.,'

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 44/PMK. 04/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR147 /PMK04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH

DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR255/PMK04/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampakperkembangan ekonomi global serta untuk mernberikanmasa transisi yang memadai bagi pengusaha KawasanBerikat untuk menyesuaikan proses bisnis denganmengikuti ketentuan dalam Kawa.san Berikat, perlumelakukan penyempurnaan terhadap Perati..ran MenteriKeuangan Nomor 147/PMK04/2011 tentang KawasanBerikat sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 255/PMK04/2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK04/2011ten tang Kawasan Berikat Sebagaimana telah Diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor255/PMK04/2011;

Mengingat 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK04/2011tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah . diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor255/PMK04/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR147/PMK04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKATSEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK04/2011.

,.

MENTERIKEUANGAN~lEPUBUK INDONESIA

-2-

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 147 jPMK.04j2011 tentarig Kawasan. Berikatsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 255jPMK.04j2011, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga Pasal 1berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud derigan:1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Unciang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995' tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Unciang-UndangNomor 17 Tahun 2006.

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nornor11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagarmana telahdiubah dengan Undang-Undang Nornor 39 Tahun2007.

3. Tempat ,Penimbunan Berikat adalah bangunan,temp at, atau kawasan yang memenuhi persyaratantertentu yang ,digunakan untuk menirnburi barangdengan tujuan tertentu dengan mendapatkanpenangguhan Bea Masuk.

4. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbc.nan Berikatuntuk menimbun barang impor danjatau barang yangberasal dari temp at lain dalam daerah pabean gunadiolah atau digabungkan, yang hasilnya terutamauntuk diekspor.

5. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukumyang melakukan kegiatan menyediakan da.n mengelolakawasan untuk kegiatan pengusahaan KawasanBerikat.

6. Pengusaha Kawasan Berikatadalah ba:lan hukumyang melakukan kegiatan pengusahaan KawasanBerikat.

7. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkapPenyelenggara di Kawasan Berikat, yang selanjutnyadisingkat PDKB, adalah badan h kum yangmelakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikatyang berada di dalam Kawasan Berikat milikPenyelenggara Kawasan Berikat yang statusnyasebagai badan hukum yang berbeda.

MENTEnt I(EUANGANnEPUBUK INDONESIA

-3-

8. Kegiatan Pengolahan adalah kegiatan:a. mengolah barang dan bahan dengan atau tanpa

Bahan Penolong menjadi barang· hasil . produksidengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasukperubahan sifat dan fungsinya; dan ' atau

b. budidaya flora dan fauna.9. Kegiatan .Penggabungan adalah menggabungkan

barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yangbersangkutan sebagai produk utama dengan barangjadi yang berasal dari impor, dad Kawasan Berikatlain, dan Zatau dad tempat lain dalam daerah pabean.

10. Barang Modal adalah barang yang digunakan olehPenyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha KawasanBerikat atau PDKB berupa:a. peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau

konstruksi Kawasan Berikat;b. mesm;c. peralatan pabrik; dand. cetakan (moulding),termasuk suku cadang, tidak meliputi bahan danperkakas untuk pembangunan, perruasan, ataukonstruksi Kawasan Berikat.

11. Bahan Baku adalah barang dan bahan yang akandiolah menjadi barang hasil produksi yang mempunyainilai guna yang lebih tinggi.

12. Bahan Penolong adalah barang dan bahan selainBahan Baku yang digunakan dalam. KegiatanPengolahan atau Kegiatan Periggabu ngan yangberfungsi membantu dalam proses produksi. .

13. Sisa Bahan Baku adalah Bahan Baku yang masihtersisa yang tidak digunakan lagi dalam prosesproduksi.

14. Hasil Produksi Kawasan Berikat adalah hasil dariKegiatan Pengolahan atau Kegiatan Pengolahan .danKegiatan Penggabungan sesuai yang tercantum dalamkeputusan mengenai penetapan izin sebagai KawasanBerikat.

15. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebasyang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalahsuatu kawasan yang berada dalam· wilayah hukumNegara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisahdad daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaanBea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai [PPN), PajakPenjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.

MENTEI1I KEUANGANHEPUBUK INDONESIA

-4-

16. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat. PORI adalah Pajak Pertambahari Nilai IPPN); PajakPenjualan atas Barang Mewah : (PPnBM), 'dany atauPajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

17. Orang adalah orang perseorangan atau bac.an hukum.18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.19. Oirektur J enderal adalah Direktur J enderal Bea dan

Cukai.20. Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama adalah

Kantor Wilayah atau Kantor. Pelayanan Utama dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempatdipenuhinya kewajiban pabean sesuai derigan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

21. Kantor Pabean adalah kantor dalamlingkunganDirektorat Jenderal Bea dan Cukai tempatdipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan.Undang-Undang Kepabeanan dari Undang-Undang Cukai.

22. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai DirektoratJenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatantertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.

23. Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat .Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di KawasanBerikat.

24. Badan Pengusahaan Kawasan Bebas adalah BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas.

2. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasalyakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal24A

(1) Persetujuan untuk pemasukan barang modal berupaperalatan pabrik darr/ atau suku cadang barang modaldiberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atau KepalaKantor Pelayanan Utama atas perrnohoriar., PengusahaKawasan Berikat atau PDKB.

(2) Persetujuan untuk pemasukan barang modal berupaperalatan pabrik dan ' atau suku cadang barang modalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibenkan denganmemperhatikan tingkat kepatuhan perusahaan,keterkaitan barang yang dimasukkan derigan kegiatanproduksi, serta kewajaran jumlah barang modal yangdimasukkan.

MENTERIKEUAI\IGANFIEPUBLlI( INDONESIA

-5-

3. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehinggaPasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal32

(1) Barang Modal asal impor di Kawasan Berikat yangbelum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk,dapat dikeluarkan dengan tujuan:

a. diekspor kembali, dengan persetuj.ran KepalaKantor Pabean;

b.dipindahtangankan ke Kawasan Berikat laindengan ketentuan:

1) setelah 2 (dua) tahun sejak diimpor dan telahdipergunakan . di Kawasan Berikat yangbersangkutan, dengan persetujuan KepalaKantor Pabean;

2) sebelum 2 (dua) tahun sejak diimpor darr/ atau. belum dipergunakan di Kawasan Berikat yangbersangkutan dengan memperliatikan alas anpemindahtanganan dengan persetujuan KepalaKantor Wilayah atau Kepala Kanter PelayananUtama.

c. dipindahtangankan ke temp at lain dalam daerahpabean sebelum jangka waktu 4 (empat) tahunsejak diimpor atau sejak dimasukkan untukdigunakan di Kawasan Berikat asal, dan telahdipergunakan di Kawasan Berikat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun denganpersetujuan Kepala Kantor Wilayah atau KepalaKantor Pelayanan Utama dengan ketentuan:

1) membayar Bea Masuk yang dihitungberdasarkan:

a) nilai pabean dan klasifikasi yang berlakupada saat barang impor dimasukkan keKawasan Berikat; dan

b) pembebanan pada saat pemberitahuanpabean impor untuk dipakai didaftarkan;

2) membayar PDRI yang dihitung berdasarkannilai impor yangberlaku pada saat barangimpor dimasukkan ke Kawasan Ber.kat;

It.,;.;01,.,'·::'/1

,.t~~P

MENTER I I{EUANGANREPUBUK INDONESIA

-6-

3) atas penyerahan barang dari Kawasan Berikatke tempat lain dalam daerah pabean,Pengusaha Kawasan Berikatatau PDKB wajibmemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atauPajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (I:>PrtBM)danmembuat faktur pajak sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan .di bidangperpajakan, .

d. dipindahtangankan ke tempat lain dalarn daerahpabean setelah 4 (empat) tahun sejak diimpor atausejak dimasukkan untuk digunakan di KawasanBerikat asal, dan telah dipergunakan di KawasanBerikat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun,setelah mendapatkan persetujuan dari KepalaKantor Wilayah atau Kepala Kantor PelayananUtama, dengan ketentuan:

1) mendapat pembebasan Bea Masuk, denganmengajukan permohonan kepada Kepala KantorWilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama;dan

2) atas penyerahan barang dari Kawasan Berikatke temp at lain dalam daerah pabean,Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajibmemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atauPajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (PPnBM) danmembuat faktur pajak sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan di bidangperpajakan.

(2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat(l) hurufc angka 2) diperoleh dari penjumlahan riilai pabeanpada saat dimasukkan ke dalam Kawa.san Berikatditambah Bea Masuk.

(3) Penghitungan Bea Masuk dari/ atau Cukai, dan PDRIsebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakanNilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) yangditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saatpembayaran.

\k,

·,

MENTERI I<EUANGANFtEPUBUK INDONESIA

-7-

4. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehinggaPasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal39

(1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat:a. memberikan pekerjaan subkontrak sebagian

Kegiatan Pengolahan kepada Pengusaha KawasanBerikat atau PDKB lainnya dan ' atau kepadaperusahaan industri di temp at lain dalam daerahpabean; darr/ atau

b. menerima pekerjaan subkcntrak dari PengusahaKawasan Berikat atau PDKB lainnya darr/ ataudari perusahaan industri di tempat lain dalamdaerahpabean.

(2) Pemeriksaan awal atau penyortiran dan pemeriksaanakhir atau pengepakan, atas pekerjaan subkontraksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harusdilakukan di Kawasan Berikat yang bersangkutan.

(3) Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dilakukan berdasarkan perjanjiansubkontrak.

