Upload
others
View
18
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
6 - 1
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Bab 6
Penanganan perumahan dan permukiman, pada hakekatnya llebih
mendasarkan pada pengembangan kawasan permukiman, baik di kawasan
perkotaan maupun pedesaan. Elemen penanganannya lebih menekankan pada
upaya mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni ( livable
), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Unsur-unsur yang harus
disediakan di kawasan permukiman, pada hakekatnya menekankan pada upaya
penyediaan utulitas yang layak bagi penghuninya. Karena itu merupakan kebutuhan
dasar bagi kehidupan manusia.
Penyediaan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, tidak dapat
serta merta menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat. Akan tetapi sebagai
akibat fasilitas umum dalam skala besar, maka tindakan pemerintah menjadi penting
untuk dilakukan, terutama dalam penyediaan berbagai jenis prasarana dan sarana
dasar perumahan dan permukiman. Dalam upaya mewujudkan permukiman yang
layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial, perlu direncanakan dengan
baik agar tercipta keadanaan yang aman, nyaman, damai dan sejahtera.
6.1. Gambaran Umum Penataan Bangunan Lingkungan
Dalam upaya menyediakan kawasan perumakan dan permukiman yang
layak huni ( livable ) aman, nyaman, damai dan sejahtera perlu dilakukan
penataan pada pengembangan secara dini, agar bagunggan yang ada dapat
memenuhi standart yang diharapkan. Melalui penataan dan pengembangan
bangunan diharapkan mampu menjadikan penghuninya betah bertempat
tinggal dan hidup di kawasan permukiman tersebut. Tujuan dari penataan dan
pengembangan ini pada dasarnya diarahkan untuk :
6 - 2
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Memenuhi kebutuhan pengembangan permukiman ( sarana dan prasarana
dasar permukiman ).
Terwujudnya permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman,
serasi dan teratur.
Mengarahkan pertumbuhan wilayah.
Menunjang kegiatan ekonomi melalui kegiatan pengembangan
permukiman.
Berdasarrkan tujuan tersebut diatas, tidak lain merupakan upaya untuk
memecahkan berbagai permasalahan kawasan perumahan dan permukiman
yang terjadi. Bahkan lebih jauh lagi, langkah-lankah yang akan ditempuh
merupakan upaya memecahkan tantangan yang dihadapi dalam penataan
kawasan perumahan dan permukiman maupun kawasan secara luas lainnya,
yaitu :
Mewujudkan amanat UUBG & PPBG: Semua Bangunan Gedung harus laik
fungsi pada tahun 2010.
Mencapai program MDGs: 50% kabupaten/kota di Indonesia bebas kumuh
pada tahun 2015.
Terpenuhinya kebutuhan dasar permukiman
Tersedianya perumahan tipe RSH
Terarahnya pertumbuhan wilayah.
Terdorongnya kegiatan ekonomi melalui pembangunan kawasan
perumahan dan permukiman.
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu diambil grandstrategy yang
mampu mendorong terbangunnya perumahan dan permukiman serta kawasan
lainnya yang selaras, serasi dan seimbang dengan daya dukung lahan yang
ada. Adapun grandstrategy yang diambil antara lain :
Grand Strategy 1 :
Menyelenggarakan penataan bangunan gedung agar tertib, fungsional,
andal dan efisien
Tujuan :
Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan
selaras dengan lingkungannya.
6 - 3
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Sasaran
1) Tersusunnya Perda Bangunan gedung
2) Terwujudnya bangunan gedung untuk umum yang laik fungsi
3) Terselenggaranya pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung yang
efektif dengan melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan
bangunan gedung
4) Terlaksananya penyediaan aksesibilitas bangunan gedung umum
5) Terlaksananya pendataan bangunan gedung
6) Terwujudnya Pusat Informasi Arsitektur dan Bangunan Gedung
7) Tercapainya standar mutu pelayanan rumah negara sesuai ISO 9000
8) Terlaksananya Sosialisasi, Fasilitasi, Pelatihan, Bantuan Teknis dan
Wasdal kegiatan penataan bangunan dan lingkungan
9) Terbentuknya kelembagaan penataan bangunan dan lingkungan di tingkat
propinsi/kabupaten/kota yang didukung oleh SDM dan prasarana dan
sarana kerja pendukungnya;
10) Terwujudnya tertib pengelolaan aset negara berupa tanah dan bangunan
gedung
11) Terlaksananya Rencana Induk Kebakaran
Grand Strategy 2 : Menyelenggarakan penataan lingkungan permukiman
agar produktif dan berjati diri
Tujuan :
Terwujudnya revitalisasi kawasan dan bangunan lingkungan yang sehat,
aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan.
Sasaran :
1) Terwujudnya perbaikan lingkungan permukiman kumuh
2) Terlaksananya revitalisasi kawasan permukiman tradisional bersejarah
3) Terlaksananya pengelolaan RTH
4) Pemberdayaan komunitas
Grand Strategy 3 : Menyelenggarakan penataan dan revitalisasi kawasan
dan bangunan agar dapat memberikan nilai tambah fisik, sosial dan
ekonomi
6 - 4
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Tujuan :
Terwujudnya revitalisasi kawasan dan bangunan agar dapat memberikan
nilai tambah bagi kualitas fisik, sosial dan ekonomi masyarakat yang
menjadi menjadi penunjang bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat
yang lebih baik.
Sasaran :
1) Terlaksananya revitalisasi kawasan strategis
2) Terlaksananya pemberdayaan bagi masyarakat untuk
menyelenggarakan revitalisasi kawasan
Grand Strategy 4 : Menyelenggarakan Penataan Bangunan dan Lingkungan
Untuk mewujudkan Arsitektur Perkotaan, dan pelestarian Arsitektur
Bangunan Gedung Yang Dilindungi dan Dilestarikan untuk Menunjang
Kearifan Budaya Lokal
Tujuan :
Terwujudnya bangunan gedung yang memiliki kualitas fungsional, visual
dan kualitas lingkungan yang seimbang, serasi, dan selaras, dengan
memunculkan ciri arsitektur kota yang berwawasan budaya lokal yang
menjadi teladan bagi lingkungannya, serta yang dapat secara arif
mengakomodasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Sasaran :
1) Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan serta pelestarian
bangunan bersejarah yang mendukung terwujudnya kualitas arsitektur
perkotaan
Grand Strategy 5 : Mengembangkan Teknologi dan Rekayasa Arsitektur
Bangunan Gedung untuk menunjang Pembangunan Regional/Internasional
yang berkelanjutan.
Tujuan :
Terwujudnya perencanaan fisik bangunan dan lingkungan yang
mengedepankan teknologi dan rekayasa arsitektur yang memenuhi standar
Internasional untuk menarik masuknya investasi di bidang bangunan
gedung dan lingkungan secara Internasional
Sasaran :
6 - 5
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
1) Terlaksananya perencanaan bangunan gedung dan lingkungan dengan
teknologi dan rekayasa arsitektur pada 5 lokasi melalui kerjasama
dengan pihak-pihak yang kompeten pada tahun 2012.
Ruang lingkup tata bangunan gedung dan lingkungan adalah merumuskan
dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, dan standarisasi teknis bangunan
gedung termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara, serta penataan
kawasan/lingkungan. Pengertian penataan bangunan dan lingkungan adalah
serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian
pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan baik di
perkotaan maupun di perdesaan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan
lingkungannya.
6.2. Penataan Bangunan6.2.1. Permasalahan Penataan Bangunan
Dalam melaksanaan kegiatan penataan bangunan, juga dhadapkan pada
berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut pada dasarnya
menjadikan spirit untuk dipecahkan agar tercipta kawasan perumahan,
permukiman dan kawasan lainnya yang memenuhi standar kelayakan yang
diharapkan. Permasalahan yang dihadapi tersebut antara lain ::
1) Kurang ditegakkannya aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan
Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana.
