9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendasari dan mempunyai relevansi

dengan penelitian. Dalam pembahasan ini meliputi:

2.1 Masyarakat Sebagai Kesatuan Sosial

Kehidupan manusia tidak mungkin lepas dari kehidupan masyarakat karena

didalamnya terdapat bagian dari individu-individu yang berinteraksi, berkumpul dan

melakukan berbagai macam usaha didalamnya, entah usaha untuk mempersatukan atau

malah pertentangan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.1 Dan memang istilah yang

lazim dipakai untuk menyebut kesatuan hidup manusia baik dalam tulisan ilmiah maupun

dalam sebutan sehari-hari adalah menyebutnya dengan masyarakat. Di dalam suatu kesatuan

manusia atau masyarakat pasti terjadi suatu interaksi, adapun faktor-faktor yang mendasari

terjadinya interaksi adalah: imitasi (meniru), sugesti (menerima), identifikasi (menempatkan

diri) dan simpati (turut merasakan).

Masyarakat sebagai suatu lembaga sosial bersifat langgeng karena setiap anggotanya

(individu) berusaha untuk bersatu dan menyesuaikan diri satu sama lain dengan berinteraksi

dalam jangka waktu tertentu didukung oleh dimana individu-individu tersebut bertempat

1 Masyarakat mempunyai cirri-ciri yang bisa menyebutnya sebagai masyarakat, diantaranya ;

1) Manusia yang hidup bersama dua atau lebih.

2) Bergaul dalam jangka waktu yang relative lama.

3) Setiap anggotannya menyadari sebagai suatu kesatuan; dan

4) Bersama membangun sebuah kebudayaan yang membuat keteraturan dalam hidup bersama.

Prof.Dr.Awan Mutakin, Dr.Dasin Budimansyah,Msi dan Drs.Gunawan Kamil Pasya M.Si. Dinamika

masyarakat Indonesia

10

tinggal dan ini yang disebut dengan Community (komunitas) yang artinya suatu kesatuan

hidup manusia yang menempati wilayah yang spesifik dan terikat oleh sistem budaya dan

identitas tertentu pula, sehingga timbul ikatan atau kesadaran wilayah. Perbedaan ikatan

sosial pada kesatuan hidup masyarakat menurut Soekanto (1984 : 30), yaitu:

1) Residence community atau ecological community, dimana faktor mengikat yang

terpenting bagi anggotannya (warga masyarakat) adalah wilayah tempat tinggal tertentu.

Maka ikatan tempat tinggal tersebut didasarkan pada hubungan sosial.

2) Moral community atau psychyc community, dimana ikatan antar para anggota (warga

masyarakat) didasararkan pada faktor spiritual yang mencakup nilai asal-usul atau

kepercayaan.

Kedua ikatan sosial yang dikatakan oleh Soekanto diatas memiliki motivasi yang

sama untuk dapat aktif dalam kesatuan masyarakat (integrasi). Masyarakat sebagai suatu

sistem sosial merupakan suatu keseluruhan dari kehidupan bernegara. Masyarakat merupakan

organisasi yang didalamnya terdapat sistem yang terdiri atas beberapa komponen didalamnya

yang mempunyai fungsi dan saling melengkapi dan didalamnya juga terdapat interaksi,

solidaritas, pemimpin, nilai maupun norrna tersendiri yang mengikat anggotanya.

2.2 Kesadaran Masyarakat

Sadar kadang digunakan untuk merujuk keadaan–keadaan ketika orang–orang

memberikan perhatian pada peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar mereka dalam cara

sedemikian rupa untuk menghubungkan aktivitas mereka dengan peristiwa-peristiwa itu.

Dengan kata lain, „sadar‟ merujuk pada pengawasan agen manusia (Giddens, 2010:68).

11

May (Koswara,1987:51)2 mengungkapkan bahwa kesadaran diri adalah kapasitas

yang memungkinkan manusia yang mampu mengamati dirinya sendiri maupun membedakan

diri dari dunia orang lain serta kapasitas yang memungkinkan manusia menempatkan diri

dalam waktu kini, masa lampau dan masa yang akan datang.

Kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan

hal tertentu, menanggapi hal tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman,

penghayatan dan pertimbangan- pertimbangan nalar dan moral dengan disertai kebebasan

sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara sadar.

