Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 1
BAB VII
ASPEK TEKNIS PERSEKTOR
KOTA BEKASI
7.1 PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
7.1.1 Isu Strategis Pengembangan Permukiman
Penjabaran isu-isu strategis ini difokuskan pada bidang keciptakaryaan, seperti
kawasan kumuh di perkotaan, dan mengenai kondisi infrastruktur di perdesaan.
Isu-isu strategis pengembangan permukiman di Kota Bekasi dapat dilihat pada
Tabel 7.1 di bawah ini.
Tabel 7.1
Isu-isu Strategis Pengembangan Permukiman di Kota Bekasi
No Isu Strategis Keterangan
1 Sistem sungai yang melewati Bekasi termasuk dalam
wilayah system aliran banjir CBL (Cikarang – Bekasi –
Laut Floodway).
-
2 Kondisi sungi mengalami kerusakan, pendangkalan, erosi
akibat dari sampah dan penyalahgunaan fungsi sungai
-
3 Tebing dan tanggul sungai mengalami erosi akibat
penambangan pasir di sungai
-
4 Tata lahan yang tidak terstruktur berdampak pada aliran
sungai yang melintasi Kota Bekasi
-
5 Banyaknya titik banjir yang terdapat di Kota Bekasi. -
Sumber : SPPIP Kota Bekasi tahun 2010
7.1.2 Kondisi Eksisting Pengembangan Permukiman
Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib
memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman
yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Untuk mencapai
hal tersebut terlebih dahulu perlu diketahui peraturan perundangan di tingkat
Kota Bekasi (meliputi peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan
walikota/bupati, maupun peraturan lainya) yang mendukung seluruh tahapan
proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan pembangunan permukiman.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 2
Tabel 7.2
Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Bupati/Peraturan Lainnya
terkait Pengembangan Permukiman
No
Perda/Peraturan Gubernur/Peraturan
Walikota/Bupati/Peraturan Lainnya Keterangan
No. Peraturan Perihal Tahun
1 13
Rencana Tata
Ruang Wilayah
Kota Bekasi
2011 -
Pengembangan Permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan pada
hakekatnya adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang
sehat dan layak huni (liveble), aman, nyaman, damai dan berkelanjutan serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Kondisi Permukiman di Kota bekasi saat ini secara umum apabila dilihat dari sisi
kelayakan belum dapat dikatakan sebagai permukiman yang layak terutama
menyangkut prasarana dasar permukiman seperti sarana jalan lingkungan, jalan
setapak, sarana air bersih, sarana air limbah, sarana persampahan dan sarana
drainase.
Pada kondisi yang lain, masih adanya pusat-pusat atau daerah permukiman yang
menempatai areal atau wilayah yang bukan untuk lahan permukiman seperti di
sempadan sungai. Akibat dari adanya aktifitas ini bukan hanya terlihat tidak
teratur akan tetapi kembali kepada ketersediaan prasarana dasar pun belum
sepenuhnya tersedia mengingat dengan fungsi yang ada maka layanan prasarana
pendukung bagi aktifitas permukiman tidak disediakan atau tidak dapat diakses
oleh masyarakat.
7.1.3 Permasalahan Dan Tantangan
Permasalahan dan tantangan pengembangan permukiman di Kota Bekasi dirinci
berdasarkan aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peran
serta masyarakat/swasta dan aspek lingkugan permukiman. Permasalahan dan
tantangan serta solusi alternatif pemecahannya dalam pengembangan
permukiman di Kota Bekasi meliputi :
1. Kawasan permukiman yang tidak merata
2. Terdapatnya permukiman yang tidak layak huni dan berwawasan lingkungan
serta permukiman kumuh, terutama di sekitar TPA Bantar Gebang. Areal
permukiman padat yang cenderung menjadi perkampungan padat, yang terdapat
di Kelurahan Jatisampurna, Jati Waringin, Jati Rahayu, Margajaya, Pekayon
Jaya dan Sepanjang Jaya
3. Terbatasnya lahan untuk permukiman di kawasan perkotaan
4. Akses antar kawasan permukiman kurang memadai karena masih menggunakan
jalan arteri dan kolektor utama walaupun umumnya akses di dalam kawasan
permukiman tergolong baik
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 3
7.1.4 Analisis Kebutuhan Pengembangan Permukiman
Kebutuhan pengembangan perumahan permukiman di Kota Bekasi yang dapat
dideteksi, yaitu:
1. Pengembangan perumahan dan permukiman sesuai rencana
2. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
3. Pembangunan perumahan vertikal
4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman
5. Pemberdayaan komunitas perumahan
Kondisi diatas secara menyeluruh dikemas sebagai bagian dari kebutuhan
program pengembangan permukiman di Kota Bekasi yaitu berupa : program
pengembangan perumahan, program lingkungan sehat perumahan, dan program
pemberdayaan komunitas perumahan.
Pengembangan permukiman di Kota Bekasi dapat dilakukan oleh
swasta/pengembang maupun oleh masyarakat.
Pengembangan permukiman skala besar oleh swasta dikenai kewajiban
menyediakan fasilitas sosial dan umum bagi pelayanan penduduk pada
lingkungan permukiman terkait. Agar permukiman skala besar yang dibangun di
Kota Bekasi berada pada lokasi yang diarahkan dapat diberikan insentif berupa
penyediaan infrastruktur oleh pemerintah serta kemudahan dalam proses
perizinan. Bagi pengembang yang memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas
sosial dan umum pada lingkungan permukiman yang dibangun, maka dapat
memperoleh insentif berupa pengurangan biaya perizinan atau pengadaan
pelayanan umum oleh pemerintah (air bersih, pengumpulan/pengolahan sampah,
air kotor, angkutan umum).
Bagi pengembangan permukiman oleh individu (masyarakat), insentif dapat
diberikan bagi masyarakat yang membangun dengan Koefisen Dasar Bangunan
(KDB) lebih rendah dalam rangka menyediakan ruang terbuka hijau yang lebih
luas. Jenis insentif yang dapat diberikan diantaranya pengurangan besar PBB,
kemudahan perizinan, serta pengurangan biaya perizinan. Sedangkan bagi
masyarakat yang membangun rumah pada jalan-jalan utama di pusat kota dapat
dikenai disinsentif berupa nilai PBB yang lebih tinggi (setara dengan PBB bagi
kegiatan perdagangan dan jasa).
Dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sekala prioritas pengembangan
permukiman lebih di titik beratkan pada penanganan permukiman kumuh
khususnya di daerah tepian sungai. Berikut adalah darah-daerah yang termasuk
sekala prioritas penanganan :
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 4
Tabel 7.3
Lokasi Penanganan Permukiman Kumuh
NO KECAMATAN KELURAHAN TITIK KUMUH JML
TTK
1 Pondok melati Jati melati RT 01/RW 06 1
Jati murni RT 04/RW 05 2
Rt 04/Rw 06 3
2 Jati asih Jati asih RT 02/RW 04 4
jatikramat Rt 05/Rw 09 5
Rt 02/Rw 04 6
3 Bantar gebang Bantar gebang Kawasan permukiman
sekitar TPA bantar gebang 7
Cikiwul Rt 01/RW 03 8
4 Bekasi timur Bekasi jaya Jalur hijau sempadan rel
kereta api 9
Jalur hijau sempadan kali
bekasi 10
Margahayu Kawasan permukiman
belakang carefour 11
Kawasan permukiman
belakang Bappeda 12
Kawasan pasar proyek 13
5 Bekasi selatan Margajaya
Kawasan jalur hijau
sempadan kali irigasi
bekasi
14
6 Bekasi barat Bintara RT 07/RW 04 15
Kota baru Kampung rawa bebek 16
Jalur hijau sempadan
kali/drainase samping
komplek gereja
17
Kranji Permukiman sekitar fly
over kranji 18
7 Medan satria Medan satria RT 03/RW 07 19
Kalibaru Kampung rawa pasung 20
Harapan mulya Kawasan jalur hijau
sempadan irigasi 21
Pejuang Rt 04/Rw 01 22
kampung rawa pasung 23
8 Bekasi utara Harapan jaya Kawasan jalur hijau
sempadan kali 24
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 5
NO KECAMATAN KELURAHAN TITIK KUMUH JML
TTK
irigasi/belakang pabrik
iexindo.
Kawasan jalur hijau
sempadan kali
irigasi/belakang pabrik
garmen sunrise.
25
Marga mulya RT 03/Rw 01 26
9 Pondok Gede Jati Waringin Rt 07/ Rw 03 27
10 Jati Sampurna Jatiraden Rt04/Rw05 28
Rt05/Rw09 29
Rt01/Rw10 30
11 Mustika Jaya Padurenan Rt 02/Rw 07 31
12 Rawa Lumbu bojongrawalumbu Rt 02/Rw 01. 32
Rt 09/Rw 11 33
bojongmenteng Rt 04/Rw 05 34
Sumber :
1. Identifikasi kawasan kumuh di 10 Kecamatan di Bekasi 2008
2. Perencanaan teknis sanitasi kawasan perumahan & permukiman kumuh di kota Bekasi 2009
7.1.5 Kriteria Persiapan Daerah
Dalam pengembangan permukiman di Kota Bekasi kriteria kesiapan daerah yang
sudah ada dan yang akan dilaksanakan meliputi:
1. Dokumen SPPIP Kota Bekasi dilaksanakan pada tahun 2010
2. Dokumen RPKPP Kota Bekasi dilaksanakan pada tahun 2011
7.1.6 Usulan Program Dan Kegiatan
A. Usulan Program dan Kegiatan Pengembangan Permukiman
Setelah melalui tahapan analisis kebutuhan untuk mengisi kesenjangan antara
kondisi eksisting dengan kebutuhan, maka disusunlah usulan program dan
kegiatan. Usulan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas dengan
memperhatikan kriteria kesiapan daerah. Selengkapnya usulan program
pengembangan permukiman Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 6
Tabel 7.4
Usulan dan Prioritas Program Infrastruktur Permukiman Kota Bekasi
No Kegiatan Volume Satuan
Biaya
(Rp x
1.000.-)
Lokasi
1
Program Perencanaan
Pembangunan
Perumahan Daerah Kota
Bekasi (RP4D)
1 paket 700,000
2 - Perencanaan KASIBA -
LISIBA
1 paket 500,000 Kec. Jati Asih
1 paket 500,000 Kec. Jati Sampurna
1 paket 500,000 Kec. Pondok Melati
1 paket 500,000 Kec. Bantar Gebang
3
- DED Kawasan Kumuh
Kawasan Priorita III s.d
12 (RPKPP)
1 paket 1,200,000
4
- Pembangunan
Infrastrutur Penunjang
KASIBA-LISIBA
1 paket 1,000,000 Kec. Jati Asih
1 paket 2,000,000 Kec. Jati Sampurna
1 paket 2,000,000 Kec. Pondok Melati
1 paket 2,000,000 Kec. Bantar Gebang
5 Pembangunan Rusunawa
Kecamatan Bekasi Timur 2
1 TB 15,000,000 - Kelurahan Bekasi Jaya
1 TB 15,000,000 - Kelurahan Bekasi Jaya
Kelurahan Bantar
Gebang 3
1 TB 15,000,000 - Kelurahan Cikiwul
1 TB 15,000,000 - Kelurahan Bantargebang
1 TB 15,000,000 - Kelurahan Ciketing Udik
6 Pembangunan Rumah
Susun Sederhana
1 TB 25,000,000
- Kelurahan Bintara Jaya
Bekasi Barat
1 TB 25,000,000
- Kelurahan Jati Sampurna
Bekasi Barat
1 TB 25,000,000
- Kelurahan Medan Satria,
Kec. Medan Satria
1 TB 25,000,000
- Kelurahan Sepanjang
Jaya Kec. Rawa Lumbu
B. Usulan Pembiayaan Pembangunan Permukiman
Usulan pembiayaan dapat dijabarkan baik yang bersumber dari APBD Kota
Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, maupun masyarakat dan swasta.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 7
Usulan pembiayaan pembangunan permukiman Kota Bekasi selengkapnya dapat
dilihat pada Tabel-7.5.
Tabel 7.5:
Usulan Pembiayaan Program Infrastruktur Permukiman Kota Bekasi
No Kegiatan
(Rp x Ribu)
APBN APBD
Prov
APBD
Kab/kota Masyarakat Swasta CSR Total
1
Program
Perencanaan
Pembangunan
Perumahan
Daerah Kota
Bekasi
(RP4D)
700,000
700,000
2
- Perencanaan
KASIBA -
LISIBA
-
Kec. Jati Asih 500,000
500,000
Kec. Jati
Sampurna 500,000
500,000
Kec. Pondok
Melati 500,000
500,000
Kec. Bantar
Gebang 500,000
500,000
3
- DED Kawasan
Kumuh
Kawasan
Priorita III s.d
12 (RPKPP)
1,200,000
1,200,000
4
- Pembangunan
Infrastrutur
Penunjang
KASIBA-
LISIBA
-
Kec. Jati Asih 1,000,000
1,000,000
Kec. Jati
Sampurna 2,000,000
2,000,000
Kec. Pondok
Melati 2,000,000
2,000,000
Kec. Bantar
Gebang 2,000,000
2,000,000
5 Pembangunan
Rusunawa -
Kecamatan
Bekasi Timur -
- Kelurahan
Bekasi Jaya 12,000,000
3,000,000
15,000,000
- Kelurahan
Bekasi Jaya 12,000,000
3,000,000
15,000,000
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 8
No Kegiatan
(Rp x Ribu)
APBN APBD
Prov
APBD
Kab/kota Masyarakat Swasta CSR Total
Kelurahan
Bantar Gebang -
- Kelurahan
Cikiwul 12,000,000
3,000,000
15,000,000
- Kelurahan
Bantargebang 12,000,000
3,000,000
15,000,000
- Kelurahan
Ciketing Udik 12,000,000
3,000,000
15,000,000
6
Pembangunan
Rumah Susun
Sederhana
-
- Kelurahan
Bintara Jaya
Bekasi Barat
10,000,000
15,000,000
25,000,000
- Kelurahan
Jati Sampurna
Bekasi Barat
10,000,000
15,000,000
25,000,000
- Kelurahan
Medan Satria,
Kec. Medan
Satria
10,000,000
15,000,000
25,000,000
- Kelurahan
Sepanjang
Jaya Kec.
Rawa Lumbu
10,000,000
15,000,000
25,000,000
Untuk lebih jelasnya mengenai usulan program pembangunan bidang
Pengembangan Permukiman di Kota Bekasi pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat
pada Lampiran Tabel.
7.2 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
7.2.1 Isu Strategis Penataan Bangunan Dan Lingkungan
Isu strategis PBL ini terkait dengan dokumen-dokumen seperti RTR, skenario
pembangunan daerah, RTBL yang disusun berdasar skala prioritas dan manfaat
dari rencana tindak yang meliputi a) Revitalisasi, b) RTH, c) Bangunan
Tradisional/bersejarah dan d) penanggulangan kebakaran, bagi pencapaian
terwujudnya pembangunan lingkungan permukiman yang layak huni, berjati diri,
produktif dan berkelanjutan. Isu strategis Penataan Bangunan dan Lingkungan
Kota Bekasi dapatdilihat pada tabel dibawah ini.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 9
Tabel 7.6
Isu Strategis Penataan Bangunana dan Lingkungan Kota Bekasi
Kegiatan Sektor
PBL
Isu Strategis Sektor PBL
Penataan
Lingkungan
Permukiman
1. Terbatasnya ruang yang ada di wilayah administrasi Kota Bekasi
pada akhirnya berdampak kepada pelaksanaan Penataan
bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi saat ini
belum sepenuhnya berhasil
2. Banyak terdapat bangunan yang tumpang tindih dengan badan
jalan raya
3. Pemanfaatan lahan yang bukan peruntukannya seperti bangunan
permukiman beralih fungsi sebagai saran perbelanjaan atau toko
7.2.2 Kondisi Eksisting Penataan Bangunan Dan Lingkungan
Kondisi eksisting penataan bangunan dan lingkungan memberikan gambaran
mengenai peraturan daerah, kegiatan penataan lingkungan permukiman,
kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara, serta capaian
dalam pemberdayaan komunitas dalam penanggulangan kemiskinan.
Sama halnya dengan penataan permukiman, Penataan Bangunan Lingkungan
(PBL) di Kota Bekasi saat ini masih belum bisa dikatakan baik, kondisi tersebut
terlihat masih terdapatnya bangunan-bangunan liar di tepian sungai dengan
kondisi sanitasi yang minim.
