BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16478/4/T2_942016011_BAB IV... · sehingga terbentuk siswa yang taqwa dan berahlak

54

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Tempat Penelitian

4.1.1 Profil Sekolah

Nama Sekolah yang digunakan dalam penelitian

ini adalah SMP Negeri 7 Salatiga yang beralamat di

Jalan Setiaki No. 15 Salatiga. Desa/ Kelurahan

Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Provinsi

Jawa Tengah. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1987

dengan luas tanah 12,780 m2, kepemilikan tanah

Pemkot Kota Salatiga, dalam naungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan data yang

diperoleh, hasil akreditasi SMP Negeri 7 Salatiga pada

tahun 2012 telah mendapat akreditasi A.

SMP Negeri 7 Salatiga adalah salah satu

Sekolah umum yang menerima siswa regular setiap

tahunnya dengan kuota 224 kursi. Sejak tahun 2011

SMP Negeri 7 Salatiga telah ditunjuk oleh Dinas

Pendidikan kota Salatiga untuk menjalankan program

pendidikan inklusi. Proses pendaftaran yang selama

ini dilakukan adalah orang tua dari siswa datang

langsung ke Sekolah dengan mendaftarkan anaknya

untuk dididik di SMP Negeri 7 Salatiga. Jadi

penerimaan anak berkebutuhan khusus di luar kuota

224 siswa yang pendaftarannya secara online. Untuk

55

menentukan siswa masuk dalam pendidikan inklusi

Sekolah berpedoman pada surat keterangan tanda

tamat belajar yang diperoleh dari Sekolah Dasar

dimana anak pernah belajar. Pihak Sekolah

melakukan sosialisasi penerimaan siswa melalui wali

atau orang tua ketika dilangsungkan pertemuan.

Selain itu beberapa Sekolah Dasar yang menangani

anak berkebutuhan khusus juga sudah mengetahui

bahwa SMP Negeri 7 Salatiga menerima anak

berkebutuhan khusus.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan SMP Negeri 7 Salatiga

Berdasarkan data lapangan bahwa SMP Negeri

7 Salatiga memiliki Visi “Terwujudnya Insan yang

SIAP (Santun berperilaku, Iman dalam beragama,

menjaga Asri lingkungannya, dan Percaya diri)

BERPRESTASI”. Kemudian selanjutnya dijabarkan

menjadi Misi Sekolah sebagai berikut:

”Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi

peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan

yang didukung sarana prasarana pembelajaran,

lingkungan yang asri, dan pelayanan prima”,

dijelaskan sebagai berikut: (1)Menumbuhkan perilaku

warga SMP Negeri 7 Salatiga untuk bersikap santun

56

dalam pergaulan, (2)Menumbuhkan penghayatan dan

pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut

sehingga terbentuk siswa yang taqwa dan berahlak

mulia, (3)Menanamkan semangat cinta lingkungan

dan kebersihan dengan pembinaan yang rutin dan

terencana, (4)Menumbuhkan semangat berprestasi

secara intensif kepada seluruh warga SMP Negeri 7

Salatiga.

Adapun yang menjadi tujuan Sekolah antara

lain: 1) Meningkatkan kedisiplinan peserta didik,

pendidik, dan tenaga kependidikan, 2) Meningkatkan

kemampuan menampilkan kebiasaan sopan santun

dan berbudi pekerti sebagai cerminan akhlak mulia

dan iman serta taqwa, 3) Memiliki keyakinan dan

pemahaman dalam menjalankan ajaran agama yang

diyakini dalam kehidupan, 4) Memiliki lingkungan

yang asri, rindang, bersih, dan indah, 5) Meraih

predikat Sekolah Adiwiyata tingkat kota,

6)Meningkatnya kesadaran peserta didik untuk

belajar dengan memanfaatkan lingkungan Sekolah

secara bertanggung jawab, 7) Meningkatkan rasa

percaya diri dan kebanggaan sebagai warga SMP

Negeri 7 Salatiga, 8) Meningkatkan rata-rata nilai

kelulusan peserta didik, 9) Meningkatkan prestasi

57

akademik maupun non akademik peserta didik,

pendidik, dan tenaga kependidikan.

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil

dikumpulkan, maka untuk langkah selanjutnya

peneliti melakukan pendeskripsian dan analisis

dokumen yaitu Permendiknas No 70 Tahun 2009 guna

menjawab permasalahan penelitian yang telah

dirumuskan tentang bagaimana desain, instalasi,

proses dan produk dalam pelaksanaan program

pendidikan inklusi di SMP Negeri 7 Salatiga.

4.2.1 Evaluasi Desain

4.2.1.1 Permendiknas No 70 Tahun 2009

Berdasarkan acuan dari Permendiknas No 70

Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan dari

pendidikan inklusi memberikan kesempatan yang

sama kepada semua siswa baik yang normal maupun

yang memiliki kebutuhan khusus agar memperoleh

pendidikan yang sama dan memenuhi kebutuhan

siswa, selain itu menghindari terjadinya diskriminasi.

Pada tahap penyelengaraan pendidikan inklusi

peserta didik di Sekolah inklusi terdiri atas anak

normal dan siswa berkebutuhan khusus, dimana

58

peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental,

sosial, emosional, atau memiliki potensi kecerdasan

atau bakat istimewa.

Dalam merumuskan assesmen sangat penting

dilakukan untuk mengetahui kondisi anak

berkebutuhan khusus yang meliputi aspek potensi,

kompetensi dan karakteristik peserta didik dalam

rangka penentuan program pendidikan inklusi untuk

mengembangkan semua potensi yang dimilikinya.

Tahap penyelenggaraan program pendidikan

inklusi kurikulum merupakan panduan untuk

meyelenggarakan program pendidikan inklusi dimana

Sekolah memodifikasi kurikulum sesuai kebutuhan

dan kemampuan peserta didik sesuai dengan

kecerdasan, bakat, minat dan potensinya.

Dalam pemenuhan SDM pada Sekolah yang

menyelenggarakan program pendidikan inklusi

terdapat guru kelas, guru mata pelajaran dan guru

pembimbing khusus (GPK) yang saling bekerjasama.

Pemerintah kabupaten/kota harus berperan dalam

menyediakan paling tidak minimal 1 GPK disetiap

Sekolah, serta menyediakan program peningkatan

kompetensi agar program pendidikan inklusi berjalan

sesuai dengan harapan.

59

Pada tahap rencana pembelajaran disesuaikan

dengan karakteristik siswa dan guru harus mampu

memilih metode yang tepat dengan karakteristik siswa

tersebut. Penilaian dalam proses pembelajaran

disesuaikan dengan kurikulum yang telah

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa, namun

tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan

oleh anak berkebutuhan khusus harus asksesibilitas

yang dapat membantu kemudahan mobilitas dan

tidak membahayakan anak berkebutuhan khusus,

dimana dengan adanya sarana prasarana ini akan

memudahkan anak berkebutuhan khusus dalam

proses pembelajaran dan memaksimalkan guru dalam

pengajaran. Hal ini dilakukan agar impementasi

program pendidikan inklusi dapat berjalan dengan

baik.

Pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan

pada Sekolah inklusif menjadi tanggung jawab

bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan

orangtua. Biaya yang ada dialokasikan untuk

berbagai keperluan seperti assesmen, modifikasi

kurikulum, media, metode, insentif bagi tenaga yang

terlibat, pengadaan sarana dan prasarana,

60

pemberdayaan peran serta masyarakat dan

pelaksanaan KBM.

Pada hakekatnya pendidikan inklusi yang telah

diselenggarakan di Sekolah menjadi tanggung jawab

bersama antara Sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Oleh sebab itu, para pembina dan pelaksana

pendidikan harus memberdayakan masyarakat agar

berpartisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan

pendidikan inklusi.

4.2.1.2 Desain Program Pendidikan Inklusi di

Sekolah

Hasil evaluasi dalam tahap desain mencakup

rencana secara umum tentang tujuan

penyelenggaraan, peserta didik, sistem assesmen

pembelajaran, kurikulum, tenaga pendidik, rencana

pembelajaran, sarana dan prasarana, pembiayaan,

dan dukungan masyarakat:

1. Tujuan Penyelenggaraan Program Pendidikan

Inklusi

Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara

terhadap Kepala Sekolah SMP N 7 Salatiga, Guru

Mulok selaku GPK, dan Guru BK selaku GPK. Adapun

hasil wawancara terhadap narasumber tersebut

adalah sebagai berikut:

61

“Sesuai dengan program pemerintah, bahwa tujuan

adanya program pendidikan inklusi adalah supaya anak inklusi bisa bersosialisasi dengan teman-

temannya yang normal”. (Wawancara dengan

Kepala Sekolah, 27 November 2017).

Hal tersebut juga senada dengan yang

disampaikan oleh guru Mulok selaku GPK, yang

menyatakan bahwa:

“Tujuan pendidikan inklusi ialah supaya anak

berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dengan teman sebaya, namun jika tidak memungkinkan

intinya bisa mandiri atau bisa mengurus dirinya

sendiri”. (Wawancara dengan guru Mulok selaku GPK, 18 November 2017).

Kemudian pendapat yang sama juga disampaikan

oleh guru BK selaku GPK, yang mengatakan bahwa:

“Pengakuan untuk keberadaan anak-anak inklusi,

supaya mereka sama dengan anak-anak lain, mendapatkan hak pendidikan yang sama juga,

supaya mereka juga mempunyai kehidupan sosial

yang tidak berbeda dengan yang lain juga”. (Wawancara dengan guru BK selaku GPK, 15

November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami

bahwa tujuan dengan adanya program pendidikan

inklusi adalah supaya anak berkebutuhan khusus

dapat bersosialisasi dengan anak normal, kemudian

adanya pengakuan untuk keberadaan anak

berkebutuhan khusus baik yang memiliki kebutuhan

khusus, cerdas istimewa dan bakat istimewa. Hal ini

memungkinkan agar siswa bisa mandiri,

62

mendapatkan hak pendidikan dan mempunyai

kehidupan sosial yang tidak berbeda dengan yang

lainnya.

Hasil wawancara diatas dipertegas dengan

melakukan observasi dapat dilihat bahwa anak

berkebutuhan khusus baik berkebutuhan khusus,

cerdas istimewa dan bakat istimewa diikutsertakan

dengan para anak normal dalam kegiatan

pembelajaran dikelas. Kegiatan ini berjalan dengan

baik dan pihak Sekolah sudah menjelaskan kepada

para guru dan murid bahwa Sekolah mendapat

penunjukkan dari Dinas pendidikan untuk

menyelenggarakan program pendidikan inklusi.

Hasil wawancara dan observasi diatas diperkuat

dengan dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga

Nomor: 420/0241-U/101 tentang Sekolah dasar dan

Sekolah menengah pertama penyelenggara

pendidikan inklusif dan CI-BI kota salatiga tahun

2012 (data terlampir).

2. Peserta Didik Penyelenggaraan Program

Pendidikan Inklusi

Dari data yang diperoleh peneliti di lapangan, anak

berkebutuhan khusus yang terdapat di Sekolah

antara lain anak yang mengalami keterlambatan

63

belajar (slow learner). Pernyataan ini sesuai dengan

penjelasan yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah

dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Peserta didik yang tergolong inklusi di Sekolah ini

adalah siswa yang mengalami keterlambatan dalam belajar (slow learner). Hal ini kami ketahui

berdasarkan surat keterangan dari SD yang

mengatakan bahwa siswa tersebut inklusi”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 27 November

2017).

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan

terhadap guru Mulok selaku GPK juga mengatakan

pendapat yang sama:

“Anak berkebutuhan khusus yang terdapat di SMP

Negeri 7 Salatiga merupakan siswa yang mengalami

keterlambatan belajar (slow learner). Pada saat

daftar masuk terdapat 9 siswa yang tergolong anak berkebutuhan khusus, kelas 7 ada 5, kelas 8 ada 2

dan kelas 9 ada 2”. (Wawancara dengan guru Mulok

selaku GPK, 18 November 2017).

