BAB VI-LKPJ ATA 2012.pdf

VI-1

BAB VI

PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pasal 195 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan

daerah lainnya atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang didasarkan pada

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling

menguntungkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor

50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja

Sama Daerah.

Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan

dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan

mensinergikan potensi antar daerah.

Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud, maka

kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk

menciptakan sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang

dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan

pembangunan kewilayahan.

2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Kegiatan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.500.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.455.236.000,- atau

91%. Adapun Keluaran dari kegiatan ini terdiri dari :

1) Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut berperan aktif dalam forum Mitra Praja

Utama Tahun 2012 yaitu Rapat Gabungan MPU di Provinsi Banten yang

diselenggarakan pada tanggal 11 s.d 13 April 2012, Forum Kerjasama

Daerah MPU dimaksud beranggotakan 10 (sepuluh) provinsi, yaitu Jawa

Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali,

Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dimana dalam

Forum Kerjasama MPU ini telah menhasilkan Keputusan Bersama Gubernur

anggota MPU tentang jadwal Rapat Kerja Gubernur Anggota FKD MPU

VI-2

Tahun 2013, Keputusan Bersama tentang Program Kerjasama Pembangunan

Tahun 2013, dan Rekomendesi di bidang ekonomi dan keuangan,

lingkungan dan infrastruktur, kesejahteraan sosial dan bidang pemerintahan

kepada Pemerintah

2) Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut aktif dalam serangkaian kegiatan

forum kerjasama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)

Tahun 2012 yang telah menghasilkan program kerja APPSI Tahun 2013

yang diantaranya program kerja Rapat Kerja Nasional APPSI pada bulan Juni

tahun 2013 serta Fasilitasi kerjasama antar daerah provinsi dalam Forum

APPSI yang lebih bersifat kebijakan (rekomendasi) dalam kerangka

implementasi otonomi daerah;

3) kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan aktif dalam Forum

kerjasama lingkup Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur

yang telah menghasilkan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama

wilayah Jabodetabekjur tentang Pembangunan Jalur Busway Koridor Utama

Regional Jakarta-Bekasi Dan Jakarta-Tangerang, Pemulangan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Jalanan Provinsi Dki Jakarta Ke Daerah

Asal Di Provinsi Jawa Barat, serta dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan

lintas batas di wilayah Perbatasan Jabodetabekjur.

Pada kesempatan ini, perlu disampaikan keluaran kerjasama antar daerah pada

Tahun 2012, sebagai berikut :

1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Pengembangan

Puskesmas Menjadi Puskesmas Berfungsi Pelayanan Obstetri Neonatal

Emergensi Dasar (PONED) di Jawa Barat.

2) Tersedianya naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang

Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Jawa Barat.

3) Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tentang Pengembangan

Puskesmas Menjadi Puskesmas Berfungsi Pelayanan Obstetri Neonatal

Emergensi Dasar (Poned) Di Jawa Barat Tahun 2012.

4) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan

Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan

Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Penegakan Peraturan

Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Dki

Jakarta.

VI-3


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan


Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Jawa

Tengah.


Pemerintah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan


Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Banten.


Pemerintah Provinsi Banten Tentang Penanganan Gangguan Ketertiban

Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelanggaran Peraturan Daerah

Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Banten.


Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tentang Penanganan Gangguan Ketertiban

Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelanggaran Peraturan Daerah

Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Dki Jakarta.


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penanganan Gangguan

Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelanggaran

Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan

Provinsi Jawa Tengah.

10) Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah

Provinsi Jawa Barat Pemerintah Provinsi Dki Jakarta, Pemerintah Provinsi

Banten, Pemerintah Kota Bekasi, Dan Pemerintah Kota Tangerang Tentang

Pembangunan Jalur Busway Koridor Utama Regional Jakarta-Bekasi Dan

Jakarta-Tangerang

11) Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Bupati

Kuningan, Bupati Cirebon,Walikota Cirebon, Bupati Ciamis, Bupati Cilacap,

Walikota Banjar, Bupati Brebes Dan Bupati Majalengka Tentang Badan

Kerjasama Antar Daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Kuningan, Cirebon,

Ciamis, Cilacap, Majalengka, Brebes Dan Banjar.

12) Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat

Jenderal Cipta Karya Dan Dinas Permukiman Dan Perumahan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat Dan Pemerintah Kabupaten Bandung Tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Jawa Barat.

VI-4

b. Kegiatan Fasilitasi kegiatan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama XII Tahun

2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.750.000.000,-, realisasi anggaran

sebesar Rp.730.100.000,- atau 97%. Adapun keluaran dari kegiatan ini yaitu

berupa fasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pribumi penyelenggaraan

Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama XII Tahun 2012, yang menghasilkan

Keputusan Bersama Gubernur anggota MPU tentang jadwal Rapat Kerja Gubernur

Anggota FKD MPU Tahun 2013, Keputusan Bersama tentang Program Kerjasama

Pembangunan Tahun 2013, Rekomendesi di bidang ekonomi dan keuangan,

lingkungan dan infrastruktur, kesejahteraan sosial dan bidang pemerintahan

kepada Pemerintah.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Adanya inkonsistensi ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan

yang mengatur kerjasama daerah dengan peraturan perundang-undangan

sektoral. Solusi peningkatan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan koordinasi

antar organisasi perangkat daerah pelaksana kerjasama.