Terbatasnya ruang yang ada di wilayah administrasi Kota Bekasi pada akhirnya
berdampak kepada pelaksanaan Penataan bangunan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Bekasi saat ini belum sepenuhnya berhasil, dalam kurun waktu
10 tahun terakhir RTH mengalami penyusutan sampai 10,32% dari 39% pada
tahun 1997 menjadi 28,8% pada tahun 2007, Hal ini apabila mengacu pada
kebiijakan tentang penataan ruang (Undang-undang KLHS Nomor 32 tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)bahwa ruang terbuka
hijau yang ada dalam suatu Daerah harus mencapai sebesar 30 % di setiap
Daerah Kabupaten/Kota.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebuah kota terdiri dari RTH Taman dan Hutan
Kota, Jalur Hijau Jalan, Ruang Terbuka Hijau Fungsi Tertentu dan RTH
Sempadan Sungai. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran RTH di Kota Bekasi
dapat dilihat pada tabel berikut :
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 10
Tabel 7.6
Sebaran RTH Di Kota Bekasi
Kawasan Lokasi Luas
(Ha)
Pusat Pelayanan Kota Kec. Rawa lumbu 10,58
Kec. Bekasi Timur 11,5
Kec.Bekasi Barat 11,43
Kec. Bekasi Selatan 21,87
7.2.3 Permasalahan Dan Tantangan
Permasalahan dan tantangan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Bekasi
dirinci berdasarkan aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek
peran serta masyarakat/swasta dan aspek lingkungan permukiman yang meliputi
kegiatan penataan lingkungan permukiman, kegiatan penyelenggaraan bangunan
gedung dan rumah negara serta kegiatan pemberdayaan komunitas dalam
penanggulangan kemiskinan. Permasalahan dan tantangan serta solusi alternatif
pemecahannya dalam penataan bangunan dan lingkungan di Kota Bekasi untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 7.7:
Identifikasi Permasalahan dan Tantangan Penataan Bangunan dan Lingkungan
di Kota Bekasi
No
Aspek Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
Permasalahan yang
Dihadapi
Tantangan
Pengembangan Alternatif Solusi
I. Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman
1 Aspek Teknis
1. Masih belum
tertatanya lingkungan
secara baik
2. Adanya alih fungsi
bangunan berdampak
pada permasalahan
lain seperti
kesemrawutan lalu-
lintas mengingat
adanya aktifitas
pertokoan akan ada
pengunjung yang
datang atau adanya
akumulasi kegiatan
masyarakat dan
banyak lagi dampak
turunan yang akan
- Pengaturan dan
penegakkan masalah izin
Mendirikan Bangunan
(IMB) dengan
pelaksanaan pengawasan
yang baik, kemungkinan
alih fungsi dari bangunan
dapat terkendali sehingga
dampak-dampak lanjutan
seperti maslaah
kemacetan,
banjir/genangan tidak
akan muncul
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 11
No
Aspek Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
Permasalahan yang
Dihadapi
Tantangan
Pengembangan Alternatif Solusi
muncul seperti
aktifitas pedagang
pinggiran jalan (kios)
2 Aspek
Kelembagaan
Dengan banyaknya bidang
yang harus dikelola
sementara sumber daya
yang ada masih relative
terbatas sehingga
jangkauan pelayanan yang
dilaksanakan oleh dinas
menjadi terhambat
- Pengembangan
kapabilitas institusi
pengelola agar menjadi
lebih focus merupakan
opsi lain yang dapat
diambil sebagai langkah
strategis dalam rangka
meningkatkan pelayanan
public khususnya kepada
masyarakat
3 Aspek Pembiayaan - -
4 Aspek Peran Serta
Masyarakat/Swasta
- -
5 Aspek Lingkungan
Permukiman
Masih kurang optimalnya
atau kurangnya sistim
pelayanan air bersih, sistim
air limbah, sistim
persampahan, sistim
drainase, sistim jalan
lingkungan dan sistim jalan
setapak dan rekayasa lalu-
lintas
- Dibangunnya sistim
pelayanan air minum,
sistim air limbah, sistim
persampahan, sistim
drainase dan sistim jalan
lingkungan serta jalan
setapak.
7.2.4 Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan Dan Lingkungan
Kebutuhan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan adalah sebagai
berikut :
1. Pengembangan dan Pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman
beserta fasilitasnya, meliputi :
Pengembangan dan penempatan rumah susun;
Perbaikan lingkungan permukiman kumuh;
Pengembangan fasilitas kawasan perumahan sebagai pendukung sentra
pertumbuhan ekonomi baru;
2. Pengembangan ruang terbuka hijau sebagai salah satu infrastruktur
dalam pengembangan kawasan permukiman.
3. Pengembangan sistem perencanaan tata kota yang adaptif,
komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan, meliputi :
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota;
Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota;
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 12
Peningkatan akses masyarakat terhadap rencana penggunaan ruang kota
secara detail;
Pengimplementasian RTBL secara konsisten;
Peningkatan kerjasama ruang wilayah antara daerah.
Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana perkotaan
Penyediaan informasi atas pemanfaatan ruang dan sistem informasi
pelayanan yang komperhensif/terpadu melalui sistem komputerisasi.
Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapabilitas sumber daya
manusia di lingkungan dinas (Dinas Bangunan dan Kebakaran Kota Bekasi).
7.2.5 Usulan Program Dan Kegiatan
Usulan prioritas program dan kegiatan sektor penataan bangunan dan
lingkungan di Kota Bekasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran
Tabel.
7.3 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
7.3.1 Isu Strategis Pengembangan Spam
Terdapat isu-isu strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya
Indonesia untuk mencapai target pembangunan di bidang air minum. Isu-isu
strategis tersebut adalah:
1. Peningkatan Akses Aman Air Minum
2. Pengembangan Pendanaan
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-undangan
5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum
6. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat
7. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang Sesuai dengan Kaidah Teknis dan
Penerapan Inovasi Teknologi
Sedangkan untuk Kota Bekasi isu strategis pembangunan bidang air minum,
meliputi :
1. Terbatasnya sumber air baku
2. Terbatasnya dana baik untuk investasi pembangunan maupun operasional
pemeliharaan
3. Terbatasnya sumberdaya manusia pengelola PDAM
4. Tingginya Idle Capacity yang terjadi
5. Terbatasnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan air minum
yang memenuhi syarat dan standar.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 13
6. Terbatasnya atau belum meratanya tingkat kemampuan masyarakat (terkait
dengan derajat kemiskinan)
7.3.2 Kondisi Eksisting Pengembangan SPAM
A. Aspek Teknis
Aspek teknis pengambangan SPAM di Kota Bekasi meliputi :
1. Sistem Perpipaan
a. Sistem Jaringan
Pengelolaan Air Minum di Kota Bekasi saat ini dikelola oleh pengelola pemerintah
(PDAM) dan pengelola swasta (PAM untuk perumahan). 2 (dua) perusahaan yang
ada di bawah pemerintah yaitu PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot
sedangkan untuk pengelola swasta tercatat ada di Perumaha Kemang Pratama,
Perumahan Green Garden dan Tirta Pondok Hijau (Bamus) Kedua PDAM
tersebut mempunyai batasan wilayah pelayanan.
b. Sumber Air Baku dan Unit Produksi
PDAM Tirta Bhagasasi
Sumber air baku yang digunakan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi sebagian
besar berasal dari air permukaan yang diambil dari saluran Tarum Barat.
Dari jumlah air baku yang tersedia pada tahun 2010 sebesar 2.060 l/dtk,
sebanyak 2.045 l/dtk merupakan air permukaan, sedangkan sebanyak 15 l/dtk
merupakan air tanah. Kebutuhan air baku sampai dengan tahun 2012 sebesar
2.610 l/dtk, dengan demikian PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi masih
memerlukan tambahan pasokan air baku sebesar 550 l/dtk.
PDAM Tirta Patriot
Sumber air baku yang digunakan PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi adalah
Saluran Air Sekunder Tarum Barat dengan tingkat pemanfaatan yang belum
maksimal. Kualitas air baku yang tersedia saat ini kekeruhannya sangat
fluktuatif karena adanya suspensi dari Kali Bekasi dan hal ini sangat
mempengaruhi kualitas produksi air PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi
Tabel 7.8 :
Sumber Air Baku, Unit Produksi dan Daerah Pelayanan Eksisting
No Sumber Air Baku Unit
Produksi
Kapasitas
Terpasang
Kapasitas
Produksi Daerah Pelayanan
(l/detik (m3)
A PDAM Tirta Patriot
1 Saluran Air Sekunder
Tarum Barat
IPA 16,191,200 Kec Medan Satria dan Kec.
Bekasi Utara
Sub Total 16,191,200
B PDAM Tirta Bhagasasi
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 14
No Sumber Air Baku Unit
Produksi
Kapasitas
Terpasang
Kapasitas
Produksi Daerah Pelayanan
(l/detik (m3)
1 saluran Tarum Barat
IPA 69,922,491 Kec. Medan Satria, Kec.
Bekasi Barat, Kec. Pondok
Gede, Kec. Bekasi Selatan,
Kec. Rawa Lumbu, Kec.
Bekasi Timur dan Kecamatan
Bekasi Utara
Sub Total 69,922,491
Total 86,113,691
c. Pipa Transmisi
Jenis dan diameter pipa transmisi bervariasi seperti terlihat pada tabel berikut.
Tabel 7.9 :
Jenis Pipa Transmisi dan Komposisi Diameter
No. Jenis Pipa Diameter
Pipa (mm)
Panjang Pipa
(m) Keterangan
A PDAM Tirta
Patriot
1 Pipa PVC 287,634 -
2 Pipa Steel / GI 1,876 -
Sub Total 289,510
B PDAM Tirta
Bhagasasi
1 Pipa PVC 1” hingga 20” 2,029,105 -
2 Pipa GIP 2' hingga 10' 7,016 -
3 Pipa Steel 6' hingga 20' 2,394 -
4 Pipa DCIP 10' dan 16' 406 -
5 Pipa ACP 4' hingga 10' 11,904 -
Sub Total 2,050,825
Total 2,340,335
d. Pipa Distribusi
1. PDAM Tirta Patriot
Dari sisi jaringan pemipaan, yaitu jaringan pipa transmisi dan distribusi
PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi hanya terdiri atas 2 (dua ) jenis pipa
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 15
sambungan, yaitu pipa jenis PVC yang mencapai 287.634 Meter, dan pipa jenis
Steel yang mencapai 1.876 meter koneksinya.Dilihat dari tabel di atas,
jaringan pipa transmisi yang menggunakan Pipa PVC lebih dominan
dibandingkan Pipa Steel/GI.
Penggunaan Pipa PVC yang lebih dominan adalah untuk menghindari karat
dan bau karena terkontaminasi logam/baja.Sedangkan menggunakan Pipa
PVC juga memiliki kelemahan diantaranya gampang pecah/bocor karena
terpapar benda berat atau tekanan tinggi. Dari sisi efisiensi cost, penggunaan
Pipa PVC mungkin membutuhkan biaya yang lebih efisien dibandingkan Pipa
Steel, namun dari segi durability tentu saja Pipa Steel/ GI akan jauh lebih
memiliki daya tahan yang cukup lama.
2. PDAM Tirta Bhagasasi
Dari 18 (delapan belas) cabang/ unit yang dimiliki oleh PDAM Tirta Bhagasasi
diantaranya area: Pondok Ungu, Rawa Tembaga, Kota, Rawa Lumbu,
Tambun, Wisma Asri, Babelan, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Taruma
Jaya, Pondok Gede, Setia Mekar, Lemah Abang, Cabang Bungin, Sukatani,
Bojong Mangu, Kedung Waringin dan Setu, total jaringan pipa transmisi dan
distribusinya mencapai jumlah lebih dari 2 juta meter saluran pipa-pipa.
Pipa-pipa tersebut memiliki ukuran mulai dari diameter 1(satu) inch hingga
mencapai 20 (dua puluh) inch dan terdiri atas beberapa jenis pipa seperti Pipa
PVC, Pipa GIP, Pipa Steel, Pipa DCIP, Pipa ACP dan jenis GRP
e. Jumlah Pelanggan, Pemakaian Air dan Cakupan Pelayanan
1. PDAM Tirta Patriot
Cakupan pelayanan administrasi oleh PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi
mencapai 80.496 jiwa atau 3,84% dari jumlah penduduk sebanyak 2.098.805
jiwa. Cakupan pelayanan teknis mencapai 20,92% dari jumlah penduduk di
wilayah yang terjangkau jaringan air bersih PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi
sebanyak 384.862 jiwa (2 kecamatan). Cakupan pelayanan masih dibawah
target RPJMN tahun 2011 sebesar 62,5% dikarenakan wilayah cakupan
pelayanan
2. PDAM Tirta Bhagasasi
Jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 4.966.040 jiwa, dari jumlah tersebut
yang terlayani mencapai 1.006.105 jiwa sehingga cakupan pelayanan
administrasi PDAM Tirta Bhagasasi mencapai 20,26%sedangkan jumlah
penduduk pada wilayah pelayanan sebanyak 3.495.299 jiwa, dengan demikian
cakupan pelayanan teknis 28,79%
Cakupan pelayanan air bersih di Kota Bekasi mencapai 536.150 atau 25.55% dari
jumlah penduduk total kota bekasi sebanyak 2.098.805. Sedangkan jika dilihat
dari wilayah pelayanan maka cakupan pelayanan air bersih di kota bekasi
mencapai 48.47 % (jumlah penduduk total wilayah pelayanan 7 Kecamatan
sebanyak 1.106.000)
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 16
f. Kebocoran
1. PDAM Tirta Patriot
Jumlah Air Baku yang diproduksi oleh PDAM Tirta Patriot mencapai jumlah
11.141.446 meter kubik, sedangkan air yang didistribusikan mencapai
10.852.300 terdapat air yang hilang sebesar 559.146 meter kubik (5,02 %) yang
dipakai untu operasional instalasi (pengurasan, pembersihan unit dll)
2. PDAM Tirta Bhagasasi
Tingkat kebocoran yang terjadi di PDAM Tirta Bhagasasi sebesar 29.96 %.
Masalah kehilangan air yang dihadapi dengan mempertimbangkan kemampuan
pengelola yang dimiliki serta pendekatan yang dianggap berhasil dilihat dari
resiko pembiayaan, maka beberapa metode penanggulangan kebocoran yang
dapat diaplikasikan adalah :
1. Pendeteksian secara langsung
2. Metode isolasi/zone observasi
3. Pemantauan wilayah/sistem distriK
4. Penanganan langsung dari rumah ke rumah (Metode house to house survey
and rehabilitation)
5. Pilot Area dengan penanganan langsung
6. Kombinasi zone observasi dan renovasi
7. Kombinasi sistem distrik dan zone observasi
2. Sistem Perpipaan Non PDAM
Pengolahan air minum di Kota Bekasi dilakukan selain oleh PDAM juga oleh
pengelola tersendiri. Adapun sistem perpipaan Non PDAM adalah :
a) Tirta Pondok Hijau (Bamus)
Tirta Pondok Hijau (BAMUS) adalah Pengelola air bersih Sistem air minum non
PDAM yang ada di Kota Bekasi. Tirta Pondok Hijau dikelola oleh warga setempat,
Sumber air yang digunakan berasal dari sumur dalam. Saat ini kapasitas
terpasang adalah sebanyak 15 l/dtk, dengan kapasitas produksi baru mencapai 5
l/dtk, jumlah sambungan langsung yang dimiliki oleh Tirta Pondok Hijau
sebanyak 600 SL.
b) Kemang Pratama 1 dan 2
Pengelola perumahan Kemang Pratama 1 dan 2 saat ini sudah memiliki Instalasi
Pengolahan Air tersendiri untuk didistribusikan kepada warga diperumahan
tersebut. Kapasitas instalasi saat ini adalah 15 l/dtk untuk Kemang Pratama 1
dan 30 l/dtk untuk Kemang Pratama 2, jumlah pelanggan mencapai 5700 SL.
Sumber air diambil dari kali bekasi, namun saat ini kondisi dari kali bekasi sudah
tercemar sehingga air yang dihasilkan kadang-kadang berwarna keruh dan
berbau.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 17
c) Citra Gran
Pengelola perumahan Citra Grand saat ini sudah memiliki Instalasi Pengolahan
Air tersendiri untuk didistribusikan kepada warga diperumahan tersebut.
Kapasitas instalasi sebesar 30 l/dtk serta ada yang sedang dalam proses
pembangunan instalasi sebesar 25 l/dtk. Sehingga total instalasi yang dimiliki
oleh Citra Grand sebesar 55 l.dtk. jumlah pelanggan sebesar 3000 SL. Instalasi
Citra Gand menggunakan sumber air dari sungai Cikeas
d) SPAM Bantar Gebang
SPAM Bantar Gebang adalah sistem penyediaan air minum non PDAM yang ada
di kecamatan Bantargebang. SPAM Bantar Gebang ini dikelola oleh warga
setempat dengan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Sumber
air yang digunakan berasal dari sumur dalam. Saat ini telah dibangun 6 titik
sumur dalam yaitu 2 titik di Kel. Cikiwul, 2 titik di Kel. Sumur batu dan 2 titik di
Kel.Ciketing Udik. 1 sumur artesis tersebut digunakan untuk melayani 100 SL. Di
tahun 2012, telah dibangun 2 titik penambahan sumur artesis yaitu 1 titik di Kel.
Sumur batu dan 1 titik di Kel. Ciketing Udik. Unit tambahan sumur tersebut
direncanakan akan mulai beroperasi di tahun 2013. Dari informasi yang didapat
dari Dinas Lingkungan Hidup Kota bekasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi melalui
program sanitasi air bersih, akan membangun 2 titik sumur dalam yang berlokasi
di Kel. Margajaya dan Kel. Margahayu.
B. Aspek Pendanaan
Secara garis besar kondisi pendanaan pengembangan SPAM Kota Bekasi.adalah
sebagai berikut:
1. Pembiayaan Pengelolaan Air Minum
Pembiayaan pengelolaan air minum di Kota Bekasi terdiri dari pendapatan, biaya
langsung usaha, dan biaya tidak langsung. Pendapatan usaha meliputi
pendapatan penjualan air dan pendapatan penjualan non air. Untuk biaya
langsung usaha terdiri dari biaya sumber air, biaya pengelolaan air, dan biaya
transmisi dan distribusi. Sedangkan untuk biaya tidak langsung meliputi biaya
umum dan administrasi serta biaya diluar usaha. Selengkapnya pembiayaan
pengelolaan air minum Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 18
Tabel 7.10
Kondisi Pembiayaan Air Minum Kota Bekasi
No Uraian Biaya Tahun (Juta Rupiah)
2008 2009 2010 2011 2012
A PENDAPATAN
1 Pendapatan
Penjualan Air
112,325,561,210 126,637,491,902 154,511,716,664 - -
2 Pendapatan Non
Air
11,594,215,737 12,847,012,798 13,803,635,959 - -
Jumlah Pendapatan
Usaha
123,919,776,947 139,484,504,700 168,315,352,623 - -
B BIAYA
LANGSUNG
USAHA
1 Biaya Sumber Air 9,596,923,069 10,912,003,206 13,419,345,556 - -
2 Biaya Pengolahan
Air
44,896,322,445 48,021,183,977 49,544,590,311 - -
3 Biaya Transmisi
dan Distribusi
18,769,530,015 21,149,771,717 19,090,034,472 - -
Jumlah Biaya
Langsung Usaha
73,262,775,530 80,082,958,901 82,053,970,339 - -
Laba/Rugi Kotor
Usaha
50,657,001,417 59,401,545,799 86,261,382,284 - -
C BIAYA TIDAK
LANGSUNG
1 Biaya Umum dan
Administrasi
40,504,028,483 47,436,515,065 68,884,659,382 - -
2 Biaya di Luar
Usaha
1,880,484,643 2,729,914,367 2,531,597,446 - -
Jumlah Biaya Tidak
Langsung
42,384,513,126 50,166,429,432 71,416,256,828 - -
Laba/Rugi Usaha 8,272,488,291 9,235,116,368 14,845,125,456 - -
Sumber : Review Masterplan Kota Bekasi
C. Kelembagaan
Pengelolaan air minum PDAM di Kota Bekasi dikelola oleh 2 (dua)
perusahaan yaitu PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot. Untuk lebih
jelasnya mengenai kelembagaan 2 (dua) perusahaan pengelolaan air minum di
Kota Bekasi dapat dilihat pada uraian dibawah ini.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 19
1. PDAM Tirta Bhagasasi
Struktur Organisasi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Nomor : 690/SK.29.PDAM/1988 tanggal 26 Desember 1988 yang
diperbaharui oleh Surat Keputusan Bupati No. 8 Tahun 2000 Tanggal 23 Agustus
2000. Sesuai Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000
dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Kepengurusan dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi
termasuk dalam kategori Tipe A dengan jumlah pelanggan sebanyak 147.761
sambungan pelanggan.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 20
Gambar 7.1
Struktur Organisasi PDAM Bhagasasi
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 21
2. PDAM Tirta Patriot
Organisasi dan kepegawaian PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota
Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21
Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi.