Lebih lanjut, pendapat yang sama juga dipertegas

oleh guru BK selaku GPK yang menyatakan bahwa:

“Di SMP Negeri 7 Salatiga ada 9 anak berkebutuhan

khusus disini dan termasuk dalam klasifikasi siswa

yang mengalami keterlambatan belajar (slow learner)”, sebenarnya ada beberapa siswa yang

mendaftar yang kami lihat seperti siswa yang

berkebutuhan khusus tetapi belum kami

komunikasikan sama orangtua mereka dan belum kami adakan tes. (Wawancara dengan guru BK


64

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas, di

Sekolah SMP Negeri 7 Salatiga memiliki anak

berkebutuhan khusus dengan klasifikasi mengalami

keterlambatan belajar (slow learner) yang terdapat 9

ABK. Keadaan anak berkebutuhan khusus diketahui

berdasarkan surat keterangan dari Sekolah Dasar

sebelumnya. Dalam hal ini guru juga merasakan

adanya anak normal yang mendaftar, pada saat

proses pembelajaran siswa tersebut seperti memiliki

kebutuhan khusus tetapi guru belum

mengkomunikasikan terhadap orangtua siswa dan

belum mengadakan tes.

3. Sistem Assesmen Pembelajaran Dalam Program

Pendidikan Inklusi

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari hasil

wawancara mengenai rencana secara umum

mengenai sistem assesmen pembelajaran, Kepala

Sekolah menyatakan bahwa:

“Sistem assesmen pembelajaran dilakukan sesuai dengan kurikulum yang ada. Penilaian untuk anak

berkebutuhan khusus masih disamakan dengan

penilaian anak normal lainnya”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 27 November 2017).

Lebih lanjut, hasil wawancara mengenai rencana

secara umum tentang sistem assesmen pembelajaran

guru Mulok selaku GPK menyatakan bahwa:

“Sementara ini kami masih menggunakan standar

kurikulum nasional dalam tahap pembelajaran,

65

maka untuk tahap penilaian bagi anak

berkebutuhan khusus juga masih sama dengan anak normal”. (Wawancara dengan guru Mulok


Hasil wawancara dengan guru BK selaku GPK,

pendapat mengenai rencana secara umum dalam

sistem assesmen pembelajaran menyatakan bahwa:

“Standar penilaian untuk anak berkebutuhan khusus berbeda, tapi kami belum mengkhusus

kan, satu contoh pada waktu tes, mereka masih

ikut tes sama-sama dan soalnya sama, hanya nanti kalau mereka mendapatkan hasil dengan format

masih sama dengan anak normal, penilaian

diserahkan ke Pak Sudio, karena mereka khusus,

pokoknya mereka sebatas tuntas saja. Ya kasaran nya kami tutup mata untuk nilai mereka yang

penting tuntas”. (Wawancara dengan guru BK


Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan

bahwa rencana secara umum dalam sistem assesmen

pembelajaran pada bagian rencana dalam tahap

penilaian bagi anak berkebutuhan khusus masih

disamakan dengan anak normal.

4. Kurikulum Penyelenggaraan Program

Pendidikan Inklusi

Melalui data yang telah diperoleh peneliti di

lapangan, hasil wawancara terhadap Kepala Sekolah

tentang rencana secara umum dalam komponen

kurikulum yaitu sebagai berikut:

“Dalam penyelenggaraan program pendidikan

inklusi ini, Sekolah menggunakan standar kurikulum nasional kemudian melakukan

66

modifikasi kurikulum berdasarkan kebutuhan

siswa”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 27November 2017).

Sedangkan pendapat terhadap guru Mulok selaku

GPK mengenai rencana secara umum dalam

komponen kurikulum sebagai berikut:

“Untuk kurikulum kami masih menggunakan

kurikulum nasional, sedang kami usahakan untuk mengembangkan kurikulum tapi belum maksimal

dan kalau untuk rencana program khusus bagi

anak berkebutuhan khusus ada kami buat, pada saat mengajarkan tentang keterampilan yaitu pada

hari sabtu, tetapi untuk pembelajaran di kelas tetap

mengikuti proses pembelajaran seperti anak normal

pada umumnya”. (Wawancara dengan guru Mulok selaku GPK, 18 November 2017).

Hal sama dengan guru Mulok juga diungkapkan

oleh guru BK selaku GPK yang mengatakan bahwa:

“Mengenai kurikulum Sekolah masih

menggunakan kurikulum nasional. Untuk pengembangan kurikulumnya kami belum, tapi

program kerja tetap kami buat. Misalkan tentang

apa yang ingin kami sampaikan pada saat proses pembelajaran khusus bagi anak berkebutuhan

khusus saja yaitu khusus hari sabtu diberikan

pembelajaran khusus tentang keterampilan”. (Wawancara dengan guru BK selaku GPK, 15

November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat

disimpulkan bahwa Sekolah SMP Negeri 7 Salatiga

menggunakan kurikulum nasional, untuk tahap

rencana secara umum dalam pengembangan

kurikulum sedang diusahakan hal ini ditandai dengan

67

adanya rencana program tahunan layanan inklusi

(data terlampir) bagi anak berkebutuhan khusus

dalam pembelajaran yaitu tentang pembelajaran

keterampilan. Namun dalam rencana pembelajaran di

kelas anak berkebutuhan khusus masih disamakan

seperti anak normal.

5. Tenaga Pendidik Penyelenggaraan Program

Pendidikan Inklusi

Melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti

tentang rencana secara umum dalam komponen

peserta didik dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 7

Salatiga. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Tenaga pendidik dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi terdapat 2 GPK dan sudah

mendapatkan SK dari Dinas pendidikan yang

ditunjuk untuk menangani anak berkebutuhan khusus”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 28

November 2017).

Hal tersebut juga senada dengan hasil wawancara

yang dilakukan dengan guru Mulok selaku GPK yang

menyatakan bahwa:

“Dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi kami yang ditunjuk untuk menjadi GPK bagi

anak berkebutuhan khusus yaitu saya (Bapak

Sudio) dan Ibu Retno, atas dasar ini juga kami mendapatkan SK dari Dinas terkait

penyelenggaraan program pendidikan inklusi”.

(Wawancara guru Mulok selaku GPK, 18 November 2017).

Pendapat di atas juga sama dan diperkuat dengan

pendapat guru BK selaku GPK, mengatakan bahwa:

68

“Untuk pelaksanaan program pendidikan inklusi di

Sekolah SMP Negeri 7 Salatiga saya (Ibu Retno) dan pak Sudio di tunjuk sebagai GPK dan kami sudah

mendapatkan SK dari Dinas terkait dengan

penyelenggaraan program pendidikan inklusi. Dalam hal ini pak Sudio bertugas untuk mengurusi

program, saya berkaitan dengan lapangan”.

(Wawancara dengan guru BK selaku GPK, 15

November 2017).

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditarik

kesimpulan bahwa di SMP Negeri 7 Salatiga terdapat

2 GPK yang ditunjuk untuk menangani anak

berkebutuhan khusus dan telah mendapatkan SK

(datar terlampir) dari Dinas terkait tentang

penyelenggaraan program pendidikan inklusi, hal ini

juga diperkuat dengan adanya data dokumentasi

mengenai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota

Salatiga Nomor: 424/0014/401 tentang Guru

Pembimbing Khusus (GPK) Pendidikan Inklusif dan

Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI) tahun 2017

Kota Salatiga (data terlampir).

6. Rencana Pembelajaran Penyelenggaraan

Program Pendidikan Inklusi

Pada tahap evaluasi dalam rencana secara umum

tentang kegiatan pembelajaran, peneliti melakukan

wawancara kepada Kepala Sekolah, hasil wawancara

sebagai berikut:

“Pada saat rencana pembelajaran dikelas anak

berkebutuhan khusus disamakan dengan anak

69

normal, metode pembelajaran belum dimodifikasi

untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus juga”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah,

28 November 2017).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh guru

Mulok selaku GPK dari hasil wawancaranya ialah:

“Untuk rencana pembelajaran dikelas anak berkebutuhan khusus juga sama seperti anak

normal, mereka belajar bersama dan mendapatkan

materi, penilaian yang sama. Rencana

pembelajaran dibuat hanya untuk mengembangkan keterampilan sebagai pelajaran

tambahan untuk mereka diadakan pada hari

sabtu”. (Wawancara dengan guru Mulok selaku GPK, 18 November 2017).

Berkaitan dengan hal tersebut, pendapat yang

sama dipertegas oleh guru BK selaku GPK

menyatakan bahwa:

“Belum adanya rencana pembelajaran. Saat ini anak berkebutuhan khusus masih disamakan

seperti anak normal, hal ini dikarenakan guru

merangkap pekerjaan diSekolah hingga sulit mengatur waktu untuk membuat rencana maupun

metode pembelajaran yang dimodifikasi dengan

adanya anak berkebutuhan khusus”. (Wawancara dengan guru BK selaku GPK, 15 November 2017).

Melalui hasil wawancara diatas dapat disimpulkan

bahwa belum adanya perencanaan dalam kegiatan

pembelajaran masih menggunakan metode secara

umum, metode belum adanya modifikasi untuk

mempertimbangkan anak berkebutuhan khusus.

Sehingga anak berkebutuhan khusus masih

70

disamakan dengan anak normal. Khusus untuk anak

berkebutuhan khusus rencana dalam kegiatan

pembelajaran tambahan dilakukan pada hari sabtu

dengan memberikan pembelajaran keterampilan.

7. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Program

Pendidikan Inklusi

Mengenai rencana umum tentang komponen

sarana dan prasarana, Berdasarkan data dari hasil

wawancara yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah

dapat diketahui sebagai berikut:

“Untuk memenuhi sarana dan prasarana karena di

SMP Negeri 7 ini hanya terdapat anak

berkebutuhan khusus yang slow learner maka

rencana pemenuhan sarananya tidak ada secara khusus dan untuk ruangan kami sementara

menggunakan ruangan perpustakaan. Hasil karya

dari anak berkebutuhan khusus kami simpan pada ruangan guru BK”. (Wawancara dengan Kepala

Sekolah, 27 November 2017).

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh guru

Mulok selaku GPK mengenai rencana umum tentang

komponen sarana dan prasarana mengatakan bahwa:

“Dalam pemenuhan sarana dan prasarana dirasa

belum memadai, karena jika dilihat toilet khusus

untuk anak berkebutuhan khusus juga belum ada, kursi roda yang disediakan untuk anak

berkebutuhan khusus belum ada, keramik untuk

anak tunanetra juga belum ada. Untuk hal ini kita sifatnya hanya menunggu dari Dinas saja”.

(Wawancara dengan guru Mulok selaku GPK, 18

November 2017).

71

Selanjutnya penjelasan dari guru BK selaku GPK

mengenai rencana umum tentang pemenuhan sarana

dan prasarana adalah sebagai berikut:

“Belum kami ajukan pada awal tahun, tetapi jika

kami perlu baru kami ajukan itu pun kami ambil dari dana BOS, karena memang tidak dari awal

kami membuat program kerjanya secara khusus.

Pada saat kami membuat program kerja tetapi kami juga sedang mempunyai tugas yang lain yaitu tugas

inti, jadi sering kali kami mundur. Berhubung

sarana prasarana ini bersifatnya incidental, maka untuk sarana prasarana yang ada kami

manfaatkan”. (Wawancara dengan guru BK selaku

GPK, 15 November 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik

kesimpulan bahwa dalam rencana umum dalam

pemenuhan sarana dan prasarana untuk anak

berkebutuhan khusus belum memadai. Hal ini

dibuktikan belum adanya rencana dalam pemenuhan

ruang khusus untuk pembelajaran bagi anak

berkebutuhan khusus, belum adanya alat bantu untuk

mendukung anak berkebutuhan khusus dalam belajar,

pembiayaan hanya diambilkan dari dana BOS dan

pemerintah juga belum terlalu merespon dengan

memperhatikan dalam pelaksanaan program

pendidikan inklusi di Sekolah.

72

8. Rencana Pembiayaan Penyelenggaraan Program

Pendidikan Inklusi

Berdasarkan hasil data yang di dapat oleh peneliti

di lapangan, mengenai rencana umum tentang

pembiayaan, hasil wawancara dengan Kepala Sekolah

sebagai berikut:

“Selama ini belum ada biaya khusus untuk

pelaksanaan program pendidikan inklusi, sedangkan dalam pelaksanaan membutuhkan

pembiayaan. Maka dari itu diambilkan dari dana

BOS, karena sumber dana untuk Sekolah hanya dari dana BOS”. (Wawancara dengan Kepala


Hasil wawancara dari guru Mulok selaku GPK

mengenai rencana umum tentang pembiayaan dapat

dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam pemenuhan pembiayaan, Sekolah sudah

pernah ada usaha dengan mengajukan proposal

pembiayaan kepada Dinas, namun hingga saat ini belum mendapat respon. Sedangkan program

pendidikan inklusi harus dilaksanakan, dan

pelaksanaannya membutuhkan pembiayaan. Maka dari itu untuk pembiayaan diambilkan dari dana

BOS”. (Wawancara dengan guru Mulok selaku GPK,

18 November 2017). Hal senada juga dijelaskan oleh guru BK selaku

guru GPK, penjelasan tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

“Pembiyaan untuk pelaksanaan program

pendidikan inklusi selama ini belum adanya

dukungan dari Dinas. Oleh sebab itu jika ada

kebutuhan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus

73

diambilkan dari dana BOS”. (Wawancara dengan

guru BK selaku GPK, 15 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat

disimpulkan bahwa rencana dalam pembiayaan

untuk program pendidikan inklusi belum ada

dukungan dari Dinas, agar program dapat terlaksana

dengan baik maka pihak Sekolah mengambil dana

BOS.