(4) Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan setelah mendapat peraetujuan dariKepala Kantor Pabean.

(5) Dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, Perigusaha KawasanBerikat atau PDKB dapat meminjamkan mesinproduksi dan cetakan (moulding) kepada penerima .subkontrak.

(6) Atas pengeluaran barang dan/ atau bahan dalamrangka subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan Zatau mesin produksi dan cetakan (moulding)sebagaimana dimaksud pada . ayat (5), keperusahaarr/badan usaha di tempat lain dalamdaerah pabean, Pengusaha Kawasan Berikat atau.PDKB harus menyerahkan j aminan.

(7) Besarnya jaminan yang harus diserahkansebagaimana dimaksud pada ayat (6), didasarkanpada perjanjian subkontrak sebagaimana dimaksudpada ayat (3).

MEflJTEHll<EUANGANREPUOUK INDONESIA

-8-

5. Ketentuan Pasal 56A diubah sehingga Pasal ~:j6Aberbunyisebagai berikut:

Pasal56A

(1) Terhadap izin sebagai Kawasan Berikat yang telahditerbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri iniyang tidak memenuhi persyaratan lokasi di kawasanindustri atau di kawasan budidaya yang c.iperuntukanbagi kegiatan industri sebagaimana dims.ksud dalamPasal 4, dapat diberikan perpanjangan izin paling lamasampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan tidakdiberlakukan ketentuan sebagaimana dima.ksud dalamPasal 4 sepanjang memenuhi kriteria. sekurang-kurangnya:a. tingkat kepatuhan perusahaan;b. memiliki tingkat risiko rendah; danc. tidak memiliki tunggakan hutang atau kewajiban

kepabeanan.

(2) Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yangtelah mendapatkan izin sebelum berlakunya PeraturanMenteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentangKawasan Berikat, berlaku ketentuan sebagai berikut :a. Terhadap pemindahtanganan barang modal dari·

Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerahpabean yang diimpor sebelum· berlakunyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor147/PMK04/2011 tentang Kawasan Elerikat, tetapdiberlakukan ketentuan pemindahtanganan sesuaiKeputusan Menteri Keuangan Nomor291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikatsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor101 /PMK04 /2005.

b. Batasan pengeluaran Hasil Produk si KawasanBerikat ke tempat lain dalam daerah pabean untukbarang yang masih memerlukan proses lebihlanjut, tidak dapat berfungsi tanpa bantuan baranglainnya, dan/ atau tidak dapat digunakan langsungoleh konsumen akhir (intermediate goods), berlakuketentuan sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor291/KMK05/ 1997 tentangKawasan Berikat sebagairnaria telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 101/PMK04/2005 sampaidengan tangga131 Desember 2014.

"

MENTERIKEUANGANREPUBUI< INDONESIA

-9-

(3) Untuk mendapatkan persetujuan pemindahtangananbarang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a dan penjualan hasil produksi ke ternpat laindalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKBharus mengajukan permohorian" kepada DirekturJenderal.

(4) Setelah melakukan penelitian terhadap permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direk tur Jenderaldapat memberikan persetujuan atau penola an.

7. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyisebagai berikut:

Pasa158

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:a. penerapan manajemen resiko dalam rangka

pemeriksaan pabean secara selektif dai penerapanmanajemen resiko untuk pemberian kemudahankepabeanan dan cukai;

b. tata cara pengajuan permohonan dan penerbitanizin Kawasan Berikat

c. tata cara pengawasan dan pelayanan ataspemasukan barang ke Kawasan . Berikat,pengeluaran barang dari Kawasan Beri.cat, musnahtanpa sengaja, dan pemusnahan barang di KawasanBerikat;

d. tata cara pembekuan dan pencabutan izin Kawasan .Berikat;

e. tata cara pemeriksaan sederhana;f. tata cara perpanjangan izin dan penetapan lokasi

untuk Kawasan Berikat; dang. tata cara subkontrak,diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai.

(2) Ketcntuan lebih lanjut mengenai:a. tata cara penerbitan faktur pajak atas pemasukan

barang ke Kawasan Berikat clan pengeluaran barangdari Kawasan Berikat; dan

b. tat a cara pelaporan dan . pembayaran PajakPertambahan Nilai (PPN) atau Pajak PertambahanNilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM) serta Pajak Penghasilan (PPh)· Pasal 22Impor atas pengeluaran barang de ri KawasanBerikat ke tempat lain dalam daerah pabean,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

·, \

rVlE~rTEnrI(EUAr~Gl\NIIEPUIJUIC INDONEEli/\

-10-

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan per.empatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 16 Maret 2012MENTERI KEUAN GAN,

ttd.AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di J akartapada tanggal16 Maret 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 317Salinan sesuai n an aslinyaKEPALA f\~~{

~ ~1)f\GIAN ENTERIAN

lJ' 1