64

Bab V ANALISIS PERAN TNI ANGKATAN UDARA ALAM DALAMPENANGGULANGAN BENCANA

Pada bab sebelumnya telah disinggung mengenai signifikansi dan keunikan Peran

TNI Angkatan Udara dalam Penanggulangan Bencana. Bahwa TNI AU telah

melaksanakan peran angkut udara darurat, bantuan medis dan pengamanan. Sesuai

kemampuan yang dimiliki TNI AU dalam hal kecepatan dan daya angkut, TNI AU

telah mendistribusikan bahan-bahan makanan, obat-obatan, pakaian dan sukarelawan

serta peralatan ke wilayah-wilayah yang terkena bencana di Aceh, Yogyakarta dan

beberapa negara tetangga, dengan demikian tanggap darurat yang dilakukan cukup

membantu mengurangi penderitaan para korban akibat bencana. Meskipun demikian,

pelaksanaan tugas kemanusiaan tersebut seperti yang telah disinggung sebelumnya,

juga memiliki beberapa kendala dan hambatan, oleh karena itu perlu mengkaji peran

TNI AU dari aspek prinsip-prinsip OMSP untuk selanjutnya dapat dirumuskan

upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI AU melaksanakan peran

penanggulangan bencana. Pentingnya prinsip-prinsip MOOTW ini, agar signifikansi

peran TNI AU dalam penanggulangan bencana baik di dalam negeri maupun di luar

negeri semakin profesional dan makimal dalam pelaksanaannya dengan akuntabilitas

yang terjamin.

V.1. Analisis Aspek Prinsip-Prinsip MOOTW.

Prinsip-prinsip MOOTW dipergunakan dalam berbagai operasi tempur dalam

mengatasi separatisme, pemberontakan bersenjata dan aksi terorisme, namun peneliti

memakai prinsip-prinsip MOOTW tersebut untuk di terapkan ke dalam operasi non-

tempur dalam penanggulangan bencana.

V.1.1 Prinsip Proporsional

Proporsional diartikan bahwa kekuatan, persenjataan dan peralatan TNI yang

dikerahkan dalam pelaksanaan operasi dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan,

memiliki prosedur standar operasi yang jelas, terhindar dari tindakan di luar batas

kewajaran.

65

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana khususnya di Nanggroe Aceh

Darussalam, kekuatan Alat Utama Sistem Senjata TNI Angkatan Udara terutama

pesawat angkut maupun helikopter belum sepadan dengan luasnya wilayah yang

terkena bencana maupun besarnya jumlah korban yang akan dievakuasi serta

banyaknya bahan-bahan makanan, pakaian dan obat obatan yang akan didistibusikan

ketempat-tempat yang terisolasi. Disamping itu belum ada standar operasi yang jelas

yang mengatur keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana. Ini menunjukkan

bahwa prinsip-prinsip proporsional dalam MOOTW belum terpenuhi.

V.1.2. Prinsip Tujuan.

Prinsip tujuan diartikan setiap penyelenggaraan operasi harus memiliki rumusan

tujuan/sasaran yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian

tugas pokok.

TNI Angkatan Udara dalam penanggulangan bencana di NAD mempunyai tujuan

atau sasaran yang jelas yaitu menyalurkan bantuan bahan makanan, obat-obatan dan

mengevakuasi korban dari daerah bencana dengan tujuan meringankan beban

penderitaan korban di daerah bencana, namun TNI Angkatan Udara memiliki

keterbatasan Alutsista serta sarana dan prasarana seperti lanud-lanud yang belum

memiliki rumah sakit lapangan dan tenda-tenda darurat untuk penampungan

pengungsi sehingga sasaran untuk meringankan korban bencana belum optimal,

sehingga prinsip-prinsip MOOTW mengenai prinsip sasaran belum terpenuhi.

V.1.3. Prinsip Kesatuan Komando dan Kendali.