b. Perlu dioptimalkan peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah baik di lingkungan

provinsi maupun kabupaten/kota.Solusi intensifikasi pembinaan dan koordinasi

dalam pelaksanaan kerjasama khususnya di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama baik secara kualitas

maupun kuantitas. Solusi peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola

kerjasama dan optimalisasi peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah baik di

lingkungan provinsi maupun kabupaten/kota.

d. Belum tersedianya Rencana Induk Kerjasama antar Daerah untuk percepatan

kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik. Solusi Penyusunan

Rencana Induk Kerjasama antar Daerah untuk percepatan kesejahteraan

masyarakat dan peningkatan pelayanan publik;

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga


Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 195, bahwa Daerah dapat mengadakan kerjasama daerah dengan

daerah lainnya atau kerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada

pertimbangan efisien, efektivitas, pelayanan publik, sinergi dan saling

menguntungkan. Sebagai tindaklanjut undang-undang tersebut, Pemerintah telah

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22

VI-5

Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerjasama Daerah, disamping itu,

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.395.725.000,- atau 98,93%. Hasil

pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya kerjasama yang diajukan oleh OPD di

lingkungan Pemerintah Jawa Barat dengan pihak ketiga dan tercapainya target setiap

OPD yang melibatkan atau yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam

melaksanakan kegiatan/program yang dimiliki setiap OPD, terselenggaranya

bimbingan teknis/advokasi tata cara penyusunan anggaran kerjasama daerah,

tersusunnya kajian akademis ajian Akademis Pengembangan Kerjasama Publik Private

Partner Ship dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol BIUTR, Soroja dan

Cisundawu dan Kajian tentang Pemanfaatan Aset sebagai Sumber Pendapatan Asli

Daerah melalui mekanisme Kerjasama.

Adapun dalam pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, Pemerintah

Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi 25 (dua puluh lima) naskah kerjasama daerah

dengan Pihak Ketiga, sebagai berikut :

a. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah

Kabupaten Bogor, PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Dan PT. Cibinong

Center Industrial EstateTentang Penyediaan Akses Jalan Menuju Tempat

Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Di Desa Nambo

Dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

b. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Perusahaan

Umum (Perum) Jasa Tirta II Tentang Konservasi Sumberdaya Air Di Daerah

Aliran Sungai Citarum.

c. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan, Pembinaan dan

Perlindungan Bahasa dan Sastera.

d. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi

Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung dan Institut Teknologi Bandung tentang

Penataan Seputar Kampus Institut Teknologi Bandung.

e. Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Perumahan Rakyat Dengan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa

Provinsi Jawa Barat

VI-6

f. Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian

Perhubungan Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pembangunan

Shortcut Jalur Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa.

g. Kesepakatan Bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia,

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah

Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Brebes Tentang Pembangunan

Bendungan Kuningan Di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

h. Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi

Jawa Barat Dengan Pemerintah Kabupaten Garut Tentang Penanganan Dan

Penyelesaian Pembangunan Daerah Irigasi Leuwi Goong Di Kabupaten Garut.

i. Perjanjaan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tenang Pengelolaan Kas Umum

Daerah.

j. Perjanjian Kerjasama UNPAD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pelatihan dan

Fasilitasi Program Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA) serta

Pelatihan dan Fasilitasi Pengolahan Hasil Pertanian (PHP) dalam Kegiatan

Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI).

k. Kesepakatan Bersama Pembangunan/Pengembangan di Wilayah Kabupaten

Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur Sebagai Dampak Pembangunan PLTA

Upper Cisokan Pumped Storage.

l. Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pertanian, Kerjasama Tentang

Pelaksanaan Program Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Periode II.

m. Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Institut Teknologi Bandung

(ITB) Tentang Penyusunan Kriteria Indikator Green Province Jawa Barat

n. Perjanjian Kerjasama Antara Jhpiego, Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah

Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Karawang, Dan Pemerintah Kabupaten

Indramayu, Tentang Pelaksanaan Program Expanding Maternal And Newborn

Survival (Emas) Di Jawa Barat.

o. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi

Jawa Barat tentang Penanganan Perkara Bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata

Usaha Negara di Luar dan di Dalam Pengadilan.

p. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada

Masyarakat Jawa Barat Dan/Atau Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Barat

q. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ITB Tentang Bidang

Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pembangunan Jawa Barat.

VI-7

r. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian

Perhubungan tentang Pembangunan dan Penyelenggaraan Bandar Udara Baru di

Kabupaten Majalengka.

s. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah

Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi,

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dan Pemerintah Kabupaten Sumedang,

Tentang Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari-

Hari (Spgdt-S) Di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten

Bandung Barat Dan Kabupaten Sumedang.

t. kesepakatan bersama antara Karang Taruna Provinsi Jawa Barat dengan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

u. Addendum Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Perum

Bulog Divisi Regional Jawa Barat Tentang Subsidi Operasi Pasar Murah

Kebutuhan Pokok Masyarakat.

v. Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk.

TentangPengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro Dan Kecil.

w. Addendum Perjanjina Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT.

