BAB III - repository.unair.ac.idrepository.unair.ac.id/13735/12/12. Bab 3.pdf · nya oleh maskapai udara yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ... lembaga

66

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ATAS HILANG, MUSNAH,

DAN RUSAKNYA BARANG DI BAGASI

PESAWAT UDARA

3.1. Upaya Hukum Konsumen Pengguna Bagasi Pesawat udara Udara atas

Kerugian Hilang, Musnah, dan Rusaknya Barang di Bagasi Pesawat

udara

Kelalaian pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya yang merupakan

hak konsumen seringkali menimbulkan sengketa. Begitu pula halnya dengan tidak

dipenuhinya kewajiban maskapai penerbangan selaku pelaku usaha yang

menyebabkan timbulnya kerugian berupa hilang, musnah, dan rusaknya barang

penumpang selaku konsumen di bagasi pesawat udara, akan menimbulkan

sengketa diantara kedua pihak tersebut.

Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu:42

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana

diatur dalam undang-undang. Artinya pelaku usaha mengabaikan

ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha

dan larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan

usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber

dari hukum.

42 Janus Sidabulok, Op.Cit. h. 143

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN KONSUMEN PENGGUNA BAGASI PESAWAT UDARA

RIZKA ALIFIA FARDANI

67

2. Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian, yang berarti

baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajibannya

sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat diantara mereka.

Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari

kontrak.

Selain itu, besar ganti kerugian yang diberikan oleh maskapai penerbangan

kepada penumpang pesawat udara atas kerugian hilang, musnah, dan rusaknya

barang penumpang di bagasi pesawat udara sering kali tidak sebanding dengan

kerugian yang diderita oleh penumpang pesawat udara. Bahkan dalam suatu

kasus, maskapai penerbangan tidak mau bertanggunggugat terhadap kerugian

yang dialami penumpang pesawat udara tersebut. Hal itu juga dapat

mengakibatkan timbulnya sengketa antara maskapai penerbangan dengan

penumpang pesawat udara.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen memberikan sarana bagi konsumen yang ingin mengadukan bahwa

hak-haknya sebagai konsumen telah terlanggar atas perbuatan pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengatur lembaga-lembaga pengaduan konsumen yang dapat digunakan oleh

konsumen untuk melaporkan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya.

Lembaga perlindungan konsumen yang dapat dijadikan sarana oleh

penumpang pesawat udara selaku konsumen untuk mengadukan pelanggaran hak

nya oleh maskapai udara yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat (LPKSM) yang diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 8




68

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut mengatakan

bahwa pemerintah mengakui LPKSM dengan tujuan untuk LPKSM tersebut

berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Tugas dari LPKSM ini salah satunya adalah membantu konsumen dalam

memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen,

serta melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap

pelaksanaan perlindungan konsumen. Namun keberadaan LPKSM ini hanya

untuk menerima pengaduan konsumen saja, untuk selanjutnya dapat mengajukan

gugatan atas nama konsumen. Sedangkan untuk putusan penyelesaian sengketa

konsumen, LPKSM tidak berhak atas hal tersebut. Yang berhak memberikan

putusan atas sengketa yang diadukan ke LPKSM adalah pengadilan negeri di

tempat perkara tersebut diajukan.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang pertama di

Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI berdiri

pada tanggal 11 Mei 1973. YLKI ini dapat dikatakan sebagai tolok ukur

bangkitnya kesadaran perlindungan konsumen di Indonesia. Sebagai suatu

lembaga perlindungan konsumen, YLKI juga memiliki fungsi yang salah satunya

adalah menerima pengaduan dari konsumen yang merasa hak-haknya telah

dilanggar.

Dalam pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011

tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyatakan bahwa

“besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup

kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga




69

untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia atau melalu arbitrase atau alternatif penyelesaian

sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam ketentuan tersebut memperbolehkan penumpang yang merasa tidak

puas atas ganti kerugian yang tidak sebanding dengan kerugian yang dialaminya

untuk menggugat maskapai penerbangan, dan penyelesaian sengketanya dapat

melalui jalur litigasi maupun dapat melalui non-litigasi. Namun demikian, dalam

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab

Pengangkut Angkutan Udara ini tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai

mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dalam hal ini adalah kerugian

atas hilang, musnah, dan/atau rusaknya barang penumpang di bagasi pesawat

udara.

Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu terdapat dalam Pasal 45 :

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa berdasarkan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian

sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan dan dapat juga ditempuh




70

diluar pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dibagi lagi

menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui lembaga yang

bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha seperti yang

termuat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen atau Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam

bentuk yang lainnya.

Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha yang dimaksud disini adalah Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK). BPSK diatur dalam pasal 49 sampai pasal 58 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (small claim court) yang

sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara

berjalan dengan cepat, sederhana, dan murah.43

Tugas dan wewenang BPSK seperti yang termuat dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; c. Melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku; d. Melaporkan pada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran

ketentuan dalam undang-undang ini; e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari

konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap udang-undang ini;

43 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit h.126




71

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;

l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang BPSK tersebut, tugas utama dari BPSK

adalah menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara mediasi,

arbitrase, atau konsiliasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen ini hanya dikenal tiga cara penyelesaian sengketa

alternatif tersebut.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak

mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator, yang memudahkan

negosiasi antara para pihak atau membantu mereka dalam mencapai kompromi

atau kesepakatan.44 Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini harus dengan

kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan sebelum terjadinya

sengketa yaitu dengan dituangkan dalam klausula perjanjian, atau dapat juga

dilakukan setelah timbulnya sengketa kemudian membuat kesepakatan untuk

menyelesaikan dengan jalan medisi.

Berikutnya adalah arbitrase, yaitu alternatif penyelesaian sengketa yang

melibatkan pihak ketiga dimana pihak ketiga mempunyai peranan untuk memutus

suatu sengketa tersebut. Pihak ketiga ini disebut arbiter, dan arbiter dapat

44 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit h.255




72

berbentuk lembaga atau dapat juga orang yang ditunjuk oleh para pihak. Sama

halnya dengan mediasi, maka arbitrase ini berdasarkan pada suatu perjanjian

arbitrase yang dibuat oleh para pihak, artinya para pihak sepakat untuk

menyelesaikan sengketa menggunakan cara arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat

dibentuk sebelum timbulnya sengketa yaitu dicantumkan dalam klausul di

perjanjian pokok, dan dapat pula dibentuk setelah timbulnya sengketa untuk

sepakat menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase.

Sedangkan konsiliasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian

sengketa yang memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga

menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang

sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari

konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.45

Selain tugas utama BPSK menyelesaikan sengketa dengan ketiga bentuk

alternatif penyelesaian sengketa tersebut, wewenang BPSK yang tak kalah

pentingnya adalah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha

yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan adanya

wewenang ini, maka diharapkan penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat

memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menentukan adanya pemisahan tugas anggota BPSK yang bertindak sebagai arbitrator, kosiliator, maupun mediator, maka setiap anggota dapat bertindak sebagai arbitrator, konsiliator, maupun mediator.46

45 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit h.254 46 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit h.257




73

Dalam menyelesaikan sengketa melalui BPSK ini dibagi dalam tiga tahap.

Tahap yang pertama yaitu tahap pengajuan gugatan. Gugatan ini diajukan oleh

konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha kepada BPSK. Jadi apabila

penumpang yang dirugikan atas hilang, musnah dan/atau rusaknya barang di

bagasi pesawat udara ingin menyelesaikan sengketa melalui BPSK, maka

penumpang harus terlebih dahulu membuat surat gugatan terhadap maskapai

penerbangan ke BPSK.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai persyaratan gugatan, maka berlaku ketentuan sebagimana terjadi dalam pengadilan, yaitu bahwa gugatan dapat diajukan, baik secara tertulis maupun lisan.47 Tahap yang kedua yaitu tahap pemeriksaan dan pemberian putusan oleh

BPSK. Tahapan ini diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen yaitu. Dalam menyelesaikan sengketa, BPSK

berbentuk majelis yang harus ganjil sekurang-kurang terdiri dari 3 (tiga) orang

anggota BPSK, dan dibantu oleh seorang panitera. Majelis berbentuk ganjil untuk

menghadapi kemungkinan terjadinya deadlock selama proses penyelesaian

sengketa. Setelah majelis memporeleh hasil dari musyawarah untuk

menyelesaikan sengketa, maka dituangkan dalam suatu putusan, dimana putusan

majelis BPSK tersebut bersifat final dan mengikat.

Dalam penjelasan pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

putusan majelis bersifat final dan mengikat adalah bahwa dalam Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

47 Janus Sidabulok, Op.Cit h. 199




74

Selanjutnya dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa tahap pemeriksaan dan pemberian

putusan ini berlangsung paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan

diterima. Artinya penyelesaian sengketa melalui BPSK ini relatif memakan waktu

yang singkat jika dibandingkan dengan melalui pengadilan.

Namun, kelemahan penyelesaian sengketa melalui BPSK adalah putusan

yang dikeluarkan oleh BPSK tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang

artinya tidak dapat melakukan eksekusi terhadap putusannya. Maka, setelah

putusan dikeluarkan oleh BPSK lalu segera dimintakan penetapan eksekusi

kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam pasal 57 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tahapan yang terakhir yaitu pelaksanaan putusan dan pengajuan upaya

hukum. Walaupun putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana

diatur dalam pasal 54 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, namun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan

eksekusi sehingga pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh Pengadilan

Negeri.

Pelaksanaan putusan BPSK tersebut tidak lagi memiliki kekuatan yang

final dan mengikat, karena dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dimungkinkan bahwa pihak yang keberatan atas

putusan BPSK tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri

dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima

pemberitahuan putusan tersebut.




75

Selanjutnya diatur dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen bahwa jika salah satu atau para pihak masih

menolak putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka

dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jadi dalam hal ini, putusan majelis BPSK tersebut memang bersifat final

dan mengikat. Tetapi untuk pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, dilaksanakan

oleh Pengadilan Negeri yang terhadap putusannya masih dapat diajukan banding

dan kasasi.