Kesatuan Komando dan Kendali adalah seluruh kegiatan operasi yang dilaksanakan

dalam kerangka OMSP berada dibawah satu komando/penanggungjawab dari

institusi negara yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

TNI Angkatan Udara didalam menanggulangi bencana di Aceh membentuk suatu

komando pengendali karena adanya keterlibatan unsur-unsur lain terutama pihak

asing, Kepala Staf TNI AU menunjuk dan memerintahkan Asisten Pengaman Kasau

66

selaku Ketua dan dibantu Ketua Harian yakni Kepala Staf Koopsau I. Sebagai

Dansatkorlak adalah Komandan Lanud Medan dan Komandan Lanud Halim dan

Koordinator Penyalur Bantuan di Aceh adalah Danlanud Sultan Iskandar Muda

Aceh. Ini dilakukan untuk memudahkan pertanggungjawaban dalam melakukan

operasi penanggulangan bencana sekaligus bantuan dapat terkoordinir dengan baik.

Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Operasi Militer Selain Perang dalam hal

prinsip Kesatuan Komando dan Kendali tepenuhi.

V.1.4. Keamanan

Keamanan meliputi internal bagi pelaksana dan obyek OMSP. Keamanan eksternal

seperti faktor cuaca, sarana dan prasarana, transportasi dan faktor dari luar lainnya

yang dapat menyebabkan terhambat dan gagalnya penyelenggaraan OMSP.

TNI Angkatan Udara didalam melaksanakan setiap operasi selalu mengutamakan

keselamatan dan keamanan. Keselamatan (Safety) yang diamaksud adalah karena

Alutsista yang diawaki memiliki resiko dan sensitifitas terhadap cuaca, yang

berpengaruh terhadap tinggal landas, mendarat dan melaksanakan penerbangan.

Dalam pengoperasian pesawat terbang semboyan utamanya yaitu keselamatan adalah

segala-galanya (zero accident), karena bagi TNI AU, Alutsista yang diawaki

merupakan aset rakyat yang sangat mahal. Adapun keamanan (Security) yang

dimaksud adalah adanya situasi yang aman dari sabotase, penyerangan, serta

tindakan kejahatan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas. Paskhas TNI

AU telah melakukan tugas pengamanan terhadap pesawat-pesawat TNI AU maupun

pesawat asing yang dioperasikan selama penanggulangan bencana di Aceh termasuk

pengamanan terhadap pangkalan dan gudang penyimpanan barang bantuan dari

kemungkinan ancaman dari pihak GAM. Dalam penanggulangan bencana di Aceh

maupun di Yogya faktor keamanan yang selalu diutamakan dan terbukti dengan tidak

terjadinya ganguan baik dalam pengoperasiaan pesawat TNI AU maupun

pengamanan barang-barang baik sebelum maupun sesudah di distribusikan. Jadi

faktor keamanan telah memenuhi prinsip-prinsip Operasi Militer Selain Perang.

67

V.1.5. Ekonomis.

Ekonomis diartikan, dalam OMSP harus dipertimbangkan penggunaan kekuatan

secara ekonomis. Segala faktor harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga pada

pelaksanaannya dapat dikerahkan kekuatan secara efektif dan efesien.

TNI/TNI AU dalam melaksanakan berbagai operasi penanggulangan bencana

mempertimbangkan faktor efektif dan efesien, hal ini dilakukan karena

pengoperasian Alutsista TNI AU memerlukan biaya yang mahal, dalam

melaksanakan operasi penanggulangan bencana di Yogyakarta pesawat angkut

maupun helikopter yang dikerahkan untuk membantu korban bencana tidak sebanyak

pesawat yang dikerahkan ketika terjadi bencana Tsunami di NAD, karena jalur

melalui darat yang terdekat untuk penanggulangan bencana masih dapat ditempuh

dan faktor efektif dan efisien selalu dipertimbangkan. Hal ini telah sejalan dengan

prinsip-prinsip MOOTW mengenai prinsip ekonomis.

V.1.6. Legitimasi

Awal kegiatan sejak proses perencanaan mutlak diperlukan dasar/payung hukum dan

payung politik pada pelibatan kekuatan militer dalam OMSP dengan berpedoman

pada mekanisme prosedur permintaan yang diatur dalam undang-undang, guna

menghindari duplikasi pelaksanaan secara sinergi dan koordinir.