Tritunggal Lestari Makmur tentang Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan

(Build, Operate and Transfer/BOT) aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa

lahan yang terletak dijalan Diponegoro Nomor 27 dan Jalan Surapati Nomor 6

Bandung.

x. Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Pakar Indah

tentang kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) aset

milik /dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa lahan lapang Golf yang

terletak di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.

y. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tentang Pelaksanaan Program 300 Doktor Luar

Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Pemerintah

Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat.

z. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Asuransi

Kesehatan Indonesia (Persero) Dengan Tentang Pelayanan Kesehatan Rawat

Jalan Dan Rawat Inap Bagi Peserta Askes Sosial.


a. Masih adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang bertentangan

dengan perundang-undangan pemerintahan daerah yang berhubungan dengan

VI-8

pelaksanaan kerjasama daerah. Solusi, peningkatan koordinasi antar Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana

kerjasama serta konsultasi dengan Pemerintah;

b. Belum seluruh kementerian mengetahui dan memahami tentang peraturan

kerjasama yang telah dibuat oleh pihak kementerian dan telah ditandatangani

oleh pejabat yang berwenang tanpa terlebih dahulu dibahas dengan pemerintah

provinsi. Solusi, peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola

kerjasama baik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah

Kabupaten/kota melalui sosialisasi peraturan perundang-Undangan tentang

kerjasama daerah;

c. Keterbatasan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kerjasama. Solusi,

mengusulkan anggaran yang diperlukan, baik yang bersumber dari APBD

maupun APBN.

d. Masih kurangnya minat swasta untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan Pelayanan Publik di dalam

pembangangunan ekonomi khususnya tentang investasi swasta pada bidang

bidang infrastruktur di Provinsi Jawa Barat.

C. Kerjasama Pembangunan


Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan

daerah lainnya atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang didasarkan pada

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling

menguntungkan, karena hubungan luar negeri masih menjadi domain dari Pemerintah

Pusat maka ada Undang-Undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar

Negeri serta dalam pembentukan perjanjian ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2000 tentang Perjanjian Internasional.

Sebagai pedoman pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan

Pihak Luar Negeri selain itu ditambah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik

Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan

dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diatur

juga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama daerah,

VI-9

yang diantaranya mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan kerja sama

Pemerintah Daerah Pihak Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan

pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh

Gubernur.

Kerjasama antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri pada hakikatnya

merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah di

luar negeri dan badan/lembaga luar negeri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia, menyerasikan dengan rencana pembangunan daerah dan mensinergikan

potensi antar daerah.

Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud, maka

kebijakan kerjasama antar daerah dan badan lembaga luar negeri diarahkan pada

peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan arah kebijakan termaksud, telah dilakukan kegiatan Revitalisasi

Kerjasama dengan Salah Satu Provinsi di Wilayah Asia dan Penjajakan Kerjasama di

Wilayah Afrika Selatan serta Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama antar

Pemerintah dan dengan Badan/Lembaga Luar Negeri, dengan hasil sebagai berikut :

a. Kegiatan Revitalisasi Kerjasama dengan Salah Satu Provinsi di Wilayah Asia dan

Penjajakan Kerjasama di Wilayah Afrika Selatan:

1) Revitalisasi kerjasama dengan salah satu provinsi di wilayah Asia dilakukan

melalui kunjungan kerja delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Provinsi

Chiang Rai, Kerajaan Thailand. Hasil dari kunjungan tersebut adalah Draft

Agreed Minutes antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi

Chiang Rai untuk bertukar pengetahuan dan tenaga ahli dalam bidang

pertanian, pendidikan, budaya dan pariwisata, perdagangan dan industri,

Penawaran beasiswa untuk 2 (dua) orang per tahun serta Intensive Training

Program for Tourism Hospitality Industry untuk 10 (sepuluh) orang selama

1½ bulan dari Universitas Mae Fah Luang, promosi potensi Jawa Barat

melalui Indonesian Corner di lingkungan Universitas Mae Fah Luang, dan

Transfer of Knowledge tentang pengelolaan organic farm.

2) Penjajakan Kerjasama di Wilayah Afrika Selatan dilakukan melalui kunjungan

kerja delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke 2 (dua) provinsi di Afrika

Selatan yaitu Limpopo dan Mpumalanga. Hasil dari kunjungan tersebut

adalah Kesepakatan kerjasama antara KADIN Jawa Barat dan National

African Federated Chamber of Commerce & Industry (NAFCOC) serta

VI-10

Diplomatic & Executive Networking Centre (DENC) tentang Penguatan

Kerjasama di Bidang Perdagangan dan Perekonomian, Business Forum

antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pengusaha Provinsi

Mpumalanga dan Limpopo dan pengusaha Jawa Barat, serta data peluang

kerjasama antara Provinsi Jabar dan Limpopo.

3) Rapat Koordinasi Kerjasama Luar Negeri tentang Prospek Kerjasama dengan

Provinsi Chiang Rai, Thailand & Provinsi di Afrika Selatan dan Rapat

Koordinasi dalam rangka revitalisasi kerjasama dengan salah satu Provinsi di

Wilayah Asia & Penjajakan Kerjasama di Wilayah Afrika Selatan.

4) Kajian Pakar Pengembangan Kerjasama Luar Negeri melalui Kerjasama

Sister Province Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi di Afrika

Selatan dalam Penguatan Kerjasama Pembangunan Ekonomi guna

Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah.

b. Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama antar Pemerintah dan dengan

Badan/Lembaga Luar Negeri:

1) Fasilitasi Implementasi kerjasama antara Kementerian Pendidikan &

Kebudayaan, Kementerian Agama dengan Lembaga Pemerintah Amerika

Serikat Peace Corps dalam Bidang Pengajaran Bahasa Inggris dan Pelatihan

Guru Bahasa Inggris.

