KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA TERNATEsippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file... · 2. Kawasan pariwisata Rencana pengelolaan kawasan pariwisata meliputi : a. Mempromosikan

I RPI2-JM I Kota Ternate I

Bantuan Teknis RPI2JM Dalam Implementasi Kebijakan Keterpaduan Program

Bidang Cipta Karya – Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

V - 1

KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA

TERNATE 5.1. ARAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TERNATE

5.1.1. Kawasan Strategis Kota Ternate

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting terhadap perkembangan kawasan makro Kota Ternate

baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Selain itu, kawasan strategis

juga akan berpengaruh terhadap tata ruang di wilayah sekitarntya, kegiatan lain di bidang

yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat kawasan ini mempunyai pengaruh yang sangat penting maka diperlukan

penetapan secara tegas dan rencana serta penanganan perkembangannya harus dilihat

secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai sektor, sinergis dengan kawasan

yang ada di sekitarnya dan harmonis dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan

yang dapat ditimbulkan.

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi :

a. Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kelurahan Gamalama, Muhajirin, Bationg

Talangame dan reklamasi pantai Kelurahan Salero – Dufa-dufa

b. Kawasan Kota Baru Ternate meliputi Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan

Pulau Ternate

c. Kawasan Wisata Pantai Sulamadaha, Pantai Hol dan Telaga Nita di Kelurahan

Sulamadaha, pantai Tabanga di Kelurahan Tobololo, pantai Ake Rica wisata di

Kelurahan Rua, pantai Bobane Ici di Kelurahan Rua dan Pantai Kastela di Kelurahan

Kastela

d. Kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate

Selatan dan wilayah hinterland di Kecamatan Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan

Kecamatan Pulau Batang Dua

e. Kawasan water front city (Kawasan Reklamasi) Kota Ternate meliputi Kecamatan

Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu:

a. Keraton Kesultanan Ternate di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara

b. Lapangan Ngaralamo dan Dodoku Ali di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara

05




V - 2

c. Kawasan benteng Kota Janji (Santo Pedro) di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate

Selatan

d. Kawasan Benteng Orange di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate

Tengah

e. Kawasan Benteng Tolucco/Holandia di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate

Utara

f. Kawasan benteng Kalamata (Santalucia) di Kelurahan Kayu Merah

g. Kawasan benteng Kastela/Gamlamo (Santo Paolo/Nostra Senora De Rosario) di

Kelurahan Kastela

h. Kawasan wisata budaya di kawasan Kelurahan Soasio seperti Upacara Adat Kolano

Uci Sabea, Penobatan Kapita/Fanyura, Baramasuwen (bambu Gila), Badabus, Soya-

soya, Cakalele, Lagu dan Dadansa, Tide dan Ronggeng, Gala, Upacara Adat

perkawinan Malut, Lala, Dana-dana, Salaijin dan Togal;

i. Kawasan tradisional Kelurahan Foramadiahi dan Kelurahan Tubo

3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

terdiri atas :

a. Kawasan Cengkeh Afo di Kelurahan Marikurubu

b. Kawasan rawan letusan gunung api terdapat di Pulau Ternate yaitu Kecamatan

Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan dan

Kecamatan Pulau Ternate

c. Kawasan resapan air pada daerah kemiringan lereng > 25 % terdapat di Kecamatan

Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan

Kecamatan Pulau Batang Dua

d. Kaw. rawan bencana tsunami pada pesisir pantai di Kec. Ternate Utara, Kec.

Ternate Tengah, Kec. Ternate Selatan, Kec. Pulau Ternate, Kec. Pulau Batang Dua,

Kec. Pulau Hiri dan Kec. Moti

e. Kawasan Danau Laguna, Danau Tolire dan sekitarnya

f. Kawasan Mata Air Tege - Tege di Kelurahan Marikurubu, mata air Ake Ga’ale di

Kelurahan Sangadji, mata air Santosa di Kelurahan Salero, dan mata air Akerica di

Kelurahan Rua, mata air Jebubu di Kelurahan Tafaga, mata air Ake boki dan Ake

Hula Kelurahan Tadenas (Moti)

5.1.2. Arahan Pola Ruang Terkait dengan Pembangunan Cipta Karya

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai

sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan ini

dipertahankan sebagai kawasan lindung sesuai fungsinya untuk menjaga tata air kawasan

bawahnya terutama hutan lindung di Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulau Moti, Pulau Mayau

dan Pulau Tifure. Kawasan lindung di Kota Ternate direncanakan berupa :

1. Kawasan Hutan Lindung.

Arahan pengelolaan berikut diberlakukan pada kawasan lindung yang memiliki kegiatan

budidaya terbatas (didalam kawasan lindung juga terdapat aktifitas manusia, tetapi

dalam jumlah yang relatif sangat sedikit dan melakukan kegiatan budidaya yang sangat

terbatas):




V - 3

a. Hutan Lindung dijaga kelestariannya dengan kegiatan pemantauan dan

pemeliharaan hutan melalui program monitoring dan rehabilitasi serta penghijauan

kembali hutan lindung.

b. Pelarangan bagi pengembangan kegiatan budidaya di Hutan Lindung.

c. Kawasan Lindung dalam bentuk kelompok pohon Bakau (mangrove) juga diarahkan

sebagai pelindung garis pantai dan sebagai habitat biota laut tertentu.

d. Hutan Lindung difungsikan juga sebagai kawasan resapan air, pengendali iklim

perkotaan dan habitat satwa tertentu dengan memanfaatkan potensi vegetasi, udara

dan tanahnya.

e. Lahan Hutan Lindung dijaga struktur fisik tanahnya dari resiko longsor dan abrasi

(khusus yang terletak di kawasan pesisir).

f. Mengatur jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan dan harus berwawasan

lingkungan

g. Pengembangan permukiman untuk penduduk lokal terbatas, artinya lahan untuk

permukiman dibatasi sesuai dengan daya dukung lingkungan setempat (sesuai hasil

survey dan perhitungan yang harus segera dibuat).

h. KDB maksimum 5%.

i. Bentuk rumah penduduk harus permanen.

j. Kegiatan pariwisata yang sudah ada dipertahankan sedangkan untuk penambahan

diperlukan studi dan perijinan tambahan.

2. Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya.

Upaya Pengelolaan kawasan berfungsi lindung untuk kawasan yang memberikan

perlindungan kawasan bawahannya berupa Kawasan Resapan Air. Arahan

Pengelolaan pada kawasan resapan air ini berupa :

a. Pengaturan KDB yang mengatur tentang luasan tanah yang dapat ditutupi oleh

setiap pemilik tanah agar kemampuan tanah dalam menyerap air dapat terjaga.

b. Kewajiban setiap pemilik lahan untuk melakukan penghijauan, penanaman vegetasi

yang dapat menyimpan air, dan memeliharanya.

c. Penerapan teknologi sumur-sumur resapan air di beberapa titik lokasi permukiman

kota untuk menambah cadangan air tanah.

d. Pemantapan kawasan resapan air melalui pengukuhan dan penataan batas di

lapangan untuk memudahkan pengendalian.

e. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada atau berlangsung lama.

f. Pengendalian fungsi hidrologi kawasan hutan di kawasan resapan air dan telah

mengalami kerusakan melalui langkah rehabilitasi dan konservasi.

g. Pencegahan kegiatan budidaya di kawasan resapan air kecuali kegiatan yang tidak

mengganggu fungsi kawasan lindung.

h. Pemantauan terhadap kegiatan yang di perbolehkan berlokasi di kawasan resapan

air seperti kegiatan penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, dan lain-lain agar

tidak mengganggu fungsi lindung.

i. Pengendalian, pencegahan dan pemantauan kawasan resapan air di wilayah Kota

Ternate dilakukan guna menjaga kelestarian kandungan air tanah Kota Ternate;




V - 4

3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Ruang terbuka hijau adalah adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh

tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Permen PU

no.05/PRT/M/2008). Keberadaan RTH di Kota Ternate memiliki fungsi sebagai taman,

estetika, kawasan penyangga, konservasi, resapan air, rekreasi, tempat untuk

bersantai, tempat sosialisasi, dan lain-lain. Rencana RTH di Kota Ternate diarahkan

sebagai berikut:

a. Pengembangan jalur hijau di Kota Ternate pada jalan kolektor dan jalan lokal yang

difungsikan sebagai RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota,

sebagai resapan air, dan sebagai estetika kota. Sehingga keberadaanya perlu

dimanfaatkan secara maksimal, seperti dengan penanaman bunga dan pepohonan

yang mempunyai nilai seni dan lain-lain.

b. Untuk ruang pejalan kaki /pedestrian yang memiliki RTH diarahkan untuk

peningkatan kenyamanan bagi pejalan kaki.

c. Untuk kawasan konservasi yang ada di Sempadan Kalimati/barangka, sempadan

danau, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku/ mata air dimanfaatkan

sebagai RTH secara maksimal, yang berfungsi sebagai penahan intrusi air laut,

erosi, abrasi, tiupan angin kencang, resapan air dan hutan kota.

d. Untuk lapangan olah raga direncanakan penyebarannya ke tiap Sub Pusat

Pelayanan Kota/BWK selain mempertahankan keberadaan lapangan olahraga yang

sudah ada, juga untuk menghindari adanya peralihan fungsi sebagai kawasan

terbangun, dan hanya difungsikan untuk RTH, baik berupa taman, tempat olah raga,

maupun sebagai daerah resapan air.

e. Tempat pemakaman difungsikan sebagai RTH untuk resapan air.

f. Pembuatan buffer zone (kawasan penyangga) di kawasan TPA, industry,

pergudangan serta kawasan bandara

g. Pengembangan hutan kota, hutan wisata dan agrowisata.

h. Pengendalian kawasan konservasi dan resapan air yaitu kawasan dengan angka

kemiringan lahan diatas 25%.

Pola ruang untuk Kawasan Budidaya direncanakan meliputi: kawasan permukiman,

kawasan jasa dan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan industry, kawasan

pariwisata, kawasan Terbuka Non Hijau (RTNH) dan kawasan peruntukan lainnya.

1. Kawasan hutan produksi

2. Kawasan permukiman,

3. Kawasan jasa dan perdagangan,

4. Kawasan perkantoran,

5. Kawasan industri,

6. Kawasan pariwisata,

7. Kawasan perikanan,

8. Kawasan pertanian,

9. Kawasan ruang evakuasi bencana,

10. Kawasan terbuka non hijau; dan

11. Kawasan peruntukan lainnya




V - 5

Adapun arahan pola ruang untuk kawasan budidaya yang terkait dengan pembangunan

bidang Cipta Karya antara lain:

1. Kawasan permukiman

Rencana pengelolaan kawasan peruntukan perumahan antara lain meliputi :

a. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman

sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;

b. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan

berbasis perkebunan dan hortikultura;

c. Permukiman pusat kota diarahkan dalam penyediaan hunian yang layak dan dilayani

oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;

d. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan

penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan

ruang terbuka hijau;

e. Pengembangan permukiman pusat kota dilakukan melalui pembentukan pusat

pelayanan kecamatan;

2. Kawasan pariwisata

Rencana pengelolaan kawasan pariwisata meliputi :

a. Mempromosikan untuk menjadi jalur tur wisata nasional

b. Mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau

pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana;

c. Menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;

d. Tidak melakukan pengerusakan terhadap daya tarik wisata alam;

e. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;

f. Meningkatkan pencarian atau penelusuran terhadap benda bersejarah untuk

menambah koleksi budaya;

g. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi menuju pada daya tarik wisata

alam, budaya dan minat khusus;

h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian daya tarik wisata,

dan daya jual atau saing

3. Kawasan ruang evakuasi bencana

Rencana pengelolaan kawasan ruang evakuasi bencana meliputi :

a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ruang evakuasi yang dialokasikan

pada kawasan ruang terbuka yang diarahkan untuk berfungsi ganda sebagai ruang

evakuasi bencana dan tempat tinggal darurat;

b. Mampu menjalankan fungsi evakuasinya dengan baik pada saat dibutuhkan;

c. Mempersiapkan koneksitas antara jalur evakuasi dengan ruang evakuasi bencana

yang dipersiapkan agar proses evakuasi dapat dilakukan dengan baik;

d. Melakukan sosialisasi berkala di masyarakat berkaitan dengan sistem, jalur dan

ruang evakuasi bencana yang disiapkan bila terjadi bencana alam;

e. Melakukan simulasi penanganan evakuasi bencana bagi masyarakat sebagai bagian

dari sosialisasi yang dilakukan secara berkala;

f. Pengembangan lapangan evakuasi bencana tsunami yang dapat difungsikan

sebagai tempat tinggal darurat bersama di setiap kelurahan yang berpotensi

terkena tsunami; lapangan evakuasi terletak pada lokasi yang aman dari bencana.




V - 6

5.1.3. Arahan Struktur Ruang Terkait Dengan Pembangunan Cipta Karya

Arahan struktur ruang terkait dengan pembangunan bidang cipta karya antara lain:

1. Sistem Jaringan Air Minum

Rencana pengembangan sistem Jaringan air minum meliputi:

a. Rencana peningkatan pelayanan air Minum sistim perpipaan pada tahun 2031

sebesar kurang lebih 80% dari jumlah penduduk di kecamatan Ternate Selatan,

Ternate Tengah, Ternate Utara, Pulau Ternate, Hiri, Moti dan Kecamatan Pulau

Batang Dua.

b. Rencana kebutuhan air minum sampai dengan tahun 2031 diperkirakan kurang lebih

529,3 l/det;

c. Rencana kebutuhan kapasitas sumber air minum pada tahun 2031 sebesar kurang

lebih 721,8 l/det melalui pengembangan sumber air baku danau Laguna di

kelurahan Ngade, danau Tolire di kelurahan Takome, mata air mata air Tege - Tege

di Kelurahan Marikurubu, mata air Ake ga’ale di Kelurahan Sangadji, mata air

Santosa di Kelurahan Salero, dan mata air Akerica di Kelurahan Rua, mata air

Jebubu di Kelurahan Tafaga, mata air Ake boki dan Ake Hula Kelurahan Tadenas

(Moti) serta sumur dalam baru yang tersebar diseluruh lokasi. Pengembangan

sumber air baku sebagai sumber air bersih terlebih dahulu dikaji kelayakan teknis

dan ekonomis;

d. Penerapan teknologi alternative yang dapat merubah air laut menjadi air tawar atau

jaringan pipa air bersih bawah laut ke Pulau Hiri dengan terlebih dahulu melakukan

pengkajian teknis, sosial dan ekonomi yang mendalam.

e. Pengembangan jaringan perpipaan / hydrant umum di kelurahan berkarakter

perdesaan di Kecamatan Moti, Hiri dan Batang Dua serta lokasi-lokasi ketinggian

yang kesulitan air bersih di kecamatan Pulau Ternate, kecamatan Ternate Utara,

kecamatan Ternate Tengah dan kecamatan Ternate Selatan;

f. Pengembangan jaringan bukan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa

tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air

kemasan, atau pembangunan penangkap mata air di kecamatan Moti, Hiri dan

Batang Dua.

g. Penyediaan Hidran Kebakaran pada kawasan kepadatan bangunan tinggi di pusat

kota, kawasan komersial dan bangunan publik;

h. rencana pengembangan instalasi air minum skala kecamatan (IKK) di kecamatan

Pulau Hiri, kecamatan Moti dan kecamatan Pulau Batang Dua

2. Sistem Pengolahan Limbah

Rencana penanganan air limbah yang meliputi :

a. Mengoptimalkan IPLT di TPA Buku Deru-deru Kelurahan Takome;

b. Pembangunan IPAL skala kawasan di pusat perdagangan dan jasa di kelurahan

Gamalama dan pada kawasan rencana pengembangan Kota Baru.

c. Peningkatan program Sanimas pada kawasan permukiman pasang surut di

Kelurahan Kampung Makassar Timur, Mangga Dua, Bastiong, Kalumata, Salero,

dan Sangaji.

d. Pembangunan MCK dengan septic tank menggunakan resapan pada kawasan

berkepadatan rendah dan sedang dengan memperhatikan kedalaman muka air




V - 7

tanah. Untuk kawasan berkepadatan tinggi menggunakan septic tank komunal

dengan sistem Biodigester sehingga limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan

sebagai biogas, dan pengelolaannya dilakukan secara berkelompok (Community

Based Sanitation).

e. Rumah sakit dan klinik harus dilengkapi dengan perangkat untuk penanganan

sampah B3.