2) Prasarana dan sarana hidran kebakaran banyak yang tidak berfungsi dan
kurang mendapat perhatian.
3) Lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah serta
rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan.
4) Lemahnya pengaturan penyelenggaraan BG di daerah;
5) Adanya kelembagaan BG yang belum efektif dan efisien;
6) Belum optimalnya peran penyedia jasa konstruksi dalam penerapan
profesionalisme;
7) Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan BG.
Pelaksanaan penataan pun tidak hanya menyangkut bangunan, akan
tetapi juga menyangkut gedung dan rumah negara. Keberadaan gedung dan
rumah negara, mempunyai arti penting dalam pelestarian kawasan, khususnya
6 - 6
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
menyangkut cagar budaya. Nilai historis suatu gedung dan rumah negara,
terletak pada nilai sejarahnya. Karena itu dalam pelaksanaan penataan juga
mengalami berbagai permasalahan, antara lain :
1) Banyaknya bangunan gedung negara yang belum memenuhi persyaratan
keselamatan, keamanan dan kenyamanan
2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara kurang tertib dan
efisien
3) Masih banyaknya aset negara yang tidak teradministrasikan dengan baik.
Demikian pula penanganan pada lingkunggan, juga memiliki
permasalahan tersendiri. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan
lingkungan yang bersih, indah dan nyaman, perlu dilakukan penataan pada
kawasan-kawasan permukiman yang tidak memiliki standart kualitas
lingkungan yang memadai. Gambaran ini dicerminkan oleh permasalahan yang
terjadi, yaitu :
1) Masih adanya permukiman kumuh
2) Kurang diperhatikannya permukiman-permukiman tradisional dan bangunan
gedung bersejarah, padahal punya potensi wisata.
3) Terjadinya degradasi kawasan strategis, padahal punya potensi ekonomi
untuk mendorong pertumbuhan kota.
4) Sarana lingkungan hijau/open space atau public space, sarana olah raga,
dll. kurang diperhatikan hampir di semua kota terutama kota metro dan
besar.
Hal yang lebih penting lagi, adalah penanganan terhadap masyarakat itu
sendiri. Permasalahan yang timbul biasanya berkaitan dengan pemberdayaan
masyarakat. Ketidak berdayaan masyarakat sangat menjadi kendala yang
sering dihadapi dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman.
Permasalahan tersebut antara lain :
1) Jumlah penduduk miskin di perkotaan masih cukup banyak.
2) Belum mantapnya kelembagaan komunitas untuk peningkatan peran
masyarakat.
3) Belum dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan
dan penetapan prioritas pembangunan diwilayahnya.
6 - 7
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Demikian pula dalam penataan kawasan, juga sering menjadi
permasalahan crusial yang terus dihadapi. Pemberian izin lokasi, Kuasa
Pertambangan, dan berbagai izin lainnya, sampai saat ini masih belum
terakomodasi dan terlayani dengan baik. Hal ini sebagai akibat terjadinya
permasalahan yang timbul dari belum mantapnya dalam penataan ruang.
Permasalahan tersebut adalah :
1) Belum adanya rencana penataan penggunaan ruang yang tepat dan
ditetapkan secara hukum.
2) Tidak tepatnya alokasi penggunaan dalam penataan ruang.
3) Lambatnya penyelesaian proses penataan ruang akibat terbatasnya
pendanaan di daerah.
6.2.2. Landasan hukum
Dalam menjalankan kegiatan penataan kawasan, perumahan dan
permukiman tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang
melingkupinya. Landasan Hukum Dalam pelaksanaan program Penataan
kawasan, perumahan dan Lingkungan ini meliputi :
1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2) Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
8) Pedoman Teknis dan SNI di bidang penataan bangunan dan lingkungan
6 - 8
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
6.3. Pencapaian Penataan Kawasan, Bangunan dan Lingkungan
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat program Penataan kawasan, bangunan
dan lingkungan sampai saat ini belum banyak dilaksanakan. Program yang telah
dilaksanakan meliputi :
1) Sebagian kecil penataan ruang.
2) Sudah adanya mekanisme perijinan dalam pembangunan bangunan gedung.
3) Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
4) Sudah adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama pada
peningkatan kualitas permukiman kumuh.
6.3.1. Kebijakan, Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten TanjungJabung Barat
Kebijakan dalam Penataan Kawasan, Bangunan dan Lingkungan di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terbatas pada perijinan
pembangunan. Sedangkan kebijakan lainnya masih terkait dengan kegiatan
yang lainnya, seperti penataan kawasan-kawasan khusus (agropolitan, KTM)
dan pemberdayaan masyarakat perkotaan dlam kegiatan peningkatan kualitas
permukiman dan perumahan. Sesuai dengan target dan sasaran nasional,
maka perlu dilakukan kebijakan yang lebih spesifik dalam bidang Penataan
Bangunan dan Lingkungan sesuai amanat UUBG dan undang-Undang
penataan Ruang. Selain itu juga perlu dibuat program yang mengarah ke
sasaran-sasaran tersebut.
6 - 9
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
6.4. Profil Rinci Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan6.4.1. Gambaran Umum Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Bangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian besar masih
menglompok di kota-kota besar yang menjadi ibukota kecamatan. Dari
bangunan-bangunan tersebut penggunaan yang besar adalah untuk
permukiman penduduk, sisanya baru untuk bangunan lainnya seperti
perkantoran, fasilitas umum, industri dan penggunaan lainnya. Sistem
Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbentuk secara alami,
dimana permukiman/kampung tempat masyarakat tinggal terdapat di pusat-
pusat kecamatan yang saling berkumpul membentuk sebuah kelompok
permukiman. Selain itu permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
terbentuk mengikuti jaringan jalan yang ada secara linier.
6.4.2. Kondisi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
Penyelenggaran Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang
ada masih bersifat pembangunan sesuai perencanaan yang sudah disusun.
Pembangunan gedung biasanya dilakukan oleh Bidang Cipta Karya terutama
untuk gedung pemerintah dan fasilitas umum. Untuk bangunan-bangunan
umum baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh pihak lain
(masyarakat, swasta) belum ada pendataan kelayakan dan keandalan
bangunan sesuai dengan apa yang diminta oleh Undang-undang Bangunan
Gedung. Penyediaan fasilitas keselamatan bangunan seperti hidran
kebakaran, akses jalan dan lain-lainnya belum pernah diteliti apakah sudah
sesuai dengan standar teknis ataukah belum. Perlu adanya penilaian dan
identifikasi keandalan bangunan terutama pada bangunan umum agar
keselematan dan kenyamanan pengguna bisa terjamin.