Menurut penjelasan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat bentuk lain dari penyelesaian

sengketa diluar pengadilan selain melalui BPSK. Yang dimaksud dengan upaya

penyelesaian diluar pengadilan selain melalui BPSK ini adalah melalui upaya

damai antara pihak konsumen dan pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Berdasarkan pada penjelasan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, dapat diketahui bahwa

sebenarnya penyelesaian di luar pengadilan secara damai sangat disarankan, yaitu

tanpa melalui BPSK atau bahkan pengadilan.




76

Akan tetapi, upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain BPSK masih tetap berlaku atau dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jika bertolak pada pasal 45 ayat (2) dan penjelasannya. Dalam pasal ini hanya disebut penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan, tanpa menyebut bentuk dari cara penyelesaian diluar pengadilan. Demikian pula dalam penjelasan pasal 45 ayat (2) dimungkinkan mengadakan perdamaian sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK.48 Penyelesaian sengketa berikutnya yaitu melalu jalur litigasi atau dengan

kata lain melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan

hanya dimungkinkan apabila:49

a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di

luar pengadilan, atau

b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan

tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang

bersengketa.

Jika melihat pada syarat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa

penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan upaya hukum terakhir yang

dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, setelah menempuh upaya

pemyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelumnya.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih disarankan untuk dilakukan sebelum upaya hukum penyelesaian di pengadilan karena :50

1. Penyelesaian sengketa di pengadilan sangat lambat; 2. Biaya berperkara yang mahal; 3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif; 4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah; 5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

48 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit h. 226 49 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit h. 234 50 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit h 237




77

Dalam menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan, harus

diperhatikan mengenai dua kompetensi yaitu kompetensi absolut dan kompetensi

relatif.

1. Kompetensi absolut yaitu kewenangan badan peradilan untuk

memeriksa suatu kasus. Dalam hal sengketa konsumen ini, yang

berwenang menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Negeri.

2. Kompetensi relatif yaitu kewenanngan mengadili / memeriksa perkara

dari suatu pengadilan negeri berdasarkan pada pembagian daerah

hukum. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, Pengadilan Negeri

yang berwenang menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Negeri

dimana tempat penggugat tinggal. Tetapi jika domisili tergugat terlalu

jauh untuk mencapai Pengadilan Negeri tempat penggugat tinggal,

maka dapat disepakati oleh kedua belah pihak untuk memilih tempat

dimana pengadilan yang berhak untuk memutus sengketa tersebut.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen tidak banyak ketentuan yang memuat tentang penyelesaian sengketa di

pengadilan. Hal ini dikarenakan cara sengketa melalui pengadilan ini

menggunakan hukum acara yang umum yang berlaku selama ini yaitu sesuai

dengan HIR/RBg.

Semua upaya penyelesaian sengketa konsumen ini dapat ditempuh oleh

penumpang yang dirugikan atas hilang, musnah, dan rusaknya barang penumpang

di bagasi pesawat udara. Namun penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih di

sarankan untuk dilakukan. Setelah penyelesaian di luar pengadilan tersebut tidak




78

berhasil, maka penumpang selaku konsumen dapat menggugat maskapai

penerbangan melalui Pengadilan Negeri.

3.2. Dasar Gugatan Konsumen atas Kerugian Hilang, Musnah dan Rusaknya

Barang di Bagasi Pesawat udara

Dalam sub-bab sebelumnya telah dibahas mengenai lembaga yang

berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen apabila terjadi sengketa

antara maskapai penerbangan dengan penumpang pesawat udara mengenai ganti

kerugian atas hilang, rusak, dan musnahnya barang penumpang di bagasi pesawat

udara, maka selanjutnya akan diuraikan mengenai dasar gugatan yang dapat

diajukan oleh penumpang pesawat udara.

Setelah mengetahui lembaga mana yang akan dituju untuk mengajukan

gugatan, selanjutnya penumpang pesawat udara selaku konsumen dapat

mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi atau atas dasar perbuatan melanggar

hukum.

Gugatan atas dasar wanprestasi dapat diajukan apabila antara konsumen

yang dalam hal ini penumpang pesawat udara dan maskapai penerbangan selaku

pelaku usaha telah terikat dalam suatu perjanjian. Gugatan wanprestasi ini timbul

karena suatu perjanjian, bukan timbul karena undang-undang. Dalam hal ini

maskapai penerbangan dan penumpang pesawat udara telah terikat dalam suatu

perjanjian yaitu perjanjian pengangkutan penumpang dan barang yang mana

perjanjian tersebut telah tertulis dan dapat dibuktikan oleh suatu tiket pesawat

udara.




79

Adanya suatu gugatan atas dasar wanpresatsi dari penumpang pesawat

udara terhadap maskapai penerbangan ini dapat disebabkan kerena maskapai

penerbangan tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pengangkutan

penumpang dan barang antara kedua belah pihak. Contohnya adalah pihak

maskapai tidak menjaga barang-barang milik penumpang di bagasi sehingga

barang milik penumpang pesawat udara di bagasi hilang atau rusak.