3. Sistem Persampahan Kota

Rencana pengembangan terkait sistem pengelolaan persampahan di Kota Ternate

meliputi:

a. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yaitu sistim pengelolaan yang melibatkan

masyarakat secara langsung dalam pengumpulan sampah khususnya pada

kawasan permukiman berkepadatan tinggi dan pada kawasan yang tidak terjangkau

oleh mobil sampah. Timbulan Sampah yang dihasilkan rumah tangga akan dikumpul

atau ditampung dalam tempat sampah disetiap rumah kemudian akan diangkut oleh

petugas pengangkut sampah dengan menggunakan alat pengumpul yang

disesuaikan dengan karekteristik wilayah seperti gerobak/sepeda motor yang

didesign untuk mengangkut sampah menuju ke TPS. Petugas pengangkut sampah

diharapkan merupakan warga di kelurahan setempat yang direkrut khusus untuk

mendukung program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Petugas

pengumpul sampah bekerja hanya sebatas dari rumah warga ke TPS dan setiap

hari, pada pagi hari sehingga tidak mengganggu aktifitas warga.

b. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang jumlahnya sesuai

kebutuhan yaitu tong sampah pemilihan, TPS/TPST, gerobak sampah, dump truck,

amroll, container sampah dan peralatan berat TPA.

c. Pemanfaatan sarana pemilahan Transdepo/TPST untuk mengurangi volume sampah

yang masuk ke TPA sehingga masa pakai TPA menjadi lebih panjang;

d. Legalisasi kepemilikan lahan TPA Buku Deru-Deru

e. Peningkatan Pengelolaan TPA dari system open dumping menjadi Sanitary Landfill

atau Control Landfill.

f. Sosialisasi dan penerapan pengolahan sampah sistim 3R di masyarakat dan

sekolah-sekolah, melalui seminar, pamflet, papan pengumuman dan media lainnya;

g. Peningkatan sistem manajemen persampahan;

h. penyusunan master plan persampahan Kota Ternate.

i. Pembuatan Buffer Zone / sabuk hijau di TPA Buku Deru-Deru

4. Sistem Drainase Kota Ternate

Rencana pengembangan saluran drainase di wilayah Kota Ternate adalah sebagai

berikut :

a. Normalisasi saluran Primer pada kawasan rawan banjir/genangan dalam pusat Kota

Ternate dengan panjang total kurang lebih 1735 m, yaitu:

Kawasan Gamalama :

Saluran Primer Samping BRI Gamalama; Saluran Primer Pasar Ikan Lama; Saluran

Primer Samping Hotel Neraca; Saluran Primer jalan Busoiri

Kawasan Mangga Dua :

saluran Primer jembatan 3 dan Saluran Primer Depan Apotik Mangga Dua




V - 8

b. Normalisasi saluran Sekunder dan Tersier pada kawasan rawan banjir/genangan

dalam pusat Kota Ternate dengan panjang total kurang lebih 9.013 m, yaitu:

Kawasan Gamalama :

Saluran Jalan Pahlawan Revolusi (Depan Kodim-Bank Artha Graha); Saluran Jalan

Busoiri (Mesjid Mutaqin-depan PT.Alinda); Saluran Mall Ternate-Mesjid Mutaqin;

Saluran Samping Benteng Orange - Mesjid Mutaqin; Depan RS Darma Ibu - Depan

Gereja Ayam

Kawasan Bastiong :

Saluran Kawasan Pasar Bastiong; saluran jalan Bastiong - Perumnas; saluran jalan

Raya Bastiong (jembatan 4 - pertigaan Falajawa 2); saluran jalan Raya Bastiong

jembatan 3 – jembatan 4; saluran jalan masuk pelabuhan Fery Bastiong

Kawasan Mangga Dua :

saluran jalan Jati Besar (pertigaan jalan Jati–Mangga Dua - Trafick Ligth Jati);

saluran depan toko Setia Kawan – kalimati/barangka depan hotel Amara;

Kawasan Santiong :

Saluran kawasan Kubur Cina Santiong;

c. Normalisasi saluran berupa penggolontoran/pembersihan, mengembalikan saluran

dimensi dan rehabilitasi.

d. Konservasi daerah tangkapan air hujan (hulu) di kecamatan Pulau Ternate, Ternate

Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan.

e. Penertiban bangunan yang mengecilkan dimensi dan yang berada di atas saluran

pada kecamatan Pulau Ternate, Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan

Ternate Selatan.

f. Pembangunan talud pada saluran kali mati/barangka yang bermuara atau melintas

kawasan dalam kota untuk menghindari pengikisan dinding barangka/kalimati,

sedimentasi berlebihan dan menghindari limpasan air kali mati pada kawasan

rawan banjir di kecamatan Pulau Ternate, Ternate Utara, Ternate Tengah dan

Kecamatan Ternate Selatan.

g. Pembuatan bangunan pengendali banjir (checkdam) pada kalimati/barangka yang

terletak pada kawasan diatasnya yang berfungsi sebagai sistem pengontrolan dan

pengendalian sedimen sekaligus berfungsi mengendalikan kecepatan air dalam

saluran primer.

h. Penerapan sempadan disepanjang kalimati/barangka.

5. Pengembangan Sistem Pejalan Kaki

Rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana jaringan pejalan kaki di Kota

Ternate adalah sebagai berikut:

a. Jalur pedestrian pada kawasan pariwisata, pendidikan, perkantoran, jasa dan

perdagangan;

b. Rencana pembangunan baru jalur pejalan kaki di ruas-ruas jalan kolektor dan jalan

lokal di Kota Ternate dengan lebar disesuaikan dengan kebutuhan dan klas jalan;

c. Peningkatan kualitas jalur pejalan kaki pada kawasan yang memiliki bangkitan

pejalan kaki di seluruh Kota Ternate dengan melakukan perbaikan dan penataan

kembali sehingga menimbulkan rasa aman, nyaman bagi pejalan kaki;




V - 9

d. Pengembangan jalur pejalan kaki terpadu yang terdiri dari RTH, yang terintegrasi

dengan joging track, tempat pemasangan reklame, shelter, halte, dan termasuk

jaringan bawah tanah (listrik, telepon, PDAM) yang diarahkan di jalan Pahlawan

Revolusi, jalan Halmahera, jalan pantai Daulasi, jalan kawasan kota baru Gambesi

– Jambula, rencana jalan pantai Salero Dufadufa, rencana jalan pantai Kota baru -

Bastiong, rencana jalan pantai Kayu Merah – Sasa.

e. Pembangunan jalur pejalan kaki yang ramah untuk penggunaan para penyandang

cacat.

5.2. ARAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

5.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah:

Terwujudnya Ternate menjadi Kota “Berbudaya,

Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan

dan Berwawasan Lingkungan”

____ KOTA TERNATE “BAHARI BERKESAN” ___

1. Ternate Berbudaya, bahwa kebijakan pemerintahan maupun perilaku masyarakat

haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat se atoran sebagai sumber nilai yang

terbukti ampuh menjadi spririt sosial dan spirit moral Moloku Kie Raha pada masa

kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap

nilai budaya dan adat se atoran dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus

menjadikannya sistem nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan

terefleksi dalam perilaku sosial masyarakat.

2. Ternate Agamais, adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran

keberagamaan dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-

kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk

modernitas upaya mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlaq, berbudi pekerti

luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagamaan sebagai

basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial

yang santun, religius, aman dan tentram.

3. Ternate Harmonis, artinya mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan

keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang

perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika

ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik

yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabaian dan diskriminasi,

sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharanya persatuan

dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembauran,

semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun

antar kelompok.

4. Ternate Mandiri, artinya menjadikan Ternate Kota Jasa dan Perdagangan sebagai

pusat perekonomian Maluku Utara, melalui penataan sistem pengelolaan keuangan

daerah yang efififisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infrastruktur ekonomi yang

memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreatifitas dan

produktifitas melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar




V - 10

lebih produktif dan berdaya saing, yang diarahkan pada kemandirian ekonomi

masyarakat.

5. Ternate Berkeadilan, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara di

hadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supermasi hukum,

perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan

publik disemua bidang yang diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin

kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas

pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan

kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti

kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan

masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs).

6. Ternate Berwawasan Lingkungan, artinya mengupayakan penataan pembangunan

perkotaan yang seluruh arah perkembangannya didasarkan pada keasrian dan keaslian

potensi lingkungan fifisik dan lingkungan sosial budaya, dengan memperhatikan

keseimbangan ekologis. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik

perkotaan dan lingkungan hidup yang hijau, asri, nyaman, dan sehat melalui penataan

yang padu dan serasi antara lingkungan hidup dan lingkungan sosial, yang diharapkan

memberi ketenangan, kenyamanan dan kedamaian kepada warga masyarakat,

sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan

eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan water

front city, dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015

tersebut, misi pembangunan Kota Ternate adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Ternate yang agamis.

2. Mewujudkan pemerataan Sarana dan Prasarana perekonomian yang lebih representatif.

3. Membangun Ternate sebagai kota pesisir berbasis lingkungan.

4. Membangun Ternate sebagai kota pariwisata berciri budaya dan bahari.

5. Membangun Ternate sebagai kota terbuka, demokratis dan adil.

6. Membangun Ternate yang sehat dan sejahtera.

Strategi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 yang berkaitan dengan

pembangunan Bidang Cipta Karya diantara 11 prioritas yang tertuang dalam RPJMD adalah

sebagai berikut :

1. Program Prioritas 1 : Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta

Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan,

Dalam upaya mewujudkan Program Prioritas 1 : Peningkatan dan Penataan

Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah

Kecamatan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah di luar kawasan perkotaan

berupa pemerataan pelayanan Air Bersih dan pelayanan Listrik pada Kecamatan Hiri,

Moti dan Batang Dua.




V - 11

Tabel 5.1. Program Prioritas Pertama : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Arah Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

ISU

STRATEGIS

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Masalah

Pemerataan

Pembanguna

n, Akses

Perekonomia

n dan

Kesejahteraa

n.

Masalah

Penataan

Kawasan

Perkotaan

Peningkatan dan Penataan Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan

Percepatan pengembangan infrastruktur secara merata dan berkeadilan, terutama pada kecamatankecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan

Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah di luar kawasan perkotaan berupa pemerataan pelayanan Air Bersih dan pelayanan Listrik pada kecamatan Hiri, Moti dan Batang Dua.

Mempercepat

pembangunan

sarana infrastruktur

wilayah pada

kecamatankecamat

an di luar kawasan

perkotaan.

Pemerataan

pelayanan Air

Bersih pada

kawasan dataran

tinggi di pulau

Ternate dan pada

kecamatan di luar

Ternate (Hiri, Moti

dan Batang Dua).

Pemerataan

pelayanan Listrik

pada Kelurahan

yang tidak

terjangkau layanan

PLN, melalui

sumber energi

alternatif lainnya

2. Program Prioritas 5 : Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang

Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan

Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial

Budaya dan Ekologis

Strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

Penataan kawasan tapak I plus, tapak II dan penataan taman kota serta ruang terbuka

hijau perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib dan mendorong

partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Pantai yang Hijau, Asri, Bersih,

Nyaman, dan Ramah Lingkungan.




V - 12

Tabel 5.2. Program Prioritas Kelima : Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah

Kebijakan RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015

ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Masalah

Penataan

Kawasan

Perkotaan.

Masalah

Banjir,

Sampah dan

pengelolaan

Lingkungan

Hidup

Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis

Penataan infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman dan nyaman dan berciri budaya serta berwawasan lingkungan

Penataan kawasan tapak I plus, tapak II dan penataan taman kota serta ruang terbuka hijau perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib dan mendorong partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Pantai yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.

Mempercepat

pembangunan

sarana infrastruktur

wilayah pada

kecamatankecamat

an di luar kawasan

perkotaan.

Penataan kawasan

Pasar Gamalama,

tapak I plus dan

tapak II, sebagai

sentra

perekonomian

modern dengan

aksentuasi

ornamen

kebudayaan lokal.

Mengoptimalkan

Pasar Bastiong,

Pasar Dufa-dufa,

Pasar Kotabaru

dan Pasar Sasa

sebagai pasar

tradisional dengan

dukungan regulasi

pemerintah.

Penataan taman

kota dan ruang

terbuka hijau

kawasan perkotaan

sebagai area publik

yang asri, nyaman

dan tertib.

Pemantapan Visi

dan penataan

kawasan Kota Baru

berbasis

pendidikan dan

berciri lokal secara

terpadu dan

akomodatif

terhadap

masyarakat




V - 13

setempat.

Penataan area

depan kedaton

kesultanan,

lapangan Ngara

Lamo, Dodoku Ali

sebagai ruang

terbuka hijau

berciri budaya,

yang dijadikan

alun-alun kota dan

taman ekspresi

seni budaya

Mendorong

program partisipatif

untuk mewujudkan

Ternate sebagai

Kota Pesisir yang

Hijau, Asri, Bersih,

Nyaman, dan

Ramah

Lingkungan.

Mewujudkan

Ternate Bebas

Sampah dan

Bebas Banjir, yang

diutamakan pada

kawasan perkotaan

dan kawasan

lainnya yang

menimbulkan

kesan kumuh

5.2.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Menetapkan One Village One Program dengan penguatan pada kapasitas aparatur,

serta membangun rumah Layak Huni Keluarga Kurang Mampu dengan dana stimulus

Pemerintah Daerah yang melibatkan keswadayaan masyarakat melalui budaya Gotong

Royong atau Bari.




V - 14

Tabel 5.3. Kebijakan Keuangan Daerah

ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH

KEBIJAKAN

Masalah

Pemerataan

Pembangunan,Aks

es Perekonomian

dan

Kesejahteraan.

Masalah Sosial

Budaya dan

Keagamaan.

Masalah

Keuangan dan

Kemandirian

Fiskal

Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat

Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat, yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui desain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya

Menetapkan One Village One Program dengan penguatan pada kapasitas aparatur, serta Membangun rumah Layak Huni Keluarga Kurang Mampu dengan dana stimulus Pemerintah Daerah yang melibatkan keswadayaan masyarakat melalui budaya Gotong Royong atau Bari.

Menetapkan

One Village

One Program

(satu

Kelurahan, satu

Program

Unggulan),

yang didahului

dengan

penguatan

kapasitas

Aparatur,

pemantapan

Visi Misi

Kelurahan dan

identifikasi

potensi

unggulan setiap

Kelurahan.

Membangun

rumah Layak

Huni Keluarga

Kurang Mampu

melalui dana

stimulus

Pemerintah

Daerah dengan

cara

menggalang

keswadayaan

masyarakat

(Gotong

Royong/Bari).

Membangun

infrastruktur

lingkungan

melalui dana

stimulus

Pemerintah

Daerah dengan

cara

menggalang

keswadayaan

masyarakat




V - 15

(Gotong

Royong/Bari)

Santunan

Kematian

Warga Kurang

Mampu.

Bantuan Dana

Rutin untuk

Masjid/Gereja

dan tempat

ibadah lainnya.

Dana

Pembinaan

Generasi Muda

untuk kegiatan

usaha produktif

dan atau

pengembangan

prestasi, minat

dan bakat.

Menggalang

kerjasama

dengan

Perguruan

Tinggi dan

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

dalam

melakukan

pendampingan

terhadap One

Village One

Program

5.2.3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur

capaian tujuan dan sasaran RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015, serta mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD Kota Ternate.

Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan

indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu

pencapaian.