Gambar 7.2
Struktur Organisasi PDAM Tirta Patriot
Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi tersebut Organisasi PDAM Tirta
Patriot Kota Bekasi terdiri dari komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi.
Sesuai Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tersebut, Komisaris
terdiri dari :
Walikota sebagai Pelindung
Wakil Walikota sebagai Pembina, dan
Sekretaris Daerah sebagai Pengarah
Susunan Dewan pengawas PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi periode Tahun
2009-2012 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 693/KEP.369-
Ekbang.TP/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang pengangkatan
Kepengurusan Badan Pengawas PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi periode 2009-
2012 dengan susunan sebagi berikut:
Ketua : Drs. H Zaki Outomo, M.Si
Sekretaris : Kariman, S.Sos
Anggota :
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 22
1. H. Dadang Hidayat, S.E., M.Si
2. Imron Rosyadi
3. Sadeli
Jajaran Direksi PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi diangkat dengan keputusan
Walikota Bekasi sebagai berikut :
Keputusan Walikota Bekasi Nomor 693/KEP.369-Ekbang.TP/XII/2009
tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Patriot Kota Bekasi Periode 2011-2015.
Keputusan Walikota Bekasi Nomor 539/Kep.89-EkbangTP/III/2012 tentang
Pengangkatan Direktur Bidang Umum PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi.
Keputusan Walikota Bekasi Nomor 539/Kep.90-EkbangTP/III/2012 tentang
Pengangkatan Direktur Bidang Bidang Teknik PDAM Tirta Patriot Kota
Bekasi.
Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi tersebut diatas, susunan direksi
PDAM Tirta Patriot Kota adalah sebagai berikut :
Direktur Utama : H. Achmad Zulnaini
Direktur Bidang Umum : Drs. H. Gunung Hilman
Direktur Bidang Teknik : H. Tjetjep Achmadi
Dalam melaksanakan tugasnya Direksi dibantu oleh :
Kepala Bagian Perencanaan
Kepala Bagian Produksi
Kepala Bagian Distribusi
Kepala Bagian Hubungan Pelanggan
Kepala Bagian Keuangan
Kepala Bagian Umum
Ketua Satuan Pengawas Internal
Jumlah Karyawan PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi per 31 Desember 2011
adalah 119 orang atau bertambah sebanyak 37 orang dibandingkan dengan
tahun 2010 sebanyak 82 orang.
D. Peraturan Perundangan
Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum di Kota
Bekasi adalah sebagai berikut:
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 23
1. (SK) Walikota Bekasi No. 693/Kep.368-DTKP/X/2003 tanggal 08 Oktober 2003
tentang Pembentukan Satuan Pengelola Sementara Instalasi Pengolahan Air
Kota Bekasi
2. Perda Kota Bekasi No. 02 tahun 2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi
3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota
Bekasi
4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 693/KEP.369-Ekbang.TP/XII/2009 tanggal 4
Desember 2009 tentang pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PDAM
Tirta Patriot Kota Bekasi periode 2009-2012
5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 693/KEP.369-Ekbang.TP/XII/2009 tentang
Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot
Kota Bekasi Periode 2011-2015.
6. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 539/Kep.89-EkbangTP/III/2012 tentang
Pengangkatan Direktur Bidang Umum PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi
7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 539/Kep.90-EkbangTP/III/2012 tentang
Pengangkatan Direktur Bidang Bidang Teknik PDAM Tirta Patriot Kota
Bekasi.
8. Surat Keputusan Bupati No. 8 Tahun 2000 Tanggal 23 Agustus 2000. Struktur
Organisasi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi
7.3.3 Permasalahan Dan Tantangan
Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bekasi dalam pengembangan SPAM
dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Unit Produksi
Kualitas air hasil produksi tidak sesuai
Kapasitas produksi yang terbatas
2) Unit Distribusi
Kualitas air pada saat pendistribusian belum memenuhi syarat.
3) Sambungan Pelanggan
Terjadi selisih yang besar antara produksi air dan hasil pembacaan water
meter pelanggan
Water meter banyak yang rusak/hilang
Tingginya kebocoran air pada pipa pipa dinas dan meter air pelanggan
Pembacaan meter air tidak sesuai dengan pemakaian pelanggan
4) Kelembagaan dan Perundang-Undangan (contoh:)
Kualitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan (pengetahuan, keterampilan
dan sikap)
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 24
Belum adanya uraian tugas unit organisasi dan karyawan
Kompetensi SDM tidak memadai/tidak sesuai kebutuhan
5) Air Baku (contoh:)
Menurunnya kualitas air baku yang tersedia sehingga mempengaruhi air
hasil produksi
Penurunan kinerja dan keadalan akibat penurunan debit sumber air.
Keterbatasan fasilitas produksi dan distrubusi yang ada terhadap potensi
sumber yang dimiliki (idle kapasitas).
7.3.4 Analisis Kebutuhan Sistem Penyediaan Air Minum
7.3.4.1 Analisis Kebutuhan Pengembangan SPAM
Analisa terhadap kelengkapan komponen SPAM yang ada terhadap kebutuhan
komponen SPAM yang mengacu pada standar perencanaan dan pelayanan
distribusi yang baku. Dari permasalahan yang timbul diantaranya yaitu
rendahnya cakupan pelayanan rendahnya pertambahan sambungan pelanggan
setiap tahunnya dan tinggginya tingkat kebocoran air disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu:
a. Dilihat dari segi standar perencanaan, maka ketersediaan sistem penyediaan
air minum di PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi belum menerapkan prinsip
perencanaan pengembangan SPAM ke depan yang menyeluruh. Hal ini
berakibat pada rendahnya cakupan pelayanan pada akhir tahun 2011 yang
hanya mencapai 3,08% dari total jumlah penduduk penduduk Kota.
b. Dilihat dari segi rendahnya pertumbuhan sambungan setiap tahunnya
mengindikasikan SPAM yang ada tidak berpedoman pada aspek
pengembangan yang disebabkan oleh beberapa hal yang saling terkait yaitu :
Sumber air baku yang tercemar sehingga menyulitkan PDAM Tirta Patriot
untuk mempertahankan kualitas air yang dihasilkan.
Kebocoran air pada jaringan pipa masih cukup tinggi menyebabkan
kurangnya pasokan air ke wilayah pelayanan dan akhirnya berdampak
pada rendahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pasokan air
bersih dari PDAM.
7.3.4.2 Kebutuhan Pengembangan SPAM
Rencana pengembangan pelayanan air minum di wilayah Kota Bekasi dalam
rentang waktu jangka menengah kedepan adalah :
1. Dari sisi non teknis dilakukan upaya perencanaan induk (Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum). Dengan adanya rencana induk ini maka
potensi permaslahan maupun potensi peningkatan pelayanan akan terpetakan
sehingga kegiatan yang dialksanakan kedepan akan lebih tepat, baik tepat
waktu maupun tepat sasaran dengan mempertimbangkan segala potensi yang
ada.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 25
2. Peningkatan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan kapasitas tersimpan
atau belum terpakai (idle) dengan target sasaran yang akan dilayani adalah
Untuk Unit Rawa Tembaga, Cabang Kota, Cabang Rawa Lumbu, Cabang
Pondok Gede dan Bamus Pondok Hijau.
3. Peningkatan kinerja pengelolaan dengan upaya penurunan kebocoran total
yang terjadi.
4. Pembangunan instalasi baru dengan memanfaatkan kali Cikeas sebagai
sumber air baku. Kapasitas pengambilan sebesar 100 L/det.
5. Pembangunan IPA Baru untuk wilayah pelayanan Rawa Lumbu 270 L/det,
Teluk Buyung 600 L/det dan Karang Kitri 800 L/det.
Rencana Pentahapan Penyediaan Air Bersih Kota Bekasi
Dalam penyusunan rencana induk air bersih suatu perkotaan, prioritas
kebutuhan air adalah untuk kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik
yang terkait erat dengan kebutuhan perkotaan, yaitu kebutuhan air untuk
fasilitas umum dan sosial, kebutuhan air untuk niaga dan perdagangan, dan
apabila memungkinkan adalah kebutuhan air untuk industri.Namun melihat
kondisi yang ada di Bekasi saat ini, kebutuhan air untuk industri masih
bergantung kepada air tanah.Suplai air bersih untuk sektor industri
merupakan target jangka panjang karena saat ini diprioritaskan untuk
domestik yang masih sangat sedikit sekali terlayani oleh PDAM.
Secara umum sistem penyediaan air bersih yang akan dikembangkan sebagian
masih mempertahankan sistem yang ada saat ini serta ada juga yang
merupakan penggabungan beberapa sistem penyediaan air bersih menjadi satu
sistem dan sebagian lagi menjadi sistem baru. Pentahapan dalam rencana
pelayanan air bersih ini terdiri dari tiga tahap yaitu: tahap jangka pendek,
tahap jangka menengah dan tahap jangka panjang. Adapun rencana program
masing-masing tahapan yang diusulkan adalah sebagi berikut:
1. Tahap jangka pendek (sampai dengan tahun 2015) Untuk tahap jangka pendek
meliputi:
a. Peningkatan kapasitas dan cakupan pelayanan pada daerah yang sudah
terdapat jaringan pipa PDAM.
b. Pembagian area pelayanan PDAM Kota Bekasi dan PDAM Tirta Patriot
berdasarkan kemudahan pemantauan dan distribusi air.
c. Optimalisasi fungsi dan peranan PDAM
2. Tahap jangka menengah (10 tahun/ sampai dengan tahun 2020 )
a. Peningkatan pelayanan pada daerah yang sangat potensial untuk
dikembangkan dan saat ini berlum terlayani oleh jaringan PDAM dengan
cakupan awal adalah 30%.
b. Evaluasi terhadap tahap jangka pendek
3. Tahap jangka panjang ( 20 tahun/ sampai dengan tahun 2025)
a. Evaluasi dan peningkatan prosentase pelayanan yang telah dilakukan pada
tahap jangka menengah. Serta memperluas lagi area pelayanan dengan
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 26
target cakupan adalah 85% kebutuhan air bersih penduduk dilayani melalui
sistem perpipaan.
b. Pelayanan terhadap sektor industri dan larangan mengeksploitasi air tanah
berlebih.
Penentuan Zonasi Pelayanan Air Bersih di Kota Bekasi
Untuk mempermudah pencapaian target keberhasilan sesuai dengan tahapan
yang direncanakan, maka dibuat empat zona pelayanan, yaitu Zona I, Zona II,
Zona III dan Zona IV. Adapun uraian masing-masing zona tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Zona I
a. Wilayah yang termasuk dalam Zona I adalah Kecamatan Medan Satria,
Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Bekasi Timur
b. Rencana sumber air baku adalah air permukaan yang berasal dari Kali
Bekasi dengan tambahan suplai dari saluran induk tarum barat.
c. Pengelolaan air bersih pada wilayah dalam Zona I saat ini dibawah
pelayanan PDAM Bekasi dan sebagian kecil di bagian utara dikelola oleh
PDAM Tirta Patriot.
2. Zona II
a. Wilayah yang termasuk dalam Zona II adalah Kecamatan Bekasi Barat dan
Kecamatan Bekasi Selatan
b. Rencana sumber air baku adalah air permukaan yang berasal dari Kali
Bekasi dengan tambahan suplai dari Saluran Induk Tarum Barat.
c. Pengelolaan air bersih di wilayah pada zona II saat ini dibawah PDAM
Bekasi.
3. Zona III
a. Wilayah yang termasuk dalam Zona III adalah Kecamatan Mustikajaya,
Kecamatan Bantar Gebang dan Kecamatan Rawa Lumbu.
b. Rencana sumber air baku
c. Kebutuhan air bersih di wilayah yang berada pada Zona III saat ini yang
terlayani masih di Kecamatan Rawa Lumbu dibawah PDAM Bekasi.
Sedangkan untuk Kecamatan Bantar Gebang dan Kecamatan Mustikajaya
belum terjangkau pipa PDAM. Namun dalam rencana program PDAM
Bekasi, rencana untuk perluasan di Kecamatan Mustikajaya merupakan
target yang akan segera dilaksanakan.
4. Zona IV
a. Wilayah yang termasuk dalam Zona IV adalah Kecamatan Pondok Gede,
Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Jati
Sampurna
b. Kebutuhan air pada zona ini adalah
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 27
c. Rencana sumber air baku adalah dari ari permukaan yang berasal dari Kali
Bekasi untuk Kecamatan Jati Asih dan Jati Sampurna, sedangkan untuk
Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Pondok Gede dan Pondok Melati
diperlukan tambahan pasokan dari Jatiluhur (Kali Bekasi ditambah dengan
suplai dari Saluran Induk Tarum Barat).
d. Saati ini hanya sebagian kecil wilayah di Kecamatan Pondok Gede yang
sudah terlayani oleh sistem perpipaan PDAM Bekasi.
Berdasarkan hasil zonasi diatas, maka dapat dilihat bahwa pada masing-
masing zona sebenarnya telah terdapat beberapa bagian wilayah yang saat ini
telah terlayani oleh sistem perpipaan PDAM baik oleh PDAM Kota Bekasi
maupun PDAM Tirta Patriot.Namun dalam hal perencanaan air bersih di Kota
Bekasi ini sebenarnya dapat dilihat potensi modal sosial (dalam hal ini
masyarakat Kota Bekasi) cukup memadai untuk pengembangan jaringan,
karena berdsarkan hasil survey terhadap minat dan kemampuan masyarakat
diperoleh gambaran minat yang cukup tinggi dan kemampuan finansial yang
cukup mendukung.
Namun kendala yang cukup berarti adalah terdapatnya dua institusi yang
berkepentingan dalam satu wilayah yang sama, dalm hal ini PDAM Bekasi dan
PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi. Sebenarnya akan lebih mudah lagi apabila
masing-masing zona yang direncanakan telah ditentukan siapa yang harus
mengelolanya. Namun dalam perencanaan ini tidak disebutkan pihak mana
yang sebaiknya mengelola, karena apabila dilihat pada setiap zona yang ada
tampak semua wilayah tersebut merupakan wilayah layanan PDAM Bekasi,
namun disisi lain tanggungjawab dan beban PDAM Bekasi sudah sangat besar,
karena disamping untuk Kota Bekasi, PDAM Bekasi juga mempunyai
tanggungjawab untuk melayani wilayah dalam Kabupaten Bekasi. Masalah
pembagian area pelayanan ini sulit dilakukan karena terkait dengan banyak
hal dan sangat tergantung pada kebijakan yang ada.
Merujuk pada konsep “Kota Berkelanjutan”, penggunaan air tanah untuk
mencukupi kebutuhan baik domestik maupun non domestik sangat tidak
dianjurkan.Namun terkait dengan kondisi wlayah, faktor sosial dan ekonomi
masyarakat di Kota Bekasi, larangan untuk memakai air tanah sangat sulit
dilakukan.Kota Bekasi merupakan wilayah yang masih tergolong peralihan
dari kehidupan yang masih berorientasi perdesaan menjadi wailayah yang
berorientasi perkotaan.Di beberapa wilayah tertentu masih sangat kental
dengan ciri khas hidup perdesaan, misalnya di Desa Cikiwul, Kelurahan
Ciketing Udik, dan beberapa wilayah lainnya.Wilayah yang masih kental
dengan kehidupan perdesaan biasanya masih mengandalkan air tanah untuk
kebutuhan sehari-hari, sehingga peluang PDAM untuk melakukan ekspansi ke
wilayah tersebut masih kecil.Oleh sebab itu untuk wilayah-wilayah yang
demikian ini masuk dalam rencana jangka panjang.Disamping itu kebutuhan
air bersih penduduk perdesaan tidak sebesar dan semendesak penduduk yang
tinggal di perkotaan.
Peta rencana kepadatan yang diperoleh dari Revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah kota Bekasi tahun 2000 – 2010 dapat dijadikan acuan untuk
menetapkan skala prioritas wilayah yang hendak dilayani dalam jangka waktu
pendek, menengah dan dalam jangka waktu panjang. Secara logis, wilayah
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 28
yang direncanakan memeiliki kepadatan tinggi merupakan wilayah yang
nantinya akan berkembang menjadi perkotaan, sedangkan wilayah yang
direncanakan memiliki kepadatan rendah maka diwilayah tersebut akan
dipertahankan beberapa ruang terbuka hijau yang identik dengan pertanian,
peternakan dan industri.
