72

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Letak Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten

Malang

Secara geografis, letak Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

Indonesia/ Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kabupaten

Malang sangatlah strategis berdasarkan hasil observasi penulis. LPKNI/ LPKSM

Kabupaten Malang tepatnya berada di Jl. Raya Jatikerto Desa Jatikerto Kecamatan

Kromengan Kabupaten Malang. Terkait letaknya yang berada di Kecamatan

Kromengan, wilayah Kecamatan Kromengan memiliki batasan-batasan tertentu,

yakni: (1) sebelah utara Kecamatan Wonosari, (2) sebelah timur Kecamatan

Kepanjen, (3) sebelah selatan Kecamatan Sumberpucung, dan (4) sebelah barat

Kabupaten Blitar. Sebagaimana letaknya yang berada di wilayah Desa Jatikerto,

adapun batasan wilayah Desa Jatikerto, yaitu: (a) sebelah barat Desa Slorok, (b)

sebelah timur Desa Talangagung, (c) sebelah utara persawahan, dan (d) sebelah

selatan persawahan.

73

Mengenai transport akses jalan untuk menuju LPKNI/ LPKSM

Kabupaten Malang sangatlah mudah, karena letaknya tepat berada di pinggir jalan

raya serta merupakan jalan besar dan jalan ini merupakan jalur transit menjadi

pilihan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur selatan menuju Kabupaten

Blitar dan Kediri. Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh

penulis dapat dideskripsikan bahwa LPKNI Kabupaten Malang letaknya dekat

dengan bengkel-bengkel asesoris mobil yang berada di daerah tersebut.

B. Praktik Perlindungan Konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional Indonesia Kabupaten Malang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman latar belakang bahwa

perlindungan konsumen tidaklah semata-mata masalah orang-perorangan,

melainkan sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab

pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Jika berbicara tentang perlindungan

hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.

Begitu banyak dibaca dalam berita yang mengungkapkan perbuatan curang

produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Lembaga Perlindungan

Konsumen Nasional Indonesia/ Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

merupakan lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh

pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Pemerintah mengakui pembentukannya apabila memenuhi persyaratan: (1)

74

terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota, (2) bergerak dibidang perlindungan

konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Selain itu

menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat dalam

konteks ligitasi kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat

dilakukan oleh lembaga konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa

lembaga konsumen yang dimaksud telah berbentuk badan hukum atau yayasan

yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen.

Terkait tentang kelembagaan perlindungan konsumen, tentunya LPKNI/

LPKSM mempunyai suatu susunan keanggotaan atau struktur organisasi. Susunan

keanggotaan atau struktur organisasi tersebut berguna untuk menjadi suatu sistem

kerja, dimana agar pelaksanaan kerjanya bisa berjalan dengan maksimal dan baik.

Berikut gambar susunan keanggotaan atau struktur organisasi LPKNI Kabupaten

Malang.

75

1) Gambar tabel 1.100

100

Tabel 1: Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten

Malang.

PENASEHAT

Dr. MARLIN WIBOWO SH.

WAKIL PIMPINAN

IDA ANDRIANI

HEAD ADMINISTRASI

LIA LESTARI

ADMINISTRASI

LIA LESTARI

BENDAHARA

EDY SUJARWO

KOORDINATOR PELAKSANA

MARTONO SH.

PIMPINAN

MARTONO SH.

HUMAS

NAWI

KUSNO

ANGGOTA

1. YANU ATMIKO

2. SIDIK

3. MOCH. IMAM SUHADI 4. EDY SUJARWO

5. MUJANI HADI SUSANTO

6. MULYONO

ANGGOTA

7. YUSUB

8. TOIB

9. WARIS 10. ADI

11. SUPARMAN

12. SUKATMI

PENASEHAT

NANANG NELSON SH.M. HUM

76

Adapun tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia/

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 44 Ayat 3 meliputi:

a) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak

dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang

dan/atau jasa;

b) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

c) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan

perlindungan konsumen;

d) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk

menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

e) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap

pelaksanaan perlindungan konsumen.101

Sebagaimana diketahui bahwa berbicara soal konsumen dan pelaku usaha

tentu saja tak pernah lepas dari yang namanya sebuah sengketa. Sengketa yang

timbul antara konsumen dengan pelaku usaha berawal ketika dari adanya sebuah

transaksi. Adapun cara penyelesaiaan sengketa konsumen dengan pelaku usaha,

yakni:

1) Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui di Luar Peradilan.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan bisa dilakukan

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga

penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah

pihak.102

101

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42. 102

Susamto, Pemikiran Hukum Perlindungan, h. 66.

77

2) Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Peradilan.

Gugatan melalui peradilan hanya dapat ditempuh apabila upaya

penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai. Lembaga

pengadilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa

konsumen adalah peradilan umum, meskipun dalam perkembangan tidak

tertutup kemungkinan juga peradilan agama.103

Dalam kaitannya dengan tugas Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional Indonesia/ Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Martono yang selaku

sebagai pihak pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia

Kabupaten Malang guna mengetahui tata cara pelaksanaan tugas perlindungan

konsumen dan cara penyelesaian sengketa konsumen, berikut hasil wawancara

penulis dengan pihak pimpinan LKPNI Kabupaten Malang.

a) Bagaimana sejarah dari berdirinya Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional Indonesia Kabupaten Malang ?

“LPKNI Kabupaten Malang berdiri mengacu pada keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 302 MPP/Kep/10/2001 tentang Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Republik Indonesia, merasa LPKNI terpanggil untuk

membantu sebagai peran penting di lingkungan masyarakat

khususnya bergerak di bidang masalah konsumen dan LPKNI juga

terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan pemerintahan

Kabupaten Malang pada tanggal 07 September 2012 yang

103

Susamto, Pemikiran Hukum Perlindungan, h. 89.

78

berkedudukan di Dusun Krajan I RT 06 RW 01 Kecamatan

Kalipare Kabupaten Malang”.104

b) Bagaimana cara menyebarkan informasi terkait untuk meningkatkan

tentang hak dan kewajiban konsumen ?

“Sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa LPKSM mempunyai

kewajiban untuk membantu pemerintah di dalam mensosialisasikan

tentang perlindungan konsumen pada masyarakat, yaitu dengan

cara: Pertama, memberikan brosur-brosur. Kedua,

mensosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen secara membentuk seminar di

lingkungan setempat mungkin di Kecamatan, kita menggunakan

Kecamatan tadi untuk sebagai forum dengan mengundang antara

pelaku usaha, instansi pemerintah dan tokoh masyarakat akan

pengenalan konsumen tadi. Yang terakhir, mungkin dengan cara

melalui radio-radio agar konsumen yang mempunyai permasalahan

bisa terpenuhi hak-haknya, yang seketika dia punya masalah terkait

yang terdzalimi haknya yang tereksekusi haknya bisa

mengembalikan hak-haknya secara penuh, sesuai dengan prosedur

yang dijalankan”.105

c) Bagaimana cara menyebarkan informasi terkait kehati-hatian dalam

mengkonsumsi barang dan jasa ?

“Dalam menyebarkan informasi terkait kehati-hatian konsumen

dalam mengkonsumsi barang dan jasa, yaitu dengan cara yang

sama seperti dalam menjelaskan tentang hak dan kewajiban

konsumen dengan cara memberikan brosur-brosur, membentuk

seminar di lingkungan Kecamatan, dan mungkin dengan melalui

radio-radio”.106

d) Sejauh mana dalam melakukan pendampingan terhadap konsumen terkait

memperjuangkan haknya ?

104

Martono, wawancara (Kabupaten Malang, 22 Juli 2014), pukul 14:00 WIB. 105

Martono, wawancara (Kabupaten Malang, 22 Juli 2014), pukul 14:00 WIB. 106

Martono, wawancara (Kabupaten Malang, 22 Juli 2014), pukul 14:00 WIB.