V - 16

Tabel 5.4. Indikator Kinerja Pembangunan Menurut Sasaran Strategis

SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Percepatan pengembangan infrastruktur

secara merata dan berkeadilan, terutama

pada kecamatan-kecamatan di luar

kawasan perkotaan untuk membuka

keterisolasian, serta memungkinkan

terjadinya mobilitas arus barang dan

manusia yang mempercepat

perkembangan secara merata pada semua

wilayah kecamatan

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi

baik (Pembangunan infrastruktur wilayah di

Kecamatan)

2. Cakupan pemerataan pelayanan air bersih

kawasan dataran tinggi

3. Cakupan pemerataan pelayanan listrik yang

tidak terjangkau layanan PLN

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia,

khususnya peningkatan derajat Pendidikan

melalui perluasan akses pendidikan yang

murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas

yang memadai, tenaga guru yang cukup,

dan mutu yang terus membaik

1. Persentase sarana pendidikan, pemerataan

tenaga pengajar dan peningkatan mutu

pendidikan

2. Dana bantuan penunjang kegiatan sekolah

(penunjang BOS) untuk mewujudkan

pendidikan dasar yang berkualitas

3. Penyediaan buku pelajaran di perpustakaan

sekolah

4. Jumlah guru yang difasilitasi untuk melanjutkan

studi S-1

5. Pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa

berprestasi dan kurang mampu

6. Pemberian beasiswa kepada guru berprestasi

untuk melanjutkan studi

7. Pemberian insentif kepada guru di daerah

terpencil

8. Angka Melek Huruf

9. Angka Rata-rata Lama Sekolah

10. Angka Partisipasi Murni

11. Angka Partisipasi Kasar

12. Angka Partisipasi Sekolah

13. Rasio Guru/murid (SD)

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia,

melalui peningkatan derajat Kesehatan

dengan perluasan akses yang mudah,

murah, terjangkau, dukungan sarana dan

fasilitas memadai, ketersediaan dokter,

1. Persentase sarana prasarana pelayanan

kesehatan, dokter dan perawat serta obat-

obatan di Puskesmas/Pustu/ Poskeskel

2. Pemberian insentif kepada bidan atau tenaga




V - 17

tenaga kesehatan dan keperawatan yang

cukup, dan mutu pelayanan yang terus

membaik

kesehatan di daerah terpencil

3. Pemberian beasiswa kepada dokter, tenaga

medis putera/puteri daerah berprestasi

4. Jumlah masyarakat miskin yang mendapat

pelayanan Jamkesda

5. Persentase pelaksanaan kebijakan subsidi

silang bagi pasien rawat inap

6. Persentase pelayanan Ambulance dan Mobil

Jenazah gratis bagi warga kurang mampu

7. Angka Harapan Hidup

8. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

9. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran

hidup

10. Persentase gizi buruk pada balita

11. Persentase Kecamatan bebas Rawan Gizi

12. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

13. Persentase Penduduk yang memanfaatkan

Puskesmas

14. Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan

15. Rasio Puskesmas terhadap Jumlah penduduk

16. Penderita Malaria

4. Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD)

yang proporsional dan Pro Rakyat, yang

diprioritaskan pada upaya pemenuhan

kebutuhan rakyat serta membiayai

program pembangunan yang strategis,

juga program populis yang menyentuh

kebutuhan dasar masyarakat, melalui

desain program berbasis keswadayaan

dan berciri budaya

1. Penetapan One Village One Program (satu

Kelurahan, satu program unggulan)

2. Pembangunan rumah layak huni bagi keluarga

kurang mampu

3. Pembangunan Infrastruktur lingkungan

4. Persentase pemberian santunan kematian bagi

warga kurang mampu

5. Jumlah bantuan dana rutin bagi tempat Ibadah

6. Bantuan pembinaan bagi generasi muda

7. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM

5. Penataan infrastruktur perkotaan sebagai

kota jasa dan perdagangan dengan

1. Persentase penataan kawasan pasar

Gamalama, Tapak I Plus dan Tapak II dengan




V - 18

pemanfaatan ruang kota secara terpadu

untuk mendukung interaksi spasial,

mobilitas dan aktivitas perkotaan yang

tertib menuju terwujudnya Kota Ternate

yang harmoni, sehat, aman dan nyaman

dan berciri budaya serta berwawasan

lingkungan

aksentuasi ornament kebudayaan lokal

2. Pengoptimalan pasar Bastiong, pasar Dufa-

dufa, pasar Kotabaru dan pasar Sasa sebagai

pasar tradisional

3. Rasio taman kota dan ruang terbuka hijau

kawasan perkotaan

4. Persentase pemantapan visi dan penataan

kota baru berbasis pendidikan dan berciri lokal

5. Persentase penataan area depan kedaton

kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali

sebagai RTH berciri budaya

6. Peningkatan program partisipatif untuk

mewujudkan Ternate sebagai Kota Ternate

yang hijau, asri, bersih, nyaman dan ramah

lingkungan

7. Perwujudan Ternate bebas sampah dan

bebas banjir

6. Terwujudnya good government, dengan

sumberdaya aparatur yang profesional,

kreatif, inovatif, yang mampu menjamin

peningkatan kualitas pelayanan,

akuntabilitas dan kemandirian masyarakat

1. Jumlah organisasi perangkat daerah yang

efektif dan efisien

2. Optimalisasi kapasitas dan kapabilitas aparatur

pemerintah

3. Peningkatan mainset aparatur dalam

memberikan pelayanan publik yang berkualitas

4. Peningkatan kinerja dan prestasi aparatur

5. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur

6. Peningkatan pelayanan umum di Kecamatan

dan Kelurahan

7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh

dan Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima,

dan Pedagang Tradisional, menuju pada

kemandirian dan kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar (basic need)

1. Persentase pelayanan kemudahan izin usaha

bagi masyarakat kurang mampu

2. Persentase pemberian kepastian hukum dan

kemudahan izin bagi investor

3. Jumlah koperasi, UMKM, pedagang tradisional

dan PKL yang diberikan bantuan modal usaha

4. Peningkatan kesejahteraan melalui Upah

Minimum Kota

5. Jumlah kelompok perempuan dan pemuda




V - 19

yang diberikan modal usaha

6. Jumlah kursus dan pelatihan bagi

pengangguran terbuka unskill

7. Jumlah koperasi aktif

8. Jumlah UKM

9. Nilai modal kerja dan investasi UKM

10. Nilai omzet UKM

11. Penyerapan tenaga kerja

12. Tingkat pengangguran terbuka

8. Terwujudnya pelayanan publik oleh

aparatur yang profesional, dengan

pelayanan yang cepat, mudah, murah,

nyaman dan berkualitas

1. Jumlah lembaga perijinan

2. Persentase penurunan pungutan liar

3. Penyediaan database kependudukan online

4. Persentase pelayanan kelurahan terhadap

pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran gratis

5. Jumlah penduduk

6. Laju Pertumbuhan Penduduk

7. Rasio penduduk ber-KTP

8. Rasio keluarga ber-KK

9. Rasio bayi berakte kelahiran

10. Rasio pasangan berakte nikah

11. Jumlah penduduk miskin

12. Jumlah surat kabar nasional/lokal

13. Jumlah penyiaran radio/tv lokal

14. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

9. Peningkatan kemandirian masyarakat,

melalui pengembangan ekonomi

kerakyatan berbasis potensi pesisir,

melalui pengembangan usaha mikro kecil,

menengah, koperasi yang mengarah pada

produktifitas, dan kemampuan daya saing

1. Pemetaan potensi masyarakat pesisir

2. Jumlah kelompok yang diberikan bantuan fasilitas bantuan

dan peralatan

3. Jumlah kelompok pengolahan hasil produksi perikanan

diberikan bantuan modal usaha dan pendampingan

4. Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM

dalam pendampingan pemberdayaan




V - 20

10. Menjawab permasalahan perkotaan seperti

menurunnya kesadaran spiritualitas

keberagamaan, solidaritas sosial dan

kesadaran kebudayaan sebagai identitas

daerah dan jati diri masyarakat,

meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi

penanggulangan masalah-masalah sosial

seperti minuman keras, PSK, narkoba

serta permasalahan sosial lainnya

a. Penguatan kurikulum pendidikan agama dan

kurikulim muatan lokal tentang budaya dan

adat istiadat Ternate

b. Jumlah Taman Pengajian Al-Quran

c. Optimalisasi pembinaan jemaat dan umat

agama non-muslim

d. Upaya pembinaan kerukunan antar umat

beragama, antar suku, etnis dan subetnis serta

pelestarian situs, artifak dan dokumen sejarah

dan aset seni budaya Kota Ternate

e. Jaminan kesejahteraan Imam Masjid, Pendeta,

Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing

Jemaat.

f. Jaminan pelestarian adat dan budaya Ternate

11. Menjawab masalah penegakan dan

kepastian hukum di daerah, termasuk

upaya mengadakan regulasi daerah yang

mampu mendorong partisipasi publik yang

dinamis dan konstruktif, serta regulasi

untuk menjamin kualitas pelayanan publik

1. Peningkatan regulasi daerah tentang jaminan

kepastian hukum dan kemudahan investasi

2. Penguatan regulasi terhadap partisipatif publik

3. Penguatan regulasi tentang jaminan Standar

Pelayanan Minimal

4. Peninjauan kembali Peraturan Daerah

5. Pemberian layanan bantuan hukum secara

gratis terhadap warga kurang mampu

5.3. ARAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

5.3.1 Ketentuan Fungsi Bangunan

Bangunan – bangunan di Kota Ternate diklasifikasikan sebagi berikut:

1. Menurut fungsinya, bangunan di Daerah Kota Ternate di klasifikasikan sebagai berikut:

a. Bangunan rumah tinggal dan sejenisnya

b. Bangunan pelayanan umum

c. Bangunan perdagangan dan jasa

d. Bangunan industri

e. Bangunan pergudangan

f. Bangunan perkantoran

g. Bangunan transportasi

h. Bangunan sosial

i. Bangunan pendidikan

j. Bangunan campuran

k. Bangunan lain-lain




V - 21

2. Menurut umumnya, bangunan di daerah Kota Ternate diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bangunan permanen

b. Bangunan semi permanen

c. Bangunan sementara

3. Menurut wilayahnya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bangunan di kota klasifikasi I

b. Bangunan di kota klasifikasi II

c. Bangunan di kota klasifikasi III

d. Bangunan di kota kawasan khusus/tertentu

e. Bangunan di perdesaan

4. Menurut lokasi, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bangunan di tepi jalan utama

b. Bangunan di tepi jalan arteri

c. Bangunan di tepi jalan kolektor

d. Bangunan di tepi jalan lingkungan

e. Bangunan di tepi jalan desa

f. Bangunan di tepi jalan setapak

5. Menurut ketinggian, dibedakan menjadi:

a. Bangunan bertingkat rendah (1 s.d. 2 lantai)

b. Bangunan bertingkat sedang (3 s.d. 5 lantai)

c. Bangunan bertingkat tinggi (enam lantai keatas)

6. Menurut luasnya, dibedakan menjadi:

a. Bangunan dengan luas kurang dari 100 m2

b. Bangunan dengan luas 100 – 200 m2

c. Bangunan dengan luas 200 – 500 m2

d. Bangunan dengan luas 500 – 1000 m2

e. Bangunan dengan luas lebih dari 1000 m2

7. Menurut statusnya, dibedakan menjadi:

a. Bangunan pemerintah

b. Bangunan swasta

5.3.2 Persyaratan Bangunan Gedung

Persyaratan bangunan dan lingkungan di Kota Ternate, antara lain:

1. Setiap bangunan harus memiliki persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan

persyaratan hukum serta administrasi agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai

dengan fungsi yang ditetapkan

2. Fungsi bangunan yang dibangun harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah

ditetapkan dalam rencana tata ruang

3. Perletakan bangunan pada lokasi harus digambarkan pada gambar situasi. Gambar

situasi perletakan bangunan harus memuat penjelasan tentang:

a. Bentuk kapling/pekarangan yang sesuai dengan peta badan pertanahan nasional

b. Fungsi bangunan

c. Nama jalan menuju kapling dan sekeliling kapling

d. Peruntukan bangunan sekeliling kapling

e. Letak bangunan sesuai dengan kapling

f. Koefisien dasar bangunan




V - 22

g. Koefisien dasar hijau

h. Garis sempadan bangunan

i. Arah mata angin

j. Arah angin rata-rata

k. Skala gambar

Garis sempadan bangunan diatur sebagai berikut:

1. Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana

jalan), tepi sungai/tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar

sungai/kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kapling kawasan

2. Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar sebagaimana dijelaskan pada poin 1

diatas, bilamana tidak ditentukan adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija)

dihitung dari tepi jalan pagar

3. Letak garis sempadan pondasi bangunan terlaur seperti yang dije;askan pada poin 1,

untuk daearah pantai bilaman tidak ditentukan adalah 100 m dari garis pasang tertinggi

pada pantai tersebut.

4. Untuk lebar jalan/ sungai yang kuarang dari 5 meter, latak sempadan adalah 2,5,

meterdihitung dari tepi jalan/pagar

5. Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bangunan samping yang

berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan adalah minimal 2 meter dari

batas kapling atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berdekatan

6. Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang

berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan adalah minimal 2 meter dari

batas kapling atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan

7. Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan/ berhimpit

dengan batas terluar daerah milik jalan

8. Garis pagar disudut persimpangan jalan ditentukan dengan serong/ lengkungan atas

dasar fungsi dan perdana jalan

9. Pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan minimal 1,5 meter dari permukaan

dengan bentuk transparan atau tembus pandang

10. Garis sempadan jalan masuk ke kapling bilamana tidak ditentukan lain adalah berhimpit

dengan batas terluar garis pagar

11. Pembuatan jalan masuk harus mendapat izin dari dinas tata kota ternate

12. Teras / balkon tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup

13. Balkon bangunan tidak dibenarkan mengarah/mengahadap kek kapling tetangga

14. Garis terluar balkon bangunan tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang

berbatasan dengan tetangga

15. Garis terluar suatu tiris/oversteck yang mengahdap ke arah tetangga tidak dibenarkan

melewati batas pekarangan yang berbatsan dengan tetangga

Jarak antara bangunan:

1. Jarak antara massa/blok bangunan satu lantai yang satu dengan yang lainnya dalam

satu kapling atau antara kapling minimum adalah 4 meter

2. Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak massa/blok bangunan dengan

bangunan di sekitarnya sekurang-kurangnya 6 meter dan 3 meter dengan batas kapling




V - 23

3. Untuk bangunan bertingkat setiap kenaikan satu lantai jarak antara massa/blok

bangunan yang satu dengan yang lain ditambah dengan 0,5 meter

Koefisien dasar bangunan diatur sebagai berikut:

1. Koefisien dasar bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian

lingkungan / resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya

kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan

dan kenyamanan bangunan.

2. Ketentuan besarnya KDB sebagaimana yang dijelaskan diatas disesuaikan dengan

Rencana Teknis Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku

3. Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 60%

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditentukan sebagai berikut:

1. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian

lingkungan / resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya

kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan

dan kenyamanan bangunan

2. Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud diatas, disesuaikan dengan Rencana

Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

Koefisien Dasar Hijau (KDH) diataur sebagai berikut:

1. Koefisien Dasar Hijau (KDH) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan /

resapan air permukaan tanah

2. Ketentuan besarnya KDH yang dimaksud disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang

Kota atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDH minimum 30%

Ketinggian Bangunan diatur sebagai berikut:

1. Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang

2. Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum

bangunan ditetapkan oleh Dinas Tata Kota dengan mempertimbangkan lebar jalan dan

fungsi bangunan, keselamatan serta keserasian dengan lingkungannya.

5.4. ARAHAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)

5.4.1. RTBL Kawasan Bastiong

5.4.1.1. Program Bangunan dan Lingkungan

Program bangunan dan lingkungan merupakan penjabaran lebih lanjut dari

perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu, yang

memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang

terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan,

dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang

sudah ada maupun baru. Penyusunan program bangunan dan lingkungan kawasan

Bastiong dilakukan melalui analisis kawasan Bastiong dan wilayah perencanaan

disekitarnya termasuk mengenai dampak lingkungan, analisis pengembangan




V - 24

pembangunan berbasis potensi kawasan Bastiong itu sendiri serta peran serta masyarakat

sehingga menghasilkan program bangunan dan lingkungan konsep dasar perancangan tata

bangunan dan lingkungan.




V - 25

Tabel.5.5 Program Bangunan dan Lingkungan RTBL Kwasan Bastiong

zona Blok Indikasi program Kegiatan

Zona

perdagangan

Blok I, Blok III,

Blok IV dan

Blok V

Peningkatan kualitas koridor jalan

Bastiong Raya

Penataan trotoar

Peningkatan kualitas jalan lingkungan

Program pengendalian PKL

Peningkatan kualitas gerbang Bastiong

sebagai pintu masuk pusat

perdagangan BWK II

Penataan dan peningkatan kualitas bangunan (fasade )

Redesain pintu gerbang Bastiong

Redesain bangunan terminal

Penataan perparkiran off street

Merubah entrance dan exit terminal ke jalan inspeksi Bastiong

Penataan trotoar pada daerah terminal dan pasar (blok II)

Pembatasan PKL dengan sarana berdagang jenis bergerak (PKL

jenis permanen tidak diijinkan)

Penataan PKL sekitar terminal dan pasar dengan

mengintregasikannya dalam kompleks terminal

Pengadaan dan peningkatan infrastruktur pendukung seperti,

saluran drainase dan sistem persampahan Blok II Program pengendalian bangunan dan

lingkungan

Penataan sistem sirkulasi

Penataan PKL

Zona

permukiman

nelayan

Program peningkatan kualitas

lingkungan

Program peningkatan kualitas jalan

Program rehabilitasi permukiman

nelayan terapung.