Berdasarkan zonasi dan pengkategorian wilayah yang ada di Kota Bekasi,
maka langkah selanjutnya adalah membuat skala prioritas pelayanan pada
masing-masing wilayah yang berada pada zona yang telah ditetapkan
berdasarkan pentahapan yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan hasil
overlay peta rencana kepadatan dan peta rencana penggunaan lahan, maka
dapat dibuat suatu asumsi untuk wilayah yang berkategori perdesaan maka
dapat direncanakan untuk tahap jangka panjang, sedangkan untuk wilayah
yang berkategori peralihan direncanakan untuk dilayani air bersihnya dalam
jangka pendek dan menengah. Jangka pendek diprioritaskan untuk wilayah
yang kondisi air tanahnya sudah mengkhawatirkan, misalnya di Kecamatan
Medan Satria dan Kecamatan Bekasi Utara. Adapun rencana pentahapan
untuk masing-masing wilayah pada masing-masing zona dapat dilihat pada
tabel
Rencana tahapan terdiri dari 3 tahapan, yaitu:
1. Tahap I (Tahun 2010 – 2015)
Wilayah yang direncanakan masuk pada tahap I adalah Medan Satria, Bekasi
Utara dan Bekasi Timur.Wilayah ini dimasukkan pada Tahap I karena
kebutuhan air bersih melalui sistem perpipaan dinilai mendesak, karena air
tanah di wilayah ini sudah melebihi batas eksploitasinya.
2. Tahap II (Tahun 2015 – 2020)
Wilayah yang direncanakan masuk tahap II adalah Bekasi Barat, Bekasi
Selatan, Pondok Melati, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu.Kondisi air tanah di
Bekasi Barat dan Bekasi Selatan saat ini masih tergolong bagus dan masih
boleh dieksploitasi untuk kebutuhan rumah tangga dengan batas eksploitasi
100m3/sumur/bulan.Mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk
perluasan jaringan perpipaan PDAM maupun biaya untuk membangun IPA.
3. Tahap III (Tahun 2020 – 2025)
Wilayah yang direncanakan masuk tahap III adalah Kecamatan Mustikajaya,
Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Jati Asih dan Kecamatan Jati
Sampurna.Namun untuk Bantar Gebang walaupun perpipaan baru
direncanakan untuk dilaksanakan tahun 2020, namun dalam jangka pendek
untuk Kecamatan Bantar Gebang diperlukan suplai PDAM non perpipaan
(dapat berbentuk curah) karena mengingat kondisi air tanah yang tercemar.
Kondisi air tanah di Kecamatan Jati Asih, Mustikajaya dan Kecamatan Jati
Sampurna saat ini masih tergolong bagus dan masih boleh dieksploitasi untuk
kebutuhan rumah tangga dengan batas eksploitasi 100m3/sumur/bulan.
7.3.5 Usulan Program Dan Kegiatan
Usulan dan prioritas program komponen Pengembangan SPAM disusun
berdasarkan paket-paket fungsional dan sesuai kebijakan prioritas program
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 29
seperti pada RPJM. Penyusunan tersebut memperhatikan kebutuhan air
minum berkaitan dengan pengembangan atau pembangunan sektor dan
kawasan unggulan. Dengan demikian usulan sudah mencakup pemenuhan
kebutuhan dasar dan kebutuhan pembangunan ekonomi.
Usulan program yang diajukan akan disesuaikan dengan hasil analisis dan
identifikasi yang telah dilakukan. Selain itu, perlu juga dicek keterpaduan
dengan sektor-sektor lainnya. Usulan program diupayakan dapat
mencerminkan besaran dan prioritas program, dan manfaatnya ditinjau dari
segi fungsi, kondisi fisik, dan non-fisik antar kegiatan dan pendanaannya.
Penjabaran program-program tersebut disesuaikan dengan struktur tatanan
program RPJMN yang diwujudkan dalam paket-paket kegiatan/program.
Selain itu, pembiayaan pengembangan SPAM perlu disusun berdasarkan
klasifikasi tanggung jawab masing- masing Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Pusat, Swasta dan Masyarakat. Jika ada indikasi program
pengembangan SPAM yang melibatkan swasta perlu dilakukan kajian lebih
mendalam untuk menentukan kelayakannya. Pembiayaan kegiatan
pengembangan SPAM sebagaimana diusulkan dapat berasal dari dana
Pemerintahan Kabupaten/Kota, masyarakat, swasta, dan bantuan Pemerintah
Pusat. Bantuan Pemerintah Pusat dapat berbentuk proyek biasa (pemerataan
dalam pemenuhan prasarana sarana dasar), bantuan stimulan, dan bantuan
proyek khusus (menurut pengembangan kawasan). Adapun jenis bantuan
disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Untuk lebih jelasnya mengenai
usulan program Air Minum Kota Bekasi dapat dilihat pada Lampiran.
7.4 PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
7.4.1 AIR LIMBAH
7.4.1.1 Isu Strategis Pengembangan Air Limbah
Isu-isu strategis dalam pengelolaan air limbah permukiman di Indonesia
antara lain:
1. Akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman
Sampai saat ini walaupun akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar
mencapai 90,5% di perkotaan dan di pedesaan mencapai 67% (Susenas 2007)
tetapi sebagian besar fasilitas pengolahan air limbah setempat tersebut belum
memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Sedangkan akses layanan air
limbah dengan sistem terpusat baru mencapai 2,33% di 11 kota (Susenas 2007
dalam KSNP Air Limbah).
2. Peran Masyarakat
Peran masyarakat berupa rendahnya kesadaran masyakat dan belum
diberdayakannya potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air
limbah serta terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan
air limbah permukiman berbasis masyarakat.
3. Peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan meliputi lemahnya penegakan hukum dan
belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang dibutuhkan dalam
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 30
sistem pengelolaan air limbah permukiman serta belum lengkapnya NSPM dan
SPM pelayanan air limbah.
4. Kelembagaan
Kelembagaan meliputi kapasitas SDM yang masih rendah, kurang koordinasi
antar instansi dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah, belum
terpisahnya fungsi regulator dan operator, serta lemahnya fungsi lembaga
bidang air limbah.
5. Pendanaan
Pendanaan terutama berkaitan dengan terbatasnya sumber pendanaan
pemerintah dan rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah yang
merupakan akibat dari rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air
limbah. Selain itu adalah rendahnya tarif pelayanan air limbah sehingga
berakibat pihak swasta kurang tertarik untuk melakukan investasi di bidang
air limbah.
Sedangkan isu-isu strategis dalam pengelolaan air limbah di Kota Bekasi
meliputi:
1) Isu teknis operasional layanan pengelolaan air limbah domestik
Masyarakat Kota Bekasi sebagian besar menggunakan tangki septik untuk
mengolah air limbah rumah tangga khususnya limbah tinja (black water),
namun tangki septik yang dimiliki masyarakat sebagian besar masih belum
memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Disamping itu, permintaan
warga dalam pelayanan sedot tinja untuk melakukan pengurasan tangki
septik juga masih rendah. Padahal tangki septik memerlukan pengurasan
paling tidak sekali dalam 5 tahun, sehingga dindikasikan adanya
kebocoran/meresapnya air di septic tank mencemari air tanah disekitarnya.
Di daerah yang padat penduduk di wilayah Bekasi Timur, Bekasi Utara,
Bekasi Barat, Medan Satria jarak antar rumah/bangunan sangat
berdekatan, sehingga dalam pengaturan jarak antara bidang resap buangan
efluen dari tangki septik dengan sumur gali tidak sesuai sesuai standar
teknis.
Sebagian wilayah di kota Bekasi masyarakat telah memperoleh layanan
MCK Umum maupun MCK plus (Sanimas) yang berbasis komunal, namun
operasional dan pemeliharaannya belum berjalan optimal.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Sumur Batu Kecamatan
Bantargerbang tidak berjalan optimal, hal ini dikarenakan kurangnya
kapasitas IPLT disamping masih kurang optimalnya pengoperasian dan
pemeliharaan fasilitas tersebut.
Masih banyak masyarakat yang membuang black water dan grey water
secara langsung ke saluran drainase dan badan air tanpa mengalami
pengolahan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan pencemaran air di badan
air.
2) Isu kebijakan daerah dan kelembagaan
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 31
Adanya program bantuan penyediaan sarana pengolahan air limbah
domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( program MBR ), yaitu
adanya program pengadaan jamban keluarga, MCK komunal bagi
masyarakat miskin di wilayah kumuh.
Adanya lembaga pelaksana teknis (operator) yaitu UPTD Pengolahan
Limbah Tinja di Dinas Kebersihan, yang bertanggung jawab secara khusus
untuk memberikan layanan pengolahan limbah tinja di IPLT Sumur Batu.
Perda no. 7 .tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan kebersihan dan
Perda No.7 tahun 2007 tentang Perijinan Pembuangan Limbah Cair.
Namun substansinya belum mengatur tentang hak dan kewajiban serta
pola tindak yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan air
limbah domestik untuk memenuhi kaidah pengelolaan lingkungan secara
baik. Peraturan tersebut hanya mengatur untuk pembuangan limbah cair
industri, air limbah domestik jasa perdagangan. Selain itu penegakkan
aturan tersebut masih belum optimal.
Belum ada organisasi/lembaga pengelola layanan air limbah secara khusus
yang melaksanakan fungsi operasi dan pemeliharaan di Kota Bekasi
sehingga sektor air limbah masih belum tertangani secara optimal.
Belum adanya pola kerjasama dengan swasta yang akan dijalankan oleh
Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan air limbah domestik skala kota.
3) Isu keuangan
Komitmen Pemkot Bekasi terhadap pembangunan sub sektor air limbah
domestik belum adanya peningkatan yang signifikan dengan indikasi
belanja publik dan trend alokasi anggaran sub sektor air limbah sangat
kecil dari tahun ke tahun.
Pendapatan kota Bekasi (termasuk dari retribusi sedot kakus) tahun 2010
sebesar 110 juta rupiah.
Pendapatan dari retribusi sanitasi persampahan dan sedot tinja masih bisa
dikembangkan, mengingat potensinya jauh melebihi realisasi yang ada saat
ini.
Tersedia sumber-sumber pendanaan sanitasi, yang berpotensi memfasilitasi
dalam mengakses pendanaan dan bahkan menyediakan pendaanaan
kepada masyarakat terkait pembangunan sarana air limbah domestik
sederhana.
4) Isu komunikasi
Belum ada hasil Media Mapping yang dapat digunakan sebagai dasar untuk
mengembangkan program dan kegiatan komuniasi terkait pembangunan
sub sektor air limbah.
Untuk pengelolaan air limbah domestik sangat sedikit anggaran dan
pembahasan regulasi di kalangan DPRD, SKPD dan Panitia Anggaran.
Dalam penanganan pencemaran air akibat limbah cair belum ada
keterlibatan forum komunikasi atau aliansi kemitraan dalam forum
bersama di dalam sosialisasi.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 32
Kurangnya keterlibatan dan kerjasama antar sesama lembaga dan program
yang terkait dalam pengelolaan air limbah domestik.
Kesadaran akan bahaya pencemaran air limbah domestik sangat kurang,
hal ini disebabkan dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang
bahaya pencemaran air limbah domestik .
Sosialisasi yang kurang efektif dan mengena karena tidak menjangkau
seluruh pemangku kepentingan.
5) Isu keterlibatan pelaku bisnis
Armada truk sedot dan angkut lumpur tinja yang dimiliki oleh Pemerintah
kota dan Swasta bisa dikembangkan lagi karena potensi pasar (pemakai
tangki septik yang aman) masih dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil
survey EHRA sekitar 93,2 % masyarakat kota Bekasi menggunakan jasa
layanan sedot tinja / truk tinja untuk mengosongkan isi septik tank.
Perlu Pengaturan dalam Perda yang mengatur dengan tegas sanksi bagi
pihak swasta usaha sedot kakus yang dengan sengaja membuang lumpur
tinja ke badan air ( sungai ).
6) Isu peran serta masyarakat
Masyarakat belum membentuk badan pengelola masyarakat secara mandiri
untuk menjalankan pemeliharaan sarana pengolahan air limbah domestik
yang telah dibangun, ketergantungan kepada pemerintah masih tinggi.
Belum optimalnya pemeliharaan MCK Umum.
Dari hasil study EHRA masyarakat kota Bekasi yang melakukan Buang Air
Besar Sembarangan menunjukkan angka 57,5 %.
Saluran drainase dan badan air digunakan oleh masyarakat secara
langsung maupun tidak langsung untuk buangan air limbah domestik.
7.4.1.2 Kondisi Eksisting Pengembangan Air Limbah
A. Aspek Teknis
Pengolahan dan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bekasi sampai saat
ini kurang mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah, dengan
bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat akan menambah
beban jumlah air limbah di Kota Bekasi, dimana air limbah domestik (air
limbah rumah tangga) merupakan sumber pencemar tertinggi yang membebani
air permukaan (sungai) di Kota Bekasi .
Dari hasil studi EHRA yang telah dilakukan terlihat tingkat
penggunaan sabun cukup tinggi, mayoritas masyarakat menggunakan
sabun untuk cuci pakaian dan mandi menggunakan sabun untuk
mencuci tangan sesudah makan. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan
sabun memiliki volume yang cukup besar. Hal ini menjadi salah satu
sumber pencemar air permukaan. Dari hasil studi EHRA tercatat di 12
(duabelas) kecamatan yang ada rata-rata penggunaan sabun berkisar 85-
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 33
100% dimana Medansatria dan Mustikajaya memiliki prosentase
terbanyak mencapai 100%.
Sistem pembuangan yang ada di Kota Bekasi masih menggunakan
saluran drainase yang ada, dimana air pembuangan greywater dan
blackwater tersebut bergabung dan langsung dialirkan ke saluran
pembuangan / sungai disekitar tempat tinggal. Hal ini tentu saja
menimbulkan dampak pencemaran terhadap kondisi air permukaan
dimana limbah tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai
mengenai gambaran drainase dapat dilihat pada sub sektor drainase.
Kondisi lainnya yang dapat dilihat adalah septik tank yang ada, karena
hal ini sangat dipengaruhi oleh pola BAB masyarakat dimana hampir
seluruh masyarakat menggunakan septik tank, hanya kurang lebih 5-
10% saja masyarakat yang masih BABs, rata-rata pengguna septik tank
antara 55%-98%, data tertinggi pengguna septik tank ada di wilayah
Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Selatan dan Rawalumbu, sayangnya
penggunaan septik tank yang cukup tinggi ini tidak dibarengi dengan
perawatannya, berdasarkan hasil EHRA rata-rata 30%-100%
masyarakat hanya membangun tanpa melakukan penyedotan, data
tertinggi terdapat di kecamatan Mustikajaya dan Bantargebang. Umur
septik tank yang ada di setiap kecamatan rata – rata sebagian besar
diatas 5 tahun.
Penyedotan tinja dan septiktank yang ada rata-rata dilakukan dengan
menggunakan mobil tinja dan hampir sebagian besar hasil penyedotan
tersebut tidak dibuang ke IPAL melainkan dibuang ke sungai / kali. Data
EHRA menunjukan bahwa hampir 100% melakukan penyedotan dengan
mobil sedot tinja dan 70% melakukan pembuangan ke sungai dan 30%
tidak diketahui, hal ini mengindifikasikan bahwa pangolahan dan
pelayanan blackwater perlu mendapat perhatian khusus dari
pemerintah.
Menurut data yang terdapat di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, jumlah
KK (Kepala keluarga) yang memenuhi standar dalam saluran
pembuangan limbah domestik pada tahun 2009 sebesar 71.15 % ,
sedangkan untuk sistem pengelolaan air bekas kakus dan tinja (Black
Water) di Kota Bekasi saat ini masih dilakukan secara on site (setempat),
yaitu: Kakus, Cubluk dan Septik tank. Berdasarkan data dari Dinas
Pertamanan, Pemakaman dan PJU Kota Bekasi (2008), diketahui bahwa
jumlah fasilitas limbah setempat (on site) saat ini adalah:
Jumlah Septik tank adalah : 556.038 unit
Jumlah Cubluk adalah : 135.037 unit
Jumlah MCK : 56 unit
Sedangkan lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT (Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja). Lokasi IPLT Kota Bekasi adalah di Sumur Batu seluas 1 Ha
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 34
dengan kapasitas pengolahan 115 m³/hari, dilengkapi Truk Tinja 11 buah dari
Pemda dan milik swasta 22 buah.
B. Kelembagaan
Pengelolaan limbah cair berada di bawah Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (BPLH), di bawah bidang pengendalian dampak lingkungan.
Gambar 7.3
Struktur Organisasi BPLH Kota Bekasi
C. Peraturan Perundangan
Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang berupa peraturan
perundangan yang mengatur pengelolaan air limbah domestik, tetapi hanya
berupa arahan teknis saat pembahasaan TKPRD dan pembahasan dokumen
lingkungan yang diarahkan untuk mewajibkan masyarakat
(individu)/pemrakarsa usaha/kegiatan untuk melakukan pengelolaan air
limbah domestik (baik untuk greywater maupun blackwater) sesuai dengan
kaidah pengelolaan lingkungan hidup.
Peraturan perundangan yang ada di Kota Bekasi yang terkait dengan
pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut:
Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan
Perda No. 07 Tahun 2007 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair Di Kota
Bekasi ( mengatur perijinan pembuangan air limbah industri, jasa
perdagangan, rumah sakit
7.4.1.3 Permasalahan dan Tantangan
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 35
Permasalahan pengelolaan air limbah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah
Kota Bekasi dari aspek teknis dan non teknis meliputi :
1. Terbatasnya sarana infrastuktur pengelolaan air limbah rumah tangga
terutama infrastruktur yang secara komunal, di beberapa wilayah banyak
dijumpai sarana pembuangan air limbah domestik tidak dikelola dengan
benar.
2. Kerusakan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang terletak di
Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang sedang dalam proses
perbaikan dan peningkatan kapasitas.
