbuatan:

- Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan jual beli objek perkara persil no

24 kepada Tergugat III dan jual beli objek perkara persil no 25 kepada

Tergugat IV;

- Tergugat III yang dengan sadar melakukan rekayasa perikatan yang mana

menjadikan objek perkara persil no 24 sebagai jaminan hutang pada

Tergugat V;

- Tergugat IV yang dengan sadar melakukan rekayasa perikatan yang mana

menjadikan objek perkara persil no 25 sebagai jaminan hutang pada

Tergugat V;

- Tergugat V yang menjadikan objek perkara sebagai jaminan hutang yang

diperbuat tidak sesuai dengan hukum;

telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas

objek perkara dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat

V untuk membayar ganti kerugian materil yang diderita Penggugat sebagai

akibat perbuatan Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV dan

Tergugat V adalah sebesar Rp 36.000.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah )

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat sejak perkara ini

mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat V

untuk membayar ganti kerugian moril yang diderita Penggugat sebagai akibat

perbuatan Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat V

sebesar Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) secara sekaligus dan

seketika kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum

tetap;

7. Menyatakan surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah atau

yang akan diperbuat oleh para Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat

IV dan Tergugat V dan/atau pihak lain atas objek perkara khususnya:


hadapan Muhammad Benny, SH, sebagai PPAT Kota Tebing Tinggi;


hadapan Muhammad Benny, SH, sebagai PPAT Kota Tebing Tinggi;


tanggal 10-08-2011 yang diperbuat oleh dan di hadapan Muhammad



tanggal 28-07-2011 yang diperbuat oleh dan di hadapan Muhammad


yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat harus

dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

8. Menyatakan dalam hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk

terhadap putusan ini;

9. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan dalam

perkara a quo adalah sah dan berharga;

10. Menghukum Tergugat – Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), terhitung

sejak Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini , hingga Tergugat-

Tergugat melaksanakan putusan secara sukarela dan sempurna ;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uit

voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzets, banding atau kasasi;

12. Menghukum Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat V

untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goede

justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang

berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat III telah

memberikan jawaban pada tanggal 04 Januari 2016 pada pokoknya sebagai

berikut:

Pada saat itu, saya lagi dirumah tiba-tiba ditelepon Ibu Lince, katanya

ada perlu dengan saya. Jadi kubilang ada perlu apa, aku perlu bantuanmu lah

dek jawab Ibu Lince. Saya masih ada hubungan keluarga dengan Ibu Lince ini.

Bantuan apa kataku. Ibu Lince mau pinjam Kartu keluarga dan KTP saya untuk

mengajukan pinjaman ke Bank. Lalu saya bertanya kenapa pinjam Kartu

keluarga dan KTP saya? Kenapa tidak pakai KTP dan Kartu Keluarga Ibu Lince

saja? Ibu Lince berkata tidak bisa pakai Kartu keluarga dan KTP nya karena

beliau ada masalah ke Bank dan namanya sudah di blacklist di Bank. Jadi

awalnya saya merasa keberatan untuk meminjamkan Kartu keluarga dan KTP

saya.

Kemudian untuk kedua kalinya Ibu Lince dan Beres Hutabalian datang

kerumah saya untuk meminta tolong lagi, mereka membujuk saya dan berkata

agar saya jangan takut karena mereka cuma pinjam nama saya dan yang

menjadi boroh pinjaman itu kan adalah rumah mereka. Jadi karena mereka

memohon dan minta tolong sama saya akhirnya saya pun maulah menolong

mereka walaupun dengan berat hati. Dan merekapun berjanji akan memberikan

saya uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Lalu saya, Ibu Lince dan anaknya pergi ke Bank untuk menandatangani

surat-surat. Setelah selesai urusan tanda tangan dan pencairan uang pinjaman

itu, saya pulang dan tidak tahu lag apa yang terjadi.

Saya mohonkan pada Ibu Hakim, karena memang saya tidak tahu saya

mohonkan Ibu Hakim agar tidak memberatkan saya dalam masalah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat IV telah

memberikan jawaban pada tanggal 28 Desember 2015 pada pokoknya sebagai

berikut:

Bahwa dulunya Ibu Lince (Tergugat III) ini adalah tetangga saya. Pada

waktu itu Bu lince datang ke rumah saya minta tolong pada saya dan suami

saya mau pinjam nama untuk urusan pinjam uang ke Bank, karena Ibu Lince

dan suaminya sudah di black list sehingga tidak bisa lagi meminjam ke Bank.

Waktu itu saya tidak mau. Setelah itu Ibu Lince datang untuk kedua kalinya,

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


saya juga mengatakan tidak mau, kemudian Ibu Lince datang untuk ketiga

kalinya mau minta tolong untuk anaknya mau membuka usaha dan dia berkata

pada saya jangan takut, kan ada borohnya rumah, jadi kalau ada apa-apa

rumah ada, jadi suami saya mengizinkan untuk menolong Ibu Lince tersebut;

Besoknya saya pergi bersama Ibu Lince dengan anaknya juga ke Bank

Mandiri tugas saya disuruh hanya tanda tangan sesudah keluar uangnya Ibu

Lince yang mengambilnya dan dikasih Ibu Lince uang sebesar Rp1.000.000,00

kepada saya lalu saya pulang.

Mengenai jual beli rumah atau tanah antara saya dengan pihak Ibu Lince

saya tidak mengetahuinya, karena saya hanya diminta Ibu Lince untuk

membantu pinjam nama, jadi saya merasa tidak pernah membeli tanah atau

rumah dari Ibu lince dan suaminya;

Itulah yang dapat saya sampaikan kepada Ibu Hakim mengenai jawaban

saya. Terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV,

Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 11 Januari 2016, yang

selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara

ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Tbt,

tanggal 29 Maret 2017, sebagai berikut :

DALAM PROVISI - Menolak provisi dari Pengguga DALAM POKOK PERKARA - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan dalam hukum Surat Jual Beli/Penyerahan Hak tertanggal 11 Juni

2009 dan Kwitansi tertanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh

puluh lima juta rupiah) adalah sah dan berharga;

- Menyatakan dalam hukum objek perkara yaitu tanah yang terletak di

Perumahan Griya Bulian Permai Blok B No. 024-025 Kelurahan Pinang

Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sebagaimana tersebut

dalam Sertifikat Hak Milik No 280 (persil no 24) dan Sertifikat Hak Milik No.

449 (persil no 25) dengan luas seluruhnya 240 m2 dengan batas-batasnya

sebagai berikut:

- Sebelah utara, berbatasan dengan Sahala Manik sepanjang 16 m; Sebelah

barat, berbatasan dengan Hotmaida Sihombing sepanjang 15 m ;

- Sebelah timur, berbatasan dengan H. Siregar sepanjang 15 m;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


- Sebelah selatan, berbatasan dengan jalan sepanjang 16 m.

Adalah milik Penggugat;

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V

telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah atau

yang akan diperbuat oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

IV dan Tergugat V dan/atau pihak lain atas objek perkara khususnya:

- Akta Jual Beli No 161/2011 tanggal 10-08-2011 diperbuat oleh dan

dihadapan Muhammad Benny, SH sebagai PPAT Kota Tebing Tinggi.

- Akta Jual Beli No 151/2011 tanggal 28-07-2011 diperbuat oleh dan

dihadapan Muhammad Benny, SH sebagai PPAT Kota Tebing Tinggi.


tanggal 10-08-2011 yang diperbuat oleh dan dihadapan Muhammad Benny,

SH sebagai PPAT Kota Tebing Tinggi.


tanggal 28-07-2011 yang diperbuat oleh dan dihadapan Muhammad Benny,

SH sebagai PPAT Kota Tebing Tinggi.

Yang diperbuat tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat dinyatakan tidak

sah dan batal demi hukum;

- Menyatakan dalam hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar

tunduk terhadap putusan ini;

- Menghukum Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak

Tergugat V lalai menjalankan putusan perkara ini;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V

untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar

Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang

dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan

bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor:

34/Pdt.G/2015/PN.Tbt, telah diberitahukan masing-masing kepada Turut

Terbanding I semuIa Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2016, Turut Terbanding

II semula Tergugat II pada tanggal 27 Mei 2016, kepada Turut Terbanding III

semula Tergugat III pada tanggal 23 Mei 2016, kepada Turut Terbanding IV

semula Tergugat IV pada tanggal 17 Mei 2016, kepada Pembanding semula

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Tergugat V pada tanggal 18 Mei 2016, kepada Turut Terbanding V semula

Turut Tergugat I pada tanggal 18 Mei 2016, dan kepada Turut Terbanding VI

semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Mei 2016;

2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi pada tanggal 21 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Kuasa

Hukum Pembanding semula Tergugat V telah mengajukan banding terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 29 Maret 2016

Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Tbt;

3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa permohonan

banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum

Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2016, kepada Turut

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2016, kepada Turut

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2016, kepada

Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 8 November 2016,

kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada Tanggal 10 November

2016, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I pada tanggal 11

November 2016, dan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II

pada tanggal 15 November 2016 ;

4. Memori Banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Pembanding semuIa

Tergugat V tertanggaI 31 Agustus 2016 dan di daftarkan di Kepaniteraan

PengadiIan Negeri Tebing Tinggi pada tanggaI 31 Agustus 2016, memori

banding tersebut teIah diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum

Terbanding semuIa Penggugat pada tanggaI 10 Oktober 2016, kepada Turut

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2016, kepada Turut

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2016, kepada

Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 8 November 2016,

kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada Tanggal 10 November

2016, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat I pada tanggal 11

November 2016, dan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II

pada tanggal 15 November 2016 ;

5. Kontra Memori Banding yang diajukan oIeh Kuasa Hukum Terbanding

semuIa Penggugat tertanggaI 24 Oktober 2016 dan di daftarkan di

Kepaniteraan PengadiIan Tinggi Medan pada tanggal 24 Oktober 2016,

kontra memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada

Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat V pada tanggal 30 Nopember

2016, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4

November 2016, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


4 November 2016, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III pada

tanggal 8 November 2016, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IV

pada Tanggal 10 November 2016, kepada Turut Terbanding V semula Turut

Tergugat I pada tanggal 11 November 2016, dan kepada Turut Terbanding VI

semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 November 2016 ;

6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, telah diberitahukan masing-masing kepada

Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat V pada tanggal 7 Desember

2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29

November 2016, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal

4 November 2016, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada

tanggal 4 November 2016, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat III

pada tanggal 11 November 2016, kepada Turut Terbanding IV semula

Tergugat IV pada Tanggal 11 November 2016, kepada Turut Terbanding V

semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 November 2016, dan kepada Turut

Terbanding VI semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 November 2016, di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu 14 (empat

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diIaksanakan

sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding

semula Tergugat V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh

karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat V teIah

mengajukan memori banding tertanggaI 31 Agustus 2016 terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 29 Maret 2016 Nomor:

34/Pdt.G/2015/PN.Tbt, yang pada pokoknya teIah mengemukakan keberatan

sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANDING adalah sebuah Bank Nasional – Badan Usaha Milik

Negara yang terkemuka dan dikenal memiliki reputasi sangat baik di

Indonesia karena Kinerja Keuangan yang sangat baik dan selalu

memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya.

2. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya terkait pemberian fasilitas kredit

kepada debitur, PEMBANDING juga selalu berpedoman pada prinsip

kehati-hatian (prudential banking) dan ketentuan hukum yang berlaku.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


3. Bahwa PEMBANDING memiliki hubungan hukum dengan TERBANDING

IV dahulu TERGUGAT III dan TERBANDING V dahulu TERGUGAT IV

dalam hubungan kreditur dan debitur berdasarkan :

a. Perjanjian Kredit Nomor : PK/KUM/10609/0220/2011 tanggal 29 Juli

2011 yang dibuat secara di bawah tangan dan ditandatangani oleh dan

antara PEMBANDING dengan TERBANDING IV dengan jumlah kredit

sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk tujuan

penambahan Modal Usaha Kedai Sembako/Kelontong dengan jangka

waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal Perjanjian

Kredit ditandatangani, namun dengan ketentuan berakhirnya jangka waktu kredit tidak menyebabkan kredit menjadi lunas (“Perjanjian Kredit TERBANDING IV”). Bukti surat ini diberi tanda sebagai (BUKTI P – 1).

b. Perjanjian Kredit Nomor : PK/KUM/10609/0202/2011 tanggal 21 Juli

2011 yang dibuat secara di bawah tangan dan ditandatangani oleh dan

antara PEMBANDING dengan TERBANDING V dengan jumlah kredit

sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk tujuan

penambahan Modal Usaha Kedai Sembako/Kelontong dengan jangka

waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal Perjanjian

Kredit ditandatangani, namun dengan ketentuan berakhirnya jangka waktu kredit tidak menyebabkan kredit menjadi lunas (“Perjanjian Kredit TERBANDING V”). Bukti surat ini diberi tanda sebagai (BUKTI P – 2).

4. Bahwa selain perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas, TERBANDING

IV dan TERBANDING V juga telah setuju dan sepakat dengan seluruh

ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK) PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk ic. PEMBANDING sebagaimana terbukti telah

ditandatanganinya SUPK oleh masing-masing TERBANDING IV pada

tanggal 29 Juli 2011 dan TERBANDING V pada tanggal 21 Juli 2011 Bukti-bukti surat ini diberi tanda sebagai (BUKTI P – 3 dan BUKTI P - 4)

5. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit kepada

PEMBANDING berdasarkan Perjanjian Kredit TERBANDING IV dan

Perjanjian Kredit TERBANDING V, maka TERBANDING IV dan

TERBANDING V telah menyerahkan agunan antara lain berupa :

a. Tanah dan bangunan (rumah tinggal) sesuai Sertipikat Hak Milik

(SHM) No. 280/Pinang Mancung tanggal 28 April 2005 atas nama LAMSIHAR BORU LUBIS i.c. TERBANDING IV, yang terletak di

Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Tinggi, Propinsi Sumatera Utara yang diperoleh TERBANDING IV

berdasarkan Akta Jual Beli No. 161/2011 tanggal 10 Agustus 2011

yang dibuat di hadapan Muhamad Benny, SH, PPAT di Kota Tebing Tinggi (i.c TURUT TERBANDING II) selanjutnya disebut “Agunan TERBANDING IV”. Bukti surat ini diberi tanda sebagai (BUKTI P- 5); dan

b. Tanah dan bangunan (rumah tinggal) sesuai SHM No. 449/Pinang Mancung tanggal 15 Maret 2006 atas nama ITA STASIAH BORU SAGALA i.c. TERBANDING V yang terletak di Jalan Merpati,

Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing

Tinggi, Propinsi Sumatera Utara yang diperoleh TERBANDING V

berdasarkan Akta Jual Beli No. 151/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang

dibuat di hadapan Muhamad Benny, SH, PPAT di Kota Tebing Tinggi

(i.c TURUT TERBANDING II) selanjutnya disebut “Agunan TERBANDING V”. Bukti surat ini diberi tanda sebagai (BUKTI P- 6).

6. Bahwa kemudian agunan sebagaimana diuraikan pada butir 5 huruf (a)

dan (b) di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan secara yuridis

sempurna untuk menjamin fasilitas kredit TERBANDING IV dan

TERBANDING V, sesuai :

a. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor

742/2011 tanggal 01 Nopember 2011 yang diterbitkan berdasarkan

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 162/2011 tanggal 10

Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Muhamad Benny, SH, PPAT di

Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) (“Hak Tanggungan TERBANDING IV”). Bukti surat

ini diberi tanda sebagai (BUKTI P- 7); dan

b. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor

626/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang diterbitkan berdasarkan Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 152/2011 tanggal 28 Juli

2011 yang dibuat dihadapan Muhamad Benny, SH, PPAT di Kota

Tebing Tinggi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) (“Hak Tanggungan TERBANDING V”). Bukti surat ini diberi

tanda sebagai (BUKTI P - 8). 7. Dalam perjalanannya, DEBITUR ic. TERBANDING IV dan TERBANDING

V tidak dapat melakukan pelunasan/penyelesaian kreditnya dengan lancar,

sehingga PEMBANDING telah mengirimkan beberapa kali surat

peringatan kepada TERBANDING IV dan TERBANDING V dan memberi

kesempatan kepada TERBANDING IV dan TERBANDING V untuk

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


memberikan tanggapan mengenai usulan penyelesaian fasilitas kredit,

namun TERBANDING IV dan TERBANDING V tidak memberikan

tanggapan sama sekali. Hal ini tercantum dalam surat-surat

PEMBANDING, sebagai berikut :

a. Surat-surat dari PEMBANDING kepada TERBANDING IV :

- Surat No. MBU.TTI/10609/0297/2012 perihal Pemberitahuan I

yang ditujukan kepada Ita Stasiah Br Sagala ic. TERBANDING V

- Surat No. RTR.RCR.MCR.RCC.MDN/0796/2016 tanggal 22

Februari 2016, perihal : Surat Peringatan Pertama (SP ke-I);

- Surat No. RTR.RCR.MCR.RCC.MDN/1184/2016 tanggal 22 Maret

2016, perihal : Surat Peringatan Kedua (SP Ke II);

- Surat No. RTR.RCR.MCR.RCC.MDN/1700/2016 tanggal 18 April

2016, perihal : Surat Peringatan Ketiga (SP ke III);

Bukti-bukti surat di atas diberi tanda sebagai (BUKTI P – 9, BUKTI P – 10, BUKTI P – 11 dan BUKTI P – 12).

b. Surat-surat dari PEMBANDING kepada TERBANDING V:

- Surat No. MBU.TTI/10609/0296/2012 perihal Pemberitahuan I

yang ditujukan kepada Ita Stasiah Br Sagala ic. TERBANDING V


Februari 2016, perihal : Surat Peringatan Pertama (SP ke I);

- Surat No. RTR.RCR.MCR.RCC.MDN/1183/2016 tanggal 22 Maret

2016, perihal : Surat Peringatan Kedua (SP ke II);


Februari 2016, perihal : Surat Peringatan Ketiga (SP ke III). Bukti-bukti surat di atas diberi tanda sebagai (BUKTI P – 13, BUKTI P – 14, BUKTI P – 15 dan BUKTI P - 16).

8. Bahwa meskipun PEMBANDING telah beberapa kali menyampaikan surat

pemberitahuan dan peringatan kepada TERBANDING IV dan

TERBANDING V sebagaimana diuraikan pada butir 7 di atas serta telah

melakukan pertemuan dengan TERBANDING IV dan TERBANDING V,

namun sampai Memori Banding aquo ini diajukan, TERBANDING IV dan

TERBANDING V belum juga menyelesaikan/melunasi kewajiban atas

fasilitas kreditnya, karenanya TERBANDING IV dan TERBANDING V telah

dinyatakan ingkar janji atau Wanprestasi terhadap kewajibannya

berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuktikan dengan surat yang

disampaikan oleh PEMBANDING kepada TERBANDING IV dan

TERBANDING V masing-masing melalui Surat Nomor RTR.RCR.MCR.RRC.MDN/2746/2016 tanggal 20 Mei 2016 (“Surat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Wanprestasi TERBANDING IV”) dan Surat Nomor

RTR.RCR.MCR.RRC.MDN/2750/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Pernyataan Wanprestasi/Default (“Surat Wanprestasi TERBANDING V”).

Bukti-bukti surat ini diberi tanda sebagai (BUKTI P- 15 dan BUKTI P - 16). 9. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran atau pelunasan atas

seluruh kewajiban oleh TERBANDING IV dan TERBANDING V sesuai

yang disepakati dalam Perjanjian Kredit menunjukan bahwa

TERBANDING IV dan TERBANDING V selaku Debitur telah ingkar/cidera

janji dari kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit tersebut, meskipun telah

diberi kesempatan dan waktu yang cukup bahkan disertai dengan

beberapa surat peringatan, namun TERBANDING IV dan TERBANDING V

tetap tidak memenuhi atau melunasi kewajibannya dengan baik dan juga

tidak memberikan konsep penyelesaian yang jelas.

10. Bahwa PEMBANDING dengan itikad baiknya mengunjungi TERBANDING

IV dan TERBANDING V di tempat usahanya dan menyarankan

TERBANDING IV dan TERBANDING V untuk segera menyelesaikan

fasilitas kreditnya, namun TERBANDING IV dan TERBANDING V tidak

pernah menanggapi dengan serius usulan penyelesaian fasilitas kredit

yang disampaikan oleh PEMBANDING.

11. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit TERBANDING IV dan

TERBANDING V kepada PEMBANDING, TERBANDING III dan

TEBANDING IV telah menyerahkan agunan-agunan sebagaimana butir 5

huruf (a) dan (b) di atas dan telah diikat secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan (vide BUKTI P – 7 dan BUKTI P - 8). Dengan demikian,

PEMBANDING berhak untuk melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan

manakala TERBANDING IV dan TERBANDING V selaku debitur-debitur

PEMBANDING lalai memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan

Perjanjian Kredit.

12. Bahwa ketidaksanggupan TERBANDING IV dan TERBANDING V untuk

membayar kewajiban atas fasilitas kreditnya menunjukkan bahwa

TERBANDING IV dan TERBANDING V telah INGKAR JANJI terhadap

Perjanjian Kredit, meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang

cukup bahkan disertai beberapa surat peringatan atau pemberitahuan,

TERBANDING IV dan TERBANDING V tetap tidak memenuhi

kewajibannya dengan baik sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit

dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian kredit yang jelas. Oleh

karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Penjelasan dalam UU

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (”UU Hak Tanggungan”),

PEMBANDING selaku Pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh UU Hak Tanggungan untuk menjual objek agunan dan hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit DEBITUR i.c. TERBANDING IV dan TERBANDING V.

13. Bahwa disamping itu, ketentuan Pasal 2 Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) (vide BUKTI P – 7 dan BUKTI P – 8) telah diatur

secara tegas bahwa pemilik agunan telah berjanji, jika Debitor tidak

memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian

utang piutang, oleh Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/ TERBANDING IV dan TERBANDING V), Pihak Kedua [in casu

PEMBANDING] selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama

dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/ TERBANDING III dan TERBANDING IV)) :

a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat

penjualan;

c. .....................dst. sama............................................

14. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit TERBANDING IV (vide BUKTI P – 1) dan Perjanjian Kredit TERBANDING V (vide BUKTI P – 2),

TERBANDING IV dan TERBANDING V selaku DEBITUR telah setuju dan

berkomitmen kepada PEMBANDING selaku Kreditur sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka (8) tentang Jumlah, Tujuan, Sifat, Jangka Waktu dan Pembayaran Kredit sebagai berikut :

8. Pembayaran Kredit : Pembayaran pokok berikut bunganya dengan

cara angsuran tetap yaitu jumlah angsuran pokok berikut bunganya

dalam 36 kali angsuran berturut-turut tiap-tiap kali sebesar Rp.

4,277,778 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus

Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan jadual angsuran yang

ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan

Perjanjian Kredit ini.”

15. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit TERBANDING IV dan Perjanjian Kredit

TERBANDING V juga diatur mengenai hak yang dimiliki PEMBANDING

ketika DEBITUR ic. TERBANDING IV dan TERBANDING V lalai dalam

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2)

tentang Kejadian Kelalaian yang mengatur secara tegas bahwa :

2. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian sebagaimana diatur pada ayat

(1) Pasal ini, maka Bank ic. PEMBANDING berhak :

a. Menyatakan baki debet jatuh tempo dan jumlah terhutang harus

dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank ic.

PEMBANDING dan jika Debitur dan atau penjamin dan atau

pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban

pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau dokumen

agunan, maka Bank ic. PEMBANDING berhak mengeksekusi

agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak

diambil oleh Bank ic. PEMBANDING.

b. Memberikan peringatan dalam bentuk surat teguran / peringatan

atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Debitur.

c. Sewaktu-waktu dapat memasang peringatan / pengumuman yang

dapat dibaca oleh khalayak umum termasuk tetapi tidak terbatas

pada peringatan dalam bentuk papan peringatan (plank, stiker

atau yang dianggap lazim) yang dipasang atau ditempelkan pada

rumah dan tanah atau barang yang menjadi agunan kredit atau

melalui media massa.

16. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka jelas UU Hak Tanggungan,

APHT dan Perjanjian Kredit TERBANDING IV dan Perjanjian Kredit

TERBANDING V telah secara tegas menjamin Hak PEMBANDING untuk

mengambil pelunasan kredit dari hasil penjualan objek agunan dan

karenanya PEMBANDING sebagai kreditur yang beritikad baik layak

mendapat perlindungan hukum.

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan PEMBANDING terhadap

Putusan Judex Factie adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Factie tidak mencerminkan

keadilan dan hanya mengakomodir semua tuntutan PENGGUGAT ic.

TERBANDING I tanpa sama sekali memberikan hak dan kesempatan

kepada PEMBANDING untuk mengajukan jawaban atas Gugatan

PENGGUGAT ic. TERBANDING I, bukti surat dan saksi-saksi serta fakta

hukum yang sebenarnya, sehingga beralasan putusan PN Medan untuk

dibatalkan.

2. Bahwa Judex Factie pada halaman 15 alinea 2 Putusan Judex Factie telah

menyatakan bahwa untuk TERGUGAT V ic. PEMBANDING telah

menghadap di persidangan kuasanya tersebut, akan tetapi pada halaman

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


15 alinea 1 Judex Factie menyatakan bahwa TERGUGAT V ic.

PEMBANDING dan Para TURUT TERGUGAT tidak ada memberikan

Jawaban.

3. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, pada faktanya

Judex Factie terbukti telah melanggar ketentuan hukum Acara Perdata

yang berlaku sebab Judex Factie tidak melakukan pemanggilan terhadap

TERGUGAT V ic. PEMBANDING untuk diberikan hak dan kesempatan

dalam rangka mengajukan Jawaban, bukti surat dan saksi-saksi sesuai

fakta hukum yang sebenarnya terhadap Gugatan PENGGUGAT ic.

TERBANDING.

4. Bahwa pada awal pemeriksaan persidangan perkara aquo, TERGUGAT V

ic. PEMBANDING hanya menerima 2 (dua) Relaas Panggilan Sidang dari

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yaitu :

a. Relaas Panggilan Sidang tertanggal 15 September 2015 yang

dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bernama

Sumarno untuk menghadiri Sidang tanggal 21 September 2015.

Judex Factie kemudian mengundurkan sidang menjadi tanggal 5

Oktober 2015. Bukti surat ini diberi tanda sebagai (BUKTI P - 19); b. Relaas Panggilan Sidang tertanggal 29 September 2015 yang

dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bernama

Sumarno untuk menghadiri Sidang tanggal 5 Oktober 2015. Judex

Factie kemudian mengundurkan sidang menjadi tanggal 19 Oktober

2015. Bukti surat ini diberi tanda sebagai (BUKTI P- 20). Acara sidang pada tanggal 19 Oktober 2015 adalah Mediasi yang dihadiri oleh PEMBANDING;

c. Relaas Panggilan Sidang tertanggal 24 November 2015 yang

dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk

menghadiri sidang tanggal 7 Desember 2015. Bukti surat ini diberi tanda sebagai (BUKTI P – 21). Namun demikian, karena

suatu sebab dan alasan pekerjaan yang mendesak, kuasa

PEMBANDING tidak dapat menghadiri sidang dengan telah

memberitahukan perihal ketidakhadirannya kepada Panitera

Pengganti dalam perkara aquo.

5. Bahwa terhadap kedua panggilan tersebut di atas, TERGUGAT V ic.

PEMBANDING telah menghadiri persidangan sesuai tanggal yang telah

ditetapkan dan TERGUGAT V ic. PEMBANDING terakhir menghadiri

sidang pada tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana terbukti dari Berita

Acara Sidang tertanggal 19 Oktober 2015.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


6. Bahwa selanjutnya PEMBANDING tidak pernah dipanggil kembali maupun

menerima Relaas Panggilan Sidang dari Judex Factie setelah menghadiri

sidang terakhir pada tanggal 19 Oktober 2015, sehingga dengan demikian

PEMBANDING tidak mengetahui proses acara yang berjalan di

persidangan, termasuk namun tidak terbatas hak dan kesempatan bagi

PEMBANDING untuk mengajukan Jawaban, alat bukti surat dan saksi

sesuai fakta-fakta hukum yang sebenarnya terhadap Gugatan

PENGGUGAT ic. TERBANDING I.

7. Bahwa PEMBANDING sangat terkejut pada saat menerima salinan

putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 34/Pdt.G/2015/PN.Tbt

sesuai Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

No. 34/Pdt.G/2015/PN.Tbt pada tanggal 18 Juli 2016, dimana Judex Factie

telah menjatuhkan putusan dengan mengesampingkan hak PEMBANDING

untuk mengajukan Jawaban, alat bukti surat dan saksi sesuai fakta-fakta

hukum yang sebenarnya padahal putusan Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi No. 34/Pdt.G/2015/PN.Tbt tersebut sangat merugikan

PEMBANDING.

8. Bahwa terhadap Putusan Judex Factie yang di dalamnya tidak memuat

dalil-dalil Jawaban dan alat bukti dari PEMBANDING karena

PEMBANDING tidak pernah dipanggil kembali setelah menghadiri sidang

pada tanggal 19 Oktober 2015 maka terbukti Putusan Judex Factie tidak

mencerminkan keadilan dan telah melanggar ketentuan hukum Acara

Perdata yang berlaku dimana Judex Factie tidak menerapkan asas audi et alteram partem yang mewajibkan hakim untuk mendengar para pihak

yang berperkara.

9. Bahwa PEMBANDING keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie

sesuai salinan Putusan Judex Factie pada alinea 1 halaman 35 yang pada

pokoknya Judex Factie berpendapat bahwa perbuatan jual beli yang

dilakukan di bawah tangan (tanpa ada akta PPAT) adalah tetap sah

meskipun hal tersebut bertentangan dengan UUPA dan PP No. 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Judex Factie menyatakan

bahwa jual beli yang dilakukan antara PENGGUGAT ic. TERBANDING I

dengan TERGUGAT I ic. TERBANDING II dan TERGUGAT II ic.

TERBANDING III sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli/

Penyerahan Hak tertanggal 11 Juni 2009 (Bukti P-1) adalah sah, dengan

alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Judex Factie telah keliru menyatakan perbuatan jual beli yang

yang dilakukan (tanpa ada akta PPAT) adalah tetap sah meskipun hal

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


tersebut bertentangan dengan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah, sebab Judex Factie tidak memperhatikan

ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,

kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,

b. Sesuai pasal tersebut berarti sahnya peralihan hak atas tanah antara

lain harus dengan akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sah. Bahwa apabila Judex

Factie memanggil PEMBANDING untuk memberikan hak dan

kesempatan untuk mengajukan Jawaban dan alat bukti di

persidangan, maka Judex Factie tentunya akan mengetahui adanya

fakta hukum bahwa telah terjadi perbuatan hukum yang sah mengenai

jual beli tanah di hadapan PPAT antara Beres Hutabalian ic.