Peningkatan kegiatan kenelayanan

Program pelestarian kawasan

Peningkatan kualitas perumahan nelayan dengan penataan

permukiman diatas air

Rehabilitasi perumahan dengan program aladin (atap, lantai,

dinding)

membuat perkerasan jalan sebagai akses masuk ke kawasan

pemukiman nelayan terapung

Peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan MC

dengan septiktank komunal, pembuatan titian sebagai

penghubung antar unit rumah

Penyediaan sarana dan prasarana kenelayanan berupa dermaga

tambatan perahu dan fasilitas pengolahan dan penyimpanan ikan




V - 26

Pembuatan jalur evakuasi terhadap

bencana tsunami

Sosialisasi kegiatan rehabilitasi dan pembentukan kelompok

kerja secara partisipatif

Bantuan modal nelayan

Memperjelas jalur evakuasi dengan memasang papan informasi

dan early warning system menuju jalur tsb.

Zona ruang

terbuka hijau

program gentrifikasi (peningkatan

vitalitas kawasan tanpa merubah

karakteristik fisik kawasan)

Penghijauan ruang terbuka yang tergenang melalui penimbunan

( air pasang tertinggi)

Perencanaan ruang terbuka dengan fungsi olahraga.

Penyediaan fasilitas penunjang olahraga seperti ruang tempat

kumpul, dan berteduh

Pembentukan jati diri Kota lama ternate dengan sculpture

Zona pelabuhan Blok I

Blok III

Peningkatan dan penataan bangunan

dan lingkungan.

Peningkatan kualitas jalan


bencana tsunami.

Reklamasi pantai untuk pembangunan jalur jalan penghubung

antara pelabuhan fery dan pelabuhan Nusantara

Pembangunan jalur pejalan yang mempertimbangkan pengguna

dengan keterbatasan fisik (kursi roda, tongkat, orang tua)

Reklamasi pantai yang difungsikan sebagai ruang terbuka (plaza,

RTH) dan fasilitas pelabuhan

Mengoptimalkan jalur sirkulasi menuju pelabuhan Fery dari dua

jalur sirkulasi menjadi satu jalur

Sosialisasi program penataan dan relokasi PKL dari jalan masuk

pelabuhan ke dalam kawasan pasar lama dan ke kompleks

terminal

Redesign bangunan dan dermaga di pelabuhan Nusantara

Merancang pintu gerbang menuju pelabuhan Ferry yang

memberikan ciri Kota Ternate

Sosialisasi evakuasi bencana tsunami

Memperjelas jalur evakuasi dengan memasang papan informasi

dan early warning system menuju jalur tsb

Blok II Peningkatan dan penataan bangunan

dan lingkungan.


program Relokasi pedagang kaki

lima(PKL)


bencana tsunami.




V - 27

Zona

permukiman

Blok I

program pendekatan KIP kampoeng

improvement project ( peningkatan

kualitas kawasan padat melalui

peningkatan sarana dan prasarana )

Pengawasan dan penataan terhadap pertumbuhan permukiman

Sosialisasi Manajemen hunian sehat pada kawasan permukiman

padat

Penataan ulang bangunan sepanjang kanaL dengan

mengarahkan pot dan tanaman hijau disetiap rumah dengan

kanal sebagai halaman depan

Penataan perumahan diatas air

Peningkatan kualitas jalan lingkungan dan setapak

Penyediaan jalur pejalan dan jalur hijau

Peningkatan prasarana lingkungan dengan peningkatan kualitas

air bersih, penanganan masalah persampahan, dan perbaikan

saluran drainase

Blok II Peningkatan kualitas bangunan dan

lingkungan sekitar kanal

Program Pengendalian pembangunan


Blok III Program pengendalian pembangunan


Zona pembuatan

perahu

Program preservasi, Peningkatan

Kualitas Lingkungan Kawasan

Peningkatan Vitalitas Ekonomi

Kawasan

Penataan dan pengendalian permukiman diatas air

Pembentukan image kawasan dengan penataan ruang bagi

kegiatan usaha pembuatan perahu berbasis ekonomi kerakyatan

Penyediaan prasarana peluncuran perahu.

Peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan MC

dengan septiktank komunal

Bantuan modal terhadap kegiatan usaha pembuatan perahu

Zona historis Program Preservasi konservasi dan

rehabilitasi kawasan benteng

Kalumata.

Peningkatan dan penataan bangunan

benteng Kalumata

Peningkatan kualitas lingkungan

Pembuatan breakwater, rehabilitasi papan sebagai sumber

informasi, penggantian material untuk jalur pejalan

Penataan view kawasan dan ruang terbuka sekitar kawasan

Perencanaan fasilitas dermaga wisata air

Penyediaan gazebo sebagai tempat istirahat




V - 28

5.4.1.2. Rencana Umum dan Panduan Rancangan

Panduan perancangan kawasan merupakan penjelasan lebih rinci atas konsep

perancangan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Panduan bersifat mengikat

elemen perancangan yang ada pada tiap zona perencanaan, agar dihasilkan ketentuan

sebagai upaya mencapai visi pembangunan kawasan RTBL Kawasan Bastiong Kota

Ternate.

Tabel 5.6. Panduan Zona Perdagangan, Blok 1 Jalan Raya Bastiong (Sumber: RTBL Kws.

Bastiong, 2008) No. Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) Perdagangan sarana dan prasarana

Perumahan

perkantoran

2. Pemanfaatan Ruang (mikro) Hunian Kegiatan pedagang informal di sore dan malam hari Hunian dan warung

Toko kantor

Ruang pedagang informal(PKL) 3. Lahan/kavling Luas kavling 200-300 m

2 Bentuk kavling memanjang ke

belakang 4. Luas Lantai Minimum 50 m

2, lebar minimum 6

m Jenis rumah menengah

5. KDB Hunian : maks 60% Maks 60%dari luas persil

Toko : maks 70% Maks 70% dari luas persil kantor :maks 40% Maks 40% dari luas persil

6. KLB Hunian : maks 1,8 Maks 1,8 Toko : maks 2,8 Maks 2,8

kantor : maks 1,2 Maks 1,2

7. Ketinggian Bangunan Hunian : maks 3 lantai Maks 3 lantai

Toko : Maks 4 lantai Maks 4 lantai Kantor : maks 3 lantai maks 3 lantai

8. Arahan Bentuk bangunan Rumah deret dan rumah bertingkat tunggal

Bangunan perdagangan: Bangunan deret.

Hunian : rumah bertingkat tunggal.

9. GSB Minimal ¼ ROW Sesuai eksisting

10. Jarak Bebas Samping Minimum 1 m Minimum 2m 11. Orientasi Bangunan Ke jalan titian

12. parkir Off street 13. Jalur pejalan lebar 1,5 m, tinggi +20 cm dari

jalan Terbuat dari paving blok.

Lebar 1 m

Memudahkan pejalan, difabel (keterbatasan fisik, orang cacat, orang tua)

14. Entrance dan exit kavling atau blok bangunan

Tidak membuat jalur pejalan terputus

Kemiringan 2-5% dan tinggi trotoar minimum 0,05m untuk memudahkan jalur masuk pemilik rumah

15. RTH/Jalur hijau di sisi Jalan Raya Bastiong

Menyediakan jalur hijau

Pengadaan pot bunga pada sepanjang jalan

16. Tata informasi (signage) Tidak merintangi akses pejalan dan pengendara

Signage berupa rambu dan papan informasi dan pintu gerbang

17. Perlengkapan jalan (street furniture) Menyediakan TPS, lampu jalan, telepon umum

Lampu jalan dapat ditempatkan pada pinggir jalan/bahu jalan




V - 29

Dapat didesain terpadu 18. Air bersih Hidran Umum 50 KK perpipaan dengan SR bagi

keluarga mampu

Penempatan hidran pada interval 100-300m

19. Kran Kebakaran 1 kran/ 100m 20. Drainase Peningkatan kinerja saluran.

Untuk drainase tertutup dilengkapi dengan 2 pipa pembuangan/ 1,00m

Diameter pipa 10 cm

21. Persampahan 1 kontainer sebagai TPS

pengelolaan sampah secara 3R

Penempatan bak/tong sampah dengan secara teratur di tepi trotoar dengan jarak + 40 meter

22. Listrik 1 lampu jalan/ 20m di antara jalur hijau

Lampu pejalan 5-10 m

Tabel 5.7. Panduan Zona Perdagangan, Blok 2 Area Jalan Masuk Terminal (Sumber: RTBL Kws. Bastiong, 2008) No Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) Perdagangan sarana transportasi perumahan

perkantoran

2.

Pemanfaatan Ruang (mikro) Hunian Penyediaan ruang bagi pedagang informal (PKL) di dalam kompleks pasar dan terminal

terminal Toko Retail,outlet pasar kantor

Pedagang informal (PKL)

3. Lahan/kavling Luas kavling 100-200 m² Bentuk kavling memanjang ke belakang

4. Luas Lantai Minimum 50 m2, lebar minimum 6 m Jenis rumah menengah


Toko : 70% Maks 70%dari luas persil Pasar :maks 40% Sesuai eksisting

Kantor :maks 40% Maks 40% dari luas persil

Terminal :maks 20%

6.

KLB Hunian : maks 1,8 Maks 1,8

Toko : maks 2,8 Maks 2,8 Pasar :maks 0,8 Maks 0,8

kantor : maks 1,2 Maks 1,2 Terminal : maks 0,4 maks 0,4

7. Ketinggian Bangunan Hunian : maks 2 lantai Maks 2 lantai Toko : Maks 4 lantai Maks 4 lantai

Pasar : maks 2 lantai Maks 2 lantai

Kantor : maks 3 lantai Maks 3 lantai Teminal : maks 2 lantai maks 2 lantai

8.

Arahan Bentuk bangunan Rumah deret dan rumah bertingkat tunggal

Bangunan perdagangan: Bangunan deret. Hunian : rumah bertingkat tunggal.

9. GSB Minimal ¼ ROW Sesuai eksisting 10. Jarak Bebas Samping Minimum 3 m Minimum 2m

11. Orientasi Bangunan Ke jalan Ke jalan

Parkir Off strreet

12. Jalur pejalan lebar 1,5 m, tinggi +20 cm dari jalan Terbuat dari paving stone atau paving blok beton

Lebar jalur 1,2 m




V - 30



Tidak membuat jalur pejalan terputus Kemiringan 2-5% dan tinggi trotoar minimum 0,05m untuk memudahkan jalur masuk pemilik rumah

14. RTH/Jalur hijau Menyediakan jalur hijau

Penatan RTH pada area terminal dan pasar jenis pohon peneduh (angsana atau akasiana),pengarah (palem) dan tanaman hias


Signage berupa rambu dan papan informasi dan pintu gerbang

16.

Perlengkapan jalan (street furniture)

Menyediakan TPS, lampu jalan, hydrant


Dapat didesain terpadu

17. Air bersih Hidran Umum 50 KK Perpipaan dengan SR bagi keluarga mampu

Penempatan hidran pada interval 100-300m

18. drainase Peningkatan kinerja saluran. Untuk drainase tertutup dilengkapi dengan 2 pipa pembuangan/ 1,00m

Diameter pipa 10 cm

19. Kran Kebakaran 1 kran/ 200m


Penyediaan kontainer sampah pada area pasar inpres.

pengelolaan sampah secara 3R Penempatan bak/tong sampah dengan secara teratur di tepi trotoar dengan jarak + 40 meter



Tabel 5.8 . Panduan Zona Perdagangan Blok 3 Berbatasan Dengan Zona Permukiman No Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) Perdagangan dan perumahan

2. Pemanfaatan Ruang (mikro) Hunian, Toko

3. Lahan/kavling Luas kavling 200-300 m2 Bentuk kavling memanjang ke belakang

4. Luas Lantai Minimum 50 m2, lebar minimum 6 m Jenis rumah menengah


Toko : maks 70% Maks 70% dari luas persil 6. KLB Hunian : maks 1,8 Maks 1,8

Toko : maks 2,8 Maks 2,8 7. Ketinggian Bangunan Hunian : maks 3 lantai Maks 3 lantai

Toko : Maks 4 lantai Maks 4 lantai

8. Arahan Bentuk bangunan Rumah deret dan rumah bertingkat tunggal

Bangunan perdagangan: Bangunan deret.

Hunian : rumah bertingkat tunggal.


10. Jarak Bebas Samping Minimum 1 m Minimum 2m

11. Orientasi Bangunan Ke jalan titian

12. parkir Off street




V - 31



15. RTH/Jalur hijau di sisi Jalan Raya Bastiong

Menyediakan jalur hijau



17. Perlengkapan jalan (street furniture)

Menyediakan TPS, lampu jalan, telepon umum


18. Air bersih Hidran Umum 50 KK Perpipaan dengan SR bagi keluarga mampu Penempatan hidran pada interval 100-300m


20. Drainase Terbuka, menerus, pembersihan dan peningkatan kinerja saluran.

Untuk lebar jalan terbatas, saluran drainase tertutup untuk pejalan kaki


pengelolaan sampah secara 3R

Penempatan bak/tong sampah dengan secara teratur di tepi trotoar dengan jarak + 40 meter

23. Listrik 1 lampu jalan/ 20m

Tabel 5.9 Panduan Zona Perdagangan, Blok 4. Permukiman Terletak pada Jalan Bastiong Raya No. Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1.

Peruntukan Lahan (makro) Perumahan perdagangan

2. Pemanfaatan ruang (mikro) Hunian Jalur hijau Hunian dan warung

3. Lahan/kavling Luas kavling 200-300 m2 Bentuk kavling memanjang ke belakang

4. Luas lantai Minimum 50 m2, lebar

minimum 6 m Jenis rumah menengah

5. Bentuk Bangunan Rumah deret 6. KDB Maks 60% Maks 60% 7. KLB Maks 1,8 Maks 1,8 8. Ketinggian bangunan Maks 3 lantai Maks 3 lantai 9. GSB Minimal ¼ ROW Sesuai eksisting 10. Jarak bebas samping Minimum 11. Orientasi bangunan Menghadap ke jalan Menghadap ke jalan 12. Entrance dan exit kavling atau blok

bangunan Tidak membuat jalur pejalan terputus

Kemiringan 2-5% dan tinggi trotoar minimum 0,05m untuk memudahkan jalur masuk pemilik rumah

13.

Jalur pejalan Menyediakan trotoar dengan lebar efektif minimum 2 m, tinggi 0.25 m, diatas jaringan drainase, ditutup dengan beton dan grill

Trotoar dirancang berpola menarik dan bertekstur Memudahkan pejalan, difabel (keterbatasan fisik, orang cacat, orang tua)

14. Parkir di sisi Jalan Menyediakan minimum 1 ruang parkir mobil setiap 100 m

2/luas lantai

On street

15.

RTH/Jalur hijau Menyediakan jalur hijau Pengadaan pot bunga pada sepanjang jalan dan penanaman pohon

Pohon tak merintangi aktivitas berjalan

Jenis pohon peneduh


Signage berupa rambu dan papan informasi, bukan reklame

17. 18.

Perlengkapan jalan (street furniture) Menyediakan bak sampah komunal, lampu jalan, hydrant

Telepon umum disediakan

Dapat didesain terpadu 19. Cuci Kakus Septiktank komunal (5-10

rumah/ septiktank) bagi yang belum mempunyai WC

Sosialisasi rumah sehat

20. Air Bersih Hidran Umum 50 KK Penempatan hidran pada interval 100-300m




V - 32

Peningkatan debit air

21. Drainase Peningkatan kinerja saluran. Untuk drainase tertutup dilengkapi dengan 2 pipa pembuangan/ 1,00m

Diameter pipa 10 cm

22. Kran kebakaran 1 kran/ 200 m 23. Persampahan 1 Kontainer/ TPS untuk

lingkungan permukiman dengan jalan setapak

Pengelolaan 3 R oleh Masyarakat

24. Listrik 1 lampu jalan/ 20m di antara jalur hijau Lampu pejalan 5-10 m

Tabel 5.10 . Panduan Zona Permukiman Nelayan Terapung No. Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1.