Keterlibatan TNI/TNI AU didalam penanggulangan bencana alam seperti yang

diamanatkan undang-undang terutama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002

Tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang

TNI dimana dinyatakan bahwa TNI mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan

operasi untuk perang dan operasi Selain Perang, termasuk didalamnya adalah

penanggulangan bencana yang merupakan salah satu tugas selain perang, dan

didalam Peraturan Presiden No 83 tahun 2005 Tentang Bakornas PB ditegaskan

bahwa kedudukan TNI melalui Panglima TNI, merupakan anggota Bakornas PB.

Namun dalam Undang-undang TNI bab VI pasal 17 ayat (1) kewenangan dan

68

tanggungjawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. Selanjutnya dalam

pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal pengerahan kekuatan TNI

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat. Sementara ini pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana boleh

dikatakan tidak pernah melalui prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2004.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

yang mengatur secara detail tentang pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi

dan tata kerja badan penanggulangan bencana. Dengan belum diterbitkannya Perpres

sebagai penjabaran dari UU Nomor 24 Tahun 2007 tersebut maka tugas dan fungsi

TNI termasuk TNI AU didalamnya belum dapat diakomodir secara baik. Disamping

itu dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tersebut belum dijelaskan secara rinci

keterlibatan TNI dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jika

memperhatikan prinsip-prinsip Operasi Militer Selain Perang dalam hal legitimasi

TNI/TNI AU belum diatur secara terinci tentang tugas TNI di dalam Penanggulangan

Bencana.

Dalam kasus Tsunami di Aceh dan gempa bumi Yogyakarta dimana banyak pihak

asing mengirimkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan termasuk keterlibatan

militer asing sebagai bagian dari pelaksanaan misi kemanusiaan internasional.

Namun demikian dalam situasi tersebut, Indonesia belum memiliki regulasi yang

mengatur keterlibatan pasukan asing di dalam membantu penanggulangan bencana,

oleh karena itu untuk masa yang akan datang hendaknya pemerintah menggunakan

Status Of Force Agreement (SOFA). SOFA mengatur tentang masalah keberadaan

pasukan asing di suatu negara pada masa damai untuk keperluan latihan bersama

maupun misi kemanusiaan untuk jangka waktu tertentu.

V.1.7. Keterpaduan.

Mengingat operasi militer untuk tujuan selain perang merupakan operasi yang

melibatkan institusi di luar TNI, maka diperlukan adanya persamaan persepsi,

koordinasi yang tepat dan terpadu dalam kesatuan dan dukungan.

69

Dalam berbagai Operasi yang dilaksanakan oleh TNI/TNI AU khususnya operasi

Militer selain Perang termasuk didalamnya tentang operasi penanggulangan bencana

yang telah dilakukan oleh TNI khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam, gempa

Yogya TNI AU tidak bekerja sendirian namun terkait dengan instansi-instansi yang

akan membantu penanggulangan bencana, namun sering mengalami kendala

mengenai koordinasi sebagai contoh; barang-barang yang datang kepangkalan udara

Halim Perdanakusuma tidak tahu datangnya dari mana, jenisnya apa, begitu pula

koordinasi pemerintah daerah dengan lanud-lanud yang ada di daerahnya belum

maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemerintah daerah

mengundang rapat-rapat/koordinasi dengan para Komandan Lanud di daerahnya

membahas mengenai jika terjadi bencana di daerah. Ini menunjukkan asas

keterpaduan di dalam prinsip-prinsip MOOTW belum terpenuhi dalam

melaksanakan operasi penanggulangan bencana.

Dari analisa prinsip-prinsip dalam operasi militer selain perang dimana prinsip

proporsional dan sasaran/tujuan belum terpenuhi dikarenakan karena keterbatasan

sarana dan prasarana yang dimiliki TNI AU diantaranya Alutsista yang terbatas

dengan luasnya wilayah bencana dan sarana pendukung lainnya belum tersedia,

begitu juga asas legitimasi belum adanya legislasi khusus yang mengatur

keterlibatan TNI/TNI AU dalam penanggulangan bencana, meskipun telah ada

Undang-undang No 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Begitu pula dengan asas

keterpaduan belum terlaksana dengan maksimal hal ini terbukti koordinasi antara

pemerintah daerah dan para lanud setempat belum berjalan sebagaimana yang

diharapkan.

