• Home

  • Documents

  • jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75...
14

jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang

  • Upload
    dophuc

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 2: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 3: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 4: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 5: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 6: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 7: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 8: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 9: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 10: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 11: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 12: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 13: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang
Page 14: jdih.mataramkota.go.id KOTA...terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut : Pasal 75 ... 1998 tentang

Ancaman Militer-Pasal Demi Pasal

Ancaman Militer-Pasal Demi Pasal

Documents
JURNAL HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN …e-journal.uajy.ac.id/11682/1/JURNAL HK11248.pdf · dilarang melakukan aborsi, Pasal 75 ayat (2) perihal pengecualian dari larangan dalam Pasal

JURNAL HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN …e-journal.uajy.ac.id/11682/1/JURNAL HK11248.pdf · dilarang melakukan aborsi, Pasal 75 ayat (2) perihal pengecualian dari larangan dalam Pasal

Documents
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

Documents
ikma10fkmua.files.wordpress.com · Web view7.1 Pasal 36 7.2 Pasal 37 7.3 Pasal 38 8 VII. Melindungi Negara 8.1 Pasal 39 8.2 Pasal 40 8.3 Pasal 41 9 VIII. Pimpinan Negara 9.1 Pasal

ikma10fkmua.files.wordpress.com · Web view7.1 Pasal 36 7.2 Pasal 37 7.3 Pasal 38 8 VII. Melindungi Negara 8.1 Pasal 39 8.2 Pasal 40 8.3 Pasal 41 9 VIII. Pimpinan Negara 9.1 Pasal

Documents
jdih.mataramkota.go.id NOMOR 10...melahirkan. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 5, ayat (2) huruf b ... kuitansi transportasi (sewa mobil) dari rurnah peserta ke RTK atau Puskesmas

jdih.mataramkota.go.id NOMOR 10...melahirkan. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 5, ayat (2) huruf b ... kuitansi transportasi (sewa mobil) dari rurnah peserta ke RTK atau Puskesmas

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id NO 33 TH 2004.pdf · Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, ... c. Pajak Penghasilan (PPh)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id NO 33 TH 2004.pdf · Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, ... c. Pajak Penghasilan (PPh)

Documents
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIApreview-kly.akamaized.net/liputan6/UU+Cipta... · 2020. 10. 5. · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIApreview-kly.akamaized.net/liputan6/UU+Cipta... · 2020. 10. 5. · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAdpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf · Mengingat : 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal

Documents
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal ......ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51

Documents
DRIVING INNOVATION and GROWTH - adira.co.id · huruf a, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Padal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 5, Pasal 27 ayat 6, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 7,

DRIVING INNOVATION and GROWTH - adira.co.id · huruf a, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Padal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 5, Pasal 27 ayat 6, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 7,

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK · PDF fileTENTANG PEMBENTUKAN ... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan ... Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe

UNDANG-UNDANG REPUBLIK · PDF fileTENTANG PEMBENTUKAN ... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan ... Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe

Documents
BAB III PERATURAN DAN PELAKSAAN IZIN OPERASIONAL ...repository.unpas.ac.id/41851/4/BAB-III.pdf · 75 Pasal 53 ayat (3) PP No 74 Tahun 2014 76 Pasal 53 ayat (4) PP No 74 Tahun 2014

BAB III PERATURAN DAN PELAKSAAN IZIN OPERASIONAL ...repository.unpas.ac.id/41851/4/BAB-III.pdf · 75 Pasal 53 ayat (3) PP No 74 Tahun 2014 76 Pasal 53 ayat (4) PP No 74 Tahun 2014

Documents
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 … ·  · 2017-12-05bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) ... c. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, ... Pasal 78, Pasal

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 … ·  · 2017-12-05bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) ... c. bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, ... Pasal 78, Pasal

Documents
PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

Documents
EQUALITY BEFORE THE LAW PASAL 75, 76, 81 DAN 82 UNDANG

EQUALITY BEFORE THE LAW PASAL 75, 76, 81 DAN 82 UNDANG

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

Documents
SIPD Kota Surakarta Tahun 2014bapppeda.surakarta.go.id/kip/assets/uploads/bidang/IPW/75/_SIPD_I.pdf · UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 ... (S PPN) pasal

SIPD Kota Surakarta Tahun 2014bapppeda.surakarta.go.id/kip/assets/uploads/bidang/IPW/75/_SIPD_I.pdf · UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 ... (S PPN) pasal

Documents
KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal

KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal

Documents
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK … · 2018. 12. 19. · Di antara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 28 (dua puluh delapan) pasal, yakni Pasal 108A, Pasal 108B, Pasal

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK … · 2018. 12. 19. · Di antara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 28 (dua puluh delapan) pasal, yakni Pasal 108A, Pasal 108B, Pasal

Documents
jdih.mataramkota.go.id Kerjasama Nomor 5 tahun 2014.pdf · OBYEK KERJASAMA Pasal 3 (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah berupa Unit Pengolahan Sampah (UPS) di wilayah kelurahan

jdih.mataramkota.go.id Kerjasama Nomor 5 tahun 2014.pdf · OBYEK KERJASAMA Pasal 3 (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah berupa Unit Pengolahan Sampah (UPS) di wilayah kelurahan

Documents
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I,

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA...Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Documents
jdih.mataramkota.go.id NOMOR 61 TAHUN 2017... · (3) Instansi Pelaksana melakukan pengolahan data Penduduk Non Permanen di tingkat Kota Mataram. Pasal 8 (1) Pengolahan data oleh Lurah

jdih.mataramkota.go.id NOMOR 61 TAHUN 2017... · (3) Instansi Pelaksana melakukan pengolahan data Penduduk Non Permanen di tingkat Kota Mataram. Pasal 8 (1) Pengolahan data oleh Lurah

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang

Documents
PASAL-PASAL AJARAN DORDRECHT (1619) - RECI Sydney · dinyatakan bidat, dan sebuah panitia dari Sinode merancang pasal-pasal melawan ajaran itu. Pasal- pasal itu dibahas oleh Sinode

PASAL-PASAL AJARAN DORDRECHT (1619) - RECI Sydney · dinyatakan bidat, dan sebuah panitia dari Sinode merancang pasal-pasal melawan ajaran itu. Pasal- pasal itu dibahas oleh Sinode

Documents
I SALINAN I - JDI Hukum€¦ ·  · 2017-07-25... Pasal 68 ayat_ (7), Pasal 7 4, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, ... (3) Penyusunan ... Pasal 11 Ketentuan

I SALINAN I - JDI Hukum€¦ ·  · 2017-07-25... Pasal 68 ayat_ (7), Pasal 7 4, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, ... (3) Penyusunan ... Pasal 11 Ketentuan

Documents
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN …ifma.or.id/wp-content/uploads/2015/02/permen-nakertrans...40, Pasal 58 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2), Undang-Undang

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN …ifma.or.id/wp-content/uploads/2015/02/permen-nakertrans...40, Pasal 58 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2), Undang-Undang

Documents
jdih.mataramkota.go.id NOMOR 3 TAHUN 2016.pdf · b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan RSUD Kota Mataram. Pasal 4 (1) Sasaran pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram adalah

jdih.mataramkota.go.id NOMOR 3 TAHUN 2016.pdf · b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan RSUD Kota Mataram. Pasal 4 (1) Sasaran pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram adalah

Documents
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2),

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2),

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2),

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2),

Documents