Kesadaran masyarakat memiliki arti suatu proses yang dilakukan masyarakat secara

bebas dan sadar sehingga tindakan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan.

2.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Ife (2008: 295) adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar

dari pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal partisipasi terkait erat dengan

gagasan HAM.

Uphoff dan Cohen ( 1979 dalam Ife 2008: 296) menekan partisipasi pada rakyat yang

memiliki peran dalam pembuatan keputusan.

Pearse dan Sufel (1979 disitir oleh Kannan 2002 dalam Ife 2008: 296) memfokuskan

pada rakyat yang biasanya tidak dilibatkan memiliki kendali terhadap sumber daya dan

institusi.

Partisipasi masyarakat berdasarkan pengertian partisipasi diatas adalah keikutsertaan

masyarakat dalam program yang dilakukan pemerintah tidak hanya sebagai peserta akan

2 Diambil dari bahan PDF s_pkn_045743_chapter2 . sabtu 3 maret 2012 . pukul 11:40

12

tetapi mampu memberikan saran dan kritik terhadap pemerintah serta dapat menjalankan

program itu dengan bertanggung jawab.

Partisipasi memiliki arti yang beragam, dan oleh karena itu selama 10 tahun ini istilah

partisipasi menjadi sangat terkenal dalam konteks berbagai kegiatan pembangunan. Hobley,

1996 (dalam Awang, 2003:151) merumuskan berbagai tingkatan dan arti partisipasi menjadi

tujuh tingkat, yaitu :

Manipulasi Partisipasi, karakteristik dari model partisipasi adalah keanggotaan

bersifat keterwakilkan pada satu komisi kerja, organisasi kerja, dan atau kelompok-

kelompok. Jadi tidak berbasis pada partisipasi individu

Pertisipasi Pasif, partisipasi rakyat dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa

yang telah terjadi, info datang dari administrator tanpa mau mendengar respon dari

rakyat tentang keputusan atau informasi tersebut. Informasi yang dibagikan hanya

untuk orang luar yang profesional..

Partisipasi melalui Konsultasi, partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab

pertanyaan. Orang dari luar mendefinisikan masalah- masalah dan proses

pengumpulan informasi, dan mengawasi analisis. Proses konsultasi tersebut tidak ada

pembagian dalam pengambilan keputusan, dan pandangan- pandangan rakyat tidak

dipertimbangkan oleh orang luar.

Partisipasi untuk Insentif, partisipasi rakyat melalui dukungan berupa sumber daya,

misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material material

lainnya. Mungkin saja petani menyediakan lahan dan tenaga, tetapi mereka dilibatkan

dalam proses percobaan- percobaan dan pembelajaran. Kelemahan model partisipasi

13

ini adalah apabila insentif habis maka teknologi yang digunakan dalam program juga

tidak akan berlanjut.

Partisipasi Fungsional, partisipasi dilihat oleh lembaga eksternal sebagai satu tujuan

akhir untuk mencapai target proyek, khususnya untuk mengurangi biaya. Rakyat

mungkin berpartisipasi melalui pembentukkan kelompok untuk penentuan tujuan

terkait dengan proyek. Keterlibatan seperti ini mungkin cukup menarik, dan mereka

juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi kecenderungan yang

terjadi keputusan tersebut diambil setelah keputusan utama ditetapkan oleh orang luar

desa atau dari luar komunitas rakyat desa. Hal yang terburuk, penduduk desa hanya

dikooptasi untuk melindungi target dari orang luar desa.

Partisipasi Interaktif, partisipasi rakyat dalam analisis bersama mengenai

pengembangan perencanaan aksi dan pembentukkan atau penekanan lembaga lokal.

Partisipasi dilihat sebagai suatu hak, tidak hanya berarti satu cara mencapai target

(goal) proyek saja. Proses melibatkan multi – disiplin metodelogi, atau proses belajar

tersetruktuk. Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok dan kelompok

menentukan bagaimana ketersedian sumberdaya digunakan, sehingga kelompok

tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada.

Partisipasi Mandiri, partisipasi rakyat melalui pengambilan inisiatif secara

independen dari lembaga luar untuk melakukan perubahan sistem. Masyarakat

mengambangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk advise mengenai sumber

daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga tetap mengawasi bagaimana

sumber daya tersebut digunakan. LSM dapat dikembangkan jika pemerintah dan

LSM menyiapkan satu kerangka pemikiran untuk mendukung.