V.2. Analisis Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Peran TNI

AU dalam penanggulangan bencana.

V.2.1. Sumber Daya Manusia

Guna melaksanakan penanggulangan bencana perlu peningkatan kualitas Sumber

Daya Manusia yang antara lain dapat dilaksanakan melalui latihan secara periodik

dan telah dibuktikan bulan Agustus 2007, TNI AU latihan bersama dengan angkatan

udara di kawasan Asia Fasifik dengan nama. PAR (Pacific Airlift Rally) Disamping

70

itu perlu mempersiapkan paskhas dimana paskhas adalah pasukan yang bertugas

pengendali pangkalan yang terlatih untuk mempersiapkan pendaratan darurat jika

suatu kejadian didalam bencana pangkalan tidak dapat di darati pesawat atau harus

mempersiapkan pendaratan helikopter di tempat yang dapat di jangkau oleh para

korban bencana dan bertugas menyiapkan/menentukan DZ dan alternatifnya,

melaksanakan SAR serta mempersiapkan personel lainnya yang mempunyai keahlian

khusus yang terlatih seperti personel pengatur lalulintas udara (ATC) ataupun

personil mengatur tentang perparkiran pesawat (AMC) dan juga tenaga medis yang

sewaktu-waktu dapat diterjunkan melalui pesawat angkut maupun Helikopter untuk

menolong dan menyelamatkan para korban yang terkena musibah bencana baik yang

ada didaratan maupun yang ada di lautan.

V.2.2. Alutsista

Di sadari sangatlah sulit untuk memenuhi kekuatan dan kemampuan pesawat angkut

khususnya C-130 Hercules dan Helikopter Super Puma yang diharapkan pada masa

sekarang karena banyaknya faktor ketidakpastian, khususnya menyangkut masalah

ekonomi nasional. Sedangkan kunci keberhasilan pengembangan kekuatan dan

kemampuan TNI AU termasuk kekuatan pesawat angkut dan Helikopter terletak

pada persetujuan dan dukungan pemerintah melalui keputusan politik nasional dalam

menyediakan anggaran untuk merealisasi kekuatan yang ada. Kekuatan pesawat

angkut dan Helikopter TNI AU yang diharapkan adalah terealisasinya pengadaan

alat utama sistem senjata, dimana kekuatan pesawat TNI AU termasuk pesawat

angkut dan Helikopter dapat mencapai 80% dari seluruh kekuatan yang ada yang

saat ini kekuatan Helikopter TNI Angkatan Udara hanya memiliki kekuatan 51% dan

kekuatan pesawat angkut yang dapat disirkulasikan 40,38%, selain itu jika melihat

geografi Indonesia yang mempunyai lautan yang lebih luas daripada daratan TNI

Angkatan Udara juga perlu mempunyai pesawat amfibi yang dapat dipergunakan

jika ada bahaya Tsunami dimana semua daratan tidak dapat dipergunakan karena

tergenang air akibat bencana.

Pengadaan Alutsista terutama pesawat angkut selain dipergunakan untuk membantu

menanggulangi akibat bencana juga dapat dipergunakan untuk memobilisir personel

71

militer ketempat-tempat yang rawan konflik. Selain unsur Pesawat angkut dan

pesawat Heli, TNI AU juga harus menyiapkan unsur intai yang dimilikinya yang

bertugas menyiapkan dan menjadwalkan rencana penerbangan dalam rangka

pengamatan wilayah yang rawan bencana, melaksanakan pengambilan

gambar/pemetaan wilayah bencana serta menyiapkan unsur Pemotretan Udara yang

bertugas melaksanakan pemotretan udara dan pemetaan lokasi sasaran sebagai bahan

operasi selanjutnya.

