BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Puskesmas 2.1.1 Definisi

9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Puskesmas 2.1.1 Definisi Puskesmas

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau

masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas

adalahfasilitaspelayanan kesehatan yangmenyelenggarakanupaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes RI, 2014).

2.1.2 Visi Puskesmas

Visi pembangunan kesehatan yang harus diselenggarakan oleh Puskesmas

adalah pembangunan kesehatan yang sesuai dengan paradigma sehat,

pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, pemerataan, teknologi

tepat guna dan keterpaduan dan kesinambungan (Permenkes RI, 2014).

2.1.3 Misi Puskesmas

Dalam misi pembangunan kesehatan yang harus diselenggarakan oleh

Puskesmas adalah mendukung tercapainya visi pembangunan kesehatan nasional.

Misi tersebut adalah:

1. mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam

upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu,

keluarga, kelompok dan masyarakat.

Universitas Sumatera Utara

10

2. menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan

di wilayahkerjanya.

3. mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok,

dan masyarakat.

4. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan

terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa

membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.

5. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi

tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan

dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

6. mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP

lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang

didukung dengan manajemen Puskesmas (Permenkes RI, 2014).

2.1.4 Tujuan Puskesmas

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan

untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; mampu menjangkau pelayanan

kesehatan bermutu; hidup dalam lingkungan sehat; dan memiliki derajat

kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas tersebut

dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya kecamatan sehat (Permenkes RI,

2014).


11

2.1.5 Fungsi Puskesmas

Dalam melaksanakan tugasnya, puskesmas menyelenggarakan fungsi yaitu

penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di

wilayah kerjanya dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di

wilayah kerjanya. Puskesmas juga memiliki wewenang dalam melaksanakan

fungsinya yaitu:

a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan

masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;

c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan

masyarakat dalam bidang kesehatan;

d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan

masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang

bekerjasama dengan sektor lain terkait;

e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya

kesehatan berbasis masyarakat;

f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu,

dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan

i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat,

termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon

penanggulangan penyakit (Permenkes RI, 2014).


12

2.1.6 Asas pengelolaan

Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia,

pengelolaan program kerja puskesmas berpedoman pada empat asas pokok,yaitu:

1. Azas Pertanggungjawaban Wilayah

Dalam azas pertanggungjawaban wilayah, puskesmas bertanggung jawab

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggal di wilayah

kerjanya. Merupakan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari

berjalannya program Posyandu dan kunjungan petugas-petugas kesehatan ke

pemukiman penduduk. Petugas kesehatan aktif dalam memberikan pelayanan

kesehatan sedekat mungkin kepada masyarakat dan melakukan berbagai program

pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit yang merupakan bagian dari

pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

2. Asas Peran Serta Masyarakat

Asas peran serta masyarakat merupakan upaya-upaya yang dilakukan

petugas kesehatan di puskesmas untuk sebisa mungkin memberdayakan

masyarakat agar berperan aktif dalam menyelenggarakan program kerja

puskesmas. Contohnya yaitu pelatihan kader-kader posyandu.

3. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya

serta diperolehnya hasil yang optimal, penyelenggaraan setiap upaya puskesmas

harus diselenggarakan secara terpadu. Upaya ini memaduka n kegiatan-kegiatan

masyarakat dengan program kesehatan lain (lintas program danlintas sektoral).


13

4. Asas Rujukan

Asas rujukan menjelaskan bahwa puskesmas sebagai sarana kesehatan

tingkat pertama memiliki kemampuan yang terbatas. Dalam membantu puskesmas

menyelesaikan berbagai masalah kesehatan dan untuk meningkatkan efisiensi,

maka penyelenggaraan setiap upaya puskesmas harus ditopang oleh asas rujukan.

Untuk pelayanan kedokteran, jalur rujukannya adalah rumah sakit, dan untuk

pelayanan kesehatan masyarakat jalurnya adalah kantor kesehatan/bagian

kesehatan masyarakat ( Azwar, 2010)

2.1.7 Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan

di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk

melakukan upaya kesehatan. Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga

Kesehatan dan tenaga non kesehatan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan

tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan

mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk

dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan

pembagian waktu kerja. Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana paling sedikit

terdiri atas:

a. dokter atau dokter layanan primer;

b. dokter gigi;

c. perawat;


14

d. bidan;

e. tenaga kesehatan masyarakat;

f. tenaga kesehatan lingkungan;

g. ahli teknologi laboratorium medik;

h. tenaga gizi; dan

i. tenaga kefarmasian.