Untuk bangunan-bangunan negara, sampai saat ini belum ada
pendataan secara khusus, terutama menyangkut kalayakan dan keandalan
bangunannya. Pembangunan bangunan negara sampai saat ini perencanaan
dan pelaksanaannya masih ditangani oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas
PU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6 - 10
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
6.5. Permasalahan yang Dihadapi6.5.1. Sasaran Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
Sasaran Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, khususnya Sasaran Penataan Bangunan adalah sebagai berikut
:
1) Tersusunnya Perda Bangunan gedung
2) Terwujudnya bangunan gedung untuk umum yang laik fungsi
3) Terselenggaranya pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung yang
efektif dengan melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan
bangunan gedung
4) Terlaksananya penyediaan aksesibilitas bangunan gedung umum
5) Terlaksananya pendataan bangunan gedung
6) Terwujudnya Pusat Informasi Arsitektur dan Bangunan Gedung
7) Tercapainya standar mutu pelayanan rumah negara sesuai ISO 9000
8) Terlaksananya Sosialisasi, Fasilitasi, Pelatihan, Bantuan Teknis dan Wasdal
kegiatan penataan bangunan dan lingkungan
9) Terbentuknya kelembagaan penataan bangunan dan lingkungan di tingkat
propinsi/kabupaten/kota yang didukung oleh SDM dan prasarana dan
sarana kerja pendukungnya;
10)Terwujudnya tertib pengelolaan aset negara berupa tanah dan bangunan
gedung
11)Terlaksananya Rencana Induk Kebakaran
Sedangkan Sasaran yang dilakukan dalam revitalisasai Kawasan dan
Bangunan adalah sebagai berikut :
1) Terwujudnya perbaikan lingkungan permukiman kumuh
2) Terlaksananya revitalisasi kawasan permukiman tradisional bersejarah
3) Terlaksananya pengelolaan RTH
4) Terlaksananya revitalisasi kawasan strategis
5) Terlaksananya pemberdayaan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan
revitalisasi kawasan
6 - 11
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Demikian pula dalam upaya Pelestarian Bangunan dan Lingkungan
juga mempunyai sasaran yang diharapkan, antara lain :
1) Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan serta pelestarian
bangunan bersejarah yang mendukung terwujudnya kualitas arsitektur
perkotaan
Sedangkan untuk Pengembangan Teknologi dan Rekayasa Arsitektur
Bangunan Gedung, diambil sasaran pergram :
1) Terlaksananya perencanaan bangunan gedung dan lingkungan dengan
teknologi danrekayasa arsitektur melalui kerjasama dengan pihak-pihak
yang kompeten.
Demikian pula dalam penataan kawasan, juga harus mempunyai sasaran
crusial yang terus dicapai. Pemberian izin lokasi, Kuasa Pertambangan, dan
berbagai izin lainnya, sampai ke depan harus mampu diakomodasikan dan
terlayani dengan baik. Hal ini sebagai akibat terjadinya permasalahan yang
timbul dari belum mantapnya dalam penataan ruang. Oleh karena itu, sasaran
yang diambil antara lain :
1) Tersedianya rencana penataan penggunaan ruang yang tepat dan
ditetapkan secara hukum.
2) terwujudnya alokasi penggunaan dalam penataan ruang yang tepat lokasi,
tepat kemampuan dan tepat produksi.
3) Terciptanya percepatan dalam penyelesaian penataan ruang daerah.
6.6. Rumusan Masalah
Berdasarkan kondisi tersebut maka permasalahan Penataan Bangunan dan
Lingkungan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi :
1) Belum adanya implementasi aturan keselamatan, keamanan dan
kenyamanan Bangunan Gedung, dan masih bangunan gedung negara yang
belum memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan
2) Prasarana dan sarana hidran kebakaran masih kurang mendapat perhatian.
3) Masih belum optimalnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di
daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan.
4) Lemahnya pengaturan penyelenggaraan BG di daerah;
6 - 12
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
5) Kelembagaan Bangunan Gedung yang belum efektif dan efisien;
6) Belum optimalnya peran penyedia jasa konstruksi dalam penerapan
profesionalisme;
7) Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan
Bangunan Gedung.
8) Belum ada pendataan Bangunan Gedung dan Rumah Negara.
9) Masih adanya permukiman kumuh
10)Kurang diperhatikannya permukiman-permukiman tradisional dan bangunan
gedung bersejarah, padahal punya potensi wisata.
11)Terjadinya degradasi kawasan strategis, padahal punya potensi ekonomi
untuk mendorong pertumbuhan kota.
12)Masih kurangnya sarana lingkungan hijau/open space atau public space,
sarana olah raga, dll.
13)Belum mantapnya kelembagaan komunitas untuk peningkatan peran
masyarakat.
6.6. Analisis Permasalahan dan Rekomendasi6.6.1. Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan
Berdasarkan Undang-undang Bangunan Gedung Pasal 3, pengaturan
bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang
fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras
dengan lingkungannya; mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung
yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; serta mewujudkan kepastian hukum
dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Dalam pasal Pasal 7 UUBG disebutkan bahwa persyaratan bangunan
gedung meliputi :
(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
(2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud alam
ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan
bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.
6 - 13
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
(3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan
bangunan gedung.
(4) Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk
bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang
berlaku.
(5) Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat,
bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan
bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.
Sedangkan pada pasal Pasal 8 disebutkan :
(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang
meliputi:
a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak
atas tanah,
b. status kepemilikan bangunan gedung, dan
c. izin mendirikan bangunan gedung, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau
bagian bangunan gedung.
(3) Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan
tertib pembangunan dan pemanfaatan.
(4) Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan,
dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan beberapa persyaratan dan peraturan di dalam UUBG tersebut
maka diperlukan adanya pengaturan dan pedoman dalam Penataan Bangunan
dan Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mengingat beberapa
kegiatan yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat berkaitan dengan pelaksanaan UUBG tersebut.
6 - 14
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
6.7. Rekomendasi
Berdasarkan kondisi yang ada serta permasalahan yang ada di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkaitan dengan Penataan Bangunan dan
Lingkungan serta dikaitkan dengan peraturan yang harus dipenuhi berkaitan
dengan pelaksanaan UUBG maka perlu usulan beberapa kegiatan yang
berkaitan dengan :
Penataan Bangunan Gedung
Pendataan Bangunan Gedung dan Rumah Negara
Penataan Lingkungan
Pemberdayaan Masyarakat
6.8. Program yang Diusulkan6.8.1. Usulan dan Prioritas Program
Berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan yang dihadapi tersebut
di atas, maka untuk memecahkannya diperlukan kegiatan secara bertahap dan
berkesinambungan. Program dan kegiatan prioritas yang diusulkan tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Bangunan Gedung, usulan program dan kegiatan prioritas yang akan
ditangani adalah sebagai berikut :
1) Penguatan kelembagaan pengawasan konstruksi dan keselamatan
bangunan gedung.
Diseminasi produk pengaturan bangunan gedung
Peningkatan pemantapan kelembagaan BG
Pengembangan sistim informasi BG dan arsitektur
Pelatihan-pelatihan teknis
2) Dukungan prasarana dan sarana Pusat Informasi Pengembangan
Permukiman dan Bangunan (PIP2B).
3) Percontohan aksesibilitas bangunan gedung
4) Penyusunan rencana teknis perencanaan bangunan.
Penyusunan Rencana Induk Kebakaran (RIK)
Penusunan RTBL
Penyusunan KASIBA/LISIBA
6 - 15
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung
Pendataan Bangunan Gedung
b. Gedung & Rumah Negara.
Usulan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut :
1) Rehabilitasi bangunan gedung negara
2) Pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara
3) Pembinaan teknis pembangunan gedung negara
c. Penataan Lingkungan,
program dan kegiatan prioritas yang diusulkan antara lain :
1) Dukungan prasarana dan sarana untuk peningkatan kualitas
lingkungan permukiman kumuh dan nelayan.
2) Dukungan prasarana dan sarana untuk peningkatan kualitas
lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah.
3) Dukungan prasarana dan sarana untuk revitalisasi kawasan strategis.
4) Penyusunan rencana teknis lingkungan, menyangkut :
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Bantek Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
d. Pemberdayaan Masyarakat Di Perkotaan,
program dan kegiatan prioritas yang akan ditangani secara bertahap dan
berkesinambungan antara lain :
1) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket)
2) Replikasi
3) Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (Blm) - Pnpm
e. Penataan kawasan,
program dan kegiatan prioritas yang akan ditangani secara bertahap dan
berkesinambungan mencakup :
1) Penyusunan RTRW
2) Penyusunan Rencana tata Ruang Strategis
3) Penyusunan rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.