2) Kerangka Acuan Kerja Program USAID PRIORITAS antara Pemprov Jabar

dan USAID tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Jawa Barat.

3) Monitoring ke Kabupaten/Kota dalam rangka Inventarisir dan Evaluasi

Kerjasama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan

Pemerintah/Badan/Lembaga di Luar Negeri.

4) Kajian Pemetaan Potensi Unggulan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Jawa

Barat.

5) Nota Pernyataan Kehendak Rencana Kerjasama Bidang Infrastruktur antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Intercorp International Limited, Amerika

Serikat, dan New Frontiers Resources, Lebanon.

6) Rapat Koordinasi Kerjasama Luar negeri: Sosialisasi Mekanisme Pinjaman

dan Hibah Luar Negeri serta prosedur izin perjalanan dinas Luar Negeri.


a. Belum adanya kesepakatan kegiatan konkrit dari OPD teknis dari kedua daerah.

Solusi mengintensifkan koordinasi dan konsultasi, khususnya dengan Kementerian

Dalam Negeri sebagai Instansi Vertikal dan Kementerian Luar Negeri sebagai

VI-11

penanggungjawab urusan hubungan luar negeri untuk menghindari multitafsir

peraturan perundang-undangan secara berkesinambungan.

b. SDM pengelola kerjasama baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota di

Jawa Barat perlu ditingkatkan. Solusi peningkatan kapasitas aparatur pengelola

kerjasama secara berkesinambungan melalui kegiatan sosialisasi peraturan

perundang-undangan kerjasama luar negeri, advokasi teknis mengenai

tatacara/prosedur dalam penyelenggaraan kerjasama luar negeri guna terciptanya

suatu mekanisme pengelolaan kerjasama yang mampu menjaring mitra kerjasama

yang potensial dengan kapabilitas dan kompetensi yang sesuai dan pertukaran

informasi/pengetahuan dengan melakukan kunjungan kerja ke provinsi di

Indonesia yang telah berhasil dalam menjalin kemitraan dengan pihak pemerintah

di luar negeri maupun dengan badan/lembaga luar negeri.

c. Pengorganisasian dan pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama luar negeri masih

belum tertata dengan baik serta terkoordinasi di dalam satu atap baik di lingkup

OPD maupun Pemerintah Kota/Kabupaten. Solusi peningkatan koordinasi antar

pengelola kerjasama luar negeri di lingkungan Provinsi Jawa Barat untuk

meciptakan sinergi dan harmonisasi program dan menciptakan jejaring pengelola

kerjasama luar negeri.

d. Kurangnya komitmen untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dijalin oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui alokasi anggaran dan kegiatan yang

konkrit baik di lingkup OPD maupun Pemerintah Kota/Kabupaten sehingga

kerjasama cenderung berjalan stagnan. Solusi perlu adanya komitmen dan Political

Will yang kuat dari Pimpinan untuk merealisasikan kerjasama yang telah dijalin dan

juga komitmen dari OPD serta Pemerintah Kota/Kabupaten melalui pengalokasian

anggaran kegiatan.

D. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi


Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten

dan kota. Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan

sebagai urusan Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan tugas-

tugas pembantuan. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah memiliki

peran yang sangat kuat dalam menjaga kepentingan nasional dan Pemerintah

memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan

VI-12

secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Penyerahan urusan pemerintahan yang

sebagian besar diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota menuntut Pemerintah

untuk memastikan bahwa kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan tersebut

sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan posisi gubernur selaku kepala daerah

provinsi sekaligus berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Dalam

hal ini gubernur mempunyai fungsi menjembatani dan memperpendek rentang

kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam penyelenggaraan

pemerintahan di wilayah provinsi.

Dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi mempunyai tugas dan

wewenang: a) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

kabupaten/kota; b) koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi

dan kabupaten/kota; c) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Disamping pelaksanaan

tugas tersebut gubernur sebagai wakili Pemerintah mempunyai tugas: a) menjaga

kehidupan berbangsa, bernegara dalam rangka memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia; b) menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan

kehidupan demokrasi; c) memelihara stabilitas politik; dan d) menjaga etika dan

norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Peran gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan,

pengawasan, koordinasi dan penyelarasan kegiatan pembangunan di daerah akan

dapat mengurangi ketegangan yang selama ini sering terjadi pada hubungan antara

bupati/walikota dan gubernur. Perbedaan dalam memahami pola hubungan

antarkedua tingkatan pemerintahan tersebut cenderung mempersulit koordinasi dan

sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota. Pengaturan

peran gubernur sebagai wakil pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi jo

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas Dan

Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di

Wilayah Provinsi, pendanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui

mekanisme dana dekonsentrasi yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran

Kementerian Dalam Negeri. Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri merupakan

VI-13

bagian dari Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kegiatan

Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah serta Kerjasama Daerah.

Penguatan fungsi gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi juga

dimaksudkan memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan. Dalam

pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, maka hubungan antara

gubernur dengan bupati/walikota bersifat bertingkat, dimana gubernur dapat

melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Sebaliknya bupati/walikota dapat melaporkan permasalahan

yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam

hubungan antar kabupaten/kota.