V.2.3. Infrastruktur

Keberhasilan penanganan bencana alam ditentukan oleh sarana dan prasarana Lanud-

Lanud dengan mengunakan ”Bare Base Concept” di seluruh propinsi Indonesia .

Bare base Concept adalah consep penyiapan lanud dengan sarana dan prasarana

fasilitas dukungan penerbangan yang minim yang dapat ditingkatkan dengan cepat

untuk mendukung operasi udara di seluruh wilayah Indonesia. Sarana dan prasarana

yang harus ditingkatakan adalah:

1. Landasan Pacu. Landasan pacu perintis ditingkatkan kemampuan dan

fasilitasnya sehingga minimal memenuhi standar operasional pesawat C-130

atau minimal F-27/CN-235.

2. Peralatan komunikasi dan Elektronika (Alkomlek). Perlu alkomlek yang

memadai disetiap pangkalan untuk melaksanakan operasi penerbangan

ataupun pendukung sistem lainnya.

3. Sarana Bantuan. Di tiap-tiap lanud yang merupakan unsur posko bertugas

menyiapkan dan mengelar unsur-unsur yang ada disatuannya dalam upaya

dukungan terhadap penanggulangan bencana meliputi tenda, rumah sakit

lapangan, dapur lapangan serta gudang logistik., mengatur pengiriman

logistik ke daerah bencana.

V.2.4. Piranti lunak

Untuk memberikan pedoman pelaksanaan operasi bantuan penanggulangan bencana

yang melibatkan instansi fungsional dari TNI/TNI AU, perlu diterbitkan piranti lunak

72

berupa Buku Petunjuk Induk (Bujukin), Buku Petunjuk Pelaksana (Bujuklak) dan

Buku Petunjuk Tekhnis (Bujuknis) tentang operasi bantuan Penanggulangan

bencana, termasuk tentang komando dan kendali operasi kemanusiaan serta pokok-

pokok operasi penyelenggaraan operasi bantuan dengan berkonsultasi Satkorlak dan

Satlak.

V.2.5. Koordinasi dengan lembaga lain

Dilihat dari sisi organisasi dalam penanganan bencana saat ini berdasarkan Undang-

Undang No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana telah ditetapkan dalam

pasal 5 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta berdasarkan buku pedoman

praktis kesiapsiagaan menghadapi bencana terdapat struktur organisasi posko

satkorlak PB dimana kedudukan TNI hanya sebagai perbantuan kepada bakornas PB

dan berperan apabila ada permintaan dari Pemerintah Daerah (Pemda) / Pemerintah

setempat (bersifat bentukan). Kenyataannya, ketika terjadi bencana alam, seringkali

TNI melibatkan diri atas dasar inisiatif dari pada menunggu permintaan dari

pemerintah daerah. Ketika suatu bencana terjadi, penanganan secara cepat seperti

melakukan evakuasi, penanganan medis, dan pemberian bantuan sandang-pangan-

papan, harus segera dilakukan pada hari-hari pertama. Karena pada hari-hari

pertama inilah jumlah korban dapat meningkat akibat luka-luka yang mereka derita,

penyakit sampingan yang muncul, kekurangan makanan dan sanitasi, dan lain lain.

Karena adanya urgensi berkaitan dengan dampak bencana alam yang harus segera

ditangani ini, seringkali permintaan bantuan dari pemerintah daerah terlambat

sehingga TNI lebih sering mengambil inisiatif untuk langsung terlibat tepat pada saat

bencana terjadi daripada menunggu permintaan dari pemerintah daerah. Dari kondisi

ini dan kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peran TNI AU

dalam mendukung penanggulangan bencana masih belum maksimal berkaitan

dengan masalah koordinasi dengan penanggung jawab dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

V.2.5.1 Lembaga pemerintah

73

Integrasi dan kerjasama bertujuan agar dapat menggunakan seluruh kekuatan dan

kemampuan TNI/TNI AU serta komponen penanggulangan bencana yang lain baik

dari dalam dan luar negeri guna mendapatkan hasil yang optimal dalam operasi

bantuan penanggulangan bencana. Diharapkan badan Koordinasi Nasional

Penanggulangan Bencana dapat mensinergikan integritas dan kerjasama kearah

kesiapan pelaksanaan operasi yang jelas antara intansi terkait TNI Angkatan Udara.