6 - 16
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
4) Penyusunan kawasan unggulan daerah
6.9. Usulan dan Prioritas Proyek Penataan Bangunan Gedung danLingkungan
Dari usulan-usulan sebagaimana tertuang di atas, maka perlu
dilakukan penajaman. Langkah ini dilakukan dalam rangka lebih
memantapkan terhadap usulan yang menjadi prioritas penanganan. Usulan
dan prioritas penanganan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Program Penataan Bangunan Gedung,
usulan dan prioritas program yang dilakukan antara lain :1) Penguatan Kelembagaan Pengawasan Konstruksi Dan
Keselamatan Bangunan Gedung, mencakup kegiatan :
Diseminasi produk pengaturan bangunan gedung
Peningkatan pemantapan kelembagaan BG
Pelatihan-pelatihan teknis
Fasilitasi dan Bantuan teknis penyusunan ranperda
Menyusun dan menyempurnakan perda bangunan gedung
Menetapkan Ranperda menjadi Perda Bangunan Gedung
Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam
memenuhi ketentuan bangunan gedung
2) Dukungan Prasarana Dan Sarana Pusat InformasiPengembangan Permukiman Dan Bangunan (PIP2B), dengan
usulan program prioritas menyangkut :
Bantuan teknis percontohan pendataan bangunan gedung dalam
rangka mendukung tertib pembangunan dan pemanfaatan
bangunan gedung di Tanjung Jabung Barat.
Bantuan teknis pembentukan sistem informasi bangunan gedung
Mempersiapkan kelembagaan yang menangani pendataan
Menyusun dan menyempurnakan program computer untuk system
informasi bangunan gedung
Melakukan pendataan bangunan gedung
6 - 17
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam
pendataan bangunan gedung
3) Percontohan Aksesibilitas Bangunan Gedung, dengan kegiatan
meliputi :
Bantuan Teknis percontohan aksesibilitas di Kota Tungkal Ilir dan
Tungkal Ulu
Kegiatan pengendalian pengawasan pemenuhan persyaratan
bangunan
4) Program Penataan Gedung & Rumah Negara Program RehabilitasiBangunan Gedung Negara dan Penyusunan Rencana Teknis,dengan rencana program dan kegiatan antara lain :
Rencana Induk Kebakaran (RIK),
Penyusunan RTBL,
Penyusunan KASIBA/LISIBA
Bantuan teknis penyusunan RIK dalam mendukung skenario
pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan
kebakaran di Kota Tanjung Jabung Barat.
Membuat perda tentang pengamanan kebakaran
Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan
b. Program Penataan Lingkungan , usulan dan prioritas program yangdilakukan antara lain :
1) Dukungan Prasarana Dan Sarana Untuk Peningkatan KualitasLingkungan Permukiman Kumuh, menyangkut kegiatan :
Penyediaan PSD di Kawasan Kumuh Perkotaan
Peningkatan kualitas PSD
Rencana Tindak (CAP) Pemberdayaan Masyarakat, Rencana Investasi
Fisik, DED, Rencana Pembiayaan
2) Dukungan Prasarana Dan Sarana Untuk Peningkatan KualitasLingkungan Permukiman Tradisional Dan Bersejarah, usulan dan
prioritas program yang dilakukan antara lain :
6 - 18
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Rencana tindak dalam Rencana Jangka Menengah Revitalisasi
Bangunan dan Lingkungan Tradisional.
Detail Architectural and Engineering Design (DAED) dalam rangka
Revitalisasi Bangunan dan Lingkungan Tradisional tersebut.
Pembangunan fisik kawasan dalam rangka Revitalisasi Bangunan dan
Lingkungan Tradisional.
3) Dukungan Prasarana Dan Sarana Untuk Revitalisasi KawasanStrategis, usulan dan prioritas program yang dilakukan antara lain :
Rencana tindak dalam Rencana Jangka Menengah Revitalisasi
Kawasan Strategis di Kawasan pusat perdagangan.
Detail Architectural and Engineering Design (DAED)
Pembangunan fisik kawasan
4) Penyusunan Rencana Teknis - Penyusunan Rencana Tata BangunanDan Lingkungan (RTBL), usulan dan prioritas program yang
dilakukan antara lain :
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pembangunan Fisik Kawasan yang sudah disusun RTBL nya
5) Penyusunan Rencana Teknis - Ruang Terbuka Hijau (RTH), usulan
dan prioritas program yang dilakukan antara lain :
Perencanaan RTH pada kota ibukota kecamatan.
Bantek Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pengesahan Produk rancang bangun Ruang Terbuka Hijau (RTH)
c. Pemberdayaan Masyarakat Di Perkotaan
Dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman, harus adanya
keterlibatan masyarakat dalam pembangunan permukiman perkotaan.
Prioritas program dan kegiatan partisipasi ini antara lain dilakukan melalui :
6 - 19
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
1) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket), usulan dan prioritas
kegiatan yang dilakukan antara lain :
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan
Bantuan pemugaran rumah tidak layak huni 700 unit rumah tiap tahun
Bantuan peningkatan dan pembangunan PSD
Bantuan usaha kecil dan pelatihan ketrampilan
2) Replikasi Pemberdayaan Masyarakat, usulan dan prioritas kegiatan
yang dilakukan antara lain :
Pemberdayaan masyarakat
Penyusunan Community Action Plan
3) Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) – PNPM, usulan
dan prioritas kegiatan yang dilakukan antara lain :
Pendataan Masyarakat Penerima Manfaat
Penyusunan Community Action Plan
Fasilitasi penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat
6.10. Pembiayaan Program dan Kegiatan
Dalam upaya mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, harus
didukung oleh pendanaan yang memadai. Adapun struktur pembiayaan
program dan kegiatan penataan bangunan akan dikelompokkan berdasarkan
sifat kegiatannya sebagai berikut :
a. Kegiatan Pelatihan, Diseminasi, Sosialisasi dan PeningkatanKelembagaan (Capacity Building), usulan dan prioritas kegiatan yang
dilakukan antara lain :
Diseminasi produk pengaturan bangunan gedung
Peningkatan pemantapan kelembagaan BG
Pelatihan-pelatihan teknis
Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi
ketentuan bangunan gedung
6 - 20
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pendataan bangunan
gedung
Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan
Untuk kelompok kegiatan tersebut struktur pembiayaannya meliputi :
1) Administrasi proyek:
gaji, upah
bahan dan atk
perlengkapan kantor
perjalanan dinas
operasional kantor
2) Penyuluhan
3) Pelatihan
4) Sosialisasi
5) Pemberdayaan Masyarakat
b. Kegiatan Fasilitasi dan Penyusunan Kelembagaan, usulan dan
prioritas kegiatan yang dilakukan antara lain :
Fasilitasi dan Bantuan teknis penyusunan raperda
Mempersiapkan kelembagaan yang menangani pendataan
Fasilitasi penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat
Untuk kelompok kegiatan tersebut struktur pembiayaannya meliputi :
1) Administrasi proyek:
gaji, upah
bahan dan atk
perlengkapan kantor
perjalanan dinas
operasional kantor
2) Penyiapan kelembagaan
3) Penyusunan Raperda
4) Penyiapan Peraturan, standar dan pedoman
c. Kegiatan Penyusunan Raperda, usulan dan prioritas kegiatan yang
dilakukan antara lain :
6 - 21
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Menyusun dan menyempurnakan perda bangunan gedung
Menetapkan Ranperda menjadi Perda Bangunan Gedung
Membuat perda tentang pengamanan kebakaran
Pengesahan Produk rancang bangun Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Untuk kelompok kegiatan tersebut struktur pembiayaannya meliputi :
1) Administrasi proyek:
2) inventarisasi perda tentang bangunan
3) Inventarisasi sistem pengelolaan pembangunan
d. Kegiatan Bantuan Teknis, Penyusunan Perencanaan dan CommunityAction Plan, usulan dan prioritas kegiatan yang dilakukan antara lain :
Bantuan teknis percontohan pendataan bangunan gedung
Bantuan teknis pembentukan sistem informasi bangunan gedung
Penyusunan program computer untuk system informasi bangunan
gedung
Pendataan bangunan gedung
Bantuan Teknis percontohan aksesibilitas di Kota Tanjung Jabung Barat
Kegiatan pengendalian pengawasan pemenuhan persyaratan bangunan
Bantuan teknis penyusunan RIK di Kota Tanjung Jabung Barat
Rencana Tindak (CAP) Pemberdayaan Masyarakat, Rencana Investasi
Fisik, DED,
Rencana tindak dalam Rencana Jangka Menengah Revitalisasi
Bangunan dan Lingkungan Tradisional.