79

“LPKNI ketika menerima pengaduan dari konsumen sudah diatur

di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat 1

huruf (c) bahwa LPKNI berhak mendampingi konsumen untuk

melakukan upaya advokasi dan perlindungan menyelesaikan

sengketa konsumen dengan pelaku usaha untuk mencari solusi

terbaik, pendampingan itu juga bisa diselesaikan melalui secara

mediasi baik dari pihak perusahaannya maupun konsumen. Bila

mediasi tidak bertemu maka bisa diagendakan di Dinas Perizinan

sebagaimana diatur oleh surat edaran Menteri Perdagangan

Nomor 40 Tahun 2010 untuk penanganan sengketa konsumen itu di

Dinas Perizinan apabila belum terdaftar adanya BPSK di

lingkungan setempat tersebut”.107

e) Bekerjasama dengan lembaga apa untuk mewujudkan perlindungan

konsumen ?

“LPKSM sesuai dengan tukposinya bahwa LPKSM adalah lembaga

yang dibentuk oleh pemerintah tetapi lembaga yang mempunyai

salah satu lembaga di negara Indonesia ini adalah lembaga

LKPSM yang mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

LPKSM bekerja sama terkait dengan pihak kepolisian, kenapa

dengan pihak kepolisisan? sebagaimana diatur dalam peraturan

kepolisian Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengamanan Eksekusi

Fidusia. Kedua, dengan kepemerintahan Dinas Perizinan yang

diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302

MPP/Kep/10/2001. Terus dengan mitra-mitra seperti halnya tadi

yang saya sebutkan disamping kepolisian dan Dinas Perizinan, dan

dengan BPSK juga”.108

f) Dalam menanggapi pengaduan konsumen yang mempunyai perkara,

sistem pelayanan seperti apa yang diberikan ?

“Dalam memberikan pelayanan terkait dengan penanganan

pengaduan permasalahan dari pihak konsumen yang datang, kami

mengutamakan atas dasar tolong menolong. Tidak mengenal

adanya kapasitas hukum dalam artian adanya suatu batasan.

Dalam bidang hukum jangan hanya bergerak di bidang satu

hukum saja, guna agar bisa memberikan pertolongan pengaduan

107

Martono, wawancara (Kabupaten Malang, 22 Juli 2014), pukul 14:00 WIB. 108

Martono, wawancara (Kabupaten Malang, 22 Juli 2014), pukul 14:00 WIB.

80

dari pihak konsumen yang mempunyai permasalahan serta

membutuhkan bantuan”.109

LPKNI Kabupaten Malang juga menyelenggarakan sosialisasi atau

penyuluhan terhadap konsumen, di wilayah Kecamatan Kali Pare dengan Tema

“Pengenalan Objek Jaminan Fidusia dan Hak tanggungan”, dan akan disusul

wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang lainnya. Maksud dan tujuan

Sosialisasi tersebut tidak lain adalah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-

Undang tentang Perlindungan Konsumen dan juga ikut serta mensukseskan

Program pemerintah "Konsumen Cerdas", agar tidak terlalu dibodohi, terintimidasi

oleh Pelaku Usaha.110

g) Bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang diadukan konsumen kepada

LPKNI Kabupaten Malang ?

LPK dalam menyelesaikan sengketa konsumen sesuai dengan

peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa LPK

berhak melakukan upaya advokasi pendampingan dan

perlindungan terhadap konsumen dengan pelaku usaha guna

untuk mencari upaya solusi terbaik, pendampingan itu juga bisa

dilakukan dengan cara melalui mediasi. Sebelum melakukan

mediasi LPK terlebih dahulu melakukan panggilan terhadap

pihak terkait, panggilan itu berupa sebuah surat. Apabila dari

panggilan itu tidak mendapat sebuah jawaban maka pihak LPK

akan mendatanginya. Dalam menyelesaikan sebuah sengketa

konsumen bisa saja sampai melalui lembaga peradilan apabila

tidak ditemukannya sebuah solusi.111

109

Martono, wawancara (Kabupaten Malang, 22 Juli 2014), pukul 14:00 WIB. 110

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Malang,

http://lpksmkabmalang.blogspot.com/2012/03/giat-lpkni-kabupaten-malang.html diakses Senin, 25

Agustus pukul 12:00 WIB. 111

Martono, wawancara, (Kabupaten Malang, 27 September 2014), pukul 10:00 WIB.