TERBANDING II dengan TERBANDING III dan TERBANDING IV

sebagaimana termuat dalam data yuridis sertipikat tanah :

1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 280/Pinang Mancung tanggal 28

April 2005 atas nama LAMSIHAR BORU LUBIS i.c.

TERBANDING IV, yang diperoleh TERBANDING IV dari

TERBANDING II berdasarkan Akta Jual Beli No. 161/2011 tanggal

10 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Muhamad Benny, SH,

PPAT di Kota Tebing Tinggi (“Agunan TERBANDING IV”). (vide

BUKTI P- 5); dan

2) SHM No. 449/Pinang Mancung tanggal 15 Maret 2006 atas nama ITA STASIAH BORU SAGALA i.c. TERBANDING V yang

diperoleh TERBANDING V berdasarkan Akta Jual Beli No.

151/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Muhamad Benny, SH, PPAT di Kota Tebing Tinggi (“Agunan TERBANDING V”). (vide BUKTI P - 6).

c. Lebih lanjut, Judex Factie juga tidak memperhatikan ketentuan hukum

Agraria yang berlaku di Indonesia. Bahwa sesuai ketentuan Undang-

undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (“UUPA”) dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Pendaftaran Tanah telah diatur secara tegas bahwa kepemilikan atas tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat atas nama pemiliknya atau dengan kata lain sertifikat merupakan bukti yang terkuat terhadap kepemilikan atas sebidang tanah. Hal ini juga dinyatakan

secara tegas dalam Pasal 1870 KUHPerdata bahwa Sertifikat tanah tersebut merupakan bukti otentik karena dibuat oleh pejabat negara yang berwenang dibidang pertanahan oleh karenanya bagi pihak ketiga termasuk PEMBANDING, dokumen Sertifikat tanah dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bahwa pemegang yang sah atas tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam Sertifikat tanah tersebut.

d. Bahwa sesuai data yuridis yang termuat dalam SHM No. 280/Pinang

Mancung tanggal 28 April 2005, nama Pemegang Hak atas tanah

tersebut telah tercatat atas nama LAMSIHAR BORU LUBIS i.c.

TERBANDING IV sebagai nama Pemegang Hak, sedangkan data

yuridis yang tercantum dalam SHM No. 449/Pinang Mancung tanggal

15 Maret 2006 nama Pemegang Hak atas tanah tersebut telah tercatat

atas nama ITA STASIAH BORU SAGALA i.c. TERBANDING V.

e. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas jual

beli yang dilakukan antara PENGGUGAT ic. TERBANDING I dengan

TERGUGAT I ic. TERBANDING II dan TERGUGAT II ic.

TERBANDING III sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli/

Penyerahan Hak tertanggal 11 Juni 2009 (Bukti P-1) yang dibuat secara di bawah tangan adalah tidak sah secara hukum, karena

secara yuridis jual beli tanah yang dapat didaftarkan hak kepemilikannya adalah yang dibuat dengan akta PPAT sesuai

ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah. f. Di samping itu, Surat Jual Beli/ Penyerahan Hak tertanggal 11 Juni

2009 (Bukti P -1) bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak

atas tanah, sebab kepemilikan atas tanah hanya dibuktikan dengan adanya sertifikat atas nama pemiliknya atau dengan kata lain sertifikat merupakan bukti yang terkuat terhadap kepemilikan atas sebidang tanah.



pokoknya Judex Factie berpendapat bahwa PENGGUGAT ic.

TERBANDING I adalah sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


tidak ada fakta hukum yang menyatakan bahwa PENGGUGAT ic.

TERBANDING I telah mengalihkan kedua objek perkara terhadap

siapapun sehingga menurut Judex Factie PENGGUGAT ic. TERBANDING

I berhak atas kedua objek perkara yaitu 1 (satu) unit bangunan rumah dan

sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Merpati BTN Perumahan

Griya Bulian Permai Blok B No. 024 dan Blok B No. 025 Kelurahan Pinang

Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dengan luas masing-

masing 120 m2, dengan alasan sebagai berikut : a. Bahwa Judex Factie tidak memanggil PEMBANDING untuk

memberikan hak dan kesempatan untuk mengajukan Jawaban dan

alat bukti di persidangan, sehingga pendapat Judex Factie

sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan menunjukkan bahwa

Judex Factie tidak mengetahui dan menguasai ketentuan UUPA dan

peraturan-peraturan di bidang pertanahan yang berlaku di Indonesia. b. Bahwa sesuai UUPA maupun peraturan pelaksanaan di bidang

pertanahan tidak ada satupun yang mengatur bahwa penguasan fisik

atas tanah merupakan bukti pemilikan yang sah atas tanah yang

dikuasai oleh karenanya pendapat Judex Factie yang menyatakan

PENGGUGAT ic. TERBANDING I adalah pemilik yang sah dan berhak

menguasai fisik tanah tanpa melihat dan mempertimbangkan sertipikat

sebagai bukti pemilikan atas tanah harus ditolak dengan tegas.

c. Bahwa Judex Factie tidak memahami maksud dari ketentuan Pasal 32

ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang

menyatakan bahwa hak atas tanah dapat dibuktikan dengan adanya

nama yang tercantum dalam sertipikat tersebut. Artinya, pihak tersebut

memiliki hak yang melekat terhadap tanah tersebut, bukan serta merta

hanya dengan menguasai dan menempati tanah tersebut lantas

dikatakan memiliki hak yang sah secara yuridis atas tanah tersebut.

Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

menyatakan :

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan

data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat

ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

d. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari PEMBANDING yang diberi tanda sebagai BUKTI P - 5 dan BUKTI P – 6, PEMBANDING justru

memberikan fakta hukum dan bukti surat yang tidak dapat dibantah

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


kebenarannya yakni PEMBANDING dapat membuktikan bahwa

PENGGUGAT ic. TERBANDING I bukanlah sebagai pemilik yang sah

atas kedua objek perkara, karena: (1) Nama pemegang hak atas tanah sesuai SHM No. 280/Pinang

Mancung tanggal 28 April 2005 adalah tercatat atas nama LAMSIHAR BORU LUBIS i.c. TERBANDING IV, yang diperoleh

TERBANDING IV berdasarkan Akta Jual Beli No. 161/2011

tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Muhamad

Benny, SH, PPAT di Kota Tebing Tinggi; dan

(2) Nama pemegang hak atas tanah sesuai SHM No. 449/Pinang Mancung tanggal 15 Maret 2006 adalah tercatat atas nama ITA STASIAH BORU SAGALA i.c. TERBANDING V yang diperoleh

TERBANDING V berdasarkan Akta Jual Beli No. 151/2011 tanggal

28 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Muhamad Benny, SH, PPAT

di Kota Tebing Tinggi.

e. Bahwa pendapat Judex Factie juga keliru karena tidak menggunakan

logika hukum berpikir sebagai hakim yang berpengetahuan hukum

yang luas yakni dengan menyatakan bahwa PENGGUGAT ic.

TERBANDING I adalah pemilik yang sah dan berhak menguasai

kedua objek perkara. Sebab, sangat tidak masuk akal apabila

PENGGUGAT ic. TERBANDING I adalah pemilik yang sah (quon non)

namun fakta hukumnya adalah kedua sertipikat objek perkara ic. (i)

SHM No. 280/Pinang Mancung tanggal 28 April 2005; dan (ii) SHM No. 449/Pinang Mancung tanggal 15 Maret 2006 tercatat atas nama

TERBANDING IV dan TERBANDING V. Bahkan kedua sertipikat objek

perkara hingga saat ini juga tidak dikuasai oleh PENGGUGAT ic.

TERBANDING I, melainkan dipegang atau dikuasai oleh

PEMBANDING sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan atas

kedua objek perkara atas fasilitas kredit yang diberikan kepada

TERBANDING IV dan TERBANDING V.

f. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti sebagaimana huruf (d) di atas,

maka jelas terbukti bahwa PENGGUGAT ic. TERBANDING I bukanlah

sebagai pemilik yang sah atas kedua objek perkara, akan tetapi

PENGGUGAT ic. TERBANDING I telah menguasai kedua objek

perkara secara tanpa hak dan melawan hukum. 11. Bahwa PEMBANDING keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie

sesuai salinan Putusan Judex Factie pada alinea 3 dan 4 halaman 39 yang

pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian jual beli atas kedua objek

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


perkara yang dilakukan antara TERBANDING II dan TERBANDING III

kepada TERBANDING IV dan TERBANDING V merupakan “tidak sepakat

yang sah” sebagaimana dimaksud Pasal 1321 KUHPerdata karena

adanya unsur rekayasa/penipuan yang menyebabkannya batalnya suatu

perjanjian, sehingga Akta Jual Beli dan Akta Hak Tanggungan yang

diperbuat oleh dan di hadapan TURUT TERBANDING II ic. TURUT

TERGUGAT II adalah batal demi hukum. Adapun alasan-alasan keberatan

PEMBANDING adalah sebagai berikut : a. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut di atas harus

dibatalkan karena Judex Factie di dalam persidangan telah

mengabaikan dan tidak mendengar pula keterangan dari TURUT

TERBANDING II i.c. TURUT TERGUGAT II selaku PPAT yang

membuat Akta Jual Beli dan Akta Hak Tanggungan untuk membuat

terang dan jelas mengenai adanya cacat hukum dalam Akta Jual Beli

dan Akta Hak Tanggungan dimaksud. Sangat tidak adil apabila Judex

Factie dalam pertimbangan hukumnya hanya mendengar dan

mengakomodir bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari PENGGUGAT ic.

TERBANDING I sehingga pertimbangan hukumnya tidak

mencerminkan keadilan dan fakta-fakta hukum yang ada. b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh PEMBANDING bahwa

sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah sebagai alat

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang

termuat di dalamnya. Bahwa sampai dengan saat ini kedua sertipikat

yang menjadi objek perkara yaitu : (i) SHM No. 280/Pinang Mancung tanggal 28 April 2005 tercatat atas nama LAMSIHAR BORU LUBIS

i.c. TERBANDING IV; dan (ii) SHM No. 449/Pinang Mancung tanggal

15 Maret 2006 atas nama ITA STASIAH BORU SAGALA i.c.

TERBANDING V belum pernah dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum oleh suatu pengadilan Tata Usaha Negara yang

berwenang. Dengan demikian, data yuridis berupa Nama Pemegang

Hak terakhir yang tercantum (bukan atas nama PENGGUGAT ic.