Detail Architectural and Engineering Design (DAED) dalam rangka
Revitalisasi Bangunan dan Lingkungan Tradisional tersebut.
Rencana tindak dalam Rencana Jangka Menengah Revitalisasi
Kawasan Strategis
Detail Architectural and Engineering Design (DAED)
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota
Tanjung Jabung Barat
Perencanaan RTH pada kota ibukota kecamatan.
Bantek Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pendataan Masyarakat Penerima Manfaat
6 - 22
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Untuk kelompok kegiatan tersebut struktur pembiayaannya meliputi :
1) Administrasi proyek:
2) Survei dan Pengelolaan data:
3) Studi dan penelitian:
4) Studi pedoman pelaksanaan keselamatan bangunan
5) Studi pedoman pelaksanaan tertib pembangunan
6) Perencanaan, pengawasan dan pengendalian:
7) Perancangan fisik lingkungan dan bangunan
8) Pengawasan/pengendalian pembangunan gedung negara dan non
negara
e. Kegiatan Pembangunan Fisik Kawasan, usulan dan prioritas kegiatan
yang dilakukan antara lain :
Penyediaan PSD di Kawasan Kumuh Perkotaan di Kota Tanjung Jabung
Barat
Peningkatan kualitas PSD di Kota Tanjung Jabung Barat
Pembangunan fisik kawasan dalam rangka Revitalisasi Bangunan dan
Lingkungan Tradisional.
Pembangunan fisik kawasan Strategis
Pembangunan Fisik Kawasan yang sudah disusun RTBL nya
Untuk kelompok kegiatan tersebut struktur pembiayaannya meliputi :
1) Administrasi proyek:
2) Pertanahan: penyediaan tanah untuk bangunan darurat, penyediaan
tanah untuk prasarana fisik lingkungan
3) Pembangunan:
4) Prasarana fisik lingkungan
5) Prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
6) Perbaikan:
7) Rehabilitasi bangunan fasilitas fisik lingkungan
8) Rehabilitasi prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran
9) Operasi dan pemeliharaan:
10)Prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
6 - 23
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
f. Kegiatan Penyaluran Bantuan, usulan dan prioritas kegiatan yang
dilakukan antara lain :
Bantuan pemugaran rumah tidak layak huni 700 unit rumah tiap tahun
Bantuan peningkatan dan pembangunan PSD
Bantuan usaha kecil dan pelatihan ketrampilan
Untuk kelompok kegiatan tersebut struktur pembiayaannya meliputi :
1) Administrasi proyek:
gaji, upah
bahan dan atk
perlengkapan kantor
perjalanan dinas
operasional kantor
6.11. Rencana Pengembangan Permukiman
Pengembangan Permukiman pada Bidang Cipta Karya Departemen
Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki program dan
kegiatan yang bertujuan mengembangkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
Pada wilayah perdesaan arah pengembangan dijabarkan menurut program dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah wilayah diantaranya yaitu:
a. Program Pengembangan Perumahan
Dalam upaya menyediakan perumahan yang layak huni, aman, nyaman,
adil dan berkesejahteraan, diperlukan adanya dukungan terhadap berbagai
penyediaan prasarana dan sarana perumahan. Penyediaan yang diperlukan
antara lain :
1) Penydiaan PSD bagi Kawasan RSH
a. Target:
o Perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah, khususnya PNS/TNI/Polri.
o Sesuai dengan RUTR dan Renstra Pemerintah Daerah.
o Dibangun sesuai PP 80 tahun 1999 tentang Kasiba dan Lisiba BS
o Dukungan PSD dalam pembangunan RSH bagi PNS,TNI/Polri,
Pekerja masyarakat berpenghasilan rendah
6 - 24
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
o Diprioritaskan pada kawasan-kawasan skala besar dan yang
dapat segera mendorong perkembangan wilayah
o Sudah mendatangani MoU antara Pemerintah Daerah dengan
Bapertarum, khususnya yang sudah ada progres pembangunan
rumah ± 60%.
b. Penanganan :
o Identifikasi lokasi-lokasi pengembangan kawasan permukiman
baru (Kasiba/Lisiba BS), diprioritaskan bagi kawasan yang
mewujudkan keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan
rendah termasuk PNS, TNI dan POLRI.
o Bantuan fisik berupa jalan akses dan jalan poros yang
menghubungkan kawasan baru
c. Kontribusi Pemerintah Daerah:
o Menyediakan dana pendamping
o Daftar lokasi yang disahkan oleh Bupati
o Review minimal setahun sekali
2) Penyediaan PS dalam rangka penanganan bencana
a. Target:
o Lokasi pada daerah bencana yang mengalami kerusakan
prasarana dan sarana dasar permukimannya.
o Sudah ada laporan dari Pemerintah Daerah atau media massa
mengenai kejadian bencana, jenis kerusakan prasarana dan
sarana dasar permukiman serta jumlah korban yang ditimbulkan
b. Penanganan:
o Mengembalikan kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman
untuk bisa memberikan fungsi pelayanannya seperti sebelum
terjadi bencana
6 - 25
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
o Bantuan fisik berupa penyediaan prasarana dan sarana dasar
permukiman untuk mengembalikan kondisi yang rusak akibat
bencana.
c. Kontribusi Pemerintah Daerah:
o Menyediakan dana pendamping
o Daftar lokasi yang disahkan oleh Bupati
o Review minimal setahun sekali
b. Program Pengendalian Kota-kota Besar dan Metropolitan
Dalam upaya mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, maka
perlu dilakukan pengendalian agar tetap seimbang denggan daya dukung
lahannya. Upaya memaksimalkan fungsi ruang ini dilakukan melalui :
1) Pengembangan Fungsi Kawasan
a. Target:
o Lingkungan permukiman perkotaan yang tidak teratur sehingga
menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan.
o Lingkungan permukiman sebagai trip distributions (distribusi
pergerakan) tidak accessible terhadap infrastruktur utama
perkotan.
o Pengembangan kawasan permukiman yang tidak terkendali
sehingga berdampak pada lingkungan perkotaan.
o Penanganan permukiman kumuh yang tidak efektif.
b. Penanganan:
o Pengembangan Program dan Kebijakan Pengendalian Kota besar
dan Metropolitan
o Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Perkotaan
o Penanganan Kawasan Permukiman Perkotaan Melalui
Peremajaan Kawasan Perkotaan
c. Kontribusi Pemerintah Daerah:
o Menyediakan dana pendamping
o Daftar lokasi yang disahkan oleh Bupati
6 - 26
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
o Review minimal setahun sekali
b. Pemberdayaan Komunitas PerumahanDalam upaya mewujudkan kawasan perumahan yang sesuai standart yang
diinginkan, maka perlu adanya pemberdayaan pada kawasan perumahan
tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain :
1) Penyediaan PS permukiman di pulau kecil dan terpencil
a. Target:
o Kawasan yang secara fisik terisolasi, kesulitan dalam akses
menuju kawasan lainnya.
o Sebagian besar penduduknya adalah tertinggal baik dalam hal
sosial budaya maupun ekonomi.
o Kondisi pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbatas
(belum banyak tersentuh oleh program pemerintah/non
pemerintah)
b. Penanganan:
o Bantuan teknis berupa:
Pedoman Pengembangan PS di Pulau Kecil dan Terpencil
Identifikasi lokasi kawasan tertinggal dan pulau-pulau kecil yang
ada dalam pemerintah kota/kabupaten sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan.