Gugatan wanprestasi juga dapat diajukan karena keterlambatan maskapai

penerbangan dalam memenuhi kewajibannya, misalnya memberi ganti kerugian

atas hilang, musnah, dan/atau rusaknya barang penumpang di bagasi pesawat

udara selama lebih dari waktu yang diperjanjikan. Dan dapat juga didasarkan pada

pemenuhan kewajiban maskapai penerbangan, tetapi tidak seperti apa yang

diperjanjikan. Misalnya saja maskapai penerbangan bersedia mengganti barang

milik penumpang yang hilang, musnah, atau rusak di dalam bagasi pesawat udara,

namun jumlah ganti kerugian itu sangat kecil dan tidak sesuai dengan kerugian

yang nyata di derita penumpang pesawat udara.

Gugatan dapat diajukan oleh penumpang pesawat udara terhadap maskapai

penerbangan jika maskapai penerbangan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban

yang seharusnya dilaksanakan oleh maskapai penerbangan selaku pelaku usaha.

Tidak dipenuhinya kewajiban maskapai penerbangan tersebut selanjutnya disebut

dengan wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

2. Terlambat memenuhi prestasi

3. Memenuhi prestasi tapi tidak sebagaimana diperjanjikan




80

4. Melakukan sesuatu yang dilarang / tidak seharusnya dilakukan

Dalam kontrak antara maskapai penerbangan dengan penumpang pesawat

udara, maka ada klausula-klausula perjanjian yang didalamnya memuat tentang

hak dan kewajiban para pihak, dimana salah satu kewajiban maskapai

penerbangan adalah menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dan barang

selama perjalanan. Maka jika terjadi suatu kerugian atas hilang, musnah, dan

rusaknya barang penumpang di bagasi pesawat udara, dapat dikatakan bahwa

maskapai penerbangan telah melakukan wanprestasi, sehingga penumpang

pesawat udara yang dirugikan atas tidak terpenuhinya kewajiban maskapai

penerbangan tersebut dapat melakukan gugatan wanprestasi.

Macam-macam gugatan wanprestasi yang dapat diajukan adalah :

1. Pemenuhan perikatan

2. Pembatalan perikatan

3. Ganti rugi

4. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi

5. Pembatalan perikatan dan ganti rugi

Dengan melihat macam-macam gugatan yang dapat diajukan oleh

penumpang pesawat udara tersebut, maka atas hilang, musnah, dan/atau rusaknya

barang penumpang di bagasi pesawat udara, penumpang dapat mengajukan

gugatan berupa ganti rugi kepada pihak maskapai. Sedangkan untuk ganti rugi

yang dapat dimintakan melalui gugatan yaitu sebagaimana yang telah diatur

dalam pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang

Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara yaitu dapat berupa pembayaran




81

sejumlah uang atau penggantian barang yang sejenis dengan barang yang milik

penumpang yang rusak di bagasi pesawat udara.

Bila penumpang pesawat udara selaku konsumen akan mengajukan

gugatan atas dasar wanprestasi, maka perlu membuktikan:51

1. Adanya hubungan perikatan (kontrak, perjanjian);

2. Adanya bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi oleh

produsen; dan

3. Timbulnya kerugian bagian konsumen (penggungat);

Selain gugatan atas dasar wanprestasi, dasar gugatan konsumen yang

dalam hal ini penumpang pesawat udara selanjutnya adalah gugatan perbuatan

melanggar hukum. Berbeda dengan gugatan wanprestasi yang berdasarkan pada

perjanjian, maka gugatan perbuatan melanggar hukum ini dilakukan apabila ada

hak dari konsumen yang terlanggar, atau pihak maskapai berbuat atau tidak

berbuat yang bertentangan dengan undang-undang.

Dari pasal 1365 BW ternyata bahwa seseorang hanya bertanggung gugat atas kerugian orang lain, jika :52 a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum

(perbuatan melanggar hukum); b. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan

kausal); c. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan); dan d. Norma yang dilanggar mempunyai “strekking” untuk mengelakkan

timbulnya kerugian (relativitas)

Dari pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur dalam

perbuatan melanggar hukum adalah :

1. Ada perbuatan melanggar hukum

51 Janus Sidabulok, Op.Cit. h. 152 52 Nieuwenhuis, Op.Cit h. 118




82

2. Ada kerugian

3. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum

dengan kerugiannya

4. Ada kesalahan

Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud disini bukan hanya perbuatan

hukum yang melanggar undang-undang. Sejak kasus Lindebaum-Cohen tahun

1919, maka perbuatan melanggar hukum dapat berupa :

a. Melanggar hak orang lain;

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;

c. Berlawanan dengan kesusilaan baik;

d. Berlawanan dengan kecermatan yang seharusnya diindahkan dalam

pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Selanjutnya adalah adanya unsur kerugian yang dialami oleh penumpang

yang harus dapat dibuktikan bahwa penumpang pesawat udara tersebut

mengalami kerugian atas hilang, musnah, dan rusaknya barang milik penumpang

di bagasi pesawat udara. Dan selanjutnya harus ada hubungan kausalitas yang

berarti bahwa kerugian yang dialami oleh penumpang pesawat udara tersebut

merupakan akibat dari kesalahan pihak maskapai penerbangan. Dan yang terakhir,

unsur yang harus ada yaitu unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak maskapai

penerbangan.