9. Dukungan Masyarakat Penyelenggaraan

Program Pendidikan Inklusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala

Sekolah mengenai dukungan masyarakat dalam

penyelenggaraan program pendidikan inklusi adalah

sebagai berikut:

“Selama ini orang tua anak berkebutuhan khusus mendukung dalam pelaksanaan program

pendidikan inklusi di Sekolah. untuk komite belum

kami sampaikan. Beberapa instansi yang dapat

membantu untuk menangani anak berkebutuhan khusus juga sudah terjalin kerja sama”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 27 November

2017).

Wawancara lebih lanjut, diungkapkan oleh guru

Mulok selaku GPK mengatakan bahwa:

“Selama ini orang tua anak berkebutuhan khusus

mendukung dengan adanya program pendidikan

inklusi. Selain itu ada beberapa instansi yang dapat mendukung program pendidikan inklusi, namun

dalam pelaksanaan belum maksimal”. (Wawancara

dengan guru Mulok selaku GPK, 18 November 2017).

74

Hasil wawancara terhadap guru BK selaku GPK

mengatakan bahwa:

“Untuk kerjasama dengan orangtua anak

berkebutuhan khusus kami rasa sudah lumayan baik. Bekerjasama dengan rumah sakit paru ini ada

psikolognya. RSUD, UKSW, klinik konseling

diselasar juga”. (Wawancara dengan guru BK selaku GPK, 15 November 2017).


bahwa orangtua siswa sudah mendukung

pelaksanaan program pendidikan inklusi dan sudah

bekerjasama dengan beberapa instansi namun dalam

penanganan anak berkebutuhan khusus ini belum

maksimal.

75

4.2.1.3 Kesenjangan antara Permendiknas No 70

Tahun 2009 dengan yang terjadi di Sekolah

Tabel 4.1

Kesenjangan Pada Tahap Desain No Komponen Standar

Permendiknas Kinerja

SMP N 7 Salatiga Kesenjangan

1 Tujuan Memberikan kesempatan, tidak ada

diskriminasi

Bersosialisasi dengan sesama, mendapat hak

pendidikan yang sama

Tidak ada kesenjangan

2 Peserta didik Anak normal dan anak berkebutuhan khusus di Sekolah yang sama

Anak normal dan anak berkebutuhan khusus belajar di Sekolah Formal


3 Assesmen Penilaian Khusus bagi

anak berkebutuhan khusus

Belum ada rencana

penilaian khusus bagi anak berkebutuhan khusus

Terdapat kesenjangan

4 Kurikulum Modifikasi kurikulum bagi Sekolah yang memiliki anak berkebutuhan khusus

Belum ada rencana modifikasi kurikulum bagi anak berkebutuhan

khusus

Terdapat Kesenjangan

5 Tenaga

Pendidik

Memiliki

kompetensi untuk menangani anak berkebutuhan khusus

Guru masih

mengalami kesulitan dalam menangani anak berkebutuhan khusus

Terdapat

kesenjangan

6 Rencana Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran harus dikembangkan

menyesuaikan kebutuhan siswa

Belum ada rencana pembelajaran

yang dikembangkan dan masih menggunakan metode umum


7 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana harus memenuhi kebutuhan siswa, terutama

untuk anak berkebutuhan khusus

Sarana dan prasarana untuk kebutuhan anak berkebutuhan khusus masih

kurang memadai


76

8 Pembiayaan Mendapat

dukungan dari pemerintah,

masyarakat dan orangtua

Menggunakan

dana BOS dan sebagian dana

dari orangtua anak berkebutuhan khusus

Terdapat

kesenjangan

9 Dukungan Masyarakat

Program pendidikan inklusi menjadi tanggung jawab bersama (Pemerintah,

masyarakat dan instansi)

Hanya mendapat dukungan dari sebagian orangtua anak berkebutuhan khusus dan

beberapa instansi, namun belum maksimal


Sumber: Permendiknas No 70 Tahun 2009 & SMPN 7 Salatiga

4.2.2 Evaluasi instalasi


Dalam rencana pelaksanaan program

pendidikan inklusi, Sekolah menerima anak normal

dan anak berkebutuhan khusus. Untuk mendeteksi

keadaan siswa yang mendaftar perlu dilakukan tes

masuk, baik tes tertulis maupun tes psikologi.

Sedangkan anak berkebutuhan khusus yang

dimaksud yaitu siswa yang memiliki kelainan fisik,

emosional, mental, sosial atau memiliki potensi

kecerdasan dan bakat istimewa dapat diterima di

Sekolah. Siswa yang berkategori inklusi yaitu

tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita,

tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban

belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi

korban penyalahgunaan narkoba, obat-obatan

77

terlarang dan zat aditif lainnya, serta peserta didik

yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Sistem assesmen pembelajaran dirancang

untuk mengetahui kondisi siswa yang meliputi aspek

kompetensi, potensi dan karakteristik siswa agar

semua potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang

secara maksimal. Assesmen dirancang sebagai dasar

perencanaan pembelajaran individual, sebagai dasar

evaluasi dan monitoring, serta sebagai dasar

pengalihtanganan (referal).

Kurikulum Sekolah yang menyelenggarakan

program pendidikan inklusi dirancang berdasarkan

standar nasional namun dilakukan modifikasi sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang

sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat dan potensi.

Adapun kurikulum memiliki 3 jenis yaitu kurikulum

standar nasional; dimana anak normal dan anak

berkebutuhan khusus yang memiliki potensi

kecerdasan rerata dan diatas rerata, kurikulum

akomodatif dibawah standar nasional; anak

berkebutuhan khusus memiliki potensi kecerdasan

dibawah rerata, sedangkan kurikulum akomodatif

diatas standar nasional; anak berkebutuhan khusus

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

78

Dalam rancangan penyediaan SDM pemerintah

menjamin dengan menyediakan tenaga pendidik yang

mampu menangani anak berkebutuhan khusus dan

pemerintah menyediakan program peningkatan

kompetensi bagi guru. Melalui penyelenggaraan

program-program P4TK, LPMP, PT (Perguruan Tinggi),

KKG, KKS, KKPS, MGMP, MKS, MPS, Lembaga

pendidikan dan pelatihan di lingkungan pemerintah

daerah.

Pada rancangan pembelajaran dalam program

pendidikan inklusi guru harus mengembangkan

perangkat mengajar dengan mempertimbangkan

perbedaan individu, penyusunan perangkat

pembelajaran, mempertimbangkan hasil assesmen

dan masukan untuk melibatkan pihak-pihak terkait

seperti: GPK, psikolog, dokter dan orangtua. Siswa

yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa

menggunakan kurikulum akomodatif sesuai dengan

karakteristik dan potensinya.

Sarana dan prasarana pemerintah dan

masyarakat harus memberikan bantuan professional

pada Sekolah penyelenggara program pendidikan

inklusi. Sarana dan prasarana secara umum sama

dengan Sekolah lainnya, namun pada Sekolah yang

memiliki program inklusi harus menyediakan sarana

79

dan prasarana yang aksesibel, sehingga anak

berkebutuhan khusus mampu mengikuti

pembelajaran dengan baik.

Dalam rancangan pembiayaan pelaksanaan

program inklusi seharusnya menjadi tanggung jawab

bersama antara pemerintah, masyarakat dan

orangtua. Karena penyelenggaraan pendidikan

merupakan tanggung jawab bersama, maka dalam

pembiayaan harus ditanggung bersama-sama juga.

Pada rencana pelaksanaan program pendidikan

inklusi, dukungan masyarakat juga berperan penting.

Masyarakat dapat berkontribusi dalam

merencanakan, menyediakan tenaga ahli, membantu

mengambil keputusan yang tepat bagi

terselenggaranya program, membantu memberikan

evaluasi, membantu dalam pendanaan, memberikan

pengawasan dalam pelaksanaan dan membantu

dalam menyalurkan lulusan.

4.2.2.2 Instalasi Program Pendidikan Inklusi di

Sekolah

Evaluasi tahap instalasi mencakup rencana

pelaksanaan bagi peserta didik, sistem assesmen

pembelajaran, kurikulum, tenaga pendidik,

rancangan pembelajaran, sarana dan prasarana,

pembiayaan, dan dukungan masyarakat:

80

1. Peserta Didik Penyelenggaraan Program

Pendidikan Inklusi

Berdasarkan data yang peneliti peroleh tentang

rencana pelaksanaan dalam penerimaan peserta didik

inklusi, hasil wawancara dengan Kepala Sekolah yang

menyatakan bahwa:

“Sekolah menerima anak berkebutuhan khusus

dengan adanya surat keterangan dari Sekolah sebelumnya, anak berkebutuhan khusus yang

Sekolah di SMP Negeri 7 Salatiga ini termasuk siswa

dengan memiliki keterlambatan belajar (slow learner). Dalam proses penerimaan peserta didik

yang mendaftar belum kami buat rancangan untuk

adanya tes”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 27 November 2017).

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh

guru Mulok selaku GPK SMP negeri 7 Salatiga, yang

menyatakan bahwa:

“Untuk proses penerimaan peserta didik kami belum adanya rancangan untuk mengadakan tes

karena penerimaan peserta didik kami secara

online, untuk kami mengetahui bahwa peserta

didik adalah anak berkebutuhan khusus kami mendapat surat keterangan dari Sekolah Dasar dan

itu diluar kuota yang telah kami tentukan khusus

bagi anak normal. Anak berkebutuhan khusus yang ada disini itu siswa yang mengalami

keterlambatan belajar (slow learner) dan itu ada 9

siswa”. (Wawancara dengan guru Mulok selaku GPK, 18 November 2017).

Pendapat diatas diperkuat oleh guru BK selaku

GPK yang mengatakan bahwa:

81

“Kalau kami menerima anak berkebutuhan khusus

itu berdasarkan assesmen yang kami terima dari Sekolah Dasar sebelumnya. Anak berkebutuhan

khusus saat ini ada 9 siswa yang masuk catatan

anak berkebutuhan khusus dengan identifikasi mengalami keterlambatan belajar (slow learner)”. (Wawancara dengan guru BK selaku GPK, 15

November 2017).

Dengan beberapa hasil wawancara diatas dapat

ditarik kesimpulan bahwa di SMP Negeri 7 Salatiga

tidak adanya tes yang di rancang saat peserta didik

mendaftar. Khusus bagi anak berkebutuhan khusus

yang mendaftar diluar kuota yang ditentukan dengan

adanya surat keterangan dari Sekolah Dasar, di

Sekolah terdapat 9 siswa yang mengalami

keterlambatan belajar (slow learner).

2. Sistem Assesmen Pembelajaran Program

Pendidikan Inklusi

Melalui data yang di peroleh peneliti tentang

rencana pelaksanaan untuk penilaian, hasil

wawancara dengan Kepala Sekolah menyatakan

bahwa:

“dalam rencana pelaksanaan penilaian bagi anak

berkebutuhan khusus sesuai dengan kurikulum yang digunakan, selama ini untuk penilaian bagi

anak berkebutuhan khusus sedikit dibedakan

dengan anak normal”. (Wawancara dengan Kepala


Selanjutnya hasil wawancara dengan guru Mulok

selaku GPK juga mengatakan sebagai berikut:

82

“Belum adanya rencana pelaksanaan untuk

penilaian khusus bagi anak berkebutuhan khusus, sementara ini kami samakan dengan anak normal

untuk hasil penilaian dan format juga sama. Pada

saat pembelajaran keterampilan saja kami melakukan penilaian secara berbeda yaitu

memberikan penilaian dengan mendeskripsikan

berdasarkan perkembangan anak”. (Wawancara


Kemudian melakukan wawancara tentang rencana

pelaksanaan untuk penilaian bagi anak berkebutuhan

khusus, guru BK selaku GPK mengungkapkan bahwa:

“Adanya rancangan standar penilaian untuk anak berkebutuhan khusus, tapi kami belum

mengkhususkan, satu contoh pada waktu tes,

mereka masih ikut tes sama-sama dan soalnya sama. Hanya kalau untuk penilaian diserahkan

kepada Bapak Sudio karena harus adanya

kekhususan intinya sebatas tuntas saja. Untuk rapotnya bagi anak berkebutuhan khusus

harusnya berbeda, tapi untuk kemarin masih

sama. Kami sudah merencanakan untuk kami bedakan, tapi belum kami lakukan”. (Wawancara

dengan guru BK selaku GPK, 15 November 2017).


mengenai rencana pelaksanaan dalam assesmen

pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus belum

adanya rencana ataupun rancangan penilaian khusus

yang berbeda untuk anak berkebutuhan khusus.