Dalam hal ini selaku Muspida plus pada rapat-rapat di daerah dimana ada pangkalan

udara baik yang ada di daerah tingkat II maupun daerah provinsi selalu melaporkan

tentang kesiapan TNI AU jika ada bencana alam didaerah kesiapan meliputi kesiapan

yang dimiliki pangkalan dan kemungkinan yang didatangkan dari pusat jika sewaktu-

waktu terjadi bencana.

V.2.5.2. Lembaga non pemerintah/ NGOs

Untuk meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Udara di dalam penanggulangan

bencana, TNI AU selain berkoordinasi dengan pemerintah juga berkoordinasi dengan

pihak-pihak non pemerintah atau NGOs. Mengingat peran NGOs cukup besar

dengan relawan-relawan yang siap untuk membantu penanggulangan bencana,

permasalahannya adalah pihak NGOs umumnya tidak memiliki mobilitas tinggi.

Oleh karena itu TNI AU dapat berkoordinasi dengan NGOs dalam hal angkutan

sukarelawan dan bantuan-bantuan makanan termasuk melakukan bantuan medis

bersama. Dengan koordinasi ini diharapkan Peran TNI AU yang lebih maksimal

menanggulangi bencana yang terjadi

Dari berbagai analisis di atas dengan mengetahui peran yang telah dilakukan serta

kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang dilakukan oleh TNI AU, termasuk sumber

daya yang dimiliki sehingga ketika kita dihadapkan pada tugas yang semakin

kompleks tentunya perlu langkah-langkah strategis yaitu memaksimalkan potensi

yang dimiliki diantaranya melibatkan unsur Paskhas yang mampu melaksanakan

tugas SAR, unsur Lanud yang didukung oleh prasarana, unsur intai dan pemotretan

yang melaksanakan pengambilan gambar dalam rangka pengamatan wilayah rawan

bencana, unsur Heli yang mampu menyiapkan rencana penerbangan diwilayah yang

sulit terjangkau/terpencil, unsur kesehatan yang mampu meyiapkan Flight Surgeon

74

untuk tugas-tugas evakuasi, unsur angkutan yang mempunyai kemampuan

menyiapkan unit-unit tugas operasi bantuan dan unsur ATC Mobile beserta AMC

yang siap digunakan di daerah bencana .

Melalui langkah-langkah tersebut diatas, TNI Angkatan Udara diharapkan dapat

lebih berperan optimal dalam membantu menanggulangi akibat bencana di Wilayah

Republik Indonesia dan perannya didalam penanggulangan bencana dirasakan

manfaatnya oleh rakyat dan bangsa Indonesia.

V.3. Hasil Diskusi

V.3.1. Peran TNI Angkatan Udara

Berbagai peran telah dilakukan oleh TNI Angkatan Udara khususnya dalam

penanggulangan bencana baik yang terjadi di NAD dan Yogyakarta maupun di luar

negeri yaitu pesawat angkut dan heli mampu mengevakuasi korban bencana,

mengangkut barang yang diperlukan oleh para korban dan mendistibusikannya

hingga ke daerah-daerah yang terisolasi yang tidak dapat dijangkau oleh sarana darat

maupun laut sesuai dengan karakteristik keunggulan yang dimiliki TNI AU yaitu

kecepatan dan daya jangkau yang dapat beroperasi ke segala penjuru tanpa terhalang

oleh rintangan, sehingga semua titik dipermukaan bumi dapat dijangkau. Namun

pengevakuasian korban dan pengangkutan barang tidak dapat berjalan optimal

karena keterbatasan pesawat angkut dan Heli yang dimiliki TNI AU, terbukti

pengevakuasi dan pendistibusian barang dan obat-obatan sering terlambat diterima

oleh para korban karena banyaknya korban dan barang yang akan diangkut dan

luasnya wilayah yang terisolasi akibat bencana. Dengan demikian, prinsip-prinsip

MOOTW dalam hal sasaran/tujuan belum terpenuhi.