Dalam hukum acara perdata yang kini masih berlaku di Indonesia, dikenal asas hakim bersifat menunggu, pasif. Artinya, bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, seseorang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,




83

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 1865 BW). Pasal ini mengandung makna : 1. Seseorang dapat mengajukan peristiwa, dalam hal ini wanprestasi atau

perbuatan melanggar hukum, untuk menunjukkan haknya. 2. Peristiwa yang diajukan itu harus dibuktikan.53

Namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, berlaku asas pembuktian terbalik, yaitu beban

pembuktian berada pada pihak pelaku usaha, bukan pada konsumen. Pasal 28

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi

“Pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur ‘kesalahan’ dalam gugatan ganti

rugi sebagimana dimaksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan

tanggung jawab pelaku usaha”

Yang dimaksud dengan beban pembuktian terbalik adalah dalam hal ini

maskapai penerbangan selaku pelaku usaha harus bertanggung gugat atas

kerugian yang dialami penumpang pesawat udara, sampai ia dapat membuktikan

bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan pihak maskapai. Penumpang

pesawat udara yang mengalami kerugian atas hilang, musnah, dan rusaknya

barang milik penumpang di bagasi pesawat udara cukup mengajukan gugatan saja

dengan menyatakan apa kerugian yang dialaminya, dan selanjutnya mengenai

pembuktian kesalahan maskapai penerbangan terhadap kerugian tersebut menjadi

tugas maskapai untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pihak maskapai

penerbangan.

Pemberlakuan prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan dan pembalikan beban pembuktian ini ditentukan oleh 2 faktor utama. Faktor yang pertama yaitu berdasarkan pertimbangan praktis, kebijaksanaan hakim berdasar keadilan dan kepatutan dapat menyetarakan kedudukan

53 Janus Sidabulok, Op.Cit h. 150




84

para pihak dalam sengketa dengan menentukan beban pembuktian. Kedua, prinsip tanggung gugat ini jelas sekali menentukan apa yang harus dibuktikan.54 Prinsip pembalikan beban pembuktian tersebut sangat menguntungkan

konsumen karena tidak perlu bersusah payah untuk membuktikan kesalahan

pelaku usaha. Konsumen cukup mengajukan gugatan dan sejak saat itu pelaku

usaha dinyatakan bersalah, sampai pelaku usaha dapat membuktikan bahwa ia

tidak bersalah.

Namun demikian, penggugat atau konsumen yang dalam hal ini adalah

penumpang pesawat udara dalam hal adanya gugatan berdasarkan perbuatan

melanggar hukum tetap diwajibkan untuk membuktikan adanya :

1. Sifat melanggar hukum

2. Kerugian yang di deritanya

3. Kausalitas antara kerugian yang dialaminya dengan kesalahan pihak

maskapai penerbangan

3.3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen atas Hilang, Musnah,

dan Rusaknya Barang di Bagasi Pesawat udara

Masalah yang dialami oleh penumpang terkait bagasi yang dititipkan di

pesawat udara sangat sering membuat penumpang merasa kesal. Masalah-masalah

yang dapat dialami oleh penumpang terkait bagasi pesawat udara tersebut antara

lain adalah bagasi terlambat, bagasi tertukar dengan orang lain, bagasi terbawa ke

tempat tujuan lain, bagasi rusak, sampai dengan bagasi hilang atau musnah.

54 Adrian Sutedi, Op.Cit h. 137




85

Masalah-masalah dalam bagasi pesawat udara tersebut sangat bergantung

pada bagaimana cara maskapai mengelola barang penumpang yang dititipkan

dalam bagasi selama penumpang check-in di bandara keberangkatan, sampai

diterima di bandara kedatangan. Semakin bagus sistem yang di pakai suatu

maskapai dalam mengelola bagasi penumpang, maka akan semakin sedikit

kerugian bagasi yang mungkin dialami penumpang.

Dalam hal penanganan bagasi penumpang dan penyelesaian mengenai

kerugian penumpang atas hilang, musnah, dan rusaknya barang penumpang di

bagasi pesawat udara dapat diambil contoh dari sistem penanganan bagasi serta

penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh salah satu maskapai penerbangan di

Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan perusahaan

besar favorit penumpang, namun tidak jarang pula penumpang merasa kecewa

atas kerugian berupa hilang, musnah, dan rusaknya barang penumpang di bagasi

pesawat udara Garuda Indonesia. Selanjutnya akan diuraikan sistem penanganan

bagasi penumpang di Garuda Indonesia, beserta penyelesaian sengketa yang

dilakukan oleh maskapai Garuda Indonesia terhadap penumpangnya atas kerugian

barang penumpang di bagasi pesawat udara berdasarkan cerita dari nara sumber.