14

Dusseldorp (Awang, 2003 : 153) menyatakan ada sembilan tipe partisipasi, yaitu :

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada derajat kesukarelaan.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada cara keterlibatan.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada keterlibatan dalam berbagai tahap dalam

proses pembangunan berencana.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada tingkatan organisasi.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada efektifitas.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada siapa yang terlibat.

Penggolongan partisipasi berdasarkan pada gaya partisipasi.

2.4 Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno “strategia” yang diartikan sebagai “The Art

of Genneral” atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Dalam

pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai

tujuan.3

Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan

kekuatan yang berasal dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya dan HANKAM, untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun beberapa defini tentang Strategi, antara lain4:

3 Diambil dari http://caramedia.com/. Minggu 17 februari 2013

4 Diambil dari http://caramedia.com/. Minggu 17 februari 2013

15

Menurut A. Halim, strategi adalah suatu cara dimana organisasi atau lembaga akan

mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang – peluang serta ancaman- ancaman

lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal.

Stephanie K. Marrus, mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana

para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai

penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebutdapat dicapai.

WEBSTER THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY. Strategi adalah ilmu

dan seni tentang penggunaan kekuatan–kekuatan politik, ekonomi, psikologi dan

militer suatu bangsa atau kelompok bangsa-bangsa yang memungkinkan dukungan

maksimal kepada kebijakan yang telah ditetapkan baik saat damai maupun saat

perang.

Strategi dapat didefinisikan sebagai upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran

yang ditetapkan sesuai dengan keinginan. Karena strategi merupakan upaya pelaksanaan,

maka strategi pada hakekatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh

intuisi, perasaan dan hasil pengalaman. Strategi juga dapat merupakan ilmu yang

langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta. Seni dan ilmu digunakan

sekaligus untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana

atau tindakan.5

2.5 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi non-pemerintah yang

independen dan mandiri, dan karena itu bukan merupakan bagian atau berafiliasi dengan

5 Diambil dari www.kumpulanistilah.com . Senin 05 Oktober 2012. Pukul 21.43 WIB

16

lembaga-lembaga Negara dan pemerintahan6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

adalah organisasi non-partisan dan karena itu tidak merupakan bagian atau berafiliasi dengan

partai-partai politik dan tidak akan menjalankan politik praktis dalam arti mengejar

kekuasaan7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah lembaga non-sektarian dan

membebaskan dirinya dari prasangka-prasangka atas dasar segala perbedaan,

termasuk agama, suku, ras, golongan dan gender8. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)

adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri,

ditengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup. 9

Menurut argument Edward dan Hume (Fakih, 2004:2), salah satu faktor terpenting

yang mempengaruhi dan menghambat kemampuan NGOs untuk berperan dalam perubahan

sosial global adalah kegagalan NGO sendiri dalam membuat jaringan antara kerja mereka

ditingkat mikro dengan sistem dan struktur makro yang lebih luas.

Edward dan Hume (Fakih, 2004:2-3) mendefinisikan istilah NGO sebagai kategori

organisasi yang batasannya sangat luas, terdiri dari lembaga yang sangat beragam, mereka

mencoba mengidentifikasi batasan NGOs dari segi bentuk, ukuran dan fungsi, yang dapat

dibedakan menjadi tiga tipe yakni:

NGO Internasional

LSM Perantara di Selatan (NGOs selatan) yakni mereka yang mendukung kerja

kelompok akar rumput (grass- roots) melalui pendanaan, nasihat teknis dan advokasi.

6 Diambil dari http://arisandi.com/pengertian-lsm/. Sabtu 03 Maret 2012. Pukul 11:29 WIB, dari buku Kode Etik

Lembaga Swadaya Masyarakat bab 1 nomor 1 7 Diambil dari http://arisandi.com/pengertian-lsm/. Sabtu 3 maret 2012. 11:29 WIB, dari buku Kode Etik Lembaga

Swadaya Masyarakat bab 1 nomor 2 8 Diambil dari http://arisandi.com/pengertian-lsm/. Sabtu 3 maret 2012. 11:29 WIB, dari buku Kode Etik Lembaga

Swadaya Masyarakat bab 1 nomor 3 9Diambil dari http://arisandi.com/pengertian-lsm/. Sabtu 3 maret 2012. 11:29 WIB, dari undang- undang . Undang-

Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1986

17

Gerakan akar rumput dari jenis yang beragam ( organisasi akar rumput atau GROs,

dan organisasi berbasis komunitas CBOs) yang dikendalikan anggotanya sendiri.