Tenaga non kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan,

administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di

Puskesmas. Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar

profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi,

menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan

pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas harus memiliki surat izin

praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkes RI, 2014).

2.1.8 Pendanaan di Puskesmas

Pendanaan di puskesmas bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat ( Kemenkes RI,

2014)


15

2.2 Pelayanan Kesehatan 2.2.1 Definisi Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau

masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas

kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem (Permenkes RI, 2014).

Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada

kebutuhan dan kondisi masyarakat, puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan

karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaran. Berdasarkan

karakteristik wilayah kerjanya puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas

kawasan perkotaan, puskesmas kawasan pedesaan dan puskesmas kawasan

terpencil dan sangat terpencil (Permenkes RI, 2014).

1. Puskesmas Kawasan Perkotaan

Puskesmas kawasan perkotaan merupakan puskesmas yang wilayah

kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat)

kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut:

a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduknya pada sektor

non agraris, terutama industri, perdagangan dan jasa;

b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius

2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop, atau hotel;

c. lebih dari 90% (sembilan puluh persen) rumah tangga memiliki listrik;

dan/atau


16

d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan

perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. memprioritaskan pelayanan UKM;

b. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;

c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh puskesmas dan fasilitas pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;

d. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas

dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan

e. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan

permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan

(Permenkes RI, 2014).

2. Puskesmas Kawasan Pedesaan

Puskesmas kawasan pedesaan merupakan puskesmas yang wilayah

kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat)

kriteria kawasan pedesaan sebagai berikut:

a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduk pada sektor agraris;

b. memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km,pasar dan

perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak

memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel;

c. rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (Sembilan puluh persen);

dan

d. terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas.


17

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas kawasan pedesaan

memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;

b. pelayanan UKP dilaksanakan oleh puskesmas dan fasilitas pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

c. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas

dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan

d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola

kehidupan masyarakat perdesaan (Permenkes RI, 2014).

3. Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil

Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil merupakan Puskesmas

yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik sebagai berikut:

a. berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil,

gugus

b. pulau, atau pesisir;

c. akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, jarak tempuh pulang

pergi dari ibukota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam, dan

transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca; dan

d. kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak

stabil.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas kawasan terpencil

dan sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut:


18

a. memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan

kompetensi tenaga kesehatan;

b. dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi

dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan;

c. pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan

lokal;

d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola

kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil;

e. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan

Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan

f. pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus

pulau/cluster

g. dan/atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan

aksesibilitas(Permenkes RI, 2014)

2.2.2 Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif

Upaya Kesehatan Promotif adalah upaya untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat,

agar mereka dapat secara optimal menolong dirinya sendiri (mencegah timbulnya

masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat

kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila masalah kesehatan

tersebut sudah terlanjur datang), serta mengembangkan kegiatan yang bersumber

daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan

publik yang berwawasan kesehatan (Kemenkes RI, 2015)


19

Upaya kesehatan preventif adalah suatu upaya untuk mengendalikan risiko

kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup

seoptimal mungkin (Kemenkes RI, 2015).

2.2.3 Promosi Kesehatan

Menurut Hartono (2010) banyak sekali tersedia peluang untuk

melaksanakan promosi kesehatan oleh puskesmas. Secara umum peluang itu dapat

dikategorikan sebagai berikut.