3. Belum optimalnya sosialisasi pengelolaan air limbah domestik di lingkungan
SKPD maupun masyarakat, sehingga masih belum optimal persepsi di SKPD
tentang cara pengelolaan air limbah domestik, dan kurangnya pengetahuan
dan kesadaran masyarakat secara optimal.
4. Masih kurangnya pemahaman personil-personil di Dinas Kebersihan, Dinas
Tata Kota dan BPLH untuk dapat melakukan advokasi tentang cara yang
benar dan arti penting pengelolaan limbah domestik pada berbagai pihak.
7.4.1.4 Analisis Kebutuhan Pengembangan Air Limbah
Pelayanan pengolahan limbah cair merupakan salah satu permasalahan yang
perlu diperhatikan dalam peningkatan Sanitasi Kota. Untuk dapat
meningkatkan pelayanan pengolahan Limbah cair berikut beberapa aksi yang
telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk menangani permasalahan
terkait sanitasi :
1. Memantau sumber – sumber pencemar yang potensial mencemari air
permukaan , air tanah , sehingga terwujud kondisi lingkungan yang bebas
pencemaran
2. Menertibkan usaha / kegiatan yang belum optimal dalam pengolahan limbah
cairnya dan menindak yang melanggar baku mutu
3. Meningkatan sarana dan prasarana penyediaan air bersih serta cakupan
pelayanan air bersih kepada masyarakat
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan limbah domestik baik cair
maupun padat (sampah) serta cakupan pelayanannya
5. Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat tentang arti pentingnya
memelihara lingkungan untuk kelangsungan hidup berkelanjutan dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga masih belum optimal, dan masih jauh
dari yang diharapkan seperti :
1. Walaupun pada umumnya masyarakat Kota Bekasi sudah menggunaka
septictank namun masi perlu di waspadai apakah septic-tank tersebut aman
bagi lingkungan, dimana hanya 48.6 % penduduk Kota Bekasi yang dalam
kurun waktu > 2 Tahun yang telah menguras septic-tank nya. Hal ini di
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 36
dukung karena kurang pahamnya pengetahuan masyarakat tentang akibat
pencemaran limbah tinja dari septic-tank ke sumber-sumber air tanah.
2. Pemerintah Kota Bekasi dengan ketersediaan dana yang terbatas juga belum
memiliki perencanaan dalam pengelolaan limbah domestik khususnya
penyusunan master plan pengolahan limbah domestic.
3. Belum terdapatnya sistem pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga melalui
perpipaan secara komunal.
4. Tidak optimalnya Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Sumur Batu
dikarenakan jumlah anggaran yang digunakan untuk oprasional IPLT hanya
Rp 300.000.000,- per tahunnya dan < 50% di gunakan untuk pengolahan
limbah.
5. Terbatasnya truck penyedot limbah tinja yang dapat beroperasi hanya tersedia
5 Unit Truck dari 7 Unit Truck yg di miliki Pemerintah Kota Bekasi.
6. Kapasitas masing-masing Truck dapat menyedot 10.00 M³/ hari
7. Kapasitas IPLT yang hanya dapat menampung 10.000 m3 limbah setiap
harinya, tapi dalam kenyataannya dipaksakan mengolah 80.000 m3 limbah
domestic setiap harinya.
Untuk meningkatkan pengelolaan dan pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga
(tinja), maka pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah sebagai
berikut :
1. Optimalisasi Sarana dan prasarana yang sudah ada.
2. Melakukan beberapa terobosan pendanaan untuk IPLT baik dari segi
pengolahan dan pembuatan IPLT yang baru dengan sistem tertutup.
3. Melakukan beberapa penyuluhan melalui kader-kader Puskesmas/ PKK
tentang resiko pencemaran sumber air tanah dari bakteri Tinja.
4. Membuat perencanaan pengolahan limbah cair rumah tangga .
5. Mulai diarahkannya melalui TKPRD terhadap kawasan-kawasan perumahan
yang baru untuk menggunakan sistem pemipaan komunal limbah cair rumah
tangga (tinja).
7.4.2 PERSAMPAHAN
7.4.2.1 Isu Strategis Pengembangan Persampahan
Isu-isu strategis dan permasalahan dalam pengelolaan persampahan di
Indonesia antara lain:
1. Kapasitas Pengelolaan Sampah Kapasitas pengelolaan sampah erat kaitannya
dengan:
a. Makin besarnya timbulan sampah berupa peningkatan laju timbulan
sampah perkotaan antara 2-4% per tahun.
Dengan bertambahnya penduduk, pertumbuhan industri dan peningkatan
konsumsi masyarakat dibarengi peningkatan laju timbulan sampah.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 37
b. Rendahnya kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan.
Rendahnya kualitas pengelolaan persampahan terutama pengelolaan TPA
memicu berbagai protes masyarakat. Di sisi lain rendahnya tingkat
pengelolaan sampah mengakibatkan masyarakat yang tidak mendapat
layanan membuang sampah sembarangan atau membakar sampah di tempat
terbuka.
c. Keterbatasan Lahan TPA
Keterbatasan lahan TPA merupakan masalah terutama di kota-kota besar
dan kota metropolitan. Fenomena keterbatasan lahan TPA memunculkan
kebutuhan pengelolaan TPA Regional namun banyak terkendala dengan
banyak faktor kepentingan dan rigiditas otonomi daerah.
2. Kemampuan Kelembagaan
Masih terjadinya fungsi ganda lembaga pengelola sampah sebagai regulator
sekaligus operator pengelolaan serta belum memadainya SDM (secara kualitas
dan kuantitas) menjadi masalah dalam pelayanan persampahan.
3. Kemampuan Pembiayaan
Kemampuan pendanaan terutama berkaitan dengan rendahnya alokasi
pendanaan dari pemerintah daerah yang merupakan akibat dari rendahnya
skala prioritas penanganan pengelolaan sampah. Selain itu adalah rendahnya
dana penarikan retribusi pelayanan sampah sehingga biaya pengelolaan
sampah menjadi beban APBD. Permasalahan pendanaan secara keseluruhan
berdampak pada buruknya kualitas penanganan sampah.
4. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta
Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan
sampah dan belum dikembangkan secara sistematis potensi masyarakat dalam
melakukan sebagian sistem pengelolaan sampah, serta rendahnya minat pihak
swasta berinvestasi di bidang persampahan karena belum adanya iklim
kondusif membuat pengelolaan sampah sulit untuk ditingkatkan.
5. Peraturan perundangan dan Lemahnya Penegakan Hukum
Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran dalam pengelolaan sampah
dan kurangnya pendidikan masyarakat dengan PHBS sejak dini juga menjadi
kendala dalam penanganan sampah.
Sedangkan isu-isu strategis dalam pengelolaan persampahan di Kota Bekasi
meliputi:
1) Isu teknis operasional layanan pengelolaan persampahan
Secara teknis operasional pengelolaan sampah di Kota Bekasi saat ini
dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Bekasi.
Perlu dibudayakan ke pada masyarakat untuk melakukan 3R di masing –
masing sumber sampah sehingga masyarakat dapat memiliki nilai tambah
dari upaya 3 R yang telah dilakukan dan pemerintah kota bekasi dapat
mengurangi ongkos pengangkutan ke TPA dengan demikian umur lahan
TPA dapat lebih panjang.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 38
Telah ada pengolahan sampah sistem 3R di kompos Patriot TPA Sumur
Batu.
Keterbatasan lahan TPA Sumur Batu yang ada saat ini.
TPA Sumur Batu dalam pengolahan sampah menggunakan metode controll
landfill.
Keterbatasan armada truk angkut yang ada di Kota Bekasi, sehingga
jumlah sampah yang terangkut dari TPS ke TPA masih kurang.
Berdasarkan hasil survey EHRA sekitar 71,7% masyarakat Kota Bekasi
mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah. Dengan rinciannya 39,7%
mendapatkan pelayanan beberapa hari dalam seminggu, 13% menerima
pengangkutan setiap hari, 11% menerima layanan sekali dalam seminggu
dan sisanya 8,7% tidak dapat diidentifikasi.
Dilihat dari waktu pengangkutan, berdasarkan hasil survey EHRA 57,3 %
sampah diangkut beberapa kali dalam seminggu.
Masih terdapatnya sampah-sampah liar di Kota Bekasi.
Keterbatasan sarana,prasarana dan kapasitas IPLT yang ada untuk
mengelola Blackwater.
Invertarisasi rute pemetaan pengangkutan.
Optimalisasi penanganan sampah di TPS kurang baik karena konsep yang
ada saat ini adalah open dumping.
Ada rencana / konsep pengolahan sampah sistem indoor di lokasi TPS.
Pada armada angkutan tidak ada penyekatan untuk masing-masing jenis
sampah.
2) Isu kebijakan daerah dan kelembagaan
Kebijakan dan kelembagaan yang ada untuk sector persampahan sudah
sesuai hanya perlu pengoptimalan dari kelembagaan yang ada.
Belum adanya analisis secara mendalam potensi system modul berdasarkan
kebutuhan perkembangan kota dan kapasitas pembuangan akhir.
Belum adanya kebijakan program prioritas pelayanan umum sampah di
wilayah permukiman yang berkepadatan tinggi, kawasan kumuh yang
berkepadatan tinggi dan wilayah rawan banjir.
Penegakan hukum terhadap pelaksanaan Perda belum mengenakan sanksi
kepada mereka yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
3) Isu keuangan
Keterbatasan kemampuan pendanaan APBD kota Bekasi mengakibatkan
anggaran yang dialokasiakan untuk pengelolaan persampahan terbatas
sehingga dalam penganggaran menganut sistem prioritas.
Keterbatasan pendanaan disebabkan belum tercantumnya aspek sanitasi
belum sepenuhnya menjadi program prioritas dalam dokumen – dokumen
perencanaan kota yang ada.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 39
Peningkatan pendapatan dari retribusi kebersihan masih dapat digali lagi
sehingga PAD dari sektor persampahan dapat meningkat
4) Isu komunikasi
Perlu peningkatan kerjasama dengan pelaku bisnis komunikasi dalam
memasyarakatkan program – program sektor persampahan.
Belum adanya sistem informasi yang mudah dicapai masyarakat, termasuk
didalamnya informasi rencana pengembangan, tarif, desain teknis dan
prosedur untuk penyampaian keluhan/pengaduan.
Media yang digunakan untuk sosialisasi dan promosi persampahan kurang
menarik.
5) Isu keterlibatan pelaku bisnis
Adanya pengusaha pengepul dan pengusaha produksi daur ulang barang
bekas yang membeli bahannya dari warga sekitar.
Terdapatnya perusahaan swasta yang mengelola sampah di kawasan publik
seperti kemang pratama.
Sudah ada beberapa usaha pengepul dan pengolah sampah yang cukup
potensial dalam mendukung program Reduce, Re-use dan Recycle (3 R) yang
diperkenalkan Pemerintah.
6) Isu peran serta masyarakat
Usaha-usaha lainnya yang dilakukan masyarakat seperti usaha
pemanfaatan sampah oleh warga, usaha daur ulang sampah pelastik
memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi.
Terdapat pengelolaan kegiatan komposting yang dilakukan oleh
masyarakat, Gerakan Peduli Lingkungan ( GPL) dan LSM setempat.
Partisipasi warga dalam pengangkutan sampah dari rumah ke TPS sudah
cukup tinggi dan dilakukan secara swadaya.
Adanya upaya oleh masyarakat untuk mereduksi sampah skala rumah
tangga dengan cara komposting melalui pilot project (Bekasi Timur dan
Bekasi Selatan ).
7.4.2.2 Kondisi Eksisting Pengembangan Persampahan
A. Aspek Teknis
Sistem pengelolaan persampahan aspek teknis saat ini yang dilaksanakan oleh
masyarakat (individu/komunal), pemerintah/dinas dan swasta, meliputi hal-hal
berikut:
1) Teknik Operasional pengelolaan persampahan:
Sumber sampah yang dihasilkan dan ditangani (m3/hari);
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 40
Komposisi sampah di Kota Bekasi berbeda-beda, tergantung dari sumber
penghasil sampah. Untuk pasar, sampah organik sangat mendominasi. Sampah
organik di pasar mencapai 85,45%. Untuk kawasan perumahan, sampah
organik juga mendominasi dengan prosentase 47,67%.
Untuk jalan utama, sampah organik mendominasi hingga 56,46%. Bila dirata-
ratakan, sampah organik di Kota Bekasi adalah 63,19%, disusul oleh sampah
plastik sebesar 17,58% Komposisi sampah yang ada di Kota Bekasi dapat
dilihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel 7.11
Komposisi Sampah Kota Bekasi
Tabel 7.12
Sumber, Kegiatan, dan jenis sampah dan limbah Padat
yang dihasilkan
SUMBER KEGIATAN JENIS
Pemukiman
Keluarga kecil, keluarga besar,
apartemen rendah, apartemen
sedang dan apartemen
pencakar langit
Sampah makanan, kertas, karton,
plastik kain, kulit, sampah
kebun, kaca, kaleng, aluminium
dan sampah khusus ,
sepertisampah elektronik dan
limbah padat B3
Perdagangan
Toko, restoran, Pasar,
Perkantoran, hotel, motel, dan
lain lain
kertas, karton, plastik, kayu,
sampah makanan, kaca, logam,
sampah khusus dan limbah padat
B3
Lembaga Sekolah, Rumah Sakit,
Penjara, Pusat Pemerintahan
kertas, karton, plastik, kayu,
sampah makanan, kaca, logam,
sampah khusus dan limbah padat
B3
Industri
Konstruksi, pabrik,
manufaktur skala kecil dan
besar, kilang, pabrik bahan
kimia, pusat tenaga listrik dan
lain-lain
Sampah proses industri, besi dan
material bekas. Sampah non
industri seperti sampah
makanan, sampah kebun, dan
sampah konstruksi, sampah
khusus dan limbah padat B3
Pertanian Perkebunan, sawah,
peternakan.
Sampah makanan yang telah
busuk, limbah pertanian, serasah
dan limbah padat B3
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 41
SUMBER KEGIATAN JENIS
Pelayanan
Publik
Jalan, Taman dan area
rekreasi
Serasah, sampah kertas, plastik,
kaleng dll
fasilitas
Pengolahan
Limbah
IPAL Domestik dan IPAL
industri
Lumpur kasil pengolahan limbah
dan limbah padat yang
mengandung B3
Sumber : Bappeda Kota Bekasi
Jumlah sampah terkumpul, terangkut dan terolah sd TPA (m3/hari)
Timbulan sampah di Kota Bekasi setiap tahun terus meningkat. Dari seluruh
timbulan sampah kota ini hanya 46,23% yang dapat ditangani oleh Pemerintah
Kota dengan diangkut dan diolah di TPA, sedangkan selebihnya yaitu 53,77%
menjadi sampah liar yang dibuang sembarangan ataupun
dibakar.Memperhatikan data yang disampaikan BPS Tahun 2010, 2011, 2012,
tonase sampah Rata-rata (Ton)/hari yang masuk ke TPA Sumur Batu pada
tahun 2010 adalah 379,012 ton/hari, pada tahun 2011 sebanyak 395,009
ton/hari, dan pada tahun 2012 sebanyak 395,009 ton/hari.
Tabel 7.13
Tonase Sampah Rata-Rata (Ton/hari) yang Masuk ke TPA Sampah Sumur Batu
Kota Bekasi Tahun 2010, 2011, dan 2012
No Bulan Tahun
2010 2011 2012
1 Januari 328,44 353,22 354,52
2 Pebruari 361,88 400,5 419,76
3 Maret 306,7 351,24 374,33
4 April 347,49 360,73 376,31
5 Mei 368,57 382,91 358,35
6 Juni 396,9 399,76 370,94
7 Juli 402,16 398,27 397,93
8 Agustus 403,4 413,11 368,85
9 September 366,68 426,13 481,72
10 Oktober 387,03 417,29 426,49
11 Nopember 449,46 433,83 414,05
12 Desember 429,43 403,12 404,42
Rata-Rata 379,012 395,009 395,64
Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2010, 2011, 2012, 2013
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 42
Dari tabel diatas, dengan Asusmsi volume timbulan sampah yang terangkut
sebesar 46,23% ke TPA Sumur Batu setiap harinya, maka estimasi volume
timbulan sampah harian di tahun 2010 adalah 819,94 ton/hari, pada tahun
2011 adalah 854,44 ton/hari, dan tahun 2012 adalah 855,81ton/hari.
Tabel 7.14
Estimasi Timbulan Sampah Harian (Ton/Hari) Di Kota Bekasi
Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012
No Bulan Tahun
2010 2011 2012
1 Januari 710,45 764,05 766,86
2 Pebruari 782,78 866,32 907,98
3 Maret 663,42 759,77 809,71
4 April 751,65 780,29 814,00
5 Mei 797,25 828,27 775,15
6 Juni 858,53 864,72 802,38
7 Juli 869,91 861,5 860,76
8 Agustus 872,59 893,6 797,86
9 September 793,16 921,76 1042,01
10 Oktober 837,18 902,64 922,54
11 Nopember 972,23 938,42 895,63
12 Desember 928,9 871,99 874,80
Rata-Rata 819,84 854,44 855,81
46,23% terangkut ke TPA Sumur Batu
53,77% menjadi sampah liar
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 43
Gambar 7.4
Estimasi Timbulan Sampah Harian (Ton/Hari) Di Kota Bekasi
Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012
Cakupan pelayanan (ha).
Layanan persampahan yang ada saat ini baru mencapai 45,97% dari total
cakupan yang harus terlayani. Pengelolaan persampahan di Kota Bekasi
dilakukan di TPA Sumur Batu, dengan luas lahan 10 Ha yang tebagi dalam 4
zona dengan sistem pengolahan Control Landfill. Daya tampung ketinggian sel
sampah TPA Sumur Batu mampu menampung ketinggian 15 Meter dengan 4
unit alat sewa.