Garuda Indonesia salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang

melayani rute penerbangan domestik dan internasional, sering kali dijumpai kasus

bagasi bermasalah. Berikut ini adalah cara-cara maskapai Garuda Indonesia dalam




86

mengelola barang penumpang yang dititipkan di bagasi tercatat pesawat udara

Garuda Indonesia :55

Penanganan bagasi keberangkatan dimulai pada saat penumpang tersebut

melakukan check in di Airport. Setelah bagasi ditimbang dan dicatat lalu

dimasukkan kedalam sistem. Pihak Garuda Indonesia harus menempelkan label

tujuan dan nomor claim tag bagasi tersebut. Bila bagasi itu ada label lama maka

pihak Garuda Indonesia harus mencabut label tersebut dan mengganti dengan

label tujuan yang baru. Bagasi-bagasi tersebut setelah ditimbang dan diberi claim

tag serta diberi label sesuai tujuannya, kemudian diserahkan kepada porter untuk

diangkut ke atas baggage cart untuk menunggu saat loading.

Penanganan bagasi pada saat kedatangan dimulai ketika pesawat udara

sudah mendarat dalam posisi blok on, yaitu pesawat udara dalam keadaan tidak

bergerak dan ganjalan roda (whellchocks) telah terpasang. Selain itu pintu

kopartemen dapat segera dibuka dan semua barang-barang angkutan baik bagasi,

kargo, atau mail segera dikeluarkan (unload) kemudian diangkut ke atas baggage

cart.

Bagasi-bagasi yang diturunkan ini setelah diangkut keatas baggage cart

langsung dibawa ke bagian claim area, yaitu suatu ruangan dimana para

penumpang dapat mengambil bagasinya. Penumpang yang hendak mengambil

bagasi dapat menunjukkan claim tag yang dimilikinya untuk diberikan kepada

petugas agar bagasinya segera diberikan.

55 Beny Gunawan, http://benygunawan.blogspot.com/2012/05/tanggung-jawab-sengketa-

antara-ptgaruda.html. diakses terakhir tanggal 21 November 2014




87

Setiap penyerahan bagasi oleh penumpang kepada petugas perusahaan

penerbangan, penumpang tersebut mendapat sebuah label disebut baggage tag

(label bagasi) yang menyebutkan kota tujuan dari penumpang tersebut. Baggage

tag ini merupakan bukti bagi penumpang atas barang yang sudah diserahkan

kepada perusahaan penerbangan sehingga tanggung jawab ada pada perusahaan

sampai dengan kota tujuan terakhir.

Jika kemudian ada barang milik penumpang di bagasi yang hilang, yang

pertama dilakukan adalah dengan memeriksa kompartemen pesawat udara atau

area sekitarnya, karena mungkin bagasi tersebut belum diturunkan. Bila ternyata

bagasi tidak ditemukan, maka penumpang yang kehilangan bagasi itu harus

memenuhi beberapa prosedur sebelum petugas melekukan pencarian atas bagasi

yang hilang terebut (tracing).

Petugas Lost and Found dalam menangani masalah ini dilihat dahulu

apakah penumpang yang kehilangan bagasi itu masih berada dilokasi kedatangan

atau belum keluar dari area tersebut dan petugas memeriksa dahulu arrival

hall dan baggage sorting.

Perusahaan penerbangan Garuda Indonesia menggunakan system

BAHAMAS (Baggage Handling Management System) dan WTC (Wolrd Tracer)

dalam proses pencarian barang yang hilang.berpusat di Atlanta (ATL).

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan bagian Lost and Found dalam menangani bagasi yang hilang : a. Penumpang melapor kebagian Lost and Found b. Mencatat nomor label bagasi c. Bila tidak ditemukan dibuatkan laporan hilang dengan mengisi

formulir “Property Irregularity Report” (PIR) dengan mencatat : 1) Nama, alamat penumpang, bagasi dan rute perjalannya 2) Ciri-ciri bagasi




88

3) Mencatat isi bagasi sesuai dengan daftar nama-nama barang yang dibawa oleh penumpang

4) Nomor bagasi yang hilang d. Mengirim berita kehilangan bagasi ke seluruh stasiun yang

berhubungan dengan penerbangan penumpang. e. Menghimpun bukti-bukti berita pelacakan sampai bagasi ditemukan

atau tidak ditemukan.

Setelah data mengenai bagasi yang hilang sudah lengkap, petugas lost and found dapat memulai tracing dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membuat AHL (Adyise Handling Lunggage), yaitu sebuah entry untuk

dikirim ke beberapa bandara dimana bagasi tersebut diperkirakan berada. Entry ini berisi data-data lengkap mengenai bagasi tersebut, seperti tag number, nama pemilik, serta deskripsi fisik dari bagasi tersebut.

2. Menunggu info dari bandara-bandara yang dikirimkan AHL. 3. Bila ternyata ada bandara yang memberitahukan ada kelebihan bagasi

ditempatnya yang sesuai dengan deskripsi AHL tadi, maka petugas dibandara yang membuat AHL segera mengirimkan pesan untuk ke bandara yang kelebihan tersebut dengan enrty ROH (Request On Hand Baggage).

4. Menunggu kiriman bagasi tersebut sesuai dengan yang dijadwalkan oleh bandara yang menemukan bagasi

5. Setelah bagasi tersebut sampai di bandara yang kehilangan bagasi dan pemilik bagasi telah menerimanya, maka petugas harus membuat sebuah entry penutup (pada sistem komputer yang dimaksud), yang disebut CAH (Close AHL File), yang menyatakan kasus tersebut telah selesai.