1. Di Dalam Gedung

Di dalam gedung puskesmas, promosi kesehatan dilaksanakan seiring

dengan pelayanan yang diselenggarakan puskesmas. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa di dalam gedung terdapat peluang-peluang:

a. Promosi kesehatan di tempat pendaftaran, yaitu di tempat pasien/klien

harus melapor/ mendaftar sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan.

b. Promosi kesehatan dalam pelayanan medis di poliklinik, di pelayanan

KIA & KB, dan di ruang perawatan (untuk puskesmas dengan tempat

perawatan).

c. Promosi kesehatan dalam pelayanan penunjang medis, yaitu di kamar

obat/apotik dan di laboratorium.

d. Promosi kesehatan dalam pelayanan klinik-klinik khusus seperti klinik

sanitasi.

e. Promosi kesehatan di tempat pembayaran rawat, yaitu di ruang di mana

pasien rawat inap harus menyelesaikan pembayaran biaya rawat inap,


20

sebelum meninggalkan puskesmas (untuk puskesmas dengan tempat

perawatan).

f. Promosi kesehatan di lingkungan puskesmas, yaitu di tempat parkir,

halaman, dinding, kantin/kios, tempat ibadah, dan pagar halaman

puskesmas.

2. Di Masyarakat (di luar gedung)

Banyak tatanan di mana puskesmas dapat melakukan promosi kesehatan di

masyarakat, yakni:

a. Tatanan rumah tangga, yaitu di pemukiman penduduk misalnya di

kompleks-kompleks perumahan, Dasa Wisma, Rukun Tetangga/Rukun

Warga dan lain-lain.

b. Tatanan sarana pendidikan, yaitu di sekolah-sekolah, madrasah, pondok

pesantren, kursus-kursus, perguruan tinggi dan lain-lain.

c. Tatanan tempat kerja, yaitu di pabrik-pabrik, kantor-kantor, koperasi-

koperasi, himpunan petani, pelelangan ikan, komplek pertokoan dan

lain-lain.

d. Tatanan tempat umum, yaitu di terminal, stasiun, dermaga/pelabuhan,

pasar, restauran, penginapan dan lain-lain (Hartono, 2010)

2.2.4 Tingkat-Tingkat Pencegahan Penyakit

Menurut Leavel and Clark dalam Syafrudin (2009) ada lima tingkat

pencegahan penyakit dalam perspektif kesehatan masyarakat, yaitu sebagai

berikut.

1. Peningkatan kesehatan (Health Promotion)


21

2. Perlindungan umum dan Khusus terhadap penyakit-penyakit tertentu

(General and Spesifik Protection)

3. Menegakkan diagnosis secara dini dan pengobatan yang cepat dan tepat

(Early Diagnosis and Prompt Treatment)

4. Pembatasan kecacatan (Disability Limitation)

5. Penyembuhan Kesehatan (Rehabilitation)

Hal tersebut di atas dijabarkan dalam upaya-upaya pencegahan sebagai berikut.

1. Upaya Pencegahan Primer

a. Upaya peningkatan kesehatan

Yaitu upaya pencegahan yang umumnya bertujuan meningkatkan

taraf kesehatan individu/keluarga/masyarakat, misalnya:

1. Penyuluhan kesehatan, perbaikan gizi, penyusunan pola gizi

memadai, pengawasan pertumbuhan anak balita dan usia remaja.

2. Perbaikan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan.

3. Kesempatan memperoleh hiburan sehat yang memungkinkan

pengembangan kesehatan mental dan sosial.

4. Pendidikan kependudukan, nasihat perkawinan, pendidikan

seks, dan sebagainya.

5. Pengendalian faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi

kesehatan.

b. Perlindungan umum dan khusus

Perlindungan khusus terhadap kesehatan. Golongan masyarakat

tertentu serta keadaan tertentu yang secara langsung atau tidak


22

langsung dapat mempengaruhi kesehatan. Upaya-upaya yang termasuk

perlindungan umum dan khusus anatara lain:

1. Peningkatan higiene perorangan dan perlindungan terhadap

lingkungan yang tidak menguntungkan.

2. Perlindungan tenaga kerja terhadap setiap kemungkinan

timbulnya penyakit akibat kerja.

3. Perlindungan terhadap bahan-bahan beracun, korosif, alergen

dan sebagainya.

4. Perlindungan terhadap sumber-sumber pencernaan.

2. Upaya Pencegahan Sekunder

Pada pencegahan sekunder termasuk upaya yang bersifat diagnosis dini

dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt teratment) meliputi

mencari kasus sedini mungkin:

1. Melakukan general check up rutin pada setiap individu.

2. Melakukan berbagai survei (survei sekolah, rumah tangga) dalam

rangka pemberantasan penyakit menular.

3. Pengawasan obat-obatan, termasuk obat terlarang yang diperdagangkan

bebas, golongan narkotika, psikofarmaka dan obat-obatan bius lainnya.