81

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Mulyadi

sebagai pemilik bengkel asesoris mobil yang berlokasi dekat dengan kantor

LPKNI Kabupaten Malang dan sekaligus bapak Mulyadi pernah mengadukan

permasalahan pada lembaga tersebut. Adapun hasil wawancara penulis dengan

bapak Mulyadi sebagai berikut:

1) Bagaimana LPKNI Kabupaten Malang dalam menjalankan tugasnya

terhadap perlindungan konsumen ?

“kerjoe apik, pimpinane yo teges lek nangani kasus sing diadukan

konsumen, masio bukak‟e barang yo konsisten karo jam‟e”.112

2) Sistem pelayanan seperti apa yang LPKNI Kabupaten Malang terapkan

dalam menjalankan tugasnya ?

“pelayanan kerjone LPK ngutamakno nolong mas, masio mek

njalok pendapat tok yo gelem ngelayani gak mentingno ono duwek.

Baru lek njalok tolong orosno perkoro baru mbayar, lek konsultasi

tok ora bayar. Penak kok lek ngekek‟i pelayanan nang konsumen

lembaga iku. Mbayare barang yo gak larang-larang, bisa dikatakan

murah tarife”.113

3) Dalam menanggapi kasus pengaduan konsumen, apakah LPKNI

Kabupaten Malang pernah menolak suatu kasus tertentu ?

“sak ngertiku ora tau sampek nolak mas, lembaga iku selalu nrimo

perkoro opo ae sing digowo mrono. Aku yo tau takon nang uwonge,

lek perkoro opo ae uwonge bakal mbantu nyeleseknoe. Aku dewe yo

tau gowo perkoro nang kono, hasile yo iso beres yo lumayan

cepet”.114

112

Mulyadi, wawancara (Kabupaten Malang, 22 Juli 2014), pukul 10:00 WIB. 113

Mulyadi, wawancara (Kabupaten Malang, 22 Juli 2014), pukul 10:00 WIB. 114

Mulyadi, wawancara (Kabupaten Malang, 22 Juli 2014), pukul 10:00 WIB.

82

4) Apakah LPKNI Kabupaten Malang pernah menyebarluaskan sebuah

informasi agar dikenal oleh masyarakat terkait tugas dan fungsinya ?

“aku gak begitu paham lek masalah iku mas, sak ngertiku yo mas

lek lembaga iku akeh wes dikenal uwong-uwong kene tapi aku yo

tau ngerti pisan nyebarno brosur-brosur sing isine tentang tugase

lembaga iku”.115

5) Apakah LPKNI Kabupaten Malang dalam menyelesaikan suatu perkara

yang diadukan oleh konsumen bersikap adil ?

“adil mas kerjone lembaga iku, gak usah dikek‟i bonus cukup

mbayar sesuai tarife selama bener bakal dibelani tenanan sampean

karo lembaga iku, iki aku yo nyeritakno pengalamanku dewe, lek

gak nduwe pengalaman nang lembaga iku gak bakal wani aku

ngomong”.116

Dari hasil wawancara penulis jika dianalisis, bapak Mulyadi mengatakan

bahwa LPKNI Kabupaten Malang dalam menjalankan tugasnya sangatlah baik dan

terkait dengan tarif biaya untuk penanganan kasus bisa dikatakan murah

dikarenakan LPKNI Kabupaten Malang bertujuan untuk menolong. Dalam tujuan

menolong konsumen yang mempunyai perkara, LPKNI Kabupaten Malang

tidaklah memilih jenis perkara tertentu bisa dikatakan jenis perkara apapun akan

diurus dan ditangani oleh lembaga tersebut. Serta LPKNI juga pernah

menyebarkan informasi agar dikenal oleh masyarakat dengan cara menyebarkan

brosur-brosur. Disisi lain, bapak Mulyadi ini juga pernah mengadukan sebuah

pokok perkara terhadap LPKNI dan LPKNI bisa menyelesaikannya dengan adil.