TERBANDING I) dalam kedua sertipikat aquo adalah sah secara

hukum. c. Bahwa oleh karena kedua sertipikat yang menjadi objek perkara

adalah produk atau keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dibuat

oleh Pejabat TUN ic. Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dan belum pernah dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum

oleh putusan pengadilan TUN yang berwenang, maka secara mutatis

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


mutandis Akta Hak Tanggungan dengan objek berupa : (i) SHM No.

280/Pinang Mancung tanggal 28 April 2005 tercatat atas nama LAMSIHAR BORU LUBIS i.c. TERBANDING IV; dan (ii) SHM No.

449/Pinang Mancung tanggal 15 Maret 2006 atas nama ITA STASIAH BORU SAGALA i.c. TERBANDING V adalah sah dan memiliki

kekuatan hukum yang mengikat bagi Pemberi Hak Tanggungan dan

Penerima Hak Tanggungan di dalamnya. d. Bahwa apabila Judex Factie berpendapat bahwa Akta Hak

Tanggungan diperbuat oleh dan di hadapan TURUT TERBANDING II

i.c. TURUT TERGUGAT II adalah batal demi hukum, maka Judex

Factie juga tidak cermat dan ceroboh dalam memberikan

pertimbangan hukumnya, karena faktanya saat ini telah ada Sertifikat

Hak Tanggungan atas kedua objek perkara aquo yang diterbitkan atas

dasar Akta Hak Tanggungan yaitu :

1) Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor

742/2011 tanggal 01 Nopember 2011 yang diterbitkan

berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.

162/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan

Muhamad Benny, SH, PPAT di Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) (“Hak Tanggungan TERBANDING IV”). Bukti surat ini diberi tanda

sebagai (BUKTI P- 7); dan

2) Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor

626/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang diterbitkan berdasarkan

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 152/2011 tanggal

28 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Muhamad Benny, SH, PPAT

di Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) (“Hak Tanggungan TERBANDING V”).

Bukti surat ini diberi tanda sebagai (BUKTI P- 8). e. Bahwa kedua Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana diuraikan pada

huruf d angka (1) dan (2) di atas juga belum pernah dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum oleh suatu pengadilan TUN

yang berwenang, sehingga dengan demikian kedua Sertifikat Hak

Tanggungan atas objek perkara adalah sah menurut hukum dan

konsekuensi yuridisnya PEMBANDING sebagai Pemegang Hak

Tanggungan berhak untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan

apabila DEBITUR ic. TERBANDING IV dan TERBANDING V

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


dinyatakan Wanprestasi terhadap kewajiban kreditnya kepada

PEMBANDING.

f. Selain itu apabila memang benar TERBANDING IV dan

TERBANDING V yang membuat Perjanjian Kredit secara sah dengan

PEMBANDING (quod non), padahal TERBANDING IV dan

TERBANDING V membuatnya dengan maksud untuk menipu

PEMBANDING dengan membuat Akta Jual Beli pura-pura, seharusnya

perbuatan TERBANDING IV dan TERBANDING V tersebut tidak

mengakibatkan batalnya Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh

TERBANDING IV dan TERBANDING V dengan PEMBANDING,

demikian juga dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat

Hak Tanggungan. Faktanya PEMBANDING telah mencairkan fasilitas

kredit kepada TERBANDING IV dan TERBANDING V berdasarkan

pertimbangan atas data, informasi dan dokumen yang disampaikan

oleh TERBANDING IV dan TERBANDING V kepada PEMBANDING

dan pencairan kredit tersebut juga dikreditir/dimasukkan ke rekening

milik TERBANDING IV dan TERBANDING V, maka sudah sepatutnya

Judex Factie mempertimbangkannya dalam putusannya. Berdasarkan

hal tersebut, apabila Judex Factie memutuskan untuk membatalkan

Perjanjian Kredit yang disepakati oleh TERBANDING IV dan

TERBANDING V dengan PEMBANDING maka TERBANDING IV dan

TERBANDING V harus dihukum untuk membayar seluruh kewajiban

atau melunasi fasilitas kredit TERBANDING IV dan TERBANDING V

kepada PEMBANDING.

g. Bahwa PEMBANDING menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada

TERBANDING IV dan TERBANDING V didasarkan atas itikad baik

untuk memberikan tambahan modal usaha kepada TERBANDING IV

dan TERBANDING V dengan harapan agar usaha TERBANDING IV

dan TERBANDING V bisa berkembang dan tidak mengetahui adanya

pemufakatan tidak baik antara TERBANDING IV, TERBANDING V,

TEBANDING II dan TERBANDING III, karenanya PEMBANDING

sebagai kreditur yang beritikad baik secara hukum harus dilindungi.



pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT V i.c. PEMBANDING selaku

Kreditur tidak menerapkan prinsip 5C dan survey i.c. objek perkara yaitu

mengenai keabsahan pemilik tanah sesuai dengan dokumennya dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


langsung menyetujui kredit tersebut sehingga TERGUGAT V i.c.

PEMBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan

alasan sebagai berikut : a. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut di atas harus

dibatalkan karena Judex Factie di dalam persidangan tidak mendengar

keterangan dari TERGUGAT V i.c. PEMBANDING yang

berkepentingan untuk membuat terangnya fakta hukum yang

sebenarnya, akan tetapi dalam memberikan pertimbangan hukumnya

Judex hanya mendengar dan mengakomodir bukti-bukti surat dan

saksi-saksi dari PENGGUGAT ic. TERBANDING I sehingga

pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan keadilan dan fakta-fakta

hukum yang ada. b. Bahwa tidak benar TERGUGAT V ic. PEMBANDING tidak

menerapkan prinsip 5C dan survey terhadap kedua objek perkara yaitu

(i) SHM No. 280/Pinang Mancung tanggal 28 April 2005 tercatat atas nama LAMSIHAR BORU LUBIS i.c. TERBANDING IV; dan (ii) SHM

No. 449/Pinang Mancung tanggal 15 Maret 2006 atas nama ITA STASIAH BORU SAGALA i.c. TERBANDING V, karena

PEMBANDING dapat membuktikan bahwa pada faktanya

PEMBANDING sebelum memberikan kredit kepada DEBITUR ic.

TERBANDING IV dan TERBANDING V telah melakukan survey

terhadap agunan yang menjadi objek perkara aquo yakni dengan

melakukan cek bersih ke Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dan

kunjungan ke lokasi Objek Agunan (On the Spot) yang dimaksudkan

untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik dan

yuridis lokasi agunan, sebagaimana dibuktikan dengan adanya laporan

kunjungan tertanggal 11 Juli 2011 dan 27 Juli 2011. Bukti surat ini diberi tanda sebagai (BUKTI P - 22 dan BUKTI P - 23)

c. Bahwa apabila Judex Factie memberikan hak dan kesempatan kepada

TERGUGAT V ic. PEMBANDING untuk mengajukan Jawaban, bukti-

bukti surat dan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, maka

tentunya bukti yang menunjukkan bahwa TERGUGAT V ic.

PEMBANDING telah menerapkan prinsip kehati-hatian Bank termasuk

prinsip 5C dalam memberikan kredit kepada DEBITUR ic.

TERBANDING IV dan TERBANDING V sebagaimana bukti laporan kunjungan tertanggal 11 Juli 2011 dan 27 Juli 2011 (vide BUKTI P - 22 dan BUKTI P - 23) dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


bagi Judex Factie dalam memberikan pertimbangan hukum yang tepat

dan berkeadilan. d. Bahwa Judex Factie juga tidak cermat dan ceroboh dengan

menyatakan TERGUGAT V ic. PEMBANDING telah melakukan

perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pemberian kredit

kepada DEBITUR ic. TERBANDING IV dan TERBANDING V, sebab

apabila Judex Factie berpendapat bahwa TERGUGAT V ic.

PEMBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka

seharusnya perjanjian kredit yang diperbuat oleh dan antara

TERGUGAT V ic. PEMBANDING selaku Kreditur dengan DEBITUR ic. TERBANDING IV dan TERBANDING V adalah batal demi hukum sehingga memberikan konsekuensi yuridis bahwa perjanjian kredit dianggap tidak pernah ada dan segala sesuatu wajib dikembalikan seperti keadaan semua. Artinya, TERBANDING IV

dan TERBANDING V harus dihukum untuk mengembalikan dana

pencairan fasilitas kredit yang telah dinikmatinya secara menyeluruh

kepada PEMBANDING dan sertipikat-sertipikat tanah yang menjadi

agunan ic. objek perkara wajib dikembalikan oleh PEMBANDING

diwajibkan kepada DEBITUR ic. TERBANDING IV dan TERBANDING

V selaku pemilik agunan.

e. Bahwa akan tetapi, dalam putusannya Judex Factie tidak memberikan

pertimbangan hukum mengenai hal yang dikemukakan pada butir (d)

diatas yang mencerminkan keadilan, karena Judex Factie telah

bertindak semena-mena dan ceroboh dengan tidak

mempertimbangkan kedudukan hukum PEMBANDING sebagai Bank

Nasional – Badan Usaha Milik Negara yang telah mengalami kerugian

sebagai akibat tidak terbayarnya dengan lunas fasilitas kredit yang

telah dinikmati oleh DEBITUR ic. TERBANDING IV dan TERBANDING

V dan batalnya perjanjian kredit sebagai hubungan hukum antara

PEMBANDING selalu Kreditur dengan DEBITUR ic. TERBANDING IV

dan TERBANDING V.

f. Bahwa oleh karena PEMBANDING dapat membuktikan telah

dilakukannya prinsip kehati-hatian Bank termasuk prinsip 5C dalam

memberikan kredit kepada DEBITUR ic. TERBANDING IV dan

TERBANDING V sebagaimana dibuktikan dengan adanya laporan kunjungan tertanggal 11 Juli 2011 dan 27 Juli 2011 (vide BUKTI P - 22 dan BUKTI P - 23), maka jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan

hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT V ic. PEMBANDING

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


dan oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie harus

dibatalkan. 13. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah jelas bahwa tidak ada

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT V ic.