83

3. Kurikulum Penyelenggaraan Program

Pendidikan Inklusi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

mengenai rencana pelaksanaan untuk pengembangan

kurikulum, Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa:

“Kurikulum yang digunakan selama ini

menggunakan kurikulum nasional yang

dikembangkan walaupun belum begitu sempurna tapi sudah ada usaha dari kami, isi rancangan

kurikulum tersebut melihat kebutuhan dan

kemampuan dari anak berkebutuhan khusus”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 27 November

2017).

Hal tersebut berbeda dengan yang diungkapkan

oleh guru Mulok selaku GPK, menyatakan bahwa:

“Jika ditanya mengenai pengembangan dengan memodifikasi kurikulum jujur kami masih banyak

mengalami kendala untuk mengembangkan

kurikulum tersebut karena kami masih banyak sekali tugas lainnya yang harus kami buat, maka

jika ditanya mengenai modifikasi kurikulum kami

masih belum ada, hanya kami memang sudah

memiliki rancangan pembelajaran itupun khusus untuk pembelajaran keterampilan saja”.


November 2017).

Hal ini senada dengan guru Mulok selaku GPK juga

diungkapkan oleh guru BK selaku GPK, sebagai

berikut:

“Untuk pengembangan kurikulum kami belum, tapi

program kerja tetap kami buat. Misalkan apa yang ingin kami sampaikan, ada sih sebenarnya

pengembangan dari SLB yang kami sempat punya

dan kami memfotocopy, itu kami kembangkan di sini. Entah itu pas atau tidak yang jelas kami

84

berusaha, tapi karena kami juga masih banyak

binggung dalam penerapannya akhirnya kami kembali seperti biasanya”. (Wawancara dengan

guru BK selaku GPK, 15 November 2017).

Untuk hasil wawancara yang telah diuraikan

diatas, dapat diberi penjelasan bahwa Sekolah belum

melakukan rencana pelaksanaan mengembangkan

kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan

kebutuhan anak berkebutuhan khusus, namun GPK

sudah membuat rencana pembelajaran tentang

keterampilan khusus untuk anak berkebutuhan

khusus. Hal ini didukung dengan data dokumen

tentang program layanan (data terlampir).

4. Tenaga Pendidik Penyelenggaraan Program

Pendidikan Inklusi

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di

lapangan, melalui hasil wawancara terhadap Kepala

Sekolah menyatakan bahwa:

“Peran Dinas untuk meningkatkan kompetensi

tenaga pendidik bagi anak berkebutuhan khusus

pernah diikutkan pada kegiatan seminar-seminar

dan beberapa kali adanya pelatihan-pelatihan”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 27 November

2017).

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh guru

Mulok selaku GPK yang menyatakan bahwa:

“Saya pribadi pernah ikut pada kegiatan pelatihan

di Surabaya dan beberapa kali juga saya (Bapak Sudio) bersama ibu Retno mengikuti seminar di

Solo, kami juga pernah ikut tes uji kompetensi

namun karena kami tergolong baru dalam

85

penerapan program ini dan bekal kami juga belum

begitu banyak jadi ya kami rasa nilai kami sebatas cukup”. (Wawancara dengan guru Mulok selaku


Lebih lanjut mengenai pendapat diatas diperkuat

oleh guru BK selaku GPK yang mengatakan bahwa:

“Kami pernah ikut pelatihan, pada saat itu kami di latih di Solo untuk saya (Ibu Retno) dan Bapak

Sudio beberapa hari di sana, selesai kami pelatihan

itu, beberapa waktu kemudian kami uji kompetensi

di Salatiga. Ada sekitar 20 orang atau lebih sesalatiga. Kami juga ada nilai, Cuma nilainya

menurut kami masih belum memuaskan karena

masih tahap baru, terus belajarnya juga harusnya sudah sekian tahun, tapi kami hanya belajar dalam

waktu yang singkat atau cuma beberapa hari saja”.

(Wawancara dengan guru BK selaku GPK, 15 November 2017).

Melalui beberapa hasil wawancara diatas, dapat

ditarik kesimpulan bahwa dalam peningkatan

kompetensi guru, Dinas sudah memberikan beberapa

kali sosialisasi melalui seminar. Namun, guru masih

merasa kurang untuk bekal tentang pendidikan

inklusi.

5. Rancangan Pembelajaran Program Pendidikan

Inklusi

Melalui hasil wawancara yang dilakukan terhadap

Kepala Sekolah tentang rencangan pembelajaran,

Kepala Sekolah menyatakan bahwa:

“Rancangan pembelajaran bagi anak berkebutuhan

khusus secara menyeluruh belum dibuat, tetapi khusus untuk pembelajaran keterampilan sudah

86

ada dan digunakan saat GPK mengajar untuk

mengembangkan keterampilan anak berkebutuhan khusus”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 27

November 2017).

Hal tersebut juga sama dengan pendapat dari guru

Mulok selaku GPK yang mengungkapkan bahwa:

“Terkhusus untuk rancangan pembelajaran kami

belum ada, untuk pembelajaran keterampilan saja yang ada kami buat. Bukan untuk kami jadikan

suatu alasan tapi memang kami mengemban

banyak sekali tugas lainnya serta kami juga belum

terlalu mengerti dalam membuat rancangan program untuk pelaksanaan program pendidikan

inklusi jadi kami belum bisa membuatnya untuk

rancangan secara penuh”. (Wawancara dengan guru Mulok selaku GPK, 18 November 2017).

Selanjutnya pendapat dari guru BK selaku GPK

memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Mengenai rancangan pembelajaran bagi anak

berkebutuhan khusus karena Sekolah merupakan Sekolah umum dan pengetahuan pemahaman kami

tentang inklusi masih kurang maka belum ada

secara menyeluruh kami buat rancangan pembelajaran. Kami membuat rancangan

pembelajaran khusus untuk kegiatan pembelajaran

keterampilan saja”. (Wawancara dengan guru BK selaku GPK, 15 November 2017).

Penjelasan dari hasil wawancara diatas dapat

disimpulkan bahwa untuk rancangan pembelajaran

belum ada modifikasi kurikulum untuk memenuhi

kebutuhan seluruh siswa terutama untuk mengcover

anak berkebutuhan khusus. Namun rancangan

pembelajaran tambahan untuk bekal anak

87

berkebutuhan khusus dengan memberikan pelajaran

tentang keterampilan.

6. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Program

Pendidikan Inklusi

Berdasarkan data yang peneliti dapat, hasil

wawancara dengan Kepala Sekolah mengungkapkan

bahwa:

“Sekolah memiliki sarana dan prasarana secara umum, tapi untuk sarana dan prasarana secara

khusus kami belum bisa menyediakan. Untuk

penyediaan sarana bagi anak berkebutuhan khusus saat membutuhkan baru kami penuhi”.

(Wawancara dengan Kepala Sekolah, 27 November

2017).

Hal senada juga diungkapkan oleh guru Mulok

selaku GPK yang mengatakan:

“Sarana dan Prasarana yang kami perlukan untuk

anak berkebutuhan khusus kami ajukan apabila

memang kami butuhkan saat mengajarkan tentang keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus, ya

memang untuk saat ini kami memang merasa

masih sangat minimnya sarana dan prasarana untuk bisa memenuhi kebutuhan anak

berkebutuhan khusus”. (Wawancara dengan guru

Mulok selaku GPK, 18 November 2017).

Lebih lanjut pendapat dari guru BK selaku GPK juga

mengatakan bahwa:

“Belum kami ajukan pada awal tahun, tetapi jika kami perlu baru kami ajukan dan kami ambil dari

dana BOS. Berhubung Sarana prasarana ini

bersifatnya incidental, maka untuk sarana prasarana yang ada kami manfaat kan sesuai

dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus”.

88


November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan

bahwa rencana pelaksanaan untuk penyediaan

sarana dan prasarana secara umum sudah terpenuhi,

namun untuk memberikan pelayanan bagi anak

berkebutuhan khusus masih belum memadai.

Penyediaan sarana dan prasarana diadakan ketika

anak berkebutuhan khusus membutuhkan, dan

pemenuhannya menggunakan dana BOS.

7. Pembiayaan Program Pendidikan Inklusi

Pembiayaan merupakan faktor penting dalam

pelaksanaan kegiatan di Sekolah membutuhkan

biaya. Mengenai rencana pelaksanaan tentang

pembiayaan dalam program pendidikan inklusi dapat

diketahui hasil wawancara dengan Kepala Sekolah

sebagai berikut:

“Pembiayaan kami ambil dari dana BOS, disaat diperlukan untuk proses pembelajaran dan sesuai

dengan kebutuhan siswa kami gunakan dana

tersebut”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 27 November 2017).

Hal tersebut juga sama dengan yang diungkapkan

oleh guru Mulok selaku GPK, sebagai berikut:

“Masalah pembiayaan kami ambil dari dana BOS

untuk mengajarkan tentang keterampilan. Kami

sudah mengajukan kepada Dinas untuk pemenuhan sarana dan prasarana tapi belum

89

mendapat respon secara penuh”. (Wawancara


Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh guru

BK selaku GPK yang mengatakan bahwa:

“Belum ada biaya khusus untuk program

pendidikan inklusi. Untuk masalah biaya tetap kami minta ke Sekolahan dari anggaran Sekolah

yaitu dana BOS, tapi biaya khusus untuk inklusi

itu belum ada, jadi untuk anggaran pendidikan.

Dinas bantuannya berupa pelatihan pengembangan kami”. (Wawancara dengan guru BK


Kesimpulan dari wawancara mengenai rencana

pelaksanaan dalam pembiayaan program pendidikan

inklusi diambilkan dari dana BOS. Karena pengajuan

dana ke Dinas belum mendapat respon. Sedangkan

untuk dukungan dari orangtua anak berkebutuhan

khusus, tidak semua mendukung dalam pembiayaan,

hanya sebagian kecil yang berkenan membantu untuk

kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

8. Dukungan Masyarakat Penyelenggaran Program

Pendidikan Inklusi

Pada rencana pelaksanaan program pendidikan

inklusi, dukungan masyarakat juga berperan penting.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala

Sekolah mengungkapkan bahwa:

“Orangtua siswa mendukung dalam rencana

pelaksanaan program pendidikan inklusi yang

dibuat oleh Sekolah misal untuk pemenuhan dana

90

apabila memang dibutuhkan dalam pelaksanaan

pembelajaran. Sekolah juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi seperti pihak rumah

sakit PARU, RSUD, UKSW, klinik konseling

pendidikan inklusi diselasar untuk menangani anak berkebutuhan khusus”. (Wawancara dengan



selaku GPK yang menyatakan sebagai berikut:

“Selama ini orang tua anak berkebutuhan khusus

mendukung dengan adanya program pendidikan

inklusi, karena dengan program ini anaknya mendapat pendidikan yang sama dengan siswa

lainnya. Namun terkadang ada beberapa orang tua

anak berkebutuhan khusus yang susah diajak berkerja sama dengan Sekolah, dengan alasan

malu dan beralasan banyak kesibukan. Selain itu

ada beberapa instansi yang dapat mendukung program pendidikan inklusi, namun dalam

pelaksanaan belum maksimal”. (Wawancara


Lebih lanjut hal yang sama dengan pendapat diatas

guru BK juga mengatakan bahwa:

“Untuk kerjasama dengan orangtua anak

berkebutuhan khusus kami ada pertemuan rutin, setiap 2 bulan sekali ketemu untuk membicarakan

permasalahan dan perkembangan anak serta jika

membutuhkan sesuatu kami dibantu oleh orangtua

anak berkebutuhan khusus. Bekerjasama dengan rumah sakit paru ini ada psikolognya. RSUD,

UKSW, klinik konseling diselasar”. (Wawancara

dengan guru BK selaku GPK, 15 November 2017).