Penyelenggaraan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah dijabarkan dalam

bentuk program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi jo. Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di

Wilayah Provinsi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-026 Tahun 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2012 dan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2012 Provinsi

Jawa Barat, dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Program dan kegiatan dimaksud meliputi:

a. Fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah dalam wewujudkan ketentraman dan

ketertiban masyarakat;

b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi;

c. Fasilitasi kesekretariatan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi;

d. Koordinasi perencanaan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintah di wilayah provinsi;

e. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah;

f. Koordinasi pengendalian dan pelaporan administrasi keuangan dan aset

pemerintah di wilayah provinsi;

g. Pengendalian urusan pemerintah di wilayah provinsi; dan

h. Fasilitasi peraturan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh

kabupaten/kota.

VI-14


Realisasi pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai

Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Barat adalah terselenggaranya rapat pimpinan daerah dalam mewujudkan

Ketentraman dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya rapat koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Provinsi dengan pokok bahasan

batas daerah, pertanahan, kerjasama daerah, otonomi daerah dan Standar Pelayanan

Minimum (SPM), terselenggaranya rapat fasilitasi kesekretariatan gubernur sebagai

wakil Pemerintah di wilayah provinsi, terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan

dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah di wilayah Provinsi,

terselenggaranya rapat koordinasi pengendalian dan pelaporan administrasi keuangan

dan aset Pemerintah di wilayah Provinsi, terselenggaranya rapat pengendalian

penyelenggaraan urusan Pemerintah di wilayah Provinsi dan terselenggaranya rapat

penegakan peraturan perundang-undangan.


Pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi masih

lemah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan peran

gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi adalah keterbatasan dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan untuk mendanai

pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah. Beberapa

permasalahan dalam pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi satker Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Barat adalah keterlambatan dalam penetapan RKAKL menyebabkan

kegiatan perencanaan (musrenbangprov) tidak dapat dilaksanakan, belum ada

ketentuan yang mengatur mengenai penyampaian laporan keuangan (SAI) dari satker

instansi vertikal ke gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah, jumlah satker yang

ada di Jawa Barat sebanyak 1114 satker sedangkan dalam juklak DIPA/RKAKL hanya

dialokasikan untuk 60 satker.

Solusi dari permasalahan tersebut, penetapan RKAKL ditetapkan bersamaan dengan

JUKLAK nya. dibuat aturan yang jelas tentang kewajiban instansi vertikal di

provinsi/kabupaten/kota untuk menyampaikan pelaporan keuangan dan fisik kegiatan

setiap triwulan serta penambahan untuk alokasi yang disesuaikan dengan jumlah

satker yang berada di Provinsi Jawa Barat.

VI-15

E. Pembinaan Batas Wilayah


Landasan kebijakan dalam pelaksanaan batas daerah, sebagai berikut :

a. Undang Undang yang berlaku sebagai Lex Generalis, yaitu Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan acuan

dasar dan umum terkait segala hal pemerintahan daerah;

b. Undang Undang yang berlaku sebagai Lex Specialis, yaitu berbagai undang-

undang tentang Pembentukan Daerah Otonom;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah No. 78

Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketelitian Peta Tata

Ruang;

e. Peraturan Daerah/Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Pembentukan

Wilayah Tingkat Kecamatan/Desa;

f. Kesepakatan Antar Daerah Tentang Batas;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Penegasan Batas Daerah; dan

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan

Penegasan Batas Wilayah Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penegasan Batas Daerah, menyatakan bahwa Penegasan Batas Daerah

adalah kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan yang dititikberatkan pada

upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun

fisik di lapangan serta dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas

secara pasti di lapangan sampai dengan titik koordinat di atas peta.

Beberapa prinsip pokok penegasan batas daerah, yaitu mewujudkan batas

antar daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan,

berpedoman pada batas-batas daerah tersebut dalam undang-undang

pembentukannya daerah, melalui tahapan yang disepakati, dilakukan oleh Tim

Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota serta

penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi, dan kabupaten/kota.

Batas Daerah sangat penting, untuk tertib admisitrasi kewilayahan, tertib

penyelenggaraan pembangunan, tertib pelayanan umum dan tertib kegiatan

kemasyarakatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. bahwa penataan batas

daerah bukan berarti mengkotakkan wilayah nusantara, tetapi sifatnya lebih pada

penataan batas wilayah kerja administrasi pemerintahan, yang pada gilirannya

VI-16

mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan

masyarakat di wilayahnya. Jadi kunci suksesnya adalah kesepakatan.

Peran Pemerintah Provinsi adalah memfasilitasi penegasan batas daerah,

melaksanakan penegasan batas daerah, memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas

daerah dan koordinator Tim Penegasan Batas Daerah yang bersangkutan.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kabupaten/kota memiliki 65 segmen

perbatasan, baik yang berbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat maupun antar

kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta

dan Jawa Tengah. Dari 65 segmen batas yang sudah mendapatkan penetapan dari

Menteri Dalam Negeri, baru 22 segmen yang sudah ditetapkan. Jadi masih terdapat

43 segmen yang belum ditetapkan.


Perkembangan penyelesaian penegasan batas daerah di Provinsi Jawa Barat,

dari 48 segmen batas daerah yang belum ditetapkan tersebut secara bertahap telah

dilaksanakan penegasan batas secara pasti di lapangan dan diajukan kepada Menteri

Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.