Jaringan kerja maupun federal yang terdiri dari beberapa atau seluruh tipe LSM

diatas.

LPSM (Lembaga Pengembangan swadaya masyarakat) dan LSM (Lembaga Swadaya

masyarakat) berusaha menanggapi pelbagai kebutuhan organisasi akar rumput dengan

dukungan lembaga kerja sama pembangunan internasional atau lembaga dana (funding

agencies). LPSM maupun organisasi akar rumput yang disebut LSM, organisasi gerakan

sosial serta lembaga dana internasional (NGOs International, solidaritas dan lembaga dana)

adalah tiga protagonist utama dalam proses kerja sama lembaga non pemerintah. Istilah

LSM yang dimaksud disini adalah berbagai organisasi yang bukan bagian dari organisasi

pemerintah serta didirikan bukan sebagai hasil dari persetujuan antar pemerintah (Fakih,

2004:4).

2.6 Jenis Hutan

1. Hutan

Hutan (Arief, 2001:11-12) merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat

beserta tumbuhan tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang

berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Dari sudut pandang orang ekonomis,

hutan merupakan tempat menanam modal jangka panjang yang sangat menguntungkan

dalam bentuk Hak Pengusaha hutan (HPH). Sedangkan bagi para ilmuan, hutan menjadi

bervariasi sesuai dengan spesifikasi ilmu. Menurut ahli silvika, hutan merupakan suatu

asosiasi dari tumbuh- tumbuhan yang sebagian besar terdiri atas pohon- pohon atau

18

vegetasi berkayu yang menempati areal luas. Sedangkan ahli ekologi mengartikan hutan

sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon dan

mempunyai keadaan lingkungan berbeda dengan keadaan diluar hutan. Ahli kehutanan

mengartikan hutan sebagai suatu komunitas biologi yang didominasi oleh pohon-pohonan

tanaman keras. Sedangkan menurut Undang–undang No.5 Tahun 1967, hutan diartikan

sebagai lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara menyeluruh merupakan

persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Kesimpulan definisi hutan

adalah suatu asosiasi kehidupan, baik tumbuh-tumbuhan (flora) maupun binatang (fauna)

dari yang sederhana sampai yang bertingkat tinggi dan dengan luas sedemikian rupa serta

mempunyai kerapatan tertentu dan menutup areal, sehingga dapat membentuk iklim

mikro tertentu.

2. Hutan Negara (public forest)

Hutan Negara (Arief,2001: 53) yaitu suatu kawasan hutan dan hutan yang

tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik. Hutan negara ini dapat berupa hutan

adat, yaitu hutan Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat

(hutan ulayat, marga/ pertuanan). Sedangkan hutan hutan Negara yang dikelola oleh desa

dan dimanfaatkan demi kesejahteraan desa disebut hutan desa.

3. Hutan milik (Privat forest)

Hutan milik menurut Arief (2001: 53) yaitu hutan yang tumbuh diatas tanah yang

dibebani hak milik.

4. Hutan Kemasyarakatan (Sosial Forest)

Hutan Kemasyarakatan menurut Arief (2001:53) yaitu suatu sistem pengelolaan

hutan yang bertujuan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar

19

hutan dengan meningkatkan daya dukung lahan dan sumber daya alam tanpa mengurangi

fungsi pokoknya, misalnya pelaksanaan Agroforestry oleh KTH.

5. Hutan Desa

Hutan desa menurut Awang (2003)10

membagi pengertian Hutan Desa dari

beberapa sisi pandang, yaitu; (a) dilihat dari aspek teritorial, hutan desa adalah hutan

yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh

kesepakatan masyarakat, (b) dilihat dari aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan

negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh

pemerintah sebagai hutan desa, (c) dilihat dari aspek pengelolaan, hutan desa adalah

kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah (hutan negara) yang terdapat dalam

satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara

pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi

masyarakat desa.