Hasil wawancara mengenai dukungan masyarakat

dapat disimpulkan bahwa sebagian orangtua anak

berkebutuhan khusus mendukung dengan adanya

program pendidikan inklusi, namun sebagian lain

91

merasa malu dengan keadaan anaknya, sehingga

Sekolah sulit melakukan pertemuan dan diskusi

dengan orangtua wali. Beberapa instansi seperti

rumah sakit paru, RSUD, UKSW, klinik konseling

diselasar juga membantu dalam pelayanan anak

berkebutuhan khusus, namun dalam

pelaksanaannya belum maksimal.



Tabel 4.2

Kesenjangan Pada Tahap Instalasi No Komponen Standar



1 Peserta didik Sekolah menerima anak normal dan ABK. Untuk mendeteksi

dilakukan tes masuk

Sekolah menerima anak normal dan ABK. Tidak ada tes yang di rancang saat

penerimaan peserta didik


2 Assesmen pembelajaran

Assesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi ABK meliputi aspek

kompetensi, potensi dan karakteristik

siswa

Belum adanya rencana pelaksanaan dalam assesmen pembelajaran

terkhusus untuk ABK


3 Kurikulum Kurikulum dirancang berdasarkan standar nasional dengan dimodifikasi sesuai kebutuhan dan kemampuan

siswa

Belum adanya rencana pelaksanaan untuk modifikasi kurikulum, hanya adanya rencana program layanan tentang keterampilan bagi

ABK


4 Tenaga pendidik

Pemerintah menyediakan

Dinas hanya menunjuk 2 GPK


92

SDM dan

meningkatkan kompetensi nya

dan untuk

meningkatkan kompetensi guru

dan GPK masih minim

5 Rancangan pembelajaran

Rencana pembelajaran dikembangkan dengan mempertimbangkan perbedaan individu

Belum adanya rencana pelaksanaan metode pembelajaran bagi ABK dan belum mempertimbangkan perbedaan

individu


6 Sarana dan prasarana

Sarpras harus bersifat aksesibel, sehingga ABK dapat belajar dengan baik

Belum adanya rencana pelaksanaan untuk penyediaan sarpras bersifat aksesibel sehingga guru mengalami kendala saat mengajar


7 Pembiayaan Pembiayaan harus ditanggaung bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua

Rencana pelaksanaan program mengenai pembiayaan hanya diambil dari dana BOS dan dukungan biaya dari sebagian orangtua ABK

Terdapat ksesnjangan

8 Dukungan masyarakat

Masyarakat harus

membantu dalam merencanakan menyediakan tenaga ahli,

mengambil keputusan, memberikan evaluasi, membantu pendanaan, dan menyalurkan lulusan

Belum mendapat dukungan penuh

dalam rencana pelaksanaan program pendidikan inklusi, kemudian

masih menjadi problematis juga dalam menyalurkan lulusan ABK



93

4.2.3 Evaluasi Proses


Proses kegiatan belajar ABK dilakukan

bersama-sama dengan anak normal lainnya.

Seharusnya anak berkebutuhan khusus memperoleh

layanan khusus dari guru atau GPK, sehingga ABK

dapat mengikuti pembelajaran di kelas dan ABK tidak

terlalu mengalami kesulitan dalam mengikuti

pembelajaran.

Dalam proses kegiatan mengajar, guru kelas

melakukan pembelajaran secara umum dengan

menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan

kebutuhan siswa. Sedangkan GPK berperan sebagai

pendamping dalam hal mengarahkan dan

membimbing anak berkebutuhan khusus agar dapat

mengikuti dan berpartisipasi dalam proses

pembelajaran.

Proses kegiatan pembelajaran diorganisasikan

sesuai kebutuhan siswa dengan setting kelas inklusif.

Guru menyampaikan pembelajaran sesuai dengan

standar proses dengan menggunakan strategi yang

variatif dan PAKEM sesuai dengan karakteristik dan

kebutuhan peserta didik. Media pembelajaran juga

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, guru

juga memberikan tugas-tugas dan lembar kerja siswa

94

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta

didik. Guru melakukan proses penilaian dan hasil

pembelajaran harus beragam dan berkesinambungan

sesuai dengan kondisi siswa.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana yang

digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan

Sekolah pada umumnya, namun harus disediakan

sarana dan prasarana khusus yang bersifat aksesibel

yang dapat membantu dan memudahkan anak

berkebutuhan khusus dalam mengikuti

pembelajaran.

Masyarakat harus berperan serta dalam

penyelenggaraan program pendidikan inklusi, karena

pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Maka

masyarakat harus ikut berperan dalam perencanaan,

penyediaan tenaga ahli, mengambil keputusan,

pelaksanaan pembelajaran, pendanaan, pengawasan,

penyaluran lulusan melalui komite Sekolah, dewan

pendidikan dan forum-forum pemerhati pendidikan

inklusi.

4.2.3.2 Proses Program Pendidikan Inklusi di

Sekolah

Evaluasi pada tahap proses menekankan pada

kegiatan belajar siswa, kegiatan mengajar pendidik,

proses kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana,

95

dukungan masyarakat. Agar pelaksanaan program

pendidikan inklusi di SMP Negeri 7 Salatiga dapat

mencapai tujuan, maka pelaksanaan harus sesuai

dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009 yang telah

ditetapkan oleh pemerintah.

1. Kegiatan Belajar Siswa

Pada saat dilakukan wawancara dengan Kepala

Sekolah tentang proses kegiatan belajar siswa,

narasumber menyatakan sebagai berikut:

“ABK mengikuti pembelajaran yang sama dengan siswa lainnya, namun pada hari tertentu anak

berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran

khusus seperti pembelajaran keterampilan untuk

mengembangkan diri, pengembangan karakter dan pembimbingan khusus”. (Wawancara dengan

Kepala Sekolah 27 November 2017).

Hal ini juga diungkapkan oleh guru Mulok selaku

GPK yang mengatakan:

“Di Sekolah ABK tetap mengikuti pembelajaran yang sama dengan anak normal, hanya untuk hari

sabtu mereka kami ambil untuk kami ajarkan

tetang keterampilan dan kami memberikan bimbingan khusus”. (Wawancara dengan guru

Mulok selaku GPK, 18 November 2017).

Guru BK selaku GPK juga mengatakan sebagai

berikut:

“Proses kegiatan belajar siswa tetap sama dengan anak normal pada umumnya, karena memang kami

belum memiliki modifikasi kurikulum bagi Sekolah

yang melaksanakan program pendidikan inklusi.

Hal ini terjadi karena kami masih mengalami kesulitan dalam memodifikasi kurikulum dan kami

96

mengalami keterbatasan waktu, karena memiliki

beban tugas yang lain juga di Sekolah”. (Wawancara dengan guru BK selaku GPK, 15 November 2017).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa

proses kegiatan belajar ABK masih disamakan

dengan anak normal lainnya. Terkadang anak

berkebutuhan khusus mengalami kesulitan karena

kurikulum belum dimodifikasi sesuai dengan

kebutuhan siswa.

2. Kegiatan Mengajar Pendidik

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah

didapat penjelasan mengenai proses kegiatan

mengajar peserta didik sebagai berikut:

“Selama ini guru kelas mengajar sesuai dengan

mata pelajaran yang menjadi bidangnya masing-

masing, guru kelas harus bisa memaklumi dengan adanya keberadaan anak berkebutuhan khusus.

Jika ada kendala yang dihadapi guru mengenai

anak berkebutuhan khusus, maka guru langsung berkonsultasi kepada GPK”. (Wawancara dengan


Sedangkan guru Mulok selaku GPK mengatakan

sebagai berikut:

“Pada saat guru mata pelajaran mengajar, materi yang diajarkan tetap sama dengan anak normal.

Pada saat penilaian diserahkan kepada kami selaku

GPK, tapi jika diminta untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus di kelas memang kami

belum bisa sepenuhnya karena kami juga memiliki

jam mengajar pelajaran pada bidang kami masing-

masing”. (Wawancara dengan guru Mulok selaku GPK, 18 November 2017).

97

Dalam wawancara juga guru BK selaku GPK

menjelaskan sebagai berikut:

“Guru kelas masih mengajar sesuai dengan

kurikulum nasional dan materi yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus sama dengan

anak normal, untuk pendampingan dari kami

dikelas memang belum bisa kami lakukan hanya paling kalau anak berkebutuhan khusus

mengalami permasalahan mengenai pembelajaran

maka kami panggil untuk kami bimbing secara

intens. Kami juga membuat buku khusus untuk di isi oleh guru bidang studi lain, namun sebagian

besar guru terkadang kurang berkenan mengisi

buku tersebut. Padahal buku itu sangat penting bagi kami untuk melihat Bagaimana kondisi dan

perkembangan anak berkebutuhan khusus”.


Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan

diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

dalam pelaksanaan pembelajaran guru mengajar

dibidang studi masing-masing, guru memberikan

materi pembelajaran juga secara umum karena belum

didesain dengan mempertimbangkan adanya anak

berkebutuhan khusus. Dalam penilaian untuk anak

berkebutuhan khusus guru mata pelajaran

menyerahkan kepada guru-guru GPK, namun guru

GPK belum mampu untuk mendampingi secara

penuh anak berkebutuhan khusus sehingga anak

berkebutuhan khusus masih mengalami kesulitan.

98

3. Proses Kegiatan Pembelajaran

Pada evaluasi tahap instalasi pada komponen

proses kegiatan pembelajaran, Kepala Sekolah

menjelaskan seperti dibawah ini:

“Pada saat kegiatan pembelajaran dikelas anak berkebutuhan khusus mengikuti anak normal pada

umumnya dan dalam proses belajar mengajar guru

mata pelajaran harus bisa memahami anak berkebutuhan khusus dengan adanya keterbatasan

yang mereka miliki, karena untuk sebelumnya juga

telah kita beri pemahaman bahwa adanya anak berkebutuhan khusus di Sekolah. Terkhusus hari

sabtu saja anak berkebutuhan khusus diberikan

pembelajaran khusus untuk mengembangkan keterampilan yang mereka miliki”. (Wawancara

dengan Kepala Sekolah, 28 November 2017).


selaku GPK dari hasil wawancara bahwa:

“Untuk kegiatan pembelajaran dikelas anak

berkebutuhan khusus juga sama seperti anak normal, mereka belajar bersama dan mendapatkan

materi, penilaian yang sama. Hanya terkhusus

untuk mengembangkan keterampilan sebagai pelajaran tambahan untuk mereka diadakan pada

hari sabtu”. (Wawancara dengan guru Mulok selaku


Berkaitan dengan hal tersebut, diperkuat oleh guru

BK selaku GPK mengatakan:

“Dalam proses pembelajaran kami hanya

memberikan materi, satu contoh sebenarnya bukan

suatu pembiaran tetapi kami memaklumkan, karena kemampuan mereka memang sampai di

situ, sehingga pada waktu bapak/ ibu guru

mengajar, misalkan melihat mereka seperti sedikit

tidak bisa, ada pemakluman seperti itu. Pada saat kegiatan pembelajaran anak berkebutuhan khusus

99

belajar sama seperti anak normal, pada waktu di

luar anak berkebutuhan khusus hanya mendapat sedikit dari kami, misal dalam 1 minggu 6 hari,

mereka hanya dapat waktu 1 hari selama 1 minggu

dari kami yaitu pada hari sabtu untuk mendapatkan pembelajaran khusus untuk

mengembangkan keterampilan mereka”.


November 2017).

Melalui hasil wawancara diatas, kesimpulan dari

proses kegiatan pembelajaran dalam pelaksanaan

program pendidikan inklusi di SMP Negeri 7 Salatiga

yaitu pada saat pembelajaran dikelas anak

berkebutuhan khusus mengikuti dan mendapatkan

materi yang sama dengan anak normal dan bagi guru

mata pelajaran harus dapat memaklumi dengan

adanya keberadaan anak berkebutuhan khusus.

Hanya pada hari sabtu anak berkebutuhan khusus

mendapatkan pembelajaran khusus untuk

mengembangkan keterampilan.

4. Sarana dan Prasarana

Saat wawancara tentang sarana dan prasarana,

Kepala Sekolah memberikan penjelasan seperti

dibawah ini:

“Sarana dan prasarana yang digunakan diSekolah dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus

diperoleh dari Sekolah dengan diambil dari dana

BOS dan terkadang mendapat bantuan dari orangtua anak berkebutuhan khusus”. (Wawancara

dengan Kepala Sekolah, 28 November 2017).