Peruntukan Lahan (makro)

Perumahan Pengembangan usaha yang bertumpu pada RT sarana dan prasarana

2. Pemanfaatan ruang (mikro)

Rumah terapung Rehabilitasi perumahan dengan program aladin (atap, lantai, dinding) Hunian dan warung

Dermaga Pembuatan tempat pegolahan dan penyimpanan ikan Pembuatan tempat pusat kegiatan sosial

3. Lahan/kavling Lebar minimum 10.00 m Bentuk kavling memanjang ke belakang 4. Luas lantai Minimum 50 m

2, lebar minimum 6 m Jenis rumah menengah

Luas lantai rumah 7x12 m 5. Bentuk Bangunan Rumah Panggung 6. KDB Maksimum 40% Sesuai eksisting 7. KLB Maksimum 0.4 Sesuai eksisting 8. Ketinggian bangunan Maksimum 1 lantai Maksimum 1 lantai 9. Elevasi/ tinggi panggung

bangunan Minimum 1,50-2,00 m Sesuai garis pasang air laut tertinggi

10. GSB Minimum 2.00 m 3 m 11. Jarak bebas samping Minimum 4.00 m 6 m 12. Orientasi bangunan Menghadap ke jalan titian 13. Titian penghubung blok

bangunan lebar minimum 1,50 m, tinggi 1,00-1,50 (sesuai tinggi panggung bangunan)

titian dirancang berpola menarik dan bertekstur dengan jarak 3 m




15.

RTH/Jalur hijau di sisi Jalan Dermaga

Menyediakan jalur hijau Jenis pohon pengarah, tinggi, dan melebar.

Pohon tak merintangi aktivitas berjalan Penataan jalur hijau disepanjang kawasan pesisir pantai


Signage berupa rambu dan papan informasi


Menyediakan bak sampah, lampu jalan, Shelter, Telepon umum, kran kebakaran

Perlengkapan jalan didesain terpadu

18. 19.

Cuci Kakus Septiktank komunal (5-10 rumah/ septiktank)

Dilengkapi dengan jaringan pipa primer dan sekunder (diameter pipa 12 inci)


20. Air bersih HU untuk 50 KK Penempatan hidran pada interval 100-300m

Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih


22. Persampahan 1 Kontainer sebagai TPS

23. Listrik 1 lampu/ 20m Lampu jalan dengan jarak 10 m




V - 33

Tabel 5.11 . Panduan Zona Ruang Terbuka Hijau Blok 1 No. Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) Ruang Terbuka Hijau

Sarana dan prasarana

2. Pemanfaatan Ruang (mikro) Lapangan olahraga Pembuatan sculpture sebagai landmark Kota Ternatr

Tata hijau, pepohonan, tanaman hias/peneduh, jalur hijau

Jalur terbuka perkerasan

Plaza/ruang kumpul warga

3. Orientasi Bangunan dan aktivitas Aktivitas pada ruang terbuka memusat sesuai fungsinya

Berpusat di lapangan

4. Jalur pejalan lebar 1,5 m, tinggi +20 cm dari jalan Terbuat dari paving stone atau paving blok


5. Ruang terbuka/tata hijau Menyediakan jalur hijau Penghijauan ruang terbuka yang tergenang melalui penimbunan ( air pasang tertinggi) Pohon tak merintangi aktivitas berjalan

Penanam pohon peneduh di area ruang terbuka hijau


2/luas lantai

Menyiapkan lahan cadangan pada lahan seberang jalan untuk menampung parkir (off street) pada saat evant tertentu.




Menyediakan TPS, kursi taman, lampu jalan, hydrant



9. Drainase Terbuka, menerus, khususnya untuk lingkungan tergenang

Lengkapi dengan sumur tangkapan pasir/tanah




Tabel 5.12 . Panduan Zona Pelabuhan Blok 1, Pelabuhan Perikanan dan TPI No. Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) Komersial Pembuatan jalur reklamasi sarana dan prasarana

2. Pemanfaatan Ruang (mikro) TPI

dermaga tempat bongkar muat orang dan barang talud penahan abrasi.

3. Lahan/kavling Luas kavling 200-300 m

2

4. Luas Lantai

5. Bentuk Bangunan permanen

6. KDB TPI : maks 30% maks 30%

7. KLB TPI : maks 0,3 TPI : maks 0,3

8. Ketinggian Bangunan TPI : maks 1 lantai Maks 1 lantai

9. GSB Minimal ¼ ROW

10. Orientasi Bangunan Ke laut Ke laut



12. parkir Menyediakan minimum 1 ruang parkir mobil setiap 100 m

2/luas

lantai

Kantong parkir




V - 34

13. Jalur pejalan lebar 1,5 m, tinggi +20 cm dari jalan

Terbuat dari pavin blok.

Lebar 1,2 m



Pengadaan pot bunga pada sepanjang jalan dan penanaman pohon


jenis pohon pengarah, tinggi, dan melebar


Signage berupa rambu, pintu gerbang dan papan informasi bencana


Menyediakan TPS, lampu jalan, hydrant

penempatan lampu penerang di sisi dermaga Dapat didesain terpadu

17. Talud penahan abrasi Tinggi 5 m

18. Air bersih Hidran Umum 50 KK





Tabel 5.13. Panduan Blok 2. Zona Pelabuhan, Pelabuhan Nusantara dan Perumahan Pelindo No. Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) Komersial perumahan sarana dan prasarana

Pembuatan jalur reklamasi

2. Pemanfaatan Ruang (mikro) Hunian Pedagang informal/ PKL yang ada pada area jalan masuk pelabuhan (dipindahkan ke dalam kawasan pasar lama dan ke kompleks terminal

Warung/kios

terminal dan dermaga

pedagang informal(PKL)

3. Lahan/kavling Luas kavling 200-300 m2

4. Luas Lantai 5. Bentuk Bangunan permanen 6. KDB Hunian: maks 50% Hunian: maks 50%

Toko : maks 40% Toko : maks 40% Terminal : maks 20% Terminal : maks 20%

7. KLB Hunian : maks 1 Hunian : maks 1

Toko : maks 2,8 Toko : maks 2,8 Terminal :maks 0,4 Terminal :maks 0,4

8. Ketinggian Bangunan Hunian : maks 2 lantai Hunian : maks 2 lantai

Toko : maks 4 lantai Toko : maks 4 lantai Terminal : maks 2 lantaii Terminal: maks 2 lantaii

9. GSB Minimal ¼ ROW Sesuai eksisiting

10. Jarak Bebas Samping

11. Orientasi Bangunan Ke jalan Ke jalan

12. Parkir Menyediakan minimum 1 ruang parkir mobil setiap 100 m

2/luas lantai

Kantong parker

13. RTH/Jalur hijau di sepanjang jalan lingkungan dan pelabuhan

Menyediakan jalur hijau Pengadaan pot bunga pada sepanjang jalan dan penanaman pohon peneduh pada area sekitar pelabuhan


14. Jalur pejalan lebar 1,5 m, tinggi +20 cm dari jalan Terbuat dari pavin blok.

Lebar 1,2 m




V - 35

Memudahkan pejalan, difabel


Signage berupa rambu,papan reklame, pintu gerbang dan papan informasi bencana


Menyediakan TPS, lampu jalan, lampu taman, hydrant

penempatan lampu penerang di sisi dermaga Dapat didesain terpadu

17. Talud penahan abrasi Tinggi 3 m Tinggi 5 m

18. Air bersih Hidran Umum 50 KK Perpipaan dengan SR bagi keluarga mampu

Peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih

19. Cuci Kakus Septiktank komunal (5-10 rumah/ septiktank) bagi yang belum mempunyai WC



Diameter pipa 10 cm


Jarak TPS 500 m dari permukiman dan akses mudah untuk mobil pengangkut



Tabel 5.14. Panduan Zona Pelabuhan, Blok 3. Pelabuhan Fery No Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) sarana dan prasarana Pembuatan jalur reklamasi 2. Pemanfaatan Ruang (mikro) Hunian

Dermaga

terminal penumpang warung/kios

3. Lahan/kavling Luas kavling 200-300 m2

4. Luas Lantai

5. Bentuk Bangunan permanen

6. KDB Terminal : maks 20% Terminal : maks 20%

Kantor : maks 40% Kantor : maks 40% Warung/kios : maks 40% Warung/kios : maks 40%

7. KLB Terminal : maks 0,4 Terminal : maks 0,4

Kantor : maks 1,2 Kantor : maks 1,2 Warung/kios : Warung/kios :

8. Ketinggian Bangunan Terminal : maks 2 lantai Terminal : maks 2 lantai Kantor : maks 3 lantai Kantor : maks 3 lantai Warung/kios : Warung/kios :


10. Jarak Bebas Samping Minimum 1 m

11. Orientasi Bangunan Ke laut

12. RTH/Jalur hijau di sekitar area pelabuhan

Menyediakan jalur hijau Pengadaan pot bunga pada sepanjang jalan dan penanaman pohon peneduh pada area sekitar pelabuhan


13. Jalur pejalan lebar 1,5 m, tinggi +20 cm dari jalan Terbuat dari pavin blok.

Lebar 1,2 m Memudahkan pejalan, difabel (keterbatasan fisik, orang cacat, orang tua)




V - 36

14. parkir Menyediakan minimum 1 ruang parkir mobil setiap 100 m

2/luas lantai

Kantong parkir


Signage berupa rambu dan pintu gerbang

16. Perlengkapan jalan (street furniture) Menyediakan TPS, lampu jalan, hydrant penempatan lampu penerang di sisi dermaga Dapat didesain terpadu


18. Air bersih Hidran Umum 50 KK





Tabel 5.15 . Panduan Zona Permukiman, Blok 1. Area Permukiman Tepi Laut No Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) Perumahan Pembuatan jalur reklamasi 2. Pemanfaatan ruang (mikro) hunian

Hunian dan warung 3. Lahan/kavling Luas kavling < 100 m² Bentuk kavling memanjang ke

belakang 4. Luas lantai Minimum 50 m

2, lebar minimum 6 m Jenis rumah menengah

5. Bentuk Bangunan Rumah deret dan Rumah Panggung 6. KDB Maks 60% Maks 60% 7. KLB Maks 1,8 Maks 1,8 8. Ketinggian bangunan Maks 3 lantai Maks 3 lantai 9. GSB Minimal ¼ ROW Sesuai eksisting

10. Jarak bebas samping Minimum 11. Orientasi bangunan Menghadap ke jalan Menghadap ke jalan 12. Entrance dan exit kavling atau

blok bangunan Tidak membuat jalur pejalan terputus

14. Jalur pejalan Menyediakan trotoar dengan lebar efektif minimum 2 m, tinggi 0.25 m, diatas jaringan drainase, ditutup dengan beton dan grill

Trotoar dirancang berpola menarik dan bertekstur



2/luas lantai

16. RTH/Jalur hijau Menyediakan jalur hijau Pohon tak merintangi aktivitas berjalan

Pengadaan pot bunga dan penanaman pohon pada sepanjang jalan




Menyediakan bak sampah komunal, lampu jalan, hydrant

Telepon umum disediakan Dapat didesain terpadu



20. Air Bersih Hidran Umum 50 KK Penempatan hidran pada interval 100-300m Peningkatan debit air


Diameter pipa 10 cm

22. Kran kebakaran 1 kran/ 200 m 23. Persampahan 1 Kontainer/ TPS untuk lingkungan

permukiman dengan jalan setapak Pengelolaan 3 R oleh Masyarakat






V - 37

Tabel 5.16. Panduan Zona Permukiman, Blok 2. Berbatasan Dengan Zona Komersil No Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) Perumahan Pembuatan jalur reklamasi sarana dan prasarana

2. Pemanfaatan ruang (mikro) Hunian

Hunian dan warung

pertokoan

3. Lahan/kavling Luas kavling 100-200 m² Bentuk kavling memanjang ke belakang

4. Luas lantai Minimum 50 m2, lebar minimum 6 m Jenis rumah menengah 5. Bentuk Bangunan Rumah deret dan rumah tunggal 6. KDB Hunian : Maks 60%

Toko : maks 70%

Hunian dan warung :

Hunian : Maks 60% Toko : maks 70%

Hunian dan warung : 7. KLB Hunian : Maks 1,2

Toko : maks 2,8

Hunian dan warung :

Hunian : Maks 1,2 Toko : maks 2,8

Hunian dan warung : 8. Ketinggian bangunan Hunian : maks 2 lantai Hunian : maks 2 lantai

Toko : maks 4 lanatai Toko : maks 4 lanatai Hunian dan warung : Hunian dan warung :

9. GSB Minimal ¼ ROW Sesuai eksisting 10. Jarak bebas samping Minimum 1 m

11. Orientasi bangunan Menghadap ke jalan 12. Entrance dan exit kavling atau

blok bangunan Tidak membuat jalur pejalan terputus Kemiringan 2-5% dan tinggi

trotoar minimum 0,05m untuk

memudahkan jalur masuk pemilik rumah






Menyediakan bak sampah komunal,

lampu jalan, hydrant


16. Cuci Kakus Septiktank komunal (5-10 rumah/ septiktank) bagi yang belum


17. Air Bersih Hidran Umum 50 KK Penempatan hidran pada interval

100-300m Peningkatan debit air

18. Drainase Peningkatan kinerja saluran. Untuk drainase tertutup dilengkapi

dengan 2 pipa pembuangan/ 1,00m

Diameter pipa 10 cm




Tabel 5.17. Panduan Blok 3. Zona Permukiman, Berbatasan Dengan Pelabuhan Fery Bastiong No Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) Perumahan 2. Pemanfaatan ruang (mikro) hunian

Hunian dan warung 3. Lahan/kavling Luas kavling 100-200 m² Bentuk kavling memanjang ke

belakang

4. Luas lantai Minimum 50 m2, lebar minimum 6 m Jenis rumah menengah

5. Bentuk Bangunan Rumah deret dan Rumah Panggung 6. KDB Maks 60% Maks 60% 7. KLB Maks 1,8 Maks 1,8 8. Ketinggian bangunan Maks 3 lantai Maks 3 lantai 9. Elevasi/ tinggi panggung

bangunan Sesuai ethnis pemilik





V - 38

11. Jarak bebas samping Minimum 1 m 12. Orientasi bangunan Menghadap ke jalan 13. Entrance dan exit kavling atau



2/luas lantai

15. RTH/Jalur hijau Menyediakan jalur hijau Pengadaan pot bunga pada sepanjang jalan Pohon tak merintangi aktivitas berjalan





Telepon umum disediakan Dapat didesain terpadu






Diameter pipa 10 cm




Tabel 5.18. Panduan Zona Permukiman, Blok 4. Berbatasan Dengan Zona Historis No. Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) Perumahan 2. Pemanfaatan ruang (mikro) hunian

Hunian dan warung 3. Lahan/kavling Luas kavling 100-200 m² Bentuk kavling memanjang ke

belakang


5. Bentuk Bangunan Rumah deret 6. KDB Maks 60% Maks 60% 7. KLB Maks 1,8 Maks 1,8 8. Ketinggian bangunan Maks 3 lantai Maks 3 lantai 9. GSB Minimal ¼ ROW Sesuai eksisting 10. Jarak bebas samping Minimum 1 m 11. Orientasi bangunan Menghadap ke jalan 12. Entrance dan exit kavling atau








Telepon umum disediakan

Dapat didesain terpadu 16. Cuci Kakus Septiktank komunal (5-10 rumah/

septiktank) bagi yang belum mempunyai WC


17. 18.

