Pembangunan Perumahan Swadaya P2BPKDedeh Yulia 25409018 Putri Anityasari 25410030

Outline Latar Belakang Kemunculan P2BPK Dasar Hukum Kelembagaan Mekanisme P2BPK Pembiayaan Pelaksanaan Kendala dan Permasalahan Program Lanjutan P2BPK Kesimpulan

Latar Belakang..Permasalahan Perumahan Pemberdayaan Masyrakat Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan

Kebijakan Perumahan Swadaya

P2BPK

Peran Pemerintah

Kendala Pengembangan Perumahan Swadaya

Kegiatan yang Mendukung Pembangunan Perumahan Swadaya

PERMASALAHAN PERUMAHAN di INDONESIA Kebutuhan rumah meningkat pesat, penyediaan tidak seimbang dengan permintaan. Pemerintah hanya mampu meyediakan 10% dari kebutuhan, sehingga masyarakat masih harus memenuhi 90 % kebutuhan yang harus dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Penyediaan rumah belum mencapai sasaran masyarakat berpenghasilan rendah Desentralisasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan Kemampuan daya dukung lahan perkotaan menurun karena terbatasnya sarana dan prasarana perkotaan Terbatasnya lahan di perkotaan dan sulitnya memperoleh tanah dengan harga murah serta belum adanya mekanisme baru dalam pengendalian harga tanah Masih kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang perumahan dan permukiman belum tumbuhnya kondisi yang dapat merangsang peran serta masyarakat secara luas belum adanya mobilisasi dana dan daya dunia usaha oleh masyarakat secara maksimal

Pembangunan Perumahan secara SwadayaPengertian perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara berkelompok maupun secara sendirisendiri. Perumahan swadaya mempunyai kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan rumah secara nasional, diperkirakan mencapai 80 %. Bahkan Prof. Johan Silas menyebutkan bahwa kontribusi perumahan swadaya bisa mencapai 90% Selebihnya sekitar 10-20 % dibangun oleh lembaga formal seperti developer baik swasta maupun pemerintah, maupun yayasan).

Pengertian Perumahan Swadaya bdsk hasil sarasehan Dinas Kimtaru Jawa Tengah di Semarang 14 Maret 2006 ttg Persiapan Pelaksanaan Program Kredit Mikro Perumahan Swadaya Bersubsidi adalah: Self Help Housing yang berarti bahwa rumah bukan hanya dilihat dari cara pembangunannya yang Self built namun lebih jauh pada user control artinya bahwa keterlibatan penuh dari si penghuni sangat dipentingkan. Rumah bukan dianggap sebagai komoditi namun sebagai kata kerja karena merupakan suatu proses atau kegiatan (Housing by process rather than Housing by Product) Yang membedakan dengan rumah formal adalah bahwa dalam hal penggunaan tenaga kerja dalam pembangunan rumah yang lebih pada sweat equity (dengan keringat sendiri) ditambah dengan bantuan tukang kalau diperlukan Bahan bangunan yang digunakan lebih berupa Stockpiling bahan bangunan (bisa baru dan terutama bekas) Sistem Pembiayaan terutama dengan menggunakan kredit mikro untuk mendukung pembangunan rumah secara bertahap

Namun begitu, kendala yang dihadapi oleh perumahan swadaya adalah menyangkut relatif kurang terpenuhinya persyaratan lokasi, kualitas rumah dan kualitas lingkungan, terutama dukungan prasarana dan sarana. Perhatian baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, kabupaten/kota selama ini masih sangat terbatas dalam penanganan perumahan swadaya, umumnya berbasis pada proyek dan ad hoc. Proyek yang dilakukan berupa subsidi pemerintah dalam membangun dan memperbaiki rumah dan perumahan, baik berupa bahan bangunan rumah, maupun pinjaman dana untuk membangun atau memperbaiki rumah dengan konsep bergulir yang digulirkan dalam kelompok masyarakat Pada skala proyek, bantuan pemerintah sukses selama proyek dilaksanakan, tetapi pembinaan pasca proyek umumnya tidak berkelanjutan sehingga terjadi kecenderungan kemunduran kualitas lingkungan maupun rumah yang dibangun secara swadaya.