PEMBANDING selaku Kreditur yang telah memberikan kredit kepada

DEBITUR ic. TERBANDING IV dan TERBANDING V. Selanjutnya

PEMBANDING sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan berhak

untuk melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kredit

DEBITUR yang menjadi objek perkara aquo guna mendapatkan pelunasan

atas kewajiban atas fasilitas kredit yang sudah dinikmati oleh DEBITUR i.c.

TERBANDING IV dan TERBANDING IV..

14. Oleh karena itu tidak terbantahkan lagi bahwa seluruh dalil dan posita

PENGGUGAT ic. TERBANDING I tidak beralasan hukum sehingga

konsekuensi yuridisnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh

tuntutan PENGGUGAT ic. TERBANDING I baik Dalam Provisi maupun

Dalam Pokok Perkara.

15. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliakan, TERGUGAT

V ic. PEMBANDING sebagai Bank Nasional – Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang terkemuka dan dikenal memiliki reputasi sangat baik di

Indonesia adalah bank profesional dan beritikad baik yang mengelola

keuangan masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat

Indonesia, dalam hal ini telah memberikan fasilitas kredit kepada

DEBITUR ic. TERBANDING IV dan TERBANDING V dan menguasai objek

agunan dengan alas hak yang sah dan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga demi hukum dan keadilan harus

dilindungi hak dan kepentingannya sampai dengan fasilitas kredit yang

dijamin dengan objek jaminan kredit lunas terbayar. PEMBANDING yakin

Majelis Hakim yang terhormat juga sependapat dengan PEMBANDING bahwa menurut asas hukum yang berlaku bahwa setiap hutang itu harus dibayar dan dilunasi.

16. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliakan bahwa dana

yang dipinjamkan oleh PEMBANDING kepada DEBITUR i.c.

TERBANDING IV dan TERBANDING V dalam bentuk kredit tersebut

merupakan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan

deposito. Terhadap dana tersebut setiap bulan harus dibayarkan

bunganya oleh PEMBANDING kepada nasabah, namun dengan

terhambatnya penyelamatan kredit melalui upaya lelang eksekusi Hak

Tanggungan yang saat ini dialami oleh PEMBANDING karena tindakan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


TERBANDING I yang secara tanpa hak dan melawan hukum masih

menguasai objek agunan, maka PEMBANDING tidak dapat lagi menerima

pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit dari debitur sehingga

pembayaran bunga kepada nasabah tabungan, giro dan deposito tersebut

menjadi beban/kerugian Bank Mandiri ic. PEMBANDING. Apabila kondisi

ini dibiarkan berlarut – larut akan sangat membahayakan kondisi keuangan

Bank Mandiri ic. PEMBANDING. Mengingat Bank Mandiri ic.

PEMBANDING merupakan Bank milik Negara maka perbuatan

TERBANDING I yang menghalang-halangi hak PEMBANDING untuk

melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan juga berpotensi merugikan

Keuangan Negara.

Maka : Berdasarkan hal-hal yang telah PEMBANDING/TERGUGAT V

sampaikan dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim pada

Pengadilan Tinggi Medan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding PEMBANDING.

2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No.

34/Pdt.G/2015/PN.Tbt tanggal 29 Maret 2016.

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding

semula Tergugat V, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah

mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan

keberatan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Terbanding I semula Penggugat juga dapat menerima seluruh

pertimbangan putusan a quo , karena menurut analisa kami bahwa Judex

Factie tidaklah salah di dalam menerapkan hukum dalam memeriksa perkara

a quo , baik dari sisi formil maupun materilnya , sehingga semua

pertimbangan Judex Factie telah berdasarkan pada fakta-fakta sidang yang

didukung dan didasari bukti yang valid . Yang mana Terbanding I semula

Penggugat di dalam pemeriksaan persidangan di hadapan Judex Factie telah

dapat membuktikan dengan sempurna bahwasanya pengalihan kepemilikan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


objek perkara a quo antara Terbanding I semula penggugat dengan

Terbanding II semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat II sesuai

dengan apa yang tersebut pada bukti surat Terbanding I semula Penggugat

yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 adalah benar peristiwa tersebut telah terjadi

, sehingga terhitung sejak tanggal yang tersebut pada bukti surat P.1 dan P.2

yakni tanggal 11 Juni 2009 maka terhadap objek perkara a quo

kepemilikannya telah beralih dari Terbanding II semula Tergugat I kepada

Terbanding I semula Penggugat, hal ini selanjutnya semakin disempurnakan

dengan adanya keterangan Terbanding II semula Tergugat I di dalam bukti

surat Terbanding I semula Penggugat yaitu bukti surat P.25 yang mana

Terbanding II semula Tergugat I pada bukti surat P.25 telah memberikan

keterangannya sebagai Terdakwa yang pada dasarnya mengakui seluruh

peristiwa hukum yang tersebut pada bukti surat Terbanding I semula

Penggugat yaitu bukti surat P.1, P.2, dan P.3 oleh karenanya mengenai

peralihan objek perkara a quo antara Terbanding II semula Tergugat I .

Kepada Terbanding I semula Penggugat semakin menguat pembuktiannya

dan semakin tak terbantahkan lagi , bahwa setelah peralihan tersebut

disekitar bulan Januari 2010 Terbanding I semula Penggugat beserta istrinya

mulai menguasai objek perkara a quo dengan mengfungsikan objek perkara

a quo sebagai tempat tinggalnya atau domisilinya , hal ini dibuktikan dengan

keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah tercantum dalam putusan

Judex Factie . Bahwa selanjutnya untuk menghindari pengulangan uraian

lebih jauh pada Kontra Memori Banding kami ini, dengan ini kami Terbanding

I semula Penggugat bersikap menerima seluruh pertimbangan hukum serta

putusan Judex Factie tentang fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti

berupa buikti- bukti surat maupun saksi – saksi yang diterima oleh Judex

Factie , maupun penerapan hukum yang diterapkan Judex Factie dalam

pertimbangan hukum putusannya;

2. Bahwa selanjutnya kami Terbanding I semula Penggugat akan menanggapi

dalil-dalil Pembanding semula Tergugat V khusus mengenai dalil-dalilnya

yang salah serta keliru yang dituangkan pada Memori Bandingnya , yakni

sebagai berikut;

a. Bahwa pada hal.5 point 1 dalam Memori Bandingnya Pembanding

mendalilkan bahwa Pembanding adalah sebuah Bank Nasional . Badan

Usaha Milik Negara yang terkemuka dan dikenal memiliki reputasi sangat

baik di Indonesia dst...... , menurut kami Terbanding I hal ini tidak ada

korelasinya dengan perkara a quo , sebab dalam perkara a quo bukanlah

mempermasalahkan tentang kualitas Pembanding sebagai Bank Nasional ,

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


terlepas dari apakah Pembanding adalah sebagai Bank Nasional yang

bereputasi yang baik atau tidak, perkara a quo hanya menguji dan

memeriksa sepanjang apa yang kami sampaikan pada hal-hal yang

berhubungan dengan gugatan kami pada Pengadilan Tingkat Pertama , oleh

karenanya kami meminta agar dalil ini dikesampingkan Yang Mulia Majelis

Hakim Tinggi perkara a quo;

b. Bahwa selanjutnya kami menanggapi Perjanjian Kredit yang diterangkan

Pembanding pada Memori Bandingnya pada hal. 5 point 3, huruf a&b ,

menurut analisa kami kedua Perjanjian Kredit tersebut adalah benar tidak sah

( bersesuaian dengan pendapat Judex Factie yang tertuang dalam

putusannya ), selain karena adanya pertimbangan Judex Factie tersebut ,

kami menemukan tambahan fakta mengapa kedua Perjanjian Kredit tersebut

tidak sah, yaitu karena sebagai berikut;

- Pada Perjanjian Kredit Nomor : PK / KUM /10609/0220/2011 yang tertulis

pada Memori Banding hal. 5 point 3 huruf a perjanjian ini terjadi pada

tanggal 29 Juli 2011 antara Pembanding dengan Terbanding IV , selanjutnya

pada bukti surat Pembanding yang diberinya tanda P.5 adalah berupa

Sertifikat ( tanda bukti hak) yang sudah menjadi atas nama Terbanding IV

semula Tergugat III , yang pada bukti surat ini dapat terlihat sejak kapan

objek dalam Sertifikat tersebut beralih pada Terbanding IV dari tanggal

dibuatnya Akta Jual Beli tersebut , pada bukti surat ini dapat kami lihat Akta

Jual Beli dibuat pada tanggal 10 Agustus 2011 di hadapan Turut Terbanding

II , selanjutnya bila diperbandingkan tanggal pembuatan Perjanjian Kredit

tersebut dengan tanggal pembuatan Akta Jual Beli tersebut maka ditemukan

bahwasanya Perjanjian Kredit terjadi pada tanggal 29 Juli 2011 terjadi

terlebih dahulu dibanding dengan Akta Jual Beli yang terjadi pembuatannya

belakangan yakni tanggal 10 Agustus 2011. Salah satu korelasi antara

kedua surat bukti Pembanding diatas adalah bahwa di dalam Perjanjian

Kredit yang dilakukan antara Pembanding dengan Terbanding IV yang

menjadi objek agunan pada Perjanjian Kredit tersebut adalah objek Akta Jual

Beli yang tercatat pada bukti surat P.5 dari Pembanding dan ini juga yang

menjadi salah satu objek perkara a quo yang menjadi pertanyaan besar

dalam perbandingan kedua bukti surat dari Pembanding tersebut adalah :