Alam (2003)11

yang sedang mengembangkan hutan desa di Sulawesi Selatan

mendefinisikan hutan desa sebagai kawasan hutan negara, hutan rakyat dan tanah negara

yang berada dalam wilayah administrasi desa yang dikelola oleh lembaga ekonomi yang

ada di desa, antara lain rumah tangga petani, usaha kelompok, badan usaha milik swasta,

atau badan usaha milik desa yang khusus dibentuk untuk itu, dimana lembaga desa

memberikan pelayanan publik terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan

10 Diambil dari http://uwityangyoyo.wordpress.com/2009/09/28/%E2%80%9Cpengelolaan-hutan-desa-sebagai-satu-

alternatif-pengelolaan-hutan-berbasis-masyarakat-terutama-dalam-kaitanya-dengan-wacana-otonomi-daerah-

khususnya-otonomi-desa%E2%80%9D/. sabtu 3 maret 2012. Pukul 11:21 WIB

11http://uwityangyoyo.wordpress.com/2009/09/28/%E2%80%9Cpengelolaan-hutan-desa-sebagai-satu-alternatif-

pengelolaan-hutan-berbasis-masyarakat-terutama-dalam-kaitanya-dengan-wacana-otonomi-daerah-khususnya-

otonomi-desa%E2%80%9D/. sabtu 3 maret 2012. Pukul 11:21 WIB

20

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk

kesejahteraan desa serta belum dibebani izin atau hak. (Bahan seminar, 2011).

Hutan desa juga bisa dimasukkan dalam perhutanan sosial. Suharjito, 2000

mengatakan perhutanan sosial perum perhutani diberi pengertian sebagai program

pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam

mengelola hutan. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus

perbaikan lingkungan dan menjaga lingkungannya.

Pada dasarnya dahulu hutan desa adalah hutan-hutan rakyat yang dibangun dan

dikelola oleh rakyat dan kebanyakan berada diatas tanah adat atau tanah milik, meski ada

juga yang berada dikawasan hutan milik Negara.12

Hutan desa idealnya memiliki definisi kawasan hutan milik rakyat dan milik

pemerintah (Hutan Negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu

dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat

sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa.13

Dalam pengembangan hutan desa dilakukan dengan 3 tahap perijinan yaitu14

:

1. Penetapan Areal Hutan Desa

Penetapan areal kerja hutan desa diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada

Gubernur . jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Surat Keputusan Areal

Kerja Hutan Desa ditanda tangani tidak ada pemberian HPHD15

maka

keputusan Menteri tersebut akan batal dengan sendirinya.

12

http://www.anneahira.com/hutan-desa.htm senin 3 juni 2013. Pukul 13:30 WIB 13

http://www.anneahira.com/hutan-desa.htm senin 3 juni 2013. Pukul 13:30 WIB 14

Berdasarkan Pemenhut Nomor : 49/Menhut-II/2008 jo Permenhut Nomor: 53/Menhut –II/2011 tentang hutan

desa 15

HPHD kepanjangan dari Hak Pengelolaan Hutan Desa

21

Masyarakat setempat mengajukan permohonan penetapan Areal Kerja Hutan

desa kepada Bupati atau Walikota dengan melampirkan :

a. Sketsa lokasi areal yang dimohon;

b. Surat usulan dari kepala Desa atau Lurah;

c. Nama- nama calon anggota lembaga desa atau struktur lembaga desa jika

sudah terbentuk yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa

Selanjutnya berdasarkan permohonan masyarakat tersebut Bupati/ Walikota

mengajukan usulan penetapan Areal Kerja Hutan Desa kepada Menteri

Kehutanan, dilengkapi dengan :

a. Peta digitasi areal kerja hutan desa dengan skala paling kecil 1: 50.000,

sesuai dengan Perdirjen Planologi Kehutanan Nomor: P.05/VII-

WP3H/2010;

b. Deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan

potensi kawasan

c. Surat usulan untuk Kepala Desa atau Lurah

d. Nama-nama calon anggota lembaga desa atau struktur lembaga desa jika

sudah terbentuk yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa.

2. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)

Hak Pengelolaan Hutan Desa diberikan dalam bentuk Surat Keputusan

pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa oleh Gubernur kepada Lembaga Desa

dalam luasan tertentu dan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun

dan dapat diperpanjang.