Namun bila bagasi penumpang tersebut tetap tidak ditemukan atau

dinyatakan hilang, maka penumpang dapat menuntut ganti rugi kepada pihak

maskapai. Persyaratan yang harus dibawa untuk mengklaim/menuntut ganti rugi

ke pihak Garuda Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Menyerahkan Property irregularity Report (PIR) b. Fotokopi cover tiket, boarding pass dan copy tracing c. Claim tag d. Missing baggage questionnaire (berlangsung tanya jawab kepada

penumpang danpetugas yang mengisinya) e. Claim Correspondence f. Final release (surat pernyataan) g. Voucher pembayaran




89

h. Claim settlement form (klaim yang harus ditanda tangani oleh Distric Manager atau Station Manager)

Setelah penumpang memenuhi persyaratan diatas maka petugas mengisi formulir penyelesaian klaim (clain settlement form). Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam formulir penyelesaian klaim : a. Tanggal pembuatannya b. Nomor klaim c. Nama penuntut d. Alamat penuntut e. Bentuk klaim (kehilangan, keterlambatan, kerusakan, kecurian, dan

keluhan) f. Merujuk nomor arsip g. Nomor penerbangan yang gunakan penuntut h. Tanggal penerbangan i. Asal keberangkatan j. Tempat tujuan k. Berat bagasi pada waktu ditimbang di tempay check-in l. Total uang klaim m. Total uang dibayar n. Konversi ke US $ o. Penjelasan tentang alasan penyelesaian klaim p. Disiapkan oleh (tanda tangan staff) q. Disetujui oleh (tanda tangan orang yang berwenang)

Setelah penumpang melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, maka

penumpang membawa persyaratan tersebut ke PT Garuda Indonesia Gunung

Sahari di bagian administrasi, disana penumpang akan memndapatkan uang ganti

rugi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

Setelah mengetahui sistem penanganan bagasi tercatat di maskapai Garuda

Indonesia yang sangat terorganisir tersebut, patutlah di duga bahwa pemberian

ganti rugi atas hilang, musnah, atau rusaknya bagasi milik penumpang pasti sesuai

dengan kerugian yang nyata-nyata diderita penumpang. Namun demikian,

penyelesaian sengketa yang timbul antara maskapai penerbangan dengan

penumpang pesawat udara seringkali berjalan tidak sesuai dengan harapan

konsumen. Pada prakteknya, penyelesaian sengketa tersebut tidak berjalan seperti




90

apa yang telah di uraikan. Seperti sebuah contoh kasus penyelesaian sengketa

pemberian ganti kerugian atas rusaknya barang penumpang di bagasi pesawat

udara maskapai Garuda Indonesia beberapa waktu lalu yang menimbulkan

kekecewaan penumpangnya. Berikut hasil wawancara dengan penumpang

pesawat udara yang mengalami kerusakan barang di bagasi pesawat udara

tersebut.

Pada 12 September 2014, penumpang memiliki penerbangan dengan rute

Surabaya-Makassar menggunakan Maskapai Garuda Indonesia. Penumpang

menggunakan jasa bagasi pesawat udara dengan menitipkan 1 (satu) buah koper

ke dalam bagasi tercatat pesawat udara. Sesampainya di Makassar, saat bagasi

telah diambil, penumpang menemukan bagasinya dalam keadaan sudah rusak.

Koper milik penumpang sudah dalam keadaan penyok, gagang untuk menarik

koper sudah tidak berfungsi lagi, dan pada bagian bawah koper sudah robek.

Penumpang mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi atas kopernya sangat

parah. Barang-barang yang ada di dalam koper seperti kosmetik dan perlengkapan

mandi sudah dalam keadaan pecah dan isinya berantakan. Menurut penumpang,

tidak mungkin kerusakan tersebut karena dibanting, dan sangat masuk akal

kerusakan tersebut karena koper penumpang telah di acak-acak.56

Penumpang lalu mengadukan masalah tersebut ke Counter Garuda

Indonesia Airlines yang ada di terminal Kedatangan Bandara Sultan Hasanudin di

Makassar. Tanggapan dari pihak maskapai yaitu dengan langsung memfoto koper

penumpang yang rusak tersebut, lalu mengatakan bahwa akan memberikan ganti

56 Hasil wawancara dengan Cintya, Mahasiswi Fakultas Kedokteran, Penumpang Pesawat

udara Garuda Airlines. Wawancara dilakukan tanggal 21 November 2014




91

rugi namun baru bisa diambil 2 hari lagi saat penumpang akan kembali ke

Surabaya.57

Dua hari berikutnya penumpang ke bandara lagi untuk melakukan

perjalanan pulang ke Surabaya, sekaligus meminta ganti rugi kepada pihak

maskapai seperti apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Namun penumpang

sangat kaget dan kesal karena ternyata atas kerusakan parah tersebut penumpang

hanya di beri ganti rugi sebesar Rp 150.000,-. Penumpang merasa tidak terima

atas ganti rugi tersebut, lalu penumpang melakukan protes lagi ke pihak maskapai.