3. Upaya Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier berupa pencegahan terjadinya komplikasi penyakit yag

lebih parah. Bertujuan menurunkan angka kejadian cacat fisik maupun

mental, meliputi upaya-upaya sebagai berikut.

1. Penyempurnaan cara pengobatan serta perawatan lanjut.


23

2. Rehabilitasi sempurna setelah penyembuhan penyakit (rehabilitasi fisik

dan mental).

3. Mengusahakan pengurangan beban sosial penderita, sehingga mencegah

kemungkinan terputusnya kelanjutan pengobatan serta kelanjutan

rehabilitasi dan sebagainya (Syafrudin, 2009).

2.3 Upaya Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat

pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Upaya kesehatan

dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Upaya kesehatan

masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud meliputi upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan (Permenkes RI,

2014).

Upaya kesehatan masyarakat esensial adalah sebagai berikut:

a. pelayanan promosi kesehatan;

b. pelayanan kesehatan lingkungan;

c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;

d. pelayanan gizi; dan

e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Upaya kesehatan masyarakat esensial harus diselenggarakan oleh setiap

puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal

kabupaten/kota bidang kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan

yang dimaksud merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya

memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan


24

intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan,

kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-

masing puskesmas (Permenkes RI, 2014).

Adapun upaya kesehatan masyarakat di puskesmas kawasan perkotaan

menurut Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang puskesmas pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kawasan Perkotaan

No. Upaya Kegiatan Puskesmas Kawasan perkotaan

1 Pelayanan Promosi Kesehatan

Penyuluhan Promosi kesehatan di sekolah pendidikan dasar

Promosi pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan

Penyuluhan kesehatan jiwa Masyarakat dan napza

Penyuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan menyusui

Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza pada populasi beresiko (lansia, anak dan remaja)

Penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan diri

Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada ibu hamil, anak balita, anak, remaja, dewasa, lansia (pendekatan siklus kehidupan)

Penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Imunisasi

Konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja

Peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat tentang pencegahan penularan HIV-AIDS dan IMS

Peningkatan pengetahuan dan


25

kepedulian masyarakat tentang penyakit diare,tifoid dan hepatitis

Edukasi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)meliputi ASI dan MP-ASI untuk balita sehat,balita kurang gizi, dan balita gizi buruk rawat jalan

Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan dan aktifitas fisik bagi anak usia sekolah

Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan bagi bumil KEK/Kurus

Konseling Dietetik Kegiatan Edukasi dan Konseling

tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat

Pemberdayaan masyarakat

Memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan

Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat

Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan Posyandu

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Peningkatan Penggunaan Obat Rasional melalui Metode Cara Belajar Insan Aktif (CBIA)

Pelatihan Melatih kader kesehatan tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS

Melatih kader kesehatan dalam menyampaikan informasi pada kelompok atau masyarakat tentang perawatan diri dan mempraktikkan PHBS di daerah binaan

Melatih Kader tentang Swamedikasi dan Penggunaan Obat melalui Metode Cara Belajar Insan


26

Aktif (CBIA) Advokasi Mengadvokasi masyarakat dan

lintas terkait dalam praktik PHBS dan penanggulangan masalah kesehatan tertentu

Advokasi tokoh masyarakat dalam membentuk kelompok swabantu terkait perawatan masalah gizi

2 Pelayanan kesehatan lingkungan

Pemantauan tempat tempat umum, pengelolaan makanan, dan sumber air bersih

3 Pelayanan KIA & KB

Pelayanan imunisasi di kelompok atau masyarakat

Skrining kesehatan siswa sekolah pendidikan dasar

Penyuluhan KB sesuai program pemerintah pada kelompok usia subur atau masyarakat

4 Pelayanan Gizi Deteksi dini Melakukan deteksi dini/pe nemuan kasus gizi di masyarakat

Surveilans Gizi Pelayanan Melakukan asuhan keperawatan

pada kasus gizi di kelompok atau masyarakat

5 Pelayanan pencegahan Dan pengendalin penyakit:

1. Pencegahan Dan pengendalian penyakit tidak menular

Posbindu PTM

2. Pencegahan Dan pengendalian Penyakit menular

Pengendalian filariasis*

Pengendalian kecacingan Pengendalian infeksi

Dengue/DBD* Pengendalian malaria* Pengendalian Zoonosis* Pengendalian HIV/AIDS* Pengendalian Infeksi Menular