Air Bersih Hidran Umum 50 KK Penempatan hidran pada interval 100-300m Peningkatan debit air


Diameter pipa 10 cm

Kran kebakaran 1 kran/ 200 m 20. Persampahan 1 Kontainer/ TPS untuk lingkungan






V - 39

Tabel 5.19. Panduan zona permukiman nelayan dan pembuatan perahu No. Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) Perumahan sarana dan prasarana Ruang terbuka dan tata hijau

2. Pemanfaatan ruang (mikro) Hunian Pembuatan area peluncuran perahu

Dermaga Tata hijau, pepohonan, tanaman hias/peneduh sekitar pantai

3. Lahan/kavling Luas kavling < 100 m² Bentuk kavling memanjang ke belakang


5. Bentuk Bangunan Rumah tunggal dan Rumah Panggung 6. KDB Maks 50% 7. KLB Maks 1 8. Ketinggian bangunan Maks 2 lantai 9. Elevasi/ tinggi panggung

bangunan Sesuai ethnis pemilik

10. GSB Minimal ¼ ROW Sesuai eksisting 11. Jarak bebas samping Minimum 1 m 12. Orientasi bangunan Menghadap ke jalan dan ke laut 13. Entrance dan exit kavling atau

blok bangunan Tidak membuat jalur pejalan terputus Kemiringan 2% dan tinggi trotoar

minimum 0,05m untuk memudahkan jalur masuk pemilik rumah

14. Parkir di sisi Jalan Dermaga Menyediakan minimum 1 ruang parkir mobil setiap 100 m

2/luas lantai

15. Jalur pejalan Menyediakan trotoar dengan lebar efektif minimum 2 m, tinggi 0.25 m, diatas jaringan drainase, ditutup dengan beton dan grill

Trotoar dirancang berpola menarik dan bertekstur












Diameter pipa 10 cm



22. Listrik Peningkatan daya listrik dan manfaatkan lampu jalan terpasang

1 lampu jalan/ 20m di antara jalur hijau


Tabel 5.20. Panduan zona historis (Kawasan Wisata Budaya Sejarah) No. Elemen Perancangan Aturan Wajib Aturan Anjuran

1. Peruntukan Lahan (makro) Ruang terbuka dan tata hijau Fasos dan fasum (kantor pengelola dan toko) Sarana dan prasarana

2. Pemanfaatan ruang (mikro) Jalur Pejalan, dengan lebar efektif minimum 2 m, tinggi 0.25 m

dirancang berpola menarik dan bertekstur





V - 40

Jalur hijau, berfungsi ekologis. Pohon tak merintangi aktivitas bejalan

Jenis pohon pengarah, tinggi, dan melebar.

3. Parkir Menyediakan minimum 1 ruang parkir mobil setiap 100 m

2/luas lantai

Menyediakaan parkir motor dan mobil.

4. Tata informasi (signage) Tidak merintangi akses pejalan dan pengendara Signage pada area historis, sesuai dengan tema/zona ruang dan hanya bersifat informasi


Menyediakan bak sampah, hydrant, lampu jalan, lampu taman, telepon umum (telephone box), kursi taman, papan informasi/pengumuman

Fasilitas ruang terbuka/taman di desain unik dan dibuat terpadu


7. Jaringan Drainase Menyediakan pipa pembuangan air hujan ke laut 2 pipa diameter 10 cm/ jarak maksimum1 m

8. Persampahan Sistem pengangkutan mobil sampah

9. Kran kebakaran 1 kran/200m Dilengkapi dengan sumur



Tabel 5.21. Panduan Rancangan Pembangunan Ekonomi Kawasan dan Kota

Elemen Pengembangan Ekonomi

ATURAN

Aturan Wajib Aturan Anjuran

Pengembangan Wisata Perkotaan

Mengembangkan

• Agro Wisata

• Panorama pesisir terbuka, bebas

• Suasana romantis dari matahari terbenam

Jual program ini lewat website Ternate, untuk membangun infrastruktur pendukungnya

Pengembangan Wisata Budaya Kota

• Permukiman nelayan terapung

• Keterampilan membuat kapal di pesisir

Jual program ini lewat website Ternate, untuk membangun infrastruktur pendukungnya

Pengembangan usaha kecil yang bertumpu dalam rumah tangga • Mengembangkan warung makan

ikan segar di rumah penduduk, diatas air

• Mengembangkan kegiatan PKL menarik, teratur di ruang publik

• Mengembangkan Usaha pengeringan ikan yang sudah ada, secara sehat

• Memperluas usaha perikanan; pengasapan ikan teri/ ikan lainnya, dan pembuatan kripik ikan teri

• Memperluas usaha kerajinan untuk mendukung kegiatan pariwisata

• Pemberian bantuan informal kepada usaha-usaha rumah tangga




V - 41

5.4.2. RTBL Kawasan Kota Baru

5.4.2.1. Rencanan Umum dan Panduan Rancangan

Elemen perancangan yang diatur adalah peruntukan lahan makro dan peruntukan lahan mikro, lahan/kavling, luas lantai, KDB, KLB, ketinggian bangunan, GSB, jarak bebas, orientasi bangunan, Arahan bentuk gubahan dan komposisi bangunan, trotoar atau jalur pejalan, sirkulasi kendaraan, entrance/exit kavling, sistem perparkiran, ruang terbuka hijau, jalur hijau, tata informasi (signage), perlengkapan jalan (street furniture), dan jaringan drainase. Beberapa penjelasan elemen perancangan dalam panduan, sebagai berikut: 1. Peruntukan Lahan Makro

Merupakan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan yang bersifat fungsional seperti perumahan, perdagangan, perkantoran dan jasa, pemerintahan, fasilitas umum dan sosial, dan RTH

2. Peruntukan Lahan Mikro Merupakan pemanfaatan lahan pada bangunan. Peruntukan lahan mikro lebih berdasarkan pada aktivitas yang akan dikembangkan, seperti: rumah, retail toko atau ruko (rumah toko), rukan (rumah kantor), perkantoran swasta, bank, hotel, sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, wisata tepi air, taman, jalur hijau, parkir, dsb.

3. Lahan/Kavling dan luas lantai Ukuran kavling ditetapkan berkaitan dengan intensitas pemanfaatan lahan dan kepadatan bangunan yang ingin dicapai. a. Pada kawasan permukiman padat seperti di zona permukiman dan perdagangan

jasa ditetapkan pengembangan rumah tidak bersusun jenis menengah dengan luas lantai minimum adalah 36 m2, dan luas kavling minimum 100 m2.

b. Pada zona perencanaan yang masih banyak terdapat lahan tidak terbangun, luas lahan dan lantai diarahkan pada jenis pengembangan rumah menengah. Seperti: zona permukiman, perdagangan dan konservasi luas lantai rumah diarahkan dengan ketentuan minimum 50 m2, luas kavling minimum 100 m2.

Dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.08 Tahun 1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Daerah, dijelaskan bahwa: a. Rumah menengah adalah rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah

dengan luas kavling 54 m2 sampai dengan 600 m2 dan dengan luas lantai bangunan rumah disesuaikan dengan koefisien dasar bangunan dan koefisian lantai bangunan yang diizinkan dalam rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

b. Rumah sederhana (RS) adalah rumah tidak bersusun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 70 m2, yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling 54 m2 sampai dengan 200 m2 yang meliputi rumah sederhana tipe besar, rumah sederhana tipe kecil, rumah sangat sederhana, dan kavling siap bangun.

4. KDB , KLB dan Ketinggian Bangunan Nilai KDB dan KLB sangat terkait dengan peruntukan lahan dan kondisi lingkungan. Pada zona perencanaan yang padat seperti perdagangan, KDB perumahan adalah 60% dengan KLB adalah 1,2-1,8 (ketinggian bangunan maksimal 3 lantai). sedangkan pada zona pelabuhan yang ada permukimannya, KDB ditetapkan 60% dengan KLB 0,6 (ketinggian bangunan 1 lantai dengan bentuk Rumah Sederhana). Demikian pula pada zona permukiman, perdagangan dan konservasi KDB 60% dengan KLB 1-1,2 (ketinggian bangunan maksimal 2 lantai)

5. Elevasi Teras Bangunan Elevasi teras bangunan ditetapkan terutama pada kawasan perdagangan/ruko. Elevasi teras bangunan diarahkan sama tinggi (0.20-0.40 m) dari elevasi jalan sebagai upaya




V - 42

pemanfaatan lahan sebagai jalan dan parkir dalam blok bangunan yang dirancang secara terpadu.

6. GSB Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah jarak bebas minimum bangunan yang diizinkan dari bidang terluar dinding massa bangunan ke: batas daerah milik jalan (atau as jalan), tepi pantai, jaringan tegangan tinggi, dan batas persil/kavling bangunan lain. Pada panduan berikut ini, GSB berkaitan dengan daerah milik jalan.

7. Orientasi bangunan pada tiap zona perencanaan, diarahkan pada sisi jalan, ke pantai. Khusus untuk tepi kanal orientasi bangunan ke jalan dan kanal.

8. Jalur pejalan Trotoar di tiap zona perencanaan diupayakan tersedia. Pada jalan lingkungan atau kawasan permukiman yang tidak memungkinkan dibuat trotoar (jalur khusus pejalan) yang menerus, dapat direncanakan jalur pejalan di atas saluran drainase yang ditutup

dengan perkerasan dan grill




V - 43

Tabel 5.22. Panduan Rancang Segmen 1




V - 44

Tabel 5.23 . Panduan Rancang Segmen 2

Tabel 7. . Panduan Rancangan Segmen 3




V - 45

Tabel 5.24. Panduan Rancang Segmen 3




V - 46

Tabel 5.25 . Panduan Rancangan Segmen 5




V - 47

Tabel 5.26 . Indikasi Program




V - 48




V - 49

5.4.2.2. Rencana Investasi

Sumber pembiayaan pembangunan untuk pelaksanaan program-program Kawasan

RTBL Kawasan Kota Baru diharapkan dari swasta/investor, dana pemerintah kota dan

pemerintah pusat dari lintas sektoral/departemen serta masyarakat. Hal tersebut dapat

direalisasikan dengan cara :

1. Penetapan kebijakan daerah terhadap program-program RTBL Kawasan Kota Baru

untuk memperoleh kepastian yang dapat menjamin keamanan pembiayaan/investor.

2. Menginformasikan program-program pembangunan kawasan prioritas RTBL dalam

rapat Koordinasi anggaran (lintas sektor/department)

3. Menyebarluaskan program-program Kawasan RTBL Kawasan Kota Baru melalui

berbagai media (website kota, Humas pemerintah Kota, pemerintah tingkat lokal,

nasional, dan internasional)

Indikasi program dan sumber-sumber pembiayaan yang diharapkan dapat dilihat pada tabel

7. . Indikasi Program

5.5. ARAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

PERMUKIMAN (RP2KP)

5.5.1. Visi dan Misi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota

Ternate

Visi dan misi pengembangan permukiman dan infrastruktur Kota Ternate selaras

dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam RTRW dan RPJMD. Tujuan dan Kebijakan

pembangunan Kota Ternate pada dasarnya dibagi kedalam 2 (dua) bahagian penting, yakni

tujuan dan kebijakan makro Kota Ternate dan mikro Kawasan Prioritas. Tujuan dan

kebijakan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kota Ternate Tinjauan Makro Kota

a. Kawasan Dodoku Mari

1) Tujuan, sebagai berikut:

Penyediaan prasarana kawasan permukiman yg meiliki keterkaitan sistem

perkotaan Kota Ternate

Penyediaan perumahan bagi TNI dan POLRI

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh nelayan

Pembangunan/rehabilitasi kawasan bersejarah Benteng Orange dan beberapa

benteng lainnya

2) Kebijakan, sebagai berikut:

Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan untuk mendukung pengembangan

kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan

Optimalisasi pengembangan infrastruktur kawasan untuk mendukung fungsi

ekonomi strategis dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh nelayan

Optimalisasi kawasan bersejarah Benteng Orange dan beberapa benteng

lainnya untuk mendukung kegiatan wisata




V - 50

3) Strategi, sebagai berikut:

Menata sarana dan prasaran permukiman yang terintegrasi dengan sistem

perkotaan Kota Ternate

Mewujudkan perumahan TNI dan POLRI

Menata lingkungan permukiman kumuh yang didukung dengan pembangunan

RUSUNAWA

Menata kawasan permukiman kumuh nelayan untuk mendukung produktivitas

ekonomi kawasan

Menata/revitalisasi kawasan bersejarah Benteng Orange dan beberapa benteng

lainnya

b. Kawasan Kota Baru


Pengembangan prasarana permukiman untuk mendukung aktivitas sosial

ekonomi masyarakat

Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung Kota Baru sebagai

kawasan pengembangan permukiman

Pengembangan sarana transportasi untuk mendukung aksesibilitas dan

mobilitas penduduk


Optimalisasi pelayanan sarana dan prasaran permukiman yang bersinergi

dengan peningkatan produktivitas sosial ekonomi masyarakat

Penciptaan pusat kegiatan ekonomi baru yang didukung dengan pembangunan

sarana dan prasarana permukiman dan infrastruktur jalan kawasan


Menata sarana dan prasarana kawasan untuk mendukung produktivitas sosial

ekonomi masyarakat

Menata sarana dan prasarana pelayanan permukiman

Menata sistem transportasi kawasan Kota Baru

c. Kawasan Permukiman Disekitar RTH


Penyediaan RTH sebagai wadah interaksi sosial masyarakat, fungsi ekologis

dan lingkungan

Pengembangan kawasan yang berbasis penyelamatan lingkungan


Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan RTH untuk mendukung

pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan


Menata RTH kawasan untuk mendukung fungsi-fungsi aktivitas sosial ekonomi

Menata sarana dan prasaran kawasan sesuai dengan tingkat pelayanan dan

standar penyediaan prasarana lingkungan

d. Kawasan Pulau Hiri


Pengembangan prasarana permukiman untuk mendukung aktivitas sosial

ekonomi masyarakat




V - 51

Pengembangan prasarana jaringan air minum untuk pemenuhan kebutuhan

masyarakat

Peningkatan produktiviitas dan daya dukung lingkungan


Optimalisasi pelayanan sarana dan prasaran untuk mendukung aktivitas sosial

ekonomi masyarakat

Optimalisasi pengembangan prasarana dan sarana jaringan air minum


Menata prasarana kawasan untuk mendukung produktivitas masyarakat

Menata prasarana jaringan air minum untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

Penanggulangan ancaman bencana serta penyediaan jalur evakuasi bencana

2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kota Ternate Tinjauan Mikro

Kawasan Prioritas

a. Sektor Drainase


Penanganan sistem drainase kawasan

Pembangunan baru sistem jaringan drainase kawasan


Optimalisasi pengendalian banjir


Pelibatan peran serta masyarakat

Pemenuhan standar sistem drainase kawasan

Mengoptimalkan arah aliran drainase berdasarkan hirarki

b. Sektor Persampahan


Peningkatan sistem pelayanan persampahan

Pelayanan persampahan kawasan yang efektif dan efisien


Peningkatan kapasitas pelayanan sistem persampahan kawasan


Pengelolaan sampah terpadu (3R)

Menata sistem sarana dan prasarana persampahan kawasan

Keterlibatan masyarakat dalam sadar lingkungan

c. Sektor Air Minum


Peningkatan kinerja pelayanan PDAM Kota Ternate

Pembangunan/rehabilitasi sistem distribusi jaringan perpipaan

Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan air minum


Optimalisasi pelayanan air minum kawasan


Penambahan/peningkatan sistem jaringan baru

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)




V - 52

d. Sektor Jalan Lingkungan


Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas kawasan

Meningkatkan daya hubung kawasan


Optimalisasi fungsi dan daya hubung kawasan


Pembangunan jaringan jalan baru

Peningkatan kapasitas badan jalan

Peningkatan kondisi jaringan jalan

Pengaturan jalur dan lajur jalan

e. Sektor Air Limbah


Peningkatan kapasitas pelayanan air limbah

Peningkatan sanitasi kawasan yang berkelanjutan


Optimalisasi pelayanan air limbah kawasan



Penyediaan sarana pengangkutan air limbah

Penyediaan IPAL Terpadu

f. Sektor Bangunan dan Lingkungan


Penataan bangunan dan lingkungan permukiman dan kawasan bersejarah

Benteng Orange dan beberapa benteng lainnya

Penanggulangan ancaman bencana


Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan dan penataan bangunan dan

lingkungan permukiman dan kawasan bersejarah Benteng Orange dan beberapa

benteng lainnya


Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Peningkatan aksesibilitas bangunan gedung

Pembangunan/revitalisasi kawasan bersejarah Benteng Orange dan beberapa

benteng lainnya

Proteksi ancaman bencana

g. Sektor Penanganan Kawasan Kumuh


Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh


Optimalisasi penanganan kawasan permukiman kumuh


Memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat

Penanganan fisik lingkungan kumuh




V - 53

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kawasan permukiman kumuh

h. Sektor Penanggulangan Kemiskinan


Pengentasan kemiskinan perkotaan

Peningkatan taraf hidup masyarakat

Penciptaan lapangan kerja dan usaha


Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ekonomi


Penciptaan lapangan kerja

Penggalangan usaha

Pembinaan usaha ekonomi produktif

Penggalangan usaha ekonomi produktif masyarakat dan padat modal




V - 54

5.5.2. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kota Ternate

Tabel 5.27 . Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kota Ternate Tinjauan Makro Kota

