Upload
haxuyen
View
214
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Karawang tahun 20162021,
acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan
rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati yang telah disampaikan
kepada masyarakat pemilih dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Di samping itu
penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 20162021 ini juga mengacu
kepada dokumen perencanaan nasional, dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah Provinsi Jawa Barat, Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi
kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat
pemerintahan yang berbeda, menjamin prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
program dan mengantisipasi program dan kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Selain itu,
RPJMD Kabupaten Karawang tahun 20162021 juga disusun dengan
memperhatikan statistik regional dan lokal seperti (1) statistik berbagai fungsi
pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan
tingkat pendapatan ratarata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan
daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal
dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan
kandungan potensi sumber daya daerah; (2) statistik fungsifungsi
pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata
243
rata masyarakat, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi
kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3)
statistik bidang fisik prasarana, seperti polapola penataan ruang dan
kawasan andalan, kantongkantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta
kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (4) kapasitas fiskal dan
keuangan daerah. Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik
yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan di bidang pelayanan
umum pemerintahan, maka proses penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang
tahun 20162021 ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah
perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku
pembangunan setempat seperti Musrenbang. Karena pertimbangan itu,
walaupun RPJMD Kabupaten Karawang tahun 20162021 bermula dari
rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana indikatif program kerja Bupati
dan Wakil Bupati Karawang, maka matriks rencana program dan kegiatan
lima tahunan yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan
seluruh unsur pelaku pembangunan daerah ini, dengan tetap memperhatikan
kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi.
Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan
dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa di
katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai
dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai
suatu tujuan.
5.1. Visi
Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) untuk berperan serta dalam membangun dan
mewujudkan Kabupaten Karawang yang maju disegala aspek kehidupan,
serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
244
Dengan demikian kemajuan akan mendorong terwujudnya kesejahteraan
dan kemandirian sebagai tujuan akhir. Visi pembangunan Kabupaten
Karawang penting sekali untuk dijadikan sebagai visi bersama (shared
vision). Berdasarkan kepada modal dasar Kabupaten Karawang,
tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi
Kabupaten Karawang Tahun 20052025 serta janji pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati Terpilih pada saat kampanye pemilihan umum kepala
daerah secara serentak, maka Visi Kabupaten Karawang 20162021
adalah “KARAWANG YANG MANDIRI MAJU ADIL DAN MAKMUR”
Visi diatas mengandung arti yang secara filosofis sebagai berikut ;
1. Mandiri
Berarti suatu sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, inovatif,
adaftif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mapu
mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumbersumber
pendapatan daerah dengan tetap berpegang kepada budaya dan
kaerifan lokal
2. Maju
Berarti Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang telah mencapai
kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi
disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang
mantap
3. Adil
Berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun,
baik antar individu, gender, maupun wilayah
245
4. Makmur
Berarti kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Karawang dapat
terpenuhi sehingga memberikan makna dan arti penting bagi daerah
daerah lain.
Visi Pembangunan Kabupaten Karawang meliputi perkotaan dan
perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah
tersebut. Dari segi pemerintahan, visi pembangunan daerah merupakan
usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah
untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan
bertanggung jawab. Pembangunan daerah di Kabupaten Karawang
memiliki dua aspek yaitu: bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan
sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan untuk lebih memperbaiki
dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan
pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan
pelaksanaan program serta kegiatan secara efektif.
5.2. Misi
Misi menjelaskan maksud ( purpose) organisasi dan mengapa
(why) perlu melakukan yang dikerjakan saat ini; sedangkan visi
menjelaskan seperti apa (what) organisasi tersebut akan menjadi (di masa
depan) dan bagaimana (how) organisasi tersebut akan berprilaku (behave)
ketika misinya tercapai.”