100

Hal yang sama diungkapkan oleh guru Mulok

selaku GPK memberi penjelasan seperti dibawah ini:

“Untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang

digunakan dalam proses pembelajaran disediakan

ketika akan digunakan, dan untuk melengkapi sarana yang diperlukan diambil dari dana BOS”.


November 2017).

Pendapat tersebut diperkuat oleh guru BK selaku

GPK sebagai berikut:

“Sejak dari awal tahun Sekolah belum mengajukan

dana untuk pemenuhan kebutuhan anak

berkebutuhan khusus, pengajuan dilakukan ketika ada siswa yang membutuhkan sarana dan

prasarana. Sehingga ketika siswa membutuhkan

segera peralatan untuk belajar, Sekolah mengambil

dari dana BOS. Pemenuhan kebutuhan belajar siswa seperti alat membatik, melukis dan alat-alat

yang digunakan untuk melatih keterampilan”.


Dari hasil wawancara yang diuraikan diatas dapat

diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana

untuk pemenuhan kebutuhan anak berkebutuhan

khusus diambil dari dana BOS. Peralatan yang

digunakan juga yang bersifat incidental maka dalam

pemenuhannya menunggu siswa membutuhkan baru

berusaha untuk dipenuhi.

5. Dukungan Masyarakat

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan

Kepala Sekolah mengatakan bahwa:

101

“Dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi

Sekolah mendapatkan dukungan dari sebagian orangtua anak berkebutuhan khusus yang siap

untuk membantu kebutuhan siswa di Sekolah.

Sekolah belum mendapatkan dukungan dari komite Sekolah, karena Sekolah baru akam

menyampaikan pada saat pertemuan paguyuban

mendatang. Selama ini kami juga menjalin kerja

sama dengan beberapa instansi yang membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus”.

(Wawancara dengan Kepala Sekolah, 28 November

2017).

Hal senada diungkapkan oleh guru Mulok selaku

GPK seperti berikut:

“Mengenai pelaksanaan program pendidikan inklusi, sebagian orang tua anak berkebutuhan

khusus mendukung dan berperan serta dalam

kegiatan yang kami adakan untuk meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Sekolah

juga menjalin kerja sama dengan beberapa instansi

seperti rumah sakit paru, rumah sakit umum, klinik UKSW, klinik konseling selasar dan Dinas”. (Wawancara dengan guru Mulok selaku GPK, 18

November 2017).

Guru BK selaku GPK juga memberikan penjelasan

sebagai berikut:

“Dukungan dari orang tua sudah baik untuk

pelaksanaan program pendidikan inklusi, namun

hanya sebagian orang tua siswa yang mau ikut

berperan serta. Sebagian lain orang tua anak berkebutuhan khusus sulit diajak komunikasi

dengan alasan malu dengan kondisi anaknya,

sehingga kami harus mendatangi rumah mereka jika sudah beberapa kali dipanggil tidak berkenan

datang. Komite memang belum kami beritahu

mengenai program pendidikan inklusi ini, karena kami rasa masih mampu dalam pengelolaannya

tetapi rencana akan kami sampaikan pada saat ada

kegiatan pertemuan paguyuban. Untuk penanganan anak berkebutuhan khusus kami juga

102

ada menjalin kerjasama dengan beberapa instansi”.


Dari hasil wawancara diatas, dapat simpulkan

bahwa program pendidikan inklusi ini

mendapatkan dukungan dari sebagian orang tua

anak berkebutuhan khusus, namun sebagian

masih sulit untuk diajak bekerja sama. Adanya

dukungan dari beberapa instansi yang

membantu perkembangan ABK namun belum

berjalan dengan maksimal. Komite belum diajak

bekerja sama, karena dirasa Kepala Sekolah dan

GPK masih sanggup untuk menangai ABK.



Tabel 4.3

Kesenjangan Pada Tahap Proses No Komponen Standar



1 Kegiatan

belajar siswa

ABK belajar

bersama anak normal dan memperoleh layanan khusus dari guru GPK

ABK dan anak

normal belajar bersama. Terkadang ABK mengalami kesulitan karena tidak mendapatkan layanan khusus saat proses pembelajaran berlangsung

Terdapat

kesenjangan

2 Kegiatan mengajar guru

Guru kelas menerapkan

Guru memberikan


103

pembelajaran

sesuai kebutuhan

siswa GPK mendampingi anak berkebutuhan khusus

materi

pembelajaran secara umum

dan belum didesain dengan mempertimbangkan adanya ABK GPK belum bisa sepenuhnya melakukan pendampingan terhadap ABK

3 Kegiatan

pembelajaran

Kegiatan

pembelajaran harus sesuai kebutuhan siswa dengan setting kelas inklusi Menggunakan strategi variatif dan PAKEM

sesuai karakteristik kebutuhan siswa Guru melakukan proses penilaian dan hasil belajar secara beragam

dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi siswa

ABK mendapat

dan mengikuti materi yang sama dengan anak normal. Guru dapat memaklumi dengan adanya

ABK tapi kurang mendapat perhatian khusus dari guru Proses penilaian diserahkan pada GPK dan hasil penilaian belum dibedakan

dengan anak normal.

Terdapat

kesenjangan

4 Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan

prasarana secara umum, namun harus disediakan secara khusus yang bersifat aksesibel untuk ABK

Pemenuhan sarana dan

prasarana diambil dari dana BOS saat perlu baru diajukan


5 Dukungan masyarakat

Berperan dalam perencanaan, penyediaan tenaga ahli, mengambil

keputusan, pelaksanaan pembelajaran,

Mendapat dukungan dari sebagian orangtua ABK Menjalin

kerjasama dengan instansi, namun belum


104

pendanaan,

pengawasan, penyaluran

lulusan melalui komite Sekolah, dewan pendidikan dan forum-forum pemerhati pendidikan inklusi

maksimal.

Komite belum mengetahui

tentang adanya program pendidikan inklusi karena kepela Sekolah belum menyampaikan


4.2.2 Evaluasi Produk


ABK menyelesaikan pendidikan berdasarkan

kurikulum yang dikembangkan oleh Sekolah dibawah

standar nasional pendidikan dengan mendapatkan

surat tanda tamat belajar yang blangkonya

dikeluarkan oleh Sekolah, untuk menentukan

kenaikan kelas juga berdasarkan standar Sekolah

serta penilaian untuk rapot siswa berbeda dengan

anak normal. Selain itu untuk anak berkebutuhan

khusus dapat melanjutkan ketingkat pendidikan yang

lebih tinggi ke Sekolah yang menerapkan program

pendidikan inklusi juga dengan bantuan surat

keterangan dan ijazah dari Sekolah sebelumnya.

105

4.2.2.2 Produk Program Pendidikan Inklusi di

Sekolah

Melalui wawancara terhadap Kepala Sekolah

tentang hasil dari pelaksanaan program pendidikan

inklusi, narasumber mengungkapkan bahwa:

“Saat adanya program ini yang telah kami

laksanakan memang belum ada lulusan anak

berkebutuhan khusus, baru ada lulusan tahun depan dengan mengikuti ujian Sekolah nanti untuk

ijazahnya kami Sekolah yang mengeluarkan

kemudian mendapat cap dari Dinas. Untuk sistem kenaikan anak berkebutuhan khusus setiap tahun

pasti naik dan tidak pernah tinggal kelas namun

untuk rapot khusus anak berkebutuhan khusus masih sama dengan anak normal, karena aturan

tersebut dibuat terkhusus bagi anak berkebutuhan

khusus”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, 28

November 2017).

Hasil wawancara juga diungkapkan oleh guru

Mulok selaku GPK yang mengatakan:

“Mengenai kenaikan kelas khusus bagi anak

berkebutuhan khusus tetap dinaikkan tapi

penilaian untuk rapot siswa saat ini masih sama dengan anak normal. Lulusan anak berkebutuhan

khusus untuk saat ini belum ada, akan adanya

lulusan anak berkebutuhan khusus pada tahun ajaran berikutnya. Anak berkebutuhan khusus

tidak bisa diikutkan pada ujian nasional tetapi

hanya mengikuti ujian Sekolah”. (Wawancara dengan guru Mulok selaku GPK, 18 November

2017).

Guru BK selaku GPK juga mengatakan demikian:

“Khusus bagi anak berkebutuhan khusus tidak ada

tinggal kelas dan harus tetap dinaikkan. Sekolah

menetapkan bagi anak berkebutuhan khusus harus tetap mendapatkan wajib belajar dan tidak

106

ada kata tidak naik kelas, penilaian rapot untuk

anak berkebutuhan khusus masih kami sama dengan anak normal. Anak berkebutuhan khusus

tidak diikutkan pada UN hanya mengikuti tes saja

dan ujian Sekolah, serta tetap mendapatkan surat keterangan lulus dan ijazah yang blangko nya

berbeda. Sesuatu yang masih menjadi dilematis

bagi kami, untuk kedepannya nanti siswa bisa

melanjutkan ke SMA mana masih menjadi sesuatu yang belum diketahui untuk saat ini, karena pada

saat ini SMA & SMK sudah ikut provinsi, Dinas juga

kemarin masih belum bisa memberikan kepastian”. (Wawancara dengan guru BK selaku GPK, 15

November 2017).

Melalui hasil wawancara diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa terkhusus bagi anak

berkebutuhan khusus dalam tahap kenaikan kelas

tetap dinaikkan. Anak berkebutuhan khusus

mengikuti ujian Sekolah dan tetap mendapatkan

ijazah yang blangkonya dikeluarkan oleh Sekolah,

namun hal yang menjadi kebimbangan Sekolah

adalah bagaimana anak berkebutuhan khusus dapat

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

107


Tahun 2009 dengan yang terjadi di

Sekolah

Tabel 4.4

Kesenjangan Pada Tahap Produk

No Komponen Standar Permendiknas

Kinerja SMP N 7 Salatiga

Kesenjangan

1 Hasil belajar

Kenaikan kelas berdasarkan standar Sekolah

Anak berkebutuhan khusus tetap naik kelas dan tidak ada kata tinggal kelas


2 Rapot Penilaian untuk rapot bagi anak berkebutuhan khusus berbeda

dengan anak normal

Penilaian untuk rapot anak berkebutuhan khusus masih

sama dengan anak normal


3 Ujian Anak berkebutuhan khusus mengikuti ujian Sekolah

Anak berkebutuhan khusus mengikuti ujian Sekolah

Belum ada anak berkebutuhan khusus yang mengikuti ujian Sekolah

4 Ijazah Anak berkebutuhan

khusus mendapatkan ijazah dari Sekolah

Anak berkebutuhan

khusus mendapatkan ijazah berupa surat tanda tamat belajar yang blangkonya dikeluarkan Sekolah


5 Lulusan Anak berkebutuhan

khusus yang lulus Sekolah mendapat surat keterangan dan ijazah untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi

Belum adanya lulusan anak

berkebutuhan khusus dan masih menjadi problematis bagi Sekolah tentang kelanjutan anak berkebutuhan khusus pada jenjang lebih tinggi

Belum ada lulusan


108

4.3 Pembahasan

4.3.1 Evaluasi Desain Pelaksanaan Program

Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 7 Salatiga

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi desain

dalam program pendidikan inklusi ini meliputi dasar

adanya rencana secara umum tentang tujuan

penyelenggaraan program, peserta didik, sistem

assesmen pembelajaran, kurikulum, tenaga pendidik,

rencana kegiatan pembelajaran, saran dan prasarana,

pembiayaan dan dukungan masyarakat. Dokumen

yang digunakan sebagai acuan dalam rencana

pelaksanaan program pendidikan inklusi dalam

penelitian ini adalah Permendiknas No 70 tahun 2009.

Berdasarkan acuan dari permendiknas no 70

tahun 2009 dan rencana pelaksanaan program

pendidikan inklusi di SMP Negeri 7 Salatiga harus

mencakup tujuan penyelenggaraan program yang

menjelaskan bahwa pendidikan inklusi memberikan

kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk

belajar bersama sehingga tidak adanya diskriminasi.

Sasaran peserta didik inklusi adalah anak

berkebutuhan khusus untuk dapat secara bersama-

sama dengan anak normal di Sekolah regular. Sistem

assesmen pembelajaran seharusnya dilakukan

penilaian khusus bagi ABK karena kemampuan ABK

109

berbeda dengan anak normal namun pelaksanaan

assesemen di Sekolah masih disamakan dengan anak

normal padahal ABK memiliki kemampuan yang

berbeda, Maftuhatin (2014: 209) mengatakan bahwa

penilaian harus disesuaikan dengan kondisi anak

termasuk siswa berkebutuhan khusus.