KAWASAN TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI

1 2 3 4

Kawasan Dodoku Mari

Penyediaan prasarana kawasan permukiman yg meiliki keterkaitan sistem perkotaan Kota Ternate

Penyediaan perumahan bagi TNI dan POLRI

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh nelayan

Pembangunan/rehabilitasi kawasan bersejarah Benteng Orange dan

beberapa benteng lainnya

Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan

permukiman yang berwawasan lingkungan

Optimalisasi pengembangan infrastruktur kawasan untuk mendukung fungsi ekonomi

strategis dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh nelayan

Optimalisasi kawasan bersejarah Benteng Orange dan beberapa benteng lainnya untuk mendukung

kegiatan wisata

Menata sarana dan prasaran permukiman yang terintegrasi dengan sistem perkotaan Kota Ternate

Mewujudkan perumahan TNI dan POLRI Menata lingkungan permukiman kumuh

yang didukung dengan pembangunan RUSUNAWA

Menata kawasan permukiman kumuh nelayan untuk mendukung produktivitas

ekonomi kawasan Menata/revitalisasi kawasan bersejarah

Benteng Orange dan beberapa benteng lainnya

Kawasan Kota Baru

Pengembangan prasarana

permukiman untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat

Peningkatan sarana dan prasarana

untuk mendukung Kota Baru sebagai kawasan pengembangan

permukiman Pengembangan sarana transportasi

untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas penduduk

Optimalisasi pelayanan sarana dan

prasaran permukiman yang bersinergi dengan peningkatan produktivitas sosial ekonomi

masyarakat Penciptaan pusat kegiatan ekonomi

baru yang didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan

infrastruktur jalan kawasan

Menata sarana dan prasarana kawasan

untuk mendukung produktivitas sosial ekonomi masyarakat

Menata sarana dan prasarana

pelayanan permukiman Menata sistem transportasi kawasan

Kota Baru




V - 55

Kawasan Permukiman Disekitar RTH

Penyediaan RTH sebagai wadah interaksi sosial masyarakat, fungsi

ekologis dan lingkungan Pengembangan kawasan yang

berbasis penyelamatan lingkungan

Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan RTH untuk mendukung

pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan

Menata RTH kawasan untuk mendukung fungsi-fungsi aktivitas sosial ekonomi

Menata sarana dan prasaran kawasan sesuai dengan tingkat pelayanan dan

standar penyediaan prasarana lingkungan

Kawasan Pulau Hiri

Pengembangan prasarana

permukiman untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat

Pengembangan prasarana jaringan air minum untuk pemenuhan

kebutuhan masyarakat Peningkatan produktiviitas dan daya

dukung lingkungan

Optimalisasi pelayanan sarana dan

prasaran untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat

Optimalisasi pengembangan prasarana dan sarana jaringan air

minum

Menata prasarana kawasan untuk

mendukung produktivitas masyarakat Menata prasarana jaringan air minum

untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

Penanggulangan ancaman bencana serta penyediaan jalur evakuasi bencana

Tebel 5.28 . Matriks Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kota Ternate Tinjauan Mikro Kawasan Prioritas Dodoku Mari PEMBANGUNAN KAWASAN TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI

1 2 3 4

Drainase Penanganan sistem drainase kawasan Pembangunan baru sistem jaringan drainase

kawasan Optimalisasi pengendalian banjir


Pemenuhan standar sistem drainase kawasan Mengoptimalkan arah aliran drainase berdasarkan

hirarki

Persampahan Peningkatan sistem pelayanan persampahan Pelayanan persampahan kawasan yang

efektif dan efisien

Peningkatan kapasitas pelayanan sistem persampahan kawasan

Pengelolaan sampah terpadu (3R) Menata sistem sarana dan prasarana persampahan

kawasan

Keterlibatan masyarakat dalam sadar lingkungan

Air Minum

Peningkatan kinerja pelayanan PDAM Kota Ternate

Pembangunan/rehabilitasi sistem distribusi

jaringan perpipaan Peningkatan kapasitas pelayanan sistem

Optimalisasi pelayanan air minum

kawasan

Penambahan/peningkatan sistem jaringan baru

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)




V - 56

jaringan air minum

Jalan Lingkungan Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas

kawasan

Meningkatkan daya hubung kawasan

Optimalisasi fungsi dan daya hubung

kawasan

Pembangunan jaringan jalan baru Peningkatan kapasitas badan jalan

Peningkatan kondisi jaringan jalan Pengaturan jalur dan lajur jalan

Air Limbah

Peningkatan kapasitas pelayanan air limbah

Peningkatan sanitasi kawasan yang berkelanjutan

Optimalisasi pelayanan air limbah kawasan Pelibatan peran serta masyarakat Penyediaan sarana pengangkutan air limbah

Penyediaan IPAL Terpadu

Bangunan dan Lingkungan

Penataan bangunan dan lingkungan

permukiman dan kawasan bersejarah Benteng Orange dan beberapa benteng lainnya

Penanggulangan ancaman bencana

Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan

dan penataan bangunan dan lingkungan permukiman dan kawasan bersejarah Benteng Orange dan beberapa benteng

lainnya

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan aksesibilitas bangunan gedung

Pembangunan/revitalisasi kawasan bersejarah Benteng Orange dan beberapa benteng lainnya

Proteksi ancaman bencana

Penanganan Kawasan Kumuh Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

kumuh

Optimalisasi penanganan kawasan

permukiman kumuh

Memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat Penanganan fisik lingkungan kumuh

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kawasan permukiman kumuh

Penanggulangan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan perkotaan

Peningkatan taraf hidup masyarakat Penciptaan lapangan kerja dan usaha

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ekonomi

Penciptaan lapangan kerja Penggalangan usaha

Pembinaan usaha ekonomi produktif Penggalangan usaha ekonomi produktif masyarakat

dan padat modal




V - 57

5.5.3. Penetapan Kawasan Permukiman Prioritas

Penentuan skala prioritas pada kawasan-kawasan permukiman perkotaan pada

dasarnya adalah termasuk masalah yang rumit karena banyak aspek yang ikut

berpengaruh, termasuk aspek kebijakan ruang dan perencanaan pembangunan. Sebagai

masukan awal tentu saja dibutuhkan informasi-informasi kawasan permukiman yang perlu

ditentukan skala prioritasnya melalui suatu Forum Discution Group (FGD), dimana dalam

forum tersebut semua SKPD terlibat dalam suatu tim pokjanis yang telah dibentuk.

Banyaknya faktor dan kriteria yang harus dipertimbangkan dalam penentuan kawasan

permukiman prioritas harus menggunakan analisis multikriteria atau biasa juga disebut

sebagai Analisis Hirarki Proses (AHP) dengan menerapkan sistem skoring atau

pembobotan. Pemberian nilai sesuai dengan sifat kriteria tersebut, kriteria yang bersifat

kuantitatif dan terukur seperti kondisi fisik lingkungan, aksesibilitas dan mobilitas dan lain

sebagainya diberi nilai sesuai dengan proporsi kuantitasnya. Kriteria membutuhkan opini,

nilai perolehan kriteria diperoleh dengan wawancara melalui instrumen kuesioner.

Tabel 5.29 . Kriteria Pembanding Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas Kota Ternate

No Variabel/Kriteria Indikator/Subkriteria

1 Karakteristik Fisik

1. Tofografi

2. Kemiringan Lereng

3. Ketersediaan Lahan

4. Tata Guna Lahan

5. Daya Dukung Lingkungan

6. Daya Tampung Ruang

2 Ekonomi 1. Lapangan Kerja/Usaha

2. Pendapatan

3 Aspek Sosial 1. Sistem Sosial

2. Struktur Sosial

4 Aspek Kependudukan 1. Jumlah Penduduk

2. Kepadatan Penduduk

5 Aspek Investasi

1. Pemerintah

2. Swasta

3. Masyarakat

6 Aspek Pembiayaan

1. APBN

2. APBD I

3. APBD II

4. Swasta

5. Masyarakat

7 Aspek Legalitas 1. Kepemilikan lahan

2. Status Lahan




V - 58

3. Harga Lahan

8 Aspek Sarana Permukiman 1. Keterediaan Sarana

2. Jenis Sarana

9 Aspek Prasarana

1. Ketersediaan Jalan

2. Pelayanan Air Minum

3. Pelayanan Persampahan

4. Ketersediaan Drainase

5. Ketersediaan Pengelolaan Limbah

10 Kondisi Bangunan Permukiman

1. Permanen

2. Semi Permanen

3. Temporer

11 Aspek Partisipasi

1. Tinggi

2. Sedang

3. Rendah

12 Kebijakan Pemerintah 1. Spatial Plan

2. Development Plan

Tabel 5.30. Kriteria Pembanding Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas Kota Ternate

No Variabel/Kriteria Indikator/Subkriteria

1 Karakteristik Fisik

1. Tofografi

2. Kemiringan Lereng

3. Ketersediaan Lahan

4. Tata Guna Lahan

5. Daya Dukung Lingkungan

6. Daya Tampung Ruang

2 Ekonomi 1. Lapangan Kerja/Usaha

2. Pendapatan

3 Aspek Sosial 1. Sistem Sosial

2. Struktur Sosial

4 Aspek Kependudukan 1. Jumlah Penduduk

2. Kepadatan Penduduk

5 Aspek Investasi

1. Pemerintah

2. Swasta

3. Masyarakat

6 Aspek Pembiayaan

1. APBN

2. APBD I

3. APBD II

4. Swasta

5. Masyarakat

7 Aspek Legalitas

1. Kepemilikan lahan

2. Status Lahan

3. Harga Lahan




V - 59

8 Aspek Sarana Permukiman 1. Keterediaan Sarana

2. Jenis Sarana

9 Aspek Prasarana

1. Ketersediaan Jalan

2. Pelayanan Air Minum

3. Pelayanan Persampahan

4. Ketersediaan Drainase

5. Ketersediaan Pengelolaan Limbah

10 Kondisi Bangunan Permukiman

1. Permanen

2. Semi Permanen

3. Temporer

11 Aspek Partisipasi

1. Tinggi

2. Sedang

3. Rendah

12 Kebijakan Pemerintah 1. Spatial Plan

2. Development Plan

Dalam penentuan kawasan permukiman prioritas di Kota Ternate sebagaimana hasil

kesepakatan yang didasarkan pada 12 variabel dan 38 indikator penilaian. seperti terlihat

pada Tabel berikut.

Tabel 5.31. Peringkat Lokasi Kawasan Permukiman Prioritas Kota Ternate

No Kawasan Permukiman Nilai Prioritas Peringkat

1 Kawasan Dodoku Mari 0.3910 1

2 Kawasan Kota Baru 0.2441 2

3 Kawasan Permukiman Disekitar RTH 0.2308 3

4 Kawasan Pulau Hiri 0.1340 4

Jumlah 1.0000

5.6. ARAHAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN

STRATEGIS KABUPATEN/KOTA (RTBL KSK)

Arahan pembangunan tersebut meliputi; konsep makro dan konsep mikro kawasan.

Konsep pembangunan tersebut, sebagai berikut:

1. Konsep Makro Kawasan

Kota Ternate merupakan kota yang memiliki latar belakang sejarah budaya, hal ini

dapat terlihat dengan keberadaan keraton kesultanan Ternate dan benteng-benteng

pertahanan yang dibangun pada zaman kolonial (Portugis), antara lain Benteng Orange dan

Benteng Tolukko. Untuk itu peninggalan sejarah budaya tersebut memerlukan revitalisasi,




V - 60

pelestarian, penataan dan pengendalian, agar bangunan-bangunan tersebut dapat

dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk kegiatan pendidikan dan kegiatan

wisata. Konsep makro yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pengawetan (Preservation)

Pengawetan adalah kegiatan mempertahankan bangunan berdasarkan kondisi eksisting

(saat ini). Pengawetan merupakan kegiatan pelestarian yang paling sederhana dengan

tujuan bangunan tidak mengalami kerusakan atau berubah bentuk pada masa yang akan

datang.

b. Penguatan (Consolidation)

Penguatan adalah mempertahankan bentuk dari bangunan urban artefak dengan

menggunakan alat bantu kebendaan. Misalnya penguatan dinding bangunan dengan

menggunakan zat adiktif.

c. Pemakaian Baru (Adaptive re-use/revitalisasi)

Pemakaian baru pada dasarnya adalah kegiatan memanfaatkan bangunan lama untuk

fungsi baru didasarkan atas pertimbangan ekonomi, dalam upaya penyelamatan

bangunan atau lingkungan lama. Fungsi baru umumnya dipilih berdasarkan

pertimbangan secara ekonomis menguntungkan walaupun fungsi baru tersebut berbeda

jauh dengan fungsi lama

d. Demolisi

Demolisi adalah penghancuran atau perombakan suatu tempat dan atau bangunan

karena dianggap membahayakan (bangunan rusak parah) atau akibat tingkat perubahan

yang sudah tidak sesuai lagi (infill yang tidak kontekstual). Demolisi merupakan bagian

dari upaya pelestarian, karena bangunan yang dihilangkan dengan maksud untuk

meningkatkan/ mempertahankan bagian bangunan atau kawasan lainnya

e. Renovasi

Renovasi merupakan suatu upaya/tindakan merubah interior bangunan, baik sebahagian

maupun keseluruhan sehubungan dengan adaptasi bangunan tersebut terhadap

penggunaan baru atau konsep yang modern

f. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan upaya mengembalikan atau membangun kembali semirip

mungkin dengan penampilan orisinil yang diketahui

g. Infill

Infill pada dasarnya adalah untuk meningkatkan fungsi baru pada kawasan dengan

mempertimbangkan aspek ekonomi untuk mendukung pengembangan kawasan

h. Pengendalian

Pengendalian kawasan/bangunan untuk mendukung fungsi kawasan sebagai kawasan

bersejarah

2. Konsep Mikro Kawasan

Konsep mikro pada dasarnya adalah konsepsi penangan kawasan berdasarkan

arahan dari SPPIP. Arahan SPPIP Kota Ternate untuk pembangunan kawasan permukiman

prioritas berlokasi di kawasan permukiman prioritas Dodoku Mari. Arahan pembangunan

untuk kawasan permukiman prioritas Dodoku Mari dibagi kedalam 3 segmen dan 4 blok,

sebagai berikut:




V - 61

a. Segmen 1

Blok A

Segmen 1 blok A, meliputi; rencana pembangunan pedestrian

Konsep pembangunan:

Pembangunan pedestrian untuk meningkatkan kualitas kawasan dan akses untuk

pejalan kaki

Penyediaan sarana dan prasarana persampahan

Pembangunan sanitasi lingkungan permukiman

Pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi air minum

Strategi Pembangunan:

Pengembangan aksesibilitas kawasan melalui penyediaan fasilitas pedestrian untuk

pejalan kaki

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang diikuti penanganan sistem

persampahan kawasan

Pengembangan dan penyediaan sanitasi lingkungan kawasan permukiman

Pengembangan dan penyediaan jaringan distribusi Air Minum kawasan permukiman

Blok B

Segmen 1 blok B, meliputi; rencana pembangunan pedestrian

Konsep pembangunan:

Pembangunan pedestrian untuk meningkatkan kualitas kawasan dan akses untuk

pejalan kaki




pejalan kaki


persampahan kawasan

Blok C

Segmen 1 blok C, meliputi; rencana pembangunan jalan reklamasi, rencana

pembangunan lapak pedagang, rencana pembangunan jalan, rencana pembangunan

pedestrian, dan rencana pembangunan taman.

Konsep pembangunan:

Pembangunan jalan reklamasi untuk menghubungkan antara satu kawasan dengan

kawasan lainnya

Pembangunan pedestrian untuk meningkatan kualitas kawasan dan akses untuk

pejalan kaki

Pembangunan drainase untuk pengendalian banjir

Pembangunan lapak pedagang untuk menyediakan ruang usaha bagi pemberdayaan

ekonomi masyarakat

Pembangunan taman sebagai media bagi masyarakat dalam melakukan interaksi

dengan fungsi ekologis, sosial dan planologi

Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan







V - 62


Pengembangan/peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan reklamasi


pejalan kaki

Pengembangan kapasitas sistem jaringan drainase permukiman

Pengembangan kawasan diiukuti dengan pembangunan fasilitas ekonomi

(pembangunan lapak pedagang)

Pengembangan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas

kawasan

Penataan jalan baru untuk mendukung pengembangan kawasan

Pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas kawasan


persampahan kawasan



Blok D

Segmen 1 blok D, meliputi; rencana pembangunan taman, rencana pembangunan wisata

kuliner, rencana pembangunan talud, rencana pembangunan pedestrian, rencana

pembangunan drainase sekunder, rencana pembangunan jalan reklamasi, dan rencana

pembangunan jalan.