115

Mulyadi, wawancara (Kabupaten Malang, 22 Juli 2014), pukul 10:00 WIB. 116

Mulyadi, wawancara (Kabupaten Malang, 22 Juli 2014), pukul 10:00 WIB.

83

LPKNI/ LPKSM seperti yang diharapkan telah melakukan tugasnya

dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen, yakni sejak dibentuk dan

berdirinya LPKNI/ LPKSM Kabupaten Malang telah menerima dan menangani

pengaduan dari pihak konsumen. Terkait dengan perkara pengaduan permasalahan

pihak konsumen pada LPKNI/ LPKSM Kabupaten Malang, berdasarkan hasil data

dokumentasi LPKNI/ LPKSM Kabupaten Malang maka berbagai kasus perkara

yang ditanganinya dapat diambil macam perkaranya.

Dalam data dokumentasi LPKNI/ LPKSM Kabupaten Malang terkait

perkara pengaduan konsumen terlihat menunjukkan bahwa LPKNI Kabupaten

Malang telah menerima dan menangani berbagai macam pokok perkara

permasalahan konsumen. Apabila diambil dari macam pokok perkaranya, pokok

perkara yang diadukan dan ditangani oleh LPKNI Kabupaten Malang meliputi

tentang, yakni: (a) mengurus utang piutang, (b) mengurus dan mendampingi klient

terkait masalah hal gugatan perceraian, korban tidak tanggung yang

mengakibatkan korban dilantarkan, korban penggelapan uang angsuran, korban

asusila, korban PHK tanpa prosedur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan, (c) mengurus sertifikat, (d) mengurus sengketa lahan, (e)

mengurus dana investasi, (f) mengurus pengajuan dan pemasangan listrik, (g)

mengurus polis asuransi, (h) mengurus NPWP, (i) mengurus tunjangan, (j)

mengurus perpanjangan pajak kendaraan, (k) mengurus pengambilan BPKB

kendaraan, (l) mengurus objek jaminan kendaraan bermotor, (m) mengurus

84

penertiban pemakaian listrik, (n) mengurus pencabutan akta hibah, (o) mengurus

jual beli kendaraan dan tanah.

C. Perlindungan Konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

Indonesia Kabupaten Malang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia/ Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah

yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai

kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui pembentukan

LPKNI/ LPKSM apabila telah memenuhi persyaratan: terdaftar pada pemerintah

kabupaten/kota, bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana

tercantum dalam anggaran dasarnya. Selain itu menyuarakan kepentingan

konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat dalam konteks ligitasi

kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh

lembaga konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa lembaga konsumen

yang dimaksud telah berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran

dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen.117

Berdasarkan data sekunder, apabila dikaitkan dengan data primer hasil

wawancara dengan bapak Martono, SH. selaku sebagai pimpinan dan dokumentasi

LPKNI Kabupaten Malang, maka dapat dideskripsikan bahwa LPKNI Kabupaten

117

Susamto, Pemikiran Hukum Perlindungan, h. 60.

85

Malang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapatkan pengakuan

dari pemerintahan setempat. Sebagaimana LPKNI Kabupaten Malang terdaftar

dan tercantum pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pemerintahan

Kabupaten Malang pada tanggal 07 September 2012 dan berkegiatan jenis

LPKSM.