Segmen batas daerah yang sudah ditetapkan sebanyak 22 segmen, sebagai

berikut:

No Segmen Status Panjang

Batas

1. Kab. Ciamis Kab. Cilacap Prov.Jateng Permendagri

No. 2 Tahun 2009

±61.2498 KM

2. Kab. Cirebon Kab. Brebes Prov.Jateng Permendagri

No. 2 Tahun 2009

±31.5795 KM

3. Kota Banjar Kab. Cilacap Prov.Jateng Permendagri

No. 2 Tahun 2009

+ 20.5017 KM

4. Kab. Kuningan Kab. Brebes Prov.Jateng Permendagri

No. 2 Tahn 2009

+ 29.8701 KM

5. Kab. Kuningan Kab. Cilacap Prov.Jateng Permendagri

No. 2 Tahun 2009

+ 19.3695 KM

6. Kab. Kuningan Kabupaten Majalengka Permendagri No.14

Tahun 2009

+34.4655 KM

7. Kab. Subang Kabupaten Sumedang Permendagri No.13

Tahun 2008

+ 46.4979 KM

8. Kab. Majalengka Kabupaten Sumedang Permendagri No.13

Tahun 2008

+ 84.1491 KM

9. Kab. Indramayu Kabupaten Sumedang Permendagri No.13

Tahun 2008

+ 43.2234 KM

10. Kab. Garut Kabupaten Sumedang Permendagri No.13

Tahun 2008

+ 36.8076 KM

VI-17

11. Kab. Bandung Kabupaten Sumedang Permendagri No.13

Tahun 2008

+ 44.9661 KM

12. Kab. Ciamis Kabupaten Kuningan Permendagri No.14

Tahun 2009

+ 27.8388 KM

13. Kab. Cirebon Kabupaten Indramayu Kepmendagri No.246

Th 2004

+ 41.2587 KM

14. Kab. Cirebon Kabupaten Kuningan Kepmendagri No.246

Th 2004

+ 66.5334 KM

15. Kab. Cirebon Kabupaten Majalengka Kepmendagri No.246

Th 2004

+ 31.3575 KM

16. Kab. Ciamis Kota Banjar Permendagri No.59

Tahun 2011

+ 59.9733 KM

17. Kab. Ciamis Kabupaten Tasikmalaya Permendagri No.58

Tahun 2011

+ 118.1484 KM

18. Kab. Ciamis Kota Tasikmalaya Permendagri No.56

Tahun 2012

+ 13.8306 KM

19. Kab. Ciamis

Kab. Majalengka

Permendagri No.54

Tahun 2012

+ 29.5704 KM

20. Kota Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya Permendagri No.58

Tahun 2012

+ 67.5213 KM

21. Kab. Bogor Kab. Lebak Provinsi Banten Permendagri No.55

Tahun 2012

+ 74.7252 KM

22. Kab. Sukabumi Kab. Lebak Provinsi Banten Permendagri No.57

Tahun 2012

+ 39.6381 KM

Segmen Batas Daerah yang masih dalam proses penetapan, sebagai berikut:

No Segmen Status Panjang

Batas Tindak Lanjut

1 Kab. Indramayu Kab.Majalengka PBD APBN 2009,

Verifikasi 2010 + 72.594 KM FINALISASI

PERMENDAGRI

Penegasan Batas Daerah yang dilaksanakan Tahun 2012, sebagai berikut:

No SEGMEN STATUS PANJANG

BATAS

TINDAK

LANJUT

1 Kab.Karawang Kab. Subang 12 Pilar + 36.9963 KM PBD APBN

2012

2 Kab. Bandung Kota Bandung 25 Pilar + 43.0014 KM PBD APBN 2012

3 Kab. Bekasi Kota Bekasi 27 Pilar + 41.7027 KM PBD APBN

2012

4 Kab. Bogor Kota Bogor 37 Pilar + 73.3599 KM PBD APBN

2012

5 Kab. Garut Kab. Tasikmalaya 41 Pilar + 107.2371 KM PBD APBN 2012

VI-18

6 Kota Bandung Kota Cimahi 5 Pilar + 12.2211 KM PBD APBN

2012

7 Kab. Bogor Kota Bekasi 21 Pilar + 41.7582 KM PBD APBD

2012

8 Kab. Majalengka Kab. Tasikmalaya 2 Pilar

+ 6.2271 KM PBD APBD 2012

Segmen Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

dengan Provinsi Banten dan DKI. Jakarta Tahun 2012, sebagai berikut :

No SEGMEN STATUS PANJANG

BATAS TINDAK LANJUT

1 Kab. Bogor Kota Tangerang Selatan Prov.Banten

PBD Belum

+ 0.1554 KM PBD APBN 2012

2 Kota Depok Kota Tangerang Selatan

Prov.Banten

PBD

Belum + 11.5218 KM PBD APBN

2012

3 Kab. Bogor Kabupaten Tangerang

Prov.Banten

PBD


2012

4 Kota Depok Kota Jakarta Selatan Prov.Dki Jkt

PBD Belum

+ 22.9326 KM PBD APBN 2012

5 Kab. Bekasi Kota Jakarta Timur

Prov.Dki Jkt

PBD


2012

6 Kota Bekasi Kota Jakarta Timur

Prov.Dki Jkt

PBD


2012

7 Kota Depok Kota Jakarta Timur Prov.Dki Jkt

PBD Belum

+ 15.3846 KM PBD APBN 2012

8 Kab. Bekasi Kota Jakarta Utara

Prov.Dki Jkt

PBD


2012

Verifikasi Batas Daerah Tahun 2012 untuk proses penetapan Permendagri,

sebagai berikut:

No Segmen Status Panjang Batas

1. Kab. Subang Kab. Indramayu PBD Selesai + 84.1491 KM

2 . Kab.Bandung Barat Kab.Bandung PBD Selesai + 63.9693 KM

3. Kab.Bandung Barat Kota Cimahi PBD Selesai + 24.864 KM

3 . Kab. Karawang Kab. Purwakarta PBD Selesai + 54.3567 KM

VI-19


Sampai saat kondisi di Jawa Barat masih banyak daerah belum melaksanakan

penegasan batas daerah secara pasti di lapangan yang dilaksanakan dengan

sistematis dan terkoordinasi. Batas daerah yang ada masih imajiner, hal ini akan

memudahkan terjadinya konflik di wilayah perbatasan, sehingga dapat mengganggu

penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

perbatasan menjadi tidak optimal.

Agar pelaksanaan penegasan batas daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai

dengan yang diharapkan, maka diperlukan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah

dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

F. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 terdapat

12 potensi bencana di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

Potensi Bencana Provinsi Jawa Barat

POTENSI BENCANA PROVINSI JAWA BARAT

BERDASARKAN CATATAN SEJARAH

1. Banjir 7. Kekeringan

2. Gelombang ekstrim dan abrasi 8. Epidemi dan wabah penyakit

3. Gempa bumi 9. Konflik Sosial

4. Kebakaran Hutan dan lahan 10. Cuaca ekstrim

5. Gagal teknologi 11. Tanah Longsor

6. Letusan gunung Api 12. Tsunami

Sumber : Data & Informasi Bencana Indonesia 2012

Berdasarkan kecenderungan kejadian 10 tahun terakhir dan tingkat risiko tiap-

tiap bencana yang ada, Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat memperlihatkan

bahwa terdapat beberapa jenis potensi bencana yang membutuhkan prioritas

penanganan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tercatat 7 dari 12 jenis potensi

bencana menjadi Bencana Prioritas. Bencana Prioritas Provinsi Jawa Barat adalah

untuk potensi bencana gempabumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, longsor,

cuaca ekstrim dan kekeringan. Dengan menggunakan metodologi pada Peraturan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengkajian Risiko Bencana, bencana-bencana prioritas ini dapat mendatangkan

kerugian bagi daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat seperti yang terlihat pada Tabel 2.

VI-20

Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa masyarakat terdampak terbesar

terjadi bila Provinsi Jawa Barat terkena bencana kekeringan. Kerugian terbesar terjadi

bila Provinsi Jawa Barat secara masif terkena bencana gempabumi atau kekeringan.

Kerusakan lingkungan parah akan terjadi bila Provinsi Jawa Barat terkena bencana

longsor secara masif. Longsor masif ini terjadi bila Provinsi Jawa Barat terkena letusan

gunung api yang menimbulkan gempabumi dan longsoran sebagai bencana

turunannya.

Jenis Bencana dan Tingkat Kerugian Bencana Prioritas Provinsi Jawa Barat

Potensi Bencana

Masyarakat

Terdampak (orang)

Potensi

Kerugian (Trilyun Rupiah)

Potensi Kerusakan

Lingkungan

(Hektar)

Gempabumi 32.792.740 734,458 3.749.911

Tsunami 126.908 14,624 27.945

Letusan Gunung Api 572.471 45,004 35.150

Banjir 8.664.638 324,901 670.563

Longsor 37.239.279 734,458 3.753.445

Cuaca Ekstrim 12.538.639 565,423 1.142.105

Kekeringan 37.695.006 734,458 3.696.161

Total 129.629.681 3.153,326 13.075.280

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat, 2012

Dari 7 bencana prioritas ini, terlihat bahwa 5 diantaranya adalah jenis potensi

bencana yang tidak dapat dicegah. Potensi bencana tersebut adalah gempabumi,

tsunami, letusan gunung api, cuaca ekstrim dan kekeringan. Untuk potensi-potensi

bencana tersebut, pola mitigasi merupakan salah satu strategi yang diharapkan

mampu mengurangi dampak kejadian bencana. Mitigasi adalah upaya untuk meredam

risiko bencana dengan memberikan penghalang baik secara fisik (struktural) maupun

non fisik (non struktural) antara potensi bencana dengan kerentanan wilayah.

Pada Tahun 2012 terjadi beberapa kejadian bencana seperti pada tangal 4

april 2012 longsor di Desa Gardujati Dusun Cicadas Kecamatan Penawangan Kab.

Ciamis, 25 April 2012 longsor terjadi di Kp. Cigudeg Desa Pasirmadam, Kecamatan

Jasinga Kab. Bogor, 10 Mei 2012 Longsor di Kp. Cilimus, Desa Babakan Kecamatan

Cipongkor Kab. Bandung Barat, 30 Mei 2012 longsor di Kp. Blok Cimanggu Desa

Cimangkuk Kecamatan Sukalarang Kab. Sukabumi, 16 Juni 2012 Kebakaran terjadi di

Desa Baranang Siang Kecamatan Cipongkor Kab. Bandung Barat, 5 Mei 2012 Banjir di

Desa Awirangan Kab. Kuningan, 1 April 2012 Angin Puting Beliung di Desa Jayaraga

Kelurahan Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Gempa Bumi terjadi di

VI-21

Kabupaten Bogor Desa Cibunian dan Desa Purwabakti, dari beberapa kejadian atas

mengalami beberapa susulan kejadian.