Penyusunan PJM berbasis pada upaya penanggulangan
kemiskinan dan meningkatkan kwalitas hidup dan penghidupan
masyarakat yang tinggal didalamnya, bertumpu pada kebutuhan
riil dengan melibatkan masyarakat
o Bantuan fisik berupa bantuan prasarana dan sarana dalam
rangka pengembangan kawasan sesuai dengan apa yang tertera
dalam perencanaan program/PJM dan Rencana Tindak
c. Kontribusi Pemerintah Daerah:
o Menyediakan dana pendamping
2) Pengembangan PS Kawasan Agropolitan
a. Target:
6 - 27
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
o Kawasan pertanian yang terdiri dari kota pertanian dan desa –
desa sentra produksi pertanian dan desa penyanggah yang ada
sekitarnya, yang memiliki fasilitas untuk berkembangnya
pertanian industri.
b. Penanganan:
o Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang
pembangunan kawasan Agropolitan
c. Kontribusi Pemerintah Daerah
o Menyediakan dana pendamping
o Daftar lokasi yang disahkan oleh Bupati
o Review minimal setahun sekali
4) Program Peningkatan PS PerdesaanDalam upaya meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat pedesaan, juga harus didukung oleh penyediaan Prasarana
dan sarana yang memadai. Untuk itu pada kawasan diperlukan :
1) Peningkatan infrastruktur skala kawasan (eks. Dpp/ktp2d)
a. Target:
oLokasi sasaran adalah Kelurahan/Desa dengan jumlah
penduduk miskin lebih dari 35%
oKawasan-kawasan diperdesaan yang potensial berkembang,
dan punya nilai lebih dari kawasan lainnya
oMempunyai Desa Pusat dan desa-desa hinterland yang punya
kaitan erat terutama di bidang ekonomi, (hinterland sebagai
pemasok, desa pusat sebagai pengumpul atau pusat pelayanan
oKecamatan urban/perkotaan yang jumlah kelurahan lebih besar
dari Desa sesuai data PODES/BPS.
oKecamatan yang diusulkan bukan merupakan sasaran Program
Pengembangan Kecamatan (PPK)
oKondisi fisik lingkungan yang memungkinkan ; tidak rawan
bencana, strategis
oKondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif.
oSesuai dengan RUTR dan Renstra Kabupaten.
6 - 28
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
b. Penanganan:
o Bantuan Teknis berupa:
o Identifikasi lokasi KTP2D (DPP beserta desa-desa
hinterlandnya).
o Perkuatan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal untuk dapat
menyusun perencanaan pengembangan kawasan
perdesaan secara mandiri
o Penyusunan PJM yang berbasis pada pengembangan potensi
ekonomi lokal, bertumpu pada kebutuhan nyata dengan
melibatkan masyarakat.
oBantuan Fisik berupa bantuan PS kawasan sesuai dengan apa
yang tertera dalam matriks program pada PJM. Diutamakan
pada akses dari DPP ke desa-desa hinterland, dan akses
pada kawasan lain.
o Peningkatan PS desa pusat pertumbuhan diarahkan pada
Penyediaan PSD Perdesaan yang dapat menstimulasi
”Kegiatan Ekonomi Perdesaan”.
c. Kontribusi Pemerintah Daerah:
Menyediakan dana pendamping.
Mencantumkan rencana penanganan KTP2D pada Renstrada
Daftar lokasi disyahkan oleh Bupati
Review minimal setahun sekali
6.12. Profil Pembangunan Permukiman
Sistem Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbentuk
secara alami, dimana permukiman/kampung tempat masyarakat tinggal
terdapat di pusat-pusat kecamatan yang saling berkumpul membentuk
sebuah kelompok permukiman. Selain itu permukiman di Kabupaten Tanjung
Jabung Barat terbentuk mengikuti jaringan jalan yang ada secara linier. Mata
Pencaharian penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kebanyakan
6 - 29
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
adalah petani menyebabkan permukiman terbentuk secara menyebar sesuai
dengan petak-petak lahan yang diusahakan. Disanalah berkelompoknya
pembangunan permukiman. Melihat dari keadaan yang terjadi di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat masih memiliki permukiman/ kawasan desa tertinggal
seperti terlihat pada tabel dibawah ini.
Adanya pertumbuhan penduduk secara langsung akan mempengaruhi
jumlah lahan terbangun untuk permukiman. Untuk itu perlu disiapkan lahan
untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk tersebut. Penggunaan lahan
terbangun yang masih sedikit memberikan kesempatan yang cukup luas bagi
pengembangan kawasan permukiman. Adanya kesempatan untuk
mengembangkan kawasan permukiman tidak berarti menjadikan
pembangunan kawasan permukiman berjalan secara sembarangan dan tidak
teratur. Pengembangan kawasan permukiman tetap harus mengikuti kaidah
dan prinsip-prinsip penataan ruang seperti mengikuti ketentuan kemiringan
lereng, ketentuan teknis bangunan, kebebasan dari bencana banjir, bukan di
kawasan lindung, memiliki aksesibilitas dan kedekatan dengan jaringan jalan
dan lain sebagainya. Arahan pengembangan kawasan permukiman
sebaiknya diarahkan di pusat-pusat kecamatan dan terhubung dengan
jaringan jalan.
6.12.1. Aspek Pendanaan
Pendanaan dalam pembangunan dan pengembangan permukiman ini
didapatkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran
pendapatan belanja Daerah provinsi (APBD I) dan Anggaran pendapatan
belanja Daerah Kabupaten (APBD II). Komitmen Pemda Kab. Tanjung
Jabung Barat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan non ekonomi juga
cukup besar, diantaranya adalah sektor perumahan dan permukiman dan
kawasan.
6.12.2. Sasaran
Adapun Sasaran yang diinginkan dalam pengembangan pemukiman
diarahkan pada:
6 - 30
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
1. Penyediaan dan pemugaran/rehabilitasi permukiman masyarakat
perkotaan dengan sasaran penyediaan permukiman bercirikan perkotaan
dan rehabilitasi permukiman masyarakat
2. Penyediaan dan pemugaran/rehabilitasi permukiman masyarakat
pedesaan dengan sasaran penyediaan permukiman di perdesaan yang
sehat dan layak huni.
6.12.3. Analisis Permasalahan dalam Permukiman dan Rekomendasi
Dari permasalahan yang timbul di kawasan permukiman, menjadikan
dasar untuk dapat memberikan pemecahannya. Diantaranya adalah :
1. Kualitas permukimanPermukiman yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian
besar adalah permukiman tumbuh yang dibangun oleh masyarakat
setempat dan pendatang dimana hanya mengikuti pola yang sudah ada.
Sehingga permukiman terjadi berkelompok sesuai dengan kondisi daerah
yang ditempati. Keadaan ini membuat kurangnya perhatian tentang
penataan kawasan, sehingga tidak beraturannya penempatan bangunan
yang akan berdampak kualitas lingkungan permukiman yang kurang baik.
2. Lokasi permukiman tersebar dan berkelompokDengan kondisi tanah yang bervariasi berupa dataran rendah dan rawa,
dimana kehidupan masyarakat adalah bermata pencaharian pertanian,
perkebunan maka permukiman masyarakat pada umumnya terletak
disekitar tanah pertanian dan perkebunan. Selain itu permukiman pada
umumnya terletak disepanjang akses transportasi baik darat maupun
sungai.
3. Permukiman padat dan kumuhKawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah/hunian dan kondisi
lingkungan masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk kualitasnya.
Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan
standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan,
persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun
6 - 31
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka serta
kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dengan kondisi kepadatan pada daerah tertentu berpotensi terjadinya
kawasan kumuh, apabila kurang perhatian dari pihak terkait dalam hal ini
pihak pemerintah.
Berdasarkan kondisi yang ada serta permasalahan pembangunan
permukiman yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dikaitkan
dengan peraturan yang harus dipenuhi maka perlu usulan beberapa kegiatan
yang berkaitan dengan :
Penataan permukiman perkotaan
Identifikasi permukiman padat dan kumuh
Penataan Lingkungan kawasan permukiman
Penataan dan pembangunan permukiman perdesaan yang layak huni.
