• Home

  • Documents

  •  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal...
20

 · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 2:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 3:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 4:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 5:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 6:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 7:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 8:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 9:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 10:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 11:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 12:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 13:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 14:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 15:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 16:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 17:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 18:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 19:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal
Page 20:  · bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal

jdih.wonosobokab.go.id. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

jdih.wonosobokab.go.id. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN … · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN … · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI ......1. Ketentuan Pasal 2 huruf f diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI ......1. Ketentuan Pasal 2 huruf f diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis

Documents
GUBERNUR JAWA TENGAH · Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 3. Kententuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 Bantuan Keuangan

GUBERNUR JAWA TENGAH · Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. 3. Kententuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 Bantuan Keuangan

Documents
jdih.butonkab.go.id€¦ · 4. Ketentuan ayat (2) Pasäl 18 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berika t: Pasal 18

jdih.butonkab.go.id€¦ · 4. Ketentuan ayat (2) Pasäl 18 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berika t: Pasal 18

Documents
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ... antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21A (1) Sisa Dana Desa

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ... antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21A (1) Sisa Dana Desa

Documents
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...18/BC/2012 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Pemberitahuan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...18/BC/2012 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Pemberitahuan

Documents
- 39.PJ_.2015.pdf · Perpajakan; dan Pelaksanaan administrasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

- 39.PJ_.2015.pdf · Perpajakan; dan Pelaksanaan administrasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5

Documents
BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAHjdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/576-585.pdf · Pasal baru yakni Pasal 15 A, sehingga Pasal 15 A berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 A

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAHjdih.karanganyarkab.go.id/admin/pdf/576-585.pdf · Pasal baru yakni Pasal 15 A, sehingga Pasal 15 A berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 A

Documents
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT … · 2015. 4. 10. · minggu ketiga bulan yang bersangkutan. 6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT … · 2015. 4. 10. · minggu ketiga bulan yang bersangkutan. 6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal

Documents
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR … · 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR … · 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi

Documents
SALINAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA … · Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus diajukan

SALINAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA … · Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus diajukan

Documents
MåtèrYRa era um san Ra "drdå 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah

MåtèrYRa era um san Ra "drdå 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah

Documents
ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING TAHUN 2019 ... - … · dengan kewenangan MPR diubah, yaitu: Ketentuan Pasal 3 ditambah satu ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai

ACADEMIC CONSTITUTIONAL DRAFTING TAHUN 2019 ... - … · dengan kewenangan MPR diubah, yaitu: Ketentuan Pasal 3 ditambah satu ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai

Documents
BKPM › jdih › userfiles › batang › MHH...2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (I) Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberikan dengan menerakan

BKPM › jdih › userfiles › batang › MHH...2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (I) Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberikan dengan menerakan

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU - … · Web viewBeberapa Ketentuan dalam pasal 5 angka Romawi I, angka Romawi III dan angka Romawi VI diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU - … · Web viewBeberapa Ketentuan dalam pasal 5 angka Romawi I, angka Romawi III dan angka Romawi VI diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi

Documents
KUA Umbulharjo · 2019. 7. 5. · c. Seksi Kerja Sama Kesehatan dan Perlindungan Jemaah Haji. 20. Ketentuan dalam Pasal 303 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal

KUA Umbulharjo · 2019. 7. 5. · c. Seksi Kerja Sama Kesehatan dan Perlindungan Jemaah Haji. 20. Ketentuan dalam Pasal 303 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal

Documents
ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Documents
palembang.bpk.go.id...2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf h dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 19 (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan

palembang.bpk.go.id...2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf h dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 19 (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan

Documents
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …ketentuan.pajak.go.id/aturan/asli/44.PMK04.2012.pdf4. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …ketentuan.pajak.go.id/aturan/asli/44.PMK04.2012.pdf4. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Documents
UU 11 2020 Cipta Kerja · Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 171 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat

UU 11 2020 Cipta Kerja · Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 171 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat

Documents
Peraturan MahkaMah konstitusi noMor 3 tahun 2014 · 1. 2. 3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 ... Ketentuan Pasal 31 ayat (1)

Peraturan MahkaMah konstitusi noMor 3 tahun 2014 · 1. 2. 3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 ... Ketentuan Pasal 31 ayat (1)

Documents
jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2016/PM_91_Tahun...1. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Pembatasan usia

jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2016/PM_91_Tahun...1. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Pembatasan usia

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kemhan.go.id · d. CaLK. 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) UAKBUN-Daerah memproses data transaksi: a. penerimaan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kemhan.go.id · d. CaLK. 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) UAKBUN-Daerah memproses data transaksi: a. penerimaan

Documents
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teoritis Tentang ... II.pdfPublicate (pengumuman) tanggal 30 April 1847 1847 No.23). (Staatsblad Pasal 2 berbunyi : De wet verbindt allen voor het

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teoritis Tentang ... II.pdfPublicate (pengumuman) tanggal 30 April 1847 1847 No.23). (Staatsblad Pasal 2 berbunyi : De wet verbindt allen voor het

Documents
SALINANjdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-7-2012-Permen LH 18 th...87 dan Pasal 88 dihapus. 10. Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 191 Asisten Deputi

SALINANjdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-7-2012-Permen LH 18 th...87 dan Pasal 88 dihapus. 10. Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 191 Asisten Deputi

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … · atau uji toksikologi. 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 1. Limbah yang dihasilkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … · atau uji toksikologi. 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 1. Limbah yang dihasilkan

Documents
sipuu.setkab.go.id Nomor 14... · Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 5A sinergitas rangka (1) Dalam kepariwisataan Tim Koordinasi pembangunan Kepariwisataan menyusun Rencana

sipuu.setkab.go.id Nomor 14... · Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 5A sinergitas rangka (1) Dalam kepariwisataan Tim Koordinasi pembangunan Kepariwisataan menyusun Rencana

Documents
jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang

jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang

Documents
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Terhadap ekspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, nomor,

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Terhadap ekspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, nomor,

Documents