Kali ini petugas yang berbeda dari petugas yang menangani claim sebelumnya,

mengatakan bahwa foto koper yang diambil beberapa hari yang lalu tidak jelas

dan tidak terlihat rusak parah. Atas dasar itu maka pihak maskapai memberikan

ganti rugi sebesar Rp 150.000,- saja.58

Penumpang ingin menuntut lebih banyak lagi, namun pihak maskapai

tetap bersikeras bahwa itu karena kesalahan bukti foto yang tidak jelas. Akhirnya

karena penumpang juga diburu waktu dengan penerbangan ke Surabaya, akhirnya

penumpang menerima ganti rugi sebesar Rp 150.000,- tersebut dan memilih untuk

tidak berdebat dengan petugas lagi. Atas kejadian tersebut, penumpang

menyatakan tidak puas dengan ganti kerugian yang diterimanya yang dirasa tidak

sebanding dengan kerusakan kopernya dan penumpang juga kecewa atas

tanggapan pihak maskapai yang terkesan mengulu-ngulur waktu serta tidak mau

disalahkan. Penumpang membutuhkan waktu 1 jam untuk menunggu complain

tersebut ditanggapi, dan menunggu 2 hari untuk pemberian ganti rugi, yang pada

57 Ibid 58 ibid




92

akhirnya tidak sesuai. Namun penumpang tidak terbesit pikiran untuk

mengadukan peristiwa tersebut ke Lembaga Perlindiungan Konsumen Swadaya

Masyarakat yang ada, ataupun ke Pengadilan, karena penumpang tidak punya

banyak waktu luang dan merasa malas untuk memperpanjang urusan, mengingat

sikap pihak maskapai yang sangat tidak menghargai. Jadi penumpang memilih

menerima ganti rugi tersebut walau sebenarnya penumpang tidak puas.59

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa pihak maskapai

penerbangan mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan ganti kerugiannya, dan

seolah-olah tidak mau disalahkan atas kerugian yang telah dialami penumpang

dalam hal kerusakan barangnya di bagasi pesawat udara. Dan penumpang pesawat

udara yang dirugikan memilih untuk tidak menyelesaikan sengketa tersebut

melalui lembaga-lembaga yang telah disediakan oleh Negara ataupun melalui

Pengadilan karena penumpang tidak mau berurusan dengan lembaga-lembaga

teresebut yang menurut penumpang hanya akan memperumit masalah, sedangkan

penumpang tidak memiliki cukup banyak waktu untuk mengurus masalah

tersebut.

Penyelesaian sengketa secara damai pasti yang dipilih oleh pihak

maskapai panerbangan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang pertama kali

dilakukan, seperti halnya yang termuat dalam wawancara pada penumpang

pesawat udara Garuda Indonesia tersebut. Namun tak jarang bahwa jalan damai

tersebut membuat penumpang selaku konsumen berada pada posisi yang di

rugikan.

59 Ibid




93

Di Indonesia sendiri, budaya penyelesaian sengketa damai memang

menjadi pilihan. Bahkan pihak konsumen pun lebih memilih untuk menyelesaikan

sengketa secara damai tanpa harus menindaklajuti kasus yang merugikannya

tersebut. Budaya ‘menghindari konflik’ yang dianut oleh konsumen ini

menyebabkan sedikitnya kasus mengenai kerugian atas hilang, musnah, dan

rusaknya barang penumpang di bagasi pesawat udara yang di adukan ke Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ataupun ke Pengadilan, padahal di

Indonesia banyak sekali terjadi kerugian atas hilang, musnah, dan rusaknya

barang penumpang di bagasi pesawat udara.

Minimnya masalah-masalah konsumen di pengadilan (tidak termasuk di

luar pengadilan) mungkin di sebabkan sikap konsumen Indonesia yang enggan

berperkara di pengadilan. Penyebab keengganan mereka meminta keadilan dari

pengadilan disebabkan oleh yang bersifat yuridis-politis-sosiologis:60

Pertama, karena tidak konsistennya badan peradilan kita atas putusan-

putusannya. Sering terjadi perbedaan putusan-putusan pengadilan dalam kasus –

kasus yang serupa.

Kedua, konsumen enggan berperkara di pengadilan padahal telah (sangat)

dirugikan pengusaha. Keengganan mereka sebelum diundangkannya Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada 20 April

1999, lebih didasarkan pada:

a. Belum jelasnya norma-norma perlindungan konsumen;

b. Peradilan kita yang belum sederhana, cepat, dan biaya ringan;

60 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit h. 181




94

c. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen

dilanggar.

Ketiga, tarik menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku ekonomi

yang bukan konsumen, yang memiliki akses kuat di berbagai bidang, termasuk

akses kepada pengambilan keputusan. Alasan terakhir ini secara sosiologis berada

di luar jangkauan hukum. Kalaupun hukum mampu menjangkaunya itupun hanya

sebatas pada mereka yang menjadi tumbal (spacegoat) tarik-menarik kepentingan

tersebut.




BAB IV

PENUTUP




Documents

BAB III - repository.unair.ac.idrepository.unair.ac.id/13735/12/12. Bab 3.pdf · nya oleh maskapai udara yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ... lembaga