12

ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Download PDF Report

Upload
hakiet
View
237
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Page 2: ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Page 3: ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Page 4: ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Page 5: ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Page 6: ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Page 7: ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Page 8: ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Page 9: ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Page 10: ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Page 11: ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Page 12: ppidkemkominfo.files.wordpress.com · 3. PRESIDEN INDONESIA Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 …repository.usd.ac.id/15815/2/042114145_Full.pdf · 2018. 1. 17. · EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 …repository.usd.ac.id/15815/2/042114145_Full.pdf · 2018. 1. 17. · EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK PEGAWAI

Documents

PERATURAN ARBITRASE - goldengate-law.comgoldengate-law.com/pdf/arbitration_rules/KLRCA_Arbitration_Rules... · Proses Arbitrase Pasal 17 Ketentuan Umum 40 Pasal 18 Tempat Arbitrase

PERATURAN ARBITRASE - goldengate-law.comgoldengate-law.com/pdf/arbitration_rules/KLRCA_Arbitration_Rules... · Proses Arbitrase Pasal 17 Ketentuan Umum 40 Pasal 18 Tempat Arbitrase

Documents

Workshop Aplikasi Metode Penjatuhan Hukuman …itjen.kemenkumham.go.id/images/Paparan_Aplikasi_MPJHD...LATAR BELAKANG • PP 53Tahun 2010 : pasal 3 (17 poin Kewajiban) dan Pasal 4

Workshop Aplikasi Metode Penjatuhan Hukuman …itjen.kemenkumham.go.id/images/Paparan_Aplikasi_MPJHD...LATAR BELAKANG • PP 53Tahun 2010 : pasal 3 (17 poin Kewajiban) dan Pasal 4

Documents

PENULISAN HUKUM IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (2) · PDF filemelaksanakan penelitian tugas akhir yang berjudul “ Implementasi Pasal 17 ayat (2) ... Sosiologi Hukum.

PENULISAN HUKUM IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (2) · PDF filemelaksanakan penelitian tugas akhir yang berjudul “ Implementasi Pasal 17 ayat (2) ... Sosiologi Hukum.

Documents

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Documents

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA …safaat.lecture.ub.ac.id/files/2015/03/LEMBAGA-NEGARA...2 Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 22 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA …safaat.lecture.ub.ac.id/files/2015/03/LEMBAGA-NEGARA...2 Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 22 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan

Documents

TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik

TUHAN a. · Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 281 ayat (2)) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

Documents

New TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R · 2020. 7. 17. · kondisi alat berat. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 ... Remunerasi minimal untuk tenaga

New TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R · 2020. 7. 17. · kondisi alat berat. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 ... Remunerasi minimal untuk tenaga

Documents

SESI 5 Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak filesurat ketetapan pajak pasal 1 angka 14 uu kup surat ketetapan pajak pasal 13 pasal 15 pasal 17 dan pasal 17 b pasal 17 a surat

SESI 5 Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak filesurat ketetapan pajak pasal 1 angka 14 uu kup surat ketetapan pajak pasal 13 pasal 15 pasal 17 dan pasal 17 b pasal 17 a surat

Documents

daftar isi pasal 17 - kppu.go.id Pedoman Pasal 17.pdf · usaha tidak sehat adalah penguasaan atas produksi dan ... serta batasan-batasan ... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur

daftar isi pasal 17 - kppu.go.id Pedoman Pasal 17.pdf · usaha tidak sehat adalah penguasaan atas produksi dan ... serta batasan-batasan ... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 … fileNOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN ... Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 … fileNOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN ... Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan

Documents

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

Documents

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 · PDF filea. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada ... Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal ... 17

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 · PDF filea. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada ... Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal ... 17

Documents

Pasal-pasal Sisdur 2011 17 Maret

Pasal-pasal Sisdur 2011 17 Maret

Documents

PERATURAN DRIFTING - cms.imi.co.idcms.imi.co.id/media/file/2017/02/17/PERATURAN-DRIFTING-2017.pdf · pasal 25 piala dan penghargaan 25 pasal 26 hukuman dan pemecatan 26 pasal 27 asuransi

PERATURAN DRIFTING - cms.imi.co.idcms.imi.co.id/media/file/2017/02/17/PERATURAN-DRIFTING-2017.pdf · pasal 25 piala dan penghargaan 25 pasal 26 hukuman dan pemecatan 26 pasal 27 asuransi

Documents

Beranda | Jogloabang - SALINAN...Sakit, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 16, Pasal 17 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayal (4), Pasal

Beranda | Jogloabang - SALINAN...Sakit, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 16, Pasal 17 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayal (4), Pasal

Documents

€¦ · 1 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA BATANG TUBUH (PASAL 17 – PASAL 18) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO …

€¦ · 1 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA BATANG TUBUH (PASAL 17 – PASAL 18) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO …

Documents

MenyusunDaftarInformasiPublikppid.jabarprov.go.id/assets/downloads/Materi_Rakor... · PERSAINGAN YG SEHAT KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI Pasal 17 a,c,d,e,f, i Pasal 17 b Pasal 17 g,

MenyusunDaftarInformasiPublikppid.jabarprov.go.id/assets/downloads/Materi_Rakor... · PERSAINGAN YG SEHAT KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI Pasal 17 a,c,d,e,f, i Pasal 17 b Pasal 17 g,

Documents

HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERMASALAHAN …e-dokumen.kemenag.go.id/files/Rs2GgbVi1304932063.pdf · Monopsoni Penguasaan Pasar Pasal 17 Persekongkolan Pasal 22-24 Pasal 19-21 Pasal

HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERMASALAHAN …e-dokumen.kemenag.go.id/files/Rs2GgbVi1304932063.pdf · Monopsoni Penguasaan Pasar Pasal 17 Persekongkolan Pasal 22-24 Pasal 19-21 Pasal

Documents

PELAKSANAAN PASAL 17 PERATURAN MENTERI AGAMA … · 2018. 4. 11. · Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan ..... 56 2. Pandangan Kepala KUA terhadap Perlindungan

PELAKSANAAN PASAL 17 PERATURAN MENTERI AGAMA … · 2018. 4. 11. · Pasal 17 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan ..... 56 2. Pandangan Kepala KUA terhadap Perlindungan

Documents

G rkun eldmoching 803 15 G'ürfiche 1070/153 1064/458 1010 ... · G rkun eldmoching 803 15 G'ürfiche 1070/153 1064/458 1010/15 1064/44 WH 12m . Created Date: 12/20/2012 4:07:32 PM

G rkun eldmoching 803 15 G'ürfiche 1070/153 1064/458 1010 ... · G rkun eldmoching 803 15 G'ürfiche 1070/153 1064/458 1010/15 1064/44 WH 12m . Created Date: 12/20/2012 4:07:32 PM

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 …jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_17_th_2003[1].pdfPasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 …jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_17_th_2003[1].pdfPasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Documents

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara · huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Keuangan Negara; ... 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D,

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara · huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Keuangan Negara; ... 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D,

Documents

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

Documents

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK … · 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1)

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK … · 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1)

Documents

SALINAN - jdih.patikab.go.id · Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 25, Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17 ayat (3)

SALINAN - jdih.patikab.go.id · Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 25, Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17 ayat (3)

Documents

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL...BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 17 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 31,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL...BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 17 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 31,

Documents