22

Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa

kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dengan melampirkan persyaratan :

a. Peraturan desa tentang penetapan lembaga desa.

b. Surat pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan wilayah administrasi

desa yang bersangkutan yang menyatakan wilayah administrasi desa yang

bersangkutan yang diketahui Camat.

c. Luas areal kerja yang dimohon.

d. Rencana kerja dan bidang usaha lembaga desa

Selanjutnya Bupati atau Walikota meneruskan permohonan HPHD tersebut

kepada Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan

bahwa Lembaga Desa telah :

a. Mendapatkan fasilitas

b. Siap mengelola hutan desa

c. Ditetapkan areal kerjanya oleh menteri kehutanan

3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dalam hutan desa

IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan tanaman dalam Hutan Desa dapat

diajukan pada areal kerja Hak Pengolahan Hutan Desa yang berada dalam

Hutan Produksi.

Permohonan IUPHHK dalam Hutan Desa diajukan oleh pemegang HPHD

kepada Menteri Kehutanan, dengan melengkapi persyaratan:

a. Fotocopy peraturan desa tentang Penetapan Lembaga Desa.

23

b. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang terkait.

c. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa.

d. Rencana Kerja Hutan Desa yang Sudah disahkan.

e. Akta penetapan lembaga desa sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Terhadap permohonan IUPHHK tersebut dilakukan penilaian oleh tim

penilaian yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan. Hasil penilaian yang ditolak,

Menteri Kehutanan menyampaikan surat pemberitahuan dan hasil penilaian

yang diterima, Menteri Kehutanan menetapkan IUPHHK dalam Hutan Desa

dengan jangka waktu sampai berakhirnya HPHD, kecuali dicabut oleh pemberi

izin.

Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHK Hutan Alam

dalam Hutan Desa kepada Gubernur dan IUPHHK Hutan Tanaman kepada

Bupati/Walikota.

4. Penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD)

Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) merupakan rencana pengelolaan Areal

Kerja Hutan Desa yang menjamin kelestarian fungsinya secara ekonomi,

ekologi dan sosial.

RKHD wajib disusun oleh pemegang HPHD selambat-lambatnya 1 (satu)

tahun setelah mendapatkan HPHD.

24

RKHD disusun secara partisipatif dengan difasilitasi oleh instansi / dinas yang

diberi wewenang dan tanggung jawab dibidang kehutanan tingkat Provinsi atau

Kabupaten/ Kota atau pihak lain.

RKHD disahkan oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada instansi/ dinas

yang diberi wewenang dan tanggung jawab dibidang kehutanan tingkat

Provinsi.

RKHD disusun untuk satu periode jangka waktu HPHD yakni selama 35 tahun

dan dapat direvisi oleh pemegang HPHD dengan persetujuan pemberi HPHD.

5. Penyusunan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD)

RTHD merupakan penjabaran lebih rinci dari RKHD yang memuat kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

RTHD memuat rencana dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu

pada RKHD yang telah disusun. RTHD memuat rencana mengenai :

Tata batas areal kerja

Penanaman

Pemeliharaan

Pemanfaatan

Perlindungan

Pengembangan kelembagaan

Pengembangan sumber daya manusia

25

RTHD wajib disusun secara partisipatif oleh pemegang HPHD dengan

difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten / Kota atau pihak lain, disahkan oleh

Bupati/Walikota yang dapat didelegasikan kepada instansi yang diberi

wewenang dan tanggung jawab dibidang Kehutanan.

RTHD dibuat dalam bentuk tabel.

6. Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HKK)

Rencana Pemanfaatan HHK Hutan Desa dibuat setelah lembaga desa

mendapatkan IUPHHK Hutan Desa baik Hutan Alam maupun Hutan Tanaman

pada Hutan Produksi.

Rencana Pemanfaatan HHK Hutan Desa disusun setiap tahun untuk digunakan

sebagai dasar dalam melakukan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Rencana Pemanfaatan HHK Hutan Desa adalah rencana pemanfaatan hasil

hutan kayu yang memuat luas dan atau volume dalam satuan waktu tertentu.

Rencana Pemanfaatan HHK Hutan Desa disusun untuk mengatur pelaksanaan

penerbangan kayu agar berjalan secara tertib dan menekan sekecil mungkin

dampak negatif terhadap lingkungan.

Rencana Pemanfaatan HHK Hutan Desa disusun berdasarkan hasil

inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP).