2) Daerah Pelayanan dan Kondisi Spesifiknya (fisik dan sosial);
Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) di Kota Bekasi
belum ideal dengan volume timbulan sampah. Jumlah TPSS yang tersedia yang
hanya 230 lokasi menjadi penyebab sampah liar terdapat di mana-mana.
Tabel 7.15
Lokasi Kontainer, Transfer Depo, Titik Temu dan TPS Kota Bekasi
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 44
UPTD Kelurahan Lokasi Jenis
Status Keteranga
n Aktif Tidak
Aktif
Rawalumbu
Pengasinan RW 06 Transfer
Depo √
Bojong
Rawalumbu
RW 19 Transfer
Depo √
RW 34 TPS √
RW 37 Titik
Temu √
RT 02 TPS √
RT 01 TPS √
RW 40 TPS √
Bojong
Menteng
Perum Bojong
Menteng Indah TPS √
Bekasi timur
Bekasi Jaya
Bekasi Kaum TPS √
Bekasi Kaum Kontaine
r √
Margahayu
Rawa Semut TPS √
Rawa Semut Kontaine
r √
Deperla Kontaine
r √
Duren Jaya
Belakang
Pasar Baru
Kontaine
r √
Perum III TPS √
Jatisampurn
a
Jatisampurn
a
Perum
Kranggan
Permai
Titik
Temu √
Jatiraden RS
Jatisampurna TPS √
Jatikarya
RS Permata TPS √
Times Square TPS √
Mitra 10 TPS √
Plaza Cibubur TPS √
Medan Satria Pejuang RW 017 Pasar
Family
Transfer
Depo √
Harapan
Mulya
RW 005 / RW
006 TPS √
Pejuang RW 015 TPS √
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 45
UPTD Kelurahan Lokasi Jenis
Status Keteranga
n Aktif Tidak
Aktif
Mustika Jaya Mustika Jaya
Perum
PUSKOPAD
RW 13
TPSS √
Perum
BKKBN RW
27
Titik
Temu √
Pedurenan
Perum Bumi
Alam Hijau
RW 16
TPSS √
Cimuning
Perum BTR
Blok E RW 13
Titik
Temu √
Perum Dukuh
Zamrud Blok I
RW 12
TPSS √
PT. Jeil
Indonesia
Titik
Temu √
Kantor
Kecamatan
Mustikajaya
Kontaine
r √
Jatiasih Jatiasih Perum Bumi
Asih Indah
Kontaine
r √
Jatimekar
Perum Nasio
Indah
Kontaine
r √
Bekasi Barat Bintara
Perumahan
Griya Bintara
RW 12
√
Jalan Bintara
6 RW 6 (
Tanah Jasa
Marga )
√
Kranji
RT 06/07,
Perumahan
Duta Kranji
√
Perumahan
Duta Kranji
RW 09
√
Perumahan
Duta Kranji
RW 10
√
Jalan Tebus
Rawa Bebek (
Badan Jalan )
√
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 46
UPTD Kelurahan Lokasi Jenis
Status Keteranga
n Aktif Tidak
Aktif
Jaka
Sampurna
RT 4 RW 2 (
Dibawah Tiang
Sutet PLN)
√
RT 4 RW 15 (
Tanah
Pengairan )
√
RT 6 RW 15 √
RW 15 ( Tanah
Milik Jasa
Marga )
√
Bintara Jaya
Perumahan
DDN √
Kota Baru
RW 5 Samping
Pos Poll √
Protokol
Margahayu Jl. Dewi
Sartika TPS √
TPS Beton /
Permanen
Terminal
Induk Bekasi
Kontaine
r √
Jl. HM Joyo
Martono
Kontaine
r √
Carrefour
Kontaine
r √
Belakang
Kodya ( RW 05
)
Kontaine
r √
Bekasi Jaya
Jl. KH. Agus
Salim TPS √
Marga Mulya Jl. Sudirman TPS √
TPS Beton /
Permanen
Stasiun Besar
Bekasi
Kontaine
r √
TPS Beton /
Permanen
Gedung
Wibawa Mukti
Kontaine
r √
Jl.
Pramuka/PMI
Kontaine
r √
Duren Jaya Ramayana
Kontaine
r √
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 47
UPTD Kelurahan Lokasi Jenis
Status Keteranga
n Aktif Tidak
Aktif
Islamic Center
Kontaine
r √
Kayuringin
Stadion Bekasi
( GOR )
Kontaine
r √
Medan Satria Grand Mall
Kontaine
r √
Pondok
Melati Jatirahayu
RW 01 Taman
PD Gede TPS √
RW 09
Kologad TPS √
RW 06 Ardini I TPS √
Perum
Jatiwarna TPS √
Bekasi
Selatan Pekayon Jaya
Mall
Metropolitan
Kontaine
r √
Naga
Swalayan
Kontaine
r √
Kayuringin
Jaya
Bekasi Cyber
Park
Kontaine
r √
RS Global
Kontaine
r √
Jl. Gurame
Raya TPS √
Pasar
Tradisonl TPS √
Jl. Komodo
Raya
Transfer
Depo √
Jl. Jati
Titik
Temu √
RW 25
Titik
Temu √
Marga Jaya
RS Hermina
Bekasi
Kontaine
r √
Apartement
Center Point
Kontaine
r √
Lotte Mart
Kontaine
r √
RW 01 TPS √
Jaka Setia Perum PJS & TPS
√
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 48
UPTD Kelurahan Lokasi Jenis
Status Keteranga
n Aktif Tidak
Aktif
PTM
Sumber : Dinas kebersihan Kota Bekasi, 2012
Kota Bekasi memiliki pembuangan akhir (TPA) yang berada di Kelurahan
Sumurbatu Kecamatan Bantargebang dengan kapasitas daya tampung TPA
seluas 10 hektar. Luas TPA tersebut sangat terbatas bila memperhatikan
timbulan sampah di Kota Bekasi. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur
Batu yang memiliki luas 10 Ha terbagi dalam 4 zona sebagaimana gambar
berikut.
Gambar 7.5
Peta Lokasi TPA Sumur Batu
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 49
Gambar 7.6
Lay Out TPA Sumur Batu
Setiap hari produksi sampah masyarakat di kota Bekasi di tahun 2010 adalah
819,94 ton/hari dan pada tahun 2011 adalah 854,44 ton/hari dan yang
terangkut ke TPA Sumur Batu hanya sekitar 46,23 persen yaitu pada tahun
2010 adalah 379,012 ton/hari dan pada tahun 2011 sebanyak 395,009 ton/hari.
Idealnya TPA digunakan sebagai tempat penampungan akhir dari sampah-
sampah yang tidak bisa diolah kembali (didaur ulang atau di konversikan
menjadi energi). Namun TPA Sumur Batu masih digunakan sebagai tempat
untuk menampung seluruh sampah padat perkotaan yang dihasilkan oleh
masyarakat. Dengan kondisi seperti ini yaitu sebagai penampung sampah
akhir membutuhkan lahan yang relatif luas, dan diperkirakan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batudinilai akan overload pada 2014
mendatang jika tidak dibangun zona baru.
3) Upaya pengurangan sampah di sumber melalui kegiatan 3R (reduce,
reuse, recycle)
Saat ini warga Kota Bekasi telah memilki Inisiatif untuk mengembangkan
program 3R dengan mendirikan Gerakan Peduli Lingkungan (GPL) yang
didalamnya terdapat Rumah Kompos dan kegiatan yang menguntungkan yaitu
Bank Sampah. Namun kegiatan ini belum banyak dilakukan walaupun sangat
diperlukan untuk mereduksi jumlah sampah yang akan dibuang ke TPA.
Lokasi 3R dan Bank Sampah Kota Bekasi dapat dilihat di tabel berikut ini.
Tabel 7.16
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 50
Lokasi 3R di Kota Bekasi
Kecamatan Kelurahan Lokasi Jenis
Pengolahan
Status Keteranga
n Aktif Tidak
Aktif
Rawalumbu Sepanjang
Jaya
RW 09 Komposting √
Pengasinan RW 06 Komposting √
RW 19 Komposting √
SMA 13 Komposting √
Bekasi Timur Margahayu Pengairan Bank Sampah √
Pengairan Bank Sampah √
Jatisampurn
a
Jatisampurn
a
SMA 7
Negeri
Komposting √
Jatiraden Yayasan
KDM
Komposting √
Jatiranggon Sekolah
Alam
Komposting √
Medan Satria Medan Satria RW 002 Komposting √
RW 007 Komposting √
Kelurahan Komposting √
Kecamatan Komposting √
RT 004 RW
008 Ujung
Menteng
Bank Sampah √
Pejuang RW 004 Komposting √
SD Pejuang
5 RT 003 /
006
Komposting √
RW 005
Pondok Sani
Bank Sampah √
Kali Baru RT 001 RW
004
Bank Sampah √
Harapan
Mulya
RT 002 RW
008 Kp.
Kandang
Bank Sampah √
RT 008 RW
003 Kantor
Kel.
Harapan
Mulya
Bank Sampah √
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 51
Kecamatan Kelurahan Lokasi Jenis
Pengolahan
Status Keteranga
n Aktif Tidak
Aktif
Mustikajaya Mustikajaya Kecamatan
Mustikajaya
Komposting √ Belum
Berjalan
SMA Negeri
9 Bekasi
Komposting √ Belum
Berjalan
RW. 03 Komposting √ Belum
Berjalan
Padurenan Blok M RW
14 Perum
Dukuh
Zamrud
Komposting √ Belum
Berjalan
RW. 20 Kel.
Padurenan
Bank Sampah √
RW. 21 Kel.
Padurenan
Bank Sampah √
Mustikasari Jl. Mustika
Karya RT 04
RW 07
Komposting √
Jl. Linun RT
03 RW 02
Komposting √
Jatiasih Jatiasih Pasar Baru
Jatiasih
Komposting √
Jatimekar Perum
Ambara
Pura
Komposting √
Jatiluhur Perum
Satwika
Permai
Komposting √
Bekasi Barat RW 02 Kota
Baru
Komposting √
Pasar Baru
Kranji
Komposting √
Pasar Lama
Kranji
Komposting √
Pasar
Sumber
Artha
Komposting √
Pasar Pagi
Bintara
Komposting √
RW 02 Jaka
Sampurna
Komposting √
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 52
Kecamatan Kelurahan Lokasi Jenis
Pengolahan
Status Keteranga
n Aktif Tidak
Aktif
Pondok Gede Jati Bening Jl. Emur RT
05/03
Komposting √
Jt. Bening Komposting √
Jl. Bina
Lontar No
II/77, RT 2/5
Jt. Bening
Komposting √
Jati Makmur SD jati
Makmur 3
& 4 jalan
Semeru No
1, Jati
Makmur
Komposting √
Jl.
Kenangan 3
Blok J2/12,
RT 15/15 (
duta ), Jati
Makmur
Komposting √
Jl. Guntur
3/14 ( tokyo
) Jati
makmur
Komposting √
Jati Bening II RW 08
Jatibening
II
Komposting √
Jl. Mangga
Perum Jati
bening II
Komposting √
Jati Cempaka Curug Jaya,
RT 08/01
Komposting √
Pondok
Melati
Jatimurni GG.
Rambutan
RW 03
Komposting √
Pohon Jati
RW 06
Komposting √
Bekasi
Selatan
Pekayon Jaya GPL Komposting √
RW 05 Komposting √
RW 14 Komposting √
Kantor
Kecamatan
Komposting √
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 53
Kecamatan Kelurahan Lokasi Jenis
Pengolahan
Status Keteranga
n Aktif Tidak
Aktif
Kayuringin
Jaya
GOR Bekasi Komposting √
RW 8 dan
Kelurahan
Komposting √
Marga Jaya RW 01 Komposting √
Sumber : Dinas Kebersihan Kota Bekasi, 2012
4) Pola Penanganan (Pewadahan, pengumpulan, pemindahan,
pengangkutan, pengolahan, pembuangan akhir)
Tingkat pelayanan persampahan terbesar di Kota Bekasi berada di Kecamatan
Jatisampurna, Mustika Jaya, Bekasi Selatan, dan Medan Satria, yaitu lebih
dari 40%, sedangkan terkecil berada di Kecamatan Jatiasih dengan tingkat
pelayanan berkisar antara 17-21%. Tingkat pelayanan menunjukkan
perbandingan antara sampah yang dihasilkan dengan sampah terangkut.
Tingkat pelayanan untuk pasar sudah mencapai 84%, sedangkan rata-rata
tingkat pelayanan di Kota Bekasi adalah 46%.Sistem pelayanan persampahan
adalah sebagai berikut.
Pewadahan
Tujuan disediakannya pewadahan yaitu untuk menghindari terjadinya sampah
yang berserakan dan menimbulkan bau yang dapat mengganggu kesehatan
manusia serta estetika lingkungan. Ada 2 bentuk pewadahan yang terdapat di
Kota Bekasi yaitu :
1. Pewadahan individu, dimana untuk pewadahan individu,
disediakanlangsung secara pribadi oleh pemilik rumah.
2. Pewadahan komunal, dimana pewadahan ini disediakan oleh pihak
Pemerintah Kota Bekasi. Pewadahan berupa kontainer yang diletakkan di
beberapa lokasidan dikelola tersendiri oleh UPTD Kontainer. Berikut ini
adalah daftar lokasi kontainer yang ada di Kota Bekasi.
Tabel 7.17
Tingkat Pelayanan Persampahan Kota Bekasi Tahun 2009 - 2011
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 54
Sumber : Dinas kebersihan Kota Bekasi, 2012
Pengumpulan
Pengumpulan sampah merupakan pengambilan sampah dimulai dari
pewadahan individual dan pewadahan komunal menuju TPS. Pengumpulan
sampah di Kota Bekasi dilakukan dengan dua cara, yaitu sampah dari rumah
tangga diangkut dengan truk sampah menuju TPS, dan ada juga yang diangkut
oleh gerobak sampah menuju TPS. Berikut ini adalah data sarana dan
prasarana untuk kegiatan pengumpulan yang disediakan oleh Dinas
Kebersihan dan tersebar di 12 kecamatan wilayah pelayanan Dinas Kebersihan
Kota Bekasi.
Tabel 7.18
Jumlah Alat Pengumpulan Sampah Dinas Kebersihan Kota Bekasi
No Jenis Kapasitas Fungsi Jumlah Kondisi
1 Gerobak 1 m3 Sarana
Pengumpulan
275 Baik
2 Gerobak Motor 1 m3 Sarana
Pengumpulan
78 Baik
Sumber : Dinas kebersihan Kota Bekasi, 2012
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Pondok Gede 681,63 686,14 698,46 196 196 196 29% 29% 28%
Jatisampurna 233,45 235,00 239,22 98 98 98 42% 42% 41%
Pondok Melati 309,95 312,01 317,61 112 112 112 36% 36% 35%
Jatiasih 490,28 493,53 502,39 84 105 105 17% 21% 21%
Bantargebang 231,69 233,22 237,41 56 56 56 24% 24% 24%
Mustika Jaya 343,59 345,87 352,08 161 161 189 47% 47% 54%
Bekasi Timur 585,47 589,34 599,92 133 133 133 23% 23% 22%
Rawalumbu 436,87 439,77 447,66 168 168 168 38% 38% 38%
Bekasi Selatan 503,08 506,41 515,50 245 245 273 49% 48% 53%
Bekasi Barat 652,88 657,20 669,00 140 168 189 21% 26% 28%
Medan Satria 358,94 361,32 367,81 162 162 162 45% 45% 44%
Bekasi utara 757,62 762,63 776,32 196 196 196 26% 26% 25%
Pasar 250 250 250 210 210 210 84% 84% 84%
Protokol 308 308 336
Bantuan 56 56 56
Kontainer 147 147 147
Jumlah 5.590,04 5.627,04 5.728,07 2.472 2.521 2.626 44% 45% 46%
Pelayanan (%)Kecamatan
Timbulan (m3/hari) Terangkut (m3/hari)
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 55
Pengangkutan
Pengangkutan merupakan proses transportasi sampah dari TPS atau kontainer
sampah menuju TPA. Proses pengangkutan dilakukan dengan menggunakan
dump truck.
Berdasarkan data BPS Kota Bekasi, pada tahun 2012, total Armada Kendaraan
Operasional Persampahan yang dikelola Pemerintah Kota Bekasi Berdasarkan
Kecamatan/Jalur adalah 16 unit yang terdiri adari Dump Truck sebanyak 78
unit, light truck sebanyak 4 unit, Arm Roll 31 unit, dan Bak Tor 2 unit.
Tabel 7.19
Banyaknya Armada Kendaraan Operasional Persampahan yang
dikelola Pemerintah Kota Bekasi Berdasarkan Kecamatan/Jalur
Tahun 2012
Kecamatan/Jalur
Jenis Kendaraan
Dump
Truck
Ligt
Truck
Arm
Roll
Bak
Tor Jumlah
Unit
Bantuan/Penyisiran
2 2
Jalur Protokol 9 6 2 19
Jalur Container 1 7 8
Bekasi Selatan 9 1 2 12
Bekasi Timur 5 2 7
Bekasi Utara 8 1 9
Bekasi Barat 7 1 1 9
Medansatria 4 1 2 7
Jatiasih 5 1 6
Pondokgede 8 1 9
Bantargebang 3 2
Jatisampurna 2 3 5
Pondok Melati 4 1 5
Mustika Jaya 6 3 9
Rawalumbu 6 1 7
Jumlah 78 4 31 2 116
2011 70 1 21 2 94
2010 67 1 20 2 90
B. Pendanaan
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 56
Sumber utama pembiayaan pengelolaan kebersihan / persampahan Kota
Bekasi adalah berasal APBD Kota Bekasi . Adapaun pendapatan operasional
yang berasal dari tarif retribusi pelayanan persampahan untuk tahun 2012
hanya sebagian kecil dari total anggaran penerimaan dan sangat jauh dari
jumlah kebutuhan biaya operasional kebersihan yaitu hanya sebesar Rp 5,2
milyar, yang terealisasi sebesar Rp 4,5 milyar atau 87 %.