Risalah Seminar Nasional Membangun Keswadayaan Masyarakat Miskin untuk Menghuni Rumah yang Layak yang diselenggarakan di UNS atas kerjasama Kantor Menpera dan UNS tgl 2-3 Maret 2006, yatu: Membangun keswadayaan masyarakat untuk menghuni rumah yang layak (dengan mensinergikan upaya pemberdayaan ekonomi dengan upaya pembangunan rumah) Di dalam membangun keswadayaan melibatkan seluruh stakeholders (pemerintah, swasta, lembaga keuangan dan masyarakat) Membangun keswadayaan bdsk kearifan lokal baik lembaga, pranata sosial, maupun bentuk dan bahan bangunan Dalam membangun keswadayaan masyarakat miskin, diperlukan peningkatan kapasitas masing-masing pelaku Perguruan tinggi dan lembaga penelitian diharapkan dapat memberikan dukungan analisis ilmiah dan evaluasi dalam merumuskan kebijakan dan operasionalisasi kebijakan Peran lebih dari pemerintah Propinsi, Kabupaten/ kota dalam memberikan dukungan dan mensinergikan berbagai upaya dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan rumah Peran pemerintah propinsi, kabupaten dan kota adalah memberikan jaminan hukum bermukim bagi masyarakat miskin.

Perjalanan P2BPK..Kerjasama Menpera dan UNDP*) Studi Kasus : - Jakarta (cengkareng) - Bandung (Rancaekek)

P2BPK

Ketercapain dengan adanya dukungan Kredit Triguna BTN

Providing

Pergeseran orientasi

Enabling

P2BPKP2BPK merupakan singkatan dari pembangunan perumahan bertumpu pada kelompok yang merupakan program pembangunan berbantuan (aided housing programme) yang memfasilitasi warga masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat menyelenggarakan perumahan mereka secara kooperatif/gotong royong

Dasar HukumUU No.4/1992 UU No.1/2011

Permenpera 06/KPTS/1994 ttg Pedoman Umum Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelompok

*belum ada yang terbaru

Kelembagaan P2BPKAKPPIPusat

ASPEKProvinsi

AKPPI Cab Kabupaten/Kota

ASPEK Wilayah

KP (Konsultan Pembangunan)MBR Profesional

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

MBR (Masyrakat Berpenghasilan Rendah)

Kelembagaan 1. Pelaku Pembangunan Sektor Pemerintah ( pemerintah pusat dan daerah serta BUMN/BUMD) Sektor Swasta (unsur-unsur swasta usaha di bidang produksi maupun jasa Sektor Kelompok Masyarakat Koperasi Sektor Individu

2. Fungsi Penggerak P2BPK Fungsi Katalis Pembangunan dan Pengendalian oleh sektor Pemerintah Fungsi Konsultan Pembangunan oleh sektor swasta Fungsi Kader Pembangunan oleh sektor masyarakat

Mekanisme1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pengorganisasian Peserta pembentukan KSM Penyusunan Aturan Main (Rules of the Game) AD, ART, dan Tatacara mengikuti P2BPK Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan) Survey dan Penentuan Lokasi Penyusunan Usulan Awal Proyek Perumahan Pendataan/ Mawas Diri (Community Self Survey) Penyusunan Usulan Proyek Pembangunan Negosiasi dan Penilaian (Appraisal) Realisasi Kesepakatan Tindak Pembangunan Rumah Penghunian Pembinaan Lanjut

Model Pembiayaan..Pusat

BTN Pusat BTN CabangKrKreditt Triguna (end financing) KP-KSB

Provinsi Kab/Kota

P2BPK..... Kredit

Triguna memuat 3 paket kredit sekaligus: Kredit untuk membeli tanah Kredit untuk membangun rumah Kredit untuk income generation (jika masih ada sisa) Skim Kredit Triguna disediakan (BTN) dengan pagu maksimum sesuai pembiayaan yang disediakan untuk RS/RSS.Kelanjutan Kerjasama Menpera dan UNDP Kegiatan yang mendukung: Pembentukan AKPPI Pembentukan ASPEK Pelatihan-Pelatihan

