1

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

rah kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan UU No. 7 tahun 2004

tentang SDA akan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yang mengacu pada 3

(tiga) aspek yaitu :

1. Konservasi dengan kegiatan fisik (embung, situ, bendungan) dan non fisik/non sipil

(vegetatif)

2. Pendayagunaan Sumber Daya Air (kegiatan keirigasian, rawa dan penyediaan dan

pengelolaan air baku)

3. Pengendalian Daya Rusak Air (dengan kegiatan perbaikan dan pengamanan Sungai dan

Pantai) dan kebijakan pendukung lainnya untuk kesinambungan pembangunan SDA.

Untuk mencapai tujuan tersebut Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II-Provinsi Nusa

Tenggara Timur memiliki Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi sebagai berikut :

4.1. VISI DAN MISI BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II

V i s i :

Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar

kesejahteraan rakyat di Nusa Tenggara Timur.

Gambaran umum keadaan yang akan dicapai pada tahun 2025 :

1. Tertingkatkannya perlindungan masyarakat dari bencana daya rusak air.

2. Tercapainya pengelolaan SDA berdasar pola pengelolaan wilayah sungai yang

menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

3. Terpenuhinya kecukupan air bagi sebagian besar masyarakat dengan prioritas

utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat.

4. Terwujudkannya keterlibatan peran masyarakat secara aktif dalam pengelolaan

SDA melalui Dewan SDA yg merupakan Forum Dialog dan Koordinasi antar Pemilik

Kepentingan yg terlegitimasi.

A

2

5. Terlaksanakannya suatu prinsip pembiayaan jasa pengelolaan SDA yang dapat

memberikan insentif dan disintensif dgn meman-faatkan berbagai sumber daya

secara sinergi dan teritegrasi.

M i s i :

1. Mengkonservasi SDA secara berkelanjutan.

2. Mendayagunakan SDA secara adil serta memenuhi Persyaratan kualitas dan

kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat.

3. Mengendalikan daya rusak air.

4. Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah dalam

pengelolaan SDA.

5. Meningkatkan keterbukaan serta ketersediaan data dan informasi dalam

pengelolaan SDA.

6. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur PU bidang SDA Provinsi NTT.

7. Mengembangkan teknologi ke-PU-an yang tepat guna dan kompetitif serta

meningkatkan keandalan mutu infrastruktur PU bidang SDA Provinsi NTT.

8. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan

prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang profesional.

4.2 . T U J U A N

eningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur pengelolaan sumber daya

air untuk meningkatkan : daya saing melalui pertumbuhan ekonomi Nusa

Tenggara Timur, ketahanan pangan dan ketahanan air.

Sasaran :

1. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai

kebutuhan, dengan outcome-nya : meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air.

2. Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir, dengan outcome-nya :

meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air.

3. Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa, dengan outcome-nya : meningkatnya

kinerja pengelolaan sumber daya air.

M

3

4. menyelenggarakan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif agar terwujudnya

sasaran yang ingin dicapai.

4.3. S T R A T E G I

ntuk terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk

sebesar-besar kesejahteraan rakyat., maka penyelenggaraan infrastruktur

dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan pembangunan yang

berkelajutan serta berwawasan teknologi yang dituangkan dalam kebijakan, program dan

kegiatan.

Wujud infrastruktur PU bidang SDA Provinsi NTT yang merupakan bangunan

fisik seperti Embung-embung, bendung, bendungan, jaringan irigasi dan air baku, Air Tanah,

berbagai bangunan pelengkap lainnya merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas

masyarakat dapat berlangsung.

Untuk itu pembangunan infrastruktur PU bidang SDA Provinsi NTT yang

dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, disamping mempertimbangkan

pilar ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sebagai suatu kesatuan agar berkelanjutan.

Mengingat wilayah Provinsi NTT termasuk dalam infrastruktur kawasan

pengembangan baru, ilustrasinya adalah pemanfaatan secara besar-besaran sumber daya

alam terutama lahan pertanian, sumber daya air dan potensi kelautan yang memerlukan

pula pengembangan system transportasi terpadu (laut, darat dan udara dengan pendanaan

infrastruktur mengandalkan terutama kemampuan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

4.4. K E B I J A K A N

1. Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang di kawasan perbatasan daerah

terisolir, daerah konflik dan daerah bencana dan rawan bencana untuk mewujudkan

pemerintah yang aman dan damai.

2. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur mendukung otonomi daerah dan penerapan

prinsip-prinsip good governance untuk mewujudkan perintah yang adil dan demokratis.

3. Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat

produksi dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah

dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan masayarakat yang lebih sejahtera.

U