Proses penganggaran biaya operasional UPTD persampahan dilakukan melalui
prosedur yang disusun berdasarkan rencana kegiatan dan realisasi kebutuhan
operasional periode sebelumnya dan rencana kegiatan periode berikutnya.
Seksi anggaran UPTD mengajukan usulan kebutuhan biaya untuk periode satu
tahun ke depan yang harus mendapat persetujuan dari pihak pihak terkait
utamanya adalah persetujuan anggota komisi anggaran DPRD Kota Bekasi.
Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun dalam bentuk laporan
realisasi anggaran yang alokasinya harus sesuai dengan mata anggaran yang
telah disyahkan oleh DPRD dan berbasis kinerja.
Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa terjadi defisit hasil operasional
yang sangat besar atas penerimaan yang berasal dari tarif retribusi ,
pengeluaran sebesar Rp.33,0 milyar,- hanya mampu ditutup oleh penerimaan
retribusi sebesar Rp 4,5 milyar. atau hanya sebesar 7,5% dari jumlah
pengeluaran biaya rutin. Jumlah pengeluaran sebesar Rp 60,0 milyar tersebut
termasuk diantaranya pengeluaran untuk biaya operasi dan pemeliharaan,
pengeluaran investasi yaitu pengadaan sarana dan prasarana pengolahan
sampah, dan kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pengelolaan persampahan.
C. Kelembagaan
Pengelolaan persampahan di Kota Bekasi merupakan tanggugng jawab
Pemerintah Kota Bekasi. Pelaksanaannya berada pada Dinas Kersihan, Dinas
Perkonomian Rakyat untuk menangani sampah pasar kusus pengumpulan dan
pengagkutan ke TPA dan Badan Lingkungan Hidup untuk penanganan Limbah
B3.
Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota
Bekasi, Dinas Kebersihan merupakan dinas pelayanan masyarakat yang
membawahi Bidang Pendataan dan Pengembangan, Bidang Persampahan,
Bidang Peralatan dan Perlengkapan, UPTD TPA, UPTD Instalasi Pengolahan
Tinja, UPTD Kebersihan yang ada di setiap kecamatan (ada 12 UPTD
Kebersihan).
Kedudukan Dinas Kebersihan sebagai unsur dinas yang bertanggung jawab
langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah memiliki tugas-tugas
pokok yang meliputi: pendataan potensi layanan persampahan, penyuluhan
kebersihan, monitoring dan pengendalian kebersihan, penampungan sampah,
pengangkutan sampah, pengembangan teknik persampahan, pengadaan
peralatan dan perlengkapan sarana kebersihan, pengelolaan dan perawatan
sarana persampahan, pelaksanaan operasional TPA Sampah serta operasional
IPLT Sumur Batu.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 57
Struktur organisasi Dinas Kebersihan sesuai Peraturan Walikota Bekasi
Nomor 55 Tahun 2009 tentang “Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian
Tugas Jabatan” (Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 71 Tahun
2008) digambarkan seperti di bawah ini.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 58
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 59
Sumber: Dinas Kebersihan Kota Bekasi, 2012
Gambar 7.7
Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kota Bekasi
KEPALA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
PERENCANAAN
JABATAN BIDANG BIDANG BIDANG
FUNGSIONAL PENDATAAN DANPERSAMPAHAN
PERALATAN DAN
PENGEMBANGAN PERLENGKAPAN
SEKSI SEKSI SEKSI
PENDATAAN POTENSI PENAMPUNGAN PENGADAAN
SEKSI SEKSI SEKSI
PENYULUHAN PENGANGKUTAN PENGELOLAAN
SEKSI SEKSI SEKSI
MONITORING DAN PENGEMBANGAN TEKNIKPERAWATAN
PENGENDALIAN PERSAMPAHAN
UPTD KEBERSIHAN
IPLT
TPA
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 60
D. Peraturan Perundangan
Terkait amanat UU N0. 18 Tahun 2008, Pemerintah Daerah Harus
Memilik Perda Pengelolaan Sampah Maksimal Tahun 2013. Pengelolaan
sampah merupakan salah satu komponen penting dalam sanitasi, oleh
karena itu perundangan pengelolaan sampah sangat di perlukan dalam
menjalankan kegiatan pengolaan sampah, akan tetapi Perda Pengelolaan
Sampah masih dalam Tahap Penyusunan dan Penulisan Naskah
Akademis perundangan sampah sehingga Masih memerlukan waktu
untuk mendapatkan Pengesahan dari Dewan.
E. Peran Serta Masyarakat
Walaupun belum terlalu menonjol peran serta masyarakat memiliki
potensi dalam pengelolaan sampah yang cukup besar. Program yang
tepat disertai dukungan dari pemerintah kota dapat mengoptimalkan
peran serta masyarakat dan jender dalam pengelolaan sampah. Salah
satu upaya masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan adalah
dengan pengelolaan limbah padat ( sampah ) dapat terlihat dalam
beberapa kegiatan yang telah dilakukan masyarakat seperti:
1. Pengelolaan sampah yang berdasarkan Gerakan 3R (Reduce, Reuse dan
Recycle),
2. Gerakan Perduli Lingkungan (GPL), yang berlokasi di Pondok Pekayon
Indah dan DKPP Rawalumbu Bekasidengan peserta 100 Prang yang
terdiri dari anak sekolah, RT RW, Anggota PKK, dan organisasi agama
3. Pembinaan masyarakat berbudaya lingkungan, yang merupakan
program pemerintah kota dan disinergiskan dengan GPL
4. Eco Scool dan Program Rumah Perubahan di Jatimurni
5. Program CDM dan Komposting di TPA Sumur Batu yang telah
dilakukan sejak tahun 2004.
6. TPST di TPA Bantar Gebang
Beberapa kegiatan kaum perempuan yang telah dilakukan dan cukup
memberikan manfaat bagi kelestarian llingkungan diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Sosialisasi mengenai penggunaan air dan sabun serta manfaatnya bagi
kesehatan balita maupun keluarga. Dilaksanakan pada saat
penimbangan balita di posyandu yang secara rutin dilakukan seminggu
sekali
2. Melakukan aksi nyata pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah
tangga, dimana kaum perempuan ini mengambil sampah – sampah yang
bisa didaur ulang dan bias dijual kembali dari setiap rumah tangga yang
menginformasikan kepada pengelola yang sudah dibentuk, bahwa
dirumahnya ada sampah yang dapat didaur ulang.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 61
3. Melakukan pelatihan pengolahan sampah menjadi barang yang
mempunyai nilai ekonomis kepada warga yang berminat. Contohnya :
kemasan kopi dan kemasan makanan kecil anak – anak dibuat alas
duduk, taplak meja, tas, bunga dan lain sebagainya
4. Melakukan pengolahan sampah organis seperti daun – daun kering dari
pohon – pohon di lingkungan sekitar diolah menjadi kompos (contoh: ibu
– ibu di RW 07 di Kelurahan Pekayon dan RW 04 Kelurahan Jakasetia)
5. Botol – botol bekas minuman ringan diolah menjadi lampion, vas bunga,
kap lampu dan lain – lain.
7.4.2.3 Permasalahan dan Tantangan
Permasalahan Pembangunan Sektor Persampahan di Indonesia, secara
umum adalah:
(1) Makin tingginya timbulan sampah (jumlah penduduk makin tinggi,
jumlah sampah per kapita meningkat);
(2) Belum optimalnya manajemen persampahan:
a. Belum optimalnya sistem perencanaan (rencana sampai dengan
monitoring dan evaluasi);
b. Belum memadainya pengelolaan layanan perencanaan persampahan
(kapasitas, pendanaan dan asset manajemen);
c. Belum memadainya penanganan sampah.
Sedangkan permasalahan utama yang menjadi kendala dalam
penanganan sampah di Kota Bekasi saat ini antara lain adalah Jumlah
Armada yang tidak sebanding dengan timbulan sampah yang ada
sehingga menyebabkan volume sampah yang terangkut tidak maksimal.
Permasalahan lain yaitu banyaknya sampah liar mengakibatkan fungsi
dari pelayanan pengangkutan yang disediakan oleh pemerintah daerah,
dalam hal ini Dinas Kebersihan tidak maksimal.
7.4.2.4 Kriteria Kesiapan Daerah
Untuk mendukung program dan kegiatan pengelolaan persampahan di
Kota Bekasi, kriteria kesiapan daerah yang sudah ada dan yang akan
dilaksanakan meliputi:
1. Dokumen SSK Kota Bekasi dilaksanakan pada tahun 2010
2. Dokumen Buku Putih Sanitasi Kota Bekasi dilaksanakan tahun 2010
3. Dokumen Studi Kelayakan Swastanisasi Pelayanan Persampahan
dilaksanakan Tahun 2013
7.4.2.5 Analisis Kebutuhan Pengembangan Persampahan
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 62
Kebutuhan komponen pengelolaan persampahan yang meliputi aspek
teknis operasional (sejak dari sumber sampai dengan pengolahan akhir
sampah), aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek peraturan
perundangan dan aspek peran serta masyarakat, serta memperlihatkan
arahan struktur pengembangan prasarana kota yang telah disepakati.
Analisis yang terkait dengan kebutuhan persampahan adalah analisis
sistem pengelolaan persampahan, analisis kualitas dan tingkat
pelayanan serta analisis ekonomi. Hasil analisis kebutuhan dituangkan
pada tabel dibawah ini.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 63
Tabel 7.20
Analisis Kebutuhan dan Target Pencapaian Pengelolaan Persampahan
No Uraian Kondisi Eksisting Kebutuhan
Ket 2015 2016 2017 2018 2019
I Aspek Non Teknik
A. Pembiayaan
- Sumber Pembiayaan APBD Kota Bekasi
Retribusi
Sampah,
Penjualan
Kompos dan
Penjualan
Produk Daur
Ulang
Retribusi
Sampah,
Penjualan
Kompos dan
Penjualan
Produk
Daur Ulang
Retribusi
Sampah,
Penjualan
Kompos dan
Penjualan
Produk
Daur Ulang
Retribusi
Sampah,
Penjualan
Kompos dan
Penjualan
Produk Daur
Ulang
Retribusi
Sampah,
Penjualan
Kompos dan
Penjualan
Produk Daur
Ulang
- Tarif Retribusi
Besaran willingness to
pay sangat bervariasi,
dari Rp 0 hingga diatas
Rp 30.000, sedangkan
besaran retribusi yang
sudah dibayarkan saat
ini juga sangat
bervariasi, ada yang
sudah termasuk
kedalam sewa kios
(kawasan perdagangan)
hingga Rp 179.000/bulan
Dengan
asumsi
jumlah
penduduk
2.835.208
jiwa dengan
jumlah
retribusi Rp.
13.722.406.72
0.-
Dengan
asumsi
jumlah
penduduk
2.893.944
jiwa dengan
jumlah
retribusi
Rp.
14.006.688.
960.-
Dengan
asumsi
jumlah
penduduk
2.939.980jiw
a dengan
jumlah
retribusi
Rp.
14.229.503.2
00.-
Dengan
asumsi
jumlah
penduduk
2.974.534jiwa
dengan
jumlah
retribusi Rp.
14.396.744.56
0.-
Dengan
asumsi
jumlah
penduduk
2.999.478
jiwa dengan
jumlah
retribusi Rp.
14.517.473.5
20.-
B.
Peran Serta Masyarakat dan
Swasta
(sudah ada/belum
ada/bentuk kontribusi, dll)
Saat ini sudah ada
kerjasama antara
Pemerintah Kota Bekasi
dengan PT Gikoko
Kogyo Indonesia dengan
Dengan sudah
adanya
kerjasama ini,
pengolahan
sampah di
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 64
No Uraian Kondisi Eksisting Kebutuhan
Ket 2015 2016 2017 2018 2019
jangka waktu kerjasama
hingga 25 tahun, sejak
tahun 2007. Bentuk
kerjasama ini adalah
pembakaran gas dan
pembangkit listrik di
tempat pembuangan
akhir (TPA) Sampah
Sumur Batu Kota
Bekasi
TPA tidak
mungkin
dikerjasamaka
n lagi
II Aspek Teknis
A. Teknis Operasional
1. Prasana dan Sarana
Pewadahan
a. Bin/Tong Sampah - 599.896 unit
Dengan
Asumsi
Sudah
Dipisahkan
Antara
Organik dan
Non-Organik
Pengumpulan
a. Gerobak sampah
b. Becak sampah
c. Lainnya
a. Gerobak sampah
dengan jumlah 275
unit kondisi baik
b. Gerobak motor
dengan jumlah 78
kondisi baik
3749 unit
Skala RW
Berdasarkan
SNI 03-1733-
2004
Penampungan Sementara a. Transfer Depo a. Pengadaa
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 65
No Uraian Kondisi Eksisting Kebutuhan
Ket 2015 2016 2017 2018 2019
a. Transfer depo
b. Container
c. lainnya
terdapat 3 unit
dengan kondisi baik
b. container terdapat
25 unit kondisi baik
a. TPS tersebar di 12
kecamatan Kota
Bekasi
n Bak
sampah di
49
Keluarah
an dan 24
Kecamata
n
b. Penyediaa
n lahan
untuk
TPS
sebesar
17.700 m2
disetiapke
luarahan
Pengangkutan
a. Dump Truck
b. Arm Roll Truck
c. Lainnya
a. Tahun 2012 jumlah
dump truck 78 unit
b. Arm roll tahun 2012
sebanyak 31 unit
Penambahan
Drump Truck
sebanyaj 68
unit
TPA
1. Pemerosesan Akhir
a. Alat berat (excavator,
dll)
b. Lahan TPA
2. Fasilitas umum
Kota Bekasi memiliki
pembuangan akhir
(TPA) yang berada di
Kelurahan Sumurbatu
Kecamatan
Bantargebang dengan
kapasitas daya tampung
Teknologi
pengolahan
sampah di
TPA
meliputi
insinerator,
pirolisis,
dan
gasifikasi,
Teknologi
pengolahan
sampah di
TPA
meliputi
insinerator,
pirolisis,
dan
gasifikasi,
Teknologi
pengolahan
sampah di
TPA meliputi
insinerator,
pirolisis, dan
gasifikasi,
yang
merupakan
Teknologi
pengolahan
sampah di
TPA meliputi
insinerator,
pirolisis, dan
gasifikasi,
yang
merupakan
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 66
No Uraian Kondisi Eksisting Kebutuhan
Ket 2015 2016 2017 2018 2019
a. Jalan masuk
b. Air bersih
c. Kantor
3. Pengendalian pencemaran
di TPA
a. Lapisan kedap air
b. Perpipaan pengumpul
lindi
c. Instalasi pengolahan
lindi
d. Buffer zone
e. Perpipaan gas metan
f. Sumur monitoring
g. Drainase air hujan
4. Sarana penunjang
a. Jalan operasi
b. Pos jaga
c. Bengkel, garasi, tempat
cuci kendaraan
d. Jembatan timbang
e. Tanah penutup
TPA seluas 10 hektar yang
merupakan
teknologi
WTE
(Waste to
Energy).
Waste to
energy
merupakan
proses
pengolahan
sampah
untuk
menghasilk
an energi
baik dalam
bentuk
panas
maupun
listrik.
Teknologi
yang sudah
berkembang
untuk skala
cukup besar
pada
umumnya
menggunak
an teknologi
incenerator,
pyrolisis,
yang
merupakan
teknologi
WTE
(Waste to
Energy).
Waste to
energy
merupakan
proses
pengolahan
sampah
untuk
menghasilk
an energi
baik dalam
bentuk
panas
maupun
listrik.
Teknologi
yang sudah
berkembang
untuk skala
cukup besar
pada
umumnya
menggunak
an teknologi
incenerator,
pyrolisis,
teknologi
WTE (Waste
to Energy).
Waste to
energy
merupakan
proses
pengolahan
sampah
untuk
menghasilka
n energi baik
dalam bentuk
panas
maupun
listrik.
Teknologi
yang sudah
berkembang
untuk skala
cukup besar
pada
umumnya
menggunaka
n teknologi
incenerator,
pyrolisis,
ataupun RDF
teknologi
WTE (Waste
to Energy).
Waste to
energy
merupakan
proses
pengolahan
sampah
untuk
menghasilka
n energi baik
dalam
bentuk panas
maupun
listrik.
Teknologi
yang sudah
berkembang
untuk skala
cukup besar
pada
umumnya
menggunaka
n teknologi
incenerator,
pyrolisis,
ataupun RDF
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 67
No Uraian Kondisi Eksisting Kebutuhan
Ket 2015 2016 2017 2018 2019
ataupun
RDF
ataupun
RDF
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 68
7.4.3 DRAINASE
7.4.3.1 Isu Strategis Pengembangan Drainase
Isu-isu strategis dalam pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan di
Indonesia antara lain:
1. Belum adanya ketegasan fungsi sistem drainase
Belum ada ketegasan fungsi saluran drainase, untuk mengalirkan
kelebihan air permukaan/mengalirkan air hujan, apakah juga berfungsi
sebagai saluran air limbah permukiman (“grey water”). Sedangkan fungsi
dan karakteristik sistem drainase berbeda dengan air limbah, yang
tentunya akan membawa masalah pada daerah hilir aliran. Apalagi
kondisi ini akan diperparah bila ada sampah yang dibuang ke saluran
akibat penanganan sampah secara potensial oleh pengelola sampah dan
masyarakat.
2. Pengendalian debit puncak
Untuk daerah-daerah yang relatif sangat padat bangunan sehingga
mengurangi luasan air untuk meresap, perlu dibuatkan aturan untuk
menyiapkan penampungan air sementara untuk menghindari aliran
puncak. Penampungan- penampungan tersebut dapat dilakukan dengan
membuat sumur-sumur resapan, kolam-kolam retensi di atap-atap
gedung, didasar-dasar bangunan, waduk, lapangan, yang selanjutnya di
atas untuk dialirkan secara bertahap.