Hasil ITSP dibuat dalam Tallysheet ITSP yang kemudian direkap dalam

Laporan Hasil Cruising (LHC).

Penebangan kayu dilakukan dengan sistem tebang pilih yang diikuti dengan

penanaman kembali.

26

Jatah tebang tahunan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian hasil

Areal Kerja Hutan Desa.

Penebangan kayu pada Areal Kerja Hutan Desa pada Hutan Alam hanya dapat

dilakukan pada kayu- kayu yang berdiameter minimal 40 cm.

Berdasarkan Rencana Pemanfaatan HHK Hutan Desa dan LHC dapat diketahui

perkiraan kapan pemanfaatan HHK dapat dilakukan.

Rencana Pemanfaatan HHK Hutan Desa disusun oleh pemegang IUPHHK

Hutan Desa maksimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan penebangan.

Rencana Pemanfaatan HHK dilengkapi dengan Peta blok dan petak tebangan

yang dibuat dengan sekala minimal 1 :10.000.

Rencana Pemanfaatan HHK Hutan Desa pada Hutan Alam disahkan oleh

Gubernur dan dapat didelegasikan kepada dinas yang diberi wewenang dan

tanggung jawab dibidang kehutanan Kabupaten.

Rencana Pemanfaatan HHK Hutan Desa pada Hutan Tanaman disahkan oleh

Bupati/ Walikota dan dapat didelegasikan kepada dinas yang diberi wewenang

dan tanggung jawab dibidang kehutanan Kabupaten.

Rencana Pemanfaatan HHK Hutan Desa pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman

disusun dan dibuat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam

IUPHHK.

Rencana Pemanfaatan HHK Hutan Desa dibuat dalam bentuk tabel.

2.7 Originalitas Penelitian

27

Originalitas penelitian adalah berisi tentang topik penelitian yang akan dilaksanakan

benar-benar asli dan tidak merupakan hasil jiplakan dari naskah atau karya penelitian orang

lain, meskipun dalam beberapa hal mempunyai kesamaan terutama yang berhubungan

dengan metode tetapi ada hal-hal lain dalam penelitian yang berbeda. Hal yang berbeda

inilah yang akan menunjukan keaslian penelitian.

Adapun penelitian sebelumnya antara lain :

1. Nunung Yuntari . 2005. Partisipasi Masyarakat Diaras Rukun Warga (RW) Dalam

pembangunan (Study Kasus di Dua RW di Kelurahan Randuacir, Kecamatan

Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah). Hasil dari penelitian ini diketahui

bahwa partisiasi masyarakat di RW I dan RW VII berbeda dimana RW I untuk

partisipasi masyarakatnya masih kurang karena masyarakat hanya hanya menjadi

penonton dan yang bekerja, ketua RT dan RW serta pemborong bangunan. Sedangkan

untuk RW VII partisipasi masyarakat lebih terlihat dari sumbangan materi, tenaga, dan

pikiran. Bentuk–bentuk partisipasi masyarakat antara lain: pembangunan jalan,

penerangan jalan, Raskin (Beras Miskin), program penanaman hutan rakyat, kegiatan

olah raga, posyandu dan ASKES.

2. Alvianto Wahyudi Utomo. 2005. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di

Kelurahan Kali Bening. Hasil dari penelitian ini, pertama) perubahan pola

kepemimpinan dan pola perilaku masyarakat yang terjadi tidak terlalu signifikan setelah

terjadinya perubahan status Pemerintahan Kelurahan yang berarti masyarakat masih

mempunyai kekuatan dalam melakukan kritik dan control terhadap kebijakan yang

dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan walaupun BPD sudah tidak ada. Sehingga

peran Civil Society yang dikembangkan menjadi penting untuk mengurangi hegemoni

28

Negara yang ada dalam Pemerintah Kelurahan. Kedua) proses partisipasi masyarakat

dalam pemerintahan di Kelurahan Kali Bening pada dasarnya lebih pada proses

pendelagasian wewenang dalam pengambilan keputusan dan perencanaan tentang

bentuk–bentuk pembangunan yang akan di implemantasikan di kelurahan tersebut.