V.3.2. Mekanisme pengerahan pasukan dan kemampuan yang dimiliki TNI AU

dalam penanggulangan bencana.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengatur tugas TNI

yaitu melaksanakan operasi militer untuk perang dan melaksanakan operasi militer

selain perang, tugas penanggulangan bencana yang dilakukan oleh TNI/TNI AU

adalah salah satu tugas operasi militer selain perang. Keterlibatan TNI untuk

75

mengerahan pasukan belum diatur dalam Undang-Undang, dalam UU TNI bab VI

pasal 17 ayat (1) bahwa kewenangan pengerahan pasukan adalah ditangan presiden

dan dalam ayat (2) disebutkan pengerahan pasukan ada ditangan Presiden atas

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun tindakan TNI/TNI AU dalam pengerahan pasukan ke wilayah bencana

tanpa menunggu instruksi dari Presiden dan persetujuan DPR karena pertimbangan

kedaruratan. Pada umumnya korban diwilayah bencana kondisinya banyak yang

kritis dan sangat perlu mendapat pertolongan dan berpacu dengan waktu. Akibatnya

mekanisme pengerahan pasukan TNI untuk membantu penangggulangan bencana

terabaikan. Dengan demikian prinsip-prinsip MOOTW mengenai legislasi belum

terpenuhi. Untuk itu TNI/TNI AU perlu mengusulkan kepada badan legislatif untuk

membuat undang-undang tentang keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana

dan merivisi UU RI Nomor 34 Tentang TNI khususnya bab VI pasal 17 ayat (2),

bahwa “Pengerahan pasukan TNI dalam penanggulangan bencana alam karena

pertimbangan kedaruratan bisa dilakukan tanpa melalui persetujuan DPR”.

Dalam memberikan bantuan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh TNI

selama ini hanya diatur dalam Naskah Sementara Petunjuk Pelaksanaan Bantuan

TNI kepada Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam.

Kaitannya dengan kemampuan yang dimiliki TNI AU dalam penanggulangan

bencana, TNI AU memiliki pesawat angkut dari berbagai jenis 52 pesawat dan

yang siap disirkulasikan 40,38% dan pesawat Heli dari berbagai jenis ada 49

pesawat dan yang siap disirkulasikan 51% itupun tidak semuanya dipergunakan

untuk membantu penanggulangan bencana. Adapun rencana pembentukan pasukan

reaksi cepat TNI dalam penanggulangan bencana, TNI Angkatan Udara menyiapkan

pesawat angkut 12 pesawat dan heli hanya 8 pesawat. Penulis berpendapat dengan

luasnya wilayah dan kesiapan Alutsista yang mendukung penanggulangan bencana

tidaklah sebanding. Dengan demikian, prinsip-prinsip MOOTW dalam tujuan/

sasaran belum terpenuhi.

76

V.3.3. Kendala yang dihadapi TNI AU dalam penanggulangan bencana.

Peran TNI/TNI AU dalam penanggulangan bencana tergantung sarana dan prasarana

yang dimiliki, TNI AU belum dapat melaksanakan peran yang sesuai dengan yang

diharapkan, dari berbagai peran yang telah dilaksanakan dalam penanggulangan

bencana baik bencana Tsunami di NAD maupun Gempa di Yogyakarta, masalah

yang dihadapi oleh TNI AU ketersediaan Alutsista terutama pesawat angkut dan

Heli yang terbatas mengingat luasnya wilayah yang terkena bencana dan banyaknya

barang yang dibutuhkan korban bencana dan akan di distribusikan khususnya

kedaerah-daerah yang terisolasi akibat bencana, infrastruktur Lanud yang terbatas

dan belum mempunyai gudang logistik untuk menampung barang yang akan di

distribusikan kepada korban dan belum mempunyai dapur lapangan dan rumah sakit

lapangan serta appron dan runway masih banyak yang belum memenuhi standar

operasional pesawat angkut dan belum adanya dukungan pendanaan untuk

mendukung operasional penanggulangan bencana, hal ini dirasakan oleh TNI/TNI

AU dalam beberapa kasus yang telah dilakukan oleh TNI AU dalam membantu

penanggulangan bencana yang telah terjadi. Dengan demikian, prinsip MOOTW

dalam hal sasaran belum terpenuhi.