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Perlindungan Konsumen diatur

pada pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen meliputi kegiatan:

a) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak

dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang

dan/atau jasa;

b) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

c) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan

perlindungan konsumen;

d) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk

menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

e) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap

pelaksanaan perlindungan konsumen.118

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Martono, SH. selaku

sebagai pimpinan LPKNI Kabupaten Malang dan ditambah dengan bapak Mulyadi

sebagai pemilik bengkel asesoris mobil dekat kantor LPKNI Kabupaten Malang

serta pernah menjadi klient, dapat dideskripsikan bahwa LPKNI Kabupaten

Malang sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dalam menjalankan tugasnya sebagaimana

tercantum dalam pasal 44 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (e).

118

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42.

86

Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen sesungguhnya, pengertian

konsumen dapat terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

1) Konsumen Komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang

mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi

barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatakan keuntungan.

2) Konsumen antara (intermediate consumer), yaitu setiap orang yang

mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan

kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.119

3) Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), yaitu pengguna atau

pemanfaat akhir dari suatu produk.

Dari ketiga pembagian tersebut, berarti istilah konsumen dapat diartikan

secara luas, yaitu semua pemakai maupun pengguna barang dan/atau jasa untuk

tujuan tertentu.120

Istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditentukan

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen dalam

pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan.121

119

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 7. 120

Susamto, Pemikiran Hukum Perlindungan, h. 7. 121

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42.

87

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang

dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir,

dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam

penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional

merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.

Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat

atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait

dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas.122

Pasal 1

angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang

diartikan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.123

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen pasal 1 ayat (4) yang dimaksud barang adalah setiap benda baik

berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun yang tidak

bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk

122

Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 13. 123

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42.

88

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Sedangkan yang dimaksud jasa pada pasal 1 ayat (5) mengatakan bahwa jasa

adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.124

Berdasarkan data sekunder, apabila dikaitkan dengan data primer dari

hasil wawancara dengan bapak Mulyadi yang sebagai pemilik bengkel asesoris

mobil dekat kantor LPKNI Kabupaten Malang dan ditambah dengan dokumentasi

LPKNI Kabupaten Malang terkait tugasnya dalam Pasal 44 Ayat 3 huruf (d).

Maka dapat dideskripsikan bahwa LPKNI Kabupaten Malang dalam menangani

kasus pokok perkara pengaduan konsumen tidak sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana apa yang

dimaksud dari konsumen, barang dan/atau jasa. Hal ini dikarenakan ada beberapa

kasus yang telah diurus dan ditangani oleh LPKNI Kabupaten Malang yang diluar

lingkupnya, yakni terkait pendampingan kasus korban asusila, korban tidak

tanggung jawab yang mengakibatkan korban terlantar, mengajukan permohonan

banding, pencabutan akta hibah, hal gugat perceraian dan sengketa lahan.

124

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Nomor 42.

89

D. Perlindungan Konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

Indonesia Kabupaten Malang menurut Teori Maslahah

Seperti telah dibahas diatas tentang perlindungan konsumen, ada

beberapa istilah yang berkaitan dengan tentang perlindungan konsumen yang

ditemukan dalam beberapa literatur, diantaranya yaitu konsumen komersial

(commercial consumer) dan konsumen antara (intermediate consumer).

1. Perlindungan Konsumen dan Harta

Perlindungan Konsumen apabila ditinjau dari segi hukum Islam

sebagai pisau analisis penulis, maka penulis mendealektikannya dengan

hukum harta. Sebagaimana telah dipaparkan di bab kajian teori, tentang

definisi atau pengertian tentang harta (al-Maal) dalam hukum Islam, secara

bahasa al-Maal adalah bahasa arab yang berarti condong, cenderung dan

miring. Manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.125

Menurut definisi Hanafiyah harta ialah sesuatu yang digandrungi tabiat

manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.126

Sedangkan pemahaman tentang harta menurut jumhur ulama selain

Hanafiyah sebagai berikut:

Menurut Jumhur Ulama Fiqih harta yaitu:

متللفه بضمانه م يلز له قيمة كل ما

125

Syafei, Fiqh Muamalah, h. 22. 126

Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 9.