3.12.4. Usulan Pembangunan Permukiman
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
untuk memecahkan permasalahan yang timbul harus dilakukan pemecahan
masalahan melalui peluncuran program dan kegiatan. Oleh karena itu,
program dan kegiatan yang dipilih diusulkan untuk mendapatkan alokasi
pendanaan. Usulan Rencana dan Program tersebut merupakan rencana
investasi Infrastruktur Permukiman (bidang PU/Cipta Karya) yang diramu dan
dimasukkan dalam RPIJM Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2010 – 2014. Adapun
usulan tersebut adalah :
a. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan, padadasarnya diarahkan untuk mendukung :i) pengembangan kawasan agropolitan,
ii pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa
(KTP2D) dan Desa Pusat Perturnbuhan (DPP),
iii) penyediaan infrastruktur bagi desa tertinggal dan terpencil,
b. Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh melalui:i) penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP),
ii) penataan dan perbaikan lingkungan permukiman (NUSSP),
6 - 32
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
iii) peremajaan kawasaan kumuh/nelayan,
c. Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman bagiMasyarakat Berpenghasilan Rendah, melalui : penyediaan infrastruktur permukiman (air bersih, sanitasi, drainase
dan jalan lingkungan) untuk pengembangan kawasan perumahan RSH
bagi PNS/TNI-POLRI/pekerja,
penyediaan infrastruktur permukiman di daerah terpencil/pulau
kecil/kawasan perbatasan,
d. Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota, meliputi :o Sistem Penyediaan (prasarana dan sarana) Air Minum,
o Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat dan sistem SANIMAS,
o Pengelolaan Persampahan dan Drainase, dan
o Penataan Revitalisasi kawasan/lingkungan/bersejarah di perkotaan,
e. Pengembangan Kawasan Permukiman, termasuk penyediaan
infrastruktur pendukungnya baik melalui Peremajaan Kawasan di
dalam Kota, maupun untuk pengembangan/perluasan permukiman
kota dan kawasan ekonomi perbatasan,
f. Pembinaan teknis bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungan untuk memenuhi standar keselamatan dan keamanan
bangunan gedung.
6.12.5 Sistem PSD Permukiman Yang Diusulkan
Dalam upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni,
aman, nyaman dan berkesejahteraan, maka harus dipenuhi penyediaan
prasarana dasarnya. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah
kawasan kumuh. Kawasan demikian harus dilakukan rehabilitasi agar menjadi
kawasan yang layak huni, sehat, aman, nyaman dan memberikan ketentraman
dan ketenangan kepada penghuninya. Adapun cakupan berikut usulan yang
perlu dilakukan pada kawasan ini adalah sebagai berikut :
1. Cakupan Kumuh Sedang. Adapun usulan kegiatan pembangunan yangdisampaikan meliputi :
a. Perbaikan Lingkungan Permukiman, dengan kegiatan sebagai
6 - 33
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
berikut :
Peningkatan PS Lingkungan Permukiman
Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Perkotaan (NUSSP)
Penyediaan PS Air Minum bagi kawasan kumuh/nelayan
Pembangunan PS Air Limbah Percontohan Skala Komunitas
(Sanimas)
b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatansebagai berikut:
• Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM - P2KP)
2. Cakupan Kumuh Berat, dengan kerangka usulan mencakup :
a. Peningkatan Fungsi Kawasan, dengan kegiatan sebagai berikut:
o Pengembangan Rusunawa
o Peremajaan Kawasan
6.12.6. Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Perkotaan(NUSSP)
Struktur Kegiatan• Fungsi : Perumahan dan Fasilitas Umum
• Sub Fungsi : Pemberdayaan Komunitas Permukiman
• Program : Pemberdayaan Komunitas Permukiman
• Pelaksana : Satker Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman
Tujuan KegiatanMengatasi masalah kemiskinan di Indonesia melalui kemitraan antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan program
perumahan dan permukiman di lingkungan kumuh perkotaan dan
peningkatan kapasitas kelembagaan tingkat lokal.
Kriteria Penanganan• Kota metropolitan dan besar serta Kota-kota yang berfungsi strategis
(Ibu Kota propinsi/Kabupaten/Kota atau kota-kota yang mempunyai fungsi
khusus).
6 - 34
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
• Kondisi lingkungan permukiman masuk kategori kumuh berat atau sangat
kumuh (langka sarana dan prasarana namun telah ada jaringan jalan lokal
walaupun belum diperkeras).
• Kepadatan penduduk antara 250 - 750 jiwa per Ha.
• Lebih dari 60% rumah tidak layak huni.
• Luas kawasan antara 20 sampai 40 Ha.
• Pemerintah Kota/Kabupaten menyediakan dana pendamping in
cash dengan besaran sesuai dengan kapasitas fiskal masing-
masing kota (KMK No. 358/2003), serta sanggup menyediakan
dana pendamping in kind dan BOP untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
Lingkup Kegiatan
1. Bantuan Teknis berupa: Fasilitasi penyusunan Strategi Pengembangan Perumahan dan
Permukiman Kota/Kabupaten yang berpihak pada masyarakat
berpenghasilan rendah.
Fasilitasi penyusunan Rencana Pengembangan dan Pembangunan
Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) serta pembentukan
Badan Koordinasi Pengendalian Pengembangan Perumahan dan
Permukiman Daerah (BKP4D)
Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah daerah dalam
menangani lingkungan permukiman kumuh perkotaan yang ada di
wilayahnya
Perkuatan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal di dalam
meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kualitas
huniannya.
Menciptakan akses masyarakat berpenghasilan rendah dan
berpenghasilan tidak tetap (informal) kepada sumber dana untuk
pembiayaan perbaikan dan pembangunan perumahan.
Bantuan Fisik berupa peningkatan prasarana dan sarana
lingkungan permukiman yang berbasis pada NUP (Neighborhood
Upgrading Plan) yang disusun dengan partisipasi dan aspirasi
masyarakat.
6 - 35
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Bantuan kredit mikro perumahan untuk perbaikan/pembangunan baru
perumahan masyarakat di lingkungan pemukiman kumuh yang
disalurkan melalui lembaga keuangan lokal.
Indikator Output• Luas Kawasan kumuh yang ditangani (ha).
• Jumlah KK miskin penerima manfaat serta yang mendapat akses
kredit mikro perumahan.
• RP4D dan BKP4D yang dibentuk pada kota/kabupaten sasaran
Indikator Outcome Berkurangnya luas kawasan kumuh (Ha) dan terpenuhinya
kebutuhan akan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan
rendah.
Meningkatnya tingkat kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota
terhadap sektor permukiman khususnya yang diperuntukkan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
Tersusunnya Rencana Pengembangan Perumahan dan
Permukiman di daerah yang menjadi acuan dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan sektor perumahan dan permukiman setiap
tahunnya, dan terwujudnya keterpaduan dengan sektor lainnya serta
berbagai sumber pendanaan yang ada.
Penyediaan PS AM bagi kawasan Kumuh/Nelayan
Struktur Kegiatan• Fungsi : Perumahan dan Fasilitas Umum
• Sub Fungsi : Penyediaan Air Minum
• Program : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
• Pelaksana : Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum
Tujuan Kegiatan
6 - 36
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Penyediaan air minum di kawasan kumuh/nelayan.
Kriteria Penanganan
• Kawasan kumuh perkotaan/nelayan yang tidak memiliki SPAM yang
memadai.
• Lahan sudah tersedia.
Lingkup Kegiatan• Pembuatan Rencana Teknis
• Pembuatan IPA Sederhana
• Pembuatan sumur bor
• Pengadaan pompa
• Pengadaan HU atau TA
• Monitoring dan Evaluasi
Indikator Output• Jumlah unit terbangun
Indikator Outcome• Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh air minum dengan mudah.