2. Penanganan Bencana

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah dan variasi bencana

terbanyak di indonesia. Dari mulai gempa bumi, tsunami, gunung berapi, puting

beliung, banjir, tanah longsor, banjir bandang dan lain-lain. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat telah menangani 574 bencana terjadi pada

Tahun 2012 dan diantaranya bencana hidrometeorologi seperti banjir 86 kejadian dan

longsor 122 kejadian. Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Jawa Barat

juga memprediksi bahwa sebanyak 14 Kabupaten/Kota dan 199 Kecamatan

berpotensi banjir serta 12 Kabupaten/Kota dan 81 Kecamatan berpotensi terjadi

bencana tanah longsor.

3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat sudah mempersiapkan :

a. Anggaran APBD TA 2012 untuk kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana

sebesar Rp.14.371.542.947,- .

b. Personil BPBD sebanyak 64 orang, TRC 50 orang dari unsur PNS, Relawan 2.500

orang dari unsur masyarakat dan Fasilitator RR sebanyak 921 orang dari Kab/Kota

di Jawa Barat.

c. Kebutuhan dasar logistik dan peralatan yaitu :

1) Tenda (Tenda Regu sebanyak 20 Unit, Tenda Pleton 20 Unit, Tenda

Gulung/Terpal sebanyak 100 buah);

2) Perahu Karet (Perahu Kapasitas 8 orang sebanyak 4 Unit, Perahu Kapasitas 6

orang sebanyak 14 Unit);

3) Alat-alat Komunikasi (Handy Talkie sebanyak 20 buah, Rig sebanyak 4 buah,

GPS sebanyak 6 buah;

4) Mobil Dapur Umum Lapangan 2 unit;

5) Kendaraan Rescue 6 Unit;

6) Kendaraan Pic up 1 Unit;

7) Mobil Box 1 Unit, Mobil Tangki Air 1 Unit, Mobil Penjernih Air 1 Unit, Motor

Trail 2 Unit;

8) Genset 16 Unit, Veltbet 100 buah, Cahainshaw 3 Unit, Bronjong 300 m, Tandu

5 buah, Raincoat 50 buah, Kantong Mayat 100 buah;

VI-22

9) Peralatan Tim Rescue 5 Unit, Personal Equipmen 15 Unit, Sepatu boat 200

buah, Lampu Sorot 14 Unit dan Peralatan bantuan dari Bank Mandiri dan BRI

berupa Perahu 5 unit, dan genset 5 Unit, Tenda Pleton 10 serta 5 set

Peralatan Dapur Umum Lapangan.

10) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Bajir dan

Tanah Longsor di Jawa Barat;

11) Menyelenggarakan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan

melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan

perumahan dan permukiman;

12) Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam

Kegiatan Mitigasi Bencana;

13) Menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana kepada

seluruh Stakeholders kebencanaan Jawa Barat. Serta memetakan Daerah

Rawan Bencana secara komprehensif, guna optimalisasi dan sinkronisasi

program mitigasi bencana di Jawa Barat.

14) Melakukan Simulasi & Sosialisasi Kebencanaan secara berlanjut kepada

masyarakat, sehingga tercapai masyarakat sadar bencana di Jawa Barat,

khususnya di daerah rawan bencana.

15) Melakukan Penguatan Kelembagaan Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat,

sebagai basis data pengambilan kebijakan dan pengendalian operasional

kebencanaan di Jawa Barat.

16) Menginventarisasi Daerah Rawan Bencana sebagai dasar untuk memetakan

ancaman bencana yang terjadi.

17) Menyusun Rencana Kedaruratan Penanggulangan Bencana dan Rencana

Mitigasi Bencana.

18) Melakukan sinergi program dan kegiatan lintas SKPD, baik dalam lingkup

kab/kota, provinsi maupun dengan Kementerian & Lembaga di tingkat pusat

yang dirumuskan dalam Forum OPD Bidang Kebencanaan serta Rakor

Kebencanaan di Tingkat wilayah Perwakilan.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum


Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian dari

tugas umum pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan umum yang dilaksanakan di kabupaten/kota, guna

VI-23

mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sebagai upaya penegakan hukum

yang tegas dan konsisten.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum di Jawa Barat arah kebijakan ditujukan pada penegakan hukum, kepastian

hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum, serta pembinaan

kerukunan hidup dalam bermasyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan

ketenteraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif.


Realisasi dari pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat adalah terselenggaranya hubungan dan

jalinan kerjasama antar pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Instansi terkait

yang menangani keamanan dan ketertiban di Jawa Barat.


Belum optimalnya peningkatan dan pemantapan keterpaduan program kegiatan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum

serta stabilitas daerah, lemahnya evaluasi serta sinergitas dan harmonisasi kebijakan

dengan kabupaten/kota. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi pemeliharaan

ketertiban umum, mengambil langkah-langkah stategis melalui deteksi dini terhadap

berbagai kemungkinan permasalahan yang berkembang, melakukan evaluasi

ketenteraman dan ketertiban umum yang tersebar di wilayah kabupaten/kota,

mengkoordinasikan dengan memadukan pola pengamanan serta pemeliharaan

ketenteraman dan ketertiban umum bersama kabupaten/kota.

Documents

BAB VI-LKPJ ATA 2012.pdf