Kendala lain yang dialami oleh TNI AU dalam penanggulangan bencana yaitu

koordinasi yang belum optimal dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti Pemda

dan NGOs. Dengan demikian, prinsip-prinsip MOOTWA dalam hal keterpaduan

belum sepenuhnya tercapai.

V.3.4. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI

AU dalam penanggulangan bencana.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI AU dalam penanggulangan bencana

ada beberapa hal perlu dilakukan yaitu mengoptimalkan Alutsista yang dimiliki

untuk mendukung penanggulangan bencana dan mengupayakan penambahannya,

melaksanakan latihan bersama dengan negara-negara Asia Pasifik untuk

meningkatkan kemampuan operasional dalam penanganan bencana, serta

77

meningkatkan koordinasi Lanud-lanud yang ada di daerah dengan pemerintah

daerah setempat khususnya daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya bencana.

Dalam pembentukan organisasi, organisasi yang dibentuk tidak hanya berperan

dalam unsur angkutan udara dan unsur medis tapi juga unsur lain yang dimiliki oleh

TNI AU yaitu unsur SAR, unsur ATC Mobile, unsur photo udara untuk pemetaan

wilayah bencana dan unsur Lanud yang terdekat dengan bencana. Dengan

melibatkan beberapa unsur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara dan

memaksimalkan kemampuan yang dimiliki diharapkan peran TNI Angkatan Udara

dapat optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.

V.4. Belajar dari pengalaman Peran Angkatan bersenjata negara lain dalam

penanggulangan bencana.

Dengan memperhatikan peran militer beberapa negara khususnya negara Asia yang

telah penulis gambarkan di bab II penulis menyimpulkan beberapa hal :

1. Angkatan Bersenjata China telah membangun kemampuan Survey stasiun

peringatan dini tentang bencana alam dan mendirikan pusat-pusat observasi

meteorologi, hujan, dan observasi penyakit termasuk kerusakan geologi dan

telah memiliki jaringan transportasi militer dan sipil yang terdiri dari aset-aset

transportasi jalan raya, kereta api, udara dan laut, dan memiliki kapabilitas

personil yang besar untuk penanggulangan bencana.

Sedangkan Indonesia belum memiliki jaringan khusus dan masih dihadapkan

pada keterbatasan Alutsista untuk mendukung penanggulangan bencana.

Sehingga upaya yang perlu dilakukan dengan kondisi keterbatasan tersebut

yaitu dengan meningkatkan kerjasama dan keterpaduan untuk mencapai hasil

yang optimal.

2. Angkatan bersenjata beberapa negara terutama China, Philipina, Thailand,

Singapura dan Malaysia telah memiliki Standar Operasi Prosedur sedangkan

Indonesia belum mempunyai SOP yang tetap. TNI melaksanakan operasi

penanggulangan bencana hanya berdasarkan naskah sementara tentang

78

Petunjuk Pelaksana Bantuan TNI kepada Pemerintah Daerah dalam

Penanggulangan Alam. Oleh karena itu, Indonesia perlu membuat SOP

karena merupakan pedoman bagi pelaksanaan di lapangan sehingga terjamin

mekanisme dan prosedur serta akuntabilitasnya.

3. Angkatan Udara Philipina telah melengkapi sarana pergudangan sebelum

bantuan didistribusikan kepada para korban bencana dan telah memiliki

koordinasi dengan instansi terkait seperti Departemen Kesejahteraan Sosial

dan Pembangunan untuk membantu pakaian, makanan dan perumahan,

kebutuhan obat-obatan berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan,

Departemen Pekerjaan Umum dan jalan raya untuk kebutuhan konstruksi dan

peralatan. TNI belum memiliki jaringan ke Departemen terkait dalam

membantu penanggulangan bencana. Padahal hal ini perlu dilakukan dalam

rangka menjamin keterpaduan.