Dalam menuliskan misi, Merson dan Qualls (1979;25) dalam
Junaedi), menyarankan bahwa: “Dalam kerangka perundangan yang
berlaku, suatu lembaga sebaiknya menyatakan misinya dalam ungkapan
yang luas dan umum. Pernyataan misi sebaiknya disusun dalam kata
kata yang memungkinkan fleksibilitas yang maksimum dalam
menanggapi perubahan situasi. Misi sebaiknya dinyatakan secara
246
singkat, tidak lebih dari beberapa alinea, dan sebaiknya ditulis dengan
bahasa yang tidak teknis dan mudah dimengerti.
Misi adalah kondisi ideal yang setingkat di bawah visi tetapi lebih
realistik untuk mencapainya. Dalam kondisi ideal, perencanaan wilayah
sebaiknya dimulai setelah tersusunnya rencana tata ruang wilayah,
karena tata ruang wilayah merupakan landasan sekaligus sasaran dari
perencanaan pembangunan wilayah. akan tetapi dalam praktiknya,
cukup banyak daerah yang belum memiliki rencana tata ruang, tetapi
berdasarkan undangundang harus menyusun rencana pembangunan
wilayahnya karena terkait dengan penyusunan anggaran. Seandainya tata
ruang itu sudah ada dan masih berlaku, penyusunan rencana
pembangunan daerah haruslah mengacu pada rencana tata ruang
tersebut.
Untuk mewujudkan visi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Karawang Tahun 2016 2021, sesuai dengan arah
pembangunan ke 3 (tiga) pada RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005
2025 dan berdasarkan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih
Kabupaten Karawang tahun 20162021 pada Pemilihan Umum Kepala
Daerah tahun 2015, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut ;
1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan
Berwibawa ; melalui implementasi prinsipprinsip kepemerintahan yang
bersih (profesional, bertanggung jawab, efisien dan efektif, bersih, bebas
KKN, dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat)
dan kepemerintahan yang baik (yaitu ; keterbukaan dan transparansi,
akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum,
demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat) serta
reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan dan
247
ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur
agar memiliki kinerja yang optimal dengan disertai upaya perbaikan
tingkat kesejahteraan PNS; peningkatan kualitas pelayanan publik, baik
pelayanan dasar maupun pelayanan lainnya; dan pengembangan sistem
pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, serta peningkatan
akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah;
2. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing; melalui upaya
menciptakan sumber daya manusia sehat, cerdas dan berkualitas serta
tenaga kerja yang terampil, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan
iptek, membangun infrastruktur dan sistem transportasi yang
mendukung pembangunan daerah, memperkuat perekonomian domestic
berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan
membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan
iklim kondusif bagi kegiatan usaha ( membuka peluang investasi
dibidang industri pariwisata, industri perikanan, agro industri, industri
jasa angkutan, industri jasa pergudangan dan industri perkapalan),
membangun dan memperkuat sarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, pengendalian kependudukan, keluarga berencana,
pembangunan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan
sinkronisasi dan sinergitas regulasi pusat dan daerah serta menetapkan
regulasi daerah yang mempunyai azas manfaat bagi masyarakat luas.
3. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum ; melalui
upaya pendidikan politik (masyarakat, parpol, ormas) dalam rangka
meningkatkan kedewasaan perilaku berdemokrasi, memperkuat
kerukunan umat beragama untuk mewujudkan stabilitas lokal sebagai
kontribusi terciptanya stabilitas nasional dan menegakkan produk
hukum daerah secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan
248
mengedepankan kepentingan masyarakat serta melalui upaya
optimalisasi peran dan fungsi POL PP dan revitalisasi LINMAS , agar
mampu melindungi dan mengayomi masyarakat.
4. Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari ; melalui
upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam
membangun desa dan menata kota dengan menjaga fungsi, daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui antisipasi
program dan kegiatan alternative yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
5. Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa ; melalui
implementasi Tri Matra Pembangunan Desa yang terdiri atas penguatan
daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa, optimalisasi
sumberdaya desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan
pangan masyarakat desa serta partisipasi masyarakat desa sebagai kerja
budaya.
249