Seksual

Pengendalian Penyakit yang dapat


27

dicegah dengan imunisasi

Sumber: Lampiran Permenkes No.75 Tahun 2014 Tentang puskesmas

Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk:

a. Rawat jalan

b. Pelayanan gawat darurat

c. Pelayanan satu hari (One Day Care)

d. Home care, dan/atau

e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan

( Kemenkes RI, 2014)

2.4 Beberapa Kebijakan Terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional

Mengenai pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional diatur

dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013. Penjelasan bahwa

peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan promotif dan preventif tertera pada

Pasal 13 yang bertuliskan bahwa “Setiap Peserta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif

termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan

medis yang diperlukan.” Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 21

yaitu “Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:

penyuluhan kesehatan perorangan; imunisasi dasar; keluarga berencana; dan

skrining kesehatan.” Kemudian Pasal 22 menyebutkan bahwa pelayanan

kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang

mencakup:


28

1. Administrasi pelayanan;

2. Pelayanan promotif dan preventif;

3.Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;

4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;

5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;

7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan

8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) milik Pemerintah Daerah diatur dalam

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2014. Tertera pada Pasal 12, bahwa dana

kapitasi JKN di FTKP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan

dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Jasa pelayanan

kesehatan di FKTP atau puskesmas ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam

puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan

untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang meliputi biaya

obat,alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional

pelayanan kesehatan lainnya.

2.5. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan

pelayanan promotif dan preventif di puskesmas melalui indikator masukan


29

(input), proses (process), dan keluaran (output). Oleh karena itu , fokus penelitian

disusun sebagai berikut:

Gambar 2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan gambar di atas, dapat dirumuskan definisi fokus penelitian

sebagai berikut :

1. Masukan (input) adalah segala kebutuhan yang dimasukkan dalam

pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sehingga dapat berjalan

dengan baik, meliputi kebijakan, tenaga kesehatan, pendanaan, serta sarana,

prasarana dan peralatan.

a. Kebijakan adalah terdiri dari konsep dan asas yang dirangkai menjadi garis

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan, pekerjaan,

kepemimpinan, dan cara untuk bertindak yang dapat diterapkan bagi

individu dan kelompok.

b. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki latar belakang

pendidikan dibidang kesehatan formal yang melaksanakan pelayanan

promotif dan preventif.

Keluaran:

Pelayanan Promotif dan Preventif di Puskesmas Teladan

Masukan:

1. Kebijakan 2. Tenaga

Kesehatan 3. Pendanaan 4. Sarana,

Prasarana dan peralatan

Proses:

Pelayanan Promotif dan Preventif dalamUpaya Kesehatan Masyarakat (UKM)


30

c. Pendanaan adalah biaya atau materi berupa uang yang digunakan untuk

pelayanan promotif dan preventif.

d. Sarana, Prasarana dan Peralatan adalah sesuatu yang digunakan termasuk

di dalamnya tempat, media dan peralatan pendukung dalam terlaksananya

pelayanan promotif dan preventif.

2. Proses (process) adalah serangkaian kegiatan pelayanan promotif dan preventif

melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di puskesmas.

Upaya kesehatan masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan

oleh tenaga kesehatan puskesmas yang berfokus kepada masyarakat untuk

meningkatkan derajat kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat esensial di

puskesmas adalah sebagai berikut:

a. pelayanan promosi kesehatan;

b. pelayanan kesehatan lingkungan;

c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;

d. pelayanan gizi; dan

e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

3. Keluaran (output) adalah hasil dari suatu analisa pelaksanaan pelayanan

promotif dan preventif dalam UKM di puskesmas. Dari hasil tersebut

diharapkan adanya peningkatan pelayanan promotif dan preventif di

puskesmas.

a. Pelayanan promotif adalah kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam

upaya meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga, kelompok dan

masyarakat.


31

b. Pelayanan preventif adalah kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam

upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan terhadap individu,

keluarga, kelompok dan masyarakat.


Documents

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Puskesmas 2.1.1 Definisi