Pada bagian ini dipaparkan berbagai isu dan permasalahan yang
dihadapi kawasan perbatasan, baik perbatasan darat maupun
mariti
ISU DAN PERMASALAHAN
PERBATASAN RI PAPUA NEW GUENEAIsu dan permasalahan yang dihadapi
kawasan perbatasan RI Papua New Guenea, baik perbatasan darat
maupun laut. Agar penyelesaian masalah dapat lebih terarah dan
tepat sasaran, dari beberapa permasalahan dapat dikelompokkan
menjadi 6 (enam) aspek, yaitu kebijakan, ekonomi dan sosial budaya,
pertahanan dan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, kelembagaan
dan kewenangan pengelolaan, serta kerjasama antarnegara.1.
Kebijakan Pembangunan1.1. Kebijakan belum berpihak kepada
kawasan-kawasan Pedalaman dan Perbatasan PNG-RISelama beberapa
puluh tahun kebelakang masalah perbatasan antara RI dan PNG masih
belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini
tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan
kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang
padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan
pembangunan bagi daerah-daerah terpencil , terisolir dan tertinggal
seperti kawasan perbatasan, pedalaman dan perdesaan masih belum
diprioritaskan.1.2. Belum adanya kebijakan dan strategi nasional
pengembangan kawasan perbatasan RI PNGDalam Program Pembangunan
Nasional (Propenas) 20002004 dinyatakan program pengembangan daerah
perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan
potensi kawasan perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan
daerah yang berbatasan dengan negara lain. Sasarannya adalah
terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan
sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban
serta keamanan kawasan perbatasan.
Salah satu contoh kasus yang dikutip dalam Koran Sentani Pos
(PAPOS, 27 Juli 2010) sebagian besar masyarakat yang ada
diperbatasan RI dengan Papua New Guinea (PNG) belum memiliki Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kesbang
Linmaspol Provinsi Papua Didi Agusprianto, diSentani ibukota
Kabupaten Jayapura, mengatakan hal ini disebabkan karena tidak
adanya pelayanan kepengurusan identitas di distrik yang berada di
perbatasan Masyarakat Indonesia yang berada diperbatasan justru
memiliki KTP Papua New Guinea (PNG), seharusnya saat ini Instansi
terkait harus menjemput bola untuk memberikan pelayanan
kepengurusan KTP kepada masyarakat seperti masyarakat Kabupaten
Keerom dan Pegunungan Bintang yang berada di daerah berbatasan
langsung.1.3. Sarana dan prasarana masih minim.
Ketersediaan prasarana dan sarana dikawasan perbatasan RI-PNG,
baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi
masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan
darat maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit
berkembangnya kawasan perbatasan tersebut, karena masih dilandanya
konflik politik organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengganggu
keamanan didaerah perbatasan dan penggunungan. Kondisi prasarana
dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan
televisi serta sarana telepon di kawasan perbatasan umumnya masih
relatif minim. Terbatasnya sarana komunikasi dan informasi di
Daerah Pernatasan PNG menyebabkan masyarakat perbatasan lebih
mengetahui informasi tentang Papua New Guinea daripada informasi
dan wawasan tentang Indonesia. Ketersediaan sarana dasar sosial dan
ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar juga
sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan RI-Papua
sulit untuk berkembang.2. Ekonomi dan Sosial Budaya2.1. Adanya
paradigma kawasan perbatasan sebagai halaman belakang
Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai
halaman belakang wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi
kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi
sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem
politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan
stabilitas keamanan. Disamping itu secara historis, hubungan
Indonesia dengan PNG sempat memburuk diakibatkan kondisi Politik
Papua memanas, dengan seperatis OPM-TPM Papua didukung oleh Papua
New Guinea (PNG). Konsekuensinya, persepsi penanganan kawasan
perbatasan lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan
dari potensi ancaman dari luar (external threat) dan cenderung
memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (security
belt). Hal ini telah mengakibatkan kurangnya pengelolaan kawasan
perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi
potensi sumberdaya alam, terutama yang dilakukan oleh investor
swasta.2.2. Tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga
pra-sejahtera.
Permasalahan Kemiskinan yang terjadi di kawasan perbatasan
RI-PNG seperti daerah-daerah di Papua (Keerom, Pengunungan Bintang,
Yakohimodan dan Maroke) baik laut maupun darat. Hal ini dapat
dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan
perbatasan Papua-PNG serta tingginya angka kelaparan yang
diakibatkan stok pangan dan kebiasaan pola makan orang-orang Papua
sehingga mengakibatkan tingkat kematian meningkat. Implikasi lebih
lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan
RI-PNG mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan
separatis, bergabung dengan OPM untuk melakukan perjuangan untuk
merdeka guna khayalan kesejahteraan yang lebih baik, serta tingkat
kebutuhan akan hidup yang lebih baik mendorong melakukan tindakan
ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanggar
hukum dan potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban juga
sangat merugikan negara. Selain kegiatan ekonomi ilegal, kegiatan
ilegal lain yang terkait dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan
juga terjadi di kawasan perbatasan laut seperti penyelundupan
senjata, amunisi dan bahan peledak. Kegiatan ilegal ini
terorganisir dengan baik sehingga perlu koordinasi dan kerjasama
bilateral yang baik untuk menuntaskannya.2.3. Terisolasinya kawasan
perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan
perbatasan.
Kawasan perbatasan Papua-PNG masih mengalami kesulitan
aksesibilitas baik darat, laut, maupun udara menuju pusat-pusat
pertumbuhan, sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan
masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di wilayah PNG.
Minimnya asksebilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah
merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi
masyarakat yang cenderung berkiblat aktivitas sosial ekonominya ke
negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan
memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.2.4.
Rendahnya kualitas SDM
Sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana dibidang
pendidikan dan kesehatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar
kawasan perbatasan Papua-PNG masih rendah. Masyarakat belum
memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana mestinya
akibat jauhnya jarak dari permukiman dengan fasilitas yang ada.
Optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi di
kawasan perbatasan akan sulit dilakukan. Rendahnya tingkat
pendidikan, keterampilan, serta kesehatan masyarakat merupakan
salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan ekonomi
kawasan perbatasan 2.5. Adanya aktivitas pelintas batas
tradisional
Adanya kesamaan budaya, adat dan keturunan (suku yang sama) di
beberapa kawasan perbatasan seperti di Papua, menyebabkan adanya
kegiatan pelintas batas tradisional yang ilegal dan sulit dicegah.
Persamaan budaya dan adat masyarakat dan kegiatan pelintas batas
tradisional ini merupakan isu sekaligus masalah perbatasan
antarnegara yang telah ada sejak lama dan kini muncul kembali
seiring dengan penanganan kawasan perbatasan darat di beberapa
daerah seperti Papua, Kalimantan dan Timor leste. Kegiatan lintas
batas ini telah berlangsung lama namun sampai saat ini belum dapat
diatasi oleh kedua pihak (negara). 2.6. Adanya tanah adat/ulayat
masyarakat
Di beberapa kawasan perbatasan Papua-PNG terdapat tanah
adat/ulayat yang berada di dua wilayah negara. Tanah ulayat ini
sebagian menjadi ladang penghidupan yang diolah sehari-hari oleh
masyarakat perbatasan RI-PNG, sehingga pelintasan batas antarnegara
menjadi hal yang biasa dilakukan setiap hari. Keberadaan tanah
ulayat yang terbagi dua oleh garis perbatasan, secara astronomis
memerlukan pengaturan tersendiri serta dapat menjadi permasalahan
di kemudian hari jika tidak ditangani secara serius.PAGE