3. Kelengkapan perangkat peraturan
Aspek hukum yang harus dipertimbangkan dalam rencana penanganan
drainase permukiman di daerah adalah:
Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum perlu disiapkan seperti
pencegahan pengambilan air tanah secara besar-besaran, pembuangan
sampah di saluran, pelarangan pengurugan lahan basah dan
penggunaan daerah resapan air (wet land), termasuk sanksi yang
diterapkan.
Peraturan koordinasi dengan utilitas kota lainnya seperti jalur,
kedalaman, posisinya, agar dapat saling menunjang kepentingan
masing-masing.
Kejelasan keterlibatan masyarakat dan swasta, sehingga masyarakat
dan swasta dapat mengetahui tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya.
Bentuk dan struktur organisasi, uraian tugas dan kualitas personil
yang dibutuhkan dalam penanganan drainase harus di rumuskan
dalam peraturan daerah.
4. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta
Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan
saluran drainase terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang
membuang sampah ke dalam saluran drainase, kurang peduli dalam
perawatan saluran, maupun penutupan saluran drainase dan pengalihan
fungsi saluran drainase sebagai bangunan, kolam ikan dll.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 69
5. Kemampuan Pembiayaan
Kemampuan pendanaan terutama berkaitan dengan rendahnya alokasi
pendanaan dari pemerintah daerah yang merupakan akibat dari
rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan drainase baik dari
segi pembangunan maupun biaya operasi dan pemeliharaan.
Permasalahan pendanaan secara keseluruhan berdampak pada buruknya
kualitas pengelolaan drainase perkotaan.
6. Penanganan Drainase Belum Terpadu
Pembangunan sistem drainase utama dan lokal yang belum terpadu,
terutama masalah peil banjir, disain kala ulang, akibat banjir terbatasnya
masterplan drainase sehingga pengembang tidak punya acuan untuk
sistem lokal yang berakibat pengelolaan sifatnya hanya pertial di wilayah
yang dikembangkannya saja.
Sedangkan isu-isu strategis dalam pengelolaan sistem drainase di Kota
Bekasi meliputi:
1. Isu teknis operasional layanan pengelolaan drainase lingkungan
Secara teknis pengelolaan drainase lingkungan yang di hadapi di kota
bekasi adalah perubahan fungsi lahan pesawahan dan tegalan yang
berubah menjadi lahan pemukiman dimana yang semula sistem
saluran pembawa air baku untuk pengairan harus disesuaikan
menjadi drainase pemukiman .
Topografi kota bekasi yang hanya 2 % relatif datar sehingga
menimbulkan kantong – kantong genangan di lahan pemukiman.
Banyaknya persimpangan atau crossing dengan kapasitas aliran yang
kecil menyebabkan hambatan tersendiri dalam mengatur sistem
drainase.
Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana darinase
lingkungan belum berjalan optimal.
Belum adanya sistem aliran yang langsung buang ke laut
menyebabkan dibutuhkannya koordinasi dan kepedulian dari kota
atau pemerintah yang ada di perbatasan.
Perlu secepatnya mengatasi jumlah daerah genangan yang ada di
pemukiman masyarakat.
Adanya masterplan drainase kota bekasi, tetapi pemetaan baru
sebagian wilayah kota.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 70
2. Isu kebijakan daerah dan kelembagaan
Keseriusan pemerintah kota bekasi dalam membuat kebijakan sektor
drainase dari tahun – ketahun semakin meningkat.
Perlu dukungan serius dari pemerintah, lembaga legislatif dan
masyarakat dalam mengatasi isu – isu sektor drainase.
Belum adanya peraturan daerah / kebijakan pemerintah kota Bekasi
yang mengatur perubahan fungsi dari saluran irigasi menjadi saluran
pembuang.
Saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kota yang menegaskan
tentang kewajiban masyarakat untuk membangun dan memelihara
sarana drainase lingkungan secara mandiri, dan memastikan
integrasi drainase lingkungan dengan drainase primer dan sekunder
di Kota Bekasi.
3. Isu keuangan
Dalam mengatasi isu – isu dalam teknis pengelolaan sektor drainase
perlu dukungan keuangan baik dari pemerintah pusat, propinsi dan
pemerintah kota Bekasi secara berkelanjutan. Sehingga masyarakat
kota bekasi dapat menempati lingkungan yang nyaman dan bebas
banjir.
Kegiatan pembangunan drainase belum dikaitkan dengan kegiatan
lain sebagai suatu kesatuan dari kegiatan pembangunan jalan, dan
belum dikaitkan dengan aspek makro ekonomi. Dimana apabila
drainase kota baik akan membantu meningkatkan roda perekonomian
(biaya akibat banjir ditekan).
4. Isu komunikasi
Perlu dibentuk forum komunikasi antara semua pemangku kepentingan
dan didukung sarana komunikasi sehingga informasi akan terjadinya
banjir dapat lebih cepat diterima oleh masyarakat.
5. Isu keterlibatan pelaku bisnis
Perlu Peran serta aktif serta keseriusan dari pelaku bisnis khususnya
para pihak pengembang perumahan dalam mengikuti peraturan-
peraturan atau rekomendasi teknis yang di berikan oleh pemerintah kota
bekasi sehingga usahanya tidak menimbulkan dampak merugikan pada
masyarakat di sekitar tempat usaha pengembangan perumahan yang
dilakukan.
6. Isu peran serta masyarakat
Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam
pemeliharaan saluran drainase sehingga diperlukan komitmen untuk
dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana sektor drainase sehingga umur pakai
dari konstruksi dan sarana maupun prasarana yang ada dapat lebih
meningkat.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 71
7.4.3.2 Kondisi Eksisting Pengembangan Drainase
A. Aspek Teknis
Kondisi Infrastruktur Ketata Airan di Kota Bekasi terbagi dalam dua
sistem saluran air yang yaitu saluran Drainase dan saluran pembawa air.
Saluran drainase terdiri dari 2 jenis saluran yaitu saluran drainase utama
yang memiliki panjang 62 km dan saluran drainase sekunder dengan
panjang saluran 122 km. Selain saluran drainase Kota Bekasi juga
memiliki saluran pembawa air yang juga terbagi dalam dua saluran yaitu
saluran induk (kalimalang) dengan panjang 9,80 km, dan saluran
sekunder dengan panjang 33,60 km.
Kota Bekasi juga memiliki Das (Daerah Aliran Sungai) yang cukup
banyak, Das – das tersebut antara lain:
1. Das Kali Cakung (Per.Wahan Pondok Gede, Puri Gading, Taman Permata
Cikunir, Kali Jati Kramat/Prum Harapan Baru Regency). - Sub das Kali
Buaran(2900 x 3 – 7 ); Sub das Kali Jti Kramat ( 3000 x 6 ) sub das Kali
Cakung ( 600 x7).
2. Das Kali Buaran (komplek kodam Jatiwarna,Kp. Rawa lele, Komp.
Jatibening). Sub das (29000 x 3 – 7 )
3. Das Kali Jati Kramat Sub das (3000 x 6 ).
4. Das Kali Bekasi ( Rawa Gede, Cipendawa ). Sub das Kali Baru Bekasi (
2900 x 4 – 5 ); Sal. Jati luhur Bekasi Barat ( 2400 x 6 ); saluran Bulevar
raya; Sal. Bumi satria permai, Kali Pekayon; Sal. Rawa Tembaga, Sal.
Rawa lumbu
5. Das Kali Baru Bekasi ( Rawa Pasung, Situ Uwong). Sub das ( 2900 x 4 – 5
).
6. Das Sasak Jarang ( Pengasinan, Taman Narogong, Jatimulya, Pondok
Hijau Permai). Sub das Kali Sasak jarang
Berdasarkan Hasil Survey EHRA, bisa dibagi 3 zona penanganan untuk
sektor Drainase ini,antara lain :
Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko yang relative kecil yang
dapat diatasi dalam jangka panjang, di zona 1 ini mencakup 26 Kelurahan
dari 56 Kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Dalam peta diberi warna
kuning.
Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi, karena
mengalami kebanjiran persentasenya antara 21 % - 50 %, perlu
penanganan dalam jangka waktu menengah. Pada zona 2 ini mencakup
23 Kelurahan. Dalam Peta diberi warna orange.
Zona 3, Merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi, karena
sangat sering mengalami kebanjiran. Semakin sering mengalami
kebanjiran, semakin buruk kondisi drainase nya, dan semakin semakin
butuh penanganan cepat untuk memperbaiki masalah di sub sektor
drainase ini. Butuh penanganan jangka pendek. Zona ini mencakup 7
Kelurahan . Dalam Peta diberi warna merah.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 72
Tabel 7.21
Zonasi Keadaan Drainase per Kelurahan Di Kota Bekasi
Zona 1
(Penanganan Jk.
Panjang)
Zona 2
(Penanganan Jk.
Menengah)
Zona 3
(Penanganan Jk. Pendek)
Kelurahan Mengala
mi
Kebanjira
n
Kelurahan Mengalam
i
Kebanjira
n
Kelurahan Mengalami
kebanjiran
Jatisampurn
a
0% Pengasinan 20,83% Perwira 53,9%
Jatiraden 0% Jakasampurn
a
22,5% Kaliabang
tengah
56,7%
Jatirangga 0% Sepanjangjay
a
25% Kayuringin 58,6%
Sumurbatu 0% Jatimakmur 25% bojongrawalum
bu
62,5%
Harapan
baru
0% Mustikasari 26,1% Kotabaru 80%
Mustikajaya 0% teluk pucung 28,3% Pejuang 84,7%
Jatisari 0% Jakamulya 28,6% jatiasih 100%
Jatimurni 4,17% Jatirahayu 29,58%
Cimuning 4,2% Bekasijaya 29,62%
Ciketing 4,8% Pekayonjaya 30%
Jatimelati 5,26% Harapanmul
ya
31,8%
bantargebang 6,1% Kalibaru 32,1%
Arenjaya 7,41% Harapan jaya 32,9%
Jatimekar 7,14% Jatikramat 33,33%
Cikiwul 8% Bintarajaya 35,3%
Margamulya 9,1% Margahayu 35,48%
Jatikarya 10% Durenjaya 36,67%
Jaticempaka 10,2% Margajaya 36,8%
Jatiwarna 11,11% Medansatria 37,9%
bojongmente
ng
12,5% Jatibeningba
ru
45,83%
Jatiwaringin 13,21% Jatibening 47,73%
Jatiluhur 14,29% Kranji 49%
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 73
Zona 1
(Penanganan Jk.
Panjang)
Zona 2
(Penanganan Jk.
Menengah)
Zona 3
(Penanganan Jk. Pendek)
Jatiranggon 15% Bintara 50%
Jakasetia 17,1%
Jatirasa 18,19%
Pedurenan 18,5%
Sumber : Study EHRA 2010
B. Kelembagaan
Pengelolaan Pengelolaan penanganan drainase perkotaan semakin
diperlukan, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Bekasi
akan menyebabkan penurunan kualitas sumber daya air dan daya dukung
air. Dinas Teknis yang melaksanakan penanganan maalah drainase di
Kota Bekasi adalah Dinas Bina Marga dan Tata Air.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 74
Gambar 7.8
Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Dan Tata Air
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 75
C. Peraturan Perundangan
Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus pengelolaan
drainase lingkungan belum ada.
D. Peran Serta Masyarakat
Berdasarkan data yang diperoleh dari SLHD Kota Bekasi 2010 walau
sedikit, masyarakat telah ikut berperan aktif dalam menjaga
terpeliharanya lingkungan yang sehat. Beberapa upaya telah
dilakukan dalam berpartisipasi aktif mengelola lingkungan, antara
lain dengan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan
kebersihan lingkungan seperti Partisipasi masyarakat dalam Gerakan
Perduli Kali Bekasi.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan kerjasama kemitraan dan partisipasi aktif semua
pihak dalam menjaga kelestarian llingkungan khususnya upaya
pengendalian pencemaran sungai yang berasal dari kegiatan industri,
komersial dan domestik, Program ini juga melibatkan berbagai pihak
diantaranya adalah pihak TNI dan Pemerintah Kota Bekasi.
7.4.3.3 Permasalahan dan Tantangan
Berikut terdapat beberapa permasalaha utama yang menjadi titik
sorot dalam bidang tata air dan Drainase yaitu :
1. Topografi relatif datar (kemiringan 0 – 2%)
2. Terdapat titik-titik banjir yang tersebar di wilayah Kota Bekasi
sebanyak 52 titik banjir
3. Kurangnya bangunan pengendali banjir
4. Kurangnya jaringan bangunan silang (Crossing/Syphon) dan
penampang basah yang terhambat jalan tol, Saluran Kalimalang, Rel
kereta api
5. Kurangnya tampungan air (Polder)
6. Sistem drainase yang berbatasan dengan wilayah pemerintahan lain
(penyempitan/bottle neck)
7. Berubahnya fungsi tata guna lahan (Land use)
8. Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi
tahun 2010 Panjang saluran drainase yang telah terbangun yaitu :
panjang saluran sekunder + 122 km dan panjang saluran primer + 62
km, kondisi saat ini kapasitas dimensinya sudah tidak mencukupi
dan belum berfungsi secara optimal serta sebagian banyak yang
rusak.
9. Adanya titik titik genangan pada saat musim penghujan potensi di
Kota Bekasi mencapai 37 titik genangan.
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 76
10. Pada drainase Kota Bekasi banyak sedimentasi oleh lumpur yang
kurang penanganan pemeliharaan / pengerukan lumpur.
11. Saluran (drainase) di Kota Bekasi banyak yang dijadikan sebagai
tempat pembuangan sampah sehingga akan menghambat laju alur air
(debit air)
12. Perlu dilakukan penataan dan perubahan dimensi dari saluran irigasi
yang ada menjadi drainase lingkungan kota.
7.4.3.4 Kriteria Kesiapan Daerah
Untuk mendukung program dan kegiatan pengelolaan drainase di Kota
Bekasi, kriteria kesiapan daerah yang sudah ada dan yang akan
dilaksanakan meliputi:
1. Dokumen SSK Kota Bekasi dilaksanakan pada tahun 2010
2. Dokumen Buku Putih Sanitasi Kota Bekasi dilaksanakan tahun 2010
7.4.3.5 Analisis Kebutuhan Pengembangan Drainase
Permaslahan yang dihadapi terkait dengan system pematusan Kota
merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar permaslahan yang
timbul dapat tertangani serta tidak menimbulkan masalah-masalah
baru yang lebih Komplek. Prinsip penyelenggaraan pembangunan
drainase ini pada dasarnya adalah sebagai berikut :
1. Memprioritaskan optimalisasi Sistem Drainase eksisting melalui
upaya penyesuaian (rekondisi) seiring dengan pola perkembangan
wilayah yang ada dan di rencana.
2. Rencana pengembangan Sistem Drainase merupakan penyesuaian
antara sasaran tingkat pelayanan yang diharapkan yang
memprioritaskan pelayanan daerah rawan banjir.
3. Berupaya mengurangi atau minimalisir jumlah limpasan air hujan
yang terjadi, baik melalui upaya rekayasa teknik maupun
peningkatan ruang sebagai media penahan dan penyerapan air hujan
dengan mempertimbangkan Rencana Strategi daerah maupun yang
tertuang dalam rencana pengembangan Tata Ruang Baik tingkat
Provinsi maupun Daerah yang masih berlaku.
4. Berupaya meningkatkan sistem koordinasi antar dinas terkait
maupun daerah agar terjadi sinkronisasi arah pengembangan serta
pengelolaan sistem drainase.
Dengan prinsip-prinsip seperti di atas, maka penyelenggaraan
pengelolaan drainase yang menjadi kebutuhan di wilayah
administrasi Kota Bekasi adalah :
Rekondisi saluran-saluran darinase alam yang telah mengalami
penurunan seperti terjadinya penyempitan
Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya
Kota Bekasi
VII - 77
Penempatan bangunan pengendali banjir seperti tendon-tandon air
Kurangnya jaringan bangunan silang (Crossing/Syphon) dan
penampang basah yang terhambat jalan tol, Saluran Kalimalang, Rel
kereta api
Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, mengingat system
drainase pada umumnya lintas wilayah
Pengendalian pembangunan yang berdampak pada menurunnya
kemampuan daya resap air kedalam tanah melalu pengawasan dalam
mendirikan bangunan tata guna lahan (Land use)
7.4.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Usulan dan prioritas program komponen Pengembangan Sanitasi
disusun berdasarkan paket-paket fungsional dan sesuai kebijakan
prioritas program seperti pada RPJM. Penyusunan usulan program
tersebut memperhatikan kebutuhan RPP berkaitan dengan
pengembangan atau pembangunan sektor dan kawasan unggulan.
Dengan demikian usulan sudah mencakup pemenuhan kebutuhan
dasar dan kebutuhan pembangunan ekonomi. Usulan program yang
diajukan sesuai dengan hasil analisis dan identifikasi yang telah
dilakukan. Selain itu, perlu juga diperhatikan keterpaduan dengan
sektor-sektor lainnya. Usulan program harus dapat mencerminkan
besaran dan prioritas program, dan manfaatnya ditinjau dari segi
fungsi, kondisi fisik, dan non-fisik antar kegiatan dan pendanaannya.
Pembiayaan proyek perlu disusun berdasarkan klasifikasi tanggung
jawab masing- masing Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah
Pusat, Swasta dan masyarakat. Jika ada indikasi program
pengelolaan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) yang
melibatkan swasta perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk
menentukan kelayakannya. Untuk program yang memerlukan
analisis kelayakan keuangan, hasil analisis harus dilampirkan dan
merupakan bagian dari kajian pembiayaan dan keuangan.
Pembiayaan kegiatan pengelolaan sanitasi sebagaimana diusulkan
dapat berasal dari dana Pemerintahan Kabupaten/Kota, masyarakat,
swasta, dan bantuan Pemerintah Pusat. Bantuan Pemerintah Pusat
dapat berbentuk proyek biasa (pemerataan dalam pemenuhan
prasarana sarana dasar), bantuan stimulan, bantuan proyek khusus
(menurut pengembangan kawasan). Macam bantuan disesuaikan
dengan tingkat kebutuhannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usulan
program sector Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dapat
dilihat pada Lampiran.