90

Artinya:

“Segala sesuatu yang bernilai dan mesti merusaknya dengan

menguasainya”.

كل ذي قيمة ما لية

Artinya:

“ Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan bersifat harta”127

Menurut Imam Syafi’i, beliau mendefinisikan harta ialah setiap hal

yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila

dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun

nominasi nilainya kecil.128

Sedangkan menurut Imam as-Suyuthi, harta

adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai jual (nilai

ekonomis) yang akan terus ada, kecuali bila semua orang

meninggalkannya.129

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa harta sesuatu yang

dimiliki dan bermanfaat baik berupa materil atau immateriil, yang dapat

digunakan dalam menunjang kehidupan. Atau juga bisa diartikan sesuatu

yang berharga dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia, baik

berwujud (materiil) maupun tidak berwujud (immateriil).

127

Syafei, Fiqh Muamalah, h. 23. 128

Syafi’i, Ringkasan Kitab, h. 160. 129

Afif Muhammad, Ensiklopedia Ekonomi, h. 368.

91

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.130

Barang merupakan setiap benda baik berwujud maupun yang tidak

berwujud, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan

maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud

jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.131

Berdasarkan data sekunder, apabila dikaitkan dengan data primer hasil

wawancara dan dokumentasi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

Indonesia Kabupaten Malang. Maka dapat dideskripsikan bahwa LPKNI

Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugas perlindungan konsumen

menurut para jumhur ulama’ sama halnya dengan harta. Sebagaimana

diketahui pula dalam menjalankan tugasnya LPKNI Kabupaten Malang tidak

hanya bergerak dibidang satu hukum saja guna bisa memberikan pertolongan

terhadap manusia yang mempunyai sebuah perkara, manfaat yang

terkandung pada LPKNI Kabupaten Malang itulah yang menjadi dasar untuk

menjadi bagian dari harta yang sifatnya immateriil.

130

Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 7. 131

Susamto, Pemikiran Hukum Perlindungan, h. 14.

92

2. Perlindungan Konsumen oleh Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional Indonesia Kabupaten Malang menurut Teori Maslahah

Membahas perlindungan harta, tentu saja tidak akan lepas dari teori

maslahah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu

berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan

mudharat (kerusakan). Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir

sama dengan definisi Ghazali, yaitu memelihara tujuan syara’ (dalam

menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Al-„iez ibn Abdu al-Salam dalam kitabnya, Qawaidul al-Ahkam,

memberikan arti maslahah dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan

dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazi-nya adalah “sebab-sebab yang

mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Al-Syatibi

mengartikan maslahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya

maslahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara’

kepada maslahah. Al-Thufi mendefinisikan maslahah ialah ungkapan dari

sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat.

Dari beberapa definisi tentang maslahah dengan rumusan yang

berbeda maka dapat disimpulkan bahwa maslahah itu adalah sesuatu yang

dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan

menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan

93

syara‟ dalam menetapkan hukum. Sebagaimana tujuan syara‟ adalah

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.132

Sebagai bagian dari lima unsur pokok yang harus dijaga dan

dilindungi, maka di dalam maslahah harta termasuk dalam kategori

kebutuhan dharuriyat. Perlindungan konsumen oleh LPKNI Kabupaten

Malang sama dengan harta dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam

maslahah. Telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa

perlindungan konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang merupakan benda

yang tidak berwujud (Immateriil) dan jelasnya memiliki banyak manfaat

yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pengertian harta adalah sesuatu

yang berharga dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia, baik

berwujud (materiil) maupun tidak berwujud (immateriil). Hal ini searah

dengan pandangan para jumhur ulama’ yang bisa disimpulkan bahwa

perlindungan konsumen oleh LPKNI Kabupaten Malang juga bagian dari

harta.

132

Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 347.