Sekolah yang menyelenggarakan program

pendidikan inklusi seharusnya ada rencana secara

umum dalam memodifikasi kurikulum untuk

menyesuaikan kondisi siswa yang termasuk

didalamnya siswa berkebutuhan khusus, namun

dalam pelaksanaan pembelajaran guru masih

menggunakan kurikulum secara umum. Kurikulum

yang digunakan untuk program pendidikan inklusi

seharusnya berdasarkan pada standar nasional

pendidikan dan dimodifikasi sesuai dengan

kebutuhan, perkembangan dan karakteristik peserta

didik (Ilahi, 2013; 171, Kemendikbud, 2013: 42,

Tarmansyah, 2007: 145). Namun di Sekolah sudah

mulai ada rencana modifikasi dengan adanya

pembelajaran khusus tentang keterampilan, yang

digunakan untuk membekali ABK untuk

mendapatkan hidup yang layak.

Tenaga pendidik dalam penyelenggaraan

program pendidikan inklusi seharusnya memiliki

110

kompetensi untuk menangani ABK, namun yang

terjadi dilapangan guru masih merasa kurang mampu

menangani ABK, padahal ABK membutuhkan

perhatian dan layanan khusus agar pembelajaran

dapat terlaksana dengan baik. Pendapat ini didukung

juga dengan (Kemendikbud, 2012: 43, Kustawan,

2012: 73) Sekolah yang menyelenggarakan program

pendidikan inklusi harus memenuhi standar

kualifikasi yang telah ditentukan dan guru harus

memiliki kompetensi dalam menangani anak

berkebutuhan khusus.

Rencana secara umum dalam kegiatan

pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan siswa dengan memodifikasi materi,

metode, pendekatan, media dan tehnik pembelajaran,

tetapi hal ini berbeda dengan yang terjadi di Sekolah

yaitu guru masih menggunakan materi, metode,

pendekatan, media dan teknik secara umum belum

mempertimbangkan adanya keberadaan dan kondisi

siswa. Seharusnya guru berperan untuk menciptakan

lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan

bagi semua anak. Kelas yang inklusi dapat diartikan

sebagai suatu tempat belajar yang menyenangkan dan

merangsang anak untuk belajar (Maftuhatin, 2014:

208).

111

Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan

program pendidikan inklusi berdasarkan

Permendiknas No 70 Tahun 2009 harus bersifat

aksesibel, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat

belajar dengan baik. Sedangkan Sekolah SMP Negeri

7 Salatiga untuk rencana secara umum dalam

pemenuhan sarana dan prasarana belum bersifat

aksesibel dan masih kurang memadai, sehingga

terkadang guru mengalami kendala saat mengajar.

Penelitian Sari (2012) dengan judul “Pelaksanaan

Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan

Payakumbuh” mengatakan bahwa sarana dan

prasarana adalah salah satu faktor penting dalam

penentu keberhasilan program inklusi.

Permendiknas No 70 Tahun 2009 mengenai

pembiayaan harus ditanggung bersama antara

pemerintah, masyarakat dan orangtua. Namun di

Sekolah mengenai rencana secara umum tentang

pembiayaan hanya diambil dari dana BOS dan

mendapat sebagian dukungan orangtua anak

berkebutuhan khusus. Dukungan masyarakat dalam

program pendidikan inklusi menjadi tanggung jawab

bersama (pemerintah, masyarakat dan beberapa

instansi).

112

Dari hasil penelitian tahapan evaluasi desain

terdapat kesenjangan antara permendiknas No 70

Tahun 2009 dengan pelaksanaan yang terjadi di

Sekolah. Kesenjangan tersebut diantaranya pada

rencana umum tentang sistem assesmen

pembelajaran belum adanya rencana umum dalam

penilaian khusus untuk anak berkebutuhan khusus.

Sekolah masih menggunakan kurikulum nasional dan

belum ada rencana secara umum dalam modifikasi

kurikulum. Tenaga pendidik belum memiliki

kompetensi yang tepat untuk menangani ABK.

Rencana pembelajaran belum dikembangkan

sehingga metode pemebelajaran masih secara umum

dan belum ada rencana umum dalam metode

pembelajaran khusus untuk ABK. Rencana secara

umum tentang pemenuhan sarana dan prasarana

penyediaannya kurang memadai untuk pemenuhan

kebutuhan ABK di Sekolah. Rencana umum mengenai

pembiayaan Sekolah hanya menggunakan sebagian

dana dari orangtua ABK dan dana BOS. Serta hanya

mendapat dukungan dari sebagian orangtua ABK dan

beberapa instansi, namun belum maksimal dalam

penanganan ABK.

113

4.3.2 Evaluasi Instalasi Pelaksanaan Program


Evaluasi instalasi dalam pelaksanaan program

pendidikan inklusi ini meliputi dasar adanya rencana

pelaksanaan tentang peserta didik, sistem assesmen

pembelajaran, kurikulum, tenaga pendidik,

rancangan kegiatan pembelajaran, saran dan

prasarana, pembiayaan dan dukungan masyarakat.

Dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam

rencana pelaksanaan program pendidikan inklusi

dalam penelitian ini adalah Permendiknas No 70

tahun 2009.

Peserta didik dalam acuan Permendiknas No 70

Tahun 2009 mengenai rancangan dalam tahap

instalasi harusnya Sekolah menerima anak normal

dan ABK, untuk penerimaan peserta didik baru

dilakukan identifikasi agar dapat mendeteksi siswa

dilakukan tes. Untuk Sekolah SMP Negeri 7 Salatiga

menerima anak normal dan ABK, tetapi untuk

penerimaan peserta didik baru belum ada rencana

pelaksanaan yaitu tidak ada tes masuk Sekolah.

Belum ada rencana pelaksanaan dalam sistem

assesmen pembelajaran, di Sekolah sebaiknya

dirancang untuk mengetahui kondisi siswa yang

meliputi aspek kompetensi, potensi dan karaketeristik

114

siswa. Di Sekolah belum adanya rancangan assesmen

pembelajaran bagi ABK.

Berdasarkan Permendiknas No 70 Tahun 2009

dalam komponen kurikulum seharusnya dirancang

berdasarkan standar nasional dengan dilakukan

modifikasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuan siswa terkhusus juga untuk ABK.

Keadaan yang sesungguhnya di Sekolah SMP Negeri 7

Salatiga menggunakan kurikulum nasional dan belum

membuat rancangan untuk memodifikasi kurikulum

tersebut. Pada saat ini Sekolah hanya membuat

program layanan tentang keterampilan bagi ABK.

Seharusnya untuk rencana pelaksanaan program

pendidikan inklusi modifikasi kurikulum dilakukan

untuk menyederhanakan kurikulum pada realitas

yang komplek, selain itu rencana pelaksanaan dalam

memoodifikasi kurikulum dilakukan untuk

memfokuskan pada praktek pembelajaran. Adapun

tim pengembang kurikulum terdiri dari Kepala

Sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru

pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain

yang terkait (Ilahi, 2013; 171, Kemendikbud, 2013:

42, Tarmansyah, 2007: 145).

Acuan Permendiknas No 70 Tahum 2009

menyatakan pemerintah menyediakan SDM yang

115

sudah memiliki kompetensi sesuai dengan

keahliannya untuk menangani ABK dan

meningkatkan kompetensinya dengan memberikan

pelatihan-pelatihan, seminar dan workshop tentang

pendidikan inklusi. Kenyataan yang terjadi di Sekolah

dimana Dinas hanya menunjuk 2 GPK untuk

menangani 9 ABK sedangkan guru tersebut

merupakan guru mata pelajaran dan belum memiliki

keahlian untuk menangani ABK. Peran guru kelas dan

guru mata pelajaran masih sangat kurang kesadaran

untuk mau membantu, dalam hal peningkatan

kompetensi guru dan GPK juga masih sangat kurang.

Seharusnya Sekolah yang menyelenggarakan program

pendidikan inklusi guru harus memiliki standar

kualifikasi yang telah ditentukan dan memiliki

kompetensi dalam menangani ABK, serta guru yang

berperan meliputi guru kelas, guru mata pelajaran

dan GPK (Kemendikbud, 2012: 43, Kustawan, 2012:

73).

Acuan Permendiknas No 70 Tahun 2009

tentang rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran

dikembangkan dengan mempertimbangkan

perbedaan individu bagi ABK. Sekolah SMP Negeri 7

Salatiga belum memiliki rencana pelaksanaan dalam

kegiatan pembelajaran yang dikembangkan secara

116

menyeluruh, yang ada hanya rencana pembelajaran

tentang keterampilan. Padahal seharusnya Sekolah

menyusun rancangan pembelajaran pada saat akan

menerapkan program pendidikan inklusi pada awal

akan dijalankan program. Hal ini didukung dengan

pendapat (Maftuhatin, 2014: 208) mengatakan

terlaksananya proses pembelajaran yang ramah

didasarkan oleh rencana pelaksanaan program yang

terencana.

Ketersediaan sarana dan prasarana

penyelenggaraan program pendidikan inklusi

seharusnya mendukung dan memenuhi kebutuhan

siswa termasuk kebutuhan ABK. Hal ini ditujukan

agar anak berkebutuhan khusus mampu mengikuti

pembelajaran yang diselenggarakan. Pada

kenyataannya di Sekolah mengenai rencana

pelaksanaan dalam penyediaan sarana dan prasarana

secara umum sudah cukup namun untuk menunjang

kebutuhan ABK masih kurang memadai. Hal ini

terjadi karena dalam pemenuhannya menunggu saat

siswa membutuhkan saja, sehingga ABK tidak

terlayani dengan baik. Padahal temuan dari penelitian

Sari (2012) dengan judul “Pelaksanaan Inklusi di

Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan

Payakumbuh” bahwa sarana dan prasarana adalah

117

salah satu faktor penting dalam penentu keberhasilan

program inklusi. Sehingga guru-guru dan Kepala

Sekolah harus bertanggung jawab dalam penyediaan

faktor pendukung dan proses pelaksanaan agar

program inklusi dapat berjalan dengan baik. Sekolah

SMP Negeri 7 Salatiga sudah berusaha untuk

memenuhi sarana dan prasarana yang dapat

mencover ABK, sedangkan dalam temuan Sari tidak

terlaksana dengan baik. Maka seharusnya Sekolah

yang melaksanakan program pendidikan inklusi

hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang

memadai dan dapat menjamin kebutuhan peserta

didik agar proses pembelajaran dapat dilakukan

dengan baik khususnya bagi anak berkebutuhan

khusus (Kustawan, 2012: 80).

Pembiayaan dan dukungan masyarakat dalam

penyelenggaraan program pendidikan menjadi

tanggung jawab bersama baik pemerintah,

masyarakat dan instansi. Namun pemerintah kurang

peduli dengan proses pelaksanaannya, mengenai hal

pembiayaan pun ketika Sekolah mengajukan dana

untuk kebutuhan anak berkebutuhan khusus

pemerintah belum merespon. Masyarakat dan

beberapa intansi yang membantu penyelenggaraan

program pendidikan inklusi belum maksimal.

118

Sehingga untuk pembiayaannya Sekolah harus

mengambil dari dana BOS yang sesungguhnya masih

sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan siswa

terutama ABK. Keuangan dan peran masyarakat

merupakan faktor penting bagi terlaksana program

pendidikan inklusi di Sekolah (Kartikha, 2016).

Tahapan evaluasi instalasi terdapat

kesenjangan yang muncul yaitu tidak ada tes pada

saat penerimaaan peserta didik. Dalam sistem

assesemen pembelajaran belum adanya rencana

pelaksanaan dalam penilaian khusus bagi anak

berkebutuhan khusus. Kurikulum belum adanya

rencana modifikasi sesuai dengan kondisi dan

keadaan anak berkebutuhan khusus, hanya ada

rancangan program tahunan layanan inklusi bagi

anak berkebutuhan khusus yaitu tentang

pembelajaran keterampilan. Penyediaan SDM dari

Dinas menyediakan 2 GPK bagi ABK dan mengenai

peningkatan kompetensi guru masih minim.

Rancangan pembelajaran masih bersifat umum,

belum di rancang metode, media, materi atau bahan

ajar yang sesuai dengan pendekatan program inklusi

terkhusus dapat mencakup anak berkebutuhan

khusus.

119

Komponen Sarana dan prasarana belum adanya

rencana pelaksanaan yang aksesibel untuk ABK dan

masih kurang memadai untuk kebutuhan ABK,

sehingga guru mengalami kendala saat mengajar.

Mengenai komponen pembiayaan hanya mendapat

dari dana BOS dan sebagian dari orangtua ABK belum

adanya bantuan dari pihak lainnya terutama dari

Dinas, Sekolah sudah mengajukan proposal namun

belum mendapat respon. Pada komponen dukungan

masyarakat Sekolah hanya mendapat dukungan dari

orangtua anak berkebutuhan khusus dan beberapa

instansi tetapi masih kurang maksimal.

4.3.3 Evaluasi Proses Pelaksanaan Program


Pada tahap evaluasi proses, menekankan pada

proses kegiatan belajar siswa, kegiatan mengajar

guru, kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana,

serta dukungan masyarakat.

Dalam Permendiknas No 70 Tahun 2009

kegiatan belajar ABK dilakukan bersama-sama

dengan anak normal agar memperoleh pendidikan

yang sama, namun dalam pelaksanaannya ABK

seringkali mengalami kesulitan dalam mengikuti

proses pembelajaran karena guru belum memodifikasi

120

metode pembelajaran yang mempertimbangkan

kondisi ABK. Meskipun mendapat pendidikan yang

sama harusnya ABK mendapat layanan khusus dari

guru dan GPK karena kondisi anak berkebutuhan

khusus yang berbeda dengan anak normal.

Seharusnya dalam pembelajaran seorang guru harus

memahami setiap anak didiknya yang memiliki

keunikan, kemampuan, minat, kebutuhan dan

karaketristik yang berbeda-beda, kemudian

dipadukan metode yang dirancang dengan

mempertimbangkan kondisi ABK (Maftuhatin, 2014:

208).

Pada proses pelaksanaan kegiatan mengajar

guru dalam acuan Permendiknas No 70 Tahun 2009

guru kelas menerapkan pembelajaran sesuai dengan

kebutuhan siswa dan dapat memberikan metode

pembelajaran yang berbeda terhadap ABK sesuai

dengan karakteristik ABK. Serta GPK mendampingi

ABK pada saat pembelajaran. Namun pada

kenyataannya di Sekolah guru-guru belum sepakat

atau sehati untuk memberikan perhatian kepada para

siswa peserta pendidikan inklusi. Guru juga tidak

membedakan kurikulum dan materi atau bahan ajar

secara terstruktur yang bisa mencover kondisi ABK.

Kendala lain yang dialami, guru GPK masih kesulitan

121

untuk mendapatkan penilaian deskriptif mengenai

perkembangan anak berkebutuhan khusus dari para

guru kelas sebab ada beberapa guru yang merasa

keberatan karena sudah mengemban banyak tugas

lainnya. Padahal (Yusuf, 2014: 14) menjelaskan

bahwa pendidik harus bisa menyesuaikan kebutuhan

dan karakteristik siswa. Artinya Jika belum semua

guru memberikan perhatian kepada anak

berkebutuhan khusus maka program ini jelas belum

berjalan dengan baik, karena anak berkebutuhan

khusus membutuhkan penanganan dan perhatian

khusus agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik

dan anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti

pembelajaran dengan baik. Penelitian Mitiku (2014)

dengan judul “Challenges and Oppourtunities to

Implement Inclusive Education” juga menemukan

kurangnya kesadaran, komitmen dan kerjasama

pendidik dalam pelaksanaan program pendidikan

inklusi. Sedangkan yang ditemukan peneliti di

Sekolah SMP Negeri 7 Salatiga sudah ada kesadaran

dari guru untuk melaksanakan program pendidikan

inklusi, hanya terkadang guru mengalami kesulitan

untuk menangani anak berkebutuhan khusus karena

belum sesuai kualifikasi kompetensinya.

122


Tahun 2009 dalam kegiatan pembelajaran pada

pelaksanaan program pendidikan inklusi harus sesuai

dengan kebutuhan siswa dengan setting kelas inklusi,

kemudian guru menggunakan strategi variatif dan

PAKEM sesuai karaketeristik kebutuhan siswa, serta

guru seharusnya melakukan proses penilaian hasil

belajar secara beragam dan berkesinambungan sesuai

dengan kondisi siswa. Sedangkan di Sekolah dalam

kegiatan pembelajaran anak berkebutuhan khusus

mengikuti dan mendapatkan materi yang sama

dengan anak normal, dalam hal pemakluman guru

harus memaklumi dengan adanya anak

berkebutuhan khusus tapi tidak dapat memberikan

perhatian secara khusus. Proses penilaian dari hasil

belajar anak berkebutuhan khusus juga masih

disamakan dengan anak normal. Padahal dalam

Direktorat PPK-LK (2011: 11) untuk mengoptimalkan

layanan pendidikan di Sekolah penyelenggara

pendidikan inklusif, dalam pengelolaannya perlu

memperhatikan penerapan sistem manajemennya

berbasis Sekolah dalam perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian,

pengawasan dan pengevaluasian, baik yang berkaitan

123

dengan peserta didik, kurikulum, ketenagaan, sarana

dan prasarana serta penataan lingkungan.

Mengenai sarana dan prasarana dalam

pelaksanaan program pendidikan inklusi seharusnya

ada penyediaan secara umum dan ada juga secara

khusus yang bersifat aksesibel untuk anak

berkebutuhan khusus. Hal ini juga diungkapkan oleh

penelitian Sari (2012) dengan judul “Pelaksanaan

Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan

Payakumbuh” bahwa sarana dan prasarana adalah

salah satu faktor penting dalam penentu keberhasilan

program inklusi. Namun Sekolah SMP Negeri 7

Salatiga dalam pemenuhan sarana dan prasarananya

masih mengalami kendala karena hanya mendapat

dukungan dari sebagian orangtua siswa dan dana

BOS, maka sarana dan prasarana yang ada masih

terbatas dan masih belum aksesibel untuk ABK.

Sekolah telah melakukan pengajuan proposal kepada

Dinas untuk pengadaan dana akan tetapi belum

mendapat respon. Padahal terdapat penjelasan yang

mengatakan bagi Sekolah yang melaksanakan

program pendidikan inklusi hendaknya menyediakan

sarana dan prasarana yang memadai dan dapat

menjamin kebutuhan peserta didik, sehingga proses

124

pembelajaran berjalan dengan baik khususnya bagi

anak berkebutuhan khusus (Kustawan, 2012: 80).


Tahun 2009 menyatakan perlu adanya dukungan dari

pemerintah, masyarakat dan instansi terkait dalam

proses pelaksanaan program pendidikan inklusi yang

dapat berperan dalam perencanaan, penyediaan

tenaga ahli, mengambil keputusan, pelaksanaan

pembelajaran, pendanaan, pengawasan, penyaluran

lulusan. Sedangkan untuk dukungan masyarakat di

Sekolah SMP Negeri 7 Salatiga telah mendapat

dukungan dari sebagian orangtua ABKdan menjalin

kerjasama dengan beberapa instansi namun belum

maksimal. Mengenai penyelenggaraan program

pendidikan inklusi Kepala Sekolah belum

menyampaikan kepada Komite. Padahal untuk

berjalannya sebuah program harus adanya kerjasama

yang baik antara Sekolah dengan Pemerintah,

masyarakat, dan instansi untuk mewujudkan

program secara maksimal. Hal ini juga didukung

dengan penelitian sebelumnya oleh Mitiku, dkk (2014)

dengan judul “Challenges and Opportunities to

Implement Inclusive Education” yang mengatakan pada

implementasi penuh dari pendidikan inklusi harus

ada kerjasama yang kuat antar pemangku

125

kepentingan, LSM, dan badan-badan yang

bersangkutan untuk mewujudkan perjalanan menuju

pendidikan inklusi.

Kesenjangan yang terjadi pada tahapan evaluasi

proses adalah pada kegiatan belajar siswa, ABK masih

mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran

karena siswa tidak mendapatkan layanan khusus saat

proses pembelajaran berlangsung. Pada kegiatan

mengajar guru masih menggunakan materi atau

bahan ajar secara umum dan belum didesain dengan

mempertimbangkan adanya ABK dan GPK belum bisa

sepenuhnya melakukan pendampingan terhadap

ABK. Saat kegiatan pembelajaran ABK dalam proses

pembelajaran masih mengikuti dan mendapatkan

materi yang sama dengan anak normal, guru

memaklumi adanya ABK tapi tidak untuk

dikembangkan, serta untuk proses penilaian bagi ABK

juga masih disamakan dengan anak normal.

Penyediaan sarana dan prasarana hanya diambil dari

dana BOS saat diperlukan baru diajukan. Dukungan

masyarakat hanya sebagian dari orangtua ABK dan

menjalin kerjasama dengan instansi, namun belum

maksimal. Mengenai program pendidikan inklusi

komite masih belum disampaikan oleh Kepala

Sekolah.

126

4.3.4 Evaluasi Produk Pelaksanaan Program


Evaluasi pada tahap produk terhadap hasil

pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMP

Negeri 7 Salatiga meliputi hasil belajar, rapot, ujian,

ijazah dan lulusan ABK.

Berdasarkan acuan dari permendiknas No 70

Tahun 2009 untuk hasil belajar ABK pada setiap

kenaikan kelas berdasarkan standar nasional, sejalan

dengan pemahaman ini Sekolah membuat penetapan

berdasarkan peraturan yang ada dan khusus bagi

ABK tidak akan pernah tinggal kelas. Hal ini juga

didukung dengan (Ilahi, 2013: 25) mengatakan

pendidikan inklusi dimaknai sabagai bentuk

reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti

diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan

kesempatan, keadilan dan perluasan akses bagi

semua, serta mengubah pandangan sikap masyarakat

terhadap anak berkebutuhan khusus. Didukung

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukitasari

(2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa

impelementasi kebijakan pendidikan inklusi di kota

Salatiga dinilai baik dengan pencapaian 65%, terlihat

dari meningkatnya jumlah peserta didik ABK dan

127

kurangnya diskriminasi terhadap siswa ABK. Serta

hasil penelitian di Sekolah SMP Negeri 7 Salatiga

menambahkan dengan adanya GPK ABK dapat

terlayani secara khusus.

Melalui acuan Permendiknas No 70 Tahun 2009

dalam komponen penilaian bagi ABK juga dibedakan

dengan anak normal, sehingga hasil belajar berupa

rapot ABK seharusnya terkhusus atau berbeda

dengan anak normal. Akan tetapi pada kenyataannya

di Sekolah hasil belajar penilaian rapot ABK masih

disamakan dengan anak normal. ABK mendapatkan

ijazah berupa surat tanda tamat belajar dari Sekolah.

Dalam rencana pelaksanaan yang telah dirancang

Sekolah, dimana ABK mendapatkan ijazah berupa

surat tanda tamat belajar yang blangkonya

dikeluarkan oleh Sekolah dengan mendapat cap dari

Dinas.

Lulusan peserta didik seharusnya ABK

mendapat surat keterangan dan ijazah untuk

melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Pada saat

ini Sekolah SMP Negeri 7 Salatiga belum adanya

lulusan mengenai ABK, namun pernah diungkapkan

oleh pihak Sekolah yang mengatakan bahwa apabila

saat adanya lulusan ABK kedepannya akan menjadi

sebuah problematis bagi Sekolah untuk memberikan

128

rekomendasi dan kepastian bagi siswa untuk dapat

melanjutkan pada tingkat pendidikan yang lebih

tinggi, hal ini dikarenakan SMA atau SMK sudah

mengikuti aturan Provinsi. Namun Sekolah merasa

dengan adanya ABK yang Sekolah di SMP Negeri 7

Salatiga pada saat siswa lulus mereka mendapatkan

persamaan hak memperoleh pendidikan yang sama

dengan anak normal, dapat mengembangkan

kecerdasan sosial, emosional dan moral terhadap

lingkungan sekitar. Pendapat ini didukung juga

dengan manfaat program pendidikan inklusi menurut

Lab PAUD Inklusi Fakutas Psikologi UGM yaitu ABK

dapat mengembangkan kecerdasan emosional,

memiliki kesempatan belajar secara langsung, nyata

serta objektif.

Terdapat kesenjangan pada tahapan evaluasi

produk antara lain pada komponen hasil belajar

dalam penilaian rapot bagi ABK masih disamakan

dengan anak normal.

Documents

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16478/4/T2_942016011_BAB IV... · sehingga terbentuk siswa yang taqwa dan berahlak