Bagaimana mungkin dapat terjadi Pembanding dan Terbanding IV di dalam

Perjanjian Kreditnya ( bukti P.1 versi Pembanding ) menyepakati suatu objek

menjadi agunan dalam Perjanjian Kredit yaitu yang terjadi pada Tanggal 29

Juli 2011 padahal berdasarkan Akta Jual Beli objek agunan tersebut baru

beralih dan dimiliki Terbanding IV pada tanggal 10 Agustus 2011, dengan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


kata lain disini telah terjadi suatu Perjanjian Kredit yang memasukkan suatu

objek menjadi objek agunan yang pada Surat Perjanjian Kredit objek agunan

tersebut bukan milik Terbanding IV , oleh karenanya bertambah lagi fakta

yang dapat menjadi tambahan bukti atas putusan Judex Factie yang

menyatakan bahwa bukti surat P.1 versi Pembanding ini sudah sepatutnya

dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

- Selanjutnya pada Perjanjian Kredit Nomor: PK/KUM/10609/0202/2011

sebagaimana diterangkan pada Memori Banding hal.5 pada point 3 huruf b,

yang juga tertuang pada bukti surat versi Pembanding yang diberi tanda P.2

bila diperbandingkan dengan bukti surat P.6 versi Pembanding ditemukan

keadaan yang sama dengan yang telah kami uraikan di atas yakni Perjanjian

Kredit antara Pembanding dengan Terbanding V yang memasukkan objek

perkara a quo menjadi objek agunan terjadi terlebih dahulu dibandingkan

dengan tanggal pembuatan Akta Jual Beli atas objek perkara a quo menjadi

ukuran sejak kapan objek perkara a quo menjadi milik Terbanding V semula

Tergugat IV yakni Perjanjian Kredit tersebut dibuat dan ditandatangani pada

tanggal 21 Juli 2011 , padahal objek agunan yang ada pada Perjanjian Kredit

tersebut yang juga objek perkara a quo baru beralih kepemilikannya pada

Terbanding V pada tanggal 28 Juli 2011 , sehingga hal yang tidak mungkin

Pembanding dan Terbanding V memasukkan objek perkara a quo menjadi

objek agunan dalam Perjanjian Kredit tersebut sebab objek perkara a quo

bukanlah milik Terbanding V pada saat Perjanjian Kredit tersebut diperbuat

dan ditandatangani , oleh karenanya temuan ini dapat menambah

pertimbangan selain dari pertimbangan Judex Factie dalam memutus

mengapa Perjanjian Kredit ini tidak sah dan batal demi hukum;

c. Bahwa menanggapi bukti P.7 dan P.8 versi Pembanding yang diuraikan

secara berturut-turut oleh Pembanding pada Memori Bandingnya hal.7 huruf

a & b menurut kami sudah selayaknya dinyatakan tidak sah dan batal demi

hukum oleh Judex Factie , dengan alasan selain telah dipaparkan Judex

Factie dalam pertimbangan hukumnya juga akibat dari sudah tidak sahnya

Perjanjian Kredit yang mendasari terbitnya bukti P.7 dan P.8 versi

Pembanding tersebut sebagaimana yang telah kami paparkan pada point

huruf b di atas ;

d. Bahwa selanjutnya kami menanggapi uraian dalil Pembanding pada Memori

Bandingnya pada hal.7 , angka 7 dari penelitian kami terhadap dalil tersebut

serta pada bukti surat yang disebut Pembanding pada Memori Bandingnya

ini, kami temukan bahwasanya ada dua Surat Peringatan yang disampaikan

Pembanding kepada Terbanding III semula Tergugat II . Temuan kami ini

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


dapat dilihat pada bukti surat versi Pembanding yakni P.9 dan P.13 , pada

bukti P.9 yang berupa Surat Peringatan I dari Pembanding kepada

Terbanding IV semula Tergugat III , namun di bagian bawahnya terdapat

nama Terbanding III semula Tergugat II , nama Terbanding III tersebut dalam

bentuk tulisan tangan serta diatas namanya ditandatangani Terbanding III,

tulisan nama dan tanda tangan Terbanding III ini menunjukkan bahwasanya

Surat Peringatan tersebut diberikan Pembanding dan diterima Terbanding III

, keadaan ini membuktikan bahwasanya antara Pembanding dan Terbanding

III memang ada hubungan , namun hubungan tersebut adalah hubungan

yang terselubung yang mana di atas kertas atau secara formil seolah-olah

Perjanjian Kredit hanya terjadi antara Pembanding dengan Terbanding IV

padahal sebenarnya secara materil atau peristiwa yang melatarbelakangi

Perjanjian Kredit tersebut adalah antara Pembanding dengan Terbanding II

dan Terbanding III , hal ini telah diuraikan oleh Judex Factie namun dengan

pertimbangan hukumnya yang berbeda dengan yang kami uraikan tersebut di

atas , oleh karenanya hal ini menambahkan bukti bahwasanya benar

Perjanjian Kredit tersebut diatas yaitu antara Pembanding dengan

Terbanding IV adalah hanya selubung dari kerjasama yang melawan hukum

antara Pembanding dengan Terbanding II dan Terbanding III , maka dengan

ini kami sampaikan uraian dalil kami di atas ditambah dengan pertimbangan

hukum yang tertuang pada bukti surat kami yakni pada bukti P.25 , maka

semakin jelas dan teranglah bahwasanya memang benar perbuatan-

perbuatan hukum dari Pembanding , Terbanding II , Terbanding IV dan

Terbanding V dalam rangka Perjanjian Kredit yang berkaitan dengan objek

perkara a quo adalah melawan hukum.

Selanjutnya tanggapan kami mengenai bukti P.13 versi Pembanding,

mencermati isi bukti P.13 dari Pembanding ini kami menemukan situasi yang

sama seperti yang kami uraikan dalam tanggapan kami mengenai bukti P.9

dari Pembanding di atas, dimana bukti P.13 ini adalah berupa Surat

Peringatan I dari Pembanding kepada Terbanding V namun ternyata

diberikan pada Terbanding III dan diterima Terbanding III terbukti dengan

adanya tulisan dan tanda tangan dari Terbanding III dan diterima Terbanding

III pada bukti surat P.13 tersebut , secara formil dan berdasarkan isi surat –

surat yang diajukan Pembanding sebagai bukti suratnya memang Perjanjian

Kredit dalam perkara a quo tidak ada hubungan hukumnya dengan

Terbanding II dan Terbanding III , namun Judex Factie telah menemukan

bahwasanya kedua Perjanjian Kredit dalam perkara a quo secara kebenaran

materilnya adalah hubungan terselubung antara Pembanding dengan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Terbanding II dan Terbanding III , sedang Terbanding IV dan Terbanding V

hanya sebagai aktor pemeran yang dipasangkan Terbanding II dan

Terbanding III serta Pembanding , sebab bagaimana mungkin bukti P.13 bisa

sampai dan diterima oleh Terbanding III apabila bukan Terbanding III yang

berkepentingan untuk surat P.13 tersebut selanjutnya kami tambahkan lagi

bukti P.25 dari kami Terbanding I semula Penggugat , maka semakin jelas

dan teranglah bahwasanya perbuatan hukum Pembanding, Terbanding II ,

Terbanding III, Terbanding IV, dan Terbanding V yang dilakukan terhadap

objek perkara a quo adalah perbuatan yang melawan hukum ;

e. Bahwa seluruh dalil dari Pembanding khususnya yang menguraikan tentang

peranan Terbanding IV dan Terbanding V yang seolah-olah secara intens

bertemu dengan Pembanding , hal tersebut adalah tidak benar, dasar atas

dalil kami yang membantah dalil Pembanding tersebut adalah keterangan

dari Terbanding IV dan Terbanding V sendiri yang diterangkannya masing-

masing pada surat jawaban dan dupliknya di Pengadilan Tingkat I serta

masing-masing keterangannya pada pemeriksaan sebagai saksi yang

tertuang pada bukti P.25 dari kami Terbanding I semula Penggugat , jadi

sebenarnya baik Terbanding IV dan Terbanding V hanya sekali saja datang

dan bertemu ke tempat Pembanding pada pertemuan tersebutlah Terbanding

IV dan Terbanding V disuruh Pembanding , Terbanding II , dan Terbanding III

untuk menandatangani surat-surat yang berdasarkan arahan Pembanding ,

Terbanding II dan Terbanding III menyatakan pada Terbanding IV dan

Terbanding V surat-surat tersebut hanyalah sekedar untuk pinjam nama ;

f. Bahwa selanjutnya kami menanggapi dalil Pembanding sebagaimana tertulis

pada hal.11 angka 1 pada Memori Bandingnya kami berpendapat dalil

tersebut tidaklah benar, sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo kami

telah melihat bahwa Judex Factie selalu memberikan kesempatan yang sama

pada semua pihak dalam perkara a quo khususnya kepada Pembanding,

Judex Factie telah melakukan pemanggilan kepada Pembanding dengan

cara sepatutnya , namun Pembandinglah yang telah mengabaikan Panggilan

tersebut . Sebenarnya Pembanding telah menjawab sendiri dalil keberatan ini

pada Memori Bandingnya yaitu pada hal.12 angka 4 huruf c, disini

Pembanding justru telah mengakui bahwa sebenarnya ada panggilan dari

Judex Factie yang dibuktikannya dengan bukti surat versi Pembanding yaitu

bukti P.21 , namun tetap tidak menghadiri panggilan tersebut dengan

membuat alasan yang tidak logis pula, oleh karenanya sudah mutlak dalil

Pembanding ini dapat dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi

Tingkat Banding;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


g. Bahwa selanjutnya kami Terbanding I semula Penggugat menyatakan

membantah seluruh dalil-dalil Pembanding yang menyebutkan bahwasanya

Terbanding IV dan Terbanding V lah yang berhak sebagai pemilik atas objek

perkara aquo yang sah, dasar bantahan dalil kami ini mengikuti seluruh

perbandingan hukum yang diberikan Judex Factie pada putusannya;

h. Bahwa mengenai ketidakhadiran baik Turut Terbanding I dan Turut

Terbanding II adalah murni kemauan dari kedua Pihak tersebut bukan karena

keinginan dari Judex Factie sebab kedua Pihak tersebut di atas sudah

dipanggil oleh Judex Factie dan Panggilan yang disampaikan telah diterima

kedua Pihak tersebut di atas , sehingga tidak adanya kerterangan dari kedua

Pihak tersebut dikarenakan kedua Pihak tersebut secara sadar melepas hak

nya untuk hadir dan untuk memberi keterangan di persidangan perkara a quo

untuk membuktikan benar tidaknya kedua Pihak tersebut telah dipanggil

dengan sepatutnya dapat dilihat pada kumpulan relaas panggilan yang ada

pada bundel berkas perkara a quo, oleh karenanya dalil-dalil Pembanding

yang menyatakan keberatan dan menyalahkan Judex Factie atas

ketidakhadiran dan ketiadaan keterangan kedua Pihak tersebut adalah tidak

benar dan sudah selayaknya dikesampingkan;