Konsep pembangunan:



Pembangunan wisata kuliner untuk menyediakan ruang usaha bagi pemberdayaan

ekonomi masyarakat

Pembangunan talud untuk menanggulangi banjir dan air pasang


pejalan kaki

Pembangunan drainase sekunder untuk penanggulangan banjir


kawasan lainnya







kawasan


(pembangunan wisata kuliner)

Pengembangan lingkungan kawasan yang diikuti pengamanan sempadan pantai


pejalan kaki

Pengembangan kapasitas sistem jaringan drainase sekunder






V - 63



persampahan kawasan






b. Segmen 2

Blok A

Segmen 2 blok A, meliputi; rencana pembangunan drainase, rencana pembangunan

jalan reklamasi, rencana pembangunan talud, rencana pembangunan pedestrian,

rencana pembangunan taman, rencana pembangunan wisata kuliner, dan rencana

pembangunan jalan.

Konsep pembangunan:

Pembangunan drainase sekunder dan tersier untuk penanggulangan banjir


kawasan lainnya



pejalan kaki




ekonomi masyarakat






Pengembangan kapasitas sistem jaringan drainase sekunder dan tersier untuk

permukiman




pejalan kaki


kawasan






persampahan kawasan





V - 64


Blok B

Segmen 2 blok B, meliputi; rencana pembangunan drainase, rencana pembangunan

taman, rencana pembangunan talud, rencana pembangunan pedestrian, rencana

pembangunan wisata kuliner, rencana pembangunan jalan reklamasi, dan rencana

pembangunan jalan

Konsep pembangunan:






pejalan kaki


ekonomi masyarakat


kawasan lainnya








kawasan



pejalan kaki







persampahan kawasan



Blok C

Segmen 2 blok C, meliputi; rencana pembangunan taman, rencana pembangunan jalan,

rencana pembangunan pantai marina, rencana pembangunan dinding tembok keraton

pada daerah sekitar kolam renang, rencana pembangunan rusunawa, rencana

pembangunan anjungan, rencana pembangunan pedestrian, rencana pembangunan

drainase sekunder dan rencana penimbunan untuk pembangunan rusunawa.

Konsep pembangunan:




V - 65




Pengembangan kawasan diiukuti dengan pembangunan fasilitas umum

(pembangunan pantai marina)

Rehabilitasi dinding tembok keraton

Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan rusunawa

Pengembangan kawasan diiukuti dengan pembangunan fasilitas umum

(pembangunan anjungan)


pejalan kaki

Pembangunan drainase sekunder untuk pengendalian banjir

Penataan kawasan kumuh melalui penimbunan lokasi untuk pembangunan rusunawa






kawasan


Pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan pembangunan fasilitas ekonomi

(pembangunan pantai marina)

Pengembangan kawasan yang memiliki jatidiri berdasarkan konteks sosial budaya

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang diikuti pembangunan

rusunawa

Pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan pembangunan fasilitas umum

(pembangunan anjungan)


pejalan kaki

Pengembangan kapasitas sistem jaringan drainase sekunder

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang diikuti penimbunan lokasi

pembangunan rusunawa


persampahan kawasan



c. Segmen 3

Blok A

Segmen 3 blok A, meliputi; rencana pembangunan jalan reklamasi, rencana pembangunan

pedestrian, rencana pembangunan jalan, rencana pembangunan drainase, rencana

pembangunan talud, rencana pembangunan lapak pedagang, rencana pembangunan

wisata kuliner, rencana pembangunan rusunawa dan rencana penimbunan untuk

pembangunan rusunawa dan bangunan lainnya.

Konsep pembangunan:




V - 66


kawasan lainnya

Pembangunan pedestrian untuk meningkatan kualitas kawasan dan akses untuk pejalan

kaki




Pembangunan lapak pedagang untuk menyediakan ruang usaha bagi pemberdayaan

ekonomi masyarakat


ekonomi masyarakat

Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan rusunawa

Penataan kawasan kumuh melalui penimbunan lokasi untuk pembangunan Rusunawa







pejalan kaki

Penataan/peningkatan jalan baru untuk mendukung pengembangan kawasan



Pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan pembangunan fasilitas ekonomi

(pembangunan lapak pedagang)

Pengembangan kawasan diiukuti dengan pembangunan fasilitas ekonomi (pembangunan

wisata kuliner)

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang diikuti pembangunan

rusunawa

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang diikuti penimbunan lokasi

pembangunan rusunawa


persampahan kawasan



Blok B

Segmen 3 blok B, meliputi; rencana pembangunan jalan beton diatas kanal dan rencana

pembangunan pedestrian.

Konsep pembangunan:

Pembangunan jalan beton untuk menghubungkan antara satu kawasan dengan kawasan

lainnya

Pembangunan pedestrian untuk meningkatan kualitas kawasan dan akses untuk pejalan

kaki







V - 67

Pengembangan/peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan beton


pejalan kaki


persampahan kawasan


Blok C

Segmen 3 blok C, meliputi; rencana pembangunan pusat kerajinan tangan tradisionil.

Konsep pembangunan:

Pembangunan pusat kerajinan tradisionil untuk menyediakan ruang usaha bagi

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menampung hasil-hasil kerajinan yang

diusahakan masyarakat




Pengembangan kawasan diiukuti dengan pembangunan fasilitas ekonomi (pembangunan

pusat kerajinan tangan tradisionil)


persampahan kawasan


5.7. INTEGRASI STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DAN SEKTOR

Berdasarkan dokumen rencana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disusun matriks strategi pembangunan pada skala kabupaten/kota seperti pada tabel dibawah:

Tabel 5.32. Integrasi Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota Dan Sektor

NO.

PRODUK RENCANA

STATUS (ADA/TDK)

*

ARAHAN PEMBANGUNAN

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI SEKTOR

1 2 3 4 5 6 7

1. RTRW Kab/Kota

Ada Kws. strategis dari sudut kepentingan ekonomi : * Kws. Perdagangan dan Jasa di Gamalama, Muhajirin, Bationg Talangame dan reklamasi pantai Salero – Dufa-dufa * Kws. Kota Baru Ternate meliputi Kec. Ternate Selatan dan Kec.

Indikasi Program Bidang Cipta Karya :

PERDA No. 02 Tahun 2012

Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Water Front City

Kws.Reklamasi

PBL

Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kws. Bastiong

Kws. Bastiong

PBL

Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kws. Pemerintahan

Kel. Stadion, Kampung Pisang, Maliaro dan Kalumpang

PBL




V - 68

Pulau Ternate * Kws. Wisata Pantai Sulamadaha, Pantai Hol dan Telaga Nita di Kel. Sulamadaha, pantai Tabanga di Kel. Tobololo, pantai Ake Rica wisata di Kel. Rua, pantai Bobane Ici di Kel. Rua dan Pantai Kastela di Kel. Kastela * Kws. minapolitan meliputi Kec. Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan dan wilayah hinterland di Kec. Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan Kec. Pulau Batang Dua * Kws. water front city (Kws. Reklamasi) Kota Ternate meliputi Kec. Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kec. Ternate Selatan * Kws. Benteng Tolucco/Holandia di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara *Kws. benteng Kalamata (Santalucia) di Kel. Kayu Merah * Kws. benteng Kastela/Gamlamo (Santo Paolo/Nostra Senora De Rosario) di Kel. Kastela * Kws. wisata budaya di Kws. Kel. Soasio

Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kws. Bandara Sultan Babullah

Kec. Ternate Utara (Kel. Akehuda, Tafure, Tabam, Tarau dan Tubo)

PBL

Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kws. Wisata Terpadu danau Tolire Besar - Agrowisata Tolire - Danau Tolire Kecil.

Danau Tolire Kec. Pulau Ternate

PBL

Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kws. Wisata Terpadu Pantai Sulamadaha - Hol Sulamadaha - Pantai Tabanga

Kel. Sulamadaha dan Kel. Tobololo Kec. Pulau Ternate

PBL

Revitalisasi Kws. Benteng Kota ternate.

Kel. Gamalama

PBL

Review Master plan Kws. Pengembangan Kota Baru

Kws. Kota Baru

PBL

Penyusunan Rencana Induk Sistek Proteksi Kebakaran Skala Kota.

Kota Ternate

PBL

Pembangunan monument pahlawan daerah/tokoh penting

Kota Ternate

PBL

Pembangunan Land Mark Kota Ternate

Kota Ternate

PBL

Survey dan Penetapan Kws. permukiman kumuh dengan SK Walikota Ternate.

Kota Ternate

BANGKIM

Program peremajaan Kws. permukiman kumuh.

Kota Ternate

BANGKIM

Pembangunan RUSUNAWA / RUSUNAMI pada Kws. berkepadatan tinggi / Kws. kampus

Kota Ternate

BANGKIM

Menyediakan dan menempatkan tempat Penampungan sementara (TPS) sampah di pusat-pusat kegiatan kota

Kota Ternate

PLP




V - 69

seperti Upacara Adat Kolano Uci Sabea, Penobatan Kapita/Fanyura, Baramasuwen (bambu Gila), Badabus, Soya-soya, Cakalele, Lagu dan Dadansa, Tide dan Ronggeng, Gala, Upacara Adat perkawinan Malut, Lala, Dana-dana, Salaijin dan Togal; * Kws. tradisional Kel. Foramadiahi dan Kel. Tubo (3) Kws. strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas : Kws. Cengkeh Afo di Kel. Marikurubu Kws. rawan letusan gunung api terdapat di Pulau Ternate yaitu Kec. Ternate Utara, Kec. Ternate Tengah, Kec. Ternate Selatan dan Kec. Pulau Ternate Kws. resapan air pada daerah kemiringan lereng > 25 % terdapat di Kec. Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan Kec. Pulau

Penerapan sistim 3R untuk nilai ekonomis sampah TPA regional

Kota Ternate

PLP

Peningkatan sistem manajemen persampahan

Kota Ternate

PLP

Penerapan Septik Tank Komunal pada Kws. permukiman padat dan Kws. permukiman pesisir pantai

Kota Ternate

PLP

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Kota Ternate

PLP

Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah (TPST, Dump truck, Gerobak, Amroll, Container dan alat berat)

Kota Ternate

PLP

Menyusun rencana induk persampahan

Kota Ternate

PLP

Peningkatan TPA dari open dumping menjadi Sanitary Landfill/Control Landfill

Kota Ternate

PLP

Pembuatan Buffer Zone TPA

Kota Ternate

PLP

Penyusunan masterplan air limbah

Kota Ternate

PLP

Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT)

Buku Deru-Deru di Kel. Takome

PLP

Rencana pembangunan IPAL skala Kws.

Kws. jasa perdagangan di Kel. Gamalama

PLP

Rencana pembangunan IPAL skala Kws.

Kws. pengembangan Kota Baru

PLP

Pengoptimalan sumber air baku air permukaan (danau) SPAM Danau Laguna

Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan

AM




V - 70

Batang Dua Kaw. rawan bencana tsunami pada pesisir pantai di Kec. Ternate Utara, Kec. Ternate Tengah, Kec. Ternate Selatan, Kec. Pulau Ternate, Kec. Pulau Batang Dua, Kec. Pulau Hiri dan Kec. Moti Kws. Danau Laguna, Danau Tolire dan sekitarnya Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kec. Ternate Selatan (2) Kws. strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu: Keraton Kesultanan Ternate di Kel. Soa Kec. Ternate Utara Lapangan Ngaralamo dan Dodoku Ali di Kel. Salero Kec. Ternate Utara Kws. benteng Kota Janji (Santo Pedro) di Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kws. Benteng Orange di Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kawasan Mata Air Tege - Tege di Kelurahan Marikurubu, mata air Ake Ga’ale di Kelurahan Sangadji, mata air Santosa di Kelurahan Salero, dan mata air

Peningkatan pelayanan air minum dengan sistem perpipaan pada Kws. yang belum terlayani oleh PDAM

Kec. Pulau Ternate, kec. Ternate Utara, kec. Ternate Tengah, kec. Ternate Selatan, kec. Pulau Hiri, kec. Moti dan kec. Pulau Batang Dua

AM

Rencana pengembangan instalasi air minum skala Kec. (IKK)

Kec. Pulau Hiri, kec. Moti dan kec. Pulau Batang Dua

AM

Penyediaan air minum untuk Kws. permukiman rawan air minum didaerah ketinggian

Kec. Ternate Utara, Tengah, Selatan dan Kec.Pulau Ternate.

AM

Penyusunan master plan air minum

Kota Ternate

AM

Penyusunan rencana induk sistem drainase perkotaan

Kota Ternate

AM

Pembangunan jaringan drainase baru

Kota Ternate

PLP




V - 71

Akerica di Kelurahan Rua, mata air Jebubu di Kelurahan Tafaga, mata air Ake boki dan Ake Hula Kelurahan Tadenas (Moti)

2. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)

Tidak Ada SPAM Jaringan Perpipaan (Unit Air Baku, Unit Produksi, Unit Distribusi dan Unit Pelayanan)

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

3. Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Tidak Ada Sektor Air Limbah Domestik

Sektor Persampahan

Sektor Drainase

4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kws. Permukiman (RP2KP)

Ada Kws. Permukiman Skala Kota

Penataan permukiman pada daerah badan air

Kota Ternate

BANGKIM, PBL

Pemberdayaan Masyarakat

Kota Ternate

BANGKIM, PBL, PLP, AM

Pembangunan dan peningkatan kapasitas jaringan drainase kota

Kota Ternate

PLP

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Kota Ternate

PBL

Penyusunan materplan infrastruktur kota

Kota Ternate

BANGKIM, PBL, PLP, AM

Revitalisasi kawasan permukiman dan kawasan cagar budaya

Kws. Benteng Orange

PBL

Pembangunan Rusunawa

Lelong Makassar Timur

BANGKIM

Revitalisasi dan pembangunan sistem jaringan drainase kota

Kota Ternate

PLP

Pembangunan sanitasi lingkungan dan IPAL

Kota Ternate

PLP

Pemberdayaan Masyarakat

Kota Ternate

Kws. Permukiman Prioritas Dodoku Mari

Peningkatan kapasitas jalan dan jaringan jalan baru

Kws. Dodoku Mari (Dufa-dufa, gamala

BANGKIM




V - 72

ma, makassar timur, soa sio, salero, toboleu, sangaji)

Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan

Kws. Dodoku Mari (Dufa-dufa, gamalama, makassar timur, soa sio, salero, toboleu, sangaji)

PBL

Revitalisasi dan Peningkatan Kapasitas Drainase kawasan


PLP

Revitalisasi dan Peningkatan Kapasitas Drainase kawasan


PLP

Pembangunan sanitasi lingkungan permukiman prioritas

Kws. Dodoku Mari (Dufa-dufa, gamalama, makassar timur, soa sio, salero,

PLP




V - 73

toboleu, sangaji)

Peningkatan kapasitas jaringan drainase kawasan prioritas


PLP



AM

Penyusunan masterplan drainase


PLP

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh


BANGKIM




V - 74

Rencana Indusk Sistem (RIS) Kawasan Prioritas


BANGKIM, PLP, PBL, AM

Pembangunan Rusunawa


BANGKIM

Pembangunan dan pengembangan sarana permukiman kawasan prioritas


BANGKIM, PLP, PBL, AM

Penataan kawasan kumuh


BANGKIM

Peningkatan kapasitas jaringan drainase permukiman

Kws. Dodoku Mari (Dufa-dufa,

PLP




V - 75

gamalama, makassar timur, soa sio, salero, toboleu, sangaji)

Pembangunan IPAL Kws. Dodoku Mari (Dufa-dufa, gamalama, makassar timur, soa sio, salero, toboleu, sangaji)

PLP

Penyusunan KDB dan KLB


PBL



PLP

Documents

KETERPADUAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA TERNATEsippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file... · 2. Kawasan pariwisata Rencana pengelolaan kawasan pariwisata meliputi : a. Mempromosikan