• Berkurangnya jumlah kawasan kumuh/nelayan yang tidak
memiliki SPAM yang memadai.
• Keberlanjutan pemanfaatan SPAM terbangun.
Kegiatan Pembangunan Air Limbah Percontohan Skala
Komunitas (SANIMAS)
Struktur Kegiatan• Fungsi : Perumahan dan Fasilitas Umum
• Sub Fungsi : Penyediaan Air Minum
• Program : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
• Pelaksana : Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan PL
6 - 37
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Tujuan Kegiatan :Pengembangan kegiatan pembangunan air limbah skala komunitas yang
berbasis masyarakat.
Kriteria Penanganan: Kawasan kumuh perkotaan yang masih rendah tingkat sanitasinya.
Diusulkan oleh pemerintah daerah dan kesanggupan untuk
mengembangkannya di lokasi yang lain.
Sudah termasuk dalam RPJM Daerah.
Lahan sudah tersedia.
Memerlukan pendampingan kepada masyarakat pengguna.
Biaya SANIMAS tiap lokasi diperkirakan Rp. 400 juta, dengan
pembiayaan berasal dari berbagai sumber, yaitu PemerintahanPusat
(27%), Pemerintah Kabupaten/Kota (55%), Donor/LSM (16%) dan
masyarakat (2%). Biaya O&M sepenuhnya ditanggung masyarakat.
Lingkup Kegiatan:
Fasilitasi pembuatan Rencana Teknis
Fasilitasi pembangunan septic tank komunal, septictank individual,pengadaan jamban. (lihat DIPA)
Monitoring dan Evaluasi
Indikator Output
• Jumlah unit terbangun.
Indikator Outcome
• Banyaknya jumlah jiwa yang memperoleh pelayanan air limbah.
Indikator Keberhasilan
• Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat.
Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP - PNPM)
6 - 38
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
Struktur Kegiatan• Fungsi : Perumahan dan Fasilitas Umum• Sub Fungsi : Pemberdayaan Komunitas Permukiman
• Program : Pemberdayaan Komunitas Permukiman
• Pelaksana : Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (33 Satker)
Tujuan KegiatanMengatasi masalah kemiskinan di Indonesia yang dilaksanakan oleh
masyarakat dan didukung oleh pemerintah daerah dan kelompok peduli, serta
pihak terkait secara mandiri dan berkelanjutan.
Kriteria Penanganan• Kecamatan urban/perkotaan yaitu jumlah kelurahan lebih besar dari Desa
sesuai data PODES/BPS.
• Lokasi sasaran adalah Kelurahan/Desa dengan jumlah penduduk
miskin lebih dari 35%
• Kecamatan yang diusulkan bukan merupakan sasaran Program
Pengembangan Kecamatan (PPK)
• Pemda siap menyediakan dana pendamping.
• Khusus untuk program PAKET, Pemda telah menyiapkan SPKD (Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang di susun oleh KPKD (Komite
Penanggulangan Kemiskinan Daerah) melalui komunitas belajar perkotaan
dan PJM Pronangkis kota yang telah mengakomodasikan PJM Pronangkis
(Program Penanganan Kemiskinan) Kelurahan yang di susun oleh BKM
Lingkup Kegiatan :
1. Bantuan teknis berupa:• Penguatan kapasitas dan mengedepankan peran Pemda agar
mampu secara efektif dalam penanggulangan kemiskinan di
wilayahnya.
• Perkuatan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal untuk
membangun tatanan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan
menangani kegiatan penanggulangan kemiskinan serta
6 - 39
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
pembangunan lingkungan permukiman di wilayahnya secara
terpadu.
2. Bantuan fisik berupa:• Penyediaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk
melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam PJM dan
Restra Pronangkis yang mengacu kepada konsep tridaya.
• Pembiayaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
(PAKET) sebagai stimulan untuk membantu dan mempercepat proses
kemitraan antara masyarakat dengan Pemerintah
Kota/Kabupaten dan kelompok peduli dalam mewujudkan
sinergitas penanggulangan kemiskinan.
Indikator Output• Jumlah kelurahan yang ditangani.
• Jumlah KK miskin penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
Indikator Outcome• Jumlah kelembagaan masyarakat di tingkat lokal.
• Jumlah KK miskin yang meningkat taraf kehidupan/ekonominya.
• PKD yang tersusun dan pelaksanaan program penggulangan
kemiskinan melalui kerjasama antara pemda dan masyarakat
secara mandiri dan berkelanjutan.
6.13. Usulan dan Proiritas Program Pembangunan PSD Permukiman
Program yang diusulkan dalam pembangunan permukiman adalah:1. Meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan fasilitas dan bantuan
teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh, desa tradisional, dan desa
nelayan.
2. Menyediakan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan
rendah minimal tersedianya rumah sangat sederhana (RSS), rumah
sederhana (RS).
6 - 40
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
3. Menyusun norma, standar, peraturan dan manual (NSPM) dalam
pembangunan perumahan masyarakat miskin di perkotaan.
4. Melakukan penataan, peremajaan dan revitalisasi bagi daerah – daerah
permukiman yang kumuh sehingga akan memberikan kebutuhan
penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan perumahan
sederhana yang sehat, sebagai dasar bagi pengembangan kawasan siap
bangun. Kawasan permukiman hendaknya terletak di daerah datar
dengan kemiringan lahan < 5%.
5. Menyediakan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum
yang bersih, listrik, telepon, dan sanitasi yang sehat secara luas dan
merata.
6. Menciptakan iklim yang kondusif yang mampu menarik investor maupun
pengembang untuk membangun fasilitas perumahan yang sehat, nyaman
dan asri.
7. Memfasilitasi pembiayaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan
melalui pembangunan perumahan yang bertumpuh pada masyarakat.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada
kawasan kumuh perkotaan.
9. Mengembangkan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif.
10. Mengembangkan lembaga yang bertanggungjawab dalam pembangunanperumahan dan permukiman pada semua tingkatan pemerintahan sertafasilitasi pelaksanaan penataan ruang permukiman yang transparan danpartisipatif.
11. Menciptakan kepastian hukum dalam bermukim (tinggal) serta fasilitasidan stimulasi pembangunan perumahan yang tanggap terhadp bencana.
12. Menyediakan prasarana jalan lingkungan permukiman kota dan desa13. Mepersiapkan aksesibilitas untuk Desa tertinggal.14. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat yang masih sangat terbatas
(belum banyak tersentuh oleh program pemerintah/non pemerintah)15. Membangunan Perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, khususnya PNS/TNI/Polri.
16. Mengikuti program sesuai dengan RUTR dan Renstra Pemerintah Daerah.
17. Pembangunan yang sesuai dengan PP 80 tahun 1999 tentang Kasiba
dan Lisiba BS
6 - 41
Draft Laporan Akhir RPIJM Kab. Tanjung Jabung Barat
DINAS PEKERJAAN UMUMKab. Tanjung Jabung Barat
18. Memberikan dukungan PSD dalam pembangunan RSH bagi PNS,
TNI/Polri, Pekerja masyarakat berpenghasilan rendah
19. Memprioritaskan pada kawasan-kawasan skala besar dan yang dapat
segera mendorong perkembangan wilayah
20. Melaksanakan MoU antara Pemerintah Daerah dengan Bapertarum,
khususnya yang sudah ada progres pembangunan rumah ± 60%.
21. Mengembangkan lokasi kawasan eks Transmigrasi dalam upaya
mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
22. Pengembangan lokasi kawasan Agropolitan
23. pengembangan kawasan permukiman baru (Kasiba/Lisiba BS)
24. Bedah rumah
25. Penyusunan standarisasi rumah layak huni
26. Identifikasi lokasi kawasan tertinggal dan pulau-pulau kecil yang ada
dalam pemerintah kota/kabupaten