*) AKPPI (Asosiasi KonsultanPembangunan Perumahan Indonesia) ASPEK (Asosiasi Permukiman Kooperatif)

Pelaksanaan P2BPK..Capaian Pelaksanaan Pelaksanaan P2BPKPerkembangan Pelaksanaan P2BPK Jumlah Lokasi Rencana Realisasi Estimasi Desember 2000 Proses KPR Jumlah Biaya Dalam Proses 100% Jumlah Dalam Proses Disetujui 153 15.947 98.887.995.000 2.538 1.05 3.553 261 2.117 Satuan Lokasi Unit Rupiah Unit Unit Unit Kelompok Kelompok

Sumber : PJM 2000-2004 (Review 2002), Ditjen perkim, Depkimpraswil, 2002

Pelaksanaan P2BPK..No 1 Kantor Cabang BTN Palembang Nama Kelompok KUD Tunas Sawitri Koperasi Pedatuan 2 3 Makassar Bandung Koperasi Mitra Mas KOPEDI KOWAPERAK 4 Jakarta Kuningan Kop. Eko Damai Mandiri KOPERSUP KOPRA Kop. PKGC 5 6 Bekasi Solo KUD Mina Singaperbangsa Kop. Tekad LPTP I Kop. Tekad LPTP II Mojosongo Berseri I Mojosongo Berseri II 7 Denpasar/ Mataram KPSRR KOPAJALI Mataram Total Akad Kredit 16 Januari 1996 07 Agustus 1995 2 Juni 1997 7 Juli 1994 5 September 1994 24 April 1994 29 Desember 1992 15 Juni 1996 10 September 1997 15 januari 1997 11 April 1994 12 Juli 1996 B Juli 1999 24 Juni 1000 18 April 1996 13 mei 1997 Jumlah (Unit) 50 27 120 116 160 181 156 200 100 250 74 110 51 37 64 45 1.741 Lama (Tahun) 15 13,4 15 20 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 20 20 Progress (Tahun) 100 100 100 93,87 61 100 100 40 100 50 100 100 100 100 100 100

Sumber : PJM 2000-2004 (Review 2002), Ditjen perkim, Depkimpraswil, 2002

Kendala dan Permasalahan P2BPKKelompok yang melaksanakan P2BPK = pengembang. Kali pertama bagi KSM dan pendampingnya yaitu KP Peran AKPPI dan ASPEK yang masih baru yang belum optimal Dukungan Kredit Triguna yang hanya dapat dicairkan melalui pola End Financing. BI menarik RDI yang digunakan BTN sebagai sumber dana murah termasuk penyediaan Kredit Triguna. kredit dengan bunga lunak tidak ada, kredit dengan bunga pasar masih bisa diakses.

Program Lanjutan P2BPK.. 1

P2BPK

Perumahan Swadaya Menpera -Program BSP2S/PKP-

Perumahan Swadaya PNPM Mandiri Perkim-

CoBild

Perumahan Swadaya -Ditjen Bangkim-

????

Kesimpulan Upaya Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan baik untuk perumahan baru maupun peningkatan kualitas perumahan bagi MBR masih memiliki keterbatasan, salah satunya adalah anggaran. Meskipun dilakukan upaya dengan merangkul sektor swasta, namun hal ini pun hanya mampu menutupi kebutuhan perumahan sekitar 10%-20%. Oleh Karena itu, dilakukan upaya pemberdayaan pembangunan perumahan secara swadaya oleh masyarakat. Salah satu program yang digulirkan oleh pemerintah adalah P2BPK. Dalam perjalanannya P2BPK mengalami modifikasi demi upaya menyempurnakan program terbaik dalam membantu MBR mendapatkan kemudahan terhadap akses rumah yang layak dan terjangkau. Saat ini program pembangunan perumahan swadaya dimasukkan ke dalam program PNPM Mandiri Perkim.