3. Daud Kristianto. 2009. Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

(Studi di LMDH Wana Sejati Kelurahan Randurejo Kecamatan Pulokulon KPH Gundih

Kabupaten Grobogan). Hasil dari penelitian ini pertama) Implementasi PHBM. PHBM

tidak berjalan sesuai dengan aturan ataupun pedoman yang sudah ditetapkan dalam

PHBM. Hal tersebut ditunjukan dari beberapa hal sebagai berikut: program pemerintah

dan program Perhutani berjalan tidak sinergis, prinsip partisipasi masyarakat yang

merupakan aspek fundamental dalam implementasi PHBM telah diabaikan, aksesibilitas

masyarakat dalam penggunaan lahan negara pada kenyataannya dikenakan biaya “sewa

lahan”, bendera PHBM dimanfaatkan oleh pihak broker tebu dan oknum di LMDH untuk

mengejar kepentingan ekonomi dengan tidak memperhatikan aspek kelestarian

lingkungan, LMDH seharusnya merupakan lembaga representasi dari MDH dirasakan

kurang berfungsi secara optimal. Kedua) faktor penghambat antara lain: Kurang adanya

Komitment Politik Perhutani dalam PHBM, adanya karakteritas perhutani yang

memberatkan,terdapat persepsi yang berbeda tentang PHBM, serta SDM yang kurang

memadai. Ketiga) faktor pendukung antara lain : hadirnya NGO. Keempat) dampak dari

PHBM antara lain : dalam hal perbaikan biofisik lingkungan berupa keberhasilan

reboisasi dengan penanaman hutan rakyat diluar hutan Negara telah dilaksanakan di Desa

Randurejo, sukses tanam dilahan Perhutani sendiri dari tahum ketahun menunjukan

peningkatan, dalam hal tingkat penurunan gangguan keamanan hutan telah terjadi

29

penurunan tingkat gangguan keamanan hutan, pelaksanaan PHBM di Desa Randurejo

belum dapat mewujudkan peningkatan aspek sosial berupa peningkatan pendidikan dan

kesehatan.

4. Dedi Herwanto, 2009. Pengelolaan Hutan Desa Sebagai satu Alternatif Pengelolaan

Hutan Berbasis Masyarakat Terutama Dalam Kaitannya Dengan Wacana Otonomi

Daerah Khususnya Otonomi Desa. Hasil dari penelitian ini pertama) pengelolaan hutan

yang bersifat sentralistik selama ini telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi

kelestarian alam dan lingkungan serta sistem sosial di tengah masyarakat daerah. Sejalan

dengan semangat otonomi daerah yang telah mulai dilaksanakan dalam penyelenggaraan

pemerintahan saat ini maka diperlukan juga adanya desentralisasi pengelolaan kehutanan.

Kedua) dalam memanfaatkan kawasan hutan desa, baik yang berada di hutan lindung

maupun hutan produksi masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu

budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau

budidaya pakan ternak. Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui

kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan

keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan

dan penyimpanan karbon.

5. Cinintya Dwi Amalinda. 2013. Peran LSM Flora dan Fauna Internasional (FFI) Dalam

Mewujudkan Hutan Desa Di Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten

Ketapang Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini adalah peran LSM FFI sangat

penting dalam terbentuknya Hutan Desa. Strategi dan kegiatan yang dilakukan LSM

bersama pihak terkait yaitu Dinas Kehutana Provinsi KalBar dan Kabupaten Ketapang

merupakan faktor pendukung dalam terbentuknya Hutan Desa. Serta semangat dari

30

masyarakat desa dalam mewujudksn Hutan Desa yang tinggi turut membantu dalam

terbentuknya Hutan Desa. Namun, program Hutan Desa ini masih dalam proses, pihak

LSM dan Dinas Kehutanan masih menunggu izin dari Gubernur.

2.8 Kerangka Pikir

Keterangan :

Berangkat dari kerangka teoritis yang telah diuraikan di atas dan melihat persoalan yang akan

dikaji dalam penelitian ini mengenai peran LSM Flora fan Fauna Internasional dalam

mewujudkan hutan desa di desa Sungai Pelang. Bagan di atas merupakan kerangka pikir yang

dipakai sebagai dasar dalam penelitian.

Masyarakat

LSM FFI

Kegiatan dan

Strategi

Hambatan dan

Dorongan

Kesadaran

Masyarakat

Hutan Desa

Respon Masyarakat

Desa Sungai Pelang