i. Bahwa uraian dalil Pembanding pada hal.19 huruf c , dalam Memori

Bandingnya adalah tidak tepat sebab dengan ditemukannya Perbuatan

melawan hukum yang terjadi atas beralihnya kepemilikan objek perkara a

quo kepada Terbanding IV dan Terbanding V melalui Akta Jual Beli yang

ditemukan melalui pemeriksaan alat-alat bukti pada persidangan perkara a

quo beserta keterangan Terbanding IV dan Terbanding V pada jawaban dan

dupliknya maka peristiwa hukum tentang beralihnya kepemilikan perkara a

quo tersebut kepada Terbanding IV dan Terbanding V adalah Perbuatan

melawan hukum sehingga menyebabkan menjadi tidak sah serta batal demi

hukumlah peralihan objek perkara a quo selanjutnya kami kaitkan lagi dalil

kami di atas dengan bukti tambahan kami yaitu bukti P.25 yang berupa

putusan perkara pidana , dimana pada perkara pidana tersebut Terbanding II

adalah sebagai Terdakwa yang mana di dalam putusan tersebut juga

tertuang keterangan Terbanding IV dan Terbanding V sebagai Saksi , beserta

alat-alat bukti lainnya yang isi putusan Perkara Pidana ini semakin

memeprjelas tentang bagaimana perbuatan melawan hukum yang telah

diperbuat terhadap objek perkara a quo yang dilakukan secara bekerjasama

antara Terbanding II , Terbanding III, Pembanding , Terbanding IV ,

Terbanding V dan Turut Terbanding II , oleh karenanya sudah selayaknya

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


dalil Pembanding yang termuat pada Memori Banding hal.19 huruf .c ditolak

seluruhnya ;

j. Bahwa dalil Pembanding pada Memori Bandingnya hal.20 dan 21 pada huruf

f adalah keliru sebab berdasarkan fakta-fakta hukum, alat-alat bukti serta

jawaban dan duplik Terbanding IV dan Terbanding V yang disimpulkan Judex

Factie penguraiannya pada pertimbangan hukumnya atas putusan perkara a

quo serta kami tambahkan lagi bukti tambahan yaitu bukti P.25 maka

terungkap dan terbuktilah bahwasanya Perjanjian Kredit tersebut dapat

terwujud atas kerjasama secara terselubung atau melawan hukum antara

Pembanding dengan Terbanding II dan Terbanding III , selanjutnya

keterlibatan Terbanding IV dan Terbanding V adalah atas bujukan dari

Terbanding II dan Terbanding III ;

k. Bahwa atas dalil Pembanding pada Memori Bandingnya hal.21 huruf g juga

sangat tidak benar sebab dari pemeriksaan perkara a quo telah terbukti

bahwasanya secara terselubung tujuan penyerahan dana hasil Perjanjian

Kredit peruntukannya bukanlah pada Terbanding IV dan Terbanding V yang

selayaknya menerima pencairan pinjaman tersebut , tetapi ternyata

peruntukannya adalah kepada Terbanding II dan Terbanding III yang

dilakukan secara terselubung / melawan hukum atas dasar adanya

kesepakatan yang tidak sah antar Pembanding dengan Terbanding II dan

Terbanding III , fakta tersebut juga telah terbukti pada persidangan perkara

pidananya bahwasanya seluruh dana hasil pencairan pinjaman yang

diperoleh dari Pembanding penerimaannya dilakukan oleh Terbanding II dan

Terbanding III , sedangkan Terbanding IV dan Terbanding V masing-masing

hanya menerima Rp 500.000,- dan Rp 1.000.000,- sebagai tanda terimakasih

dari Terbanding II dan Terbanding III atas kesediannya memberikan

posisinya sebagai Peminjam, fakta yang terungkap pada perkara pidana ini

seluruhnya dapat dilihat pada bukti tambahan yang kami ajukan pada Kontra

Memori Banding ini yang kami beri tanda P.25 maka bagaimana mungkin lagi

Pembanding memposisikan dirinya sebagai Kreditur yang beretiket baik ?;

l. Bahwa kami juga membantah dalil Pembanding sebagaimana tertulis pada

Memori Bandingnya pada hal.21 , 22 diangka 12 huruf a,b, dan c fakta

sebenarnya memang Pembanding sama sekali tidak melakukan survei pada

objek perkara a quo , hal ini telah kami dalilkan tadinya di Pengadilan Tingkat

Pertama namun justru dari penelitian kami terhadap bukti-bukti surat yang

diajukan Pembanding pada Memori Bandingnya kami menemukan tambahan

fakta bahwa memang sesungguhnya Pembanding tidak pernah melakukan

survei pada objek perkara a quo , hal ini dapat kita lihat pada bukti P.22 dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


bukti P.23 yang diajukan Pembanding, pada bukti P.22 tertulis lokasi agunan

a.n Debitur Lamsihar br Lubis ( Terbanding IV ) terletak di Jl. Sei Kelembah

VII Desa Durian, Kec.Bajenis Kota Tebing Tinggi padahal sebenarnya objek

perkara a quo yang menjadi atas nama Lamsihar br Lubis ( Terbanding IV )

terletak di Perumahan Griya Bulian Permai Blok B No.024 Kel. Pinang

Mancung, Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, antar kedua alamat tersebut

dengan sangat jelas telah terlihat perbedaan yang mencolok yakni terletak di

dua Kelurahan yang berbeda maka, temuan ini menjadi bukti yang tidak

terbantahkan bahwasanya memang benar Pembanding memang tidak

pernah mensurvei lokasi objek perkara a quo yang mana sertifikatnya atas

nama Lamsihar br Lubis ( Terbanding IV ) namun lokasi lainlah sebagaimana

yang tersebut pada bukti Pembanding yaitu P.22 yang disurvei Pembanding

dan data hasil survei tersebut dijadikan sebagai data pendukung status

agunan objek perkara a quo , oleh karenanya maka semakin terbuktilah

kebenaran Pertimbangan hukum Judex Factie yang mengatakan

bahwasanya Pembanding selaku Kreditur tidak menerapkan prinsip 5c.

Selanjutnya pada bukti P.23 dari Pembanding tertulis disana debitur atas

nama Ita Stasiah br Sagala ( Terbanding V ) dengan lokasi agunan yang

disurvei terletak di Jl.P.Kalimantan Lk.02 kel. Persiakan, Kec.Padang Hulu,

Kota Tebing Tinggi , padahal objek perkara a quo yang dijadikan objek

agunan dengan Debitur atas nama Ita Stasiah br Sagala ( Terbanding V )

adalah terletak di Perumahan Griya Bulian Permai Blok B No.025 Kel.

Pinang Mancung, Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi , perbandingan kedua

alamat di atas adalah terletak di Kelurahan dan Kecamatan yang berbeda

sehingga terbukti dengan terang dan jelas bahwasanya memanglah benar

Pembanding tidak pernah datang ke lokasi objek perkara a quo untuk

melakukan survei, dan lebih anehnya lagi pada bukti P.23 dari Pembanding

pada halaman berikutnya pada bagian Penilaian Jaminan Bangunan

diterangkan bahwasanya pada lokasi agunan atas nama Debitur Ita Stasiah

br Sagala ( Terbanding V ) terdapat bangunan rumah tinggal yang

selanjutnya diuraikan secara rinci mengenai keadaan bangunannya pada

kenyataannya pada objek perkara a quo yang dijadikan sebagai agunan dari

Debitur atas nama Ita Stasiah br Sagala (Terbanding V ) adalah hanya tanah

kosong tanpa ada bangunan apapun termasuk rumah tinggal rumah tinggal

(terbukti pada hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan Judex

Factie) sehingga semakin terbuktilah kebohongan dari pembanding yang

mendalilkan telah melakukan survei yang sepatutnya pada objek perkara a

quo yang dijadikan agunan dari Debitur atas nama Ita Stasiah br Sagala yang

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


terdapat sama sekali tidak benar, oleh karenanya pada perkara a quo

Pembanding telah terbukti adalah benar sebagai Kreditur yang tidak beretikat

baik;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian kami tersebut di atas beserta seluruh

pertimbangan hukum Judex Factie maka semakin menguatkan keyakinan

atas kebenaran bahwasanya telah terjadi perbuatan melawan hukum dari

Pembanding semula Tergugat V , Terbanding II semula Tergugat I, dan

Terbanding III semula Tergugat II yang bekerjasama secara melawan hukum

yang selanjutnya Terbanding II dan Terbanding III dengan cara membujuk

berhasil melibatkan Terbanding IV dan Terbanding V untuk dapat berperanan

seolah-olah bertindak sebagai Debitur dan Pembeli objek perkara a quo ,

keterlibatan Terbanding IV dan Terbanding V adalah bagian dari rencana

yang dikompromikan oleh Terbanding II, Terbanding III, dan Pembanding

dengan tujuan agar pinjaman dapat keluar dari pembanding yang nantinya

peruntukannya adalah kepada Terbanding II dan Terbanding III,cara tersebut

di atas menjadi pilihan cara yang di tempuh Terbanding II , Terbanding III dan

Pembanding , karena ternyata Terbanding II dan Terbanding III sudah

terdaftar sebagai Debitur yang di Black List ;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding I semula Penggugat

dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Medan dengan ini memeriksa pada

Tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat V .

2. Mengadili sendiri “ menerima dan mengambil alih seluruh putusan Judex

Factie menjadi putusan pada tingkat banding “

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat V untuk membayar biaya

perkara.

Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding

yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat V diatas,

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-

alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh MajeIis Hakim

Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-

materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan

putusan MajeIis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding

tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula

Penggugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi tanggal 29 Maret 2016 Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Tbt;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,

meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi tanggal 29 Maret 2016 Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Tbt,

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula

Tergugat V, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding semula Penggugat, MajeIis Hakim Tingkat Banding berpendapat

alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh

para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka MajeIis Hakim Tingkat

Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri

dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 29 Maret 2016

Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Tbt, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat V berada

di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara

dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dalam

perkara ini serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;

M E N G A D I L I - Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Tergugat V tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 29 Maret

2016 Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Tbt, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat V untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, oleh Kami: DHARMA E. DAMANIK, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LINTON SIRAIT, SH., MH dan ADI SUTRISNO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 10 Pebruari 2017 Nomor : 36/PDT/2017/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SeIasa tanggal 4 April 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Anggota serta MUSA P PURBA, SH sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis, LINTON SIRAIT, SH., MH DHARMA E. DAMANIK, SH., MH ADI SUTRISNO, SH., MH

Panitera Pengganti,

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Documents

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA · 2017-05-12 · ... selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. ... atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat