57
BAB IIIGAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
3.1 Sejarah Singkat Kota Palopo.Kota Palopo, dahulu disebut Kota
Administratip (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor Tahun
42 Tahun 1986.Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung
reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129
Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di
Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk
dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Ide
peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom , bergulir
melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status
kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan
peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo
dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti Surat Bupati Luwu
No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan
Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo; Keputusan DPRD Kabupaten
Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang
Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota
Otonomi. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA
tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi
Kota Palopo keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No.
41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan
Kotip Palopo menjadi Kota Palopo. Hasil Seminar Kota Administratip
Palopo Menjadi Kota Palopo, surat dan dukungan Organisasi
Masyarakat, Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi
Wanita dan Organisasi Profesi pula dibarengi oleh Aksi Bersama LSM
Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo,
lalu kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota. Akhirnya setelah
Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi
serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis
Kotip Palopo yang berada pada jalur trans Sulawesi dan sebagai
pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten
sekitar, meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan
Kabupaten Wajo serta didukung sebagai pusat pengembangan pendidikan
di kawasan utara Sulawesi Selatan, dengan kelengkapan sarana
pendidikan yang tinggi, sarana telekomunikasi dan sarana
transportasi pelabuhan laut, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan
statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo .Tanggal 2 Juli 2002,
merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota
Palopo, dengan di tanda tanganinya prasasti pengakuan atas daerah
otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia , berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi
Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom,
dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis
tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.Diawal
terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4
Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun
seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala
bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan
kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota
Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.
Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A.
Tenriadjeng, M.Si yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota
(Caretaker) kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama
kurun waktu satu tahun hingga kemudian dipilih sebagai Walikota
defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk
memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan
dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.
3.2 Gambaran Umum Kota Palopo.3.2.1. Letak Geografis. Kota
Palopo secara geografis terletak antara 2o5315-3o0408 Lintang
Selatan dan 120o0310- 12001434 Bujur Timur. Kota Palopo yang
merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di
Tanah Luwu.
3.2.2. Batas Wilayah.Batas-Batas wilayah Kota Palopo :a) Sebelah
Utara : Walenrang Kab. Luwub) Sebelah Timur : Teluk Bonec) Sebelah
Selatan : Kecamatan Bua Kab. Luwud) Sebelah Barat: Kecamatan Tondon
Nanggala Kab. Tana Toraja3.2.3. Luas Wilayah.Luas wilayah
administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 km2 atau sama dengan 0,39%
dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. 3.2.4.
Ketinggian.Secara administratif Kota Palopo terbagi atas 9
Kecamatan dan 48 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo
merupakan daratan rendah, sesuai dengan keberadaanya sebagai daerah
yang terletak di pesisir pantai sekitar 62,00 persen dari luas Kota
Palopo yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Wara Selatan, Wara
Utara, Wara Timur, Bara dan Telluwanua. Dan daerah dataran rendah
dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,00 persen
terletak pada ketinggian 501-1000 m dan sekitar 14,00 persen yang
terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m. Ada tiga Kecamatan
yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah pegunungan yaitu
Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang dan kecamatan Wara Barat,
3.2.5. Jarak antar Kota.Dalam rangka optimalisasi pelayanan
masyarakat oleh Pemerintah juga tergantung pada jarak suatu daerah.
Dapat di lihat pada tabel berikut ini :Tabel 3.1. Jarak Ibukota
Kecamatan Ke Ibukota Kota Palopo tahun 2010NoKecamatanIbukota
KecamatanJarak (km)
1Wara Selatan Songka3,00
2SendanaSendana5,00
3WaraDangerakko1,00
4Wara TimurMalatunrung0,50
5MungkajangMungkajang3,00
6Wara UtaraSalobulo2,00
7BaraTemmalebba5,00
8Tellu WanuaMaroangin12,00
9Wara BaratTomarundung2,00
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Palopo 20103.2.6.
Keadaan Penduduk.Penduduk Kota Palopo tercatat sebanyak 147.932
jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 72.520
jiwa laki-laki dan 75.412 jiwa perempuan.
Tabel 3.2.Kepadatan penduduk Kota Palopo Menurut Kecamatandi
Kota Palopo tahun 2010NoKecamatanLuas (km2)Jumlah PendudukKepadatan
Penduduk
1Wara Selatan10,6610.124950
2Sendana37,095.732155
3Wara11,4930.9832.697
4Wara Timur12,0830.9972.566
5Mungkajang53,806.981130
6Wara Utara10,5819.0061.796
7Bara23,3522.750974
8Tellu Wanua34,3411.701341
9Wara Barat54,139.403174
Total247,52147.677597
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2010.
Pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Kota
Palopo di setiap Kecamatan, kepadatan penduduk menurut Kecamatan
sangat tidak merata atau cukup bervariasi. 3.2.7. Kondisi Sosial
dan Budaya.3.2.7.1. Ketenagakerjaan.Penduduk Usia kerja dapat
didefinisikan sebagai penduduk usia 10 tahun keatas, penduduk
tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada
tahun 2010 jumlah pencari kerja yang tercatat yaitu 8.396 terdiri
dari 3.610 laki-laki dan 4.786 perempuan, dan 1.032 orang merupakan
pencari kerja yang mendaftar pada tahun 2010 sedangkan sisanya
merupakan sisa pencari kerja pada tahun sebelumnya.
3.2.7.2. Agama.Masyarakat Kota Palopo pada dasarnya merupakan
masyarakat yang religius, beradat dan berbudaya, bersifat heterogen
dan menghargai kemajemukan dengan pola hidup perkotaan. Dilihat
berdasarkan agama yang dianut, penduduk Kota Palopo mayoritas
beragama Islam, Agama islam sebagai agama mayoritas penduduk pada
tahun 2010 memiliki rumah ibadah mencapai 155 unit, gereja 57 unit,
pura 2 unit, dan vihara 2 unit.
3.2.8. Sarana dan Prasarana Umum.3.2.8.1. Pendidikan.Strategi
pembangunan Kota Palopo adalah kota tujuh Dimensi, dengan
menempatkan prioritas pertama adalah sebagai Kota Religi dan yang
kedua adalah Kota Pendidikan, seperti dengan daerah lainnya juga
mengutamakan pembangunan pendidikan sebagai salah satu sarana dalam
meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dicerminkan oleh berbagai
upaya telah dilakukan oleh PEMKOT Kota Palopo dalam pelaksanaan
pembangunan dengan mengutamakan sektor pendidikan dari sektor
lainnya.
Tabel 3.3. Jumlah Sekolah Di kota Palopo pada Tahun
2010-2011
SekolahSekolah Negeri Sekolah SwastaJumlah
(1)(2)(3)(4)
SDSLTPSLTA dan SMKPerguruan Tinggi63151021292247524225
Jumlah8947126
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2010-2011.
3.2.8.2.Transportasi.Panjang Jalan seluruhnya di Kota Palopo
366,661 Km, dimana terdapat penambahan panjang jalan sebesar 3,63
persen atau 10,172 Km dibawah wewenang Pemerintah Kota Palopo.
Permukaan jalan juga sebagian besar telah teraspal dengan kondisi
baik.
3.2.9 Potensi Budidaya Perikanan.Kota Palopo yang didominasi
oleh wilayah pesisir 5 dari 9 Kecamatannya adalah wilayah pesisir.
Dengan luas wilayah pesisir menjadikannya memiliki potensi budidaya
kelautan dan perikanan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel 3.4 Jenis Komoditi Budidaya Perikanan Tahun 2011Jenis
KomoditiLuas Lahan Produksi ( Ha)Jumlah Produksi ( Ton )
1. Budidaya Rumput Laut Gracillaria2. Budidaya E. Cottonii3.
Budidaya Udang4. Budidaya Bandeng5. Budidaya Kepiting6. Budidaya
Air Tawar (kolam)
1281,5606,75192,5 1281,5 15 282,6 9.466,2 2.227,0 58,0 495,6 8,8
95,33
Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan 2011.Hal ini dapat
dilihat dari sasaran luas areal budidaya rumput laut yang dimiliki
Kota Palopo di setiap Kecamatan pesisir yaitu dapat dilihat pada
tabel berikut ini:Tabel 3.5. Sasaran Luas Areal Budidaya Rumput
Lautdi Kota PalopoNoKecamatan20102011
E.cottoniGracilariaJumlahE.cottoniGracilariaJumlah
1Wara Selatan133.25287.03420.28137.22293.75430.92
2Wara Timur88.00203.69291.5999.03207.50306.53
3Wara Utara115.16115.16118.13118.13
4Wara Barat343.44343.44352.19352.19
5Telluwanua264.38264.38267.43267.43
Total221.251.213.591.434.84236.251.238.991.475.24
Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan 2010-2011.Dari tabel
diatas dapat dilihat bahwa ada dua jenis rumput laut yang
dibudidayakan di kota Palopo yaitu jenis E.cottoni yang
dibudidayakan di laut dan Gracilaria dibudidayakan di tambak. Pada
tahun 2010 luas areal budidaya rumput laut untuk rumput laut jenis
E.cottoni 221.25 ha di dua kecamatan yaitu kecamatan Wara Selatan
dan Wara Timur Tahun 2011 meningkat menjadi 236.25 ha kemudian
Gracilaria. Tahun 2010 1.213.59 ha mengalami peningkatan pada tahun
2011 1.238.99 ha. Ini menandakan bahwa budidaya rumput laut sangat
berpotensi sehingga masyarakat banyak yang mengembangkan usaha
untuk membudidayakan rumput laut dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2011 hal ini ditandai dengan adanya pertambahan luas areal
rumput laut tersebut.3.2.10. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan
Kota Palopo. Pemerintah kota Palopo melaksanakan pembangunan dengan
Visi, misi dan strategi, sebagai berikut: 1. Visi : Menjadi Salah
Satu Kota Pelayanan Jasa Terkemuka di kawasan Timur Indonesia.2.
Misi : Menciptakan karakter warga Kota Palopo sebagai pelayan jasa
terbaik dibidanng pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Menciptakan suasana Kota Palopo sebagai Kota yang damai aman dan
tentram bagi kegiatan polotik, ekonomi, sosial budaya, agama,
pertahanan, dan keamanan dalam menunjang keutuhan Negara 3.
Strategi Pembangunan Kota Palopo yang dikenal dengan nama (7
dimensi pembangunan Kota Palopo) : 1. Kota Religi .Terciptanya
suasana damai, aman dan tentram bagi pemeluk agama untuk
menjalankan dan mengembangkan syariat agamanya masing-masing. 2.
Kota Pendidikan dan Tujuan Pendidikan.Terciptanya sumber daya
manusia Kota Palopo yang handal, terampil professional dan mandiri
dalam menggali, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi demi kesejahteraan umat manusia dan alam sekitarnya.3.
Kota Olahraga Terciptanya sumber daya manusia masyarakat Kota
Palopo yang sehat rohani dan jasmani melalui kegiatan olahraga yang
terprogram dan terarah, serta melahirkan atlet-atlet olahraga yang
berprestasi tingkat loka, regional, nasional dan internasioanal. 4.
Kota Adat / Budaya.Terciptanya kegiatan pengalian dan pengembangan
adat dan budaya Luwu dalam etika bermasyarkat dan dalam memelihara
penegakan hukum dan pelestarian lingkunagan hidupnya. 5. Kota
Dagang.Terciptanya Kota Palopo sebagai Kota pelayanan jasa
perdagangan yang tertib, aman dan simpatik penuh kemudahan yang di
minati oleh dunia perdagang local, regional, nasional dan
internasional. Mendorong gairah pelaku ekonomi dalam menanamkan dan
mengembangkan investasi di Kota Palopo. 6. Kota
Industri.Menciptakan karakter masyrakat yang berorintasi pada
produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber lokal serta
menfasilitasi lahirnya sentra-sentra industri di tingkat bawah
dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat. Menciptakan tata
ruang industri yang memungkinkan ruang investasi industri di Kota
Palopo. 7. Kota Pariwisata.Menciptakan karakter masyarakat yang
sadar wisata dan menciptakan suasana dan bentuk pelayanan yang
ramah terhadap para pelaku wisata dalam rangka mengembangkan,
mempromosikan dan melakukan kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang
sesuai dengan etika.
3.3 Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Palopo.3.3.1. Tugas Pokok.Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang
Kelautan dan Perikanan serta tugas lain yang diberikan Walikota
sesuai dengan bidangnya. 3.3.2. Fungsi.Dinas Kelautan dan Perikanan
mempunyai fungsi :1. Perencanaan kebijakan teknis dalam bidang
Kelautan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya :a. Pemberian
perizinan, pengawasan dan pelayanan teknis kepada masyarakat di
bidang Kelautan dan Perikanan.b. Pembinaan terhadap unit pelaksana
teknis dinas, mitra kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.2.
Mengatur/mengawasi tata guna kelautan dan perikanan utamanya
pemanfaatan wilayah laut dan pesisir.3. Pengelolaan urusan
ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan dan tugas lain sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.3.3. Visi.Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo
dirumuskan sebagai berikut: Terwujudnya pemanfaatan sumber daya
Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan dan bertanggung
jawab guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
kemandirian lokal yang berlandaskan ekonomi kerakyatan serta
bernafaskan keagamaan.3.3.4. Misi.1. Membina, mengembangkan dan
memfasilitasi kepentingan nelayan dan budidaya ikan dalam
meningkatkan kesejahteraan.2. Mengatur, mengawasi dan mengendalikan
terselenggaranya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikananan
yang berkelanjutan.3. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasaran
kelautan dan perikanan.4. Mengembangan teknologi spesifik lokal dan
teknologi modern sektor kelautan dan perikanan.5. Mengembangkan
pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta sekaligus peningkatan
devisa dan pendapatan hasil daerah (PAD).6. Mendorong terciptanya
usaha pengolahan dan pemanfaatkan hasil sumberdaya kelautan dan
perikanan secara optimal yang berwawasan lingkungan untuk
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya
ikan.7. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan
perikanan.8. Penegakan supremasi hukum bagi pengelolaan sumberdaya
kelautan dan perikanan.3.3.5. Tujuan dan Sasaran.Tujuan dan Sasaran
yang ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas adalah sebagai
berikut :1. Tujuan.a. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan
budidayaikan secara optimal melalui penggunaan teknologi tepat
guna.b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap
pembudidaya dan aparatur dalam menerapkan teknologi bidang kelautan
dan perikanan.c. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang
ramah lingkungan.d. Meningkatkan pengawasan perlindungan dan
perizinan bidang kelautan dan perikanan.e. Meningkatkan
pengendalian hama dan penyakit ikan. f. Meningkatkan pengelolaan
wilayah pesisir dan laut yang berwawasan lingkungan.g. Membangun
kerangka dasar penerapan sistem agribisnis dalam menghasilkan
produk kooperatif pasar lokal maupun ekspor.h. Menyediakan
kesempatan kerja dan berusaha di bidang kelautan dan perikanan yang
efektif dan efisien.i. Meningkatkan peran kelembagaan pemerintah,
swasta, pembudidaya ikan dan nelayan dalam mengembangkan agribisnis
dan aquabisnis.2. Sasaran.Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan
oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo adalah sebagai
berikut :a. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi
kelautan dan perikanan setiap tahunnya.b. Meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap petani ikan nelayan dan aparatur petugas
teknis. c. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan ekositem
terumbu karang terhadap ekploitasi lahan mangrove, ekploitasi
terumbu karang serta penangkapan ikan secara illegal.d.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan perizinan bagi pengusaha di
bidang kelautan dan perikanan.e. Meningkatkan pendapatan
pembudidaya ikan dan nelayan.f. Meningkatkan hubungan kemitraan
antara kelompok pembudidaya ikan dan nelayan dengan
pemerintah/swasta serta antar kelompok pembudidaya ikan/nelayan. g.
Meningkatkan kesempatan kerja pada bidang kelautan dan perikanan.h.
Meningkat kepedulian terhadap kualitas lingkungan wilayah pesisir
laut dan daratan yang ramah lingkungan.3.2.6. Potensi SDM Dinas
Kelautan dan Perikanan.Untuk memperlancar pelaksanaa tugas
pemerintahan dan pembangunan perikanan dan kelautan, maka Dinas
Kelautan dan Perikanan Kota Palopo didukung oleh potensi sumber
daya manusia (SDM), yang pada tahun 2010 berjumlah 277 orang,
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 48 orang, Non PNS 167 orang dan
Polisi Kelautan dan Perikanan sebanyak 62 orang dengan Komposisi
Tingkat Pendidikan sebagai berikut Tabel 3.6. Jumlah Pegawai Negeri
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo Berdasarkan Jenis
Pendidikan Tahun 2010NoStatus KepegawaianJenis PendidikanJumlah
SDSMPSLTAD3S1S2
1.Pegawai Negeri Sipil-114324547
Jumlah--16619647
Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan 2010.Tingkat
pendidikan formal tertinggi yang ada di Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Palopo adalah 6 orang berpendidikan Magister (S2)
yaitu Kepala Dinas, Sekertaris, kepala bidang perikanan, kepala
bidang kelautan, kepala seksi program, dan Kepala Seksi Hama dan
Penyakit, dan yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 19 yang
menjabat sebagai Kepala Bidang, Sub Bidang dan Staf Biasa sedangkan
yang berpendidikan setingkat Diploma, SMA dan SMP sebanyak 18
menjabat sbrebagai Staf. Keberadaan aparatur dengan kualifikasi
pendidikan rata-rata sarjana merupakan suatu modal dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan
sebagai Leading sektor bidang Kelautan dan Perikanan.Aparatur Dinas
Kelautan dan Perikanan Kota Palopo jika dilihat berdasarkan
kepangkatan dan golongan sebagai struktur jenjang karier dalam
organisasi pemerintah diuraikan sebagai berikut :a. Pembina Utama
Muda/IV-c: 1 orangb. Pembina Tk I/IV-b: 1 orangc. Pembina/IV-a: 3
orangd. Penata Tk I/III-d: 6 orange. Penata/III-c: 5 orangf. Penata
Muda Tk I/III-b: 5 orangg. Penata Muda/III-a: 6 orangh. Pengatur Tk
I /II-d: -i. Pengatur /II-c: 4 orangj. Pengatur/II-b: 1 orangk.
Pengatur Muda/ II-a: 16 orangl. Juru/I-c : 1 orangJumlah: 48
orang
